ANALISIS DAMPAK PERTAMBANGAN TIMAH RAKYAT TERHADAP BENCANA BANJIR (Studi Pada Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016)

ANALISIS DAMPAK PERTAMBANGAN TIMAH RAKYAT TERHADAP BENCANA BANJIR (Studi Pada Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016) ANALYSIS OF IMPACT UNCONVENTIONAL TIN MINING TO FLOOD (Studies in Pangkalpinang City The Province Of Bangka Belitung 2016) Yuliana HS1 Universitas Pertahanan ([email protected])

Abstrak - Pulau Bangka Belitung merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia dan kedua setelah Malaysia. Izin penambangan PT. Timah, Tbk seluas 330.664,09 ha dan PT. Koba Tin seluas 41.680,30 ha, sisanya milik perusahaan swasta lain dan tambang rakyat. Dengan kemunduran industri timah sejak tahun 1991 karena turunnya harga timah dunia yang mengakibatkan PT. Timah Tbk harus menghentikan sebagian kegiatan penambangan di Pulau Bangka Belitung untuk mengurangi biaya produksi dan memberi kesempatan pada pertambangan timah rakyat melakukan penambangan di lahan yang telah ditinggalkan secara tradisional. Akan tetapi seiring berjalannya waktu pertambangan timah rakyat ini mengakibatkan dampak yang negatif terhadap lingkungan karena penambangan dilakukan tidak hanya di lahan bekas tambang PT. Timah, Tbk tapi mulai merambah ke wilayah hutan lindung dan hutan konservasi, maupun di dekat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang pada akhirnya mengakibatkan banjir ketika musim hujan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dampak pertambangan timah rakyat terhadap banjir di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menganalisis upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kepuluan Bangka Belitung dalam penanggulangan banjir akibat pertambangan timah rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor manusia sangat berpengaruh besar terhadap kerusakan lingkungan. Perlu adanya perumusan kebijakan yang mengatur pertambangan timah rakyat dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan timah rakyat. Kata Kunci: Analisis Dampak, Pertambangan Timah Rakyat, Bencana Banjir

Abstract - Bangka Belitung Island is largest tin producer island's in Indonesia and the second after Malaysia. Mining permit PT. Timah, Tbk area of 330,664.09 hectares and PT. Koba Tin area of 41680.30 hectares the rest belong to other private companies and artisanal mining. With the decline of the tin industry since 1991 because of the decline in world tin prices resulting PT. Timah,Tbk have to stop to some mining operations in Bangka Belitung Island to reduce production costs and provide opportunities for unconventional tin mining to mine tin mining on lands that have been traditionally left out. But as time goes by mining tin was done the unconventional tin mining of this resulted in a negative impact on the environment due to mining not only in the former mining area of PT. Timah, 1

Mahasiswa, Prodi Manajemen Bencana, Universitas Pertahanan

Analisis Dampak Pertambangan Timah Rakyat Terhadap Bencana Banjir … | Yuliana HS | 57

Tbk but began to encroach forest protection and conservation, as well as near Watershed. Watershed experiencing silting due to residual sludge is discharged into rivers and sedimentation that ultimately lead to flooding during the rainy season. This study is a qualitative report aimed to analyze the impact of unconventional tin mining to flooding in the province of Bangka Belitung and analyze the efforts made by the Provincial Government of Bangka Belitung in the prevention of flooding due to tin mining. Data collection techniques used include interviews, observation, and documentation. The results show that artificial factors/human influence caused environmental damage, and there is a need to establish policies that govern unconventional mining and supervision of tin mining activities. Keywords: Analysis Of Impact, Unconventional Tin Mining, Floods

data dari Badan Pusat Statistik kota

1. Pendahuluan

P

Bangka

Pangkalpinang (2003) secara geografis

Belitung pada awal mulanya

kota Pangkalpinang mempunyai luas 89,4

merupakan bagian dari Provinsi

km² yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu

rovinsi

Kepulauan

Sumatera Selatan. Provinsi Kepulauan

kecamatan

Bangka Belitung

resmi berdiri sendiri

Rangkui, Bukit Intan, dan Gerunggang,

sebagai provinsi ke 31 pada tahun 2000

jumlah penduduk keseluruhannya adalah

dengan

yaitu

sebanyak

pada

Pangkalpinang difungsikan sebagai pusat

Provinsi

pengembangan pembangunan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari

Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebagai

dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau

pusat

Belitung. Apabila dilihat dari letaknya,

politik, dan sekaligus menjadi pusat

Provinsi

perdagangan dan industri. Selain itu kota

ibukota

Pangkalpinang tanggal

9

provinsi

dan

ditetapkan

Februari

2001.

Kepulauan

Bangka

Belitung

Tamansari,

125.342

pemerintahan,

memiliki lokasi yang sangat strategis

Pangkalpinang

karena berada di wilayah antara Negara

pelayanan

Singapura,

pendidikan,

Negara

Malaysia

dan

Indonesia. Pangkalpinang sebagai ibu

Pangkalbalam,

juga

sosial

jiwa.

pusat

Kota

kegiatan

sebagai yang

kesehatan,

pusat meliputi

dan

lain

sebagainya.(www.ciptakarya.pu.go.id)2 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada

ini kaya akan kandungan alumunium

ditengah pulau Bangka dan menjadi

berupa mineral bijih timah dan bahan

daerah yang sangat strategis apabila

galian pasir. Menurut Sutedjo (2007)

dilihat

dari

letak

geografis

ditinjau dari sisi geografisnya. Menurut 2

www.ciptakarya.pu.go.id

58 | Jurnal Prodi Manajemen Bencana | April 2017 | Volume 3 Nomor 1

Pulau Bangka, Singkep, dan Belitung

oleh pihak swasta Indonesia dan asing

merupakan

yang

pulau

dengan

penghasil

bekerjasama

timah terbesar di Indonesia. Data statistik

modalnya

dari United States Bureau of Mines

perjanjian kontrak dengan pemerintah

(USBM)

Indonesia yang disebut dengan Kontrak

mencatat

bahwa

Malaysia

dan

menanamkan

telah

negara yang memiliki cadangan bijih

Karya

timah nomor 1 (satu) dan disusul

penambang

Indonesia yang memiliki cadangan timah

kerjanya. Tambang Karya ini dilakukan

yakni sekitar 800.000 ton, berpotensi

dalam Kuasa Pertambangan (KP) PN.

untuk

Timah (sekarang PT. Timah, Tbk) dan

meningkatkan

devisa

bagi

dengan

mengadakan

rakyat

memanfaatkan sebagai

pembangunan perekonomian nasional di

sangat

Indonesia.

di

meningkatkan kapasitas dan produksi PN.

sejarah

Timah. Kegiatan penambangan Tambang

pengelolaan yang sangat panjang dapat

Karya ini dilakukan di wilayah-wilayah

dikatakan masih dalam skala yang kecil,

bekas ‘tambang dalam’ yang sudah

dimulai sejak tahun 1709 yang pertama

ditinggalkan Belanda, dan PN. Timah

kali ditemukan di pulau Bangka (Osberger

berfungsi sebagai pengumpul timah yang

dalam Sutedjo, 2007)3. Pihak asing mulai

dihasilkan oleh Tambang Karya, jenis

menanamkan modalnya pada tahun 1970-

timah yang ditambang adalah timah

an dengan kesempatan yang diberikan

primer (Hardjono et al, 1992, Sujitno,

oleh

2007)4.

Indonesia

Pertambangan sendiri

timah

memiliki

pemerintah untuk menanamkan

modalnya dibidang

dan

melakukan

pertambangan

kegiatan

Pulau

Bangka

dalam

Belitung

sebagai

asing

salah satu pulau penghasil mineral bijih

tersebut yaitu Tambang Karya (TK) selain

timah yang terbesar di Indonesia, sampai

dari PN. Timah (sekarang PT. Timah, Tbk)

dengan tahun 2009 luas total dari Kuasa

yang

Penambangan

merupakan

pihak

berkontribusi

mitra

perusahaan

Badan

(KP)

timah

di

pulau

Usaha Milik Negara yang mengelola

Bangka adalah 374.057,59 ha atau sekitar

pertambangan timah. Tambang Karya

35% dari luas daratan pulau Bangka. Dari

(TK) merupakan perusahaan yang dimiliki

luas

3

Sutedjo Sujitno, Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah Pada Aspek Politik Ekonomi Sosial Budaya. Jakarta: Cempaka Publishing. 2007

izin

330.664,09 4

penambangan ha

dimiliki

tersebut, PN.

Timah

Hardjono Sastrohamidjojo, Kimia Organik, Jilid 2. UGM University Press


(sekarang PT. Timah, Tbk) dan 41.680,30

rusaknya ekosistem darat dan laut.

ha PT. Koba Tin (www. babelprov.go. id)5

Kolong-kolong

dan

dari

darat, kolong ini ditinggalkan begitu saja

perusahaan swasta lain dan tambang

oleh pelaku pertambangan timah rakyat

rakyat. Jumlah Kuasa Pertambangan

karena dianggap sudah tidak produktif.

timah

2007

Kolong-kolong yang berbentuk seperti

mencapai 101 izin kolong (kolong adalah

kolam besar ini pada musim penghujan

cekungan daratan yang terbentuk dari

akan

bekas pertambangan timah) yang telah

menampung air dari dataran yang lebih

ditambang 6.084 ha sedangkan untuk

tinggi, sehingga pada saat curah hujan

pencadangannya

meningkat

sisanya

merupakan

sampai

Pertambangan

dengan

milik

tahun

320.219

ha

Provinsi

(Dinas

ini

terbentuknya

menampung

air

yang

air

di

ataupun

tidak

dapat

Kepulauan

tertampung akan meluap ke pemukiman

Bangka Belitung, dalam Ismed, 2010)6.

warga setempat dan infrastruktur lainnya

Dengan

timah

contohnya seperti jalan akan lebih mudah

dikarenakan turunnya harga timah dunia

rusak. Selain itu kerusakan lingkungan

memberikan

kesempatan

pada

yang diakibatkan dari pertambangan

penambang

rakyat

melakukan

timah rakyat yaitu kerusakan ekosistem

pertambangan timah di tambang bekas

yang dimulai dari garis pantai hingga

perusahaan penambang timah besar

hutan, bahkan tidak sedikit hutan lindung

seperti PT. Timah, Tbk. Akan tetapi tanpa

dan hutan konservasi menjadi target dari

disadari, kegiatan pertambangan timah

pertambangan timah rakyat, entah itu

rakyat

dikerjakan secara legal ataupun illegal.

kemunduran

ini

memiliki

industri

banyak

dampak

negatif terutama lingkungan baik itu

Kegiatan

yang

pertambangan

timah

penambangan yang dilakukan di darat

dilakukan

atau penambangan yang dilakukan di

rakyat ini juga membuat kelangkaan kayu

laut.

garu, seruk, meranti. Air sungai menjadi Dampak negatif yang jelas dilihat

oleh

penambangan

keruh karena digunakan untuk pencucian

dari dampak negatif dari pertambangan

bijih

timah rakyat ini adalah adanya kolong,

pertambangan timah rakyat ini juga

5

www.babelprov.go.id 6 Ismed Inonu. Pengelolaan Lahan Tailing Di Pulau Bangka: Penelitian Yang Telah dilakukan dan Prospek Kedepan, Jurnal Agroteknologi_FPPB

timah

tersebut,

kegiatan

menyebabkan daerah aliran sungai (DAS) mengalami pendangkalan akibat sisa lumpur bekas galian penambangan yang


dibuang ke sungai selanjutnya akan

Pulau

menjadi salah satu pemicu terjadinya

setempat

banjir. Badan Meteorologi Klimatologi

kebijakan

dan

menyatakan

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan

bahwa permasalahan banjir besar di

Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014

Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka

tentang

Belitung khususnya di Pulau Bangka yang

Mineral yang mengatur rehabilitasi dan

terjadi pada tanggal 08 Februari 2016

reklamasi lahan bekas tambang yang

dipicu oleh terjadinya hujan dengan

mengacu pada Undang-Undang Nomor 11

intensitas ringan hingga lebat yang tidak

Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan

merata dimulai tanggal 07 Februari 2016.

Pokok

Kepala Badan Penanggulangan Bencana

Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2008

Daerah

Kabupaten

Bangka

Tengah,

tentang

Provinsi

Kepulauan

Bangka

Belitung

Hutan,

Geofisika

(Ahmadi,

(BMKG)

18

pemerintah

telah

daerah

melakukan

dengan

mengeluarkan

Pengelolaan

Pertambangan

Pertambangan,

Rehabilitasi

upaya

Peraturan

dan

Reklamasi

Keputusan

Menteri

2016)

Pertambangan dan Energi Nomor 1211.

mengatakan kegiatan penambangan biji

K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan

timah di aliran sungai menjadi pemicu

dan Penanggulangan Perusakan dan

bencana banjir. Kegiatan penambangan

Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan

bijih timah yang dilakukan di hulu dan

Pertambangan Umum, Peraturan Menteri

aliran

sungai pada akhirnya memicu

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

pendangkalan sehingga sungai meluap

18 Tahun 2008 tentang Reklamasi Dan

dan

Penutupan

terjadi

September

Bangka,

banjir

yang

merendam

Tambang.

Merujuk

dari

beberapa kawasan saat terjadi musim

kerusakan lingkungan yang berakibat

hujan

pada

dengan

intensitas

tinggi

(http://babel.antaranews.com/berita/)7. Untuk

meminimalisasi

mengatasi

permasalahan

lingkungan

yang

banjir,

maka

peneliti

tertarik

menganalisa lebih mendalam tentang

dan

dampak pertambangan timah rakyat

kerusakan

terhadap banjir dan upaya-upaya yang

ditimbulkan

dari

telah

dilakukan

pertambangan timah rakyat di Provinsi

Kepulauan

Kepulauan Bangka Belitung khususnya di

penanggulangan

pemerintah

Bangka

Provinsi

Belitung

banjir

akibat

dalam dari

pertambangan timah rakyat ini. 7

http://babel.antaranews.com/berita/


Tujuan dari penelitian ini adalah :

untuk mengamati aktifitas di lokasi

1. Menganalisis dampak pertambangan

penelitian,

kemudian

dilakukan

timah rakyat terhadap bencana banjir

penelusuran

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

dokumentasi). Pada proses pengumpulan

2. Menganalisis

upaya

Pemerintah

data,

dokumen

pendekatan

(teknik

manusiawi

antara

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

peneliti dan sumber data (informan)

dalam penanggulangan banjir akibat

menjadi

pertambangan timah rakyat.

penelitian ini. Dengan menggunakan

instrumen

utama

dalam

informan sebagai subyek penelitian maka

2. Metodologi

dalam pengumpulan data mengacu pada

Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yang dilakukan dengan teknik wawancara berupa data audio dan dokumentasi yang berasal dari

anggapan bahwa sumber data dapat memberikan

respon

penyesuaian,

dan

berupa respon

tanda, terhadap

lingkungan.

instansi pemerintah, dan yang dianggap

Teknis Analisis Data

ahli dalam kebijakan, perencanaan, dan

Analisis data penelitian ini menggunakan

kebencanaan. Data sekunder berupa

Model Analisis Data dari Miles and

dokumen

dokumentasi

Huberman (2014)9, yang disebut Analisis

dianalisis menggunakan teknik analisis isi.

Data Model Interaktif, yang meliputi:

Teknik

kondensasi data (data condensation),

ini

hasil

teknik

merupakan

teknik

yang

menfaatkan seperangkat prosedur untuk

penyajian

data

(data

display),

menarik kesimpulan yang sahih dan

penarikan kesimpulan

replikatif dari sebuah buku, dokumen

(conclusion: drawing/verifying).

atau data sesusai dengan konteksnya

3. Pembahasan

dan

atau verifikasi

8

(Moleong, 2015) .

3.1 Dampak Pertambangan Timah Rakyat

Teknik Pengumpulan Data

Terhadap Bencana Banjir Di Provinsi

Pengumpulan data dalam penelitian ini

Kepulauan Bangka Belitung.

dilakukan melalui wawancara kemudian dilakukan pengamatan atau observasi 9 8

Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, 2006

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook Edition 3. USA : Sage Publications, 2014


Peristiwa bencana banjir pada 8 sampai

terjadinya banjir diakibatkan oleh banjir

dengan 21 Februari 2016 di Provinsi

alami dan banjir tindakan manusia.

Kepulauan Bangka Belitung mematahkan

Banjir

tindakan

manusia

yaitu

anggapan bahwa Provinsi Kepulauan

kegiatan penambangan yang dilakukan

Bangka

oleh pelaku pertambangan timah rakyat

Belitung

relatif

aman

dari

kejadian bencana. Dari hasil peneltian

yang

kegiatan pertambangan timah dilakukan

lingkungan,

di daerah pinggiran pantai, Daerah Aliran

penambangan yang tidak sesuai dengan

Sungai (DAS), lereng bukit, hutan dan

peruntukannya

lahan-lahan reklamasi sisa penambangan

kegiatan penambangan di DAS (Daerah

PT

kegiatan

Aliran Sungai), kawasan hutan lindung

pertambangan itu dilakukan dengan alat-

maupun konservasi yang berakibat pada

alat sederhana maupun alat-alat berat.

banjir.

Hal

dikaitkan sekiranya dengan faktor yang

Timah

ini

Tbk,

tidak

di

mana

hanya

menimbulkan

menyebabkan

perubahan

melakukan

seperti

Pernyataan

kegiatan

melakukan

tersebut

kerusakan di lokasi penambangan saja.

mempengaruhi

Kerusakan alam dapat terjadi hingga ke

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada

pesisir pantai, tempat bermuara sungai-

Februari

sungai yang membawa air dan lumpur

lingkungan yang mengalami kerusakan di

dari lokasi penambangan liar.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan

Kawasan pantai, hutan di sejumlah lokasi

rusak

akibat

limbah

dari

lingkungan

Kepulauan

di

Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung khususnya di hutan konservasi yang ditambang dan dipicu oleh intensitas hujan yang sangat lebat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kodoatie

dan

Sugiyanto

(2002)10

Kodoatie, J.R dan Sugiyanto. Banjir Beberapa Masalah dan Metode Pengendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan. Yogyakarta. 2002

lalu,

kondisi

Upaya

Pemerintah

Bangka

Belitung

Provinsi Dalam

Penanggulangan Banjir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 200711 tentang

Penanggulangan

menjelaskan

Bencana

penyelenggaraan

penanggulangan bencana. Secara garis besar 10

yang

di

yang sangat tinggi pada saat itu. 3.2.

terjadi

2016

banjir

dipicu dengan hujan dengan intensitas

pertambangan timah rakyat. Kerusakan yang

terjadinya

dapat

11

tahapan

penyelenggaraan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana


penanggulangan bencana melalui tiga

(BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka

fase/tahapan beserta kegiatannya yaitu

Belitung telah melakukan pengkajian

perencanaan dan pendanaan serta peran

dan penghitungan kerusakan, kerugian

lembaga

dan sumber daya yang ada.

kebencanaan

kewenangan

dengan

menjalankan

fungsi

2. Melakukan penentuan status keadaan

koordinasi, komando dan pelaksanaan.

darurat bencana, dengan membuat

Sejalan dengan hal diatas pemerintah

Pernyataan Tanggap Darurat Bencana

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah

Nomor 366/145.a/BPBD/2016 yang di

melaksanakan

tanda

upaya-upaya

penanggulangan

bencana

dengan

tangani

oleh

Gubernur

Kepulauan Bangka Belitung

kegiatan tanggap darurat yang dilakukan

mengeluarkan

pada tanggal 8 sampai dengan 21 Februari

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

2016 sesuai dengan prinsip-prinsip dasar

Nomor 188.44/122/BPBD/2016 tentang

penanggulangan bencana.

Penetapan Status Keadaan Darurat

Kegiatan tanggap darurat yang dilakukan

oleh

Kepulauan

pemerintah

Bangka

Provinsi

Belitung

dalam

Penanganan

Surat

dan

Bencana

Keputusan

Banjir

Di

Kepulauan Bangka Belitung 3. Melakukan

penyelamatan

dan

penanggulangan bencana ini telah sesuai

evakuasi masyarakat terkena bencana,

dengan Peraturan Kepala Badan Nasional

kegiatan

Penanggulangan Bencana

Nomor 4

Penanggulangan

200812

Pedoman

tahun

tentang

yang

dilakukan

Badan

Bencana

Daerah


Penyusunan Rencana Penanggulangan

Belitung

Bencana

pengungsian dan mengevakuasi para

bahwa

penanggulangan

penyelenggaraan

bencana

pada

saat

tanggap darurat meliputi:

mendirikan

posko

korban banjir tersebut 4. Pemenuhan

kebutuhan

dasar,

1. Pengkajian secara cepat dan tepat

dilakukan dengan pendirian dapur

terhadap lokasi, kerusakan, kerugian,

umum oleh Badan Penanggulangan

dan

Bencana

sumber

Penanggulangan 12

daya,

Badan

Bencana

Daerah

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Daerah

Kepulauan

(BPBD)

Bangka

Provinsi Belitung,

penyediaan air bersih untuk para pengungsi di setiap pengungsian


5. Melakukan

terhadap

pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

rentan,

dalam

Belitung melakukan beberapa upaya

membantu para pengungsi

Badan

teknis

para

perlindungan

kelompok

Penanggulangan

Bencana

struktural

yaitu

Daerah

pembangunan/perbaikan prasarana dan


sarana, rehabilitasi dan reklamasi lahan

Belitung memprioritaskan kaum lansia

pasca tambang.

dan anak-anak di pengungsian 6. Melakukan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital Badan Penanggulangan

Bencana

Daerah

 Pembangunan/Perbaikan

Prasarana

dan Sarana 1. Pembangunan tanggul penahan abrasi


di

Belitung melalui Tim Reaksi Cepat

direncanakan untuk dibangun untuk

(TRC) membangun kembali instalasi

melindungi

jembatan bailey di desa Keretak

gelombang laut dan bahaya banjir

Kecamatan Simpang Katis Kabupaten

yang

Bangka Tengah.

gelombang.

Untuk

kegiatan

pengendalian

dan

3

(tiga)

yang akan datang pemerintah Provinsi

berpotensi

Kepulauan

gelombang.

melakukan

dua

metode

juga upaya

dari

dari

erosi

limpasan

Karena

Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung berada pulau

Belitung

daratan

disebabkan

meminimalisasi dampak banjir dimasa

Bangka

Kabupaten/Kota

dan

dikelilingi

oleh

terjadinya

laut

limpasan

2. Pembangunan Break Water di muara

penanggulangan bencana banjir yaitu

pantai

upaya teknis struktural dan upaya non

sedimentasi. Pembangunan ini akan

struktural (Sebastian, 2008)13.

dilakukan di muara sungai kampung

a. Upaya Teknis Struktural

nelayan dua kecamatan Sungailiat.

Pada upaya teknis struktural ini telah dilakukan

beberapa

upaya

untuk

penanggulangan bencana banjir dan meminimalisir

bencana

banjir,

Sebastian Ligal. Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir. Jurnal Dinamika Teknik Sipil Volume 8. 2008

menanggulangi

3. Pembangunan jalur evakuasi di daerah rawan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4. Pengembangan (Bailey)

13

untuk

yang

jembatan dilakukan

portabel secara

bertahap di Pulau Bangka dan Pulau Belitung.

Jembatan

ini

sebagai


antisipasi

terputusnya

akses

jalan

Hutan.

Sejalan

dengan

Peraturan

karena bencana banjir. Pada tahun

Pemerintah tersebut, setiap perusahaan

anggaran 2016 Badan Penanggulangan

skala besar yang memegang IUP (Izin

Bencana Daerah Provinsi Kepulauan

Usaha

Bangka

mendapat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah

tambangan 1 (satu) unit jembatan

melaksanakan kegiatan reklamasi lahan

bailey. Hingga jumlahnya menjadi 2

bekas penambangan, reklamasi yang

(dua) unit.

dilakukan

Belitung

 Rehabilitasi dan Reklamasi Lahan

Penambangan)

melalui

yang

ada

pengelolaan

di

lahan

bekas tambang dengan pola reklamasi fast growing species seperti cemara laut,

Pasca Tambang

sengon laut, akasia. Selain itu ada juga Peraturan Indonesia

Pemerintah Nomor

76

Republik

Tahun

2008 14

tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/199515, dengan jelas mengatur tentang reklamasi lahan bekas penambangan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mengatur tentang cara penambangan

yang

benar

dan

penambangan dapat dilakukan dengan seoptimal mungkin tetapi lahan-lahan yang telah digunakan untuk kepentingan penambangan tersebut harus dipulihkan kembali fungsi lahannya.

telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2008

14

Rehabilitasi

penduduk di wilayah tersebut seperti sukun, karet, tanaman buah.

Semua

kegiatan reklamasi ini pelaksanaannya dibawah

pengawasan

Pertambangan

dan

Energi

Dinas Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Lingkungan

Hidup

Daerah

Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa dasar perusahaan tersebut dalam melaksanakan kegiatan reklamasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang, selain itu dalam

Upaya pemulihan fungsi lahan ini

tentang

pola yang disesuaikan dengan kebutuhan

dan

Reklamasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 15 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995

usaha memperbaiki dan memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang telah rusak agar dapat kembali berfungsi secara optimal perusahaan penambang di Provinsi mengacu

Kepulauan pada

Bangka

Belitung

Peraturan

Menteri

Kehutanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang


Pedoman Reklamasi Hutan.

kegiatan

Penetapan

reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas

Keadaan

Darurat

Penanganan Bencana Banjir.

tambang ini hanya mampu dilakukan oleh

2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan

penambang timah dalam skala besar,


seperti PT. Timah, Tbk. Karena untuk

tentang Pengelolaan Pertambangan

melakukan

Mineral.

kegiatan

reklamasi

dan

rehabilitasi ini membutuhkan biaya yang

3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan

sangat besar, sehingga pertambangan


timah rakyat yang skalanya kecil, tidak

Tentang Pengelolaan Daerah Aliran

akan

Sungai

mampu

melakukan

kegiatan

(DAS).

Peraturan

Daerah

reklamasi dan rehabilitasi lahan.

dikeluarkan

untuk

mengatasi

b. Upaya Non Struktural

permasalahan

kerusakan

lahan

Upaya struktural yang dilakukan dalam

Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat dari

upaya meminimalisasi dampak negatif

pemanfaatan sumber daya alam yang

kerusakan lingkungan

tidak sesuai dengan prosedur dan

penanggulangan

peruntukannya.

banjir dan yang bersifat fisik, harus diimbangi pula dengan langkah-langkah

di

4. Penyusunan

draft

pertambangan

non-fisik atau upaya-upaya yang bersifat

timah rakyat, Dinas Pertambangan dan

non struktural.

Energi

 Kebijakan

menyatakan

1. Kegiatan

penanggulangan

sebagai

Bencana

366/145.a/BPBD/2016 Keputusan Bangka

Kepulauan

Belitung

Nomor

hukum

untuk

berlaku untuk penambangan di hutan lindung

Surat

Gubernur

payung

dan Peraturan Presiden itu tidak

Nomor dan

pemerintah

melegalkan tambang rakyat tersebut,

dikeluarkannya

kebijakan Surat Pernyataan Tanggap Darurat

bahwa

Belitung

sedang menunggu Peraturan Presiden

Belitung pada masa tanggap darurat dengan

Bangka

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

bencana

banjir di Provinsi Kepulauan Bangka

dilakukan

Provinsi

kawasan

termasuk larangan

konservasi lainnya.

dan Perlu

dilakukan kajian untuk melegalkan tambang rakyat ini.

188.4/122/BPBD/2016 tentang Status 16

Perda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)


5. Penetapan

perencanaan

kawasan

strategis pariwisata provinsi serta

peruntukan pertambangan di Provinsi

meningkatkan

Kepulauan

Belitung,

kawasan-kawasan

kawasan

potensial.

Bangka

pengembangan pertambangan kegiatan

dilakukan

memfasilitasi

melalui kegiatan

eksplorasi bagi pihak yang telah mendapatkan ijin usaha pertambangan eksplorasi, peningkatan status WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) eksplorasi

menjadi

WIUP

operasi

produksi sesuai hasil kajian teknis, memfasilitasi

dan

pelaksanaan produksi,

mengawasi

kegiatan

operasi

mengidentifikasi

dan

menetapkan wilayah pertambangan rakyat

(WPR),

memfasilitasi

mengawasi

dan

pelaksanaan

pertambangan

rakyat,

dan

memfasilitasi dan mengawasi kegiatan reklamasi dan pasca tambang. 6. Penetapan peruntukan

perencanaan

kawasan

pariwisata,

melalui

dan kawasan wisata yang sudah tumbuh, menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, dan

pada

pariwisata

yang

Alih Fungsi Lahan

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung

melalui

wawancara

dengan Kepala Seksi Konservasi Hutan dan

Pemanfaatan

Jasa

Lingkungan

mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan kajian alih fungsi lahan yang tujuannya mengubah status pengelolaan beberapa hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya gunung Mangkol,

gunung

maras,

gunung

Menumbing, gunung peremisan, gunung Lalang, dan Jering Penduyung agar kelestarian ekosistem kawasan hutan ini dapat

dengan

alasan penting yaitu

terwujudnya kelestarian sumber daya

identifikasi kawasan yang potensial

merevitalisasi



aksebilitas

memperbaiki

bangunan dan kawasan wisata yang telah ada, melakukan pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan

alam. 

Pemetaan

Lokasi

Rawan

Banjir

Sebagai Sistem Peringatan Dini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Provinsi

menyatakan

Bangka bahwa

Belitung Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah membuat data daerah berpotensi rawan bencana, kegiatan pendataan ini sejalan dengan amanat dari Undang-


Undang Nomor 24 Tahun 200717 tentang

1. Sosialisasi kegiatan peningkatan peran

Penanggulangan Bencana. Perencanaan

serta masyarakat dalam rehabilitasi

kegiatan

rawan

dan pemulihan cadangan sumber daya

bencana di Provinsi Kepulauan Bangka

alam, kegiatan ini penting artinya

Belitung ini juga masuk dalam program

dalam

wajib Rencana Strategis (Renstra) 2012-

pemanfaatan

2017 Badan Penanggulangan Bencana

secara

Daerah dalam rangka pengurangan risiko

partisipasi masyarakat maka upaya

bencana.

rehabilitasi dan pemulihan cadangan



pendataan

daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan

Bencana

menyebutkan bahwa pendidikan dan sosialisasi

merupakan

bagian

dari

kegiatan mitigasi bencana. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan sebagai berikut: Badan Penanggulangan Bencana Daerah : 1. Sosialisasi tentang penanggulangan

bijaksana.

daya

Dengan

alam adanya

3. Pelatihan berkala kesiapsiagaan banjir dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko bencana banjir dan masyarakat, pengetahuaan

keanekaragaman hayati yang optimal. 2. Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dinas Kehutanan : 1. Melakukan pelatihan GIS (Geographic

Information System) dan pengukuran pelatihan

GIS

(Geographic

Information System). ini berguna untuk

2. Sosialisasi kesiapsiagaan banjir

dan

kesadaran agar mampu mengantisipasi bencana banjir 4. Pendidikan dan pelatihan relawan penanggulangan bencana Badan Lingkungan Hidup Daerah:

penyediaan info spasial. 2. Sosialisasi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

pencegahan

kebakaran

hutan dan lahan. 3. Bimbingan

teknis

pengendalian,

monitoring

dan

pelaksanaan

rehabilitasi hutan dan lahan.  Penegakan Hukum Para

pelaku

pertambangan

dapat

dikenakan sanksi pidana apabila dengan sengaja

17

sumber

dengan mudah dengan pemanfaatan

hutan,

bencana ke pelajar dan mahasiswa

peningkatan

keberhasilan

sumber daya alam dapat dilaksanakan

Pendidikan dan Sosialisasi

tentang

penentuan

melakukan

mengakibatkan

perbuatan

pencemaran

yang dan


pengrusakan lingkungan hidup. Dasar

pertambangan

yang dapat dipakai untuk menjerat

melakukan penambangan tidak sesuai

penduduk

prosedur.

yang

pertambangan

melakukan timah

kegiatan

rakyat

Tim

timah

ini

rakyat

merupakan

yang

tim

yang

gabungan antara Satuan Polisi Pamong

merusak lingkungan tersebut adalah

Praja dan Kepolisian serta instansi terkait.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 199718 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 41 ayat 1 yang berbunyi “Barang Siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang

mengakibatkan

pencemaran

dan/atau pengrusakan lingkungan hidup,

4. Kesimpulan 1. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa faktor penyebab banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu : 

hujan yang melampaui kapasitas

diancam dengan pidana penjara paling

normal,

lama sepuluh tahun dan denda paling

pengrusakan

sepertiganya

tersebut

perseroan, yayasan, organisasi ataupun yayasan. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan timah rakyat yang tidak

memiliki

pertambangan

ijin,

timah

ataupun

rakyat

yang

memiliki ijin akan tetapi melakukan kegiatan penambangan diwilayah yang tidak sesuai peruntukannya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung penertiban 18

secara

rutin

melakukan

terhadap

pelaku

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

sungai,

air

laut

memperlambat aliran air sungai ke

bila

dilakukan

sedimentasi,

pasang dimusim penghujan yang

rupiah)”. Dan sanksi pidana denda ini diperberat

erosi,

pendangkalan

banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

akan

Faktor Alami, seperti intensitas

laut. 

Faktor buatan/manusia, perubahan fungsi

lahan-lahan

yang

mempengaruhi kemampuan lahan itu sendiri untuk menampung air, perubahan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti penggundulan kawasan hutan untuk perluasan usaha

perkebunan

dan

pertambangan yang kurang tepat, dan perubahan tata guna lainnya. 2. Untuk kegiatan pengendalian dan meminimalisasi dampak banjir dimasa yang akan datang pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan


dua metode upaya yang merupakan

- Melakukan sosialisasi dan pelatihan

bagian dari mitigasi bencana yaitu

pada pelaku pertambangan timah

teknis struktural dengan perencanaan,

rakyat

perbaikan

pertambangan yang benar

dan

pembangunan

infrastruktur seperti perbaikan kolam

perbaikan

- Melakukan

cara/prosedur

pemulihan

kondisi

retensi, pembangunan waduk/dam,

ekosistem kawasan hutan konservasi

reklamasi, sedangkan non struktural

yang telah rusak melalui rehabilitasi

mengeluarkan

hutan

peraturan

daerah

terkait pengelolaan DAS, melakukan

- Melakukan

dan

pengawasan

kajian untuk pengalihan status hutan

(monitoring dan evaluasi) jalannya

konservasi, pelatihan dan pendidikan

kegiatan

kepada penduduk tentang pentingnya

pertambangan timah rakyat

menjaga

kelestarian

pengawasan

dan

hutan,

penegakan

dan

hutan,

patroli

kawasan peraturan

daerah dengan pembentukan Satgas.

kebijakan

mengurangi

dampak

yang

diakibatkan dari pertambangan timah rakyat ini saran yang peneliti berikan untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut: - Melakukan

penegakan

hukum

peraturan daerah dan pengawasan terhadap

proses

tentang

lahan

bekas

penyusunan pertambangan

timah rakyat. Pelegalan pertambangan timah rakyat sangat penting artinya mengurangi

kerusakan

lingkungan.

Saran Praktis Untuk

- Mempercepat

untuk

5. Saran

reklamasi

setiap

kegiatan

pertambangan timah rakyat - Pembatasan pembukaan lahan dengan melakukan evaluasi yang ketat pada perencanaan dan pemberian ijin usaha pembukaan lahan

Untuk mengurangi dampak banjir saran yang diberikan peneliti kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut: - Melakukan penataan kawasan rawan bencana banjir - Peningkatan penduduk

kesadaran dengan

kepada pendidikan

perlunya menjaga DAS dari sampah, pendidikan lingkungan di sekolah dan kepada penduduk secara langsung. - Melakukan

sosialisasi

pemahaman

kesadaran masyarakat yang berada di


daerah

rawan

bencana

dalam

menghadapi bencana banjir Saran Teoritis Diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui timah

dampak

rakyat

pertambangan

terhadap

kerusakan

lingkungan dan banjir yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan perlu dilakukan kajian seberapa penting (urgent)

kebijakan

yang

tentang

pertambangan timah rakyat yang masih dalam proses tersebut, sehingga kajian tersebut dapat memberikan gambaran yang

lebih

mendalam

mengenai

fenomena dampak pertambangan timah rakyat terhadap kerusakan lingkungan dan banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta pentingnya penetapan kebijakan pertambangan timah rakyat untuk

menjaga

keberlangsungan

ekosistem dari kerusakan lingkungan. Dengan kajian yang lebih mendalam diharapkan

kebijakan

tentang

pertambangan timah rakyat bisa segera direalisasikan

dan

meminimalisasir

kerusakan lingkungan. Daftar Pustaka Kodoatie, J.R. dan Sugiyanto. 2002. Banjir, Beberapa Masalah dan Metode Pengendaliannya Dalam Perspektif Lingkungan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ligal, S. 2008. Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir. Jurnal. Dinamika Teknik Sipil Volume 8, No. 2 Juli 2008 Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook Edition 3. USA : Sage Publications, 2014 Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6, 1975, London: Sage. Moleong, J, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 211.K/008/M.PE/1995 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Pertambangan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Kota. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10


Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Sujitno, Sutedjo. 2007. Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah Pada Aspek Politik Ekonomi Sosial Budaya. Jakarta: Cempaka Publishing. Sutedjo Sujitno, Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah Pada Aspek Politik Ekonomi Sosial Budaya. Jakarta: Cempaka Publishing. 2007 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.


ANALISIS DAMPAK PERTAMBANGAN TIMAH RAKYAT TERHADAP BENCANA BANJIR (Studi Pada Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016)

Recommend Documents