BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Berdasarkan Data Kepolisian RI 2011, kecelakaan lalu lintas jalan sepanjang tahun 2011 telah menyebabkan 31.185 orang meninggal dunia, 36.767 orang luka berat dan 108.811 orang luka ringan. Pada saat kinerja keselamatan jalan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, permasalahan keselamatan jalan di Indonesia bertambah semakin kompleks dengan adanya tren peningkatan mobilitas dan pertumbuhan motorisasi di Indonesia semakin meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan dan peningkatan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan. Permasalahan mengenai kecelakaan lalulintas jalan ini tidak hanya menyangkut korban yang meninggal ataupun terluka, tetapi juga dampak kecelakaan terhadap kerugian ekonomi dan sosial. Pertanyaan yang muncul terkait besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas jalan ini adalah siapakah pihak yang sebenarnya menanggung kerugian ekonomi dari kecelakaan lalu lintas jalan. Pada dasarnya, sebagian besar beban perawatan jangka panjang pasti jatuh pada keluarga dari korban kecelakaan, dan bahkan korban dimungkinkan akan kehilangan pekerjaannya. Pada akhirnya, korban dan keluarga korban kecelakaanlah yang mengalami kerugian ekonomi dan sosial dari kejadian kecelakaan lalu lintas jalan. Hal ini ditunjukkan oleh dampak pemiskinan yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas jalan. Relasi antara dampak pemiskinan dan kecelakaan lalu lintas jalan dikonstruksikan oleh korban meninggal dan luka berat yang berimplikasi kepada penurunan tingkat kesejahteraan dan kualitas kehidupan keluarga. 1
Kerugian ini mungkin akan berlanjut dan bahkan meningkat, apabila tidak dilakukan langkah-langkah yang tepat dan benar untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari akibat kecelakaan lalu lintas jalan, khususnya pengurangan biaya kecelakaan lalu lintas jalan. Pengurangan biaya kecelakaan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu menurunkan jumlah kecelakaan atau mitigasi konsekuensi dari kecelakaan yang terjadi. Sistem asuransi kecelakaan dapat berkontribusi terhadap kedua hal tersebut. Bahkan, asuransi kecelakaan jalan dapat dipandang sebagai investasi keselamatan jalan. Sebagai investasi keselamatan jalan, asuransi kecelakaan jalan diharapkan mampu meningkatkan kinerja keselamatan jalan berupa penurunan jumlah kecelakaan maupun fatalitas korban kecelakaan. Perusahaan Asuransi Kecelakaan Jalan seharusnya menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi permasalahan keselamatan jalan, baik melalui pendanaan keselamatan jalan maupun terlibat secara langsung dalam promosi keselamatan jalan, ketika terjadi peningkatan jumlah klaim kecelakaan yang diindikasikan oleh karena adanya peningkatan motorisasi. Menurut Peter F Drucker, pada dasarnya suatu perusahaaan itu tidak dirumuskan nama, anggran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan tersebut, tetapi dirumuskan oleh keinginan pelanggan yang dipuaskan pada waktu ia membeli produk atau jasa dari perusahaan termaksud. Pelanggan dalam hal ini adalah konsumen, yaitu pemakai terakhir dari produk atau jasa (Sri Rejeki Hartono, 1992:8).
2
Berdasarkan Pasal 239 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pemerintah mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, dan Pemerintah membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.Pengembangan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi perusahaan asuransi kecelakaan jalan bagi peningkatan keselamatan jalan. Sejalan dengan semangat untuk meningkatkan kinerja keselamatan jalan, diperlukan perubahan paradigma penyelenggaraan asuransi yang selama ini berjalan. Hal ini perlu dilakukan karena sebenarnya asuransi juga merupakan tools yang dapat digunakan untuk terus memaksa terjadinya perbaikan penyelenggaraan keselamatan jalan dengan memastikan terjadinya perbaikan perilaku pengguna jalan dan juga turut serta dalam perbaikan infrastruktur keselamatan jalan. Untuk itu, perusahaan asuransi perlu mempertimbangkan faktor risiko dalam penentuan premi dengan memberikan insentif bagi pengguna jalan yang tertib dan disinsentif bagi pengguna yang sering terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jalan. Secara umum, 3 (tiga) hal yang perlu di jadikan sifat dasar dalam penyelenggaraan asuransi kecelakaan ke depan, yaitu : a. tidak hanya bersifat kuratif saja, tetapi juga bersifat preventif; b. harus memberikan efek jera; dan c. berpartisipasi dalam peningkatan keselamatan jalan. Perusahaan asuransi kecelakaan dapat berpartisipasi aktif dalam peningkatan keselamatan jalan, khususnya penyediaan dana guna mendukung penyelenggaraan program keselamatan jalan. Peran perusahaan asuransi kecelakaan dalam keselamatan jalan dapat diwujudkan melalui pemanfaatan sebagian dana pertanggungan yang
3
terkumpul dari premi yang dibayarkan oleh masyarakat untuk membantu pemerintah dalam perbaikan infrastruktur dan lingkungan keselamatan jalan, sehingga mampu mereduksi jumlah dan fatalitas kecelakaan. Argumen yang digunakan bagi pemanfaatan sebagian dana yang terkumpul dari premi asuransi kecelakaan bagi peningkatan keselamatan jalan adalah pertimbangan etis dan bisnis. Hingga saat ini, peran perusahaan asuransi kecelakaan masih menekankan pada tindakan kuratif pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas melalui pemberian santunan kepada korban dan/atau ahli waris kecelakaan lalu lintas jalan, sedangkan peran dalam pencegahan kecelakaan jalan masih terbatas pada program promosi dan pelatihan keselamatan yang bersifat sporadis. Dukungan program asuransi kecelakaan program keselamatan jalan ini diharapkan mampu menciptakan sumber dana yang berkelanjutan bagi program peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimanfaatkan bagi promosi, edukasi, maupun berbagai program pencegahan kecelakaan jalan. Penyelenggaraan asuransi kecelakaan jalan ini diarahkan menjadi Investasi Keselamatan Jalan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pengembangan program asuransi kecelakaan jalan, penyelenggaraan menjadi bagian integral dari perbaikan kinerja keselamatan jalan di Indonesia, khususnya untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial dari masyarakat
yang menjadi korban kecelakaan.
Oleh
karena itu,
penyelenggaraan asuransi kecelakaan jalan merupakan wujud dari investasi keselamatan jalan melalui pengorbanan finansial ketika melakukan pembayaran premi asuransi untuk memperoleh manfaat berupa terhindarnya dari kerugian ekonomi maupun dampak sosial kecelakaan lalu lintas jalan.
4
Sebaliknya, bagi perusahaan asuransi kecelakaan jalan, pengertian asuransi kecelakaan jalan sebagai investasi keselamatan jalan ditunjukkan oleh relasi safer traffic - lower claim –higher profit. Hal ini berarti keberhasilan penyelenggaraan asuransi kecelakaan jalan dalam mewujudkan lalu lintas yang berkeselamatan atau safer traffic berupa penurunan jumlah kecelakaan atau fatalitas korban kecelakaan akan berimplikasi kepada penurunan klaim yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Penurunan klaim ini akan meningkatkan keuntungan perusahaan asuransi kecelakaan jalan. Kontribusi perusahaan asuransi kecelakaan jalan ini memberikan manfaat bagi sumber pendanaan keselamatan jalan berupa ketersediaan sumber pendanaan yang di luar anggaran Pemerintah. Sumber dana ini berguna untuk memulai langkah-langkah keselamatan jalan atau menjamin keberlanjutan program-program keselamatan jalan yang sudah berlangsung. Sebaliknya, atas kontribusi dalam pendanaan keselamatan jalan, Perusahaan Asuransi Kecelakaan Jalan akan manfaat dari persepsi masyarakat terhadap pengakuan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan asuransi kecelakaan. Berkaitan
dengan
penyelenggaraan
program
asuransi
kecelakaan
jalan,
Pemerintah sudah menyelenggarakan Program Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan. Kedua program ini diatur pada UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964. Sementara itu, pengaturan mengenai penyelenggaraan program asuransi kecelakaan jalan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak diarahkan untuk menggantikan pengaturan mengenai Program Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan. Asuransi merupakan suatu jaminan perlindungan bagi pengguna jalan untuk memperkecil resiko maupun dampak keuangan yang mungkin timbul sebagai akibat kecelakaan lalu lintas. Mengasuransikan kendaraan bermotor menjadi suatu kewajiban untuk memberikan
5
perlindungan terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian kendaraan. Perusahaan Asuransi Kerugian merupakan badan usaha yang menjalankan usaha asuransi kerugian lini usaha asuransi kendaraan bermotor, sedangkan PT Jasa Raharja (Persero) merupakan perusahaan negara yang ditunjuk untuk menyelenggarakan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964, mengamanatkan agar bagi masyarakat pengguna moda transportasi memperoleh perlidungan terhadap resiko : a. Kematian; b. Cacat tetap; c. Biaya perawatan di rumah sakit; d. Penguburan (apabila tidak ada ahli waris). Dengan cara memperoleh santunan, apabila mendapat resiko sebagai akibat penggunaan moda transportasi. Ketentuan pelaksana terkait lainnya, sehubungan dengan ditetapkannya aturan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Dana Kecelakaan maupun Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Nomor BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965, juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan
Perseroan
(Persero)
asuransi
kerugian
Jasa
Raharja
untuk
menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan
Lalu
Lintas Jalan juncto Peraturan Menteri Keuangan
Nomor
37/PMK.010/2008 ditunjuklah oleh Negara PT. Jasa Raharja (Persero) selaku Badan Penyelenggaranya.
6
Makna dasar dari perlindungan yang diberikan oleh ketentuan tersebut adalah masyarakat yang menjadi korban saat bertindak selaku pengguna moda transportasi akan memperoleh perlindungan, dalam pemaknaan ”social security”. PT. Jasa Raharja sebagai pengemban amanat dari Negara untuk memberikan kesejahteraan dan melindungi rakyat dalam santunan dalam bentuk santunan. Santunan yang diberikan berpedoman pada suatu nilai yang dipandang sebagai ”minimun/kebutuhan dasar”, bersifat hanya untuk mencukupi. Secara logis selayaknya mengacu kepada nilai kewajaran dan kepatutan. Dengan kepesertaan bersifat wajib, termasuk besaran iuran serta santunannya, sepenuhnya ditetapkan oleh negara. Dalam pembayaran harga/ongkos angkut oleh masyarakat para pengguna moda transportasi telah diperhitungkan dengan iuran wajibnya. Jumlah tersebut relatif lebih kecil apabila telah diperhitungkan dengan komponen ongkos angkut. Iuran wajib yang dikumpulkan melalui operator, sebagai komponen yang dapat dikategorikan sebagai ”premi” secara wajar dan selayaknya ”sebanding”, berkorelasi dengan nilai santunan yan diberikan. Namun berdasarkan pertimbangan agar tidak memberatkan masyarakat maka besarnya iuran relatif rendah/kecil. Bagi keperluan tersebut operator mengumpulkan iuran wajib yang telah dibayar oleh penumpang untuk kemudian diserahkan kepada unit pelayanan pengelola setempat secara berkala sesuai dengan perhitungan jumlah penumpang yang diangkutnya.
7
B. RumusanPermasalahan Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yakni 1. MengapaPemerintah selama ini hanya mewajibkan untuk asuransi kecelakaan penumpang dan hanya menetapkan 1 (satu) Perusahaan Asuransi yaitu Jasa Raharja? 2. Idealnya pembentukan perusahaan asuransi kecelakaan jalan seperti apa yang dibutuhkan di Indonesia dan Program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan apa saja yang diwajibkan bagi perusahaan asuransi berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ? C. Keaslian penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, penelitian terhadap Pembentukan Perusahaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sepanjang sepengetauan dan pengamatan peneliti selama ini belum pernah dilakukan penelitian dalam topik dan permasalahan yang sama diteliti oleh peneliti sebelumnya. Walaupun ada beberapa penulisan sebelumnya yang terkait dengan asuransi kecelakaan lalu lintas yang mengangkat permasalahan terkait pelaksanaan asuransi jasa raharja terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan penyelesaian hukum perselisihan klaim antara korban dengan pihak asuransi Jasa Raharja serta pelaksanaan asuransi kecelakaan lalu lintas terhadap penumpang bus setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.Karena itu keaslian penulisan ini terjamin adanya, kalaupun ada pendapat atau kutipan dalam penulisan ini semata-mata adalah sebagai faktor pendukung dan pelengkap dalam penulisan yang memang sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan tulisan ini.
8
D. Manfaat Penelitian Manfaat penulisan tesis ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbang pikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis. 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi penyusunan Peraturan perundang – undangan sebagai aturan pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait dengan pengaturan mengenai asuransi. 3. Secara praktis diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam rangka pendirian perusahaan asuransi kecelakaan jalan.
E. Tujuan Penelitian 1. Memperoleh gambaran secara jelas bagaimana dengan pengaturan mengenai asuransi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selama ini Pemerintah hanya mewajibkan untuk asuransi kecelakaan penumpang dan hanya menetapkan 1 (satu) Perusahaan Asuransi yaitu Jasa Raharja. 2. Idealnya pembentukan perusahaan asuransi kecelakaan jalan seperti apa yang dibutuhkan di Indonesia dan Program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan apa saja yang diwajibkan berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
9
