BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

2.1. Kerangka Konseptual 2.1.1 Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah Salah satu perbedaan yang mendasar antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah adalah pada pengakuan pendapatan premi. Pada asuransi konvensional, pendapatan premi merupakan milik perusahaan sedangkan pada asuransi syariah, pendapatan premi yang dikenal dengan istilah kontribusi peserta, merupakan milik dari seluruh peserta dan hanya dapat digunakan untuk keperluan para peserta apabila terjadi musibah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang dimaksud dengan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pemegang polis/tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jika melihat definisi di atas, menurut Firdaus (hal 17, 2005) ada tiga unsur yang ada dalam asuransi, yaitu bahaya yang dipertanggungkan, premi pertanggungan dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan. Menurut Iqbal (hal 4, 2006), asuransi konvensional adalah sebuah mekanisme perpindahan resiko yang oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti. Ketidakpastian mencakup faktor-faktor antara lain apakah kerugian akan muncul, kapan terjadinya dan seberapa besar dampaknya dan berapa kali kemungkinannya terjadi dalam setahun. Asuransi memberikan peluang untuk menukar kerugian yang tidak pasti ini menjadi suatu kerugian yang pasti yaitu premi asuransi. Perpindahan kerugian tidak pasti dengan kerugian pasti dalam asuransi konvensional masuk dalam ruang lingkup gharar.

Universitas Indonesia Dampak Penerapan..., Dara Dewisinta Anggraini, Program Pascasarjana UI, 2009

15

Dalam asuransi syariah, praktek bisnis yang mengandung gharar tidak diperbolehkan, karena asuransi syariah bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan serta perlindungan menjadikan semua peserta menjadi keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini

meniadakan tiga unsur yang

diharamkan dalam Islam, yaitu ketidakpastian (gharar),judi (maisir) dan riba. Konsekuensi dari adanya gharar dalam suatu akad adalah tidak sahnya akad tersebut secara hukum syariah, disamping itu akad yang mengandung gharar merupakan akad yang diharamkan untuk dilakukan. Menurut Maulan (hal 9, 2009), dalam praktek asuransi, gharar terjadi dalam empat hal, yaitu : 1. Gharar dalam wujud Yaitu ketidakjelasan ada atau tidak adanya klaim / pertanggungan atau manfaat yang akan diperoleh nasabah dari perusahaan asuransi. Karena keberadaan klaim / pertanggungan tersebut terkait dengan ada atau tidaknya resiko. Jika resiko terjadi maka, klaim didapatkan, dan jika resiko tidak terjadi maka klaim tidak akan didapatkan. Hal ini seperti pada jual beli hewan dalam kandungan sebelum induknya mengandung. Meskipun si induk memiliki kemungkinan mengandung. 2. Gharar dalam Husul (Merealisasikan / Memperoleh) Yaitu ketidak jelasan dalam memperoleh klaim / pertanggungan, kendatipun wujud atau keberadaan klaim tersebut bisa diperkirakan

namun dalam

mendapatkannya terdapat ketidakjelasan. Seperti seorang peserta, ia tidak mengetahui apakah bisa mendapatkan klaim atau tidak tergantung dari resiko yang menimpanya. Hal ini seperti yang terdapat dalam jual beli ikan di laut. Wujudnya ada, tetapi memperolehnya belum tentu bisa. 3. Gharar dalam Miqdar (jumlah pembayaran) Yaitu ketidakjelasan dari jumlah, baik premi yang dibayar oleh nasabah, maupun klaim yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Misalnya dalam asuransi jiwa bisa jadi seseorang membayar 17 kali, namun tidak klaim sama sekali, sedangkan nasabah lain, baru bayar sekali namun mendapatkan klaim 50 juta. Demikian juga bagi perusahaan asuransi, dimana perusahaan asuransi juga tidak

Universitas Indonesia

Dampak Penerapan..., Dara Dewisinta Anggraini, Program Pascasarjana UI, 2009

16

tahu seberapa besar seorang nasabah membayar premi dan seberapa ia akan menerima klaim. 4. Gharar dalam Ajal (Waktu) Yaitu ketidakjelasan seberapa lama nasabah membayar premi. Karena bisa jadi seoramg nasabah baru satu kali membayar premi kemudian mendapat klaim, bisa juga terjadi seorang nasabah belasan kali membayar premi namun tidak memperoleh apapun dari pembayarannya tersebut. Bahkan dalam asuransi jiwa (kematian), klaim sangat tergantung dengan ajal. Dan ajal hanya Allah SWT saja yang mengetahuinya. Sedangkan praktek maisir dalam asuransi adalah dari sisi nasabah , nasabah wajib membayar premi kepada pihak asuransi. Sementara pihak asuransi belum tentu memberikan klaim kepada nasabah tersebut, karena klaim sangat tergantung dengan resiko yang terjadi. Sedangkan resiko ada kemungkinan terjadi dan kemungkinan tidak terjadi. Sehingga dalam asuransi terjadi adanya keharusan/ kepastian membayar premi untuk klaim yang belum tentu terjadi. Jika resiko terjadi, maka klaim dibayarkan namun jika tidak ada resiko maka klaim tidak dibayarkan. Demikian juga dari sisi perusahaan, dimana perusahaan memiliki kewajiban membayar klaim sebagai kompensasi jika resiko terjadi pada nasabahnya. Sementara resiko sifatnya tidak pasti, bisa terjadi bisa juga tidak terjadi. Sehingga perusahaan bisa untung besar nasabah yang klaim jumlahnya sedikit, namun bisa juga perusahaan rugi besar apabila banyak nasabah yang klaim. Dan penyebab adanya klaim adalah sesuatu yang tidak pasti, yaitu resiko. Sebagaimana gharar, maisir juga memiliki dampak hukum dalam transaksi yang dilakukan yaitu haramnya transaksi tersebut dan tidak sahnya transaksi yang dilakukan. Dampak hukum ini berdasarkan firman Allah SWT surat Al Maidah ayat 90, .              

 



17

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Menurut Sula (hal 145, 2004) Dari sisi riba, praktek asuransi yang mengandung unsur riba : 1. Adanya pertukaran antara uang dengan uang dengan jumlah yang tidak sama, yaitu di satu sisi premi yang dibayarkan oleh nasabah dan di sisi lain, klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Jumlah premi yang dibayarkan pun tidak sama dengan jumlah premi yang diterima, sehingga dalam hal ini terjadilah pertukaran uang dengan uang (barang sejenis) dengan jumlah yang tidak sama (riba fadhl). 2. Serah terima uangnya pun antara premi yang dibayarkan dengan klaim yang yang diterima tidak dalam waktu yang bersamaan melainkan setelah waktu tertentu, sementara pertukaran barang sejenis dengan waktu yang tidak bersamaan adalah masuk dalam kategori riba nasi’ah. 3. Investasi dari dana yang terkumpul yang bersumber dari pembayaran pemi peserta diinvestasikan pada tempat-tempat yang ribawi. Dalam istilah arab, asuransi dikenal dengan beberapa padanan yaitu takaful, ta’miin dan tadhamun. Ketiga istilah tersebut mengandung makna saling menanggung,saling melindungi dan saling menolong. Kemudian Dewan Syariah Nasional – MUI menetapkan pengertian asuransi syariah (ta’miin,takaful dan tadhamun ) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. DSN-MUI sebagai lembaga yang berfungsi mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan berperan secara pro aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan Universitas Indonesia


18

keuangan telah mengeluarkan beberapa fatwa yang mengatur tentang perasuransian syariah, yaitu : 1.

Fatwa DSN nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi

2.

Fatwa

DSN

nomor

51/DSN-MUI/III/2006

tentang

Akad

Mudharabah

Musyarakah Pada Asuransi Syariah. 3.

Fatwa DSN nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

4.

Fatwa DSN nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah

Ke empat fatwa inilah yang dijadikan acuan bagi perusahaan asuransi syariah menjalankan roda operasional perusahaan. Adapun prinsip yang menjadi landasan dasar asuransi syariah adalah sebagai berikut : Landasan Pertama : Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerja sama, yaitu tolong menolong dalam kebaikan seperti tercantum dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut :

                  

 ”... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. Ayat ini memuat perintah tolong menolong antar sesama manusia. Dalam asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek keridhan peserta perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana tabarru. Dana tabarru ini



19

berbentuk rekening tabarru dan difungsikan untuk menolong sesama peserta yang mengalami musibah.

Landasan Kedua : Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan, terdapat pada Firman Allah SWT. QS. Al-Hasyr : 18 dan QS. Yusuf : 46 - 49 .                  



18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( QS. Al-Hasyr:18) dan firman Allah SWT QS. Yusuf : 46 — 49 : 46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." 47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.



20

48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." Ayat di atas memberikan pelajaran berharga bagi manusia pada saat ini yang secara ekonomi dituntut agar mengadakan persiapan secara matang menghadapi masa-masa sulit jikalau menimpanya di masa yang akan datang. Dalam praktik asuransi adalah dengan melakukan pembayaran premi maka berarti secara tidak langsung mengamalkan perilaku proteksi tersebut seperti yang telah oleh nabi Yusuf. Landasan Ketiga Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan (kesejahteraan) keturunan manusia. Firman Allah SWT QS. Annisa : 9              

 

dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. Landasan Keempat Hadist tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya. Hadits Riwayat Imam Bukhari : Dan Sa'd bin Abi Waqas ra berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "... Sesungguhnya engkau jika meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya Universitas Indonesia


21

(berkecukupan) adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin meminta-minta pada manusia. Dan sesungguhnya tidaklah engkau

memberikan

mengharap

kendhaan

nafkah Allah

kepada SWT,

keluargamu

melainkan

akan

dengan

tujuan

Allah

berikan

pahala atasnya, bahkan suapan yang engkau suapkan ke mulut istrimu..." (HR. Bukhari) Rasulullah SAW sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa datang dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang diperlukan untuk kehidupan dan keturunan (ahli waris) nya di masa mendatang. Meninggalkan keluarga yangberkecukupan secara materi sangatlah baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar yang harus memintaminta kepada orang lain. Dalam pelaksanaan operasional asuransi membayar

kontribusi

yang

digunakan

sebagai

tabungan

dengan

dan

dapat

dikembalikan kepada ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan atau Landasan Kelima Hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang. Hadits Riwayat Imam Muslim : Dari Abu Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah - SAW bersabda, "Barang siapa yang membantu menghilangkan kesulitan dunia seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan

kesulitannya

pada

hari

kiamat.

Dan

barang

siapa yang memudahkan urusan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan urusannya pada hari kiamat.(HR. Muslim) Dalam hadist tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau mempermudah urusan duniawinya, nisscaya Allah SWT akan mempermudah segala urusan dunia dan akhirat. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadist tersebut terlihat dalam bentuk pembayaran kontribusi yang mengandung dana tabarru yang sejak



22

awal diikhlaskan dananya untuk kepentingan membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang mendapat musibah

Landasan Keenam Hadist tentang perjanjian Hadits riwayat Turmudzi dan Abu Daud : Dari Amru bin Auf Al-Nuzani ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, " Kaum muslimin itu terikat dengan syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Turmudzi) Hadist ini menjelaskan tentang prinsip umum dalam melakukan transaksi atau akad. Dalam asuransi, akad yang disepakati antara peserta asuransi dengan pengelola (perusahaan asuransi) harus berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan bersama. Jika syarat-syarat tersebut telah disepakati maka kedua belah pihak terikat dalam satu ikatan yang harus dipenuhi bersama. Landasan Ketujuh Hadist yang mendasari prinsip saling menanggung,saling melindungi dan saling menolong antar muslim salah satu nya adalah Hadits Riwayat Imam Muslim : Dari Nu'man bin Basyir -ra berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta, kasih sayang dan kelemah lembutan diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh ada yang sakit, maka anggota tubuh lainnya juga turut merasakannya, (seperti) ketika tidak bisa tidur dan demam." (HR. Muslim) Landasan Kedelapan Hadist tentang menghindari resiko. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seorang kepada Rasulullah SAW,tentang (untanya) : “Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya



23

bertawakal pada Allah ? “bersabda Rasulullah:”pertama ikatlah unta itu kemudian bertaqwalah kepada Allah SWT.”(HR. Turmudzi). Hadist di atas mengandung nilai implisit agar selalu menghindar dari resiko yangmembawa kerugian baik itu kerugian materi maupun berkaitan langsung dengan diri manusia. Praktek asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana mengelola resiko agar dapat diminimalisasi pada tingkat serendah mungkin. Resiko kerugian akan terasa ringan jika ditanggung secara bersamasama oleh seluruh perserta asuransi dan sebaliknya jika resiko tersebut hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan terasa berat bagi pemilik resiko tersebut Landasan kesembilan Kaidah Ushuliyah “Hukum asal dalam muamalat adalah mubah,kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya”. Landasan Kesepuluh Fatwa Majma' AI-Filth Ad-Dauly, No 9 (2/9) Tentang "bolehnya" asuransi ta'awuni Bahwasanya akad alternatif yang menjunjung tinggi dasar-dasar muamalat dalam Islam adalah akad asuransi ta'awuni yang dibangun atas pondasi tabarru (derma) dengan prinsip saling tolong menolong.

2.1.2 Konsep Tabarru dalam Asuransi Syariah Tabarru berasal dari kata tabarra’a- yatabarru’u– tabarru’an artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Jumhur ulama mendefinisikan tabarru’ dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Niat tabarru’ dana kebajikan dalam asuransi syariah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara’ dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT.



24

Dalam al-Quran kata tabarru’ tidak ditemukan. Akan tetapi tabarru’ dalam arti dana kebajikan barasal dari kata al-birr ‘kebajikan’ dapat ditemukan dalam Al-Qur’an. “Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, serta (memerdekakan) hamba sahaya” (al_Baqarah:177). Menurut Sula (hal 35, 2004), Dalam kontek akad asuransi syariah, tabarru’ bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu diantara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila diantaranya mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru’ yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. Karena itu dalam akad tabarru’ pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari dari Allah SWT. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad tabarru’ ‘hibah’, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan prusahaan hanya bertindak sebagai pengelola. Sumanto, et al (hal 71, 2009) Dana tabarru hanya boleh digunakan untuk segala hal yang berkaitan dengan kepentingan peserta seperti klaim, cadangan tabarru dan reasuransi syariah. Sebaliknya dana tijari (dana pengelola) boleh dialokasikan untuk dana tabarru jika perusahaan mengikhlaskannya untuk tabarru nasabah.Dana tabarru adalah dana milik peserta yang dibayarkan oleh peserta melalui kontribusi. Dana ini khusus diperuntukan bagi peserta yang mendapat musibah sehingga disimpan dalam akun secara khusus. Ketika diinvestasikan, hasil investasinya pun masuk kembali Universitas Indonesia


25

akan masuk kembali ke akun tabarru kemudian apabila terdapat surplus tabbaru (yaitu apabila total dana tabarru yang terkumpul lebih besar dari total dana klaim dan biaya yang dibebankan atas dana tersebut dalam satu periode) surplus tersebut dapat dibagikan dengan cara sebagian dikembalikan kepada peserta,sebagian dicadangkan dalam cadangan tabarru dan sebagian lainnya dialokasikan untuk perusahaan asuransi (pengelola), pembagian surplus seperti ini mengikuti Fatwa DSN nomor 53/DSNMUI/III/2006 tentang Akad Tabarru Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

2.1.3 Konsep Wakalah bil Ujrah Ditinjau dari segi bahasa, wakalah (perwakilan) berarti memelihara, menjaga, menjamin,menyerahkan dan mengganti. Menurut Rahmadji et al (hal 90 ,2009), dari segi istilah wakalah adalah sebagai berikut : a. Penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk megerjakan sesuatu. Perwakilan berlaku selama yangmewakilkanmasih hidup. b. Akad penyerahan kekuasaan, dalam akad tersebut seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak. Akad wakalah merupakan akad yang memiliki dasar hukum, baik dari Al Quran maupun AS-Sunnah, diantaranya sebagi berikut : 1. Firman Allah dalam surat Al- Kahfi ayat 19 “ …. Maka suruhlah

salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan

membawa uang perakmu ini.” (QS Al Kahfi (18):19) 2. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 35 “…. Maka kirimlah seorang utusan dari keluarga laki-laki dan utusan dari keluarga wanita….” (QS An-NIsa (4):35 3. Rasulullah bersabda : Dari Jabir ra berkata, aku keluar hendak ke Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bersabda,” Bila engkau datang pada wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq.(HR Abu Daud).



26

Menurut Alshodiq et al. (hal 64, 2005), terdapat rukun dalam akad wakalah yang apabila salah satu dari rukun tersebut tidak ada, akad wakalah dapat menjadi batal . Adapun rukun akad wakalah adalah sebagai berikut : 1. Muwakil atau yang mewakilkan Yaitu seseorang atau badan hukum yangmemberikan hak perwakilan kepada pihak lain, untuk melakukan suatu urusan/pekerjaan tertentu. Dalam asuransi syariah, muwakil adalah peserta asuransi yang mewakilkan kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola kontribusinya. 2. Wakil Yaitu seseorang atau badan hukum yang menerima hak perwakilan dari muwakil (yang mewakilkan) untuk melakukan sustu urusan/pekerjaan tertentu. Dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi bertindak atas nama wakil peserta. 3. Muwakkal Fiih atau sesuatu yang diwakilkan Yaitu sesuatu yang diwakilkan untuk dikerjakan, baik berupa urusan atau pekerjaan tertentu seperti membelikan barang dan mengerjakab proyek tertentu. Dalam asuransi syariah, yang diwakilkan adalah pengelolaan tabarru apabila terjadi suatu musibah atau resiko. 4. Shigat atau lafadz mewakilkan Yaitu

lafadz

yang

menunjukan

adanya

perwakilan,

dari

muwakil

(yangmewakilkan) kepada wakil. Shigat ini seperti ijab qabul dalam jual beli.

2.1.4 Jenis-Jenis Wakalah Menurut Sumanto et al.(hal 93, 2005), akad wakalah memiliki beberapa jenis yaitu : Jenis Pertama : Wakalah Ammah dan Wakalah Khasah Wakalah Ammah adalah mewakilkan suatu urusan secara umum selama tidak bertentangan dengan syariat sedangkan wakalah khasah adalah mewakilkan suatu urusan secara khusus hanya pada urusan yangdiwakilkan. Jenis Kedua : Wakalah Mutlaqah dan Wakalah Muqayyadah Universitas Indonesia


27

Wakalah Mutlaqah adalah wakalah yang tidak terikat dengan ikatan waktu, ikatan tempat atau ikatan-ikatan lainnya sedangkan wakalah muqayyadah adalah wakalah yang terikat dengan ikatan waktu, ikatan tempat atau ikatan-ikatan lainnya. Jenis Ketiga : Wakalah bil Ujrah dan Wakalah bidunil Ujrah Wakalah bil ujrah adalah mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan ujrah (fee) kepada wakil yangmengerjakannya, wakil harus melaksanakan tugasnya dengan baik, dan tidak boleh membatalkan

sepihak.

Perusahaan

asuransi

syariah

dalam

menjalankan usahanya, umumnya menggunakan akad wakalah bil ujrah. Sedangkan wakalah bidunil ujrah adalah mewakilkana untuk mengerjakan sesuatu tanpa dengan sukarela tanpa memberikan ujrah tertentu kepada wakil. Wakil boleh melepaskan diri dari tugas secara sepihak.

2.1.5 Penerapan Akad Wakalah bil Ujroh Pada Asuransi Kerugian Syariah Akad wakalah bil ujroh merupakan pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujroh (fee). Alur akad wakalah bil ujroh pada perusahaan asuransi syariah dimulai dari kontribusi peserta . Kontribusi peserta yang diterima langsung dipisahkan antara dana tabarru dan dana pengelola yang berasal dari ujroh. Total dana tabarru yang terkumpul digunakan untuk tujuan kebaikan tolong menolong antar peserta dan juga diinvestasikan pada instrumen investasi yang berbasis syariah. Dalam praktiknya, dana tabarru digunakan untuk biaya klaim, biaya reasuransi dan cadangan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku. Gambar 2.1 adalah skema dari akad wakalah bil ujrah yang diterapkan di PT Asuransi Takaful Umum seperti di bawah ini :



28

Gambar 2.1 Penerapam Akad Wakalah Bil Ujrah

Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah PT ATU (Dana Pemegang Saham)

Pendapatan Perusahaan

Qardh Hasan

Beban Operasional

Ujrah

+

Bagi Hasil

+

4

2

1

P E S E R T A

HASIL INVTS

3

UJRAH

T A B A R R U’

Keuntungan PT. ABC

5

INVEST ASI

K O N T R I B U S I

Surplus TabarruT

Total Dana Tabarru’ Peserta

6

Total Dana Tabarru’ + Hasil Investasi + Surplus Tabarru’ Reas

7

Beban Tabarru’: Reas, Klaim, Cadangan

8

10

Jika Defisit Tabarru’ Surplus / Defisit Tabarru’

…% Operator

9

Jika Surplus Tabarru’

…% Peserta …% Cad Tabr

sumber : PT ATU

Sumber pendapatan dari pengelola selain berasal dari ujrah juga dapat berasal dari pendapatan pengelolaan portofolio investasi dana peserta, pendapatan pembagian surplus underwriting dan pendapatan investasi. Apabila terjadi defisit tabarru atas dana tabarru

maka pengelola (perusahaan asuransi) wajib menanggulangi

kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh. Jika mengalami surplus underwriting atas dana tabarru , maka

Fatwa DSN nomor 53/DSN- MUI/III/2006 tentang Akad

Tabarru Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah memberika peluang bagi pengelola untuk memilih beberapa alternatif yaitu : a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru. b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada peserta yang memenuhi syarat aktuaria/manajemen resiko.



29

c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan reasuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Pilihan atas alternatif tersebut harus disetujui dahulu oleh peserta. Dalam praktiknya, pilihan tersebut akan terlihat di ikhtisar polis yang mencatumkan hal tersebut secara detail. Jika mengacu pada PSAK 108, maka akan terlihat pada Laporan Surplus Defisit Undewriting Dana Tabarru dan Laporan Laba Rugi Perusahaan. 2.1.6 Akuntansi Syariah Secara normatif, masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi berdasarkan pada perintah Allah dalam surat Al Baqarah ayat 282 “ Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, ……..”(QS 2:282) . Menurut Triyuwono (hal 19, 2006), perintah ini sesungguhnya bersifat universal dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan seseorang dengan orang lain. Substansi dari perintah ini adalah praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar, adil dan jujur. Menurut Nurhayati (hal 2, 2008), akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi – transaksi yang sesuia dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Akuntansi syariah diperlukan untuk mendukung kegiatan yang dilakukan sesuai syariah, karena tidak mungkin dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan syariah jika transaksi yang dicatat oleh proses akuntansi tersebut tidak sesuai syariah. Asas transaksi syariah berasaskan pada prinsip : a. Persaudaraan (ukhuwah) b. Keadilan (‘adalah) c. Kemaslahatan d. Keseimbangan e. Universalisme Sedangkan implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik sebagai berikut : Universitas Indonesia


30

a. Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang obyeknya halal dan baik c. Uang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas d. Tidak mengandung unsur riba e. Tidak mengandung unsur maysir f. Tidak mengandung unsur gharar g. Tidak mengandung unsur haram h. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang i.

Transaksi dilakukan berdasarkan sustu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad.

j.

Tidak ada distorsi harga

melalui rekayasa permintaan maupun rekayasa

penawaran k. Tidak mengandung unsur kolusi.

2.1.7 Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi , disamping itu tujuan lainnya adalah : 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. 2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehannya dan penggunaannya.



31

3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yanglayak dan 4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syrkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat,infak, sedekah dan wakaf. PSAK 108 merupakan PSAK yang mengatur akuntansi transaksi asuransi syariah. Penyusunan PSAK ini diperlukan untuk mendukung transaksi asuransi syariah oleh entitas syariah yang semakin kompleks dan diterapkan untuk transaksi yang dilakukan oleh entitas asuransi syariah sedangkan yang dimaksud dengan entitas asuransi syariah meliputi : 1. Asuransi umum syariah 2. Asuransi jiwa syariah 3. Reasuransi syariah 4. Unit Usaha Syariah dari entitas asuransi dan reasuransi konvensional Pengertian umum asuransi syariah menurut PSAK 108 adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagaian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta, Akad yang digunakan adalah akad tabarru di antara para peserta dan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah. Dana tabarru dibentuk dari akumulasi surplus underwriting yang nerupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah. PSAK 108 juga mengatur pengungkapan terkait dengan dana investasi, meliputi : a. Kebijakan akuntansi pengelolaan dana investasi yang berasal dari peserta b. Rincian jumlah dana investasi yang berdasarkan akad yang digunakan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana investasi. Universitas Indonesia


32

Laporan Keuangan yang wajib disajikan adalah sebagai berikut : 1. Laporan posisi keuangan (neraca) 2. Laporan surplus defisit underwriting dana tabarru 3. Laporan Laba rugi 4. Laporan perubahan ekuitas 5. Laporan perubahan dana tabarru 6. Laporan arus kas 7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat 8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 9. Catatan atas laporan keuangan Dari 9 laporan keuangan yang wajib disajikan, 3 laporan keuangan tersebut berkaitan erat dengan total investasi dan hasil investasi, yaitu : Laporan posisi keuangan Laporan surplus defisit underwriting dana tabarru Laporan Laba Rugi Dengan belum diterapkannya PSAK 108, akan mempunyai dampak sebagai berikut :



33

Tabel 2.1 Dampak Belum Diterapkannya PSAK 108 Keterangan

Kondisi Real

Dampak

Perpektif syariah

Dalam upaya melakukan proses pemisahan pengelolaan dana tabarru dan dana pengelola sesuai dengan fatwa DSN dan PSAK 108

Tercampurnya dua akad yang berbeda , akad tabarru dan akad tijari sehingga akan berakibat rusaknya akad berasuransi syariah

Perspektif Regulator

Regulator pada dasarnya mengharuskan perusahaan asuransi memiliki catatan yang terpisah untuk kelompok rekening dana tabarru.

Regulator akan memberikan sanksi berupa denda, surat peringatan sampai pencabutan surat ijin usaha bagi perusahaan yang tidak mengikuti peraturan.

Portofolio Investasi

Masih tercampur portofolio investasi antara dana tabarru dan portofolio dana pengelola

Kesulitan menentukan tujuan dan strategi investasi.

Tujuan & Strategi Investasi

Tercampurnya tujuan investasi

Tujuan investasi sangat mempengaruhi strategi dalam melakukan investasi. Kesalahan dalam melakukan strategi investasi dapat berdampak pada kesulitan likuiditas atau return investasi yang belum optimal.

Tercampur antara strategi aktif dan strategi pasif.

Hasil Investasi

Masih tercampur hasil investasi antara dana tabarru dan dana pengelola

Kesulitan menghitung : 1.pengembalian dana tabarru kepada peserta secara akurat2 laba perusahaan sebagai pengelola dan evaluasi kinerja baik evaluasi pengelolaan resiko dan evaluasi pengelolaan operasional. Universitas Indonesia


34

2.1.8 Proses Keputusan Investasi Menurut Tandelilin (hal8,2001), proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan, terdiri dari lima tahap keputusan yang berjalan secara terus menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Tahap-tahap keputusan investasi meliputi lima tahap keputusan, yaitu : 1. Penentuan tujuan investasi Tahap pertama dalam proses keputusan investasi adalah menentukan tujuan investasi yang akan dilakukan. Tujuan investasi masing-masing investor bisa berbeda-beda tergantung pada investor yang membuat keputusan tersebut. 2. Penentuan kebijakan investasi Tahap kedua merupakan tahap penentuan kebijakan untuk memenuhi tujuan investasi yang telah ditetapkan. Tahap ini dimulai dengan penentuan keputusan alokasi asset. Keputusan ini menyangkut pendistribusian dana yang dimiliki pada berbagai kelas asset yang tersedia seperti saham, obligasi atau reksadana. Investor juga harus memperhatikan berbagai batasan yang mempengaruhi kebijakan investasi seperti seberapa besar dana yang dimiliki dan porsi pendistribusian dana tersebut serta beban pajak dan pelaporan yang harus ditanggung. 3.Pemilihan strategi portofolio Strategi portofolio yang dipilih harus konsisten dengan dua tahap sebelumnya. Ada dua strategi yang dapat dipilih, yaitu strategi portofolio aktif

dan strategi

portofolio pasif. Strategi portofolio aktif meliputi penggunaan informasi yangtersedia dan teknik peramalan secara aktif untuk mencari kombinasi portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi investasi pada portofolio yangseiring dengan kinerja indeks pasar. 4.Pemilihan asset Setelah strategi portofolio ditentukan, tahap selanjutnya adalah pemilihan asset yang akan dimasukan dalam portofolio. Tahap ini memerlukan pengevaluasian setiap sekuritas yang ingin dimasukan dalam portofolio. Tujuan tahap ini adalah mencari kombinasi portofolio yang efisien yaitu portofolio yang menawarkan return yang diharapkan tertinggi dengan tingkat resiko terendah. Universitas Indonesia


35

5.Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari proses keputusan investasi. Proses keputusan merupakan proses yang berkesinambungan dan terus menerus, artinya jika tahap pengukuran dan evelaui kinerja telah dilewati dan hasilnya kurang baik, maka proses keputusan investasi harus dimulai lagi dari tahap pertama , demikian seterusnya sampai dicapai keputusan investasi yang paling optimal.Tahap pengukuran dan evaluasi kinerja ini meliputi pengukuran kinerja portofolio lainnya melalui proses benchmarking. Proses benchmarking ini biasanya dilakukan terhadap indeks portfolio pasar untuk mengetahui seberapa baik kinerja portofolio yang telah ditentukan disbanding kinerja portofolio lainnya (portofolio pasar).

2.1.9 Teori Portofolio Menurut Tandelilin (hal 47, 2001), investasi merupakan komitmen sejumlah dana untuk tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Harapan keuntungan di masa datang tersebut merupakan kompensasi

atas waktu dan resiko terkait dengan

investasi yang dilakukan. Dalam konteks investasi, harapan keuntungan tersebut sering di sebut sebagai return. Disamping return dalam investasi juga dikenal adanya konsep risiko yaitu kemungkinan terjadinya perbedaan antara return actual dengan return yang diharapkan. Menurut Tandelilin dalam Huda dan Nasutin (hal 15, 2007), dalam analisis tradisional, resiko total dari berbagai asset keuangan bersumber dari : a. Interest Rate

Risk. Resiko yang berasal dari variabilitas return akibat

perubahan tingkat suku bunga. Perubahan tingkat suku bunga berpengaruh negative terhadap harga sekuritas, b. Market Risk. Resiko yang berasal dari variabilitas return karena fluktuasi dalam keseluruhan pasar sehingga berpengaruh pada semua sekuritas. c. Inflation Risk . Suatu faktor yang mempengaruhi semua sekuritas adalah purchasing power risk. Jika suku bunga naik maka inflasi akan meningkat. d. Business Risk. Resiko yang ada karena melakukan bisnis pada indutri tertentu. Universitas Indonesia


36

e. Financial Risk. Resiko yang timbul karena penggunaan leverage financial oleh perusahaan. f. Liquidity Risk . Resiko yang berhubungan dengan pasar sekunder tertentu di mana sekuritas diperdagangkan. Suatu investasi jika dapat dibeli dan dijual dengan cepat tanpa perubahan harga yang significant maka investasi tersebut dikatakan likuid, begitu pula sebaliknya. g. Exchange Rate Risk . Resiko yang berasal dari variabilitas return sekuritas karena fluktuasi kurs currency. h. Country Risk. Resiko ini menyangkut politik suatu Negara sehingga mengarah pada political risk. Disamping berbagai sumber resiko di atas, dalam manajemen investasi modern juga dikenal pembagian resiko total investasi ke dalam dua jenis resiko, yaitu resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Resiko sistematis atau dikenal dengan resiko pasar berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Perubahan pasar tersebut akan mempengaruhi variabilitas return suatu investasi, sedangkan resiko tidak sistematis atau dikenal dengan resiko spesifik (resiko perusahaan)

adalah resiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara

keseluruhan. Resiko perusahaan dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi pada sekian banyak jenis sekuritas.

2.1.10 Estimasi Return dan Resiko Portofolio Menurut Tandelilin (hal 48, 2001), mengestimasi return dan resiko portofolio berarti menghitung return yang diharapkan dan resiko suatu kumpulan asset individual yang dikombinasikan dalam suatu portofolio asset. Return yang diharapkan dari suatu portofolio bisa diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dari return yang diharapkan dari masing-masing asset yang ada dalam portofolio. Menurut Tandelilin (hal 52, 2001), return yang diharapkan dari portofolio adalah sebagai berikut : n

E(Rp)

=

 WiE ( Ri)

………………………………….….. (2.1)

i 1



37

dimana : E(Rp) = return yang diharapkan dari portfolio Wi

= bobot portofolio sekuritas ke i

E(Ri) = return yang diharapkan dari sekuritas ke i n

= jumlah sekuritas yang ada dalam portofolio

Resiko portofolio tidak bisa dihitung hanya dengan menjumlahkan resiko masing-masing sekuritas yang ada dalam portofolio, ada tiga hal yang perlu ditentukan yaitu : a. Varians setiap sekuritas b. Kovarians antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya c. Bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas Menurut Tandelilin (hal 56, 2001), rumus untuk menghitung risiko n sekuritas adalah sebagai berikut : n

n

n

 2p   Wi 2 i2   j   WiW j  ij i 1

i 1

…… ……………………..(2.2)

j 1

dimana :

 p2

= varians return portofolio

 i2

= varians return sekuritas i

 ij

= kovarians antara return sekuritas I dan j

Wi

= bobot dana yang diinvestasikan pada sekuritas i

n

n



=tanda pejumlahan ganda

i 1 j 1

Untuk melihat bagaimana performance suatu portofolio dibandingkan dengan portofolio lainnya, digunakan indeks Sharpe yang dikembangkan oleh William Sharpe dan sering juga disebut dengan reward to variability ratio. Indeks Sharpe mendasarkan perhitungannya pada konsep garis pasar modal (capital market line) sebagai patok duga yaitu dengan cara membagi premi resiko portofolio dengan Universitas Indonesia


38

standar deviasinya. Dengan demikian indeks sharpe akan bisa dipakai untuk mengukur premi resiko untuk setiap unit resiko pada portofolio tersebut. Untuk menhitung indeks Sharpe menggunakan persamaan sebagai berikut : ^

Sp

=

R p  RF

 TR

…………………………………(2.3)

dimana : ^

Sp

= indeks sharpe portofolio

Rp

= rata-rata return portofolio p selama periode pengamatan

RF

= rata-rata return tingkat return bebas resiko selama periode

pengamatan

 TR

= standar deviasi return portofolio p selama peride pengamatan

2.1.11 Pemilihan Portofolio Menurut Tandelilin (hal 64, 2001), ada tiga konsep yang perlu diketahui sebagai dasar untuk memahami pembentukan portofolio optimal, yaitu a. Portofolio efisien dan portofolio optimal Dalam pembentukan portofolio, investor selalu ingin memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat resiko tertentu yang bersedia ditanggungnya atau mencari portofolio yang menawarkan resiko terendah dengan tingkat return tertentu. Karakteristik portofolio seperti ini disebut sebagai portofolio yang efisien. Sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada kumpulan portofolio efisien, tentunya portofolio yang dipilih investor adalah portofolio sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap return maupun terhadap resiko yang bersedia ditanggungnya. b. Fungsi utilitas dan kurva indeferen Fungsi utilitas menunjukan preferensi seorang investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing resiko dan tingkat return yang diharapkan. Universitas Indonesia


39

c. Aset beresiko dan aset bebas resiko Aset beresiko adalah aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian sedangkan asset bebas beresiko merupakan asset yang tingkat returnnya di masa depan sudah dapat dipastikan pada saat ini.

2.1.12 Portofolio Optimal Berdasarkan Model Markowitz Pendekatan Markowitz dalam menyusun portofolio optimal berangkat dari asumsi bahwa pada dasarnya setiap investor adalah risk averse. Oleh karena itu pada umumnya investor selalu berusaha untuk miminimalkan risiko dalam setiap kegiatan investasinya. Berdasarkan asumsi tersebut, maka titik minimal dari risiko berdasarkan asumsi ini diperoleh dengan cara menetapkan fungsi obyektifnya terlebih dahulu, kemudian fungsi tersebut diminimumkan dengan menetapkan kendala-kendala tertentu. Cara ini tidak lain adalah merupakan cara penyelesaian minimisasi dengan menggunakan metode optimasi non linear programming. Asas pendekatan Markowitz adalah menggunakan perubahan atau variabeliti keuntungan sebagai taksiran untuk risiko investasi. Konsep yang digunakan adalah konsep statistik yang varians. Teori portofolio ditetapkan.

dibentuk apabila tahap risiko investor telah

Model teoritikal dengan komputer boleh digunakan sebagai asas

pilihan sistematik portfolio optimum yang dapat memaksimalkan tingkat keuntungan. Menurut Bodie (hal 308, 2006),Model portofolio Markowitz adalah berdasarkan empat faktor: 1. Ciri relevan portfolio investasi adalah keuntungan yang diharapkan dan risiko 2. Investor rasional akan memilih memaksimumkan

keuntungan

pada

portfolio tahap

yang efisien dengan risiko

tertentu

dan

meminimumkan risiko pada keuntungan yang diharapkan tertentu Universitas Indonesia


40

3. Secara teori ada kemungkinan untuk mendapatkan port folio yang berkesan dengan menganalis setiap sekuritas berdasarkan keuntungan yang diharapkan, varians keuntungan, dan koefisien korelasi antara keuntungan setiap sekuritas dalam portfolio tersebut. 4. Program

komputer

tertentu

dapat

menggunankan

informasiyang

menunjukkan satu kedudukan portfolio yang efisien sebagai Efficient Frontier. Program ini dapat

memaksimumkan keuntungan pada tahap

risiko tertentu atau meminimumkan risiko pada keuntungan diharapkan tertentu. Yogiyanto (hal 204, 2007), menjelaskan bahwa fungsi obyektif yang akan diminimumkan tersebut adalah varian dari portofolio.Sebagai kendala yang pertama adalah total proporsi yang diinvestasikan dalam masingmasing sekuritas adalah sama dengan 1 (dana yang diinvestasikan seluruhnya 100%). Kendala yang kedua adalah proporsi dari masing-masing sekuritas (Xi) tidak boleh bernilai negatif. Kendala yang ketiga adalah, jumlah rata-rata dari seluruh return masing-masing sekuritas (Ri) sama dengan return portofolio (Rp). Dengan melakukan serangkaian penyelesaian dari persamaan tersebut dengan kendala-kendala yang ada serta kendala expected return portofolio yang diharapkan, maka dapat tersusun serangkaian kombinasi portofolio yang dapat dipilih oleh investor sesuai dengan preferensinya. 2.1.13 Instrumen Investasi Dalam industry asuransi, instrument investasi yang diperbolehkan mengacu pada Kebijakan Pemerintah KMK 424/KMK.06/2003 dan Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor PER-02?BL/2009 Tentang Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi. Kebijakan Pemerintah KMK 424/KMK.06/2003 , bagian kedua pasal 16 sampai 18

mengatur jenis investasi yang dipekenankan untuk perusahaan asuransi dan

perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah meliputi : Universitas Indonesia


41

a. Deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank termasuk deposit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari sama dengan 1 bulan. b. Saham yangtercatat di bursa efek c. Obligasi dan medium term note dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan d. Surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau Bank Indonesia. e. Unit penyertaan reksadana f. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek) g. Bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi h. Pinjaman polis i.

Pembiayaan kepemilikan tanah atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jula beli dengan pembayaran ditangguhkan).

j.

Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil).

Jenis investasi yang diatur dalam KMK tersebut, sangat mempengaruhi tingkat solvabilitas bagi perusahaan asuransi, sehingga proses pemilihan intrumen investasi bagi perusahaan asuransi baik konvensioanal maupun syariah selalu berpatokan pada ketentuan di atas.

2.1.13.1 Reksadana Syariah Menurut Undang-Undang Pasar Modal No 8 tahun 1995, Pasal 1 ayat 27, reksadana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manager investasi yang telah mendapat ijin dari Bapepam. Reksadana dapat terdiri dari berbagai instrumen surat berharga seperti saham,obligasi,intrumen pasar uang atau campuran dari instrumen tersebut. Menurut Firdaus(hal 8, 2005), reksadana syariah memiliki pengertian yang sama dengan dengan reksadana konvensional. Hanya saja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan syariat Islam, baik dari segi akad,pelaksanaan investasi maupun dari segi pembagian keuntungan. Menurut Fatwa Dewan Syariah (DSN) no 20/DSN-MUI/IV/2001, reksadana syariah Universitas Indonesia


42

adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bnetuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (Shabibul Mal rabbal-mal) dengan manager investasi sebagaimaupun antara manager wakil shahibulmaal denga pengguna investasi. Menurut Pratomo (hal 171, 2009), ada dua macam transaksi dalam bertransaksi dalam berinvestasi pada reksadana yaitu transaksi

cost averaging dan value

averaging. cost averaging adalah pendekatan dalam berinvestasi jangka panjang dengan menempatkan dana rutin setiap periode tertentu. Dengan jumlah yang sama yang diinvestasikan secara rutin, maka pada saat harga harga unit penyertaan sedang naik akan menerima unit penyertaan yang lebih sedikit begitu pula sebaliknya. Cara lain melakukan transaksi adalah dengan value averaging, yaitu pada saat kondisi harga sedang turun akan berinvestasi lebih banyak sementara pada harga sedang akan berinvestasi lebih sedikit. Value averaging mengandung resiko dalam memperediksi kondisi pasar serta memerlukan keberanian ekstra untuk berinvestasi lebih banyak pada saat harga sedang turun,

2.13.2 Sukuk (Obligasi syariah) Menurut Huda (hal 87, 2007) obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasi maupun ekspansi. Investasi pada obligasi memiliki potensial keuntungan lebih besar daripada produk perbankan. Keuntungan berinvestasi di obliges adalahmemperleh bunga dan kemungkinan adanya capital gain. Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional syariah, semenjak adanya konvergensi pendapat bahwa bunga adalah riba, maka instrument yang mempunyai komponen bunga ini keluar dari daftar investasi halal. Menurut Fatwa DSN No 32/DSN-MUI/IX/2002, Obligasi syariah adalah suatu surat utang berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.



43

2.1.13.3 Surat Berharga Syariah Negara Surat Berharga Syariah Negara merupakan salah satu instrument investasi yang dianjurkan oleh regulator untuk dimanfaatkan sebagai salah satu instrument investasi pada industry asuransi terutama industri asuransi syariah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2009, Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSB atau dapat juga disebut sukuk negara merupakan surat berharga negara yang

diterbitkan oleh pemerintah republik Indonesia

berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun dollar. Tujuan penerbitan SBSN adalah sebagai salah satu sumber pembiayaan negara dimana ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, dimana UU tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah melalui menteri keuangan untuk melakukan penerbitan dan pengelolaan SBSN. Menurut Waluyanto (2008),manfaat penerbitan SBSN adalah : 1. Memperluas basis pembiayaan anggaran Negara a. Memperkaya instrument pembiayaan fiscal b. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor SBSN 2. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. a. Mengembangkan alternative instrument investasi b. Menciptakan benchmark pasar keuangan syariah Keuntungan berinvestasi di SBSN adalah 1. Pembayaran imbalan dan nilai nominal dijamin oleh Negara berdasarkan undangundang SBSN dan APBN setiap tahunnya, sehingga resiko SBSN tidak mempunyai resiko gagal bayar. 2. Imbalan dengan jumlah tetap sampai pada tanggal jatuh tempo. 3. Berpotensi memperoleh capital gain apabila SBSN dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di pasar sekunder. 4. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan mekanisme bursa efek atau transaksi di luar bursa efek (over the counter) pada harga pasar. Universitas Indonesia


44

5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. 6. Memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktifitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Market risk merupakan potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat bunga yangmenyebabkan penurunan harga SBSN di pasar sekunder. Kerugian capital loss dapat terjadi apabila investor menjual SBSN di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga beli. Liquidity risk juag merupakan potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo pemegang SBSN memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual SBSN di pasar sekunder pada tingkat harga pasar yang wajar. Tandelilin (176, 2001), dalam strategi pengelolaan obligasi menyebutkan ada jenis 3 pendekatan, yaitu : 1. Pendekatan pasif 2. Pendekatan aktif 3. Pendekatan kombinasi Pemilihan strategi yang mana akan digunakan sangat tergantung kepada preferensi risiko, pengetahuan tentang pasar obligasi dan tujuan dari investasi yang ingin dicapai oleh investor. Strategi Pengelolaan Pasif dipilih untuk kondisi pasar yang efisien, dimana hargaharga sekuritas dipasar sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya. Return dan risiko yang dhasilkan oleh strategi pasif relatif lebih kecil dibandingkan dengan strategi aktif. Adapun yang termasuk dalam strategi ini adalah sbb.: 1. Strategi beli dan simpan, pada strategi ini investor tidak aktif melakukan perdagangan. Sehingga obligasi yang dipilih dalam pembentukan portofolio harus sangat hati-hati. 2. Strategi mengikui indeks pasar, pada strategi ini investor tidak akan memperoleh keuntungan abnormal karena harga obligasi sudah mencerminkan informasi yang sudah ada. Universitas Indonesia


45

Strategi aktif, pada strategi ini investor berkesempatan mendapatkan return yang lebih besar (capital gain) dengan cara mengidentifikasi berbagai obligasi yang harganya tidak sesuai dengan nilai intrinsik yang sebenarnya (undervalued atau overvalued). Adapun faktor yang menjadi indikator utama dalam pemilihan strategi ini adalah : 1. Mengestimasi perubahan

tingkat

bunga, dimana perubahan

bunga akan

mempengaruhi harga obligasi dengan arah yang terbalik, artinya tingkat bunga mengalami kenaikan maka harga obligasi akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. Sensitivitas perubahan harga obligasi terhadap tingkat bunga akan dipengaruhi oleh tingkat kupon dan maturitas obligasi. 2. Mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi, pada strategi ini manager portofolio obligasi berusaha menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi dengan melaksanakan apa yang disebut dengan bond swaps, yaitu suatu strategi pengelolaan aktif yang berusaha untuk meningkatkan tingkat return portofolio obligasi dengan cara mengidentifikasi adanya kesalahan penetapan harga pada suatu obligasi di pasar. Strategi Pengelolaan Campuran (Strategi Imunisasi) adalah strategi yang berusaha untuk melindungi portofolio terhadap risiko tingkat bunga dengan cara saling meniadakan pengaruh dua komponen risiko tingkat bunga, yaitu risiko harga dan risiko reinvestasi. Risiko harga merupakan risiko yang berasal dari hubungan yang timablik balik antara harga obligasi dengan tingkat bunga. Artinya semakin rendah tingkat bunga maka harga obligasi akan semakin tinggi. Sedangkan risiko reinvestasi merupakan risiko yang beasal dari ketidakpastian mengenai tingkat investasi tehadap pendapatan kupon yang akan diterima dimasa yang akan datang.

2.2 Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Penelitian yang akan Dilakukan Dengan disyahkannya PSAK 108 tentang akuntansi untuk transaksi akuntansi asuransi syariah, memicu peneliti untuk mengetahui dampak dari penerapan PSAK tersebut terhadap strategi investasi bagi perusahaan asuransi kerugian syariah. Penelitian diawali dengan pemisahan portofolio investasi perusahaan menjadi portofolio investasi dana tabarru dan portofolio investasi dana pengelola. Hal ini yang merupakan salah satu perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Universitas Indonesia


46

Selanjutnya batasan investasi digunakan Kebijakan

Kebijakan Pemerintah KMK

424/KMK.06/2003 juga menggunakan batasan investasi yang baru dikeluarkan tahun 2009 oleh Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor PER02.BL/2009 Tentang Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi. Peraturan ini dikeluarkan tanggal 21 Januari 2009 dalam mengantisipasi dampak dari kondisi krisis keuangan global saat ini serta dilakukan penyesuaian faktor resiko dalam rangka penghitungan batas tingkat solvabilitas minimum bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada tabel 2.1 di halaman berikut :



47

Tabel 2.2 Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan Aspek Penelitian

Isfandayani (2004)

Sumanto (2004)

Febriyanti (2008)

Penelitian ini (2009)

Judul Penelitian

Strategi Investasi Syariah

Analisis Investasi dalam

Optimasi Portoflio

Dampak Penerapan

pada PT Asuransi Takaful

Asuransi Syariah (studi

Investasi Dana

PSAK 108 Pada

Keluarga

kasus pada PT Asuransi

Syariah, studi

Strategi Investasi

Takaful Keluarga

kasus pada PT

pada Asuransi

Asuransi ABC

Kerugian Syariah (studi kasus pada PT Asuransi Kerugian Syariah ABC)

Jenis Industri

Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi Jiwa Syariah

Instrumen

Deposito,Saham,Obligasi,

Deposito,Saham,Obligasi,

Investasi

Asuransi Kerugian

Asuransi Kerugian

Unit Syariah

Syariah

Deposito,Saham.

Deposito,

Reksadana dan

Reksadana dan

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah

Obligasi dan

Kebijakan Pemerintah

Likuiditas,perpajakan,kebi

KMK 424/KMK.06/2003

jakan pemerintah,keadaan

Pemerintah KMK

Pemerintah KMK

khusus

424/KMK.06/2003

424/KMK.06/2003,

Reksadana

Obligasi,Reksadana dan Pembiayaan Murabahah

Batasan Investasi

Kebijakan

Kebijakan .

LKKeuangan Nomor PER-02?BL/2009 Tentang Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi

Sumber : Dari penelitian sebelumnya



BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

Recommend Documents