IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT 4 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi Terhadap Pekerja Anak Pada Sektor Informal Di Dinas Sosial Kota Surabaya)
ARTIKEL ILMIAH Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum
OLEH : ZAHROTUL MAULIDAH 0910110090
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2013
LEMBAR PERSETUJUAN
Judul Artikel Ilmiah
: IMPLEMENTASI
PASAL
18
AYAT
4
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO.
6
TAHUN
PENYELENGGARAAN
2011
TENTANG
PERLINDUNGAN
ANAK (Studi Terhadap Pekerja Anak Pada Sektor
Informal
Di
Dinas
Sosial
Kota
Surabaya) Identitas Penulis
:
a. Nama
: Zahrotul Maulidah
b. NIM
: 0910110090
Konsentrasi
: Hukum Administrasi Negara
Jangka Waktu Penelitian
: 6 bulan
Disetujui pada tanggal : 20 Februari 2013 Pembimbing Utama
Pembimbing Pendamping
Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H
NIP. 19600810 198601 1 002
NIP. 197703052 00912 2 001
Mengetahui, Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
Lutfi Effendi, S.H., M.Hum NIP. 19600810 198601 1 002
i
IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT 4 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi Terhadap Pekerja Anak Pada Sektor Informal Di Dinas Sosial Kota Surabaya)
Zahrotul Maulidah Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email :
[email protected] ABSTRAK Salah satu permasalah hukum yang ada di kota Surabaya yaitu pekerja anak, pekerja anak sendiri di bagi menjadi dua yaitu pekerja anak di sektor formal maupun di sektor informal. Pemerintah kota Surabaya mempunyai peraturan mengenai upaya perlindungan terhadap pekerja anak di sektor informal yaitu Pasal 18 Ayat 4 Peraturan Daerah kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak di sektor informal pemerintah kota Surabaya di bantu oleh instansi-instansi yang terkait salah satunya yaitu Dinas Sosial kota Surabaya. Dinas Sosial kota Surabaya ini merupakan lembaga yang berperan dalam melaksanakan Pasal 18 Ayat 4 Peraturan Daerah kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu memberikan upaya perlindungan terhadap pekerja anak di sektror informal. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Adapun hasil penelitian di lapangan, bahwa Dinas Sosial kota Surabaya telah melaksanakan Pasal 18 Ayat 4 Peraturan Daerah kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan baik dan efektif mulai dari penjangkauan, melakukan tindakan preventif dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat kota Surabaya, tindakan represif dengan melakukan razia atau operasi rutin di tempat-tempat pekerja anak biasa mangkal serta melakukan tindakan pemberdayaan baik kepada orang tua pekerja anak maupun pekerja anak sendiri. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial kota Surabaya ada dua yaitu Orang tua pekerja anak dan Pemerintah berbeda komitmen dan Tenaga/SDM (Sumber Daya Manusia)nya kurang. Saran yang diberikan penulis yaitu pemerintah kota Surabaya melalui instansi-instansi terkaitnya harus membuat program-program yang benar-benar dikhususkan untuk penanganan/perlindungan terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal, di dukung dengan pangalokasian sumber daya baik SDM, dana dan fasilitas-fasilitas yang memadai, Pemerintah kota Surabaya secara terus menerus memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan secara rutin terhadap anak-anak yang tetap ingin bekerja dan kepada para orang tua yang telah mengizinkan anak-anak mereka untuk bekerja agar para orang tua dan pemerintah kota Surabaya mempunyai komitmen yang sama. Kata Kunci : Implementasi, Perlindungan Anak, Pekerja Anak Pada Sektor Informal
1
ABSTRACT One of the legal problems that exist in the city of Surabaya is child labor, child labor itself is divided into two: child labor in the formal and informal sector. Surabaya city government has a regulation on the protection of child labor in the informal sector, namely Article 18 Paragraph 4 of Regulation No. Regional Surabaya. 6 Year 2011 concerning the Protection of Children. In providing protection against child labor in the informal sector in Surabaya city government aid by the relevant agencies one of which is the Department of Social Surabaya. Surabaya city's Social Services is the agency that plays a role in implementing Article 18 Paragraph 4 of Regulation No. Regional Surabaya. 6 Year 2011 concerning the Protection of Children which provide safeguards against child labor in the informal sektror. This research is an empirical study using juridical sociological research methods. The results of research in the field, that the city of Surabaya Social Services has implemented Article 18 Paragraph 4 of Regulation No. Regional Surabaya. 6 Year 2011 concerning the Protection of Children and effective start of outreach, preventive action to disseminate to the public by the city of Surabaya, repressive measures by conducting raids or routine operations in places where child labor is usually hung and perform better empowerment to parents child labor and child labor itself. Constraints faced by the Department of Social Welfare Surabaya there are two working parents of children and different government commitment and Power / HR (Human Resources) is less. Advice given the author Surabaya city government through its affiliated agencies must create programs that is completely devoted to handling / protection against child labor in informal sector employment, supported by good resources pangalokasian HR, funding and facilities adequate, Surabaya city government continued to provide an understanding of socialization, regular counseling to children who still want to work and to the parents for allowing their children to work to their parents and the Surabaya city government has committed same.
Keywords: Implementation, Child Protection, Child Labor In The Informal Sector
PENDAHULUAN Anak sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang, anak juga sebagai makhluk Tuhan YME yang memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya dan hak-hak anak tersebut harus dilindungi oleh Negara.1
1
Muhtaj, Majda, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 225.
2
Di dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan dalam Undang-Undang di atas menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18 tahun. Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan pada pasal 1 ayat 26 anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berbagai masalah anak banyak terjadi di negara kita tercinta ini antara lain pelecehan sexsual, penjualan anak, penculikan anak, anak jalanan, pekerja anak, dan masih banyak masalah mengenai anak. Di Indonesia, perhatian pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga lainnya terhadap anak semakin meningkat. Permasalahan anak yang paling mendasar dan banyak disoroti oleh banyak pihak yaitu masalah pekerja anak baik dari sektor formal maupun informal sehingga tidak adanya hubungan kerja yang jelas, bahkan jumlah pekerja anak saat ini semakin bertambah. Masalah tentang pekerja anak saat ini masih menjadi polemik yang berkepanjangan. Pelanggaran hak-hak anak yang diberikan di media masa, seperti mempekerjakan anak baik di sektor formal maupun informal, eksploitasi hak-hak anak juga berlangsung di Indonesia. Yang sering mengeksploitasi hak-hak anak itu sendiri adalah orang tua anak itu sendiri, salah satunya mempekerjakan anaknya di bawah umur. Memperkerjakan anak di bawah umur adalah kasus eksploitasi yang paling sering terjadi. Pekerja anak terdapat di banyak Negara salah satunya Negara Indonesia yg di dalamnya terdapat kota Surabaya. Kota surabaya merupakan kota metropolitan ke 2 setelah kota Jakarta. Padatnya penduduk dan banyaknya pendatang yg mengais rezeki di kota ini untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik menyebabkan masyarakatnya dituntut untuk bersaing dan bertahan hidup dengan kebutuhan yang semakin tinggi dan meningkat. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat inilah manusia di tuntut untuk bekerja, karena dengan bekerja dapat diperoleh penghasilan. Karena kota Surabaya merupakan kota besar dan padat penduduk ke 2 setelah kota Jakarta, kesenjangan ataupun permasalahan sosial banyak terjadi di kota ini,
3
tidak semua masyarakat kota Surabaya mendapatkan pekerjaan yg layak, banyak juga masyarakat miskin yang tidak memperoleh pekerjaan tetap atau layak bahkan gaji yang diperoleh sangat minim sekali. Tingkat kemiskinan yang parah inilah yang kemudian memicu setiap orang tua untuk melakukan segala cara agar tetap hidup salah satunya memperkerjakan anak-anak mereka. Kondisi yg seperti ini kemudian “memaksa” anak untuk terlibat dan ikut serta berusaha keluar dari tingkat kesulitan hidup. Kemiskinan merupakan salah satu faktor munculnya pekerja anak dan merupakan alasan anak bekerja untuk membantu orang tua. Menurut data yang penulis peroleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur pekerja anak yang berusia 15-19 tahun pada tahun 2011 di Provinsi Jawa Timur terhitung masih banyak yaitu berjumlah 763.938, sedangkan di kota Surabaya ini tercatat adanya pekerja anak yang berusia 15-19 tahun berjumlah 38.308. Kota Surabaya ini kota terbanyak ke 2 setelah kabupaten Jember yaitu berjumlah 64.733 yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Di kota Surabaya, kebijakan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak telah di mulai sejak akhir tahun 2011 dengan dibuatkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, karena pemerintah kota Surabaya masih melihat banyak pekerja anak sektor informal di kota Surabaya yang mengalami eksploitasi dan membutuhkan perlindungan hukum dari Pemerintah. Aturan mengenai penyelenggaraan perlindungan pekerja anak pada pekerjaan sektor informal telah disebutkan pada BAB V (pasal 18 ayat 1-ayat 5) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Upaya perlindungan pekerja anak pada pekerjaan sektor informal telah dijelaskan pada pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Di kota Surabaya telah mempunyai Lembaga atau Dinas yang khusus menangani permasalahan tentang pekerja anak di sektor informal yaitu Dinas Sosial. Dinas Sosial ini mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perlindungan sosial maupun perlindungan hukum terhadap anak, yang di bantu dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang lainnya. Memberikan perlindungan baik
4
secara sosial maupun secara hukum bagi pekerja anak di sektor informal merupakan tugas Dinas Sosial kota Surabaya, karena hak-hak pekerja anak sendiri harus dilindungi agar tidak mengalami diskriminasi, eksploitasi, kekerasan maupun pelecehan. Masalah perlindungan terhadap pekerja anak adalah suatu masalah yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan yang lebih lanjut tidak
mungkin
dapat
diatasi
secara
cepat
namun
diperlukan
adanya
kesinambungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah khususnya tentang perlindungan terhadap pekerja anak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama khusunya terhadap anak yang bekerja itu sendiri. Berbagai masalah yang dihadapi oleh pekerja anak salah satunya mendapat eksploitasi ekonomi dari orang tuanya sendiri karena orang tua mereka tidak sanggup membiayai sekolah mereka atau ekonomi mereka yang tidak mencukupi, mendapat diskriminasi dari masyarakat sekitar di saat mereka lagi bekerja. Hal ini tidak dapat dipandang dari satu sisi kacamata saja karena hal tersebut memang merupakan permasalahan yang komplek yang menyangkut berbagai segi antara lain hukum, agama, sosial dan budaya. Sehubungan dengan masih banyaknya permasalahan atau kasus pekerja anak pada pekerjaan sektor Informal di Surabaya, maka penulis perlu mengangkat kasus tersebut untuk diteliti, karena anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan suatu bentuk pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT 4 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Terhadap Pekerja Anak Pada Sektor
Informal Di Dinas Sosial Kota Surabaya)”.
5
MASALAH 1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 18 Ayat 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (studi terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal di Dinas Sosial Kota Surabaya) ? 2. Apa kendala yang di hadapi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dalam mengimplementasikan Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (studi terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal) dan bagaimana dengan solusinya?
METODE Dalam mengetahui permasalahan yang di hadapi, maka metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan mengkaji2 Pasal 18 Ayat 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (studi terhadap Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal) oleh Dinas Sosial kota Surabaya. Aspek sosiologis berorientasi pada studi lapang secara kualitatif yang dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan yang tidak mungkin diuji dengan metode data statistik3. Jenis dan Sumber Data yang penulis pakai yaitu Data Primer merupakan data utama yang dianalisa untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan di dalam penelitian4. Data primer ini diperoleh dari sumber asli dan langsung dari para responden yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Data Primer ini dilakukan dengan wawancara yang bebas terpimpin. Selain data primer, penulis juga menggunakan Data Sekunder, data sekunder yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah data penunjang atau data pendukung data utama (data primer). Data sekunder ini dilakukan dengan dilakukan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian, didapat dari perpustakaan serta dokumen ataupun artikel melalui penelusuran internet. Teknik analisis data yang digunakan 2
Amirudin, dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 135. 3 Ibid, hal 168. 4 Ronny Hanitojo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal.35.
6
di dalam penelitian ini adalah teknik Deskriptif Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan informasi yang diperoleh untuk kemudian informasi tersebut dipelajari dan dianalisa guna mendapatkan suatu pembelajaran yang komprehensif dan menyeluruh tentang pelaksanaan Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal (Studi di Dinas Sosial kota Surabaya).
PEMBAHASAN Dalam pembahasan penulis menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu kota Surabaya yang terdiri dari visi misi kota Surabaya tahun 2011-2015, kondisi geografis kota Surabaya serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya kota Surabaya. Surabaya adalah ibu kota Propinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Pahlawan. Dalam struktur perwilayahan Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya ditetapkan sebagai pusat utama Jawa Timur, merupakan kota orde I. Kecenderungan yang terjadi adalah perkembangan Surabaya sebagai kota utama jauh melebihi kota-kota lain yang berada dalam sub ordinasinya. Hal ini merupakan salah satu indikator tingkat primasi Kota Surabaya terhadap kota-kota lain di Jawa Timur.5 Selain menjelaskan mengenai gambaran umum kota Surabaya, penulis juga menjelaskan mengenai gambaran umum dinas sosial kota Surabaya yang menjadi objek penelitian ini. Dinas Sosial kota Surabaya ini merupakan lembaga sosial yang menangani warga masyarakat kota Surabaya yang mengalami masalah sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau yang disingkat PMKS dan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan program, penyuluhan, rehabilitasi sosial, penyelenggaraan bantuan sosial dan pemberdayaan anak dan perempuan. Dinas Sosial kota Surabaya ini juga memiliki beberapa UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) atau panti-panti sosial yang memberikan pelayanan langsung
5
http://lh.surabaya.go.id/profile%20kehati/2011/3.%20BAB%20II%20Keadaan%20Umum.pdf, di akses pada tanggal 27 Januari 2013.
7
kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah terseleksi. Pekerja anak di kota Surabaya merupakan salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial di kota Surabaya. Oleh karena itu, permasalahan pekerja anak di kota Surabaya ini ditangani oleh Dinas Sosial kota Surabaya. Permasalahan hukum yang penulis angkat dalam penelitian ini mengenai Pekerja Anak pada pekerjaan sektor informal, dinas sosial ini mempunyai kewenangan untuk memberikan perlindungan sosial maupun perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang mengalami
eksploitasi, diskriminasi, kekerasan,
kejahatan maupun pelecehan dan anak yang dipaksa atau dipekerjakan di bawah umur. Implementasi Pasal 18 Ayat 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Terhadap Pekerja Anak Pada Pekerjaan Sektor Informal di Dinas Sosial Kota Surabaya) Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Sosial kota Surabaya ini menunjukkan bahwa dari tahun 2008-2012 jumlah pekerja anak pada pekerjaan sektor informal di jalanan kota Surabaya ini naik turun. Hal ini terlihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4.4 Jumlah Pekerja Anak di Jalanan Kota Surabaya Tahun 2008 s/d 2012 Tahun Jumlah Pekerja Anak di Jalanan 2008 1.276 2009 285 2010 80 2011 45 2012 286 Sumber: Data Primer, diolah, 2012 Dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa jumlah pekerja anak di jalanan kota Surabaya 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2008-2012 ini mengalami naik turun jumlahnya, dari tahun 2008-2011 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2012 jumlah pekerja anak di jalanan kota Surabaya mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2011 yang berjumlah 45, tahun 2012 menjadi 286 pekerja anak di jalanan. Kenaikan pekerja anak di kota Surabaya pada tahun 2012 ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah
8
yang di buat oleh Pemerintah Kota Surabaya tentang penyelenggaraan perlindungan anak yaitu Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 yang didalamnya telah mengatur mengenai upaya perlindungan yang diberikan kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang tercantum pada pasal 18 ayat (4).
Tabel 4.6 Data Pekerja Anak di Jalanan Berdasarkan Umur Umur Jumlah 0-5 0 6-9 4 10-14 32 15-19 56 Sumber : Data Primer, di olah, 2012
Presentase 0% 4,3 % 34,8 % 60,8 %
Dari data primer yang sudah di olah di atas yang penulis peroleh dari Dinas Sosial kota Surabaya menunjukkan bahwa di tahun 2012 Dinas Sosial menemukan penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu pekerja anak di jalanan terdapat di 15 kecamatan yang totalnya 114. Dari data per kecamatan itu diperoleh data pekerja anak berdasarkan umur, anak yang berusia 6th-9th berjumlah 4 dari 15 kecamatan 4,3 %, yang berusia 10th-14th berjumlah 32 atau 34,8 % dan yang berusia 15-19 berjumlah 56 atau 60,8 %. Selain data primer yang diperoleh penulis dari Dinas Sosial kota Surabaya, penulis juga mempunyai data sekunder yang didapat dari hasil wawancara dengan pekerja anak pada pekerjaan sektor informal, penulis mengambil sample pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yaitu berjumlah 25 responden atau 25 pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang tersebar di kota Surabaya. Merujuk pada sample penelitian, sebagian besar atau 56 % usia pekerja anak antara 15th-19th, usia pekerja anak berusia 10th-14th sebesar 36 % dan pekerja anak antara usia 6th-9th ada 2 pekerja anak atau sebesar 8 %. Data tersebut apabila ditabulasikan dapat diperoleh gambaran sebagai berikut.
9
Tabel 4.7 Data Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal Berdasarkan Umur No. Umur 1. 0-5 2. 6-9 3. 10-14 4. 15-19 N Sumber : Data Sekunder, di olah, 2013
Jumlah 0 2 9 14 25
Presentase 0% 8% 36 % 56 % 100 %
Tabel 4.8 Jenis Pekerjaan Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal No. 1. 2. 3. 4. 5.
Jenis Pekerjaan Pengamen Anak Loper Koran Tukang Parkir Anak Perdagangan Jasa Lainnya
Jumlah 8 6 1 6 4
Presentase 32 % 24 % 4% 24 % 16 % 100 %
Sumber : Data Sekunder, di olah, 2013 Berdasarkan hasil wawancara kepada 25 responden atau 25 pekerja anak pada pekerjaan sektor informal di kota Surabaya dapat di ketahui bahwa jumlah pekerja anak yang di data oleh Dinas Sosial dan data yang penulis peroleh dengan wawancara langsung kepada responden maka didaptkan hasil yang sama yaitu jumlah pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang berusia 15 tahun ke atas lebih banyak daripada pekerja anak yang berusia di bawah 15 tahun. Jumlah pekerja anak pada pekerjaan sektor informal di atas 15 tahun sebesar 56 % atau 14 anak dari 25 responden dan yang berusia di bawah 15 tahun sebesar 44 % atau 11 anak dari 25 responden atau 25 pekerja anak pada pekerjaan informal yang berhasil di wawancarai oleh penulis. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal telah berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Surabaya memberikan upaya perlindungan kepada pekerja anak pada pekerjaan sektor informal antara lain berupa: a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak;
10
b. Memberikan bantuan berupa layanan psikologi, medis dan hukum terhadap Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang mengalami eksploitasi, diskriminasi, pelecehan dan kekerasan; c. Memberdayakan keluarga melalui pemberian pelatihan ketrampilan dan pengurangan pengeluaran; d. Memberikan beasiswa kepada Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi; e. Memberikan pendidikan non formal dan pelatihan keterampilan bagi Pekerja Anak pada Pekerjaan Sektor Informal yang tidak menempuh pendidikan formal. Selain Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang telah dimiliki oleh Pemerintah kota Surabaya untuk melindungi pekerja anak pada pekerjaan sektor informal serta mengurangi pekerja anak di kota Surabaya, Dinas Sosial kota Surabaya juga memiliki kebijakan penanganan yang di tujukan kepada pekerja anak yang ada di jalanan kota Surabaya yaitu: 1. Tindakan Preventif 2. Tindakan Represif 3. Tindakan Pemberdayaan Selain kebijakan penanganan yang ditujukan oleh anak, Dinas Sosial juga memiliki kebijakan penanganan anak jalanan yang ditujukan kepada orang tua. Pekerja anak pada pekerjaan sektor informal yang menjadi fokus penelitian ini, kebanyakan masih mempunyai kontak dengan orang tua mereka. Karena anakanak ini lebih beresiko untuk dieksploitasi secara ekonomi oleh orang tua maupun oleh pihak lain. Salah satunya upaya yang diberikan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah pemberian bantuan modal usaha bagi orang tua anak jalanan. Menurut pendapat Bapak Drs. Supomo, MM. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, implementasi pasal 18 ayat (4) Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal sudah dilaksanakan dengan baik mulai dari penjangkauan, dari
11
hasil jangkauan itu di selesaikan permasalahannya, yang mau sekolah di sekolahkan, yang mau bekerja di kasih pelatihan oleh Dinas Sosial, ada kegiatan perubahan perilaku juga, tahun 2012 ada 165 anak, yang tahun 2011 ada 150 anak yang di latih untuk bekerja. Ada program magang untuk bekerja juga, ada di perusahaan formal ada juga di informal seperti di bengkel (service motor), di salon, buat mie, membuat handycraft, membuat krupuk, dll. Pemberian sarana juga di berikan oleh Dinas Sosial kota Surabaya yang berbasis panti agar tidak ada anak-anak yang bekerja pada pekerjaan sektor informal lagi, sehingga mereka besok ke depannya mempunyai skill dan bekerja yang lebih layak. Dinas Sosial juga akan memanggil orang tua apabila pihak Dinas Sosial yang mengetahui orang tua anak memaksa anaknya untuk bekerja serta mengenakan sanksi administratif apabila jika ada orang tua yang memaksa anaknya bekerja di bawah umur ataupun pihak yang lain yang memaksa anak-anak bekerja di luar syaratsyarat yang telah di tentukan dalam Perda kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini, karena sanksi administratif tersebut telah dituangkan dalam Perwali No. 41 Tahun 2012. Kendala Dinas Sosial Kota Surabaya Dalam Mengimplementasikan Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Terhadap Pekerja Anak Pada Pekerjaan Sektor Informal) Dan Solusinya Menurut Bapak Drs. Supomo, MM. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, meskipun Dinas Sosial telah mengimplementasikan pasal 18 ayat (4) Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak (studi terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal) ini dengan baik tetapi Dinas sosial memiliki sedikit kendala dalam melaksanakan pasal 18 ayat (4) Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak (studi terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal) ini yaitu : a. Orang tua pekerja anak dan Pemerintah berbeda komitmen b. Tenaga/SDM (Sumber Daya Manusia)nya kurang Adapun solusi yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk dua kendala tersebut agar pelaksanaan pasal 18 ayat (4) Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak (studi terhadap pekerja anak pada
12
pekerjaan sektor informal) ini berjalan efektif dan berjalan dengan baik serta optimal maka dengan cara: 1. Memberikan pemahaman secara terus menerus dan secara rutin untuk anakanak yang tetap ingin bekerja dan orang tua yang mengizinkan anak-anak mereka untuk bekerja bahwa sekolah itu lebih penting daripada bekerja, dengan mereka bekerja waktu anak-anak untuk belajar dan bermain akan terbuang. Oleh karena itu, apabila mereka ingin bekerja supaya di atur karena pemerintah juga ketika dihadapkan kepada suatu keluarga yang kebutuhannya tidak tercukupi, pemerintah juga tidak bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga tersebut, maka dari itu di ambil jalan tengahnya yaitu apabila anakanak bekerja mereka harus tetap mengutamakan sekolahnya kemudian memperbolehkan anak-anak bekerja selama 3 (tiga) jam dalam sehari seperti yang telah ditentukan atau dicantumkan dalam pasal 18 ayat (5) Perda Kota Surabaya No. 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan sisanya untuk bermain dengan catatan tidak mengeksploitasi anak-anak tersebut. 2. Harus bisa mengoptimalkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada saat ini tidak boleh mengeluh terus dan bilang kurang terus, meskipun SDM (sumber daya manusia)nya kurang tetap harus dioptimalkan dengan jumlah SDM (sumber daya manusia) yang ada saat ini, bisa dilakukan dengan melaksanakan kegiatan lapangan di luar jam kerja agar tidak mengganggu pekerjaan yang lain Selain dua kendala di atas Dinas Sosial tidak mempunyai kendala lain dalam melaksanakan pasal 18 ayat (4) Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak (studi terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal) ini karena banyak instansi yang terkait dan ikut membantu dalam mengimplementasikan pasal 18 ayat (4) Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak (studi terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal) ini tersebut sehingga beban Dinas Sosial tidak terlalu banyak maupun menemui kendala ataupun kesulitan dalam melaksanakan aturan tersebut dan apabila ada kendala lain, kendala tersebut mungkin tidak terjadi di
13
Dinas Sosial tetapi terjadi di Dinas-dinas yang lain yang ada di kota Surabaya yang terkait. Menurut Bapak Drs. Supomo, MM. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya selain mempunyai target pekerja anak pada pekerjaan sektor informal tahun ke tahun berkurang dan kalau bisa tidak ada lagi anak yang bekerja pada pekerjaan sektor informal yang di bawah umur 15th maupun di atas 15th, kota Surabaya ini telah mendapat penghargaan “Kota Layak Anak” tingkat Madya tahun 2011 dan di tingkat Nindya telah diperoleh pada tahun 2012. Penghargaan “Kota Layak Anak” pada tingkat Nindya pada tahun 2012 ini merupakan tingkat tertinggi seIndonesia. Dengan penghargaan inilah membuktikan bahwa kota Surabaya telah menjalankan peraturan-peraturan yang ada, peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Surabaya mengenai perlindungan anak dengan baik, efektif dan secara optimal.
PENUTUP Kesimpulan Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu : 1. Bahwa Dinas Sosial merupakan lembaga sosial yang berhak memberikan perlindungan hukum dan perlindungan sosial terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal telah melaksanakan dengan baik, efektif dan secara optimal pasal 18 ayat (4) Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak (studi terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal). Karena terbukti bahwa di kota Surabaya telah sedikit atau jarang ditemui lagi pekerja anak pada pekerjaan sektor informal di Jalanan, mall, pasar, taman hiburan, dll. Tempat-tempat yang biasa ditemui terdapat pekerja anaknya, sekarang sudah tidak dapat ditemui lagi atau sulit menemui pekerja anak tersebut karena Dinas Sosial kota Surabaya telah bekerja sama dengan Dispol PP untuk menjaga tempat-tempat pekerja anak tersebut mangkal dan apabila para instansti yang terkait melihat ada pekerja anak yang tetap mangkal dan berkeliaran maka Dispol PP akan merazia mereka dan akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diberi perlindungan seperti melakukan penyuluhan hukum, memberikan pelatihan keterampilan,
14
memberikan beasiswa dan memanggil orang tua anak untuk di beri pemahaman agar anak tidak diperbolehkan bekerja terlebih dahulu sebelum anak itu menyelesaikan pendidikannya serta memberikan sedikit modal untuk orang tua agar bisa membuka usaha sendiri tanpa harus memperlibatkan anakanak mereka untuk bekerja lagi. Selain pekerja anak di kota Surabaya ini telah berkurang atau jarang ditemui lagi, menurut Bapak Drs. Supomo, MM. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya bahwa kota Surabaya ini telah mendapat penghargaan “Kota Layak Anak” tingkat Madya tahun 2011 dan di tingkat Nindya telah diperoleh pada tahun 2012. Penghargaan “Kota Layak Anak” pada tingkat Nindya pada tahun 2012 ini merupakan tingkat tertinggi seIndonesia. 2. Kendala yang di hadapi Dinas Sosial kota Surabaya dalam melaksanakan pasal 18 ayat (4) Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak (studi terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal) tersebut yaitu Orang tua pekerja anak dan Pemerintah berbeda komitmen, Tenaga/SDM (Sumber Daya Manusia)nya kurang. 3. Solusi yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk dua kendala tersebut agar pelaksanaan pasal 18 ayat (4) Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak (studi terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal) ini berjalan efektif dan berjalan dengan baik serta optimal maka dengan cara Memberikan pemahaman untuk anak-anak yang tetap ingin bekerja dan orang tua yang mengizinkan anak-anak mereka untuk bekerja bahwa sekolah itu lebih penting daripada bekerja, dengan mereka bekerja waktu anak-anak untuk belajar dan bermain akan terbuang dan Harus bisa mengoptimalkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada saat ini tidak boleh mengeluh terus dan bilang kurang terus, meskipun SDM (sumber daya manusia)nya kurang tetap harus dioptimalkan dengan jumlah SDM (sumber daya manusia) yang ada saat ini, bisa dilakukan dengan melaksanakan kegiatan lapangan di luar jam kerja agar tidak mengganggu pekerjaan yang lain.
15
Saran Dari pembahasan dan berbagai uraian serta permasalahan, ada beberapa saran yang dikemukakan dari penulis yaitu: 1. Pemerintah kota Surabaya melalui instansi-instansi terkaitnya harus membuat program-program
yang
benar-benar
dikhususkan
untuk
penanganan/perlindungan terhadap pekerja anak pada pekerjaan sektor informal, di dukung dengan pangalokasian sumber daya baik SDM, dana dan fasilitas-fasilitas yang memadai. 2. Pemerintah kota Surabaya secara terus menerus memberikan pemahaman dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan secara rutin terhadap anak-anak yang tetap ingin bekerja dan kepada para orang tua yang telah mengizinkan anak-anak mereka untuk bekerja agar para orang tua dan pemerintah kota Surabaya mempunyai komitmen yang sama. 3. Dalam tindakan pemberdayaan Dinas Sosial kota Surabaya harus menekankan bahwa pemberdayaan pekerja anak pada pekerjaan sektor informal harus dilakukan bersamaan dengan pemberdayaan keluarga mereka. Karena keluarga adalah penanggung jawab pertama dan utama masa depan anak-anak, pekerja anak pada pekerjaan sektor informal tetap di bawah kendali orang tua mereka dan tanggung jawab orang tua mereka. Dengan demikian, orang tua sangat berpengaruh penting dalam memberikan penanganan dan pengawasan terhadap anak-anaknya. 4. Pemerintah kota Surabaya harus memberi sanksi yang tegas kepada orang tua atau pihak lain yang sengaja atau memaksa anak-anak untuk bekerja, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana agar memberikan efek jera kepada orang tua anak tersebut dan pekerja anak di kota Surabaya semakin berkurang dan dihapuskan.
DAFTAR PUSTAKA Literatur : Abdul Wahab, Solichin, Dalam Kamus Besar Webster, 2004. Amirudin, dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
16
Muhtaj, Majda, Dimensi-dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. Nachrowi Djalal Nachrowi dan Hardius Usman, Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi . Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif), PT Grasindo, Jakarta, 2005. Rony Hanitojo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Rusli, Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
Undang-Undang: Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang
Republik
Indonesia
No.
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Internet: http://lh.surabaya.go.id/profile%20kehati/2011/3.%20BAB%20II%20Keadaan%2 0Umum.pdf, di akses pada tanggal 27 Januari 2013.
17
