\4/ALTX{ST:A H}GtrIT'HANAK{ PERATURAN WALIKO A PSNTIANAK
NOMOR
57
TAHUN
2OO8
TENTANG TERPADU SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN KOTA PONTIANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YA?{G MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK
a.
Menimbang
i
t
masyarakat bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepa.da u'iaang pelayanan. perizinan se.rta. me,ndorgl' khususnya perlu pertumUuf'an ekonoml n|etatui peningkatan investasi maka yang cepat, dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan efisien dan terPadu.
di
b.bahwaagarpenyelenggaraanpelayananperizinany'angcepat, -clapat dilaksanakan dengan baik, .perlu efisien Oan iurplOu
I t
dibentuk sistem penyelenigaraan pelayanan perizinan terpadu'
t I
t ;
c.
I
{
I
Mengingat
:
1.
di bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan walikota'
undang-undang Nomor 2V Tahun 1959
tentang
Penetapan tentang Undan!-Undang Darurat Negara (Lembaran Pembe-ntukan Daerah Tingkat -, ll di Kalimantan Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-tlndang (l-embaran l.{egara Tahun 1959 Nomor 72,'Tambahan !-ernbaran Negara
Nomor 3
Tahun 1953
Nomor 1820 ); 2.
'3.
4.
5.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dart Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembarin Negara Nomor 3685) sebagaimana.telah Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran aiunan dengan Undang-Untang -Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Negara Taiun 2000 Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 1*tegarJ 47, Tambahan Lembaran tlernUJran Neg:ara Tahun 2003 Nomor Negara Nomor 4286);
undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara- (Lembiran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan O""r"n" (LembJran ldegara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
a$7);
-z-
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a13e);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 14A, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
9.
Feraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 20A7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741).
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak ( Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor
TSeri ENomorT); Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah ' Kota Pontianak Tahun.2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) ;
12.
13.
,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Noqnor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINA,N TERPADU KOTA PONTIANAK
BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Walikota iniyang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
1. 2. 3. 4.
:
Daerah adalah Kota Pontianak;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak; Walikota adalah Walikota Pontianak
;
5.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak;
6.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak;
.
7.
Dinas teknis adalah Dinas terkait yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan sesuai dengan urusan pemerintahan.
8.
lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
g.
Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10.
Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang ditetapkan oleh Walikota.
11.
Perizinan pararel adalah penyelenggaraan perizinan yang diwajibkan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
BAB
II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2 Maksud Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Perizinan Terpadu adalah menyederhanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan cara terpadu satu pintu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada ekonomi kerakyatan di Kota Pontianak. Pasal 3 Tujuan Penyusunan Sistem Penyelenggaraan Perizinan Terpadu adalah: t a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraen perizinan b. Meningkatkan sinergi dan sinkronisasi penyelenggaraan perizinan. c. Menyederhanakan pola penyelenggaraan perizinan kepada masyarakat. d. Meningkatkan akses dan informasi berkaitan dengan perizinan yang lebih luas kepada masyarakat.
I
BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN Pasal 4
(1) Pelayanan perizinan di ,Kota Pontianak dilaksanakan oleh Badan Pelayanan
Perizinan
Terpadu.
J
Cl
Dalam memproses permohonan izin, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menjalankan kewenangan administrasi dan Dinas teknis menjalankan kewenangan teknis yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3) Target dan realisasi terhadap retribusi dan atau jumlah setiap izin ditetapkan oleh Dinas teknis.
',r(4) Jenis izin yang dilayani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
Pasal 5
(1) Kepala Badan menandatangani perizinan atas nama Walikota.
@ Pelimpahan kewenangan penandatanganan izin d
sebagaimana dimaksud ayat (1)
itetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 6
(1) Kepala Badan atas nama Walikota dapat mencabut izin yang telah diterbitkan,
'
setelah
mendapat rekomendasi dari Dinas Teknis terkait berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
(2) Pencabutan izin dilakukan setelah dilakukan peringatan tertulis maksimal 3 kali oleh Kepala Dinas Teknis terkait sesuaidengan ketentuan yang berlaku.
(3) Apabila izin telah dicabut tapi pelaku usaha masih tetap menjalankan usahanya, maka akan dilakukan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IV TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN Pasal 7
Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ' mempunyai kewajiban sebagai berikut:
.
a.
b.
c. d.
Menetapkan bagan mekanisme setiap perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perizinan. Pemberian jaminan kelancaran proses perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pelaporan pelaksanaan kewajiban secara berkala I periodik dan atau sewaktu-waktu jika diperlakukan. Pasal 8
Pengolahan dokumen persyaratan perizinan
dan non perizinan mulai dari
tahap
permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secard terpadu.
Pasal 9 Untuk kepentingan percepatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui penerapan sistem berbasis teknologi informasi yang dikoordinir oleh Kepala tsadan.
Pasal 10
\, \/
(1) Kepala Badan dalam menjalankan pelayanan perizinan wajib melakukan koordinasi dengan seluruh Dinas teknis melaluiTim Teknis.
(2) Dalam proses penyelenggaraan perizinan Kepala Dinas teknis menunjuk personil untuk menjadi Anggota Tim Teknis.
(3) Personil yang ditunjuk Kepala Dinas menjadi anggota Tim Teknis wajib mentaati prosedur dan standar teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis.
(4) Personil yang ditunjuk Kepala Dinas menjadi anggota Tim Teknis mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan terhadap permohonan izin yang disampaikan pemohon berdasarkan prosedur dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
?
(5) Personil yang ditunjuk Kepala Dinas menjadi anggota Tim Teknis wajib membuat laporan kepada Kepala Dinas terhadap seluruh permohonan izin yang diajukan.
(6) Setiap anggota Tim Teknis bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Kepala Dinas yang bersangkutan sesuai ruang lingkup kewenangan teknis yang ada dan secara administrasi kepada Ketua Tim Teknis.
Pasal
11
(1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Badan.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat Dinas Teknis dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 12
,/?.
bk ra* f"!.% hft
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 13
lzin yang telah diterbitkan'oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib ditembuskan kepada Dinas Teknis sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. BAB V MEKANISME DAN PR,OTEDUR PELAYANAN Pasal 14
(1) Untuk kepentingan proses / operasionalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang tata urutan administrasi pelayanan perizinan kepada aparat dan masyarakat, diatur mekanisme / alur pelayanan (2) Mekanisme / alur pelayanan administrasi perizinan sebagaimana dimaksud ayat tercantum dalam lampiran ll Peraturan Walikota ini.
,
Pasal
15
(1)
f
(1) Prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan dibuat oleh Kepala Badan. (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib direview oleh Kepala Badan secara reguler setiap 6 bulan dan terus menerus dilakuKan perbaikan dan penyempurnaan untuk menghasilkan pelayanan perizinan yapg murah, mudah dan cepat.
{W \'Y\ '
(3) Prosedur dan standar teknis perizinan ditetapkan oleh Kepala Dinas teknis sepanjang belum diatur oleh Pemerintah.
BAB VI PENGADUAN MASYARAKAT Pasal 16
(1) Kepata Badan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib menyelesaikan sdtiap laporan atau pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan dampak dari penerbitan izin.
(2) Dalam menjalankan penatausahaan pengaduan masyarakat Kepala Badan wajib :
a.
Membuat
p
rioritas pe nyelesaia
n
ff ::i11":-T::I1l*1,;
e r av
a|
+
-o-
c. Menetapkan d. e.
f.
g. h.
i.
prosedur pengaduan masyarakat. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait. Memberikan rekomendasi penyelesaian pengaduan masyarakat. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian pengaduan masyarakat. Melaporkan proses dan hasil penyelesaian pengaduan kepada pimpinan. Menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan kepada yang mengadukan. Mendokumentasikan penyelesaian pengaduan masyarakat.
(3) Dalam hal pengaduan tldak dapat diselesaikan oleh Badan Pelayanan
Perizinan
Terpadu dan terjadi sengketa dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka penyelesaiannya difasilitasi oleh Sekretaris Daerah.
(4) Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya 1 bulan, proses fasilitasi dan koordinasi tidak juga dapat menyelesaikan masalah maka proses lebih lanjut akan ditempuh melaluijalur hukum dengan mengatasnamakan Pemerintah Kota Pontianak. BAB VII DAN PENGENDALIAN PENGAWASAN PEMBINAAN, Pasal 17
(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas sistem penyelenggaraan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Tim Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi, yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
(2) Tindakan Pembinaan meliputi fasilitasi perumusan dan evaluasi kebijakan. (3) Tindakan Pengawasan meliputi monitoring pencapaian target
dan realisasi
penyelenggaraan pelayanan perizinan.
(4) Tindakan Pengendalian meliputi supervisi dan tindak lanjut penyimpangan pelaksanaan. (5) Dalam rangka kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian :
a.
/
8
b.
Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan dan Kinerja lnternal kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi setiap triwulan. Seluruh Kepala Dinas Teknis terkait wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Teknis di bidang perizindn kepada Sekretaris Daerah selaku Kbtua Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi setiap triwulan. Pasal 18
(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan
administrasi
pelayanan perizinan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kepala Badan.
(2) Tindakan Pembinaan meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan meliputi a. koordinasi secara berkala; b. pemberian bimbingan dan konsultasi; c. pendidikan, pelatihan dan pemagangan; d. peren€naan, pengkajian dan pengembangan; e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.
:
(3) Tindakan Pengawasan melalui pengawasan melekat. (4) Tindakan Pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur pelayanan.
-7Pasal 19
(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan usaha / kegiatan masyarakat yang sudah dan belum mempunyai izin dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Teknis terkait.
(2) Tindakan Pembinaan meliputi sosialisasi, penyuluhan, suryei potensi, dan pemutihan izin.
(3) Tindakan Pengawasan meliputi survei lapangan,
razia, penertiban.
(4) Tindakan Pengendalian meliputi uji petik, monitoring dan evaluasi izin yang telah diterbitkan.
BAB VIII PEMBIAYAAN
Pasal 20
(l)
Biaya yang timbul akibat penyelenggaraan pelayanan perizinan sepanjang berkaitan dengan program dan kegiatan administrasi pelayanan perizinan menjaditanggung jawab Badan.
(2) Biaya yang timbul akibat penyelenggaraan pelayanan perizinan sepanjang berkaitan dengan program dan,kegiatan teknis menjadi tanggung jawab Dinas Teknis.
BAB IX KERJA SAMA Pasal 21 Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dapat dilakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keuangan, asosiasi usaha, lembaga-lembaga internasional, dan dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BABX
I
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
(1) Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini, maka peraturan-peraturan tentang
perizinan yang telah diterbitkan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota inidinyatakan masih tetap berlaku.
(2) Prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan dibuat oleh Kepala Badan selambatlambatnya 3 ( tiga ) bulan setelah pejabat Kepala Badan ditetapkan. sebagaimana dimaksud dal;rm Pasal 15 ayat (3) dibuat oleh Kepala Dinas Teknis selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan setelah Peraturan Walikota ini
(3) Prosedur dan standar teknis
diundangkan.
\.-__;
(4) Penyerahan pelaksanaan perizinan dari Dinas dilakukan dengan Berita Acara Serah
Terima Pelaksanaan Pelayanan Perizinan yang dibuat dan dipersiapkan oleh Kepala Dinas Teknis.
(5) Pelaksanaan
penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama
1(satu)tahun.
-8BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 (1) Hal-hal
yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih-lanjut oleh Walikota. (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 1! Dosonbor 2oog
WALIKOTA PONTIANAK
RRACHMAN
Diundangkan pada tanggal
di Pontianak 1! Desonbor 2O0B
Sekretarif Daerah Kota Pontianak,
lr. H. TONI HERIANTO. tvlT Pembina Utama Mrida NtP. 010 108 643
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2008 NOMOR 57
Lampiran I : Peraturan Walikota Pontianak Tahun 2008 Nomor
!J
Tentang SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PSRIZINAN TERPADU KOTA PONTIANAK JENIS IZIN YANG DILAYAI.II BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU UNIT KERJA TERKAIT
UNIT KERJA
JENIS IZIN
lzin Pendirion Sekoloh Swosto lzin Beloior Anok Pulus Sekoloh zin Pendidikon Luor Sekoloh
Dinos Pendidikon Dinos Sosnoker
Rekomendosi RS Umum Khusus lzin Boloi Pemeriksoon {POM)
Dinos Kesehoton
Bodon Lingkungon Hidup
lzin BKIA lzin Rumoh Bersolin lzin Apolik lzin Toko Obot lzin Loborotorium zin Opticol
zin Boloi Asuhon Keperowolon zin Boloi Konsullosi Gigi zin
Penyelenggoroon Sorono Peloyonon Rehobilitosi
lln Mendirikon RS Swosto lzin Penyelengqoroon Pengobolon Trodisi zin Produksi Mokonon & Minumon lzin Pendirion Depot Air Minum lsi Ulong lzin lndustri Kecil Obol Trodisionol lzin Usoho Joso Kontruksi
Dinos Pekerjoon Umum
Dinos Pekerjoon Umum
lzin Mendirikon Bongunon (lMB)
Dinos Toto Ruong & Pen:mohon
Dinos Toto Ruong &Perumohc
lzin Usoho Perdogonogon (SIUP)
Dinos Perindoqkop & UKM
Dinos Perindogkop & UKM
Tondo Doftor Perusohoqn ondo Doftor lndustri (TDl)
{TDP
Tondo Dofior Gudonq (TDG)
Pendopoton Doeroh
Dinos Pendopoion Doeroh Dinos Toto Ruong &Perumohc Dinos Pekerioon Umum
Dinos Perhub, Kom & informotiko
Dinos Perhub, Kom & informol Dinos Toto Ruong &Perumoh< Dinos Kebudoyoon & Poriwisc Dinos Pekerioon Umum
lzin Boloi Lotihon Kerio lzin Lembogo Pelolihon Swqsto
Dinos Sosiol don Tenogo Kerjo
Dinos Sosiol don Tenogo Keri< Dinos Pendidikon
zin Pembuongon Limboh Coir {lpLC)
Dinos Kebersihon
Dinos Kebersihon & Perlomor
ot lzin Tempot Usoho {S|TU} lzin Gongguon (HQ) lzin Usoho lnvestosi
Bodon Peloyonon Perizinon
BP2T,
lzin Pengolohon dqn Penyelenggoro Porkir
lln Menoro Anteno/Tower lzin Wortel,Wornet
don Kios Phone
zin Rodio Siqron Swosto lzin Joso Titipqn lzin Dok/Golongon Kopol lzin Angkuton Boronq Berbohoyo lzin Pemokoion /Pemonfooton Permukoon Air di lzin Operosi/Troyek Penumpong Umum Kopol lzin Usoho Penumpong Umum/Kopol lzin Troyek
Dinos Kesehqlon, Dinos Perhub, Kom & informo
JENIS IZIN
lzin Usoho Obiek Wisoto lzin Usoho Joso Konsulton Poriwisoio
UNIT KERJA
UNIT KERJA TERKAIT
Dinos Kebudoyoon & Poriwisoto
zin Usoho Joso lnformosi Poriwisoto zin Usoho Rumoh Kost lzin Usoho Pondok Wisotq lzin Usoho Penginopon Remoio lzin Usoho Hotel lln Usqho Pqmerqn lln Usoho Agen Periolqnon Wisoto lzin Usoho Biro Periolonon Wisoto lzin Usoho Joso Konvensi lln Usoho Joso lmpresoriot in Usoho Bor (Workop) lln Usoho Bogo lzin Usoho Rumoh Mokon lzin Usoho Resioron lzin Usohq Jqsq Promuwisoto lzin Usoho Gelongqong Renong lzin Usoho Sorono Fosilitos Oloh Rogo Usoho Gelonggong Motor Cross zin Usoho Bolo Gelinding (Bowlins) in Usoho Lqponqon Tenis zin Usoho Loponqon Goll a lzin Usoho Gedung Tenis Meio a lzin Usoho Gedung Bulu Tongkis 7 lzin Usoho Gedung Squosh 7 lzin Usoho Pusol Keseholon don Kebugoron 1 lzin Usoho Rumoh Bolo Sodok {Billiord) 7 lzin Usoho Gelonqgong Permoinon B lzin Usoho Solon Perwoton Kecontikon B in Usoho PontiMondi Uop lzin Usoho Ponti Piiot lzin Usoho Teoter/Ponqqung lzin Usqho Klob Molom lzin Usoho Diskotik lzin Usoho Korooke lzin Usoho Bioskop/Geduno Pertuniukon zin Usoho Penlos Fertuniukon Sotwo zin Usoho Duniq Fonlosi lzin Usqho Kolom Memoncing lzin Usgho Tomon Sotwo zin Usoho Pusot Seni don Pomeron lzin Usoho Rekreosi & Hiburon Umum lzin Perkemohon lzin Usoho Video Gome,Ploy Stolion don sejenisnyo lzin Perikonon lzin Pemolongon Hewon lzin Usoho Huller
Dinos Kebudoyoon & Poriwiso Dinos Pemudo &Oloh Rogo SATPOL PP
Dinos Pertonion, Perikonon don
inos Pertonion, Perikonon dr
Kehutonqn
ehutcnon
Walikota Pontianak
dr. H. Buchary Abdurrachman
Lamplran ll : Peraturan Walikota Pontianak. Nomor ,7 Tahun 2008 Tentang Sistem penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak
MEKANISME/ALUR PELAYANAN PERIJINAN
Memhat Tanda Torima Eetkas Permohonan
V/TLIK0EA PONTIIN/ff
II.nuchlry
