BAB 2 LANDASAN TEORI
2.1.Pemahaman Pajak Pengertian pajak menurut Edwin R. A. Seligman Tax is compulsory Contribution from the person, to the goverment to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred. Dari definisi di atas terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat. Pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “ Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong “, menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi diatas tidak tampak istilah dipaksakan karena bertitik tolak pada istilah iuran wajib. Sisi lainnya yang berhubungan dengan kontraprestasi menekankan pada mewujudkan kontraprestasi itu diperlukan pajak. Rochmat Soemitro, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
7
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 2.2 Pemeriksaan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk mengetahui kebenaran pencatatan transaksi dan kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi diperlukan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak internal perusahaan yang hasilnya diperlukan oleh pihak menejemen. Tetapi, pemeriksaan pemeriksaan dilakukan pula oleh pihak eksternal perusahaan yang umumnya dilakukan oleh akuntan publik. 2.3. Jenis Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jendral Pajak. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak. 2.4. Jangka Waktu Pemeriksaan Jangka waktu untuk pemeriksaan pajak lebih terikat dibandingkan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik. Pemeriksaan pajak 8
ditetapkan jangka waktunya, mengingat adanya kriteria pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Walaupun jangka waktu pemeriksaan pajak tidak ditentukan secara tegas, namun secara tidak langsung masa pemeriksaan dibatasi oleh undang-undang
dengan
menghubungkan
batas
waktu
penyelesaian
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan. Berdasarkan peraturan menteri keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan sebagai berikut: 1.
Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2.
Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3.
Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain.
4.
Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksa pajak. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 diatas harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
9
2.5. Standar Pemeriksaan Sebagai mana telah ditegaskan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, berdasarkan pada kriteria pemeriksaan, harusnya dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan (audit standar). Standar pemeriksaan ini adalah sebagai berikut: 1.
Standar Umum Pemeriksaan Pajak Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan
berkaitan
dengan
persyaratan
pemeriksaan
pajakdan
mutu
pekerjaannya, yaitu: a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan. 2.
Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapatkan pengawasan yang saksama. b. Luas pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya.
10
c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim. e. Tim pemeriksa pajak sebagai mana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam standar umum pemeriksaan. f. Apabila
diperlukan,
pemeriksaan
untuk
menguji
kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersamasama dengan tim pemeriksa dari instasi lain. g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan dikantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak, atau ditempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan diluar jam kerja. i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan; j. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak. 3.
Standar Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak a. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan
11
pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksaan pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan
perpajakan, dan
memuat pula
pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. b. Laporan hasil pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai: 1) Penugasan pemeriksaan 2) Identitas wajib pajak 3) Pembukuan atau pencatatan wajib pajak 4) Pemenuhan kewajiban perpajakan 5) Data/informasi yang tersedia 6) Buku dan dokumen yang dipinjam 7) Materi yang diperiksa 8) Uraian hasil pemeriksaan 9) Ikhtisar hasil pemeriksaan 10) Perhitungan pajak terhutang 11) Simpulan dan usul pemeriksa pajak 2.6. Kewajiban Pemeriksaan Pajak 1.
Pemeriksaan Lapangan a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. b. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. c. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak.
12
d. Memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. e. Menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. f. Memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir dalam batas waktu yang telah ditentukan. g. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajaknnya
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan pajak h. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan pajak i. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. 2.
Pemeriksaan Kantor a. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan. b. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa. c. Memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. d. Memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. e. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila wajib pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan.
13
f. Memberikan petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. g. Mengembalikan buku catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan. h. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.
2.7. Kewenangan Pemeriksa Pajak 1.
Pemeriksaan Lapangan a. Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya. b. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa. c. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpangan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan/atau tempattempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat teersebut. d. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan. 14
e. Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa. 2.
Pemeriksaan Kantor a. Memeriksa dan atau meminjam buku-buku dan catatan-catatan Wajib Pajak. b. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa. c. Meminta keterangan dan atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
2.8. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan 1.
Hak-hak Wajib Pajak a. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa b. Meminta tindasan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak. c. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan. d. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan. e. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak. f. Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT)
15
mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah anda sampaikan. g. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha anda dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak. h. Memperoleh lembar Asli Berita Acara Penyegelan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruangan tertentu.
2.
Kewajiban Wajib Pajak a. Memperlihatkan
dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan,
dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan usaha anda yang diperlukan oleh pemeriksa. b. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. c. Memberi keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diminta pemeriksa.
2.9. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada wajib pajak dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir. Pembritahuan hasil pemeriksaan pemeriksaan
kepada wajib dilanjutkan
pajak tersebut tidak dilakukan apabila dengan
pemeriksaan
bukti
permulaan.
Pemberitahuan hasil pemeriksaan ini berupa surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak 16
kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan bukti permulaan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan, atau telah terjadinya tindakan pidana di bidang perpajakan. 2.10. Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain Pemeriksaan untuk tujuan lain merupakan pemeriksaan yang dilakukan
untuk
melaksanakan
ketentuan
tertentu
dalam
peraturan
perundang-undangan perpajakan dan bukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak serta tidak dimaksudkan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak. Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak atau pegawai selain Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang memiliki keahlian di bidang pemeriksaan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan. Kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain merupakan alasan atau dasar dilakukannya pemeriksaan untuk tujuan lain terhadap Wajib Pajak. Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut: a.
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan.
b.
Penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP.
c.
Wajib Pajak mengajukan keberatan.
d.
Pengumpulan
bahan
guna
penyusunan
Norma
Penghitungan
Penghasilan Neto. e.
Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil. 17
f.
Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
g.
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
h.
Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. dan/atau Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian
i.
Penghindaran Pajak Berganda. 2.11. Pembatalan Hasil Pemeriksaan WP dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemeriksaan kepada
DJP
dan
surat
permohonan
pembatalan
tersebut
hanya
dapatdiajukan oleh WP 1 (satu) kali. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima telah lewat tapi DJP tidak memberi suatu keputusan, permohonan WP untuk pembatalan hasil pemeriksaan dianggap dikabulkan. Berdasarkan peraturan pemerintah No.74 tahun 2011, terhadap hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang dibatalkan, proses pemeriksaannya diulang atau dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan/atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
2.12. Pemeriksaan Ulang Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dalam hal: a.
Apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap ;atau
18
b.
Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Penerbitan suran ketetapan pajak kurang bayar tambah harus didahului dengan pemeriksaan ulang dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan.
2.13. Siklus Pemeriksaan
PERENCANAAN PEMERIKSAAN
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
PELAPORAN PEMERIKSAAN
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
EVALUASI PEMERIKSAAN
19
a.
Perencanaan Pemeriksaan Perencanaan pemeriksaan perlu dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan agar pemeriksaan pajak bisa berjalan dengan efektif dan tepat waktu. Hal yang dilakukan dengan membentuk tim pemeriksa yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak yang sesuai dengan standar Undang-Undang yang berlaku.
b.
Pelaksanaan Pemeriksaan Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, luas pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan permintaan keterangan, konfirmasi, teknik samplingdan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.
c.
Pelaporan Pemeriksaan Kegiatan pemeriksaan untuk memenuhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap
20
peraturan
perundang-undangan
perpajakan,
dan
memuat
pula
pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). d.
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/tidak bergerak apabila wp tidak memenuhi kewajiban yakni tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
e.
Evaluasi Pemeriksaan Evaluasi adalah proses penilaian atas dokumen, kegiatan, sistem, dan sejenisnya berdasarkan kriteriatertentu. Evaluasi dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu sebelum (pre test) dan sesudah (post test) proses pemeriksaan. Evaluasi yang dilakukan sebelum proses pemeriksaan berguna untuk mengukurtingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan sebagai cara untuk mengukurkeefektifan rencana
pemeriksaan yang telah disusun
sebelumnya.
21
