AIDS DI PAPUA. Aji Yanuarrahma 1 NIM

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (1): 21-36 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2014

PERAN AUSTRALIAN AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (AUSAID) DALAM MENANGANI HIV/AIDS DI PAPUA Aji Yanuarrahma1 NIM.0802045226

Abstract In a study of the author pick up, have a purpose to understand and describe the role of AusAID in to solving HIV/AIDS in Papua, and execute programs AusAID with functions in to give the assistance in Papua. Australia and Indonesia Partnership work together into being Indonesia rich country, democrate, and secure. And execute something Programs have impact toward to poor people life. First Australia foreign assistance because of AusAID in Indonesia 100 percent hibah Assistance and to execute project by Australia Department chosed in a competitive agree with government to commodity supply or service. And This program is a government to government.Further in this research, writer use descriptive-predictive method that is describing one or more phenomena with some consideration, and Eksplanatory the causal relationship between the future phenomena explained by the investigation. Result in a study to show with do programs can less spread HIV/AIDS problem in Papua. AusAID working together with local government and some LSM to realization that programs can to solve HIV/AIDS problem. Assistane classifier in there such as to give fund assistance, sosialization, make the HIV consultation place and give antiretroviral to according step by step can do finish comperhesive. And this partnership between Indonesia and Australia will be going on to 2016th. Key Words : AusAID,HIV/AIDS,Papua

Pendahuluan Indonesia dan Australia dihubungkan oleh letak geografisnya yang berdekatan sehingga membuat semakin eratnya rasa saling membutuhkan satu sama lain. Indonesia dan Australia telah memainkan peran kunci dalam pengembangan Institusi Regional di kawasan Asia-Pasifik (Chris Manning & Van Dierman,2000)

1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournalIlmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (1) : 21-36

Australia memiliki program bantuan pembangunan luar negeri yang dibiayai Pemerintah Federal untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang. Program ini dikelola oleh Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Australia (AusAID) yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri Australia terdapat 4 program AusAID dalam kemitraan Australia-Indonesia, yakni: 1.Meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan, 2.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, 3.Melindungi masyarakat miskin yang rentan terhadap tekanan, serta 4.Mendukung demokrasi, keadilan, dan tata kelola yang baik. (ausaid.gov.au.cfm) Australia berkomitmen untuk membantu pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan. Australia membantu memperkuat kapasitas Indonesia dalam menangani kasus HIV/AIDS dengan bantuan dana sebesar 25 juta dolar Australia atau sekitar Rp 247 miliar. Bantuan ini merupakan bagian dari kemitraan senilai 100 juta dolar antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia untuk periode 2008-2016. (http://id.wikipedia.org) . Bagi Australia, memperkuat kinerja dan akuntabilitas sistem kesehatan merupakan bentuk bantuan baru. Fokusnya akan mengarah pada dukungan kebijakan, uji coba perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan fakta (evidence-based), dan mendukung koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam hal memberikan masukan. Pada umumnya dukungan disampaikan melalui bantuan teknis guna meningkatkan kemampuan, dan melalui pembiayaan pelatihan dan perencanaan kebijakan berdasarkan fakta dan pengumpulan data sehingga bisa ditiru. Salah satunya dengan menurunkan tingkat penyebaran HIV dan menyediakan perawatan bagi para pengidap HIV.(ausaid.gov.au). Indonesia bekerjasama dengan Australia dalam kampanye preventif HIV/AIDS. Program peningkatan akses dan kualitas pelayanan HIV dan AIDS di Provinsi Papua diluncurkan oleh Menteri Kesehatan RI dan disaksikan oleh Forkompimda, Dirjen P2PL, Dirjen BUK, Ketua KPA Nasional, serta satuan perangkat kerja daerah kabupaten/kota serta meresmikan sejumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di Papua. Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah di Papua terus melakukan sosialisasi terkait bahaya penyakit HIV/AIDS, serta cara meminamilisirnya. Yang harus dilakukan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam upaya pengendalian HIV/AIDS dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pencegahan di dalam masyarakat yang bersifat pelayanan, sosialisasi, dan upaya pendukung lainnya. Beberapa upaya pencegahan dalam masyarakat umum, salah satu caranya seperti peningkatkan pendidikan sebaya dan pemberdayaan remaja dan generasi muda Say No to Drugs & Free Sex.(kompasiana.html,) Kerangka Dasar Teori 1. Teori Peran Organisasi Internasional Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Organisasi

22

Peran AusAID menangani HIV/AIDS di Papua (Aji Yanuarrahma)

internasional yang bersifat formal sudah tentu memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya. Fungsi tersebut bertujuan untuk mencapai apa yang telah mencapai kesepakatan bersama, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak-pihak yang terlibat. Adapun fungsi organisasi internasional yang dimaksud adalah: 1. menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara, dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang pesat bagi bangsa. 2. menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah sehingga gagasangagasan dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan.(Anak Banyu Agung Perwita,2005) Secara umum, fungsi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam sembilan fungsi, yaitu: 1. Artikulasi dan agregasi Organisasi internasional berfungsi untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi. 2. Norma Organisasi internasional sebagai aktor yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi. 3. Rekrutmen Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional. 4. Sosialisasi Sosialisasi berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di antaranya negaranegara yang bertindak pada lingkungan internasional atau di antara wakil mereka di dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi internasional memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama. 5. Pembuat peraturan Sistem internasional tidak mempunyai pemerintahan dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, atau oleh organisasi internasional. 6. Pelaksanaan peraturan Pelaksanaan keputusan organisasi internasional hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Di dalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan oleh organisasi internasional seringkali lebih terbatas pada pengawasan pelaksanaannya, karena aplikasi sesungguhnya ada di tangan negara anggota. 7. Pengesahan peraturan Organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional.

23


8. Informasi Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi. 9. Operasional Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal yang sama halnya seperti dalam pemerintahan. Fungsi pelaksanaan yang dilakukan organisasi internasional misalnya pelayanan teknis, penyediaan bantuan, dan lain-lain (petikdua.wordpress.com/). 2. Konsep Bantuan Luar Negeri Konsep bantuan luar negeri baik berupa pinjaman uang atau barang, hibah, maupun kerjasama teknik dari negara pemberi kepada negara penerima adalah instrument yang telah digunakan dalam hubungan internasional selama berabadabad lamanya.Instrument tersebut terutama tidak digunakan untuk kemaslahatan politik jangka pendek, namun untuk kesehatan dan prinsip-prinsip kemanusiaan jangka panjang. Dalam kamus ensiklopedia Ekonomi-Keuangan dan Perdagangan, pengertian bantuan lebih ditekankan kepada pengertian Assistance da Grant Aid, yakni: “Sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh suatu lembaga pemerintahan atau badan lainnya kepada lembaga lainnya atau kepada orang lain yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu seperti untuk jalanan, pendidikan, atau untuk kepentingan lainnya yang bersifat umum”.(Abdurachman,2005). Bantuan atau pinjaman luar negeri jika ditinjau dari subyek pemberi atau penerima dapat dibedakan atas: a. Pihak pemerintah atau negara, dimana hak dan kewajiban serta akibat yang ditimbulkan sehubungan dengan bantuan/pinjaman tersebut, merupakan tanggung jawab sepenuhnya bagi pemerintah yang bekerjasama. Bentuk demikian dikatakan sebagai bantuan antar pemerintah (government to government). b. Bantuan/pinjaman yang dilakukan oleh pihak non pemerintah atau lembaga resmi di luar pemerintah. Dimana hak dan kewajibannya ditanggung sepenuhnya oleh lembaga atau perusahaan itu sendiri.

Dari segi bentuk bantuan / pinjaman itu dibedakan menjadi Long Term, dan Short Term. Jika, Long Term: bantuan / pinjaman itu biasanya berlaku lebih dari satu tahun. Selanjutnya jika Short Term, maka bantuan pinjaman tersebut biasanya berlaku dalam waktu yang singkat (kurang dari satu tahun). Karena perkembangan kerjasama internasional yang menyebabkan kecendrungan pernyataan makna antara bantuan dan pinjaman luar negeri dari negara maju ke negara berkembang. Dari kecendrungan itulah sehingga lahir pengertian baru yang disebut dengan bantuan pinjaman (loan assistance). Metode Penelitian Penelitian yang digunakan penulis adalah Deskriptif Prediktif yang memiliki tujuan untuk menggambarkan bagaimana peran AusAID dalam menangani permasalahan HIV/AIDS agar dapat mengurangi masyarakat yang terjangkit penyakit yang mematikan ini, bahkan bisa menghilangkan HIV/AIDS di Papua, Serta memprediksikan kerjasama AusAID dan Indonesia sampai tahun 2016. teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif.

24


Hasil Penelitian Bantuan Luar negeri Australia merupakan bagian dari hubungan luar negeri Australia, Khususnya hubungan ekonomi, kebijakan bantuan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkembang di tingkat nasional dan Internasional. Namun Semuanya dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan nasional negara tersebut. Demikian pula dengan kebijakan Australia dalam membantu Indonesia. Selain kepentingan nasional, kebijakan luar negeri suatu negara juga memiliki faktor etika atau moral. Demikian pula dengan bantuan Australia kepada Indonesia merupakan realisasi dari komitmen dan moral Australia sebagai anggota komunitas Internasional untuk ikut memenuhi kebutuhan negara lain, apalagi secara ekonomi Australia mampu melakukannya. Program bantuan Australia untuk Indonesia bertujuan untuk mendukung kepentingan nasional Australia dengan membantu Indonesia mengurangi tingkat kemiskinan mencapai pembangunan yang berkesinambungan. Tujuan AusAID memberi bantuan di Papua merupakan suatu bentuk keprihatinan terhadap permasalahan di Papua yang sangat signifikan sekaligus membentuk kerjasama antar regional kawasan di Asia. Melalui bantuan ini Pemerintah Australia berkepentingan untuk mempromosikan stabilitas dan kemakmuran kawasan. Bantuan Australia difokuskan pada kawasan dimana Australia dapat membuat perbedaan dan dimana sumber daya Australia dapat digunakan seefektif dan seefisien mungkin Menurunkan tingkat penyebaran HIV dan menyediakan perawatan bagi para pengidap HIV, khususnya di provinsi-provinsi di Papua, di mana HIV telah mewabah menjadi prioritas yang semakin penting. AIP bertujuan untuk membatasi penyebaran HIV dengan membangun kemampuan pemerintah pusat dan daerah agar tanggap mengenai masalah ini, dan dengan mendukung keterlibatan masyarakat umum dalam pembentukan kebijakan. Di mana HIV berdampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat terutama di Papua, dan juga di Jawa, yang penderitanya adalah mereka yang menggunakan obat-obatan terlarang melalui jarum suntik dan para narapidana. AIP juga akan mendukung penyediaan fasilitas perawatan, dan membentuk program-program peningkatan kesadaran masyarakat guna menurunkan stigma yang melekat kepada para pengidap HIV. HIV merupakan retrovirus yang menjangkiti sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia dan menghancurkan atau mengganggu fungsinya. Infeksi virus ini mengakibatkan terjadinya penurunan sistem kekebalan yang terus-menerus, yang akan mengakibatkan defisiensi kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS merupakan singkatan dari Acquired ImmunoDeficiency Syndrome yakni gejala dan infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Infeksi yang disebaban HIV merupakan penyebab dari penyakit ini. Tingkat HIV dalam tubuh dan timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan indikator bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS.

Terdapat program AusAID dalam kemitraan Australia-Indonesia,Program bantuan AusAID yaitu: Meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan,

25


Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, yang lebih baik dan perbaikan pengelolaan perekonomian, dan Melindungi masyarakat miskin yang rentan terhadap tekanan, serta 4.Mendukung demokrasi, keadilan, dan tata kelola yang baik. Program-Program AusAID 1. Bidang pendidikan dan kesehatan a. Kualitas Pendidikan,Indonesia telah menunjukkan kemajuan penting dalam usahanya memenuhi target pendidikan yang tercantum dalam MDGs. Tingkat partisipasi sekolah dasar telah mencapai lebih dari 90 persen (dengan jumlah anak perempuan dan anak laki-laki yang seimbang). Di bawah reformasi desentralisasi, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sama-sama bertanggung jawab atas penyediaan pendidikan umum. b. Pemberian beasiswa, Beasiswa sangat berguna untuk mendorong pembangunan dan memelihara hubungan antara masyarakat Australia dan Indonesia. Beasiswa yang tepat sasaran dengan komposisi jumlah gender yang seimbang dapat menjadi bentuk bantuan yang efektif. c. HIV, Menurunkan tingkat penyebaran HIV dan menyediakan perawatan bagi para pengidap HIV, khususnya di provinsi-provinsi di Papua di mana HIV telah mewabah menjadi prioritas yang semakin penting. AIP bertujuan untuk membatasi penyebaran HIV dengan membangun kemampuan pemerintah pusat dan daerah agar tanggap mengenai masalah ini, dan dengan mendukung keterlibatan masyarakat umum dalam pembentukan kebijakan. Di mana HIV berdampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat – terutama di Papua. d. Flu Burung yang telah mewabah di kalangan peternak unggas Indonesia menghadirkan bahaya besar bagi negara ini juga bagi dunia. Keberadaan sistem respon kesehatan yang canggih diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Berbagai kegiatan yang mendukung gagasan-gagasan yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil dan anggota lembaga donor lainnya, kini masih dalam tahap uji coba. e. Malaria & Anemia, kematian ibu akibat malaria dan anemia. Kegiatan ini akan termasuk pendanaan untuk kantor dinas kesehatan daerah agar mereka bisa meningkatkan pelayanan kesehatan, konsultasi perencanaan dari tingkat bawah ke atas, penyusunan anggaran yang melibatkan para penerima manfaat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan sistem kesehatan. 2. Pertumbuhan yang berkelanjutan dan manajemen ekonomi a. Masalah perubahan iklim dan lingkungan akan mendapatkan dukungan lebih dari Pemerintah Australia dari sisi pendanaan, manajemen dan kebijakan. AIP akan bekerja di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten untuk memperkuat Indonesia dalam hal tata kelola lingkungan, manajemen sumber daya nasional dan responnya terhadap perubahan iklim. Australia terutama akan membantu Indonesia mengurangi efek rumah kaca yang diakibatkan oleh penebangan hutan liar dan mendukung manajemen hutan yang berkelanjutan melalui gagasan penyelamatan hutan dan iklim. b. Dukungan infrastruktur, salah satu fokus utama dari AIP, akan sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi. Australia tengah mengambil bagian dalam

26


pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia sebesar $300 juta untuk Proyek Peningkatan Jalan Nasional Indonesia Timur (EINRIP). Pinjaman tersebut digunakan untuk merehabilitasi sekitar 1,000 kilometer jaringan jalan nasional dan mengganti sekitar 4,5 km jembatan baja. Selain itu, sebuah program fasilitas baru pembangunan infrastruktur sudah dimulai pada tahun 2008 guna mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia yang lebih luas baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, termasuk meningkatkan tata kelola di bidang infrastruktur. c. Air bersih dan sanitasi telah menjadi perhatian utama bantuan pembangunan Australia kepada Indonesia sejak tahun 1970. Australia telah memberikan bantuan yang meskipun sedikit namun memberikan dampak yang signifi kan terkait buruknya infrastruktur air dan sanitasi di Indonesia serta rendahnya investasi di bidang ini. d. Meningkatkan pertumbuhan pedesaan sangat penting bagi terciptanya pembangunan yang adil dan merata di seluruh Indonesia. AIP bertujuan untuk memberikan sumbangan bagi pertumbuhan pedesaan dan peningkatan pendapatan rumah tangga yang bisa memberikan dampak yang nyata. e. Bantuan Australia bertujuan untuk mendorong sektor usaha kecil dan menengah yang lebih kompetitif, aktif dan berkembang guna memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan dalam usaha menumbuhkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan bagi laki-laki dan perempuan. 3. Demokrasi, keadilan dan pemerintahan yang baik a. Dengan adanya reformasi hukum, AIP akan mendukung peningkatan kapasitas lembaga hukum di tingkat pengadilan dan di tingkat lembaga-lembaga penting yang menjadi mitra pemerintah. AIP akan berusaha meningkatkan kemudahan memperoleh keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal. AIP juga akan terus mendukung lembaga-lembaga yang bertujuan menegakkan hak asasi manusia dan hak perempuan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan kerangka institusional untuk memerangi korupsi. b. Program dukungan yang lebih luas untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dikembangkan tahun 2008. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman dan partisipasi publik yang lebih baik dalam proses demokrasi. c. Mendukung masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (termasuk lembagalembaga penelitian) guna mendorong terciptanya debat produktif dan analisa merupakan bentuk bantuan yang sangat penting dalam Strategi Kerjasama ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan atmosfir yang memungkinkan masyarakat, kelompok masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para pemimpin dalam badan-badan pemerintah untuk belajar satu sama lain. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di bidang ini akan mengacu pada keberhasilan kegiatan-kegiatan yang tengah berlangsung dan dirancang untuk melahirkan pemimpin-pemimpin dan agen-agen perubahan perempuan dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat.

27


d. Indonesia belum memulai program reformasi pelayanan publik yang menyeluruh, namun ada beberapa badan pusat dan pemerintah daerah yang mengusahakan peningkatan administrasi publik dalam bidang yang terbatas, dengan tujuan untuk menghadirkan percontohan. Australia akan terus mendukung reformasi di sektor-sektor penting, seperti kesehatan dan pendidikan, dan mendukung kepemimpinan lokal untuk mencapai reformasi pelayanan publik dan meningkatkan kinerja pemerintah. e. Rencana Anti-Korupsi-nya akan menjadi fokus utama selama lima tahun ke depan, dengan memberikan dukungan terus-menerus kepada lembaga-lembaga hukum, Komisi Pemerantasan Korupsi dan mengembangkan kegiatan-kegiatan strategis yang dipandang efektif untuk memerangi korupsi (misalnya manajemen keuangan dan pengadaan). f. Bekerja sama dengan Pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan mutu manajemen pengeluaran publik akan menjadi fokus penting di tingkat nasional dan badan-badan pendukungnya, maupun pada tingkat provinsi dan kabupaten. AIP akan secara selektif berkonsentrasi pada pemerintah kabupaten di provinsi-provinsi prioritas guna memperbaiki proses dasar dan sistem yang diperlukan administrasi publik dalam melaksanakan kebijakan dan memastikan anggaran belanja barang dan jasa direncanakan dan disusun secara efektif. g. Dukungan untuk penelitian terapan akan menjadi sangat penting untuk menciptakan wacana dan penentuan kebijakan di Indonesia, termasuk di daerah. Dukungan akan diberikan dalam bentuk kemitraan antara Australia, Indonesia dan lembaga-lembaga multilateral terkait yang dapat meningkatkan kapasitas Indonesia untuk memutuskan topik penelitian yang tepat dan meningkatkan kualitas penelitian terapan, yang mencakup keempat pilar dalam strategi ini. 4. Keamanan dan Kedamaian (Respon yang lebih baik atas kebutuhan kemanusiaan, keadaan darurat dan kerentanan terhadap bencana alam) a. Kesiapan menghadapi bencana, Melalui bantuan yang diberikan dalam menghadapi tsunami di Aceh dan gempa di Yogyakarta, Australia telah menunjukkan bahwa negara ini merupakan mitra yang efektif dan terpercaya dalam merespon bencana.. Australia bertujuan memberikan respon terhadap bencana yang tepat waktu dan efektif, membangun kapasitas mitramitra Indonesia dalam kesiapan menghadapi bencana berikut respon yang diperlukan, meningkatkan mutu analisa risiko dan memperkuat perencanaan terkait penanganan peristiwa yang terjadi tiba-tiba.

b. Membantu Indonesia meningkatkan keselamatan transportasi dan memerangi kejahatan lintas negara adalah salah satu bidang yang akan menjadi kunci kerjasama dan kemitraan jangka panjang. Departemen-departemen dan badanbadan khusus Pemerintah Australia akan terus menyediakan bantuan yang praktis dan tepat sasaran guna meningkatkan kemampuan penegakan hukum di Indonesia, menghadapi terorisme, dan membantu lembaga-lembaga perhubungan dan pengawasan perbatasan sehingga mereka bisa menghadapi ancaman-ancaman kejahatan lintas negara dan meningkatkan standar keselamatan.(aip_strat_2008-13_bahasa.pdf)

28


Program bantuan Australia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki perencanaan dan pemberian layanan serta pendanaan programprogram pembangunan. AusAID bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dan LSM-LSM dalam merealisasikan program yang dapat mengatasi permasalahan HIV/AIDS ini. Adapun program yang dilaksanakan ini disesuaikan dengan daerah di papua yang memiliki daerah terpencil yang kekurangan akses untuk melakukan peninjauan penderita penyakit HIV/AIDS. Bentuk bantuan yang dilaksanankan seperti memberikan bantuan dana, melakukan sosialisasi, membuat tempat konsultasi penderita HIV, dan pemberian Antiretroviral yang dilakukan secara bertahap agar penanganannya dapat secara menyeluruh. Tanpa kepedulian kita semua maka HIV/AIDS tetap menjadi mesin pembunuh yang bekerja secara perlahan namun pasti dapat membunuh kita semua. Pada 31 Maret 2012 kasus kumulatif HIV/AIDS di Provinsi Papua tercatat 12.187, yang terdiri atas 5.090 penderita HIV dan 7.097 penderita AIDS, dengan 980 kematian. Tampak jelas Pemprov Papua tidak memahami realitas penyebaran HIV di wilayahnya. Godaan „paha putih‟ atau „mama‟, julukan terhadap pekerja seks komersial (PSK), merupakan konsekuensi logis dari kondisi masyarakat yang menjadikan hubungan seksual dengan PSK sebagai sarana rekreasi. Terkait dengan risiko penyebaran HIV melalui hubungan seksual dengan PSK ada dua kemungkinan. Pertama, laki-laki penduduk lokal yang menularkan HIV kepada PSK. Kalau ini yang terjadi, maka di masyarakat ada laki-laki yang mengidap HIV/AIDS tapi tidak terdeteksi. Kemudian, ada pula laki-laki lokal yang berisiko tertular HIV ketika sanggama dengan PSK tanpa kondom. Kedua, PSK di Papua sudah mengidap HIV/AIDS ketika tiba di Bumi Cenderawasih itu. Kalau ini yang terjadi maka, laki-laki yang sanggama dengan PSK tanpa kondom berisiko tertular HIV. Laki-laki lokal yang menularkan HIV kepada PSK dan lakilaki yang tertular HIV dari PSK dalam kehidupan sehari-hari bisa sebagai seorang suami. Maka, mereka inilah mata rantai penyebaran HIV di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual tanpa kondom di dalam dan di luar nikah. Dua fakta inilah yang luput dari perhatian Pemprov Papua sehingga penanggulangan HIV/AIDS tidak menyentuh akar persoalan. Di beberapa lokasi pelacuran mulai digencarkan kewajiban memakai kondom bagi laki-laki ketika sanggama dengan PSK. Tapi, karena mekanismenya tidak akurat maka program itu tidak efektif. Karena kasus HIV/AIDS di Papua terus bertambah, pemerintah setempat meminta semua pihak termasuk masyarakat untuk peduli terhadap upaya penanggulangan HIV/AIDS di Tanah Papua. Tetapi untuk menyadarkan semua pihak tentu butuh waktu. Dalam rentang waktu untuk sampai pada kesadaran ada di antara mereka yang melakukan hubungan seksual tanpa kondom dengan PSK. Ini artinya insiden penularan HIV baru terus terjadi. Buktinya dapat dilihat dari kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada ibu-ibu rumah tangga dan bayi. Celakanya, Pemprov Papua sama sekali tidak mempunyai program yang konkret untuk menurunkan insiden infeksi HIV baru pada laki-laki melalui hubungan seksual dengan PSK, dan mendeteksi HIV/AIDS pada perempuan hamil. Jika Pemprov Papua tidak mempunyai program yang konkret

29


untuk melakukan intervensi terhadap hal tersebut maka penyebaran HIV/AIDS akan terus terjadi sampai titik terakhir ketika tidak ada lagi laki-laki Papua yang melacur tanpa kondom. Kondisinya kian runyam karena dalam Perda AIDS Papua sama sekali tidak ada intervensi yang konkret untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS. Bahkan, keberadaan lokasi pelacuran yang tersebar luas di tiap kabupaten justru diabaikan dalam perda itu. Pemprov Papua sudah memberikan perhatian yang tidak kecil untuk pengendalian HIV/AIDS serta memperbanyak jumlah puskesmas yang mampu menyelenggarakan VCT (voluntary councelling dan testing) sehingga mampu mendeteksi dan memberikan pelayanan kepada mereka yang terkena penyakit, tetapi hal ini baru dilakukan di hilir yang artinya, Pemprov Papua menunggu penduduknya tertular HIV dahulu baru ditangani di puskesmas. Berdasarkan data faktor risiko yaitu kemungkinan cara penularan, penularan HIV di Papua melalui hubungan seksual, dalam hal ini heteroseksual yaitu laki-laki dengan perempuan, yang mencapai 93,83 %. Bertolak dari data itu, maka yang perlu segera dilakukan Pemprov Papua adalah melakukan intervensi yang konkret di lokasi pelacuran yaitu memaksa laki-laki „hidung belang‟ memakai kodom ketika sanggama dengan PSK. Tetapi juga perlu mekanisme yang konkret untuk memantau pemakaian kondom. Pengalaman Thailand menerapak intervensi kondom di pelacuran adalah memberikan sanksi hukum kepada germo jika ada PSK nya yang terdeteksi mengidap IMS (infeksi menular seksual, seperti sifilis, GO, klamidia, hepatitis B, dll.) melalui survailans rutin. Tetapi di Papua yaitu di Kab Merauke dan Kab Mimika yang kena sanksi hukum justru PSK. Saat ini presentasi pria dan wanita sudah berimbang atau sama 50 persen. Ini menggambarkan kesadaran pria sudah mulai baik. Namun memang masih ada masalah dan kekurangan, tapi masalah utamanya adalah kesadaran masyarakat. Sekarang kita lihat presentasi pria dan wanita sama 50 persen. sebelumnya lebih banyak wanita karena mereka lebih banyak yang punya kesadaran lebih. Tapi sekarang, pria hampir sama jumlahnya. Berarti kesadaran pria sudah bagus dan program kita sudah mulai on the track. Untuk usai potensial adalah 15-40 tahun dimana presentasinya sudah 80 %. Namun yang juga harus diwaspadai adalah bayi dan balita dimana saat ini sudah ada sekitar 150an yang terinfeksi HIV/AIDS. Bukan karena hubungan seks tetapi dari orang tuanya. Ini menyebar di beberapa daerah di Papua, itu yang harus kita antisipasi. Selain itu kita juga harus mengantisipasi masyarakat yang ada di pedalaman karena tidak ada akses dan informasi Peran AusAID di Papua 1. Memberikan Bantuan Dana Prospek bantuan kerjasama yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Australia diharapkan akan dapat terus berlanjut. AusAID memberikan dana hibah sebesar 25 juta dollar Australia untuk meningkatkan layanan HIV/AIDS di Papua sebagai bentuk kerjasama sekaligus bentuk keprihatinan terhadap tingkat penyebaran HIV/AIDS yang semakin meningkat di Papua, dimana penggunaan dana tersebut di berikan oleh AusAID melalui pemerintah daerah

30


setempat, LSM-LSM yang peduli dalam menangani HIV/AIDS yang bermitra dengan AusAID selama melaksanakan program-program penanggulangan HIV/AIDS di Papua dan bersama-sama menjalankan program-program yang telah di rencanakan sebelumnya. Pemberian bantuan ini tetap di pantau langsung oleh konsultan-konsultan dari AusAID. Bantuan luar negeri ini merupakan sarana kerjasama yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua negara yang di maksudkan agar sumber daya Australia dapat berguna sesuai dengan fungsinya, dan Australia juga dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara tetangganya yang dapat memperkuat pertahanan di kawasan Regional tersebut. Dan bagi Indonesia moment ini sebagai bentuk hal dalam menjalin kerjasama regional yang bersifat positif dan juga di jadikan tolak ukur agar kedepannya dapat mendiri dengan mempelajari sistem yang di jalankan oleh negara maju seperti Australia tersebut. 2. Sosialisasi Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Provinsi Papua bekerja sama dengan HIV Cooperation Program for Indonesia (HCPI) - Australian Agency for International Development (AusAID) menggelar sosialisasi Rencana Strategis Komunikasi (Starkom) untuk Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Paniai Provinsi Papua, pada tanggal 14 Februari 2013 di Gedung SKB Enarotali, Paniai. Kegiatan itu dilakukan untuk memperkenalkan Starkom di wilayah pegunungan Tengah Papua. dan tujuan lain adalah advokasi untuk pengambil kebijakan di wilayah pegunungan tengah Papua untuk menindaklanjuti dalam dokumen kerja Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya AusAID mendukung upaya Indonesia menangani HIV/AIDS dengan memberikan bantuan dalam pembuatan Film Cinta Dari Wamena yang telah dirilis pada bulan maret 2013. Australia telah mendukung upaya Indonesia untuk menangani HIV/AIDS selama lebih dari 12 tahun. Film ini diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang akan digunakan sebagai media alternatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap HIV/AIDS, khususnya untuk menurunkan stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA). Melalui film merupakan medium yang sangat kuat untuk melibatkan penonton sebagai salah satu strategi untuk memberikan informasi mengenai cara mengurangi penularan HIV/AIDS. Setelah film tersebut rilis di tahun 2013, AusAID akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, sekolah dan universitas untuk melakukan sosialisasi HIV/AIDS di Provinsi-provinsi di Indonesia. Pada tanggal 8 oktober 2013 Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah (KPAD) Provinsi Papua melakukan sosialisasi HIV/AIDS, yang diikuti oleh para PNS di lingkungan Pemprov Papua. Dimana Penyuluhan ini pada intinya menekankan soal pentingnya sirkumsisi bagi kesehatan reproduksi. Sirkumsisi bukan soal agama Islam atau Kristen dan bukan soal keselamatan masuk di surga. Tetapi Sirkumsisi atau sunat itu adalah untuk kesehatan reproduksi. Hal terpenting dan perlu diketahui masyarakat umum dalam pencegahan epidemi

31


HIV adalah sirkumsisi atau sunat adalah merupakan salah satu cara yang mampu membuat seseorang terhindar dari HIV/AIDS. 3. Fasilitator Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, pada hari Senin 6 agustus 2012 di Jayapura, Papua, meresmikan Laboratorium Kesehatan Daerah, Pusat Rujukan HIV/AIDS, di Papua. Selain itu, Menteri Kesehatan juga meresmikan Pusat Pengendalian AIDS, Tubercolosis, dan Malaria Papua. Peresmian ini menandai upaya khusus pemerintah untuk menangani penyebaran virus tersebut di Papua. Peresmian itu dilakukan di Sasana Krida Kompleks Kantor Gubernur Papua. Besarnya populasi yang terus berkembang dan sistem kesehatan yang terdesentralisasi, mengakibatkan minimnya akses ke pelayanan kesehatan yang baik untuk banyak orang, terutama mereka yang hidup di daerah terpencil. Kemajuan telah dicapai tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah yang memiliki angka kematian ibu sangat tinggi, dan merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dimana epidemik HIV/AIDS paling cepat berkembang, dan distribusi petugas kesehatan yang tidak merata. Pemerintah Australia, melalui program bantuannya bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia memberikan fasilitas-fasilitas untuk mempermudah pendataan penderita dan mengurangi penyebaran penderita HIV/AIDS setiap tahunnya, seperti membuat akses jalan agar tempat konsultasi lebih mudah terjangkau dan program pemberian ARV dapat merata dan tepat sasaran dalam pembagiannya, serta merehabilitasi masyarakat yang sudah terkena HIV/AIDS di daerah terpencil Papua. Adanya bantuan yang diberikan oleh negara-negara atau lembaga-lembaga Internasional seperti bantuan yang diberikan oleh negara Australia melalui AusAID ini merupakan dukungan yang sangat penting demi berjalannya program-program yang telah direncanakan ini walaupun faktor dukungan lain juga cukup penting seperti, jaringan kerja dan tenaga relawan LSM yang telah terbina dengan baik antar sesama dalam menangani HIV/AIDS, dengan memperbaiki pola manajemen yang efektif dan efisien diharapkan dapat mendukung kinerja LSM itu sendiri. Selain itu tidak kalah pentingnya adalah peningkatan mutu sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan, kursus, atau lokakarya yang diselenggarakan oleh AusAID. Semua hal tersebut tentu saja merupakan keuntungan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia dalam bekerjasama dengan AusAID dalam menangani HIV/AIDS di Papua. 4. Media Informasi Upaya pengendalian penyebaran penyakit HIV/AIDS di provinsi Papua terkendala oleh kondisi geografis provinsi tersebut yang sulit terjangkau terutama daerah pedalaman. Informasi mengenai bahaya HIV/AIDS serta seluk beluk penularannya masih tidak bisa menjangkau masyarakat asli yang tinggal di daerah karena kesenjangan geografis. Sarana komunikasi seperti surat kabar, radio, dan televisi belum sampai ke daerah pedalaman Papua disebabkan sulitnya transportasi dan belum tersedianya jaringan listrik. Dan kalangan pemuda juga cukup sulit menyalurkan energi positif melalui olahraga atau kegiatan produktif lain karena tidak adanya fasilitas dan faktor pendukung

32


lainnya hingga akhirnya tidak sedikit kaum muda Papua terjerumus pada kegiatan-kegiatan destruktif seperti minum-minuman keras dan terlibat hubungan seks diluar nikah. Tingkat kesibukan dan perhatian pemerintah yang sangat tinggi dalam menangani tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang semakin rendah. Faktor-faktor tersebut yang membuat pemerintah Indonesia belum menaruh perhatian lebih serius terhadap bahaya dan ancaman HIV/AIDS, karena dampak HIV/AIDS tidak akan langsung terlihat dan dirasakan, lain halnya dengan penyakit-penyakit infeksi atau virus lainnya yang akan langsung dirasakan dampak kerugiannya. Dari hal ini kemudian munculnya dukungan dan perhatian dari media massa yang cukup berperan dalam menangani HIV/AIDS, karena dengan adanya dukungan dari media massa ini semua informasi dapat mencapai sasaran, sehingga bisa dikatakan kasus HIV/AIDS dapat ditekan, walaupun dalam hal ini penekanannya tidak terlalu signifikan. Sumber informasi sangat dibutuhkan apalagi untuk penanganan di daerah Papua yang perlu mendapatkan penanganan lebih. Diharapkan dengan berperannya media massa dapat menginformasikan secara menyeluruh yang pada umumnya bangsa Indonesia dan di fokuskan untuk mempermudah penanganan guna menghentikan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Papua. Iklan layanan masyarakat di televisi mendapatkan tarif/diskon khusus kurang lebih US$ 290 untuk 60 detik penayangan, dibandingkan dengan tarif komersial biasa senilai US$ 690. Leo Burnett Kreasindo, sebuah agen periklanan telah melaksanakan dua kampanye HIV/AIDS berbentuk Iklan Layanan Masyarakat di berbagai media nasional di Indonesia, dengan dukungan dari AusAID, USAID dan Family Health International. Iklan layanan masyarakat di radio dan media cetak (surat kabar) juga memperoleh tarif khusus. US$ 50.000 cukup untuk biaya produksi dan penempatan siaran 30 detik dengan jumlah penayangan lebih dari 300 kali pada 3 stasiun televisi dengan jangkauan terluas di Indonesia. US$ 50.000 cukup untuk membiayai jingle radio selama 60 detik, dikombinasikan dengan spot iklan radio, sebanyak 13.000 kali siaran. US$ 10.000 cukup untuk biaya pencetakan iklan layanan masyarakat satu halaman penuh surat kabar sebanyak 37 kali. Sumbangan waktu penayangan dan keahlian pemasaran juga sangat dibutuhkan. Menentukan sasaran pendengar/penonton dan mengidentifikasikan bentuk media yang mereka sukai. Hal ini membantu untuk memastikan bahwa pesanpesan tentang HIV/AIDS dikomunikasikan dengan cara yang paling efektif. Tempat berkumpul remaja, misalnya, sekolah menengah, bioskop atau warung internet. Namun, sekadar menyebarkan informasi tidaklah cukup. Kampanye media massa akan berjalan lebih efisien apabila didukung oleh programprogram di tingkat lokal, yang turut menyediakan sarana pelatihan ketrampilan hidup dan kejuruan. 5. Pemberian ARV(Antiretroviral) Dalam pencegahan HIV metode Quick Oral sudah resmi di tetapkan sebagai salah satu cara memeriksa penularan virus HIV yang terdapat di rumah sakit

33


umum daerah atau klinik pemeriksaan HIV/AIDS yang tersebar di wilayah papua, yakni Voluntary Conceling and Testing (VCT) yang di bentuk pada bulan april 2008 karena lebih praktis dan aman hanya mengunakan sampel Salifa (air liur) untuk mengetahui apakah seseorang tertular virus HIV, sebab lebih banyak orang seperti di mimika tidak mau melakukan tes darah dikarenakan rasa malu atau takut. Partisipasi ODHA merupakan salah satu kunci terhadap upaya-upaya pencegahan AIDS yang efektif sehingga melalui departemen kesehatan menjalankan program save Papua dengan tujuan mempercepat tingkat kesehatan masyarakat di wilayah Papua. Pelayanan Save Papua dilakukan melalui Mobile Clinic (MC) ke setiap kampung dalam tiga bulan sekali. Klinik tersebut dilengkapi dengan kebutuhan yang sangat memadai , antara lain: perlengkapan kesehatan, tenaga dokter, bidan, perawat, tenaga laboratorium, hingga melibatkan seluruh penduduk. Program ini melakukan pemeriksaan dan pengobatan gratis AIDS ke setiap rumah. Dan dilaksanakan mulai tahun 20072011, alokasi dana save papua ini mencapai Rp 654 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan lembaga donor. Peningkatan kasus HIV/AIDS dipengarauhi ketidaktegasan pemerintah untuk memberikan sanksi atas pelaku kemaksiatan seperti prostitusi dan para pemakai maupun pengedar narkoba. Hukuman yang tidak tegas ini membuat para pelaku kejahatan tidak jera untuk terus menerus melakukan hal yang samadimana bisa menjerumuskan dirinya dan orang lain terkena HIV/AIDS. Terhadap penggunaan alat kontrasepsi juga masih dapat beresiko terjadinya penularan penyakit HIV/AIDS sehingga pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar waspada dan menjaga diri. Dalam penyediaan Antiretroviral (ARV) yang secara bertahap diupayakan dari dalam negeri karena hingga kini sebagian pasokan ARV masih diperoleh dari bantuan lembaga donor Internasional. Perusahaan Farmasi milik Pemerintah PT.Kimia Farma sudah mampu memproduksi obat ARV dengan kualitas setara produk luar negeri, namun memenuhi ARV kepada Pemerintah dan perusahaan tidak bisa sepenuhnya memasok kebutuhan ARV karena obat ARV yang diproduksi belum lulus prakualifikasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dan lembaga donor Internasional seperti Global Fund hanya mau membeli ARV yang sudah lulus prakualifikasi WHO. Serta upaya pembangunan belum memberdayakan masyarakat yang tinggal menetap di kampung-kampung sehingga diharapkan dengan melengkapi dan menyempurnakan konsep pemberdayaaan masyarakat di tingkat distrik dan kampong dari berbagai versi yang telah berkembang di Papua. Peran Berkelanjutan AusAID sampai 2016 The Australia Indonesia Partnership for HIV (AIPH), 2008-2016, mendukung tujuan nasional penanggulangan HIV di Indonesia untuk mencegah dan membatasi penyebaran HIV, meningkatkan kualitas hidup orang yang hidup dengan HIV, dan mengurangi dampak sosial-ekonomi epidemi. Kemitraan ini

34


telah beroperasi sejak tahun 2008 dan didasarkan pada lebih dari 16 tahun bantuan Australia tentang HIV di Indonesia. Saat ini beroperasi di tingkat nasional dan di sembilan provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Papua dan Papua Barat. Ini juga mendukung hingga delapan provinsi melalui berbagai program nasional. AIPH menggunakan berbagai modalitas bantuan: kontraktor pelaksana, perjanjian hibah dengan LSM internasional, dana dikumpulkan, dan kontribusi khusus untuk multilateral atau masyarakat madani untuk melaksanakan berbagai kegiatan. HIV Cooperation Program for Indonesia (HCPI) berfokus pada penguatan kepemimpinan Indonesia pada isu-isu HIV dan mengurangi penularan HIV di kalangan pengguna narkoba suntik dan di penjara. Di samping itu juga memiliki fokus pada pencegahan penyebaran HIV di Papua dan Papua Barat pada pengembangan pendekatan perubahan perilaku yang efektif dan mendukung program yang komprehensif untuk mengatasi penularan HIV di Bali. Clinton Health Access Initiative (CHAI) atau yayasan Clinton terus meningkatkan pengadaan dan manajemen rantai pasokan obat-obatan anti-retroviral (ARV) dan tes HIV, membangun kapasitas untuk perawatan yang lebih baik, dukungan dan pengobatan di Papua dan memperkuat implementasi kebijakan untuk layanan HIV oleh badan kesehatan. Indonesia Partnership Fund for HIV (IPF) merupakan sumber penting dari dukungan keuangan untuk Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat nasional dan sub-nasional. Dana dikelola melalui UNDP dan pelaksanaan dikelola oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) Kesimpulan Pemerintah Indonesia telah melakukan penanganan yang sesuai dengan permasalahan kasus HIV/AIDS ini, kurangnya dana serta fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat di Papua dengan banyaknya epidemi penyakit ini yang membuat penyebaran HIV/AIDS semakin tahun semakin meningkat, sehingga membuat pihak luar negeri membantu dalam bentuk bantuan yang bermacam macam, khususnya AusAID yang memberikan dana hibah sebagai bentuk kepedulian terhadap negara tetangga. Tetapi tidak sampai situ saja AusAID sendiri terus membackup penanganan tersebut ke daerah yang di tuju. Hal ini yang membuat kerjasama antar kedua negara ini semakin berjalan baik. Di lain sisi pemerintah Indonesia juga berhati hati dan mengambil sikap tegas, sehingga tidak terjadi dampak negative yang di khawatirkan akan membuat ketergantungan terhadap negara-negara pemberi bantuan yang dapat mengganggu kestabilan nasional Program-program yang di jalankan AusAID sangat efektif, Hal ini dilihat dari berbagai hal seperti semakin berkurangnya penderita HIV/AIDS setiap tahunnya di Papua, dan mulai banyaknya tempat-tempat konsultasi dan seringnya dilakukannya sosialisasi tentang bahayanya HIV/AIDS, serta semakin Solidnya kerjasama antara Pemerintah daerah, LSM-LSM setempat dan juga Lembaga Internasional yang membantu di Papua. Kerjasama dengan AusAID sendiri di prediksikan akan berjalan cukup lama di karenakan AusAID memiliki program pembangunan jangka panjang di setiap negara-negara berkembang.

35


Referensi Buku: Abdurachman, dikutip dari skripsi Eftadi “Peranan Bantuan USAID Terhadap Pengembangan Ekowisata( Ekonomi Pariwisata di Balikpapan 20012003)” Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Mulawarman Samarinda, 2005. Manning, Chris & Van Dierman. 2000. Indonesia di tengah transisi:Aspek-aspek sosial Reformasi & Krisis, Yogyakarta :Lkis Yogyakarta. Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005.Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Internet: Analisis Teori dan Konsep Organisasi Internasional dan Pengelompokan serta Peranannya dalam Ilmu Hubungan Internasional ,tersedia di http://petikdua.wordpress.com/2011/08/23/analisis-teori-dan-konseporganisasi-internasional-dan-pengelompokan-serta-peranannya-dalamilmu-hubungan-internasional/ , diakses pada tanggal 18 Oktober 2013. Australia Mendukung Upaya Indonesia Dalam Menanggulangi HIV di Provinsi Papua, tersedia di http://www.aidsindonesia.or.id di akses pada tanggal 1 Februari 2013. HIV/AIDS di Papua dan upaya pencegahannya,tersedia di http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2012/11/09/hivaids-di-papua-danupaya-pencegahannya-507681.html, di akses pada tanggal 10 April 2013. HIV/AIDS Tertinggi di papua ada di empat wilayah, tersedia di http://tabloidjubi.com/?p=6776 di akses pada tanggal 1 Februari 2013. Hubungan Australia dengan Indonesia ,tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_Australia_dengan_Indonesia#cite_ note-1, di akses pada tanggal 1 Februari 2013. Strategi Kerjasama Pembangunan Australia Indonesia 2008-2013, tersedia di, aip_strat_2008-13_bahasa.pdf . di akses tanggal 1 februari 2013.

36

AIDS DI PAPUA. Aji Yanuarrahma 1 NIM

Recommend Documents