BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini akan ditarik beberapa kesimpulan dari serangkaian aktivitas penelitian yang telah dilakukan. Selain itu akan diberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya serta untuk pihak-pihak yang terkait dalam topik penelitian ini.
6.1 Kesimpulan Penelitian Penelitian ini telah menghasilkan beberapa analisis mengenai keselarasan program layanan BDS-P terhadap peraturan pemerintah terkait pengembangan UMKM di Jawa Timur. Berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini antara lain: 1. BDS-P sebagai lembaga penyedia jasa pengembangan UMKM wajib memiliki program-program layanan yang selaras dengan bidang-bidang pengembangan UMKM yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Bidang-bidang pengembangan tersebut meliputi: Bidang Sumber Daya Manusia Memberikan motivasi
pelatihan/pendidikan/penyuluhan
bisnis,
kreativitas
bisnis
dan
tentang wawasan
kewirausahaan. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial sumber daya manusia Bidang Pemasaran Memberikan fasilitas informasi mengenai pasar Meningkatkan
kemampuan
manajemen
dan
teknik
pemasaran Memberikan
dukungan
promosi
produk,
jaringan
pemasaran dan distribusi Menyediakan tenaga konsultan yang profesional dalam bidang pemasaran 83
Bidang Desain dan Teknologi Memberikan fasilitas informasi mengenai desain dan teknologi serta pengendalian mutu Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru Mendorong dan memberikan fasilitas untuk memperoleh sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Bidang Produksi dan Pengolahan Memberikan fasilitas informasi mengenai bahan baku dan fasilitas pendukung dalam proses produksi dan pengolahan Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik produksi dan pengolahan produk Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan Meningkatkan
kemampuan
rancang
bangun
dan
perekayasaan Bidang Akses Permodalan Memberikan
fasilitas
informasi
mengenai
sumber
permodalan Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha Memberikan
fasilitas
akses
kredit/pemodalan
dari
perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank 2. Bidang pengembangan sumber daya manusia dan akses permodalan merupakan
bidang
pengembangan
UMKM
yang
telah
mampu
dilaksanakan oleh semua BDS-P amatan. Sehingga BDS-P amatan di
84
seluruh korda yang ada di Jawa Timur telah mampu mencapai tingkat keselarasan yang baik pada dua bidang tersebut. 3. Bidang desain dan teknologi serta bidang produksi dan pengolahan merupakan
bidang
pengembangan
UMKM
yang
belum
banyak
diwujudkan dalam program layanan BDS-P amatan. Sehingga tingkat keselarasan untuk dua bidang tersebut merupakan tingkat keselarasan yang paling rendah. 4. Beberapa faktor yang menyebabkan belum selarasnya BDS-P amatan terhadap bidang-bidang pengembangan UMKM antara lain: a. Terdapat beberapa BDS-P yang hanya berfokus pada beberapa bidang pengembangan saja b. Masih kurangnya kompetensi SDM dari para BDS-P terkait dengan bidang pengembangan yang belum selaras c. UMKM binaan dari BDS-P masih belum membutuhkan bidang pengembangan yang belum selaras tersebut
6.2 Saran Penelitian Beberapa saran yang dapat direkomendasikan dari hasil analisis keselarasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Saran dan rekomendasi untuk para BDS-P menurut korda masing-masing: a. Korda Bojonegoro
Peningkatan kompetensi SDM di masing-masing BDS-P (dapat dilakukan dengan meningkatkan SDM yang sudah ada ataupun melakukan rekrutmen SDM baru yang berkompeten), sehingga nantinya mampu menyediakan program layanan yang belum selaras dengan bidang-bidang pengembangan UMKM.
Perlunya penambahan jumlah BDS-P baru untuk memperluas jangkauan pengembangan UMKM di korda ini.
b. Korda Surabaya
Perlunya kolaborasi antar BDS-P di dalam korda, di mana BDS-P yang telah memiliki tingkat keselarasan yang baik,
85
diharapkan dapat memberi dukungan dan arahan pada BDS-P yang belum selaras secara keseluruhan.
Peningkatan kompetensi SDM di masing-masing BDS-P (dapat dilakukan dengan meningkatkan SDM yang sudah ada ataupun melakukan rekrutmen SDM baru yang berkompeten), sehingga nantinya mampu menyediakan program layanan yang belum selaras dengan bidang-bidang pengembangan UMKM.
c. Korda Madura
Perlunya kolaborasi antar BDS-P di dalam korda, di mana BDS-P yang telah memiliki tingkat keselarasan yang baik, diharapkan dapat memberi dukungan dan arahan pada BDS-P yang belum selaras secara keseluruhan.
Perlunya penambahan jumlah BDS-P baru untuk memperluas jangkauan pengembangan UMKM di korda ini.
d. Korda Jember
Perlunya kolaborasi antar BDS-P di dalam korda, di mana BDS-P yang telah memiliki tingkat keselarasan yang baik, diharapkan dapat memberi dukungan dan arahan pada BDS-P yang belum selaras secara keseluruhan.
Peningkatan kompetensi SDM di masing-masing BDS-P (dapat dilakukan dengan meningkatkan SDM yang sudah ada ataupun melakukan rekrutmen SDM baru yang berkompeten), sehingga nantinya mampu menyediakan program layanan yang belum selaras dengan bidang-bidang pengembangan UMKM.
e. Korda Malang
Perlunya kolaborasi antar BDS-P di dalam korda, di mana BDS-P yang telah memiliki tingkat keselarasan yang baik, diharapkan dapat memberi dukungan dan arahan pada BDS-P yang belum selaras secara keseluruhan.
Peningkatan kompetensi SDM di masing-masing BDS-P (dapat dilakukan dengan meningkatkan SDM yang sudah ada ataupun 86
melakukan rekrutmen SDM baru yang berkompeten), sehingga nantinya mampu menyediakan program layanan yang belum selaras dengan bidang-bidang pengembangan UMKM. f. Korda Kediri
Perlunya kolaborasi antar BDS-P di dalam korda, di mana BDS-P yang telah memiliki tingkat keselarasan yang baik, diharapkan dapat memberi dukungan dan arahan pada BDS-P yang belum selaras secara keseluruhan.
Peningkatan kompetensi SDM di masing-masing BDS-P (dapat dilakukan dengan meningkatkan SDM yang sudah ada ataupun melakukan rekrutmen SDM baru yang berkompeten), sehingga nantinya mampu menyediakan program layanan yang belum selaras dengan bidang-bidang pengembangan UMKM.
g. Korda Madiun
Perlunya kolaborasi antar BDS-P di dalam korda, di mana BDS-P yang telah memiliki tingkat keselarasan yang baik, diharapkan dapat memberi dukungan dan arahan pada BDS-P yang belum selaras secara keseluruhan.
Peningkatan kompetensi SDM di masing-masing BDS-P (dapat dilakukan dengan meningkatkan SDM yang sudah ada ataupun melakukan rekrutmen SDM baru yang berkompeten), sehingga nantinya mampu menyediakan program layanan yang belum selaras dengan bidang-bidang pengembangan UMKM.
Perlunya penambahan jumlah BDS-P baru untuk memperluas jangkauan pengembangan UMKM di korda ini.
2. Saran untuk pemerintah: a.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi, monitoring, serta upaya pencarian solusi terhadap pelaksanaan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh BDS-P. Karena melihat hasil analisis keselarasan pada penelitian ini, diperoleh hasil bahwa masih terdapat beberapa bentuk
87
ketidakselarasan, khususnya pada bidang desain dan teknologi serta bidang produksi dan pengolahan. b.
Pemerintah
dipandang
perlu
untuk
mengikutsertakan
bidang
pengembangan yang berhasil diperoleh dari temuan penelitian ke dalam kemungkinan perbaruan peraturan selanjutnya. Bidang-bidang tersebut yaitu: Program
layanan
pendampingan
perhitungan,
pelaporan,
penyetoran dan segala aspek yang berkaitan dengan pajak; Program layanan pengurusan dan segala aspek yang berkaitan dengan legalitas usaha. c.
Dalam pemberian ijin untuk pendirian BDS-P baru di Jawa Timur, pemerintah diharapkan untuk lebih memprioritaskan ijin pendirian tersebut di daerah-daerah yang termasuk dalam korda yang membutuhkan tambahan BDS-P untuk memperluas jangkauan. Kordakorda tersebut adalah Korda Bojonegoro, Korda Madura dan Korda Madiun.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya: a. Perlu dilakukan penelitian terkait analisis keselarasan yang melibatkan peran UMKM dalam menilai ketercapaian pelaksanaan bidang-bidang pengembangan UMKM. b. Perlu dilakukan penelitian sejenis di provinsi-provinsi lainnya untuk mengetahui tingkat keselarasan dari program-program layanan BDS-P dengan bidang-bidang pengembangan UMKM di provinsi tersebut.
88
