BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
5.1.
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan
dengan analisis regresi linier berganda, dapat ditarik kesimpulan bahwa: a. Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat keadilan pajak, maka penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang semakin tidak etis demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini masalah keadilan terkait dengan kondisi perekonomian masyarakat yang berbeda-beda, maka dalam penyusunan Undang-undang maupun dalam penerapan ketentuan pajak harus tepat dan sesuai dengan kondisi setiap wajib pajak yang berbeda-beda. Selain itu, penggunaan uang pajak yang dibayarkan wajib pajak terkait dengan manfaat yang dirasakan wajib pajak harus diperhatikan,
sehingga
wajib pajak akan rela
membayarkan kewajiban pajaknya. b. Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem perpajakan pajak, maka penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang etis maupun tidak etis. Sistem perpajakan terkait dengan tinggi 83
84 rendahnya tarif pajak yang dibebankan pada wajib pajak, mereka merasa terbebani atas pajak yang ditangguhkan pada penghasilannya. c. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat diskriminasi, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang etis. Demikian juga sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Dalam hal ini diskriminasi terkait dengan suatu kondisi tertentu. Apabila wajib pajak merasa terdiskriminasi atas agama, ras, kebudayaan, dan kebijakan pemerintah yang memberatkan wajib pajak tertentu, maka perilaku penggelapan pajak dianggap etis.
5.2 Keterbatasan Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain: 1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi pengusaha yang terdapat di Pasar Atum di kota Surabaya, sehingga dimungkinkan untuk menambah jumlah responden dan memperluas wilayah penelitian. 2.
Masih
terdapat
variabel
independen
lain
yang
dapat
mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak yang belum dipertimbangkan dalam penelitian ini yaitu kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Alasan tidak menggunakan variabel tersebut dalam penelitian ini,
85 karena tingginya tingkat kesulitan untuk mendapatkan jawaban dari responden mengenai variabel tersebut. Variabel ini bersifat sensitif bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha.
5.3. Saran Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka peneliti menyampaikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini: 1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian di beberapa lokasi, seperti di Pengampon, Pasar Turi dan daerah sekitarnya. 2. Pada penelitian selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk menggunakan variabel independen lain yaitu kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Variabel tersebut mencerminkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga diperkirakan mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
DAFTAR PUSTAKA
Ayu,
D., 2011, Persepsi Efektivitas Pemerikasaaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak, Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011.
Burton, R., dan Ilyas, W., 2001, Hukum Pajak, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat. _____, dan _____, 2013, Hukum Pajak, Edisi Keenam, Jakarta: Salemba Empat. Danandjaja, James., 2003, Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera, Universitas Indonesia. Ferdinand, Augusty., 2006, Metode Penelitian Manajemen, Edisi Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Ghozali, I., 2013, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Ketujuh, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Izza, Nur Ika Alfi, dan Ardi Hamzah., 2009, Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif, Surabaya. Jurnadil, D., 2014, BPK Nilai Korupsi Penyebab Target Pajak Tak Tercapai, (http://www.economy.okezone.com, diunduh 10 Juni 2014). Mardiasmo, 2009, Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi.
McGee, R.W., Simon, dan Annie, 2008, A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United Stated, Journal of Business Ethics, pp. 147 -158. McGee, R.W., 2006, Three Views on the Ethics of Tax Evasion, Journal of Business Ethics, pp 15-35. Nickerson, Inge., Pleshko, dan McGee, 2009, Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol. 12, Number 1. Prasetyo, S., 2010, Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta, Surakarta. Purnomo, H., 2013, Penerimaan Pajak Tidak Capai Target Dalam Empat Tahun Terakhir, (http://www.voaindonesia.com, diunduh 04 Juni 2014). Rachmadi, W., 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak, Diponegoro. Rahman, Irma S., 2013, Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion), Jakarta. Soemarso, 2007, Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat. Soemitro, R., 1990, Eresco.
Pendekatan
Komprehensif,
Asas dan dasar perpajakan 2, Bandung:
Suandy, E., 2000, Hukum Pajak, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat. Sumarsan, T., 2013, Jakarta: Indeks.
Perpajakan
Indonesia,
Edisi
Ketiga,
Suminarsasi, Wahyu, dan Supriyadi., 2011, Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak, Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pajak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Waluyo, 2011, Perpajakan Indonesia, Edisi kesepuluh, Jakarta: Salemba Empat. Zain, Mohammad., 2007, Manajemen Perpajakan, Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
