BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan Berdasarkan atas kajian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Hasil evaluasi aspek teknis menunjukkan penyebab banjir dan genangan yang terjadi pada daerah Air Tawar – Ganting adalah masih terdapat pada beberapa ruas yang belum memiliki saluran drainase, sementara pada beberapa titik yang telah memiliki saluran drainase kapasitas saluran yang tidak sesuai dengan debit yang harus dialirkan.. Tidak terjadi back water pada saat banjir, karena elevasi muka air pada saluran lebih tinggi dari elevasi air pasang yang terjadi pada outlet saluran. 2. Hasil evaluasi aspek pembiayaan, biaya yang harus dikeluarkan dalam upaya penanganan banjir dan genangan yang terjadi pada daerah Air Tawar – Ganting sebesar Rp. 21.471.135.000,00 dan biaya untuk operasional dan pemeliharaan pada tahun pertama sebesar Rp. 81.908.310,00. Hasil analisis kelayakan ekonomi menunjukkan kegiatan peningkatan saluran drainase Air Tawar – Ganting layak untuk dilakukan. Hal ini terlihat dari nilai B/C ratio lebih besar dari 1 dan nilai NPV yang positif. 3. Hasil evaluasi aspek kelembagaan menunjukkan bahwa posisi bidang pengelola drainase Kota Padang berada pada kuadran I, yaitu pertumbuhan agresif
yang
memanfaatkan
seluruh
kekuatan
untuk
merebut
dan
memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 4. Hasil evaluasi aspek peran serta masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di sekitar daerah Air Tawar – Ganting sangat baik. Masyarakat sudah sangat berperan dalam pemeliharaan drainase yang dibuktikan dengan diadakannya kegiatan gotong royong membersihkan saluran setiap bulannya. Hal ini perlu dilakukan pembinaan oleh pemerintah.
6.2 Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat disarankan yang diberikan untuk penanggulangan banjir dan genangan yang terjadi pada daerah Air Tawar – Ganting yang dituangkan dalam bentuk kebijakan program yaitu : 1. Perlu dilakukan pembangunan saluran drainase pada beberapa ruas yang belum memiliki saluran drainase 2. Pada daerah yang sudah memiliki saluran drainase perlu dilakukan usaha peningkatan kapasitas saluran dengan cara memperlebar, memperdalam, atau merubah slope saluran sehingga kapasitas saluran drainase yang ada bisa memenuhi untuk mengalirkan air yang ada. 3. Pada lokasi yang memiliki kapasitas drainase mencukupi, perlu dilakukan pemeliharaan sebaik mungkin, agar kapasitas drainase yang ada tidak berkurang akibat adanya pengendapan/sedimentasi. 4. Karena adanya keterbatasan dana APBD maka Pemerintah Daerah Kota Padang harus melakukan upaya pencarian dana di luar APBD dan APBN, yaitu melalui pinjaman bank dengan bunga bank yang tidak melebihi nilai IRR atau pinjaman lunak dari pemerintah pusat. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih dalam tentang model pembiayaan pembangunan dan pengelolaan drainase yang tidak mengandalkan anggaran dari pemerintah (APBD dan APBN). 5. Alternatif lain adalah melakukan upaya pembangunan saluran drainase secara swadaya masyarakat pemberian dana stimulan. Diharapkan pemberian dana stimulan tersebut dapat menjaring peran serta masyarakat yang ada pada daerah Air Tawar - Ganting. 6. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dengan membentuk suatu wadah/badan sehingga dapat mengarahkan dan membina kreativitas dan produktivitas masyarakat yang ada untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kota Padang. Untuk itu perlu dilakukan kajian sosial pada saat pembentukan
wadah/badan
dalam
produktivitas
peran
masyarakat
serta
pembangunan di Kota Padang.
126
rangka
membina
untuk
kreativitas
mendukung
dan
kegiatan
7. Mengusulkan untuk membuat suatu bentuk kerjasama dengan pihak swasta untuk memanfaatkan drainase makro yang ada sebagai lokasi wisata air. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai model kerjasama dalam pemanfaatan drainase makro sebagai lokasi wisata air. 8. Memperbanyak usulan kegiatan pengelolaan drainase kepada Pemerintah Pusat dan Propinsi pada daerah-daerah rawan banjir. 9. Mengusulkan kegiatan agar program kali bersih (Prokasih) dilakukan pada kawasan wisata yang dapat mendukung industri pariwisata di Kota Padang. 10. Melakukan studi banding pada daerah-daerah yang sudah berhasil melakukan pengelolaan drainase. 11. Melakukan kegiatan penyuluhan mengenai kebersihan drainase kepada masyarakat sehingga terjadi peningkatan kualitas lingkungan. 12. Mengusulkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang untuk dapat melayani pengangkutan sampah pada daerah yang belum terlayani terutama pada lokasi rawan banjir. 13. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang mudah dimengerti oleh masyarakat akan pentingnya sarana drainase yang baik. Penyuluhan dilakukan pada kelompok pengajian ibu-ibu (majlis taklim), sekolah-sekolah, RT, RW dan kelurahan. 14. Pendekatan melalui lembaga adat yang ada (Kerapatan Adat Nagari/KAN) untuk menyalurkan dan menampung ide dari pemerintah kota dan masyarakat menyangkut pembangunan, pengawasan dan pendanaan prasarana. 15. Mengusulkan agar dilakukan lomba K3 setiap tahunnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang ada turut merasa bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di sekitarnya. 16. Mengusulkan pembuatan kelurahan percontohan dalam hal pengelolaan kebersihan terutama kebersihan drainase.
127
DAFTAR PUSTAKA Al Layla, M.A., Ahmad S. and Middlebrooks, E.J. (1978), Water Supply Engineering Design, Ann Arbor Science, Michigan, U.S.A. Asdak, C. (1995), Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Blank, L.T. and Tarquin A.J. (1998), Engineering Economy, Mc. Graw-Hill International Company – Singapore. Chow, V.T., Maidment, D.R. and Mays, L.W.
(1988), Applied Hydrology,
McGraw-Hill Inc, Singapore. Chow, V.T. (1997), Hidrolika Saluran Terbuka, Erlangga, Jakarta. Kodoatie, R.J. dan Sugiyanto. (2002), Banjir, Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya
dalam
Perspektif
Lingkungan,
Pustaka
Pelajar,
Yogyakarta. Masduki, H.S. (1988), Drainase Permukiman, ITB, Bandung. Pandebesie, E.S. (2002), Perencanaan Pengelolaan Sistem Drainase dan Air Limbah, Pusdiktek Dep. Kimpraswil, Bandung. Rangkuti, F. (2001), Analisis SWOT Teknik Membelah Kasus Bisnis, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Riduwan. (2004), Metode dan Teknik Penyusunan Thesis, Alfabeta, Bandung. Seyhan, E. (1983) Aplication Of Statistical Methods To Hydrology, Mc. Graw Hill Book, London. Soetrisno, L. (1995), Menuju Masyarakat Partisipatif, Penerbit Kanisius.
Soewarno. (1995),
Hidrologi, Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa Data,
Penerbit Nova, Bandung. Sosrodarsono, S. dan Takeda, K. (1985), Hidrologi Untuk Pengairan, Pradya Paramita, Jakarta. Subarkah, I. (1980), Hidrologi untuk Perencanaan Bangunan Air, Idea Dharma, Bandung. Subramanya, K. (1992), Engineering Hydrology, Tata McGraw Hill Publishing Company Limited, New Delhi. Suripin. (2004), Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan, Andi, Yogyakarta. Varshney, R.S., Gupta, S.C. and Gupta, R.L. (1993), Theory and Design of Irrigation Structures, Nem Chand & Bros Roorkee, India. Anonim. (2005), Padang dalam Angka 2004, Badan Pusat Statistik Kota Padang. Anonim. (2005), DED Drainase Kawasan Siteba, Dinas Kimpraswil Kota Padang. Anonim. (2004),
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2004 – 2013,
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Padang. Anonim. (2002), Perencanaan Teknis (DED) Drainase Kota Padang, Dinas Kimpraswil Kota Padang. Anonim. (1999), Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang ke-PLP-an Perkotaan dan Perdesaan, Volume 1, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
130
Anonim. (1998), Petunjuk Teknis Perencanaan Rancangan Teknik Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan, Volume V, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Anonim. (1996), Pedoman Pengendalian Banjir, Volume III, Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Anonim. (1994), Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan SNI 033424-1994, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Anonim. (1990), Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan SK SNI T-07-1990-F, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Anonim. (1986), Standard Perencanaan Irigasi, Kriteria Perencanaan Bagian Bangunan , Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
131
