BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar belakang Pendidikan merupakan investasi yang penting untuk menciptakan
kualitas hidup manusia. Dengan pendidikan, seseorang dapat memperoleh sejumlah pengetahuan dan keterampilan, serta dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu semua instansi baik pemerintahan maupun swasta memerlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam menghadapi dunia kerja. Oleh sebab itu program wajib belajar telah diprogram oleh pemerintah agar kelak ilmu yang diperoleh dapat digunakan untuk bekerja sehingga dapat memajukan bangsa. Negara merupakan suatu wilayah di muka bumi yang memiliki peran pemerintahan dalam mengatur segala aspek mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Pengertian Negara terdapat beberapa unsur didalamnya yaitu rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain atau suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, social maupun budayanya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu system atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah Negara adalah memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat skundernya adalah mendapat pengakuan dari Negara lain. Indonesia
1
merupakan negara yang memiliki banyak pulau dan berbentuk repubilk yang telah diakui secara global dengan mempunyai beragam ratusan rakyat, serta memiliki wilayah darat. Laut, dan udara. Tak ketinggalan bahwa Indonesia terdapat organisasi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
Penciptaan Sumber daya Manusia yang kompeten dalam melakukan tanggungjawab dan pekerjaan disebuah perusahaan merupakan salah satu tujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dari segi tersedianya pengelolaan SDA oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan agar bermanfaat juga bagi Negara dalam mengolah keuangan – keuangan Negara yang salah satunya adalah mengolah Barang Milik Negara (BMN).
Barang Milik Negara yang sudah tidak terpakai maka akan dihapuskan menurut prosedur yang ada. Menghapus Barang Milik Negara adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang membebaskan Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang dan atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara). Dengan kata lain, penghapusan adalah proses terakhir perjalanan hidup Barang Milik Negara. Jika dianalogikan dalam karir pegawai, penghapusan dapat didefinisikan sebagai tahap pensiun seseorang dari instansi/perusahaan tempatnya bekerja. Barang Milik Negara (BMN) dalam pengelolaan Kuasa
2
Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang ditatausahakan dengan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Aset Negara Indonesia atau Barang Milik Negara Indonesia ada dimana mana Tanah, Bangunan dan selain tanah atau bangunan, salah satunya adalah kendaraan. BMN yang akan dihapuskan dan tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional harus dilakukan penghentian penggunaan.
Keputusan untuk
menghentikan BMN dari penggunaan untuk kegiatan operasional tentu didasarkan pada pertimbangan yang tepat. Pertimbangan tersebut antara lain karena BMN dalam keadaan rusak berat, barang diganti dengan barang lain karena modernisasi atau karena kegiatan operasional yang mennjadi alasan penggunaan barang tersebut tidak lagi dilakukan. Untuk kondisi tertentu juga menjadi penyebab barang tak dapat lagi digunakan, yaitu karena hilang. BMN yang telah dihentikan penggunaannya, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi dari BMN yang bersangkutan. BMN yang masih memiliki nilai ekonomis dan memungkinkan untuk dialihkan kepada pihak lain akan dilakukan pemindahtanganan (dengan cara dijual, ditukarkan, dihibahkan atau jika memungkinkan dijadikan penyertaan modal pemerintah), BMN dalam kondisi rusak berat dapat diusulkan untuk dilakukan pemusnahan. BMN yang telah dipindahtangankan atau dimusnahkan, yang hilang atau karena sebab-sebab lain akan diusulkan untuk dihapuskan kepada Pengguna Barang dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Penghapusan Barang Milik Negara. Penulisan latar belakang ini dilakukan di 3
PUSDIKLAT MIGAS Cepu Jawa Tengah. Dalam hal ini keberadaan aset kendaraan tersebut dijadikan penulis sebagai objek penelitian. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pusdiklat Migas Cepu untuk mengetahui sejauh mana prosedur penghapusan barang milik Negara yang diterapkan di BUMN ini. Maka penulis meberikan judul penelitian ini : “SISTEM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA KENDARAAN TAHUN 2012 MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 DI PUSDIKLAT MIGAS CEPU JAWA TENGAH”.
1.2
Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka merumuskan masalah sebagai
berikut: Apakah sistem dan prosedur penghapusan barang milik Negara berupa kendaraan tahun 2012 di PUSDIKLAT MIGAS Cepu sudah sesuai PMK No. 50/PMK.06/2014 ?
1.3
Batasan Masalah Agar pembahasan tidak terlalu luas,
maka penulis membatasi
pembahasan dalam Tugas Akhir ini hanya pada prosedur penghapusan BMN di PUSDIKLAT MIGAS Cepu dan membatasi obyeknya yaitu Kendaraan.
1.4
Tujuan Masalah Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan masalah tersebut
untuk mengetahui sistem dan prosedur penghapusan BMN berupa kendaraan di PUSDIKLAT MIGAS Cepu sudah sesuai PMK No.50/PMK.06/2014 atau belum. 4
Untuk mengetahui kendala prosedur penghapusan BMN berupa kendaraan di PUSDIKLAT MIGAS Cepu.
1.5
Manfaat Penelitian Dengan melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan agar hasil
penelitian dapat berguna : 1.
Bagi Penulis sendiri, diharap dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam penerapan ilmu akuntansi.
2.
Bagi Pusdiklat Migas Cepu, sebagai bahan masukan yang mungkin bermanfaat dalam hal penghapusan BMN secara tepat.
3.
Bagi institute Pendidikan, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi institusi Pendidikan dalam bidang terkait dan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa untuk penelitian lebih lanjut.
5
1.6
Kerangka Penelitian Alur kerangka penelitian sebagai berikut :
Analisis
PMK No. 96/PMK.06/2007 belum ada PSP (Penetapan Status Penggunaan) sedangkan perubahan peraturan yang baru PMK No. 50/PMK.06/2014 sudah menggunakan PSP
Kesimpulan dan saran
Seharusnya Pusdiklat Migas Cepu memakai peraturan terbaru yang sudah menggunakan PSP, karena PSP berfungsi untuk menetapkan Harga Perolehan BMN.
sudah menggunakan PSP
Gambar 1.1 Alur Kerangka Penelitian Sumber : data diolah
6
1.7
Sistematika Penulisan Dalam
penyusunan
Tugas
Akhir
ini,
sistematika
penulisannya
diklasifikasikan menjadi IV (empat) bab yaitu : 1.
Bab I Pendahuluan Pada bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, alas an pemilihan objek, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan.
2.
Bab II Gambaran Umum Penulisan Dalam bab ini penulis mengemukakan berbagai refrensi/tinjauan pustaka yang mendukung kajian atau analisis yang penulis sampaikan dan metodologi penelitian yang digunakan.
3.
Bab III Analisis dan Pembahasan Dalam bab ini penulis membahas mengenai analisis data yang diharapkan akan memuat unsur analisis diskripsi dan berisi pembahasan mengenai analisis yang didapat.
4.
Bab IV Penutup Dalam bab ini merangkum hal yang menjadi pokok bahasa dalam tugas akhir dan meberikan saran atas kendala yang terjadi sesuai yang telah dilakukan.
7
