ANALISIS RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK Oleh : Ratu Dwi Wulan Ariani 22209459 Jurusan Akuntansi
Pembimbing : Dr. Syntha Noviyana
LATAR BELAKANG • Diberlakukannya Otonomi Daerah • Laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja • Audit BPK terhadap laporan keuangan tahun 2010 pada Kota Depok adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) • Untuk audit BPK tahun 2011 dan 2012 laporan keuangan pemerintah daerah kota Depok memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH •
•
•
•
Rumusan Masalah Bagaimana kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Depok tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012 diukur dari rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan ? Bagaimana tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Depok dalam mendukung otonomi daerahnya ? Batasan Masalah Penulis membatasi kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Depok yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Penulis membatasi laporan keuangan yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, dan yang akan diteliti dibatasi lingkungan yang terbatas yaitu Pemerintah Daerah Kota Depok.
TUJUAN PENELITIAN • Untuk menganalisis laporan keuangan Pemerintah Kota Depok dan mengetahui kinerja dalam mengelola keuangan daerahnya yang dinilai dengan menggunakan rasio keuangan terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2012. • Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah
METODE PENELITIAN • Data dan Variabel yang digunakan – Sumber data : data kualitatif dan data kuantitatif – Jenis data : data primer dan data sekunder • Variabel yang digunakan – Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Variabel kinerja keuangan akan dianalisis dengan menggunakan lima indikator pengukuran kinerja. Kelima indikator pengukuran kinerja yang akan dianalisis adalah : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Aktifitas / Keserasian, Rasio Tingkat Pertumbuhan • Metode Analisis – Metode deskriptif kuantitatif
KERANGKA PEMIKIRAN • Pemerintah Daerah Kota Depok • Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja • Analisis Rasio Keuangan : 1. Rasio Kemandirian 2. Rasio Efektifitas PAD 3. Rasio Efisiensi PAD 4. Rasio Aktifitas 5. Rasio Pertumbuhan • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok
HASIL PENELITIAN 1. Rasio Kemandirian
2. Rasio Efektifitas PAD
3. Rasio Efisiensi PAD
4. Rasio Aktifitas/Keserasian
5. Rasio Pertumbuhan
KESIMPULAN 1.
Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012 diukur dengan rasio kemandirian mengalami pola hubungan instruktif . Pemerintah Kota Depok sudah sangat efektif dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), Selain efektif kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Depok juga sangat efisien dalam memberikan anggaran yang dialokasikan untuk biaya intensif untuk memungut pendapatan asli daerahnya secara maksimal. Namun Pemerintah Kota Depok masih memprioritaskan anggaran belanjanya untuk belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan. Rasio pertumbuhan Kota Depok memiliki kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan untuk kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk pembiayaan belanja rutin dan belanja pembangunan mengalami pertumbuhan dengan trend yang negatif pada tahun 2011-2012 untuk belanja rutin, dikarenakan berkurangnya alokasi dana belanja rutin pada tahun tersebut, sedangkan untuk belanja pembangunan trend negatif terjadi pada tahun 2009-2010 dikarenakan alokasi dana pada tahun 2010 untuk belanja pembangunan mengalami penurunan.
2. Dari perhitungan rasio-rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam mendukung otonomi daerahnya masih sangat rendah. Ini dibuktikan dari tingkat rasio kemandirian yang menyatakan bahwa pola hubungan keuangan Pemerintah Kota Depok selama tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012 memiliki pola yang instruktif, artinya daerah masih belum mampu melaksanakan otonomi daerahnya dan masih tergantung pada pemerintah pusat. Namun begitu, Pemerintah Kota Depok sudah efektif dan efisien dalam mengelola pendapatan asli daerahnya.
