BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dunia usaha semakin berkembang mengikuti perkembangan jaman. Perkembangan ini mulai di rasakan setelah bergulirnya Reformasi. Pada masa ini, keadaan situasi dan kondisi masyarakat menuntut perbaikan di segala bidang, termasuk di bidang usaha. Krisis ekonomi yang menjadi latar belakang munculnya gerakan reformasi telah menyadarkan masyarakat untuk berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi, sehingga berani mencoba mendirikan berbagai bentuk usaha dengan modal yang serba terbatas. Usaha Swasta yang lahir di tengah masyarakat perlahan mulai tumbuh dan menjamur. Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu wilayah yang menjadi tujuan infestasi perusahaan Asing telah menjelma menjadi kota lndustri. Tercatat, ada 25 Perusahaan yang berstatus penanaman modal asing (PMA) dan puluhan perusahaan PMDN yang cukup besar menghiasi kota perwira ini. Sebagian besar perusahaan padat karya yang ada di Purbalingga adalah perusahaan lndustri pengolahan rambut dan lndustri bulu mata palsu. Selain perusahaan rambut juga terdapat puluhan perusahaan kayu dengan kategori besar,sedang dan kecil. Kehadiran perusahaan itu cukup membawa dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat Purbalingga (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan pada Perusahaan Rambut di Kabupaten Purbalingga
Implementasi Perda Purbalingga…, Desy Purwaningtyas, Fakultas Hukum UMP, 2017
Tersedia di http://mediator Purbalingga.go.id. diakses pada hari selasa, 14 Februari 2017 pukul 10.00 WIB). Seiring banyaknya jumlah perusahaan asing di Purbalingga serta meningkatnya permintaan terhadap pasar luar negeri, akan menimbulkan permasalahan lain. Misalnya, masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah lndustri dari tahun ke tahun semakin meningkat. Seperti halnya dengan kondisi pencemaran limbah dari lndustri pabrik pengolahan kayu yang ada di Purbalingga semakin memperihatinkan. Produk sampingan (limbah) yang di hasilkan oleh proses produksi industri apabila tidak ditangani secara baik dan benar akan menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Limbah sebagai hasil kegiatan industri, biasanya tidak masuk dalam biaya perusahaan, semua sampah dan kotoran di buang ke dalam alam yang tersedia. Sampah dan pencemaran itu sendiri dapat mengganggu pihak-pihak lain di luar perusahaan lndustri. Terkadang justru diberikan hanya untuk memperbaiki citra perusahaan lndustri sebagai bagian dari promosi, tetapi tidak termasuk sebagai biaya produksi (Nurul Mahmida, 2011: 1 NO. 2). Berdasarkan Undang-undang Republik lndonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup, maka setiap lndustri maupun lnstansi/Badan usaha harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatannya. Karena limbah cair dari lndustri berbasis organik mempunyai potensi pencemaran yang sangat berat terhadap lingkungan terutama pada produk pengolahan baku lndustri makanan dan minuman. Bahan bawaan yang terkandung di dalamnya merupakan bahan
2 Implementasi Perda Purbalingga…, Desy Purwaningtyas, Fakultas Hukum UMP, 2017
yang sangat komplec bagi yang terlarut maupun yang tidak terlarut (Nurul Mahmida, 2011: 1). Sesuai ketentuan setelah disahkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Perusahaan lndustri yang berdiri diwajibkan menyusun dokumen AMDAL/UKL-UPL ( Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan), termasuk dokumen lain yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup. Berdasarkan data di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga hampir semua perusahaan lndustri di Purbalingga telah mengantongi rekomendasi dokumen. Rekomendasi dokumen lingkungan hidup itu mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga mengembangkan pemantauan lingkungan hidup, dengan disusunnya dokumen UKL-UPL ini, perusahaan yang melaksanakan kegiatan lndustri menunjukan kesungguhan dalam melaksanakan kegiatan lndustri pengelolaan kayu produk Finger joint laminating,board, solid laminating dan sebagainya yang berwawasan lingkungan, serta berpartisipasi secara langsung sesuai dengan komitmen dan kebijakan perusahaan di bidang lingkungan hidup. Kenyataannya perusahaan yang melaksanakan kegiatan lndustri dalam melaksanakan kegiatan lndustri pengelolaan kayu sering menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengganggu masyarakat di sekitar, oleh karena itu Pemerintah Purbalingga mengeluarkan Peraturan Daerah
3 Implementasi Perda Purbalingga…, Desy Purwaningtyas, Fakultas Hukum UMP, 2017
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang merupakan turunan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi dampak yang di timbulkan oleh limbah sisa lndustri yang langsung di buang ke alam, tanpa melalui proses terlebih dahulu sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan (Limbah Rambut Palsu di Purbalingga belum Teratasi, Tersedia di Suara Merdeka: http://limbah-rambutpalsu-di-Purbalingga-belum-Teratasi. html).
diakses pada hari Sabtu, 4
Februari 2017 pukul 15.10 WIB). Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 yang mengatur mengenai masalah lingkungan hidup oleh Pemerintah Purbalingga untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh limbah lndustri. Perda ini kurang efektif keberadaannya tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak terkait selain Pemerintah Purbalingga, seperti Pengusaha maupun peran serta masyarakat sekitar untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Persoalan yang dihadapi Pemerintah Purbalingga untuk menerapkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yaitu apabila Perda diterapkan secara tegas akan mengakibatkan pengusaha mengalami kerugian yang berimbas terhadap Tenaga kerja, sebab Pengusaha diharuskan mengelola limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke alam, sedangkan untuk mengolah limbahnya
4 Implementasi Perda Purbalingga…, Desy Purwaningtyas, Fakultas Hukum UMP, 2017
Pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan sehingga biaya produksi akan bertambah dan tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh Pengusaha. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 yang telah ada sejak tahun 2014 sepertinya tidak berpengaruh banyak terhadap penerapan Peraturan daerah No.2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di lingkungan Purbalingga, oleh karena itu masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan mengambil judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PURBALINGGA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN PURBALINGGA“
B. Rumusan Masalah 1.
Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Purbalingga ?
2.
Apa faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam lmplementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Purbalingga?
C. Tujuan Penelitian 1. Mengetahui dan Menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Purbalingga.
5 Implementasi Perda Purbalingga…, Desy Purwaningtyas, Fakultas Hukum UMP, 2017
2. Mengetahui dan Menganalisa Faktor penghambat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam lmplemtasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Purbalingga.
D. Manfaat Penelitian 1.
Manfaat Teoritis a. Memberikan
sumbangan
pemikiran
bagi
pengembangan
llmu
Pengetahuan pada umumnya dan llmu Hukum pada khususnya b. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana dalam rangka upaya menangani masalah-masalah di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purbalingga 2.
Manfaat Praktis a. Hasil
penelitian
diharapkan
dapat
memberikan
jawaban
atas
permasalahan yang diteliti b. Hasil penelitian ini dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti
6 Implementasi Perda Purbalingga…, Desy Purwaningtyas, Fakultas Hukum UMP, 2017
