BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dilakukan karena merupakan suatu kejahatan. Jika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka ia harus dipidanakan. Kata “Pidana” berarti hal yang “dipidanakan“, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai halyang tidak enak dirasakannnya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan (Prodjodikoro, 1989:1). Fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk mengatur hidup kemasyarakatanatau menyelenggarakan tata dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan baik secara materiil maupun secara spirituil. Sedangkan fungsi hukum pidana secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam apabila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang lainnya (Sudarto, 1988:10). Kejahatanmerupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia disitu pasti ada kejahatan (Mada Dana Weda, 1996:2). Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantisa dilakukan dalam hubungan tersebut
PEMBUNUHAN BERENCANA,ENDANG RAHMAWATI, F.HUKUM. UMP 2016.
kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukan perkembangan yang cukup meningkat (Andy D.H., 2013: 2). Kejahatan, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat (Laurensius Geraldi H., 2013:3). Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-undang 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Faisal Husseini, 2013:2). Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undangundang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatankejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP (Lamintang, 2010:11). Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan dengan rencana (moord) atau disingkat dengan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia (Aswin Nugraha, 2012:1). Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana,
PEMBUNUHAN BERENCANA,ENDANG RAHMAWATI, F.HUKUM. UMP 2016.
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama duapuluh tahun”. Dalam kasus di Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 15 / PID / 2012 / PT. BTN Sahlan Bin Hasan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban bernama Djohan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Sebelumnya kasus tersebut diproses di Pengadilan Negeri Tangerang, yang kemudian akhirnya Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun. Putusan tersebut lebih ringan satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yakni Jaksa Penuntut Umummenuntut Terdakwa dijatuhi pidana selama 15 (lima belas) tahun. Atas putusan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Terdakwa dan penasehat hukumnya menggunakan alasan bahwa merasa berkebaratan atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu berat. Tim Penasehat Hukum berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa yang dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab yaitu (Hasil Chek Up dari Exekutif Medical Chek Up) terdakwa didapat kesan hipertensistoge II dan depresi dan dari pemeriksaan psikiater didapat kesan mudah cemas berlebihan karena Hipertensi, sebenarnya masih dalam batas normal. Selain itu, pernyataan dari Abdullah H. Ahmad yang diketahui Kepala Desa Teme Kabupaten Bima tanggal 09 Agustus 2011, menyatakan bahwa terdakwa pada waktu berumur 12 tahun telah mengalami depresi sering takut dan menyendiri karena ada gangguan jiwa. Ternyata menurut hemat Pengadilan Tingkat Banding bahwa
fakta-fakta
hukum
tersebut
belum
dipertimbangkan
oleh
Majelis
PengadilanTingkat Pertama dalam putusannya. Tapi Majelis Hakim Pengadilan
PEMBUNUHAN BERENCANA,ENDANG RAHMAWATI, F.HUKUM. UMP 2016.
Tinggi Banten tetap memutus Terdakwa bersalah dan hanya mengurangi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul PEMBUNUHAN BERENCANA (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 15 / PID / 2012 / PT. BTN). B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No : 15/PID/2012/PT. BTN ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No : 15/PID/2012/PT. BTN ? C. Tujuan Penelitian Dalam penulisan ini, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu : 1. Mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No : 15/PID/2012/PT. BTN. 2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No : 15/PID/2012/PT. BTN. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada khususnya sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang tertarik dalam bidang kajian ini.
PEMBUNUHAN BERENCANA,ENDANG RAHMAWATI, F.HUKUM. UMP 2016.
b. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 2. Manfaat Praktis a. Memberikan wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya berkaitan dengan penanganan tindak pidana pembunuhan.
PEMBUNUHAN BERENCANA,ENDANG RAHMAWATI, F.HUKUM. UMP 2016.
