- --
PERNYATAAN KEHENDAK ANTARA PEMERINTAH PROVWSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA REPUBLIK INDONESIA DAN INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) MEN GEN AI KERJA SAMA DI BIDANG PROMOS! INVESTASI
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Republik Indonesia dan International Finance Corporation (IFC), selanjutnya disebut "Para Pihak" BERHASRAT untuk dan- akan menjalin hubungan kerja sama diantara "Para Pihak". MENGAKUI pentingnya azas-azas persamaan dan saling menguntungkan . Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa : a. lfC, anggota dari Kclompok Bank Dunia, adalah suatu badan intemasional yang mempunyat v1s1 untuk mempromosikan investasi sektor swasta yang berkelanjutan di negara-negara berkembang, membantu menanggulangi kemiskinan dan memperbaiki kehidupan masyarakat. b. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DIY, adalah sebuah Provinsi di Republik Indonesia. c. Pemerintah Provinsi DIY dan IFC akan bekerja sama dalam pengembangan sebuah Investment Promotion Agency (IPA) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta guna menarik investasi ("Proyek"). "Para Pihak" mcnyatakan keinginan akan menjalin kerja sama promosi investasi, scsuai dengan hukum dan peraturan pcrundang-undangan di Indonesia, sebagaimana tcrpapar di bawah ini : l. Maksu
sebuah IPA (Investment Promotion Agency), sebuah Iernbaga yang akan mclakukan kcgiatan untuk mcnarik invcstasi dcngan melakukan 4 fungsi utama seperti berikut: a. Pclayanan Invcslasi b. Advokasi Kebijakan c. Memperkuat Citra Daerah d. Melacak dan Membidik Investor 1. Pemyataan
Kehendak Para Pihak ini bertujuan sebagai bahan referensi dan langkah awal yang mengarah kcpada maksud para pihak untuk berkerja sama rnembangun lPA.
3. Sifal Pcrnyataan Kchcndak ini tidak mcngikat terhadap Para Pihak.
II. Peran ~~cgera setelah Pemyataan Kehendak ini ditandatangani, Para Pihak akan membahas dan mencapai kesepahaman tentang peran masing-masing guna menyukseskan kerjasama dimaksud dan akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
III. Scoping Assesmcnt Dalam Peryataan Kehendak ini IFC bennaksud untuk melakukan penelitian di dan bertujuan untuk lebih J>rovinsi DIY yang disebut Scoping Assessmenl mengetahui kebutuhan dan situasi di Provinsi DIY, antara lain, pokok penelitian adalah, namun tidak terbatas pada: + Kerangka kebijakan dan perizinan + Struktur organisasi instansi terkait + Kepegawaian dan pendanaan + Potensi daerah Sesuai ketentuan yang berlaku.
IV. Tindak Lanjut a. Segera setelah pelaksanaan Pemyataan Kehendak m1, Para Pihak akan menindaklanjuti dengan menyusun Nota Kcscpahaman setelah dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Oepartemen Luar Negeri dan mendapat persetujuan DPRD Provinsi DIY. Hal-ha! utama sehubungan dengan kemungkinan Kerjasama ini, khususnya secara terperinci adalah: 1. Tujuan Proyek; 11. Peran dan tanggungjawab para pihak sehubungan dengan Proyek; 111. Bantuan dari luar yg mungkin diperlukan, dan dalam kasus tertentu, identitas konsultan luar, ketentuan-ketentuan utama sebagai rujukan, pengeluaran (biaya dan ongkos); Anggaran yang diaj ukan dan kontribusi finansial para pihak; IV. v. Waktu yang diajukan untuk pelaksanaan Proyek VI. Legalitas dan permasalahan hukum b. Dengan anggapan bahwa para pihak telah mencapai suatu pengertian umum mengenai permasalahan yang disebutkan diatas dan memutuskan untuk melanjutkan Proyek tersebut, IFC akan menyiapkan dan menyusun rancangan Nota Kescpahaman dimana Pemerintah Provin~i DIY akan diminta pendapatnya. Rancangan Nota Kesepahaman tersebut akan meliputi ketentuanketentuan utama dan persyaratan yang mengatur hubungan para pihak sehubungan dengan Proyek tersebut. c. Segera setelah rancangan Nota Kcsepahaman diselesaikan dan disetujui oleh para pihak, maka para pihak akan melakukan tindakan yang perlu untuk menandatangani dan mengesahkannya secepat mungkin. d. IFC sclalu bckcrja untuk menghindari pcnipuan dan korupsi dalam segala kcgiatannya dan tcrus mcmpcrkuat pcngaturannya dan ak.-tifitas anti-korupsinya. Prosedur-prosedur IFC untuk menanggulangi tuntutan penipuan dan korupsi dalam proyek-proyek fFC bisa ditemukan di \I'll' II'. /
fc:. " ''!.! (/J I I IC:()/'J' /If]//( JI/ .
;
V. Tidak. Ada lkatan Pcrjanjian
Para pihak dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa Pemyataan Kehendak m1 tidak mengikat secara hukum. Tidak ada hal-hal yang dimuat dalam Pernyataan Kehendak ini yang menyebabkan terciptanya atau menyiratkan terjalinnya kemitraan finansial atau usaha patungan antara Para Pihak. Masing-masing pihak akan memiliki hak untuk mengakhiri pada waktu kapanpun, diskusi apapun mengenai P.royek atau Pernyataan Kehendak ini. Dengan ini, para pihak telah menandatangani Pernyataan Kehendak ini di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal delapan bulan Agustus tahun Dua ribu tujuh.
Pemerintah Provinsi ['1 v Republik Indonesia
International Finance Corporation
-;j7ffc?//f?/ HAMENGKU BUWONO ./"
Gubemur
n
Jy
ADAM SACK Country Manager
LETTER OF INTENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF DAERAH ISTIMEW A YOGYAKARTA REPUBLIK INDONESIA AND THE INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION The government of the province of Daerah lstimewa Yogyakarta, Republik Indonesia And the International finance corporation, hereinafter referred to as the parties, fNTEND to form a working relationship and cooperation between the parties, ACKNOWLEDGE the importance of the principle of mutual benefits.
Introduction -< .....
.!: • (
·;i,,·
;,., •t' ,.,.:. •'?- •
A. lFC, a member of The World Bank Group, is an international organization whose mission is to promote sustainable private ·sector investment in developing countries, helping to reduce poverty and improve people's lives.
B. The Client is the government of the Province of Yogyakarta, a province within Republic of Indonesia .
!<~
..(-' :
1
l
t
I
.
I
:; !r..
..
. --i ;~'
.~
I·~~ ,1
••
C. The Client and lFC consider cooperating in the development of an Investment
Promotion Agency to attract investment (the "Project"). The parties hereby state the intention to form a working cooperation to promote investment, in accordance to existing laws and regulations in Indonesia, as outlined below:
I. Purpose and Nature of this Letter of Intent
.'I.·
I. This Letta or Intent (Lol) is non-binding to the parties and serves as a reference material that marks an initial stage leading towards the intent to form a cooperation between DIY and the IFC as explained below, in accordance to existing Jaws and regulations. 2. Considering the importance of investment for the development of Daerah lstimewa Yogyakarta, parties have the intention to cooperate and coordinate with each other to develop an IP A (Investment Promotion Agency), an entity that will perform activities to attract investment by performing the 4 main functions as follows, in accordance to existing laws and regulations:
+ + + +
Investor Servicing Policy Advocacy Image Building Tracking, Targeting and Generating Investment
3. This Lcllcr of Tnlcnl is not binding on the parlil's.
IT. The Roles of the Parties: Promptly after U1e signing of this Lol, parties plan to discuss and reach an understanding of each other's roles and responsibilities for the planned cooperation which will be outlined in a Memorandum of Understanding that the parties intent to reach together, in accordance to existing laws and regulations.
III. Scoping Assessment This Letter of Intent includes the expression of the intent of the IFC to perform a detailed study ofDIY called The Scoping Assessment in order to learn and understand the needs and situation in DIY. The main focus of the assessment may include but not limited to:
+ + + +
Legal and regulatory framework of DIY Organizational structure of relevant entities within DIY Human resources and budget Regional potential
In accordance to existing laws and regulations
IV. Next Step (a) Promptly after the execution of this Letter of Intent each of the Client and the IFC shall discuss the next step of this Letter of Intent by agreeing on a Memorandum of Understanding after .first having consulted and coordinated with the Ministry of Foreign Affairs, and with the approval of the DPRD. The MoU outlines the main aspects of the parties future possible cooperation, in particular: (i) the Project's objectives; (ii) its respective roles and responsibilities with respect to the Proje"ct; (iii) outside assistance which may be needed and, as the case may be, identity of such outside consultant(s), main terms of reference, remuneration (fees and costs); (iv) proposed budget and respective financial contribution of parties; and (v) proposed timing for Project implementation. (vi) legal issues (b) Assun1ing that the parties have been able to reach a general understanding on the matters referred to hereinabove and decide to proceed with the Project, IFC will prepare and submit a draft Memorandum of Understanding to the Client for comments. That draft memorandum will contain the main terms and conditions governing the parties' relationship in respect of the Project. (c) Promptly after the draft Memorandum of Understanding has been finalized and found acceptable by the parties, the parties will make appropriate arrangements to have it authorized and executed as promptly as practicable.
(d) The IFC has always worked to avoid fraud and corruption in all of its activities and continues to strengthen its governance and anti-corruption work. IFC's procedures for addressing allegations of fraud and corruption in IFC projects can be found at www.ifc.org/anlicnrruntion.
•.
V. No Commitment. The parties hereby acknowledge and agree that this Letter of Intent is not legally l>inding. Nothing in this Loi shall create or imply a financial partnership or joint venture. Each
party shall have the discretionary right to terminate at any time any discussion whatsoever regarding the Project or this Letter of Intent.
IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Letter ofinterit to be signed in their respective names as of August 8
Provincial Government DIY, Rcpublik Indonesia
111
,
2007.
International Finance Corporation
-p&'/{HAMENGKU BUWONO X Gov1;rnor ·,
....
\ A
Adam Sack Country Manager
