BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. KESIMPULAN
Dari hasil evaluasi yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pembuangan air limbah di lingkungan permukiman pesisir Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima belum memadai, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
a. Aspek Teknis 1. Kondisi rill di lokasi studi, untuk tempat pembuangan blackwater sebanyak 40% dari jumlah penduduk Kelurahan Tanjung menggunakan KM/WC pribadi, sebanyak 13% penduduk menggunakan Km/Wc tetangga (bersama), 33% penduduk menggunakan MCK Umum dan 14% penduduk yang membuang kotorannya di pantai, tambak dan sungai/saluran. Untuk tempat pembuangan greywater sebanyak 60% penduduk membuang ke sungai dan 40% penduduk membuang ke saluran/got. 2. Dari kondisi riil sistem pembuangan air limbah domestik tersebut, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang belum terlayani, yaitu
rehabilitasi 4 unit MCK,
pembangunan 9 unit MCK dan pembangunan pilot projek 1 unit septictank komunal. 3. Kondisi fisik saluran pembuangan air limbah greywater tidak memadai dan tidak terawat, menyebabkan air limbah tidak tertampung dan meluap, demikian pula dengan sungai tidak bisa mengalirkan air buangan karena sudah tersumbat oleh sampah.
160
4. Warga yang tidak memiliki KM/WC sendiri disebabkan karena selain tidak tersedianya lahan, juga karena ketidakmampuan dalam segi ekonomi untuk menyediakan sarana dan prasarana tersebut, sehingga masih banyak yang membuang limbah tinja bukan pada tempatnya. 5. Sarana MCK yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat yang tidak memiliki jamban pribadi sudah ada, tetapi karena kotor dan kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti ketersediaan air bersih serta jaraknya yang jauh dari tempat tinggal masyarakat, sehingga sarana dan prasarana tersebut tidak di manfaatkan lagi. 6. Sumber pencemar pada saluran/sungai dan pantai adalah 60% dari sampah, 20% dari rumah tangga dan 20% dari pencucian ikan. Sampah merupakan pencemar utama untuk saluran dan sungai dilokasi studi karena kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan masih tinggi.
b. Aspek Kelembagaan 1. Pengelolaan sistem pembuangan air limbah masih ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana teknis, tetapi yang ditangani oleh DPU hanya sebatas pada penyediaan sarana dan prasarana, sedangkan operasional dan pemeliharaan prasarana tersebut diserahkan pada masyarakat pengguna. 2. Masih kurangnya prasarana pendukung yang dimiliki oleh dinas teknis untuk penanganan air limbah domestik. 3. Dalam struktur organisasi dinas, belum ada bagian khusus yang menangani masalah limbah domestik.
c. Aspek Finansial. 1. Dalam pembiayaan/investasi awal, dana dari pemerintah sangat diperlukan sebagai stimulan untuk proses peningkatan prasarana lingkungan selanjutnya. 2. Dalam RPJMD Kota Bima tahun 2008 – 2009 sudah tersedia dana yang bersumber pada anggaran belanja langsung dana bantuan modal APBD 2007
161
untuk Dinas Pekerjaan Umum yang dialokasikan untuk program sarana air limbah domestik dengan alokasi dana yang berbeda setiap tahun. 3. Usulan rencana anggaran biaya investasi awal adalah untuk 1 unit Tangki septic komunal membutuhkan dana sebesar Rp. 1.160.800.000,- dengan hasil perhitungan jumlah air limbah yang akan diolah adalah 176,7 m3. Sedangkan Untuk kebutuhan rehabilitasi MCK sebesar Rp 27.950.000,-/Unit, sehingga total biaya rehab 4 unit MCK sebesar Rp. 111.800.000,- dan pembangunan MCK sebesar Rp 45.310.000,- Per unit sehingga total biaya pembangunan 9 unit MCK sebesar Rp. 407.790.000,4. Prosentase masyarakat yang ingin berperanserta terhadap pengelolaan sistem pembuangan air limbah domestik cukup besar. 5. Penetapan tarif/retribusi untuk pemakaian sarana dan prasarana air limbah yang disediakan untuk masyarakat masih didasarkan pada tarif/retribusi yang gunakan oleh daerah yang lain yaitu untuk keperluan mandi dan kakus sebesar Rp.500,- per pakai dan untuk keperluan mencuci sebesar Rp.1.000,- per pakai. Untuk retribusi/iuran pengguna tangki septic komunal sebesar Rp.1000,- per sambungan rumah (yang direncanakan). 6. Pemanfaatan biogas yang dihasilkan oleh sarana air limbah domestik tersebut dapat dilakukan sebagai faktor penunjang ekonomi masyarakat.
d. Aspek Peran Serta Masyarakat. 1. Akses masyarakat terhadap informasi, persepsi terhadap air limbah, maupun kesediaan untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan prasarana air limbah domestik sebenarnya sudah cukup baik namun masyarakat masih saja membuang air limbah mereka tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu. Hal ini mungkin saja terjadi karena beberapa hal, antara lain:
Persoalan pengelolaan air limbah belum menjadi prioritas dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan.
162
Sudah menjadi budaya atau kebiasaan masyarakat.
Tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah sehingga tidak mampu untuk menyediakan sarana dan prasarana tersebut.
Masih banyak yang belum mengetahui adanya peraturan dan larangan tentang pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air limbah domestik.
2. Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai serta perilaku masyarakat yang belum baik tersebut, menyebabkan kesehatan masyarakat menurun. Dari data yang ada, terlihat bahwa jumlah pasien tiap tahun yang menderita penyakit yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan seperti diare dan malaria cukup besar. 3. Jumlah penduduk kelurahan Tanjung yang diwakili oleh responden yang menderita penyakit diare sebanyak 47%, sebanyak 40% penduduk menderita penyakit malaria dan sebanyak 13% penduduk menderita penyakit demam berdarah.
6.2. SARAN
a.
Dari segi teknis: Penanganan sistem pembuangan air limbah domestik yang belum memadai di lingkungan permukiman pesisir Kelurahan Tanjung, salah satunya adalah dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terselenggaranya sistem pembuangan air limbah domestik yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, seperti: 1. Perbaikan kembali dan revitalisasi sarana dan prasarana air limbah domestik,
untuk
memenuhi
kebutuhan
masyarakat
yang
belum
mendapatkan akses sarana dan prasarana tersebut, seperti MCK serta pembangunan pilot projek septictank komunal.
163
2. Dalam pembangunan sarana dan prasarana penunjang untuk penanganan air limbah domestik selanjutnya, perlu diusulkan pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) untuk air limbah hasil sedotan truk tinja dari rumah penduduk serta dari septic tank komunal yang akan dibangun. 3. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang tidak memiliki sarana dan prasarana pembuangan air limbah dan masyarakat yang memiliki sarana jamban yang septictank nya tidak memenuhi syarat, sehingga tingkat pelanggaran terhadap baku mutu/ pencemaran dapat diminimalisir. 4. Penyediaan
sarana
dan
prasarana
air
limbah
domestik
harus
memperhatikan tingkat kemudahan operasional dan pemeliharaan yang baik sehingga dapat bertahan lama. 5. Pelaksanaan program normalisasi saluran dan sungai sebagai tempat pembuangan air limbah greywater yang sudah tersumbat oleh sampah dan sedimen agar aliran air menjadi lancar.
b.
Dari segi kelembagaan: Perlu dilakukan langkah-langkah penataan kelembagaan yang efektif untuk pengelolaan sistem pembuangan air limbah domestik antara lain: 1.
Penanganan sistem pembuangan air limbah yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana teknis, juga sekaligus memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana memelihara dan mengelola sarana dan prasarana air limbah dengan baik.
2.
Menambah prasarana pendukung yang dimiliki oleh dinas teknis untuk penanganan air limbah, seperti instalasi pengolahan lumpur tinja yang belum tersedia dan mobil tangki penyedot tinja.
4.
Membentuk satu unit kerja yang berada dibawah seksi air bersih dan penyehatan lingkungan untuk menangani secara khusus pengelolaan air limbah domestik.
164
c.
Dari segi Pembiayaan/Finansial: Perlu dilakukan upaya-upaya untuk tetap mempertahankan keberadaan sarana dan prasarana dari aspek pembiayaan agar masyarakat bisa melakukan pengelolaan yang baik antara lain: 1.
Dana untuk pengelolaan air limbah domestik dijadikan prioritas yang harus tetap dianggarkan dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin meningkat.
2.
Sistem pembiayaan untuk operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebaiknya diatur dan dikoordinir oleh perangkat desa, RT/RW, atau lembaga yang dibentuk untuk mengelola sarana dan prasarana tersebut agar dapat terpelihara.
3.
Perlu adanya kajian lebih lanjut tentang biaya retribusi pengelolaan sarana dan prasarana air limbah, agar bisa ditetapkan tarif/retribusi yang menjangkau ekonomi masyarakat sehingga minat masyarakat untuk menggunakan serta memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut semakin besar.
4.
Perlu kajian lebih lanjut, gas yang dihasilkan oleh tangkiseptic dari MCK dan tangkiseptic komunal perlu dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan
masyarakat
dengan
menyiapkan
instalasi
tambahan/
pelengkap, dan dapat diketahui seberapa besar gas yang dihasilkan dan seberapa besar keuntungan masyarakat dari biaya yang dapat dihemat, dari pemanfaatan biogas ini oleh masyarakat pengguna.
d.
Dari segi peranserta masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana sistem pembuangan air limbah domestik antara lain:
165
1.
Pembelajaran dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan perlu ditingkatkan untuk menunjang kesehatan masyarakat.
2.
Tokoh masyarakat, perangkat desa atau perangkat kelurahan berperan aktif sebagai motor penggerak dalam promosi menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, agar kualitas hidup masyarakat lebih meningkat serta diharapkan menurunnya jumlah masyarakat yang terkena penyakit.
3.
Memberi kesadaraan pentingnya kerjasama untuk menjaga keberlanjutan sarana dan prasarana pembuangan air limbah domestik, seperti membayar retribusi untuk operasional dan pemeliharaan.
166
