Analisa Penerapan Prinsip Good Coorporate Governance (GCG) Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Galih Rachmandy Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2012
ABSTRAK Penerapan good corporate governance telah menjadi isu sentral dalam menunjang pemulihan ekonomi. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, perusahaan dituntut untuk dapat mengimbanginya. Maka diperlukan adanya sistem pengelolaan serta pengendalian manajerial yang tepat pada perusahaan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) diharapakan dapat memberikan dampak yang positif baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip Good Corporate Governance pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berpedoman pada pedoman umum good corporate governance indonesia tahun 2006. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka atau Literatur (Library Research) dan Content Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan prinsip good corporate governance yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dilaksanakan dengan cukup baik. Perusahaan memberikan tentang bagaimana penerapan dari masingmasing prinsip tersebut. Walaupun penerapannya sudah dikatakan cukup baik, akan tetapi adapun saran yang oleh peneliti, sebaiknya informasi yang diungkapkan dalam laporan tata kelola perusahaan disajikan lebih rinci dan detail. Tiap-tiap pos hendaknya diberikan penjelas sehingga para pengguna informasi tersebut lebih mudah memahaminya. Kata
kunci:
good corporate governance, BTN, tanggungjawab, independensi, kewajaran.
keterbukaan,
akuntabilitas,
1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Istilah Good Corporate Governance (GCG) kian populer dan ditempatkan pada posisi terhormat. Dikarenakan alasan yang pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Alasan kedua, terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 yang melanda Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara telah memunculkan wacana yang berkaitan dengan permasalahan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG). Selain itu terjadinya skandal yang terjadi di negara maju seperti di Amerika dengan adanya kasus Enron dan Worldcom, maupun di negara berkembang seperti di Indonesia dengan kasus Kimia Farma dan bank Global, kian menambah perhatian para pelaku pasar dan penentu regulasi terhadap isu GCG. Para pelaku dunia usaha dituntut untuk mengubah cara mereka melakukan dan mengelola bisnis mereka. Ditambah lagi dengan datangnya era globalisasi dimana pasar akan semakin kompetitif, maka perubahan fundamental dalam penerapan corporate governance mutlak dilakukan. (Herwidayatmo, 2000). Indonesia memberikan respon dengan membentuk suatu komite pada tahun 1999 yang tugasnya merekomendasikan pedoman umum GCG yang pertama, yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999. Pada bulan November tahun 2004, berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. Dalam pembentukan komite ini menghasilkan pedoman umum good corporate governance tahun 2006. BAPEPAM melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan corporate governance perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2006. GCG merupakan serangkaian mekanisme yang
merefleksikan
suatu
struktur
pengelolaan perusahaan yang menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab diantara berbagai partisipan di dalam perusahaan, termasuk para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Manajer, Karyawan dan pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) lainnya. Krisna Wijaya (2002:48) mengungkapkan bahwa bisnis perbankan memiliki kekhasan dalam pengelolaannya. Alasan utamanya adalah karena adanya unsur 3K yang harus dipatuhi yakni Kepercayaan, Keterbukaan, dan Keberhatian. Fokus utama bank adalah menjaga kepercayaan dan mencegah risiko yang mungkin terjadi. Masyarakat menyimpan dananya di bank semata-mata berdasarkan kepercayaan bahwa dananya akan kembali ditambah sejumlah keuntungan yang berasal dari bunga. Selanjutnya dana tersebut akan diputar menjadi bentuk berbagai investasi seperti pemberian kredit dan
pembelian surat berharga. Apabila tidak ditangani secara profesional, transparan dan hatihati (prudential banking) akan menimbulkan risiko dan bencana bagi perbankan. Dalam upaya mendukung sektor ekonomi nasional dan daerah melalui penguatan sektor perbankan, Bank Indonesia pada tahun 2004 telah meluncurkan program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arsitektur Perbankan Indonesia memiliki visi untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan menjadi enam pilar API, yakni: a. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. b. Sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada Standar Internasional. c. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memilki ketahanan dalam menghadapi risiko. d. Menciptakan GCG dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. e. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. f. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Diantara keenam pilar tersebut tampak bahwa salah satu program API yang dicanangkan dalam kurun waktu dua sampai lima tahun ke depan adalah GCG.
Seiring dengan tuntutan penerapan GCG pada sektor perbankan, maka pada tahun 2006 Bank Indonesia menggagas peraturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan GCG di Bank Umum. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum yang kembali disempurnakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. PT Bank Tabungan Negara sebagai salah satu BUMN terkemuka telah menjadikan laporan GCG menjadi salah satu kewajiban utama yang harus disajikan setiap tahunnya. Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) sudah menjadi bagian dari Bank BTN sejak Bank BTN berdiri dan terus mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Momentum dilakukannya pencatatan saham perdana (IPO) pada tahun 2009 menjadi pijakan bagi peningkatan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Bagi Bank BTN, tata kelola perusahaan yang baik merupakan penopang penting dalam menjalankan bisnis di industri perbankan yang semakin kompetitif. Manfaat yang dapat diambil dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Bank BTN antara lain memperkuat posisi daya saing Bank BTN sebagai bank publik, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif, dan meningkatkan kepercayaan shareholder dan publik yang akhirnya dapat mewujudkan transformasi Bank BTN menjadi bank publik terkemuka (Blue Chip Company).
Sehingga
berdasarkan
uraian
di
atas,
peneliti
tertarik
dan
selanjutnya
dirumuskan ke dalam penelitian yang berjudul “Analisa Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimanakah penerapan prinsip Good Corporate Governance pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.?” 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip Good Corporate Governance pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat: 1. Sebagai bahan kajian pengembangan ilmu mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai salah satu entitas nasional secara umum dan daerah pada khususnya. 2. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 3. Sebagai bahan masukan bagi kalangan yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berhubungan dengan penelitian ini. 1.5 Ruang Lingkup Penelitian Untuk menghindari pembahasan yang lebih luas, maka penulis memberikan batasan pada implementasi prinsip-prinsip GCG, yakni keterbukaan (transparency), akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). 2. 2.1
METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut penelitian yang bermaksud
Moleong
(2005)
penelitian
menggunakan
kualitatif adalah “
memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek
penelitian misalnya penelitian perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.” Menurut Sekaran (2006:46), “Studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini.” Sedangkan menurut Indriantoro dan Supomo (1999:26) studi kasus adalah “Penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan.” 2.2
Objek Penelitian Penelitian ini menggunakan Laporan Tata Kelola perusahaan PT Bank Tabungan
Negara sebagai objek penelitian. Alasannya, pada tahun 2010, perusahaan ini dinobatkan sebagai Juara Umum dalam penyelenggaraan Annual Report Award (ARA) 2010 yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN bekerjasama dengan Bapepam, Ditjen Pajak, Bursa Efek Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia dan Komite Nasional Kebijakan Governance. Dan hasil ini merupakan hasil kerja keras Bank BTN karena
menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian Bank BTN juga mendapatkan penghargaan sebagai Perusahaan yang paling Terpercaya sesuai dengan Indeks Persepsi Tata Kelola Perusahaan 2010 dari The Indonesian Institute For Corporate Governance dan Majalah SWA. 2.3
Jenis dan Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh
melalui kajian beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, dari rujukan teoritis yang relevan dengan membaca beberapa buku, majalah, buletin, surat kabar serta internet. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari website PT Bank Tabungan Negara, terutama untuk data laporan tata kelola perusahaan pada tahun 2009-2011. Selain itu, uraian artikel, jurnal, dokumen yang berhubungan mengenai penerapan prinsip GCG PT Bank Tabungan Negara yaitu: Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada tahun 2006. Pada pedoman ini menguraikan bahwa pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari top management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (strategic policy) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam
satunya kata dan perbuatan, merupakan faktor penting sebagai
landasan penerapan GCG. Dengan mengacu pada pedoman ini, maka bank dapat dengan mudah mengetahui seberapa besar untuk mengevaluasi dan menerapkan tata kelola perusahaan yang tentunya diharapkan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan.
2.4 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, literatur dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menambahkan beberapa data yang perlu diperjelas dan akan digunakan sebagai landasan teori sebagai pendukung teoritis dalam permasalahan yang peneliti angkat. Kemudian menggunakan content analysis, yang merupakan metode pengumpulan data penelitian melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen (antara lain berupa: iklan, laporan, kontrak kerja, jurnal, majalah, atau surat kabar.Tujuan content analysis adalah melakukan identifikasi terhadap karakteristik atau informasi spesifik yang terdapat pada suatu dokumen untuk menghasilkan deskripsi yang obyektif dan sistematis. ( Bambang,1999 ) 2.5 Teknik Analisis Data Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong (2005) yaitu upaya yang dilakukan dengan
jalan
bekerja
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan
dengan data,
yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menggunakan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data yang dikumpulkan dari tahap pengumpulan data akan diolah dan dianalisis
dengan
deskriptif
yaitu
mengetahui
bagaimanakah
penerapan good
corporate governance yang telah dilakukan PT Bank Tabungan Negara Tbk. Langkahlangkah yang dilakukan dalam analisa data yaitu:
1) Mengumpulkan data mengenai penerapan GCG Bank BTN terutama pada Laporan Tata Kelola Perusahaan. 2) Memproses
data
yang
didapat
melalui
pencatatan,
pengetikan
dan
pengklasifikasian. 3) Data diklasifikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG serta memberikan checklist yang telah dirancang oleh peneliti.(Dapat dilihat pada lampiran 2.1) 4) Menganalisa hasil pengklasifikasian dengan pedoman umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006. 5) Menyimpulkan bagaimanakah penerapan GCG pada Bank BTN. 3. PRINSIP CORPORATE GOVERNANCE 3.1 Penelitian Terdahulu Penelitian tentang Analisa penerapan prinsip Good Corporate Governance telah banyak dikaji oleh peneliti terdahulu misalnya: Penelitian yang dilakukan oleh Yeni (2003) dengan judul Penerapan Good Corporate Governance Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia, penerapan good corporate governance dibatasi oleh lima prinsip good corporate governance yaitu prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan good corporate Governance dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dengan pesatnya pertumbuhan usaha yang dijalankan dan berbagai penghargaan yang diterima. Penelitian juga dilakukan oleh Indrianto (2005) dengan judul Penerapan
Good
Corporate Governance Pada BUMN (Studi Pada PT PLN (Persero) Area Pelayanan Dan
Jaringan Kediri). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan
good
corporate governance pada PT PLN (Persero) APJ Kediri dilaksanakan dengan cukup baik meskipun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nugraha (2009), dengan judul ”Penerapan GCG pada PDAM Surabaya (Studi Kasus PadaPerusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya)”, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh adalah
PT PDAM telah menerapkan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance cukup baik. Walaupun belum sempurna. Tetapi PDAM kota Surabaya berusaha lebih
baik lagi dengan menerapkan dan melaksanakan Good
Corporate Governance. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah objek penelitian dari ketiga penelitian adalah pada BUMN non-perbankan sedangkan pada penelitian sekarang dilakukan pada perusahaan perbankan. 3.2 Pengertian Corporate Governance Ada berbagai pengertian Good Corporate Governance yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan corporate governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. 2) Menurut OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), corporate governance didefinisikan adalah:
“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board managers, shareholders, and other stakeholder.” 3) Good Corporate Governance (World Bank) (Tangkilisan; 2003) adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. 4) Menurut Idroes (2006), Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan didiskripsikan sebagai suatu hubungan antara Dewan Komisaris, dewan direktur eksekutif, pemangku kepentingan (Stakeholder) dan pemegang saham. 5) Kemudian menurut Zarkashi (2008). Good Corporate Governance (GCG) merupakan struktur yang oleh Stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer untuk menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan, serta sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. 6) Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance
Bagi
Bank
Umum,
Good
Corporate
Governance
didefinisikan sebagai suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Berdasarkan uraian mengenai corporate governance tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi
kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. 3.3 Good Corporate Governance pada Perbankan Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “highly regulated” (KNKG, 2004:1). Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya GCG
dan
etika
yang
melandasinya. Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk
membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu Bank for International Sattlement (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya. 3.4 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia terdapat lima prinsip yang terkandung didalamnya yaitu:
1) Kerterbukaan (transparancy) Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 2) Akuntabilitas (accountability) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 3) Pertanggungjawaban (responsibility) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara
kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 4) Kewajaran (fairness) Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 5) Independensi (independency)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pada april 1998, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah mengeluarkan lima prinsip corporate governance secara universal. Prinsip tersebut mungkin disusun se-universal mungkin untuk sehingga dapat disesuaikan terhadap sistem hukum, aturan, atau nilai-nilai yang berlaku di masing-masing Negara. Prinsip-prinsip tersebut adalah: a. Perlindungan terhadap hak pemegang saham. b. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham. c. Peranan stakeholders yang berkaitan dengan perusahaan. d. Keterbukaan dan transparansi. e. Akuntabilitas dewan komisaris independen. 3.5 Penerapan Corporate Governance Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Perbankan Dalam pelaksanaan GCG di perbankan adalah penting bagi perbankan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi bank, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam bank. Pedoman GCG Perbankan Indonesia menguraikan bahwa pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari top management dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dasar (strategic policy) dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Bagi perbankan
Indonesia, kepatuhan terhadap kode etik yang diwujudkan dalam
satunya kata dan
perbuatan, merupakan faktor penting sebagai landasan penerapan GCG. Adapun pedoman yang terdapat dalam Pedoman GCG Perbankan Indonesia, adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan, yaitu: a. Penetapan visi, misi dan corporate values b. Penyusunan corporate governance structure c. Pembentukan corporate culture d. Penetapan sarana public disclousures e. Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG. 2. Penetapan visi, misi dan corporate values merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam penerapan GCG oleh suatu bank. 3. Corporate governance structure dapat diterapkan secara bertahap dan terdiri dari sekurang-kurangnya: a. Kebijakan corporate governance yang selain memuat visi dan misi bank, juga memuat tekad untuk melaksanakan GCG dan pedoman-pedoman pokok penerapan prinsip GCG yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness. b. Code of Conduct yang memuat pedoman perilaku wajar dan dapat dipercaya dari pimpinan dan karyawan bank. c. Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat hak dan kewajiban serta akuntabilitas dari Dewan Komisaris dan Direksi maupun para anggotanya masing-masing.
d. Organisasi yang didalamnya tercermin adanya risk management, audit, dan compiliance. e. Kebijakan risk management, audit dan compliance. f. Human resouse policy yang jelas dan transparan. g. Corporate plan yang menggambarkan arah jangka panjang yang jelas. 4. Pembentukan corporate culture untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta implementasi corporate governance structure. Corporate culture terbentuk melalui penetapan prinsip dasar (guilding principles), nilai-nilai (values) dan norma-norma (norms) yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkrit dari pimpinan bank. Corporate culture perlu didiskusikan secara berkesinambungan dan ditunjang oleh social communication. 5. Pembentukan pola dan sasaran disclousure sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas bank kepada stakeholders. Sarana disclousure dapat melalui laporan tahunan (annual report), situs internet (website), review pelaksanaan GCG dan sarana lainnya. Agar perbankan dapat melaksanakan GCG secara efektif diperlukan lingkungan yang kondusif. Untuk itu maka pihak-pihak yang terkait dengan perbankan perlu memberikan dukungan, misalnya (Zarkashi:2008): a. Pemerintah dan otoritas terkait mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dapat dilaksanakannya GCG secara efektif. b. Dilaksanakannya penegakan hukum (law enforcement). c. Penerapaan standar akuntansi dan standar audit yang mengacu pada standar internasional oleh auditor eksternal.
Manfaat Good Corporate Governance Menurut FCGI (2003, www.fcgi.or.id) dengan melaksanakan Corporate Governance, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu: 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada Stakeholders. 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden. Berdasarkan kajian Emil Salim (Hermawan, 2000), GCG menjadi perlu karena beberapa faktor yaitu, pertama, perusahaan yang dikelola melalui kaidah corporate governance yang baik akan langgeng dan bertahan lama sehingga keputusan jangka panjang shareholders terpenuhi. Kedua pembangunan yang didambakan adalah bersifat berkelanjutan (sustained growth) dan berkembang secara mantap dalam kurun waktu jangka panjang. Ketiga, GCG memberi ketehanan ekonomi yang kuat untuk menangkis goncangnya fluktuasi konjungtur krisis ekonomi global. Dalam sudut pandang makro, pelaksanaan good corporate governance membawa dampak yang sangat baik terhadap masyarakat secara keseluruhan. Banyak hal positif yang bisa dicapai dengan dilaksanakannya corporate governance, secara mikro, manfaat GCG bagi perusahaan adalah efesiensi dan produktivitas (Suratman, 2000; Indrayani dan Norkholis, 2001).
4. HASIL ANALISA PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Tabel 4.1 Checklist Penerapan Prinsip GCG PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
PRINSIP GCG
KETERBUKAA N
PEDOMAN UMUM PRINSIP GCG INDONESIA
PENERAPAN PRINSIP GCG BANK BTN(*) 200 201 201 9 0 1
Informasi disediakan: a. Tepat Waktu b. Memadai c. Jelas d. Akurat & Dapat Diperbandingkan e. Mudah Diakses Menyediakan Informasi: a. Visi b. Misi c. Sasaran Usaha d. Strategi Perusahaan e. Kondisi Keuangan f. Susunan dan Kompensasi Pengurus g. Pemegang Saham Pengendali h. Kepemilikan Sahan oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris i. Sistem Manajemen Resiko j. Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal k. Sistem Pelaksanaan GCG dan Tingkat Kepatuhan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
ANALISA PENERAPAN PRINSIP GCG BERDASARKA N PEDOMAN
l. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Kondisi Perusahaan Tidak Mengurangi Kewajiban Untuk Memenuhi Ketentuan Kerahasiaan Kerusahaan Sesuai Dengan: a. Peraturan Perundangundangan b. Rahasia Jabatan c. Hak-hak Pribadi a.Kebijakan Perusahaan Harus Tertulis b. Secara Proporsional dikomunikasikan Kepada Pemangku Kepentingan
√ √ √
√
√
√
√ √
√ √
√
√
Sumber: Pedoman Umum GCG Indonesia 2006 Berdasarkan pada pedoman pokok pelaksanaan transparansi perusahaan, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan, maka Bank BTN telah melaksanakannya setiap tahunnya dengan menyediakan akses kepada stakeholders untuk mengakses laporan keuangan. Hal ini dapat kita dapatkan melalui website resmi dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yakni www.btn.co.id. Selain itu kita dapat mengakses laporan keuangan triwulan I, II, II dan IV dalam media cetak yang telah bekerja sama dengan Bank BTN untuk menerbitkan laporan keuangan perusahaan. Transparansi atas Informasi yang terkait dengan perusahan dijelaskan secara terinci oleh Bank BTN. Hal tersebut merupakan informasi penting yang dibutuhkan oleh publik guna mendapatkan informasi-informasi penting mengenai perusahaan. Hal tersebut mengenai visi-misi, produk, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan,
laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan pelaksanaan good corporate governance, susunan dan kompensasi pengurus, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta sistem
dan
pelaksanaan
GCG.
Dalam
pengungkapannya
perusahan
telah
melaksanakannya dengan baik, karena informasi tersebut dapat dengan mudah kita dapatkan melalui media elektronik atau website resmi Bank BTN. Hal ini diperkuat dengan dibentuknya Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai penghubung Bank dengan para investor, pelaku pasar modal, regulator dan juga para pengamat. Sekretaris Perusahaan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak serta berperan sebagai penghubung utama antara Bank, BAPEPAM-LK dan publik. Jadi dengan adanya Sekretaris perusahaan, juga akan mempermudah mendapatkan informasi terkait perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan tanpa mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi, Bank BTN telah menerapkannya dalam code of conduct pada bagian kerahasiaan dan informasi perusahaan. Dalam code of conduct tersebut terdapat tiga poin yang terkandung didalamnya. Ketiga poin tersebut sudah cukup jelas dan sesuai dengan pedoman prinsip transparansi yaitu “Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi”.
5. HASIL ANALISA PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Tabel 5.1 Checklist Penerapan Prinsip GCG PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
PRINSIP GCG
AKUNTABILITA S
PEDOMAN UMUM PRINSIP GCG INDONESIA a. Menetapkan Rincian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Organ Perusahaan b. Tugas dan Tanggung Jawab Semua Karyawan Secara Jelas dan Selaras Dengan Visi, Misi, Nilai-nilai Perusahaan (corporate values), dan Strategi Perusahaan c. Meyakini Bahwa Semua Organ Perusahaan dan Semua Karyawan Mempunyai Kemampuan Sesuai dengan Tugas, Tanggung jawab, dan Perannya Dalam Pelaksanaan GCG d. Memastikan Adanya Sistem Pengendalian Internal yang Efektif e. Memiliki Ukuran Kinerja Untuk Semua Jajaran Perusahaan yang Konsisten Dengan Sasaran Usaha Perusahaan
PENERAPAN PRINSIP GCG BANK BTN(*) 200 201 201 9 0 1 √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
ANALISA PENERAPAN PRINSIP GCG BERDASARKA N PEDOMAN
f. Memiliki Sistem Penghargaan dan Sanksi (reward and punishment system) g. Setiap Organ Perusahaan dan Semua Karyawan Harus Berpegang pada Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.
√
√
√
√
√
√
Sumber: Pedoman Umum GCG Indonesia 2006 Mengacu pada pedoman diatas mengenai akuntabilitas pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk diwujudkan dengan kejelasan tanggungjawab masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Tugas dan wewenang masing-masing organisasi telah dibuat dan dipaparkan setiap tahunnya oleh Bank BTN sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan. Untuk meyakinkan bahwa masing-masing organ dalam organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan perannya dalam pelaksaan GCG, Bank BTN memberikan
informasi
tentang upaya-upaya dalam menerapkan prinsip
akuntabilitas atas Kompetensi Organisasi. Menyusun tugas sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris merupakan langkah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk menjaga kompetensi dari masing-masing anggotanya. Kemudian juga terwujud pada kebijakan mengenai kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja secara umum, persyaratan keanggotaan Komite Audit Bank BTN. Pada tahun 2009 Bank BTN membentuk Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (DSDM). Divisi ini bertanggung jawab dalam mengelola SDM, mulai dari proses
rekrutmen,
pengembangan
kompetensi,
manajemen
karir,
hingga
peningkatan
kesejahteraan. Selain itu juga dalam isi code of coduct Bank BTN terutama mengenai Penerapan Tuntunan Perilaku Pegawai (Pola PriMa). Dengan adanya code of conduct tersebut,
masing-masing
karyawan
dituntut
untuk
selalu
kompeten
dibidangnya.memberikan nilai tambah bagi Bank BTN dan seluruh insan Bank BTN. Jadi mengenai kompetensi organisasi, Bank BTN telah mewujudkannya dengan baik. Dalam meningkatkan kinerja pegawai Bank BTN telah melakukan pengembangan SDM untuk menumbuh kembangkan perusahaan seiring dengan semakin ketatnya persaingan. Pada tahun 2009, Bank BTN mengadakan pelatihan dan pendidikan yang diharapkan agar kemampuan SDM meningkat. Banyak kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan yang telah dilakukan Bank BTN. Kemudian pada tahun 2010 Bank BTN mengadakan Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan APU dan PPT. Bank BTN bekerja sama dengan LPPI menggelar program pendidikan dan pelatihan Supervisory Development Program (SDP) Batch 15 dan 16, Analis Kredit, dan Training of Trainers (TOT) Batch 5 di tahun 2011. Pengembangan SDM dengan melakukan pelatihanpelatihan serta kerja sama dengan LPPI ini tentunya juga salah satu hal yang dilakukan oleh Bank BTN untuk meningkatkan kompetensi atas organisasinya. Mengenai
pengendalian internal
perusahaan, Bank BTN setiap
tahunnya
mengadakan rapat Direksi yang membahas tentang pengembangan pengendalian internal perusahaan. Hasil rapat yang dilakukan setiap tahunnya tidak mengalami perbedaan yang signifikan atau cenderung memiliki hasil yang relatif sama. Bank BTN menerapkan Sistem pengendalian Internal yang biasa disebut SPIN. Tujuan perusahaan menerapkan pengendalian ini agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.
Tidak cukup puas dengan menerapkan SPIN yang telah dibuat, namun Bank BTN dalam rapat Direksi selama tahun 2011 juga merencanakan peningkatan dalam bidang pengendalian internal. Dalam mengaplikasikan akuntabilitasnya melalui pemberian reward dan punishment system, selama tahun 2009-2011, Komite Personalia telah rapat dengan memutuskan dan menetapkan kebijakan mengenai reward berupa insentif dan sanksi bagi karyawan. Bentuk reward yang telah diberlakukan diantaranya adalah memberikan insentif bagi kantor cabang yang memiliki kinerja terbaik. Selain itu, berbagai sistem yang penting dalam penilaian kinerja, seperti implementasi job grading, job evaluation, career plan terus disempurnakan dengan menggunakan metode balance score card. Selain itu kesetiaan karyawan kepada Bank BTN juga mendapatkan apresiasi dengan memberikan penghargaan kepada pegawai Bank BTN untuk masa bhakti 30,20 dan 15 tahun, seperti yang dilakukan pada tahun 2011. Pencapaian program kerja Bank BTN di 2011 dalam rangka meningkatkan kompetensi para pegawainya lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat melalui rasio produktivitas pegawai (laba dibagi jumlah pegawai) pada 2011 sebesar Rp174 juta per pegawai, lebih tinggi dibandingkan 2010 yang sebesar Rp172 juta per pegawai. Artinya, ada peningkatan produktivitas pegawai di dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian target laba perusahaan. Kemudian rasio biaya pelatihan terhadap biaya personalia pada 2011 sebesar 8,93%, lebih besar dari tahun 2010 yang sebesar 7,52%. Hal ini menggambarkan bahwa pada 2011 Bank BTN lebih banyak memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan kompetensinya melalui berbagai program pelatihan yang diadakan oleh Bank BTN.
Untuk punishment, informasi terkandung dalam Wewenang Dewan Direksi untuk memberikan sanksi dan memberhentikan pegawai Bank berdasarkan peraturan kepegawaian Bank dan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kecurangan atau tindakan yang menyalahi aturan. Karyawan juga berpegang teguh kepada aturan etika dan pedoman perilaku (Code of Conduct) yang telah disepakati. Dalam menerapkan code of conduct PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan penerapan budaya kerja Bank BTN yang disebut “POLA PRIMA” Bank BTN yaitu Pelayanan Prima (Service Excellence),InOvasi (Innovation), KeteLAdanan (Role Model),
Profesionalisme (Professionalism),
Integritas (Integrity), dan KerjasaMA (Teamwork). Pengungkapan Code of Conduct kepada seluruh pegawai diungkapkan dan disebarkan kepada semua pegawai melalui media internet Bank yang dinamakan Access Internal Management Standart (AIMS) dengan dukungan teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua pegawai dengan mudah setiap saat. Secara periodik, segenap pegawai disampaikan tentang etika bisnis untuk dapat dilaksanakan secara tertib melalui media Memo dan/atau Surat dari Direksi ataupun Divisi yang bertanggung jawab untuk mengelola etika bisnis. Dengan begitu semua karyawan akan selalu memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan yang telah dibuat oleh perusahaan.
6. HASIL ANALISA PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Tabel 6.1 Checklist Penerapan Prinsip GCG PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
PRINSIP GCG
TANGGUNG JAWAB
PEDOMAN UMUM PRINSIP GCG INDONESIA a. Berpegang Pada Prinsip Kehati-hatian b. Memastikan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Peraturan Perusahaan c. Peduli Terhadap Masyarakat d. Peduli Terhadap Kelestarian Lingkungan di Sekitar Perusahaan e. Membuat Perencanaan dan Pelaksanaan Yang Memadai
PENERAPAN PRINSIP GCG BANK BTN(*) 200 201 201 9 0 1 √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
ANALISA PENERAPAN PRINSIP GCG BERDASARKA N PEDOMAN
Sumber: Pedoman Umum GCG Indonesia 2006 Bank BTN telah mempertanggungjawabkannya agar informasi yang diberikan berguna bagi para pemangku kepentingan Laporan Keuangan. Standar Laporan Keuangan Bank BTN tahun 2009 Laporan keuangan Bank disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000) tentang “Akuntansi Perbankan”. Namun PSAK No. 31, “Akuntansi Perbankan”, yang telah diterapkan Bank dalam mempersiapkan laporan keuangan tahun 2009, telah dicabut
efektif tanggal 1 Januari 2010 berkaitan dengan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dan PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, efektif pada 1 Januari 2010. Dan Laporan keuangan tahun 2011 disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 1 (Revisi 2009), “Penyajian Laporan Keuangan”. Tanggung jawab atas komitmen manajemen, Bank BTN telah melakukan rapat Dewan Direksi setiap tahunnya, membahas berbagai persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan. Dari
rapat-rapat tersebut, persoalan dan/atau strategi yang
dibahas dan diputuskan bersama dalam Rapat Direksi. Bidang-bidang yang dikaji dalam tersebut adalah Bidang Kepengurusan, Bidang Manajemen Risiko, Bidang Pengendalian Internal, dan Bidang GCG. Dalam rangka memenuhi kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan prinsip kehatihatian, Bank BTN dalam telah melaporkan beberapa hal. Beberapa hal tersebut adalah mengenai Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Netto (PDN), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Selain itu Code of conduct Bank BTN juga memuat aturan akan fungsi kepatuhan terhadap perundang-undangan. Dalam hal tanggung jawab sosial, pada tahun 2009-2011 Bank telah melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya adalah Bank BTN green community, bantuan sosial kepada warga Surabaya serta pemberian bantuan social lainnya, mudik bersama Bank BTN “Terase Asyik” dan”Mudik Untuk Semua”, beasiswa kepada putera-puteri debitur KPR Bank BTN, operasi jantung anak beserta bantuan mobil untuk kampanye Jantung Sehat, bantuan bencana Alam di Padang dan bantuan kepada korban bencana alam
letusan Gunung Merapi, Integrated Community Program, bantuan pembinaan kepada atlet judo dalam rangka mendukung program Indonesia Emas
2011, serta bantuan
program kemitraan lainnya. 7. HASIL ANALISA PENERAPAN PRINSIP INDEPENDENSI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Tabel 7.1 Checklist Penerapan Prinsip GCG PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
PRINSIP GCG
INDEPENDENS I
PEDOMAN UMUM PRINSIP GCG INDONESIA a. Menghindari Terjadinya Dominasi Oleh Pihak Manapun b. Tidak Terpengaruh Oleh Kepentingan Tertentu c. Bebas dari Benturan Kepentingan (confict of interest) d. Bebas dari Segala Pengaruh atau Tekanan e. Melaksanakan Fungsi dan Tugasnya Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangundangan f. Tidak Saling Mendominasi dan atau Melempar Tanggung Jawab Antara Satu dengan Yang Lain
Sumber: Pedoman Umum GCG Indonesia 2006
PENERAPAN PRINSIP GCG BANK BTN(*) 200 201 201 9 0 1 √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
ANALISA PENERAPAN PRINSIP GCG BERDASARKA N PEDOMAN
Dalam rangka penerapan GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing insan perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Bank BTN telah menerapkan prinsip independensi yaitu mewajibkan karyawan untuk tidak terikat dengan aktivitas politik. Kewajiban ini dimuat dalam code of conduct tentang aktivitas politik yang dibuat oleh Bank BTN. Isi dari code of conduct tersebut terdapat 3 poin yang sangat jelas bahwa karyawan tidak diperkenankan mengikuti berbagai aktivitas politik. Bank BTN juga memberikan informasi agar karyawan menjauhi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan yang termuat dalam persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris. Begitu juga dalam persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Direksi juga mengatur hal tersebut. Selain itu, informasi lain juga dapat ditemui di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, program institusionalisasi dan internalisasi, serta code of conduct Bank BTN mengenai penanganan benturan kepentingan. Guna memenuhi pelaksanaan independensinya, agar tidak saling mendominasi karyawan Bank BTN juga tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Pernyataan ini termuat dalam beberapa program institusionalisasi dan internalisasi, serta code of conduct perusahaan tentang pemberian dan penerimaan hadiah/gratifikasi. Melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, telah dimuat dalam code of conduct Bank BTN tentang kepatuhan terhadap peraturan. Terdapat tiga poin yang menjelaskan hal ini. Diantaranya: organ
perusahaan dan pegawai Bank harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank. Kemudian Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan pegawai Bank melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank. Serta perusahaan harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 8. HASIL
ANALISA PENERAPAN
PRINSIP KEWAJARAN
PT
BANK
TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Tabel 8.1 Checklist Penerapan Prinsip GCG PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
PRINSIP GCG KEWAJARA N
PEDOMAN UMUM PRINSIP GCG INDONESIA a. Memberikan Kesempatan Kepada Pemangku Kepentingan Untuk Memberikan Masukan dan Menyampaikan Pendapat Bagi Kepentingan Perusahaan b. Membuka Akses Terhadap Informasi Sesuai dengan Prinsip Transparansi dalam Lingkup Kedudukan Masing-masing c. Memberikan Perlakuan yang Setara dan Wajar Kepada Pemangku Kepentingan d. Memberikan Kesempatan yang Sama Dalam Penerimaan Karyawan
PENERAPAN PRINSIP GCG BANK BTN(*) 200 201 201 9 0 1
√
√
√
√
√
√
√
√
√
ANALISA PENERAPAN PRINSIP GCG BERDASARKA N PEDOMAN
e. Melaksanakan Tugasnya Secara Profesional Tanpa Membedakan Suku, Agama, Ras, Golongan, Gender, dan Kondisi Fisik. Sumber: Pedoman Umum GCG Indonesia 2006 Berdasarkan pedoman diatas PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memperhatikan kepentingan stakeholder dengan penyajian yang wajar tentang bagi hasil, pendapatan bank. Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan BI sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Upaya meningkatkan kewajaran dalam penanganan dan penyelesaian terhadap pegawai yang melakukan kesalahan untuk meminimalkan ketidakpuasan dari karyawan tersebut, dilakukan dengan melaksanakan mekanisme atau tata cara penanganan yang telah disusun oleh Bank BTN. Dengan demikian jika terjadi suatu permasalahan mekanisme ini digunakan untuk memperjelas apa langkah yang dilakukan apabila ada suatu masalah terhadap karyawan. Bank BTN memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh karyawan dalam mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Akan tetapi Bank BTN tidak menjelaskan secara detail mengenai hal ini. Tidak banyak ditemukan penulis mengenai masalah ini.
9. PENUTUP 9.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, Bank BTN menerapkan lima prinsip GCG sebagai berikut : 1) Keterbukaan (Transparency) Bank BTN telah menerapkan prinsip keterbukan dengan baik. Perusahaan menyediakan informasi secara tepat, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi Informasi mengenai perusahan dijelaskan secara terinci oleh Bank BTN setip tahunnya. Informasi tersebut dapat dengan mudah kita dapatkan melalui media elektronik atau website resmi Bank BTN. Informasi tersebut mengenai visi-misi, produk, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan pelaksanaan good corporate governance, susunan dan kompensasi pengurus, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, serta sistem dan pelaksanaan GCG, serta budaya perusahaan yang tertera pada website Bank BTN yaitu www.btn.co.id. Bank BTN juga membentuk
Sekretaris perusahaan yang mempermudah mendapatkan informasi terkait perusahaan bagi para pemangku kepentingan. 2) Akuntabilitas (Accountability) Accountability pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk diwujudkan dengan kejelasan mengenai tanggung jawab yang mewajibkan semua karyawan melakukan aktivitasnya sesuai dengan job description-nya. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menerapkan prinsip akuntabilitas dengan menghilangkan perangkapan tugas dan jabatan. Kemudian Bank BTN memberikan informasi serta kebijakan tentang upayaupaya dalam menerapkan prinsip akuntabilitas atas Kompetensi Organisasi. Yang dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan mengadakan perekrutan karyawan di bidang tertentu, serta bekerja sama dengan salah satu instansi pendidikan. Sehingga dalam hal kompetensi organisasi, karyawan sudah berkompetensi dalam bidangnya masing-masing. Begitu juga mengenai pengendalian perusahaan, Bank BTN menerapkan
Sistem
pengendalian
Internal
mengaplikasikan akuntabilitasnya reward dan
yang
biasa
punishment
disebut
SPIN.
Untuk
system, Bank BTN
memutuskan dan menetapkan kebijakan mengenai reward berupa insentif dan sanksi bagi karyawan. Selain itu, karyawan juga berpegang teguh kepada aturan etika dan pedoman perilaku (Code of Conduct) yang telah disepakati. Dalam menerapkan code of conduct PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan penerapan budaya kerja Bank BTN yang disebut “POLA PRIMA” 3) Tanggung Jawab (Responsibility) Tanggung jawab atas Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, diterapkan dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan berguna bagi para
pemangku kepentingan Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab atas komitmen manajemen, Bank BTN telah melakukan rapat Dewan Direksi, membahas berbagai persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan. Dalam rangka memenuhi kepatuhan Bank terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian, Bank BTN dalam telah melaporkanya dengan cukup baik. Bank BTN juga telah melaporkan kegiatan di bidang tanggung jawab sosial pada tahun 2009-2011, Bank telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial. 4) Independensi (Independency) Bank BTN telah menerapkan prinsip independensi yaitu mewajibkan karyawan untuk tidak terikat dengan aktivitas politik. Bank BTN juga memberikan informasi agar karyawan menjauhi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan yang termuat dalam persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kewajiban ini dimuat dalam code of conduct yang dibuat oleh Bank BTN mengenai aktivitas politik serta penanganan benturan kepentingan. Karyawan Bank BTN tidak diperbolehkan menerima pemberian dalam bentuk apapun guna yang termuat dalam program institusionalisasi dan internalisasi, serta code of conduct perusahaan tentang pemberian dan penerimaan hadiah/gratifikasi. . Pelaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, telah diatur dalam code of conduct Bank BTN tentang kepatuhan terhadap peraturan. 5) Kewajaran (Fairness) Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan BI
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik tersebut telah melalui proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian bank menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember setiap tahunnya yang telah diaudit kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan. Upaya meningkatkan kewajaran dalam penanganan dan penyelesaian terhadap pegawai yang melakukan kesalahan dengan cara meminimalkan ketidakpuasan dari karyawan tersebut, serta melalui suatu mekanisme atau tata cara penanganan yang telah dibuat oleh perusahaan. Bank BTN memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh karyawan dalam mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik akan tetapi tidak banyak informasi yang dapat digali mengenai hal ini. 9.2 Keterbatasan Penelitian Penelitian ini adalah sebuah studi kasus maka terdapat beberapa keterbatasan dalam pembuatannya. Pertama, hasil dari penelitian ini hanya berasal dari satu perusahaan dengan fokus perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan, dan informasi yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kedua, data yang digunakan adalah data sekunder. Kemudian, hasil analisa prinsip GCG dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan dapat salah diintepretasikan karena data dan fakta yang dianalisis ada yang tanpa pengesahan dari pihak ketiga yang tidak memihak/netral. Meskipun demikian, halhal diatas seharusnya bukan menjadi suatu masalah karena apapun pendekatan atau paradigma penelitian yang digunakan, tidak ada yang bebas dari bias subjektifitas. 9.3 Saran
Akhirnya, dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, penelitian yang akan datang diharapkan dapat melibatkan lebih banyak tahun pengamatannya sehingga lebih dapat memahami konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip GCG, dan didukung pula dengan data primer dari perusahaan karena semakin lengkap data.yang didapat validitas akan lebih terjamin. Saran untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebaiknya informasi yang diungkapkan dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan lebih rinci dan detail sehingga para pengguna informasi tersebut lebih mudah memahaminya. Bank BTN seharusnya memberikan penjelasan mengenai prinsip kewajaran mengenai kesempatan yang setara kepada seluruh karyawan dalam mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. DAFTAR PUSTAKA Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi Dua, Jakarta: Salemba Empat. Daniri, Mas Ahmad, 2005. Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia. Jakarta Pusat: Ray Indonesia. Herwidayatmo. 2000. Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia. (Online), (http://www.imfeui.com/uploads/ file110-XXIXOktober-2000.PDF, diakses pada tanggal 20 Mei 2012). Idroes, Ferry N dan Sugiarto, 2006. Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta. Indrayani, Mei dan Nurkholis. 2001. Persepsi Manajemen Perusahaan Terhadap PrinsipPrinsip Good Corporate Governance. TEMA (Telaah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi). Vol. II: 136 – 156. Indrianto, Langgeng. 2005. Penerapan Good Corporate Governance Pada BUMN (Studi Pada PT PLN (Persero) Area Pelayanan Dan Jaringan Kediri). Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
Kasmir. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Enam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Komisi Pemberantas Korupsi. 2006. Makalah Perbankan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi. p:1. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia . Jakarta. Krisna Wijaya. 2002. Reformasi Perbankan Nasional. Jakarta: Harian Kompas. Moleong, Lexi J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Nugraha, Aditya, 2009, ”Penerapan GCG pada PDAM Surabaya (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya)” OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 1999. OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publications Service. France: 9-19. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2009. Laporan Good Corporate Governance Tahun 2009. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2011. Laporan Good Corporate Governance Tahun 2010. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2011. Laporan Good Corporate Governance Tahun 2011. Sekaran, Uma. 2006. Research Methods For Bussiness. Jakarta: Salemba Empat Suprayitno, G. (et al.). 2004. Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance. Jakarta: The Indonesian Institute for Corporate Govenance. Sutedi, Adrian. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta : Sinar Grafika. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance. Yogyakarta: Penerbit Balairung & Co. Triana, Yeni. 2003. Penerapan Good Corporate Governance Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia. ______ . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun1969 tentang KetentuanKetentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
Word Bisiness Council for Sustainable Development (WBCSD). 2000. “WBCSD’s first report-Corporate Social Responsibility”. Geneva. Zarkashi, M. Wahyudin. 2008. Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankkan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Penerbit Alfabeta. http://www.btn.co.id// diakses pada tanggal 20 Mei 2012. http://www.fcgi.or.id// diakses pada tanggal 20 Mei 2012.
