D *.1
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN2OO2 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIRLAUT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
o
Menimbang : a.
bahwa kegiatan penambangan,pengerukan,,pengangkutan, dan perdagangan pasir lavt, yang selama ini berlangsung trdak te*endali, telah menyehabkankerusarcanekosistempesisir dan laut, keterpurukan nerayandan pembudidayaikan, serta jatuhnya hargapasfulaut;
b. bahwa unfuk mencegahdary;ak negatif sebagaimanadimaksud dalam huruf a, dan untuk melindungi dan memberd,ayah.an nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarukatpesisir umumnya, serta memperbaiki nilai jual pasir ?aut, perlu dirals*an pengendaliandan pengawasan terhadappengrsahaanpasfulaut;
| & ARSIP DO !({.,MEF*7,:r$
BA[][:'ilNAS,.
bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pengusah aan pasir lzrut masih diselenggarakan secarasekioral sehingga penegakan hukum belum terkoordinasi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlafu4
,,,*,.,Ay.-V-Wk) Criars
:.-..'.--:---.**
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimabsud,daram huruf a, hurvf b, dan huruf c, perhu menetapkan Keputusan PresidententangPengendaliandanpengawasanpengusahaanpasir Laut; Mengingat :
1. Pasal4 ayat (l) Undang-rJndangDasar rg4s sebagaimana telah
diubah denganPerwbahanKetigatJndang-rJndangDasar 1g4s; 2 . undang-undang Nomor 11 Tahun 1.962 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1,9GTNomor 22, Tambahanl*rnbaran Negara Nomor 2831); S.Undang- ... Distribusi II
W REpufffrulR5[*r'o -23 . IJndang-undang Nomor g Tahun l ggs tentang pefikantan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun lggs Nomor 46, T ambahanLembaran NegaraNomor S2gg); 4 . undang-undang Nomor s Tahun lggo
tentang Konservasi sumberdayaAlam .Hayati dan Ekosistemnya(I"embaranNegara RepublikIndonesiaTahun 1gg0 Nomor 4g,TambahanIntrtbaran
Negara Nomor 3419); 5 . Undang-undang Nomor ZI Tahun lggT tentang Pelayarun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgg2 Nomor 98, Tambahan Lernbaran Negara Nomor g+g S); 6 . undang-undang Nomor 24 Tahun lggz tentang penataanRuang
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun lggz Nomor 1ls" TambahanLembaranNegaraNomor 3b0 1) ; 7 . undang-undang Nomor 10 Tahun lggs tentang Kepabeanan (kmbaran NegaraRepublikIndonesiaTahun lggs Nomor 7s, TambahanLembaran NegaraNomor S6 I 2); 8 . undang-undangNomor 6 Tahun 1996 tentangperairanIndonesia (kmbaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 1996 Nomor zB, TambahanLembarunNegaraNomor S642); 9 . undang-undang Nomor zo Tahun l,ggr tentang penerimaan
NegaraBukan Pajak(Inmbamn NegaraRepublikIndonesiaTahun 1997 Nomor 41rTambahanlembaranNegaraNomor s6sz); 1 0 . undang-undang Nomor zs Tahun lggr tentang pengeroraan LingkunganHidup (LembarunNegaraRepublik IndonesiaTahun 7997 Nomor 68, T ambahanLembaran NegaraNomor s 6g9) ; 1 1 . undang-undang Nomor 22 Tahun l ggg tentang pemeantahan Daerah(I'embarunNegaraRepublikIndonesiaTahun lggg Nomor 60, TambahanLembaranNegaraNomor SS3g); 1 2 . undang-undang Nomor 25 Tahun lggg tentang perimbangan KeuanganAntaraPemerintahpusatdanDaerah(LembamnNegara RepublikIndonesiaTahun lggg Nomor T2rTambahanLembarurt NegaraNomor 3845); MEMUTUSKAN: ... Distribusi II
W
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-3-
MEMUTUSI(AN: MenetapKan : KEPUTUSAN
PRESIDEN
TENTANG
PENGENDALIAN
DAN
PENGAWASANPINGUSAHMN PASIRLAUT.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamKeputusanPresidenini yangdimaksuddengan: 1. Pasir laut adalahbahan galian pasir yang terletak pada vnlayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur minerar golongan A dan/ atau golongan B dalam jumlah yang berafii ditiryau dari segiekonomipertambangan. 2. Pengusahaanpasir laut adalah kegiatan ekonomi yang meliputi usahapertambangan,pengerukan,penganglctrtand.anekspor pasir , Iaut. 3. Kuasa Pertambangan adarah izin yang dibefikan kepada badan/perseoranganunf ukmeraksanakanusahapertambangan. 4. Eksploitasi adarah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkanbahangaliandanmemanf aatkannya 5. Perusakan laut adarah tindalran yang menimbulkan perwbahan Iangsung atau frdak langsung terhadap sifat fisik dan/ataa hayatinyayangmeLampauikriteriabahrkerusakanlaut. 6. zonasi wilayah pesisir dan laut adaraharahan pemanfaatanruang pesisirdanlaut.
Pasal2...
DistribusiII
W PRESIDIN REPUBI IK INDONIC5IA
-4-
PasaI2 Pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir Laut meliputi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan) pengerukan, pengangkutan,perdaganganekspor, pemanfaatan hasir pengusahaan pasir laut, dan pencegahan perusakan rufi yang dilakukan secaraterpadudan terkoordinasiserta dilaksanakansesuai denganketentuanperuturanperundang-undangan.
Pasal3 rJpaya pengendaliandan pengawasansebagaimana dimaksuddalam Pasar2 diraktkan di lokasi penambangandan selamapengangkutan pasir laut. BAB II KETEMBAGAAN PasaL4 (1) untuk melaksanakanpengendaLiandan pengawasanterhad,ap pengusahaanpasfu r:aut sebagaimanadimaksud dalam pasar Z dibentukTim Pengendali dan pengawaspengusahaanpasir Laut. (2) susunanTim Pengendalidan pengawaspengusahaanpasfuLaut sebagaimana dimaksuddalamayat (7) terdiri dafi: Ketua
: Menteri Kelautan danPerikanan;
Wakil Kefua
: Menteri Perindustrian dan Perdaganganl
Anggota
: 1. MentefiDalamNegeri; 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. MenteriKehutanan; 4. MenteriKeuanganl 5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri... Distribusi II
.^..//fr\',
@ie
=:$;T/lLy
PRESIDEI.J REPUBLIK INDONESIA
-c6. MentedLuarNegeri; 7. Menteri Kehal
: Pejabat Eselon I
dari
Depaftemen
Kelautandan Perikanan. (3) Tim Pengendalidan pengawaspengusahaanpasir Laut beradadi bawahdanbertangg;ung jawablangsungkepadapresiden. Pasal5 (1) Tim
Pengendali dan pengawas pengusahaai'' pasir Laut sebagaimanadimaksuddalamp asal4 ayat ( 1) mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikanperumusankebijakannasionaldi bidang pelaksanaan pengend,a\iand.an pengawasan pengusahaan pasir laut; b. mengkoordinasikandan rnerekomendas ikan penetapan zonasi wilayah pesisir dan laut unfuk kegiatan pengusahaanpasir laut; c. mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan r encana volume pasir laut y angdapat ditambangdan diekspor secara nasional setiap tahun, dengan mempertimbangl
W PRESIDEN REPUBLIK II.IDONESIA
-6d. mengkoordinasikan dan
merekomendasikan penetapan rencana pemanfaatan dan pengelolaun dana pengendalian, pengawasan,dan p eng mananpengusahaanp asir laut; mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan pedomanpemanfaatandana pemulihan lingkungan ekosistem
pesisir dan taut sertadana pemberdayaanmasyarakatpesisir, dan melakukan monitoring, evaluasi, serta pengawasan pelaksanaanpedoman; f. mengkoordinasikan dan
merekomendasikan penetapan
pedoman pelaksanaanoperasi pengawasandan pengamanan di lokasi penambangandan selamapgnganglottan; o o.
melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasanterhadap kesesuaianantara zonasi wilayah pesisir dan Iaut dengan pemberian kuasa ptertambangan dan pengerukan;
izin
pekerlaan
h. melakukan
pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaanoperasibercamapengawasand,anpengamanan;
melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasanterhadap p elaksanaanusahapertambangan; J . melakukan monitodng, evaluasi,d,an pengawasanterhad,ap
p elaksanaanp ekerjaan p engerukan; melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasanterhadap ekspordan hasil pengusahaan pasir laut; l.
melalcttkanmonitofing, evaluasi, dan pengawasanterhadap kondisi ekosistempesisir dan raut akrbat pengusahaan pasir Iaut dan pemulihankualitaslingkungan; melakukanmonitoring d,anpengawasan terhad,appelaksanaan pembefian penzinan keimigrasian terhadap orarlg asing yang terkait denganpengusahaanpasir Iutt;
n. mengevaluasi ...
Distribusi II
W REp,JLTF,'IRSX*r=,o -7n. mengevaluasiperaturan perandang-undangan dafi masingmasing sektor terkait dalam rangka optimalisasipengendarian dan pengawasanpengusahaanpasir laut; o. merekomendasikanpenyediaan anggaran dan belanja untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peigusahaan pasir laut bagi sektor terkait sesuai ketentuan perafr;;"zn p erundang-undangany angberl aku. (2) Dalam meraksanakantugas sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), Tim Pengendalidan Pengawaspengusahaanpasir Laut menyelengg ar akanfungsi : a. pembinaan dan pengarahan
terhadap
pelaksanaan
pengendalianpengusah aanp asfulaut; b. penyusunan ketentuan dan persyaratan pela?,sanaan pengendalianp engusahaanp asir laut; c. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pengusahaan pasfulaut. (3) Tim Pengendali dan Pengawaspengusahaanpasir Laut dapat menunjuk badan hukum Indonesiayang memenuhi persyaratan kualifikasi tertentu untuk membantu pelaksanaan kegiatart pengendaliandan pengawasanpengusahaanpasfulaut. PasaI6 ( 1 ) Untuk
mendukung pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut sebagaimanadimaksud dalamPasal5, KetuaTim Pengendaridanpengawaspengusahaan
PasirLautmentbenf ukKelompokKerjasesuaidengankebafi,than. (2) KelompokKerja sebagaimanadimaksud,d,aIam ayat(1) diketuai oleh PejabatEselonr dari DepartemenKelautan dan perikanart dengan anggotanyayang terdiri ataspara pejabat EseronI atatu yang setingkat dari masing-masing departemen dan instansi terkait dan pejabat y angditunj uk oleh Gubernnr, Bupati/ w alikota yang wilayahnya penghasilpasir IauL (3) Tata... DistribusiII
W REp,JLTI=lfrSH"u =,o -8(3) Tata cara penyelenggaraankegiatan Tim pengendari dan PengawasPengusahaanpasir Laut sebagaimanadimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) serta pengangh,atan dan pemberhenttan KelompokKerja sebagaimana dimaksuddaramayat(l) ditetapkan oleh KetuaTim Pengendaridanpengawaspengusahaanpasir Laut. BAB III ZONASIDAN VOLUMEPENGUSAHAAN PASIRLAUT Pasal,7 (1) zonasi wilayah pesisir dan laut ditetapkanoleh Menteri yang bertanggvng jawab di bidang Kelautan dan penkanan setelah berkonsultasidengan instansi terkait di pusat, Gubernur dan Bupati/ w alikota sesuai denganketentuan peratvran perundangundangan. (2) volume pasfurautyang dapatdiekspor ditetapkansecaranasional oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pefindustrian dan perdagangan serta pemerintah Daerah propinsi dan Kabupaten/Kota yang wirayahnya penghasil pasir laut sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan per aturan p erundang-undangan. (3) setiap KuasaPertarnbanganpasir Laut dan lzin Keqa Keruk wajib disesuaikandengan zonasiwilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan volume pasir laut sebagaimana dimaksuddalam ayat(Z). BAB IV PERDAGANGAN EKSPOR Pasal8 ( 1 ) Eksporpasir Laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata
niagaekspornya.
(2) Pastu ... Diskibusi II
W PRESIDtrI.J REPUBLIK INDONESIA
-9-
(2) Pasir laut yang ditetapkan sebagaikomoditi yang diawasi tata niaga ekspornya sebagaimanadimaksud dalam ayat (I), dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbang@t usulan dari rim pengendali dan pengawas Pengusahaan PasirLaut.
Pasal9 (1) Eksporpasir laut sebagaimana dimaksud dalampasalg ayat(r) hanya dapat dila]r;Jran oleh percrangan atau badan hukum setelah mend,apatkanpersetujuan ekspor dari Menteri yang bertanggungjawabdibidangperindustriandanperdagangan. Q) Dalamhal penerbitanpersetujuanekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dun perdaganganmenunjuk Gubernur dan/ atau Bupati/ w alikota sesuaidenganketentuan peraturan perundangundanganyangberlalcu. (3) Gubernur dan/atau Bupati/walikota wajib melaporkan p enerbitanpersetujuan ekspor kepadaMenteri y ang bertanggang jawabdibidangperindustriandanperdagangansetiapburan. (4) Peroranganatau badan hukum yang akan melaksanakanekspor sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat penetapan sebagai Eksportir pasir Laut (EpL) oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustfian dan perdagangan dengan mempertimbangkanusulan terfulis dan Gubernur dan/ atau Bupati/ w alikota y ang wilay ahnya penghasir pasir laut.
P a s a1l 0 . . .
Distribusi II
I
:
.-$,flru
(
->iY{5
REpuJLl['1ft5X*u=,o .. 10Pasal10 Penerbitan persetujuan ekspor oleh Gubernur d,an/atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing dilakukan dengan mempertimbangkan volume pasir laut yang diperbotehkanuntuk ditambangdan diekspor secara nasionalsetiap tahun sebagaimanadimaksud dalam pasar T ayat (2) serta rencana produksidan eksporperusahaan.
Pasal 11 Persetujuanekspor yang telahditerbitkantidak dapat diperdagangkan atau dipindahtangankankepadapihak lain. BAB V KEWAJIBAN DALAMPXNGUSAHAAN PASIRLAUT Pasal72 Eksportir yang telah mendapat persetujuan elspor sesuai dengan ketentuan yang berlalctr wqib menyampaikanrealisasi pelaksanaan ekspor pasir laut kepadaGubernurdan/ atauBupati/wallkota,Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dat perd,agangan serta Ketua Tim Pengendalidan pengawaspengusahaanpasfuLaut setiap3 (tiga)bulan sekali.
Pasal 13 (1) Setiap orang d"an/atau badan hukum yang melakukan usaha pengusahaan pasir raut wajib men)rusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkrrngan ekosistempesisir danlaut. (2) Besarnya biaya
pemeliharaan dan
ekosistem pasir dan
laut
pemulihan
serta tata cara
lingkungan
pemtrngutannya
ditetapkan dengan Per aturan D aerah. Pasal,74... Distribusi II
l
I
W REpuJLTF'1R55*r'o - 11 Pasal 14 setiap PemegangKuasa Pertambangan walib melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi penambangankepada Gubernur dan / atau'Bup ati/ w alikota dan / atau instansi y ang b ertanggung j awab di bidang lingkungan hidup di daerahy angbersangkutan.
Pasal15 ( 1) setiap usahapefiambangandan/ atau pengerukanpasfulaut wajib memeliharakelestananfungsi ekosistemlaut sertamencegahdan menanggulangipencemarandan perusakan ekosistemlaut yang ditimbulkannya. (2) Apabiradi dalarnwilayah dan/atau kawasanKuasapertambangan pasir laut terdapat benda berharga asal muatan kapal yang tenggelamr'maka seluruh kegiatan dalam wilayah dan/atav kawasandimanalokasi kapal tersebuttenggelamdihentikan. Pasal16 (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melalail
yang
Pasal1,7...
Distribusi II
W PRESIDEN REPUBLIK iNDONESIA
_72_ PasaI17 (1) PemegangKuasa Pertambanganwajib memasang aiat pantau produksi pada kapal yang telah didaftarkan. (2) Nakhodakapal walib mengaktifkandan memeliharaa\at pantau produksi sehagaimanadimaksuddalam ayat (r) agar berfungsi sesuaidenganperuntukannya. Pasal18 Setiap pelanggaran atas kewaliban dara"mpengusahaan pasir laut sebagaimana dimaksuddaramPasal7, PasarS, pasalg, pasa!10, pasal TTrPasall2rPasal l1rPasal'l,4rPasal lsrpasal 16 danpasal1T yang ditemukan dalam pelaks:anaanoperasi pengawasanditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perwndang-undangan yang berlaku.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal19 ( 1 ) Ketenfuan mengenai penetapan zonasi wirayah pesisir dan laut sehagaimana dimaksuddalamPasalT ayat (1) sertavolume pasir laut yang dapat dieksploitasi untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalarn Pasal7 ayat (2) ditetapkan paring lambat S ftiga) bulan sejakKeputusanPresidenini ditetapkan. (2) sebelum ada ketentuan dan/ atau petunjuk operusional tentang penetapanzonasiwilayah pesisir dan laut serta volume pasir laut yang dapat diekspor secaranasional sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), kegiatan pengusahaan pasir laut dapat dilaksanakandenganberpedomankepadaKeputusanpresidenini. (3) lzin ... DistribusiII
W PRESIDEN REPUBLIK IhIDONESIA
-73-
(3) rzin Kuasa pertambangan dan lzin Kerja Keruk yang telah dikeluarkan sebelumKeputusanpresiden ini, dinyatakan tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan ketentuan penetapan zonasivnlayahpegisirdan laut sertavolume pasir laut.
Pasal20 Dengan berlakcuny a KeputusanPresidenini, maka Instruksi presiden Nomor 2 Tahun ZOOZtentangPengendalianpenarrtbanganp asfuLaut dinyatakantidak b erlalrlu".
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal2l Pembiayaanyang diperlukan untuk pelaksanaanKeputusanpresiden ini dibebankankepada Anggaranpend.apatandan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah sesuai d,engan ketentuan per alvran p erundang- und,angany angb erlaku.
Pasal22 KeputusanPresidenini murai b errakup ad,atanggarditetapkan.
Agar...
Distribusi II
$ffi :$;;415-
PRESIDII\ REPUBLIK INDOI'lE5lA
-74-
Agar setiap orang mengetahutnya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini
dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan diJakarta padatanggal23 Mei 2OO2 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta padatanggal23 Mei 2002 SEKRETARIS NEGAM REPUBLIK INDONESIA.
ttd BAMBANGKESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN2OO2NOMOR61 denganaslinya ,-."'salinan,sesuai Depqti S.ekretaris l{abinet ,.i', qrkum,dan P erundangundangan, ,frjd^S li
j;-i ti,
''
.,.t
.
..=-'?
eec?r
d
;1a-4--
'1,,,,'" V. Nahattands -,, ,,, ,taltrbock
Distribusi Il
