Hartanti Yulia Tanudjaja's

Hartanti Yulia Tanudjaja's

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang
Read more
BAB I PENDAHULUAN I.1. Gambaran Umum

BAB I PENDAHULUAN I.1. Gambaran Umum
Read more
BUPATI BANGKA BARAT PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG

BUPATI BANGKA BARAT PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG
Read more
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA Nomor : 8 Tahun 1983 Seri C no. 5

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA Nomor : 8 Tahun 1983 Seri C no. 5
Read more
PROFIL KESEHATAN KABUPATEN BANGKA BARAT 2012

PROFIL KESEHATAN KABUPATEN BANGKA BARAT 2012
Read more
KOTA RAWAN BENCANA PROFIL PENANGGULANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT

KOTA RAWAN BENCANA PROFIL PENANGGULANGAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Read more
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
Read more
2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nom

2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nom
Read more
Rezim Neolib Bergaya Merakyat Wednesday, 26 November :40

Rezim Neolib Bergaya Merakyat Wednesday, 26 November :40
Read more
Tabel Hipo-1: Gejala dan Tanda Klinis Hipoglikemia Neurogenik (autonomik) (% kejadian) Neuroglikopenik (% kejadian)

Tabel Hipo-1: Gejala dan Tanda Klinis Hipoglikemia Neurogenik (autonomik) (% kejadian) Neuroglikopenik (% kejadian)
Read more
BAB I. secara resmi didalam instansi, lembaga, organisasi, atau merupakan. berbagai pihak tertentu saja. Surat edaran berisikan penjelasan mengenai

BAB I. secara resmi didalam instansi, lembaga, organisasi, atau merupakan. berbagai pihak tertentu saja. Surat edaran berisikan penjelasan mengenai
Read more
187 TAHUN 2009 PENETAPAN UPAH MINIMUM DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

187 TAHUN 2009 PENETAPAN UPAH MINIMUM DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010
Read more
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS. A. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Virginity Jogja

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS. A. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Virginity Jogja
Read more
Tingkat Kognisi Tentang Konsumsi Susu Pada Ibu Peternak Sapi Perah Lembang Jawa Barat

Tingkat Kognisi Tentang Konsumsi Susu Pada Ibu Peternak Sapi Perah Lembang Jawa Barat
Read more
DAMPAK SUBSIDI LANGSUNG TUNAI (SLT)- BBM PADA KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI BOGOR, JAWA BARAT

DAMPAK SUBSIDI LANGSUNG TUNAI (SLT)- BBM PADA KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI BOGOR, JAWA BARAT
Read more
GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG SIBLING RIVALRY DI LINGKUNGAN II KELURAHAN TANJUNG GUSTA MEDAN TAHUN 2013 KARYA TULIS ILMIAH

GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG SIBLING RIVALRY DI LINGKUNGAN II KELURAHAN TANJUNG GUSTA MEDAN TAHUN 2013 KARYA TULIS ILMIAH
Read more
SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (N27) Penolong Pengurus Asrama (N27) yang belum disahkan dalam perkhidmatan

SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PENOLONG PENGURUS ASRAMA (N27) Penolong Pengurus Asrama (N27) yang belum disahkan dalam perkhidmatan
Read more
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTT
Read more
Gambar 4.40 Koefisien gaya akibat arus

Gambar 4.40 Koefisien gaya akibat arus
Read more
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT KECAMATAN... DESA

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT KECAMATAN... DESA
Read more
2008 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN

2008 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP DEPARTEMEN KEHUTANAN
Read more
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Read more
Pengadaan Barang. Metode e-lelang Sederhana dengan Pascakualifikasi

Pengadaan Barang. Metode e-lelang Sederhana dengan Pascakualifikasi
Read more
WALIKOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

WALIKOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
Read more