Asistem Dpolitik Zindonesia Suprastuktur dan Infrastuktur Politik di Indonesia Setiap negara punya stuktur negara masing-masing. Stuktur adalah Jaringan hubungan sosial yang relatif stabil yang memberikan posisi dan status tertentu. Stuktur Politik adalah pelembagaan hubungan organisasi-organisasi antara komponen-komponen yang membentuk suatu sistem. Stuktur politik dibagi menjadi 2 yaitu suprastuktur politik dan infrastuktur politik.
> Suprastuktur Politik Suprastuktur Politik sering disebut sebagai bangun atas politik / mesin politik resmi, / lembaga-lembaga pembuat keputusan yang sah. Lembaga-lembaga itu mempunyai nama yang berbeda, semisal : Montesquieu menamakan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga Suprastuktur berfunsi untuk membuat peraturan, melaksanakan peraturan, dan menyelesaikan masalah yang terjadi selama peraturan dilaksanakan.
> Infrastuktur Politik Infrastuktur politik sering disebut sebagai bangun bawah politik / mesin politik informal / mesin politik masyarakat. Terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat, yang dibentuk atas dasar kesamaan sosial, ekonomi, tujuan, dan lain-lain. Contohnya antara lain : Partai Politik, media massa, kelompok tokoh masyarakat, dll. Mereka ini sangat penting dalam sistem politik, sbab secara nyata merekalah yang mengerakkan sistem politik, memberi input, memberi pendidikan politik, mengartikulasikan kepentingan politik, memberikan sosialisasi politik, melakukan seleksi kepemimpinan politik, dan menyelesaikan sengketa politik. Tabel perbedaan Suprastuktur Politik dan Infrastuktur Politik Pembeda
Suprastuktur Politik
Infrastuktur Politik
Nama lain
- Bangun atas politik
- Bangun bawah politik
- Mesin Politik Resmi
- Mesin Politik Informal
- Pembuat keputusan sah Terdiri dari
Lembaga-lembaga pemerintah
Kelompok-kelompok atas dasar kesamaan tertentu
Contoh
- Lembaga legislatif
- Partai Politik
Rangkuman BAB III
1
Fungsi
- Lembaga eksekutif
- media massa
- Lembaga Yudikatif
- Tokoh Masyarakat
- membuat peraturan
- Menggerakkan sistem politik
- melaksanakan peraturan
- memberikan input dalam proses politik
- Menyelesaikan masalah
- memberi pendidikan politik - mengartikulasikan kepentingan politik - memberikan sosialisasi politik - melakukan seleksi kepemimpinan politik - menyelesaikan sengketa politik
Macam-macam Sistem Politik Pengertian Sistem Politik Sistem Sistem berasal dari kata “Systema” (latin), atau “Systematos” (yunani), dari akar kata “Synistani” yang berarti menempatkan bersama.
Politik –
Menurut orang awam diartikan sebagai kelicikan, tipu muslihat atau hal-hal negatif yang harus dihindari.
–
Menurut Max Weber Politik adalah Iktiar untuk mendapat andil (bagian) kekuasaan / mempengaruhi kekuasaan. Bisa terjadi dalam suatu negara / kelompok masyarakat.
–
3 Dimensi : - Bentuk : Tempat / lembaga sebagai ajang melakukan apa yang disebut politik. - Isi
: Segala sesuatu yang harus diwujudkan melalui tindakan,
perbuatan / kegiatan politik. - Proses : Mekanisme / jalan yang ditempuh ketika mewujudkan. –
Batasan- batasan yg dapat membantu pemahaman sistem politik : 1. Sistem Politik adalah suatu bentuk interaksi yang mempengaruhi penggunaan kekuasaan ancaman pemaksaan yang sah. 2. Sistem Politik adalah interaksi yang menyatakan nilai-nilai secara sah kepada rakyat. 3. Sistem Politik adalah cara menetapkan nilai-nilai melalui berbagai kebijakan dan bersifat autoritatif dan mengikat seluruh rakyat.
Rangkuman BAB III
2
Visualisasi Sistem Politik Sistem Politik sulit dipahami oleh orang awam namun berdampak nyata pada kehidupan.
Elemen-elemen penting dalam sistem Politik 4 Variabel menurut Samuel H. bear 1. Budaya Politik 2. Kekuasaan 3. Kepentingan 4. Kebikjasanaan Menurut Dr. Yanuarius Koli Bau, Msi 1. Inputs 2. Authoritative Decision making aktivities / agency (Kegiatan-kegiatan /Lembaga-lembaga pembuat keputusan Politik yang sah) 3. Outputs (Keluaran) 4. Feedback (umpan Balik) 5. Environment (Lingkungan)
Macam-macam sistem politik a. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Sistem Politik –
Budaya Politik (Political Culture)
–
Stuktur Politik
–
Sosialisasi Politik
b. Pembagian Sistem Politik Sistem Politik Otoriter
–
Sistem Politik Otoriter adalah sistem politik yang ditaktor dipimpin dan diputuskan oleh satu orang. Sistem Politik otoriter melahirkan paham komunisme. Nilai-nilai yang terkandung dalam komunis :
–
–
Monisme (menolak adanya golongan / keaneragaman masyarakat)
–
Kekerasan merupakan alat yang sah.
–
Negara merupakan alat tercapainya lomunisme. Sistem Politik Liberal
Liberialisme adalah sesuatu yang total dalam masyarakat, bukan siapa kuat yang menang. Nilai-nilai yang melandasi Liberialisme (menurut Henry B Mayo) : Rangkuman BAB III
3
–
Menyelesaikan masalah secara damai dan melembaga
–
Menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai
–
Menyelenggarakan pimpinan secara teratur
–
Membatasi penggunaan kekerasan seminimal mungkin
–
Mengakui dan menganggap wajar adanya keaneragaman
–
Menjamin tetap tegaknya keadilan
Sistem Politik Demokrasi Pancasila Prinsip-prinsip Sistem Politik Demokrasi Pancasila : –
Bukan diambil dari bangsa lain, karena dari bangsa lain tidak cocok.
–
Tidak ada mayoritas dan minoritas.
–
Didasarkan pada sila ke-4
–
Keputusan diambil dngan asas musyawarah.
–
Mengharagai pendapat orang lain.
–
Menghormati perbedaan pendapat.
Asas-asas Sistem Politik Demokrasi Pancasila : –
Persamaan
–
Keseimbangan hak dan kewajiban
–
Kebebasan yang bertanggung jawab
–
Musyawarah mufakat
–
Keadilan sosial
–
Persatuan nasional
–
Kekeluargaan
–
Cita-cita Nasional
Perbedaan Sistem Politik Sistem politik otoriter dan liberal dan sistem politik demokrasi pancasila Sistem Politik Otoriter
Ssistem Politik Liberal
Sistem Politik Demokrasi Pancasila
Sistem Satu Partai (Komunis)
Sistem Dwi Partai (yang menang dan kalah)
Multi Partai
Rangkuman BAB III
4
Kebebasan Dibatasi
Kebebasan Tidak dibatasi
Kebebasan bertanggung jawab
Muncul kesewenangwenangan
Keadilan Ditegakkan
Musyawarah
Muncul Kekerasan
Kekerasan dibatasi seminimal mungkin
Kekeluargaan
Muncul Kediktatoran
Perbedaan dianggap wajar
Menghormati Perbedaan
Sikap Positif terhadap pengembangan Demokrasi di Indonesia Sikap Positif : Mengembangkan dan melestarikan demokrasi di Indonesia. Contoh : –
Sumpah Pemuda
–
Budi Utomo
–
Pembahasan konsep dasar Pancasila
–
Amandemen UUD 1945
Apresiasi Sistem Politik Demokrasi Pancasila Aspek yang melandasi dalam pelaksanaan 1. Dasar Negara, yaitu UUD 1945 2. Peraturan Perundang-undangan RI (menurut Tap MPR no. III/MPR/2000) : a) UUD 1945 b) Ketetapan MPR c) Undang-undang d) Perpu (Peraturan Pemerintah) pengganti UU e) Peraturan Pemerintah f) Keputusan Pemerintah g) Peraturan Daerah
Peran Serta dalam sistem Politik indonesia Setiap orang memiliki hak politik yang sama (dijamin oleh UUD 1945 pasal 28). Partisipasi peran serta warga negara dibagi menjadi 2 : –
Sebagai suatu subjek (yang melakukan kegiatan-kegiatan politik)
–
Sebagai suatu obyek (Yang diperlakukan / dikenai oleh kegiatan-kegiatan politik)
Rangkuman BAB III
5
Contoh : –
Protes mahalnya biaya pendidikan
–
Mahasiswa Undip berjemur diatas Kampus (Sumber : Solo Pos 23 Oktober 2004)
Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pengambilan Keputusan Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pengambilan Keputusan dibagi dalam 2 cara : –
Musyawarah Mufakat : Ciri khas Demokrasi Pancasila
–
Voting / suara terbanyak Diambil Jika : –
Musyawarah mengalami jalan buntu
–
ada dua pendapat atau lebih yang tidak dapat dipersatukan
–
Faktor waktu yang mendesak
Dalam demokrasi pancasila putusan yang diambil harus dengan itikad yang baik, dilaksanakan oleh semua pihak, dengan penuh tanggung jawab.
Rangkuman BAB III
6
