BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah
Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk memilih orang agar dapat mengisi jabatan tertentu di dalam suatu negara. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan hal yang harus ada dan harus dilakukan. Indonesia sebagai negara penganut demokrasi juga memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, ada pemilu yang berbeda dari pemilupemilu sebelumnya. Pemilu 2004 merupakan pemilu yang istimewa bagi Negara Indonesia, pada pelaksanaannya rakyat tidak hanya memilih anggota DPR saja, tetapi juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Sejak pemilu 2004, rakyat memiliki kedaulatan penuh dalam memilih presiden, rakyat juga dapat mengetahui secara langsung calon-calon presiden yang bertarung di pemilu. Namun, dengan adanya pemilihan presiden secara langsung, Negara Indonesia mengalami perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan demokrasi yaitu dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi langsung terkait cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Cara pemilihan presiden dan wakil presiden pada demokrasi perwakilan adalah dipilih melalui lembaga perwakilan yang ada (misalnya MPR pada orde baru) sedangkan pada demokrasi langsung, rakyatlah yang memilih calon presiden dan wakil presiden.
1
2
Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung yang diterapkan di Indonesia terjadi karena adanya perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 6A ayat (1). Pasal tersebut berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” (perubahan ketiga). Sedangkan naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat (2) berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”. Secara rinci, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang bertugas untuk memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR hanya berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas untuk melantik presiden dan memberhentikan presiden pada akhir masa jabatannya. MPR juga tidak mempunyai wewenang lagi untuk membuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Padahal GBHN merupakan hal yang sangat penting karena secara lebih sistematis digunakan untuk menentukan arah dan tujuan dari Negara Indonesia. Hal lain yang turut dipertanyakan adalah proses pertanggungjawaban prsiden selama masa menjabatnya serta tingginya biaya pemilu presiden. Tingginya biaya pemilihan presiden juga menjadi sorotan publik. Pada pemilihan presiden tahun 2014, KPU mengalokasikan dana sebesar Rp 7,9 triliun untuk dua putaran dengan rincian Rp 4,01 triliun untuk putaran pertama dan Rp
3
3,9 triliun untuk putaran kedua (wartaekonomi.co.id). Tingginya biaya pemilu tersebut terkadang masih ditambah dengan persoalan yang lain, yaitu perilaku pemilih yang tidak rasional. Undang-Undang Dasar yang dibuat sudah pasti mengacu pada Pancasila. Sebab Pancasila merupakan sumber hukum Negara Republik Indonesia. Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat dengan Hukum Dasar di Indonesia karena Pancasila selalu menjadi dasar setiap konstitusi. Pancasila dalam hal ini disebut sebagai “Sumber Hukum Dasar Nasional Indonesia” karena tiap-tiap Hukum Dasar atau UUD yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia harus dijiwai oleh Pancasila (Soedarso, 2012: 54). Pancasila, sebagai sumber hukum negara juga memberikan acuan tentang bentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia. Bentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia tercantum pada Sila ke-IV Pancasila yang berbunyi: “Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
Hikmat
Kebijaksanaan
dalam
Permusyawaratan/Perwakilan”. Pada Sila ke-IV tersebut, secara jelas dan tegas dikatakan bahwa bentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah demokrasi. Oleh karena itu, apa yang diinginkan Pancasila terkait bentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah demokrasi perwakilan. Pola demokrasi tersebut diatas menginginkan adanya perwakilan rakyat pada lembaga pemerintahan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat
4
adalah merupakan suatu alat perlengkapan negara, yang atas nama rakyat memegang kedaulatan rakyat (Notonagoro, 1995: 138-139). Namun pasal ini juga telah diamandemen menjadi berbunyi: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.” Sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Republik Indonesia pada akhirnya akan berimplikasi pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena Sila ke-IV Pancasila tidak memberikan pernyataan secara eksplisit terhadap pemilihan presiden secara langsung maka menurut penulis hal ini sangat menarik. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji pemikiran Sila ke-IV Pancasila dalam memandang sistem pemilihan presiden secara langsung di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pokok pikiran Sila ke-IV Pancasila terhadap sistem pemilihan presiden secara langsung, sebab sebuah bentuk pemerintahan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat fundamental yang digali dari nilai-nilai bangsa tersebut dan bertujuan untuk memberikan kehidupan yang baik untuk bangsa itu sendiri. 1. Rumusan Masalah Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Apa ide pokok dari Sila ke-IV Pancasila? b. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia? c. Bagaimana Pemilihan Presiden Langsung yang diterapkan di Indonesia jika dilihat dari Sila ke-IV Pancasila dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
5
2. Keaslian Penelitian Sejauh penelusuran penulis, telah ditemukan beberapa penelitian dalam format skripsi, jurnal dan buku. Beberapa tulisan yang mengkaji tentang pemilihan presiden dan wakil presiden langsung serta konsep mengenai Pancasila ialah: a. Triwahyuningsih tahun 2001 dengan judul Pemilihan Presiden Langsung dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia. Buku ini membahas tentang dipilihnya sistem pemilihan presiden secara langsung berdasarkan asas demokrasi umum. b. Puteri Anggun Amirillis tahun 2005 dengan judul Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Negara Republik Indonesia pada Tahun 2004, skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi ini membahas tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden berkaitan erat dengan sistem pemerintahan yang diatur dalam konstitusi suatu negara. c. Erlangga Wahyu tahun 2009 dengan judul Pemilihan Presiden Secara Langsung Sebagai Perwujudan Sistem Negara Demokrasi di Indonesia, skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi ini secara garis besar membahas mengenai pemilihan presiden di Indonesia sebagai perwujudan demokrasi. d. Sutanto tahun 1981 dengan judul Tinjauan Secara Filosofis Tentang Demokrasi Pancasila Sebagai Sistem Politik di Indonesia, skripsi Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Skripsi ini secara garis besar membahas
6
tentang konsep Demokrasi Pancasila yang dijelaskan secara rinci sebagai sistem politik yang digunakan di Indonesia. e. Ninik Wahyuningsih tahun 1995 dengan judul Konsep Demokrasi Pancasila Menurut Alfian, skripsi Fakultas Fisafat Universitas Gadjah Mada. Skripsi ini membahas tentang konsep Demokrasi Pancasila dari salah seorang tokoh. f. Maswadi Rauf, dkk tahun 2009 dengan judul Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal. Buku ini membahas tentang sisi baik dan sisi buruk sistem presidensial. Adapun penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang sudah ada tentang pemilihan presiden secara langsung di Indonesia dengan memfokuskan pada aspek historis dan filosofis juga dengan melakukan analisis kritis berdasar Sila ke-4 Pancasila sebagai spirit dari pola pemerintahan yang diidealkan.
3. Manfaat Penelitian a. Bagi Ilmu Pengetahuan Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang cara yang tepat dalam memilih presiden di Negara Republik Indonesia. b. Bagi Filsafat Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kajian pustaka bagi para akademisi filsafat terutama pada konsentrasi sosial politik.
7
c. Bagi Bangsa dan Negara Indonesia Penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas tentang bentuk pemerintahan Negara Republik Indonesia sehingga dapat mengetahui apa yang diinginkan dari pokok pikiran Sila ke-IV Pancasila dalam kehidupan Negara Republik Indonesia khususnya dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden.
B. Tujuan Penelitian Tujuan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menjelaskan hakikat yang terkandung dalam Sila ke-IV Pancasila. 2. Menjelaskan latar belakang pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung di Indonesia. 3. Menganalisis secara kritis praktik pemilihan presiden secara langsung yang terjadi di Indonesia dengan kacamata pandang Sila ke-IV Pancasila dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
C. Tinjauan Pustaka Sistem pemerintahan yang dipakai di Indonesia saat ini adalah sistem presidensial. Pada sistem presidensial, kepala pemerintahan adalah presiden yang sekaligus merupakan kepala negara. Presiden dipilih oleh rakyat, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden dan parlemen adalah sama-sama kuat, baik presiden maupun parlemen memperoleh legitimasi masing-masing melalui pemilu yang terpisah (Rauf, 2009: 29-30).
8
Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemilihan presiden di Indonesia adalah melalui MPR. Pemilihan presiden melalui MPR perlu dikaji ulang karena dalam prakteknya dianggap kurang demokratis. Hal tersebut dikarenakan sistem politik yang berkembang tidak memberikan ruang untuk kompetisi sehingga pemilihan presiden oleh MPR memungkinkan munculnya distorsi demokrasi (Triwahyuningsih, 2001: 163). Pemilihan umum presiden dan wakil presiden berkaitan erat dengan sistem pemerintahan yang diatur dalam konstitusi suatu negara. Amandemen konstitusi Negara Republik Indonesia ketiga pada tahun 2001 mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensil tidak seperti pada konstitusi sebelum amandemen yang menganut sistem pemerintahan semi presidensil. Sistem pemerintahan presidensil mempunyai ciri pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan langsung oleh rakyat atau lembaga pemilih. Pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 adalah implementasi dari Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Amirillis, 2005: xi). Sependapat dengan Amirillis, Wahyu menjelaskan bahwa pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dari segi konstitusional memang demokratis. Namun, partai politik yang dipilih rakyat melalui pemilu, ditambah dengan tidak dipilihnya secara langsung para anggota MPR yang berasal dari pemilu, maka pemilihan presiden oleh MPR menjadi mudah dipengaruhi oleh kepentingankepentingan tertentu dari elite politik ataupun pemegang kekuasaan untuk tetap
9
melanggengkan kekuasaannya. Adanya mekanisme pemilihan presiden secara langsung merupakan salah satu upaya demokratisasi pengisian jabatan presiden, dimana seluruh rakyat yang telah memiliki hak pilih dapat memilih sendiri calon presiden yang dikehendakinya (Wahyu, 2009: x). Di dalam menjalankan sistem politik, Indonesia mempunyai pedoman yang berbeda dengan negara lain. Pancasila, yang dijelmakan ke dalam Demokrasi Pancasila menjadi pedoman utama Negara Indonesia dalam menjalankan sistem politik. Demokrasi Pancasila mempunyai susunan sistematis yang mengatur hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan seluruh rakyatnya dalam rangka mewujudkan cita-cita seluruh rakyat tersebut. Prinsip-prinsip pokok Demokrasi
Pancasila antara
lain:
1.) Prinsip
kerakyatan;
2.) Hikmat
Kebijaksanaan; 3.) Permusyawaratan; 4.) Perwakilan (Sutanto, 1981: 29). Demokrasi Pancasila menunjukkan bahwa mekanisme politik yang dapat menjaga keseimbangan yang wajar antara konsensus dan konflik dapat ditemukan dalam konsep musyawarah mufakat, karena dari konsep musyawarah mufakat itu akan lahir konsensus bersama (Alfian dalam Wahyuningsih, 1995: 91).
D.
Landasan Teori
Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Istilah “Pancasila” berasal dari kata Sansekerta “pancasyila” (panca = lima, syila = dasar atau diartikan juga prinsip) yang diartikan “lima dasar” atau “lima prinsip” (Bakry, 1994: 2). Prinsip atau asas-asas tersebut digali dari nilai-nilai kehidupan Bangsa
10
Indonesia sejak dulu sehingga tampaklah bahwa ideologi Negara Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai kehidupan Bangsa Indonesia. Salah satu fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara. Sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada pada Bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup yaitu berupa nilai-nilai adat-istiadat dan kebudayaan yang merupakan kausa materialisnya Pancasila. Dalam pengertian inilah maka antara Pancasila dengan Bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan sehingga Pancasila adalah Jati Diri Bangsa Indonesia. Setelah Bangsa Indonesia mendirikan negara maka oleh pembentuk negara, Pancasila disahkan menjadi Dasar Negara Republik Indonesia (Kaelan, 2002: 46) Secara yuridis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Pancasila disebut sebagai dasar filsafat negara (Philosofische Gronslag) yang mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam negara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan lainnya (Kaelan, 2002: 59). Dalam hal ini juga, maka Pancasila juga disebut sebagai Sumber Hukum Dasar Nasional. Mahfud MD, dalam Soedarso, menjelaskan Hukum Dasar atau Konstitusi suatu negara dari segi etimologis berarti peraturan yang awal dan pokok (fundamental) dalam berdirinya suatu negara (berasal dari bahasa Perancis “constituir” yang berarti membentuk). Konstitusi ada dua yakni Tertulis dan Tidak Tertulis. Hukum Dasar Tertulis biasanya berwujud Undang-Undang Dasar
11
(UUD / Loi Constitutionell) dan Hukum Dasar yang Tak Tertulis biasanya disebut Konvensi. Maksud Hukum Dasar Tak Tertulis bukan berarti tidak menulis sama sekali, melainkan tidak disahkan oleh lembaga berwenang tertentu. Sebaliknya, arti bahwa Konstitusi atau Hukum Dasar itu tertulis adalah bahwa Konstitusi tersebut disahkan oleh lembaga berwenang tertentu. Setiap Konstitusi baik yang tertulis maupun tidak memuat di dalamnya: pengaturan lembaga-lembaga negara dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Soedarso, 2012: 52-53). Salah satu dasar negara yang diatur dalam Pancasila adalah mengenai bentuk pemerintahan Republik Indonesia yang termuat dalam Sila ke-IV Pancasila. Rumusan Sila ke-IV Pancasila adalah “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diperinci bahwa dalam dasar filsafat dan dasar politik negara terdapat tiga unsur, yaitu: 1. Kerakyatan 2. Permusyawaratan/perwakilan 3. Kedaulatan rakyat (Notonagoro, 1995: 138) Pada sila „Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan‟, terkandung cita-cita sebagai berikut: 1. Kerakyatan, merupakan suatu cita-cita kefilsafatan, yaitu bahwa negara pada hakikatnya adalah untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu kerakyatan merupakan cita-cita kefilsafatan dari demokrasi. 2. Permusyawaratan/perwakilan, pengertian demokrasi tidak dilepaskan
dengan
pengertian
dapat
„permusyawaratan/perwakilan‟.
12
„Permusyawaratan/perwakilan‟ berkaitan dengan pengertian demokrasi politik, maka demokrasi politik merupakan syarat mutlak bagi tercapainya „kerakyatan‟ (Kaelan, 2002: 205-206). Bentuk
pemerintahan
Republik
Indonesia
dikenal
dengan
nama
“Demokrasi Pancasila”. Istilah Demokrasi Pancasila ternyata merupakan kependekan bagi sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, yakni Sila ke-IV dalam Pancasila (Hazairin, 1990: 13) Cita-cita dari Sila ke-IV mengandung pengertian bahwa demokrasi yang digunakan di Indonesia ialah demokrasi perwakilan. Kata-kata “oleh rakyat” yang lazim digunakan (dalam pengertian demokrasi), bagi Negara Indonesia mempunyai arti suatu lembaga pemerintahan yang mewakili rakyat atau disebut juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan dianutnya ketentuan bahwa disamping Presiden terdapat Dewan Perwakilan Rakyat, maka sifat demokratis dari UUD 1945 yang telah disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, memperoleh bentuk yang lebih kongkrit. Demokrasi Pancasila itu dengan demikian akan dilaksanakan dengan permusyawaratan dimana warga negaranya melaksanakan hak yang sama, tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat dari proses pemilihan-pemilihan yang bebas. Ini dikenal sebagai representative government, suatu pemerintahan yang berdasarkan perwakilan (Suny, 1978: 19-20).
13
Di bawah semangat kekeluargaan, negara yang berkedaulatan rakyat itu mengandung cita-cita kerakyatan dan permusyawaratan. Dalam visi negara ini, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka “musyawarah-mufakat”. Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga negara tanpa pandang bulu (Latif, 2011: 486-487).
E. Metode Penelitian Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka penelitian perlu menggunakan sebuah metode. Penelitian ini akan disusun dari awal sampai akhir secara bertahap. 1. Bahan dan Materi Penelitian Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dalam rangka membahas objek material yakni pemilihan presiden dan wakil presiden langsung yang dilakukan di Indonesia dan juga objek formal dari penelitian yakni Sila ke-IV Pancasila. Bahan dan materi penelusuran kepustakaan diperoleh melalui buku atau tulisan yang berkaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung. Penelitian yang dilakukan akan
14
dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kepustakaan primer dan kepustakaan sekunder. a. Pustaka Primer i. Buku Pemilihan Presiden Langsung dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia karya Triwahyuningsih tahun 2001. ii. Buku Pancasila Secara Ilmiah Populer karya Notonagoro tahun 1995. iii. Buku Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia karya Kaelan tahun 2002. b. Pustaka Sekunder Pustaka sekunder diambil dari buku, jurnal maupun lainnya yang berhubungan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung maupun dengan Sila ke-IV Pancasila 2. Tahapan Penelitian Adapun langkah yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini berjalan berdasarkan tahap demi tahap yakni sebagai berikut: a. Inventarisasi atau pengumpulan data Pada tahapan pertama ini dilakukan pengumpulan data kepustakaan sebanyak mungkin dan penunjang lainnya yang bersangkutan dengan objek material maupun objek formal penelitian.
15
b. Pengklasifikasian dan pengolahan data Pada tahap ini akan dilakukan klasifikasi terhadap data yang sudah dikumpulkan. Pengklasifikasian bertujuan untuk membedakan data objek material dan data objek formal yang selanjutnya data tersebut akan diolah. c. Penyusunan hasil penelitian Setelah
melakukan
pengolahan
data,
tahapan
berikutnya
adalah
penyusunan penelitian berupa laporan sistematis dan objektif. Di tahap ini penulis akan memberikan analisis kritis atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 3. Analisis Hasil Data dianalisis menggunakan metode hermeneutika dengan model penelitian mengenai masalah aktual yang merujuk pada buku “Metode Penelitian Filsafat” karya Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair tahun 1990 dengan unsur-unsur metodis sebagai berikut: a. Deskripsi Menguraikan hasil pemahaman secara sistematis tentang pemilihan presiden langsung dan Sila ke-IV Pancasila agar diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang topik penelitian.
16
b. Interpretasi Interpretasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lebih mendalam berdasarkan data yang diperoleh tentang pemilihan presiden langsung yang selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif pemikiran Sila ke-IV Pancasila. c. Holistika Data mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung serta Sila ke-IV Pancasila dilihat secara menyeluruh agar didapatkan pemahaman yang lebih luas. d. Kesinambungan Historis Menunjukkan keadaan, latar belakang maupun situasi yang berkaitan dengan Undang-Undang maupun Undang-undang Dasar yang mengatur tentang sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemikiran tentang Sila ke-IV Pancasila sehingga diperoleh penelitian yang objektif.
F. Hasil Yang Dicapai Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penjelasan tentang hakikat Sila ke-IV Pancasila. 2. Penjelasan tentang sistem pemilihan presiden langsung yang diterapkan di Indonesia beserta latar belakang pelaksanaannya.
17
3. Analisis kritis atas pemilihan presiden langsung di Indonesia berdasarkan Sila ke-IV Pancasila serta pengaruh yang dihasilkan dari sistem pemilihan presiden dan wakil presiden langsung.
G. Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II berisi uraian pokok pemikiran Sila ke-IV Pancasila. Dalam bab ini akan membahas tentang pengertian Pancasila dan Hakikat Sila ke-IV Pancasila. Bab III berisi tentang objek material penelitian meliputi pengertian pemilihan presiden langsung, mekanisme pemilihan presiden langsung serta kelebihan dan kekurangan dari sistem pemilihan presiden langsung. Bab IV merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini akan menganalisis bagaimana pandangan Sila ke-IV Pancasila terhadap pemilihan presiden langsung dan pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia. Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari proses penelitian.
