AGUSTUS 2013 TAHUN BERKARYA

ISSN : 2089-4678

BULETIN BPKP JAWA TIMUR

EDISI 17 / AGUSTUS 2013

TAHUN BERKARYA

2

Dari Redaksi Buletin Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur

Pembaca yang budiman, Seorang petani jagung di Amerika selama bertahun tahun, selalu memenangkan kontes jagung unggulan. Suatu ketika wartawan Koran lokal ingin mengetahui rahasia sukses petani tersebut, petani tersebut bercerita, sama sekali tidak ada rahasia khusus, malah dia selalu membagi-bagikan bibit jagung terbaiknya kepada petani jagung disekitar kebunnya.

IntegriTas, Komitmen, Kompetensi, dan Profesional Edisi 17 / Juli 2013

Dengan penuh keheranan dan takjub wartawan tersebut bertanya” Bagaimana anda bisa berbagi benih jagung dengan tetangga anda lalu bersaing dengannya dalam kompetisi yang sama setiap tahunnya. Lalu petani menjawab “tidakah anda mengetahui bahwa angin menerbangkan serbuk sari dari jagung yang akan berbuah dan membawanya dari satu ladang-keladang yang lain. Jika tetangga saya menanam jagung yang kualitas jelek, maka kualitas jagung saya akan

PENGELOLA Pembina Narasumber / Kontributor Pemimpin Redaksi Redaktur Pelaksana Staf Redaksi

menurun ketika terjadi serbuk silang.. Jika saya ingin menghasilkan jagung kualitas unggul , saya harus menanam jagung yang bagus pula (James bender dalam buku “How to Talk Well).

Desain

Tulisan di atas sengaja redaksi kutip untuk menggambarkan bagaimana BPKP Jatim dalam usianya yang ke-30 bekerja dengan semangat

TasK2Pro

“Integritas,

Komitmen,

Kompetensi

dan

Profesional”. Dalam mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan,

Fotografi Sirkulasi/Distribusi

: Kepala Perwakilan : : : :

Para Kepala Bidang Kabag Tata Usaha Kasubag Prolap Asri Noerdjajanti Sri Lestari D.V. Susan Prasetya Krisna Hartanto : Krisna Hartanto M. Helmi : Krisna Hartanto Anton Karmawan : Kasubag Umum Sriyanto Nurhadi

BPKP Jatim senantiasa hadir melalui pendampingan, konsultasi, bimtek, evaluasi maupun sebagai nara sumber berbagai kegiatan. Yang tak kalah penting BPKP Jatim turut mendorong terwujudnya Tata Kelola APIP yang baik. Kepedulian BPKP Jatim dilandasi hasil pemetaan bahwa kondisi APIP pada saat ini mayoritas masih pada level satu (initial) yaitu keberadaanya sekedar ada, auditornya belum standar kompetensinya serta belum ada arah pengembangan SDM. Dengan kondisi tersebut APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah

Alamat Redaksi : Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Jl. Raya Bandara Juanda No. 38, Sidoarjo Telp. 031-887036-2, Faks. 031-8670911 http://www.bpkp.go.id/jatim.bpkp E-mail: [email protected] [email protected]

korupsi. Melalui kegiatan sosialisasi tata kelola, assesment serta bimtek tata kelola yang dilakukan BPKP Jatim diharapkan APIP bisa naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi (Infrastructur, Integrated, Managed, Optimizing) sehingga nantinya mampu menjadi agen perubahan. Ayo Maju Bersama BPKP Jatim Salam Task2Pro…………………….

Redaksi Buletin Task2Pro menerima masukan, tulisan, saran dan kritikan demi perbaikan dan kemajuan Buletin Task2Pro

TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013

EDISI 17 / AGUSTUS 2013 TASK2PRO

ISSN : 2089-4678 3

DAFTAR ISI TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013

4 Kakanwil X DJKN Akui Peran BPKP Dalam Pengelolaan BMD

26 Pengembangan Manajemen Pemerintah Kota Surabaya

ORGANISASI RESPONSIF DAN ANTISIPATIF 4 Kakanwil X DJKN Akui Peran BPKP Dalam Pengelolaan BMD 7 Penandatanganan TAPKIN Kabupaten Sampang 8 Pengembangan Manajemen Pemerintah Kota Surabaya 9 Perpanjangan MoU dan Bimtek SPIP di Kabupaten Bojonegoro 11 Komitmen Pemkab Lamongan Meraih Opini WTP

PENINGKATAN AKHLAK DAN ETIKA 12 Membeli Waktu

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DAN KEPEMIMPINAN VISIONER DAN INSPIRATIF 13 Arahan Kepala BPKP 14 Penerapan SPIP Merupakan Tanggung Jawab Kepala Daerah

KEBERSAMAAN DAN KESEJAHTERAAN 22 Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT BPKP Ke-30 24 Implementasi CSR Melalui Donor Darah 25 Lomba Mancing 26 Family Gathering 28 Gaung SPIP Melalui TVRI Jawa Timur 30 Bersyukur 30 Tahun Berkarya 31 Foto-foto Lain Kegiatan Peringatan HUT BPKP Ke-30

KOLOM 32 Sub Kontrak Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa 36 Whistle Blowing System: 40 Peranan Internal Auditor Di Era Globalisasi

16 Peningkatan Kapabilitas SDM Kabupaten Bojonegoro

WARNA-WARNI

18 Sensus BMD Menuju Opini WTP

44 Humor Suroboyoan

20 Tertib Pencatatan dan Pelaporan BMN

45 Berita Mini

KOMITMEN TERHADAP KETEPATAN WAKTU

GALERI

21 Upacara Bendera Peringatan HUT BPKP Ke-30


47 Kegiatan BPKP Jawa Timur Dalam Gambar


4

ORGANISASI RESPONSIF DAN ANTISIPATIF

Kakanwil X DJKN Akui Peran BPKP Dalam Pengeloaan BMD

S

elasa, 7 Mei 2013, Kepala Perwakilan BPKP

Jawa Timur sudah mempunyai MoU terkait den-

Provinsi Jawa Timur, Drs. Hotman Napitupulu,

gan peningka-

Ak.,MBA,CFrA dan Kepala Kantor Wilayah X DJKN,

tan kualitas pengelolaan aset Pemda.

DR. Lalu Henry Yujana, SE.Ak.MM, diundang TVRI

DR. Lalu Henry Yujana, SE.,Ak.MM mengungkap-

Jawa Timur sebagai narasumber dalam sebuah

kan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan aset

acara Talkshow di TVRI Jawa Timur, dengan tema

dalam rangka meraih opini WTP, menjadi hal yang

“Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Piu-

mendesak karena Pemerintah sudah menargetkan

tang Daerah”. Acara talkshow tersebut sekaligus

60% dari 534 Pemda seluruh Indonesia atau 320

menyambut HUT BPKP yang ke 30, disiarkan secara

Pemda, laporan keuangannya harus meraih opini

langsung oleh TVRI Jawa Timur pada jam 16.45.

WTP pada tahun 2014. Sedangkan saat ini masih

Tema talkshow memang sesuai dengan kompe-

sedikit Pemda yang meraih opini WTP, padahal ta-

tensi narasumber yang diundang. BPKP Jawa Timur

hun 2014 hanya tersisa 1 tahun 7 bulan dari saat

sebagai auditor intern pemerintah mempunyai tu-

ini. Oleh sebab itu, BPKP mempunyai peran yang

gas melakukan pembinaan dan pendampingan

sangat besar, bersama DJKN dalam membantu

kepada Pemda, juga untuk meningkatkan kualitas

Pemda melakukan inventarisasi dan penatausahaan

penge-lolaan aset. Kanwil X DJKN sebagai aset

barang milik daerah.

manajer berperan membantu Pemda untuk men-

Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA, ketika

ingkatkan kualitas pengelolaan asetnya, dalam

ditanya tentang tugas dan peran terkait dengan

rangka meraih opini WTP maupun penguatan

pengelolaan barang milik daerah, menjelaskan

APBD. Seperti diketahui, Kanwil X DJKN dan BPKP

bahwa sesuai dengan paradigma baru, peran BPKP




5

pendampingan/asistensi membantu Pemda dalam pengelolaan barang milik daerah, sebagai upaya prefentif sebelum laporan keuangan Pemda diaudit oleh BPK. Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA, mengungkapkan bahwa di Jawa Timur, saat ini baru 14 Pemda yang meraih opini WTP dari target 23 Pemda atau 60% dari 39 Pemda yang ada di Jawa Timur. Persoalannya adalah pada pengelolaan dan penatausahaan aset Pemda yang masih banyak permasalahan. Karena nilai aset pada neracaneraca milik Pemda sangat material, maka jika penatausahaan dan pencatatan aset tersebut bermasalah, tentu sulit untuk meraih opini WTP. Oleh karena itu, Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA menyarankan Pemda untuk melakukan sensus terhadap aset yang ada, sehingga dapat dirinci keberadaan asetnya dan nilai aset yang sebenarnya. DR. Lalu Henry Yujana, SE.,Ak.,MM membenarkan apa yang disampaikan oleh Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA, bahwa Pemda harus melaku-

Untuk itu, BPKP akan menawarkan program

kan sensus terhadap asetnya sesuai dengan keten-

peningkatan kompetensi SDM melalui STAR Pro-

tuan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007.

ject yang dibiayai oleh ADB.

Untuk itu, DJKN mendorong Pemda untuk melaku-

Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA juga

kan inventarisasi melalui sensus terhadap aset yang

mengungkapkan bahwa BPKP mempunyai sistem

ada.

aplikasi yakni SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang

Selain masalah barang milik daerah itu, menurut

Milik Daerah yang dapat dimanfaatkan guna

DR. Lalu Henry Yujana, SE,Ak.,MM, terdapat ma-

mengelola keuangan dan barang milik daerah ber-

salah lain yaitu piutang daerah yang menjadi man-

basis IT, sehingga pengelolaan keuangan dan

agement letter BPK. Untuk menertibkan piutang

barang milik daerah tidak lagi dilakukan secara

daerah tersebut, Pemda dapat meminta bantuan

manual.

kepada BPKP dan DJKN untuk menertibkan piu-

Dalam hal pengelolaan keuangan dan barang milik

tang daerah melalui validasi dan verifikasi terhadap

daerah menggunakan sistem aplikasi berbasis IT,

piutang

Napitupulu,

BPKP bermaksud melakukan transfer of knowledge

Ak.,MBA,CFrA, menambahkan terhadap piutang

sehingga Pemda dapat melakukan secara mandiri

daerah pun harus dilakukan pengelolaan dan pen-

pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

catatan yang baik dan tertib, karena piutang

Hal ini juga terkait dengan pembinaan dan pening-

daerah merupakan aset lancar dalam neraca Peme-

katan SDM Pemda, yang merupakan salah satu bu-

rintah Daerah. Peningkatan kualitas pengelolaan

tir dari tanggung jawab BPKP selaku Pembina Sis-

barang milik daerah dan piutang daerah, juga

tem

menghadapi masalah lain yaitu kompetensi SDM.

DR. Lalu Henry Yujana, SE,Ak.,MM pun mengingat-

daerah.

Drs.

Hotman


Pengendalian

Intern

Pemerintah

(SPIP).


6


kan permasalahan terkait rumah dinas dan tanah desa, yang juga harus diperhatikan ketertiban pengelolaan dan pemanfaatannya dalam rangka mendapat opini WTP. Terkait dengan pemanfaatan rumah dinas, Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA, BPKP Jawa Timur sudah memberikan contoh dengan menyerahkan rumah dinas yang merupakan aset idle BPKP Jawa Timur kepada DJKN. Di akhir talkshow, Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA, menyampaikan harapan dan saran kepada Pemda terkait dengan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, agar Pemda menerapkan SPIP, di mana dalam SPIP mencakup kepatuhan terhadap peraturan antara lain Standar Akuntansi Pemerintah, pengamanan aset, pemisahan fungsi antara pencatat dan pengguna barang. Selain itu, belanja modal yang digunakan untuk pengadaan barang milik daerah, harus dilakukan secara profesional karena terkait dengan pelayanan publik.




7

Penandatanganan TAPKIN Kabupaten Sampang

D

rs.

Hotman

Napitupulu,

Ak.,MBA,CFrA,

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur,

Sampang

mendapat undangan dari Bupati Sampang untuk

Pengecualian (WDP), untuk tiga tahun berturut-

turut menyaksikan penandatanganan Penetapan

turut dari 2009 sampai 2011. Kedepan perlu

Kinerja (TAPKIN) Pemerintah Daerah dan SKPD se-

ditingkatkan agar tetap meraih Opini Wajar Tanpa

Kabupaten Sampang, Kamis (2 Mei 2013). Acara

Pengecualian (WTP), karena sesuai dengan target

penandatanganan TAPKIN ini dihadiri juga oleh

RPJMN 2010-2014, pada tahun 2014 60% dari

Wakil Bupati Sampang, Plt. Sekda, seluruh Kepala

seluruh pemerintah daerah di Indonesia harus

SKPD, dan para Camat.

meraih Opini WTP.

Dalam kesempatan ini, Hotman Napitupulu

memberikan

Opini

Wajar

Dengan

Untuk itu, BPKP Jawa Timur siap membantu

kinerja

dalam bentuk pembinaan dalam rangka perbaikan

diperlukan sebagai indikator keberhasilan bagi

kualitas LKPD, termasuk Kabupaten Sampang, baik

pemerintah daerah dan SKPD dalam menjalankan

melalui bimtek, workshop, maupun pendampingan

tugasnya.

-pendampingan.

menyampaikan

bahwa

penetapan

Dari segi waktu, pelaksanaan penandatanganan

Bupati

Sampang,

Fannan

Hasib,

dalam

TAPKIN ini bisa dikatakan terlambat, karena sudah

sambutannya berharap dengan ditandatanganinya

memasuki bulan Mei 2013 dari yang seharusnya

TAPKIN Pemda dan SKPD se Kabupaten Sampang,

pada bulan Januari 2013. Hal ini terjadi karena

para pimpinan SKPD dapat segera mengimplemen-

terlambatnya persetujuan dan pengesahan APBD,

tasikannya di lapangan, sehingga peningkatan

yang secara tidak langsung dapat menghambat

kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

realisasi program-program pembangunan. Berdasarkan informasi yang diperoleh BPKP Jawa

Timur, hasil audit BPK-RI atas Laporan



8


Pengembangan Manajemen Pemerintah Kota Surabaya

P

erwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur melanjut-

kerjasama ini terjadi transfer of knowledge dalam

kan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya

hal pengelolaan keuangan dan BMD, sehingga

dalam pengembangan manajemen pemerintah

pengelolaannya lebih tertib dan akuntabel, serta

daerah. Kerjasama ini ditandai dengan penan-

terhindar dari penyimpangan dan meningkatkan

datanganan Kesepakatan Bersama Antara Pemerin-

pelayanan terhadap masyarakat.

tah Kota Surabaya dengan Perwakilan Badan Pen-

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jawa

gawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Timur, Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA,

Provinsi Jawa Timur oleh Walikota Surabaya, Ir. Tri

menegaskan BPKP Jawa Timur siap membantu

Rismaharini, M.T, dan Kepala Perwakilan BPKP

Pemerintah Kota Surabaya dalam hal pengelolaan

Provinsi Jawa Timur, Drs. Hotman Napitupulu,

keuangan

Ak.,MBA.CFrA, di Ruang Kerja Walikota Surabaya

pendampingan, asistensi dan konsultansi.

dan

penatausahaan

BMD,

melalui

pada hari Rabu (8/5/2013). Acara penandatanganan ini disaksikan oleh pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya dan dari BPKP Jawa Timur. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Perwakilan BPKP Jawa Timur, tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah ini antara lain mencakup pendampingan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD). Pemerintah Kota Surabaya berharap dari TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013



9

Perpanjangan MoU dan Bimtek SPIP di Kabupaten Bojonegoro

Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si: “Saya fanatik dengan BPKP dalam semua bidang. Apapun yang disarankan BPKP akan saya laksanakan karena saya percaya sepenuhnya pada BPKP”

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA, didampingi Kepala Bidang APD, Drs. Wasis Prabowo dan Pengendali Teknis R.B. Widayat. Drs. H. Suyoto, M.Si berterima kasih kepada Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA yang telah

P

emerintah Kabupaten Bojonegoro melanjut-

berkenan hadir di Bojonegoro dan atas kerjasama 9 yang baik selama lebih dari 5 tahun terakhir ini.

kan kerjasama yang baik dengan BPKP Jawa Timur

Drs. H. Suyoto, M.Si pun mengakui BPKP telah ban-

yang telah berlangsung lebih dari 5 tahun terakhir

yak berperan dalam mengawal pelaksanaan tugas

ini. Untuk itu Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto,

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Drs. H. Suyoto,

M.Si berkenan menandatangani naskah Nota Ke-

M.Si berharap agar kerjasama dengan BPKP dapat

sepahaman Bersama dengan Kepala Perwakilan

lebih ditingkatkan dan lebih produktif. Drs. H. Su-

BPKP Provinsi Jawa Timur, Drs. Hotman Napitupulu,

yoto, M.Si juga menginginkan BPKP membantu

Ak.,MBA,CFrA, di Rumah Jabatan Bupati Bojone-

meningkatkan

goro pada hari Senin (13/5/2013).

pengelolaan keuangan dan penatausahaan BMD

Saat penandatanganan naskah Nota Kesepahaman Bersama itu, Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si didampingi Inspektur Kabupaten Bojonegoro, Ir. I Nyoman Sudana, MM, sedangkan TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013

akuntabilitas

dan

transparansi

pada Pemkab Bojonegoro, dalam rangka meraih opini WTP. Sementara

itu,

Drs.

Hotman

Napitupulu,

Ak.,MBA,CFrA menjelaskan paradigma baru BPKP. EDISI 17 / AGUSTUS 2013 TASK2PRO

10


BPKP sekarang lebih menitikberatkan perannya sebagai quality assurance dan management consultancy, dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan penatausahaan BMD, serta mengupayakan adanya transfer of knowledge menuju kemandirian pemda. Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA juga berterima kasih atas kepercayaan yang diberi-

No. 60 Tahun 2008. Wakil Bupati Bojonegoro, Drs.

kan Pemkab Bojonegoro kepada BPKP Jawa Timur.

H. Setyo Hartono, MM, dalam sambutannya sebe-

Kegiatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

lum membuka Bimbingan Teknis Satuan Tugas Sis-

Timur, Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA di

tem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten

Kabupaten Bojonegoro berlanjut keesokan harinya,

Bojonegoro, menghimbau kepada seluruh peserta

Selasa (14/5/2013) dalam acara pembukaan Bim-

bimtek untuk melaksanakan tugas dan fungsinya

bingan Teknis Satuan Tugas Sistem Pengendalian

sebagai Satgas SPIP secara lebih efektif dan efisien,

Intern Pemerintah

di Kabupaten Bojonegoro.

sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Bimbingan Teknis Satuan Tugas Sistem Pengenda-

di seluruh SKPD dapat lebih akuntabel dan trans-

lian Intern Pemerintah ini merupakan langkah

paran,

nyata kelanjutan dari penandatanganan Nota Ke-

penyimpangan.

serta

terhindar

dari

penyimpangan-

sepahaman Bersama yang telah ditandatangani

Untuk itu, Drs. H. Setyo Hartono, MM, meminta

seperti diuraikan di atas. Bimbingan Teknis ini

kepada seluruh peserta agar menyerap materi

diperuntukkan bagi Satuan Tugas SPIP pada selu-

yang disampaikan narasumber dari BPKP Jawa

ruh SKPD di Pemkab Bojonegoro.

Timur, dengan sebaik-baiknya. “Jangan ragu-ragu

Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA, dalam

untuk bertanya kepada narasumber tentang materi

sambutannya, memaparkan apa dan pentingnya

SPIP”, tambah Drs. H. Setyo Hartono, MM, yang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), ke-

juga berterima kasih kepada BPKP yang telah dan

wajiban pemda dalam menyelenggarakan SPIP

akan terus berbagi ilmu kepada Pemkab Bojone-

yang efektif, dan fungsi serta tugas BPKP sebagai

goro, demi tercapainya opini WTP.

Pembina SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013



11

Komitmen Pemkab Lamogan Meraih Opini WTP

P

emerintah Kabupaten Lamongan melanjutkan

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP

lagi kerjasama dengan Perwakilan BPKP

Jawa Timur, Hotman Napitupulu mempresentasi-

Provinsi Jawa Timur yang sudah terjalin dengan

kan tentang peningkatan akuntabilitas pengelolaan

baik selama ini. Kelanjutan kerjasama ini ditandai

keuangan dan kinerja, dan penerapan SPIP di ling-

dengan

Kerjasama

kungan Pemerintah Daerah. Hotman Napitupulu

antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Per-

juga menjelaskan reposisi yang dilakukan BPKP

wakilan

Tentang

pasca reformasi. Tugas dan peran BPKP kini lebih

Pengembangan Manajemen Pemerintah Kabu-

kepada upaya preventif, melakukan pencegahan.

paten Lamongan, yang dilakukan oleh Bupati La-

“Kami

mongan, Fadeli, dan Kepala Perwakilan BPKP

pendampingan kepada mitra kami,“ ujar Hotman.

Provinsi Jawa Timur, Hotman Napitupulu, pada

Hotman juga menyebutkan contoh kerjasama yang

Selasa, 3 Juni 2013 di Guest House Pemerintah Ka-

telah dilakukan BPKP Jawa Timur, baik dengan Pe-

bupaten Lamongan.

merintah Daerah, Instansi Vertikal, maupun BUMN/

penandatanganan BPKP

Provinsi

naskah

Jawa

Timur

Acara penandatanganan tersebut dihadiri oleh

kini

lebih

banyak

memberikan advice/

BUMD di wilayah Jawa Timur.

Sekda Kabupaten Lamongan Yuhronur Efendi ber-

Sedangkan Bupati Lamongan, Fadeli, pada ke-

sama Inspektur Kabupaten Lamongan, Ismunawan,

sempatan tersebut meminta semua jajarannya

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

yang hadir agar berkomitmen meraih Opini WTP.

dan Asset (DPPKA), Herry Pranoto, dan beberapa

Sementara tahun ini opini BPK-RI untuk Kabupaten

Kepala SKPD lainnya. Menurut Ismunawan, dilaku-

Lamongan masih WDP atau sama dengan tahun-

kannya perpanjangan kerjasama itu karena peran

tahun sebelumnya. “Kepada seluruh Kepala SKPD

BPKP telah membantu pengelolaan pemerintahan

Kabupaten Lamongan agar tidak ragu-ragu untuk

yang baik di Lamongan. Ismunawan menambahkan

segera menjalin kerjasama dengan BPKP Jawa

bahwa dengan bekerjasama dengan BPKP, Lamon-

Timur guna lebih meningkatkan akuntabilitas

gan tidak terlalu banyak mengalami kesalahan

pengelolaan keuangan dan menghindari penyim-

dalam penataan administrasi. BPKP sudah dilibat-

pangan”, tambah Fadeli. Fadeli juga menginstruksi-

kan sejak proses perencanaan melalui pendam-

kan kepada Sekda Kabupaten Lamongan, untuk

pingan. Sehingga kerjasama ini sangat strategis

menginventarisir kegiatan-kegiatan yang dapat

untuk kembali dilanjutkan.

dilakukan kerjasama dengan BPKP.



PENINGKATAN AKHLAK DAN ETIKA

12

Membeli Waktu

P

ada suatu hari, seorang

Sang Ayah tampak menyesali

Ayah pulang dari bekerja

ucapannya. Tak lama kemudian

pukul 21.00 malam. Seperti hari

ia

menghampiri

anaknya

di

-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan

kamar. Dilihatnya anaknya itu sedang terisak-isak

baginya. Sesampainya di rumah ia mendapati

sambil memegang uang Rp 30.000.

anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas

Sambil mengelus kepala sang anak, Papanya ber-

2

kata “Maafin Papa ya! Kenapa kamu minta uang

SD sudah menunggunya di depan pintu

rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama.

malam-malam begini.. Besok kan masih bisa.

“Kok belum tidur?” sapa sang Ayah pada anaknya.

Jangankan Rp 10.000, lebih dari itu

Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang

Kamu mau pakai buat beli mainan khan?”

kerja, dan baru bangun ketika ia akan bersiap

“Papa, aku ngga minta uang. Aku pinjam…nanti aku

berangkat ke kantor di pagi hari.

kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang

“Aku menunggu Papa pulang, karena aku mau

jajanku.”

tanya berapa sih gaji Papa?”, kata sang anak.

“Iya..iya..tapi buat apa??” tanya sang Papa.

“Lho.. ada apa kok nanya gaji Papa segala? Kamu

“Aku menunggu Papa pulang hari ini dari jam 8.

mau minta uang lagi ya?”, jawab sang ayah.

Aku mau ajak Papa main ular tangga. Satu jam saja

“Ah, nggak pa, aku sekedar… pengin tahu aja…”

pa, aku mohon. Mama sering bilang, kalau waktu

kata anaknya.

Papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu

“Oke, kamu hitung sendiri. Setiap hari Papa bekerja

Papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang

sekitar 10 jam dan dibayar Rp 400.000. Setiap bu-

Rp 30.000. Tadi Papa bilang, untuk satu jam Papa

lan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji Papa

dibayar Rp 40.000. Karena uang tabunganku hanya

satu bulan berapa, hayo?!”, tanya sang ayah.

Rp 30.000,- dan itu tidak cukup, aku mau pinjam

Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari

Rp 10.000 dari Papa.” Sang Papa cuma terdiam.

meja belajar, sementara Ayahnya melepas sepatu

Ia kehilangan kata-kata. Ia pun memeluk erat anak

dan mengambil minuman.

kecil itu sambil menangis. Mendengar perkataan

Ketika sang Ayah ke kamar untuk berganti pakaian,

anaknya, sang Papa langsung terdiam, ia seketika

sang anak mengikutinya.

tersadar...

“Jadi kalau satu hari Papa dibayar Rp 400.000 utuk

Ia

10 jam, berarti satu jam Papa digaji Rp 40.000!”

disayanginya itu sambil menangis dan minta maaf

“Kamu pinter, sekarang tidur ya..sudah malam!”

pada sang anak..

Tapi sang anak tidak mau beranjak. “Papa, aku bo-

“Maafkan Papa sayang…” ujar sang Papa.

leh pinjam uang Rp 10.000 nggak?”

“Papa telah khilaf, selama ini Papa lupa untuk apa

“Sudah malam nak, buat apa minta uang malam-

Papa

malam begini. Sudah, besok pagi saja. Sekarang

sang Papa ditengah suara tangisnya.

kamu tidur”

Si anak hanya diam membisu dalam dekapan sang

“Tapi papa..”

Papanya.

lalu

segera

merangkul

sang

juga boleh.

anak

yang

bekerja keras. Maafkan Papa anakku” kata

“Sudah, sekarang tidur” suara sang Ayah mulai meninggi.

Anak

kecil

itu

berbalik

menuju

*) Diolah dari berbagai sumber

kamarnya. TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013


EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DAN KEPEMIMPINAN VISIONER DAN INSPIRATIF

Arahan Kepala BPKP

K

epala

BPKP,

Prof.

Dr.

Mardiasmo,

Ak.,MBA,Ph.D., berkenan hadir di Perwakilan

BPKP Provinsi Jawa Timur, pada hari Sabtu (27/4/2013), guna bertatap muka dengan seluruh Pejabat Struktural dan Pengendali Teknis BPKP Jawa Timur untuk memberikan arahan tentang Reformasi Birokrasi, khususnya terkait dengan aspek Right Sizing. Acara tatap muka Kepala BPKP dilaksanakan setelah melakukan peninjauan aset idle

Dalam kesempatan ini, Prof. Dr. Mardiasmo,

BPKP Jawa Timur, yang berlokasi di Jalan Manukan

Ak.,MBA.Ph.D., juga berkenan mendengarkan pre-

dan Jalan Balongsari Tama, Surabaya. Kepala BPKP,

sentasi Edi Prasetyo tentang Sistem EXIS, yang

Mardiasmo,

organisasi

dikembangkan oleh BPKP Jawa Timur. Sistem EXIS

BPKP ke depan yang mengarah pada perampingan

ini digunakan BPKP Jawa Timur untuk mengen-

struktur dan mengoptimalkan fungsi. Di kantor

dalikan pelaksanaan penugasan, mulai dari pener-

perwakilan BPKP nantinya tidak ada Pejabat Eselon

bitan surat tugas sampai dengan penerbitan Surat

III bidang teknis, dan akan diubah menjadi jabatan

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), serta aplikasi

fungsional koordinator dengan sebutan koordina-

lainnya. Kepala BPKP, Mardiasmo, cukup tertarik

tor bidang atau koordinator wilayah. Untuk itu,

dengan konsep-konsep yang disampaikan se-

Kepala BPKP meminta masukan kepada Perwakilan

hingga beliau menyatakan akan mengkajinya untuk

BPKP Jawa Timur tentang seperti apa organisasi di

kemungkinan diterapkan di seluruh perwakilan

Perwakilan BPKP yang pas nantinya.

BPKP.

memberikan

gambaran



13

14


Penerapan SPIP Merupakan Tanggung Jawab Kepala Daerah

P

enerapan SPIP merupakan tanggung jawab Kepala Daerah, demikian disampaikan Kepala

Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hotman Napitupulu dalam sambutan pembukaan Bimbingan Teknis SPIP Kabupaten Tuban, Rabu 22 Mei 2013 di Aula lantai 3 Kantor Bupati Tuban. Dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Bupati Tuban, Ir. Noor Nahar Hussein, M.Si., Sekretaris Daerah Tuban, Drs. H. Heri Sisworo, para asisten, inspektur, kepala SKPD se-Kabupaten Tuban dan peserta bimbingan tek-

SPIP menjadi kewajiban Bupati dan Wakil Bupati,

nis, Hotman Napitupulu menyampaikan bahwa se-

sedangkan penyelenggaraannya bisa diturunkan ke

suai amanat UU No. 1/2004 dan selanjutnya diatur

bawah. Bupati dan Wakil Bupati juga bertanggung-

dalam PP 60/2008 sangat jelas mengatakan bahwa

jawab terhadap efektifitas penyelenggaraan SPIP di

untuk mencapai pengelolaan keuangan pemerin-

daerah masing-masing.

tah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel,

Untuk memperkuat penerapan SPIP yang efektif

Bupati dan Wakil Bupati selaku kepala daerah wajib

ada dua cara, pertama melalui pengawasan intern,

melakukan pengendalian atas

hal ini bisa dilakukan oleh aparat pengawasan in-

penyelenggaraan

kegiatan pemerintah. Pengendalian yang dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jadi penerapan TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013

tern pemerintah. Kedua melalui pembinaan SPIP, ini menjadi

tugas BPKP, seperti yang dilakukan

pada hari itu. Selaku Pembina SPIP, BPKP wajib meEDISI 17 / AGUSTUS 2013 TASK2PRO


lakukan pembinaan ke seluruh daerah yaitu melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah 60/2008, BPKP juga berkewajiban melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas auditor yang ada di daerah termasuk di Kabupaten Tuban. Hal ini bisa dilakukan melalui diklat atau sharing penugasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, sehingga bisa terjadi transfer of knowledge. Sesuai amanat Undang-Undang, PP, dan Perbup, penerapan SPIP ini menjadi kewajiban, bukan pilihan bisa apa tidak untuk melaksanakan. Bimtek yang dilaksanakan selama tiga hari dan diikuti oleh 55 peserta dari unsur SKPD sebanyak 43 orang, Sekretariat Dewan sebanyak 9 orang dan BUMD sebanyak 3 orang, Hotman berharap para peserta proaktif dan tidak malu dan segan bertanya sehingga dapat menyerap ilmu yang disampaikan oleh narasumber dengan sebaik-baiknya. Senada dengan sambutan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Wakil Bupati Tuban, Ir. Noor Nahar Hussein, MSi., menyatakan bahwa SPIP itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan

kegiatan

pemerintahan

di

Kabupaten

Tuban. Selaku kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penerapan SPIP. Untuk itulah Bupati telah menugaskan kepada seluruh SKPD untuk membentuk satgas SPIP sebagai wujud pendelegasian kewe-

kegiatan pengendalian di SKPD. Dengan pengen-

nangan pengendalian internal. Jadi setiap SKPD

dalian internal yang baik diharapkan mampu me-

akan diminta pertanggungjawaban untuk melak-

laksanakan perbaikan dan kehandalan laporan

sanakan SPIP dengan baik, karena tanpa adanya

keuangan, efisiensi pelaksanaan kegiatan serta taat

sistem pengendalian internal yang baik akan sulit

pada peraturan perundangan yang berlaku, se-

untuk melaksanakan pemerintahan yang bebas

hingga bisa mempertahankan predikat WTP atas

KKN. SPIP adalah awal dari pelaksanaan sistem

laporan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.

pengawasan melekat yang dulu dikenal dengan WASKAT, agar bisa lebih mudah mendeteksi adanya kesalahan atau upaya penyelewengan. Bagi SKPD yang baru diharapkan segera membentuk satgas SPIP karena satgas ini yang akan bertugas mengawal

seluruh

tahapan

penyelenggaraan



15

16


Peningkatan Kapabilitas SDM Kabupaten Bojonegoro

B

upati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si, mem-

Kepegawaian, Anang Dermawan. Serta wakil dari

pertegas komitmennya dalam meningkatkan

Badan Diklat Provinsi Jawa Timur.

kapabilitas SDM di lingkungan Pemkab Bojone-

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Drs. Hot-

goro, khususnya SDM pada Inspektorat Kabupaten

man Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA, dalam sambu-

Bojonegoro, dengan membuka secara resmi Diklat

tannya mengingatkan bahwa merupakan kewaji-

Sertifikasi

Ahli

ban Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Sis-

(Mandiri), pada hari Selasa, 4 Juni 2013, di aula

tem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Se-

Kantor Pemkab Bojonegoro. Diklat ini sekaligus

dangkan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro seba-

sebagai langkah nyata kerjasama Pemerintah Ka-

gai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabu-

bupaten Bojonegoro dan BPKP, khususnya Per-

paten Bojonegoro dapat memberikan penguatan

wakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Diklat ini diikuti

bagi terciptanya SPIP yang efektif di Pemerintah

oleh sebanyak 30 orang pegawai di lingkungan

Kabupaten Bojonegoro dan SKPD-SKPD di lingkun-

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

gan Kabupaten Bojonegoro. Drs. Hotman Napitu-

Pembentukan

Auditor

Tingkat

Pembukaan diklat ini dihadiri oleh Pejabat di

pulu, Ak.,MBA,CFrA, juga menegaskan komitmen

lingkungan Pemkab Bojonegoro, antara lain Bupati

BPKP Jawa Timur, untuk membantu meningkatkan

dan Wakil Bupati Bojonegoro, Sekretaris Daerah,

kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bojonegoro,

Kepala BKD, dan Inspektur Kabupaten Bojonegoro.

karena memang sudah menjadi tugas dan kewaji-

Sedangkan dari BPKP, antara lain Kepala Perwaki-

ban BPKP, sebagai Pembina SPIP, khususnya dalam

lan BPKP Provinsi Jawa Timur, Drs. Hotman Napitu-

hal peningkatan kapabilitas APIP. Salah satunya

pulu, Ak.,MBA,CFrA, Kepala Pusat Pembinaan JFA,

adalah dengan kerjasama dalam penyelenggaraan

Sidik Wiyoto, S.H.,M.Hum, Kepala Bagian Tata

diklat sertifikasi ini.

Usaha BPKP Jawa Timur, Sutisno, Ak., dan Kasubag TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013



kasih kepada Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP dan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur atas pemberian motivasi dan kerjasama yang baik selama ini.

Kepala

Pusat

Pembinaan

JFA,

Sidik

Wiyoto,

S.H.,M.Hum, dalam sambutannya mengapresiasi komitmen Bupati Bojonegoro dalam meningkatkan kapabilitas SDM Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Sidik Wiyoto, juga berpesan kepada peserta diklat untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang diberikan Bupati Bojonegoro, dengan mengikuti diklat secara bertanggungjawab, hingga dapat menjadi auditor yang bersertifikasi dan kapabel.

Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, M.Si, dalam sambutan singkatnya, berpesan kepada peserta diklat untuk memperhatikan dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP dan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur. Beliau juga berpesan kepada peserta diklat untuk menyerap sebanyak-banyaknya ilmu yang diberikan narasumber dari BPKP Jawa Timur. Drs. H. Suyoto, M.Si tidak lupa menyampaikan penghargaan dan terima TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013


17

18


Sensus BMD Menuju Opini WTP

P

emerintah Kabupaten Sidoarjo memperoleh

di lingkungan Pemkab Sidoarjo sebagai peserta

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari

sosialisasi.

BPK-RI atas LKPD tahun 2012, dengan penge-

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP

cualian yang terkait pengelolaan aset. Oleh karena

Provinsi Jawa Timur, Hotman Napitupulu, mene-

itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bertekad

gaskan bahwa sesuai amanat UU No. 17 Tahun

membenahi pengelolaan aset melalui kegiatan

2003 tentang Keuangan Negara bahwa penge-

sensus barang milik daerah (BMD) yang bertujuan

lolaan keuangan negara juga dikuasakan penge-

untuk memperoleh data kekayaan Pemerintah Ka-

lolaannya kepada Kepala Pemerintahan Daerah.

bupaten Sidoarjo sehingga dapat memberikan in-

Oleh karena itu, Bupati selaku Kepala Pemerin-

formasi yang tepat bagi perencanaan dan penen-

tahan Daerah dan jajarannya bertanggungjawab

tuan

penganggaran,

atas pelaksanaan dari wewenang yang dimilikinya.

penghapusan, pengamanan dan pengelolaannya.

Hotman Napitupulu juga menawarkan kerja sama

Sensus BMD diawali dengan kegiatan sosialisasi

bisa dalam bentuk melakukan reviu kegiatan atau-

yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Pen-

pun mediasi dalam mengelola keuangan maupun

dapatan Keuangan dan Aset (DPPKA), dengan

BMD. BPKP siap membantu pemerintah daerah

mengundang BPKP Jawa Timur, BPN Kabupaten

dalam melaksanakan pengelolaan manajemen pe-

Sidoarjo dan Kanwil X DJKN sebagai narasumber.

merintahan yang akuntabel.

kebutuhan

barang,

Sosialisasi ini dihadiri oleh Bupati Sidoarjo, Sekda,

Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah, SH,M.Hum, dalam

Asisten 1, Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Sidoarjo,

sambutannya menyatakan

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Drs.

barang daerah merupakan bagian dari pengelolaan

Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA, Kepala BPN

keuangan dan perlu mendapatkan perhatian yang

Kabupaten Sidoarjo, dan Kepala SKPD serta Camat

sama seperti halnya dalam pengelolaan keuangan.


bahwa

pengelolaan



Barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu, Saiful Ilah memandang sosialisasi sensus BMD ini sangat penting. Saiful Ilah juga berkeinginan bahwa seluruh aset baik gedung maupun tanah yang dibawah penguasaan pemerintah daerah Sidoarjo sudah bersertifikat pada tahun 2013. Untuk itu, pada saat bersamaan dengan acara sosialisasi, juga dilakukan penandatanganan MoU dengan Kepala BPN Sidoarjo dalam rangka untuk menindak lanjuti rencana pensertifikatan aset. Dalam pengamatannya, Saiful Ilah, seringkali menemui aset aset pemkab, baik yang digunakan sendiri maupun dalam penguasaan pihak ke tiga, tidak dilengkapi bukti kepemilikan, dan seringkali bukti yang dimiliki hanya berupa bukti tanda bayar pajak saja.



19


20

Tertib Pencatatan dan Pelaporan BMN

K

epala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur,

sangat berpengaruh terhadap perolehan opini dari

Drs.

BPK-RI terhadap Laporan Keuangan BPKP.

Hotman

Napitupulu,

Ak.,MBA,CFrA,

membuka secara resmi Kegiatan Forum Pertemuan

Seperti diketahui, Laporan Keuangan BPKP

Dalam Rangka Penghitungan Pertama Kali Penyu-

memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian

sutan BMN di Lingkungan BPKP pada hari Kamis,

(WTP) dari BPK-RI. Perolehan Opini WTP ini harus

20 Juni 2013, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha

terus dipertahankan karena dapat mempengaruhi

BPKP Jawa Timur, Sutisno, dan Kasubag Pengadaan

kepercayaan stakeholder terhadap BPKP. Oleh

dari Biro Umum BPKP, Tri Winarno, mewakili

karena itu, Hotman berharap kepada para peserta

Kepala Biro Umum BPKP yang berhalangan hadir.

forum agar menyimak dan mempelajari dengan

Forum Pertemuan Dalam Rangka Penghitungan

baik ketentuan yang terkait dengan penghitungan

Pertama Kali Penyusutan BMN di Lingkungan BPKP

penyusutan BMN, untuk diterapkan di Perwakilan

ini diikuti oleh peserta dari 22 Perwakilan BPKP se-

BPKP masing-masing.

luruh Indonesia, di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi

Setelah dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Forum Perte-

Jawa Timur. Dalam sambutannya, Hotman Napitupulu men-

muan Dalam Rangka Penghitungan Pertama Kali

gucapkan terima kasih karena BPKP Jawa Timur

Penyusutan BMN di Lingkungan BPKP dilanjutkan

dipercaya menjadi tuan rumah bagi kegiatan forum

dengan pemaparan materi Penyusutan Aset Tetap

ini.

Pada Entitas Pemerintah oleh Kasubag Pengadaan

Hotman

Napitupulu

menyatakan

bahwa

pengelolaan dan pencatatan BMN, termasuk peng-

dari Biro Umum BPKP, Tri Winarno.

hitungan penyusutan BMN, adalah sangat penting. Hotman menambahkan bahwa nilai BMN di Neraca BPKP sangat material, oleh karena itu TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013


KOMITMEN KETEPATAN WAKTU

21

Upacara Bendera Peringatan HUT BPKP Ke Ke--30

P

uncak kegiatan dalam rangka peringatan

HUT BPKP Ke-30 di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur adalah Upacara Bendera yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA, sebagai Pembina Upacara. Untuk kegiatan upacara kali ini, ada sesuatu yang istimewa yaitu, petugas upacara

adalah

semua Pejabat Struktural BPKP Jawa Timur. Di tengah kesibukannya, para pejabat menyiapkan diri berlatih menjadi petugas upacara. Hasilnya luar biasa, upacara berjalan lancar. Surprise untuk para pejabat

yang

memerankan

sebagai

petugas

upacara yang tidak kalah dengan petugas upacara

BPKP, Mardiasmo. Hotman Napitupulu tidak lupa

yang biasanya melaksanakan.

menyampaikan terima kasih kepada para pegawai

Seluruh pegawai Perwakilan BPKP Jawa Timur tampak

dengan

khidmat

mengikuti

jalannya

purna tugas yang turut menghadiri upacara. Pada

upacara

kali

ini,

juga

disampaikan

upacara, tidak ketinggalan pula Ibu-ibu Dharma

penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada

Wanita,

para pegawai yang sudah mengabdi selama 10, 20,

yang

Napitupulu,

dipimpin

tampak

oleh

dalam

Ibu

barisan

Hotman peserta

dan 30 tahun.

upacara. Tampak pula para pegawai yang sudah

Selesai upacara, kegiatan peringatan HUT BPKP

purna tugas hadir pada upacara ini sebagai

Ke-30 dilanjutkan di Aula Kantor Perwakilan BPKP

undangan.

Jawa Timur untuk mengadakan resepsi sebagai

Dalam upacara hari itu, Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA, menyampaikan sambutan singkat-

wujud rasa syukur atas eksistensi BPKP selama 30 tahun ini.

nya dan membacakan teks pidato dari Kepala TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013


22

KEBERSAMAAN DAN KESEJAHTERAAN

Rangkaian Kegiatan Peringatan HUT BPKP Ke Ke--30

Upacara Pembukaan POR HUT BPKP Ke-30

R

angkaian kegiatan memperingati HUT BPKP Ke 30 tahun 2013 di BPKP Jawa

Timur diawali dengan Upacara Pembukaan POR, yang diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural dan Pegawai BPKP Jawa Timur. Pembukaan POR ditandai dengan pelepasan 30 ekor burung dara. Untuk tahun 2013 ini, rangkaian kegiatan memperingati HUT BPKP di BPKP Jawa Timur, antara lain adalah pertandingan voli, tenis meja, bulutangkis, senam, tenis lapangan, gaple, mancing, lomba kebersihan, bakti sosial, donor darah, dan family gathering. Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hotman Napitupulu, dalam sambutannya menyampaikan usia 30 adalah sudah cukup dewasa. Untuk itu, Hotman Napitupulu mengajak seluruh warga BPKP Jawa Timur untuk selalu dan terus meningkatkan integritas, komitmen, kompetensi, dan profesiona-

sekedar eksis, namun berkinerja semakin baik dan

lisme (TasK2Pro), serta bersinergi dalam harmoni

bermanfaat bagi stakeholder.

(Synergy in Harmony), sehingga BPKP tidak hanya TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013



23

Pada Upacara Pembukaan POR ini, juga dilakukan penyerahan piala bergilir dari Kepala Bidang Investigasi, sebagai juara umum tahun lalu, kepada Kepala Perwakilan untuk diserahkan kepada Ketua Panitia. Usai upacara, kegiatan dialihkan ke lapangan voli yaitu pertandingan eksebisi voli antara ibu-ibu Dharma Wanita melawan ibu-ibu pegawai, dan dilanjutkan pertandingan voli dan tenis meja antar bidang. Di sore hari, kegiatan POR dilanjutkan pertandingan domino.



24


Implementasi CSR Melalui Donor Darah

P

erwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur bekerja

sama dengan Unit PMI Kota Surabaya mengadakan kegiatan donor darah pada hari Senin, 27 Mei 2013, di Aula Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur. Kegiatan

donor

darah

ini

juga

merupakan

rangkaian kegiatan memperingati HUT BPKP Ke-30. Sebanyak, 65 orang pegawai BPKP Jawa Timur , termasuk Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hotman Napitupulu, Kepala Bagian Tata Sutisno, para

Kepala

Bidang

dan

para

pegawai

mendonorkan darahnya dibantu oleh petugas dari Unit PMI Kota Surabaya. Semoga setetes darah dari BPKP Jawa Timur dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Amin.




25

Lomba Mancing

S

alah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan

memperingati HUT BPKP Ke-30, adalah lomba mancing. Lomba mancing ini diadakan di kolam pancing di daerah Kalang Anyar, Sidoarjo, pada hari Minggu, 19 Mei 2013, dan diikuti oleh 60 pegawai BPKP Jawa Timur. Para

pemancing

memperebutkan

m ania

hadiah-hadiah

ters ebut

menarik

yang

disediakan oleh panitia, antara lain uang tunai, sepeda, dan beberapa produk elektronik. TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013



26

Family Gathering

K

eluarga Besar Perwakilan Badan Pengawa-

san Keuangan berkumpul dan berjalan sehat bersama pada hari Minggu, 26 Mei 2013, dalam suatu acara Family Gathering, yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun BPKP Ke30. Kebersamaan dan keceriaan tampak di raut muka para pegawai dan keluarganya, termasuk juga tenaga harian lepas. Acara Family Gathering

HUT BPKP, karena dapat saling mengenal satu

ini memang ditunggu-tunggu di setiap peringatan

dengan lainnya, mempererat tali silaturahmi, saling menghargai, saling menyapa, bermain game-game, bernyanyi, berjoget, dan tentu saja kesempatan mendapatkan hadiah. Acara Family Gathering kali ini diawali dengan jalan sehat di lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur. Cuaca cerah dan udara pagi yang segar turut mendukung, sehingga menambah semangat dan keceriaan para peserta jalan sehat. Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Hotman




27

Napitupulu dan Ibu Hotman berbaur bersama keluarga besar. Dalam sambutan singkatnya, Hotman Napitupulu berharap agar Family Gathering dapat lebih memperat tali silaturahmi keluarga besar BPKP Jawa Timur. Usai jalan sehat, para peserta menikmati sarapan pagi yang telah disediakan. Bagi putra-putri pegawai BPKP telah disiapkan berbagai lomba dan hadiahnya. Di sudut lain, panggung sederhana dan pemain electone telah siap mengiringi para pegawai yang ingin melantunkan lagu-lagu favoritnya.

Panitia Family Gathering juga sudah menyiapkan aneka “game” yang ringan dan menghibur, serta tentu saja hadiahnya. Begitu juga bagi para Pejabat Struktural diadakan lomba memasak. Suasana sangat terasa ceria, hangat, dan guyub, dari, oleh, dan untuk BPKP Jawa Timur.



28


Gaung SPIP Melalui TVRI Jawa Timur

P

erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun BPKP Ke30, bekerja sama dengan TVRI Jawa Timur mengadakan kegiatan Talkshow dengan tema “Peran SPIP Dalam Penguatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja”, dengan narasumber Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA, Bupati Nganjuk, Drs.

Teknis dari BPKP Jawa Timur. Talkshow ini di-

Taufiqurrahman, dan Bupati Banyuwangi, Abdullah

pandu oleh Iwan Tuanakota dan Rina Pahlevi dari

Azwar Anas, M.Si. Perlu diketahui LKPD Kabupaten

TVRI Jawa Timur,

Nganjuk dan Banyuwangi Tahun 2012 memperoleh Opini WTP dari BPK-RI.

Dalam kesempatan talkshow ini, Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA menjelaskan tentang

Talkshow yang disiarkan secara langsung oleh

lahirnya SPIP, apa itu SPIP, pentingnya SPIP, SPIP

TVRI Jawa Timur pada Rabu, 29/5/2013, jam 17.30

penguat akuntabilitas pengelolaan keuangan ne-

sampai 19.00 ini, juga dihadiri Inspektur Kabupaten

gara/daerah, dan peran BPKP sebagai Pembina

Nganjuk, Inspektur Kota Probolinggo, Inspektur

SPIP, serta peran strategis BPKP Jawa Timur kepada

Kabupaten Banyuwangi dan Sekda Kabupaten

Pemerintah Daerah di Jawa Timur.

Nganjuk, serta Pejabat Struktural dan Pengendali TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013



29

Sedangkan Drs. Taufiqurrahman, Bupati Nganjuk, menjelaskan kiat-kiat beliau dalam pengelolaan keuangan dan upaya meraih Opini WTP. Beliau juga menyampaikan peran pembinaan yang dilakukan BPKP Jawa Timur dalam membantu upaya Pemkab Nganjuk untuk meraih Opini WTP. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, M.Si juga menjelaskan upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan dukungan BPKP Jawa Timur, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat memperoleh Opini WTP untuk LKPD tahun 2012. Untuk itu, Bupati Nganjuk dan Bupati Banyuwangi menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada BPKP Jawa Timur atas asistensi dan pembinaannya selama ini. Begitu juga dengan Inspektur Kabupaten Nganjuk, Inspektur Kota Probolinggo, Inspektur Kabu-

Sebelum talkshow dimulai, Hotman Napitupulu

paten Banyuwangi dan Sekda Kabupaten Nganjuk

sempat melakukan wawancara dengan wartawan

menyampaikan adanya transfer of knowledge dari

dari TVRI Jawa Timur. Begitu juga setelah talkshow,

BPKP Jawa Timur kepada masing-masing Pemda.

Hotman Napitupulu melayani wawancara dengan beberapa wartawan dari berbagai media.

TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013 29

EDISI TASK2PRO 17 / AGUSTUS EDISI 17 2013 / AGUSTUS TASK2PRO 2013


30

Bersyukur 30 Tahun Berkarya

K

eluarga Besar Perwakilan BPKP Provinsi Jawa

Timur mengadakan Acara Silaturahmi pada Hari Ulang Tahun BPKP Ke-30, Kamis 30 Mei 2013. Acara Silaturahmi ini diadakan sebagai rasa syukur atas karya dan kinerja yang semakin baik selama ini karena bersyukur atas karya dan kinerja yang semakin baik adalah suatu keharusan. Acara Silaturahmi ini merupakan puncak peringatan HUT BPKP Ke-30 di BPKP Jawa Timur, diadakan di Aula Kantor BPKP Jawa Timur setelah Upacara Bendera, yang dihadiri oleh seluruh pegawai

BPKP Jawa Timur, beberapa pegawai purna

tugas, dan Dharma Wanita. Acara Silaturahmi ini diisi dengan penampilan Tari Ngremo, penyerahan hadiah bagi juara POR (tahun ini Bidang AN sebagai Juara Umum), penyerahan bingkisan bagi tenaga Satpam dan Office Boy, pemotongan nasi tumpeng oleh Kepala Perwakilan, penampilan lagu-lagu dari karyawan dan karyawati BPKP Jawa Timur, serta ibu-ibu Dharma Wanita. Dalam sambutannya pada acara silaturahmi ini,

untuk terus meningkatkan integritas, komitmen,

Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA, Kepala

kapabilitas, dan profesionalisme, serta menjaga

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur menyampaik-

dan lebih meningkatkan synergy in harmony guna

pesan kepada seluruh pegawai BPKP Jawa Timur,

mendukung kinerja institusi.




31

Foto-foto Lain Kegiatan Peringatan HUT BPKP Ke-30

Pertandingan Bulutangkis

Pertandingan Tenis Lapangan

Upacara Penutupan POR

Foto Ibu-ibu Dharma Wanita TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013


32

K O L O M : Seri Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kontrak Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh : Sutan Rambun Pamenan

Pendahuluan

Pada umumnya prinsip atas pengadaan barang/

Banyak kasus tindak pidana korupsi yang ditangani

jasa yang dikontrakkan bagi Pemilik/Pemberi Kerja

KPK,

dan Pelaksana Kerja (Penyedia Barang/Jasa) dapat

Kejaksaan

maupun

Kepolisian

yang

berhubungan dengan pekerjaan subkontraktor. Seperti kasus Hambalang, beberapa pekerjaan

digambarkan sebagai berikut: Pemilk/Pemberi Kerja

Pelaksana Kerja/Penyedia Barang/Jasa ⦁ Mendapat pekerjaan ⦁ Mendapatkan keuntungan yang memadai

sports center tersebut disubkontrakkan oleh PT Adhi Karya – PT Wijaya Karya ke beberapa subkontraktor seperti PT Dutasari Citra Laras yang mengerjakan elektrikal mekanikal, dan PT Global Data Manunggal yang mengerjakan pembangunan

⦁ Hasil tersedia dengan

cepat ⦁ Mutu/kualitas terjamin ⦁ Harga terjangkau ⦁ Bermanfaat sesuai

keinginan

3 gedung asrama.

Nama baik dijaga Saling bergantung dan memerlukan

Persoalan dalam pekerjaan subkontraktor timbul pada umumnya adalah pada kuantitas dan kualitas

Dengan prinsip umum yang berlaku tersebut, maka

yang dikerjakan subkontraktor tidak sesuai dengan

pengadaan

spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak, atau

menjadi sesuatu yang lazim terjadi. Pelaksanaan

pada harga subkontrak yang jauh dibawah harga

pengadaan

kontrak

yang

dikenal juga sebagai konsep Pelaksanaan Vikarius

disubkontrakkan tersebut. Dan memang korelasi

yaitu prinsip “quil facit per alium facit per ce”

kedua masalah tersebut sangat erat hubungannya,

yaitu

yaitu kontraktor mensubkontrakkan dengan harga

melakukan sesuatu atas yang dilakukan oleh orang

yang rendah dengan demikian mempengaruhi

lain. Di dalam pelaksanaan vikarius, hak dan

kuantitas

kewajiban kontraktor masih melekat atas pekerjaan

atas

pengadaan

dan

kualitas

barang/jasa

pekerjaan

yang

barang/jasa barang/jasa

prinsip

bahwa

yang yang

disubkontrakkan disubkontrakkan

seseorang

dianggap

disubkontrakkan.

yang disubkontrakkan kepada pihak lain. Demikian

Di dalam dunia usaha, terutama dalam hal

pula jika terjadi pemutusan kontrak dengan

pengadaan

yang

kontraktor / berakhirnya kontrak maka putus/

disubkontrakkan sudah lazim terjadi, kontraktor

berakhir pula pekerjaan dengan subkontraktor.

tidak mengerjakan seluruh pekerjaan, namun ada

Dalam

sebagian yang diserahkan kepada pihak lain.

prinsip

Kebutuhaan atas pekerjaan yang disubkontrakkan

hanyalah atas sebagian dari pekerjaan yang

tersebut banyak bergantung kepada kompleksitas

dikontrakkan, tidak atas seluruh pekerjaan yang

pekerjaan,

pekerjaan,

dikontrakkan atau atas pekerjaan utama dari

keahlian/kemahiran yang berbeda, pembagian

kontrak tersebut. Seperti contoh ekstrim, bahwa

risiko dan tanggung jawab, serta alasan efisiensi.

seorang pelukis/pemahat yang telah diikat dengan

jasa

konstruksi,

kecepatan

pekerjaan

pelaksanaan


pelaksanaan bahwa

subkontrak

yang

boleh

berlaku

pula

disubkontrakkan



33

kontrak, tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan

yang

melukisnya/memahatnya kepada pihak lain.

adapun kontraktor menerima hasil jadi sesuai

Dalam pengertian ilmu hukum, kontrak adalah

spesifikasi teknis yang ditentukan.

suatu perjanjian yang mengikat antara para pihak

Dalam praktek baik di sektor pemerintah maupun

yang menandatangani kontrak tersebut.

sektor swasta, ketiga jenis subkontrak tersebut

Menurut Major, W.T menyatakan bahwa “kontrak

dapat terjadi, dan sebagian dilakukan karena sudah

hanya memberikan hak dan kewajiban kepada

ditentukan

para pihak dalam kontrak itu saja. ........Kontrak

dengan

tidak memberikan hak kepada pihak lain.”

secara

Sehingga

subkontraktor; dan sebagian lagi dilakukan tanpa

apabila

mensubkontrakkan

penyedia sebagian

barang/jasa

pekerjaan

yang

disubkontrakkan

dalam

kontraktual

kepada

kontraktual

maka

hal

tersebut

antara

kerja

antara

pihak

ketiga,

kontraktor

dan

dilakukan

kontraktor

dengan

sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik/ pemberi

ketiga,

kontrak

pemilik/pemberi

merupakan bagian dari isi kontrak perjanjian pihak

kepada

kerja

(sebagian antara

dilakukan

kontaktor

secara dengan

seyogyannya harus diatur dalam kontrak perjanjian

subkontraktor, sebagian dilakukan tidak secara

(sepengetahuan

kontraktual)

dan

persetujuan

dari

pihak

pemilik/pemberi kerja). Namun dalam praktek, baik

Dari

pada

sektor

penyedia barang/jasa tetap bertanggungjawab

pemerintah maupun swasta, sering terjadi sebagian

sepenuhnya atas pekerjaan yang disubkontrakkan

pekerjaan disubkontrakkan kepada pihak ketiga

kepada pihak ketiga.

tanpa

Kontraktor/penyedia barang/jasa dapat melakukan

pengadaan

barang/jasa

sepengetahuan

dan

pada

persetujuan

pihak

sisi

hubungan

kontraktual,

kontraktor/

pemilik/pemberi kerja.

pemutusan kontrak dengan subkontrator atas

Jenis-jenis Subkontrak

kegagalan

Pada umumnya jenis subkontrak terdiri dari:

kewajibannya

1. Subkontrak

atas

bahan,

peralatan

dan

perlengkapan

subkontraktor dan

dalam

kontraktor

memenuhi

utama

dapat

menggantinya dengan subkontraktor yang lain. Pemilihan sub kontraktor

2. Subkontrak atas jasa pengerjaan

Dalam pemilihan dan penentuan subkontraktor,

3. Subkontrak atas bahan, peralatan, perlengkapan

kontraktor/ penyedia barang/jasa memperhatikan

dan jasa pengerjaan

hal-hal sebagai berikut:

Subkontrak atas bahan, perlatan dan perlengkapan

1. Kompleksitas

hanya meliputi bahan, peralatan dan perlengkapan

pengadaan

saja yang disubkontrakkan kepada pihak ketiga,

disubkontrakkan

sedangkan pengerjaannya tetap dilaksanakan oleh

pekerjaan/jenis barang/jasa

pekerjaan/pengadaan

Subkontrak atas jasa pengerjaan hanya meliputi

disubkontrakkan 3. Kompetensi

kepada pihak ketiga, sedangkan bahan, peralatan

subkontraktor

dan perlengkapan disediakan oleh kontraktor.

pengadaan

Subkontrak

atas

bahan,

peralatan

dan

akan

dan

barang/jasa

yang

pengalaman

calon

sesuai

bidang

barang/jasa

pekerjaan/

yang

akan

disubkontrakkan

perlengkapan dan jasa pengerjaan meliputi bahan,

4. Rekam jejak calon subkontraktor

peralatan dan perlengkapan dan jasa pengerjaan

5. Jangka waktu pelaksanaan


yang

2. Peraturan/ketentuan yang mengatur tentang

kontraktor. jasa pengerjaannya saja yang disubkontrakkan

pekerjaan/


34


Proses pemilihan subkontraktor tersebut cukup

rasi kecil, dalam kontrak dimuat ketentuan

signifikan pengaruhnya terhadap hasil pekerjaan/

bahwa penyedia wajib bekerja sama dengan

pengadaan barang/jasa yang dilakukannya, karena

penyedia usaha mikro dan usaha kecil serta

menyangkut hasil pekerjaan/pengadaan barang/

koperasi kecil antara lain dengan mensubkon-

jasa secara keseluruhan.

trakkan

Didalam

pengadaan

barang/jasa

sektor

pemerintah, ketentuan atas pengadaan barang/

sebagian

pekerjaannya

(Lampiran

Perpres 70 tahun 2012) 6. Penyedia

barang/jasa dilarang mengalihkan

jasa yang disubkontrakkan telah diatur dalam

pelaksanaan pekerjaan utama yang ada dalam

Peraturan Presiden tentang Pedoman Pengadaan

kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada

Barang/Jasa Pemerintah No. 54 tahun 2010 yang

pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama

telah dirubah dengan Perpres No. 35 tahun 2011

kepada penyedia barang/jasa spesialis (pasal 87

dan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Tata Cara

ayat (3) Perpres 70 tahun 2012)

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maupun

7. Pelanggaran atas ketentuan yang dimaksud

Perka LKPP sebagai petunjuk teknisnya, yang

pada pasal 87 ayat (3), penyedia barang/jasa

antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk

1. Dalam dokumen pengadaan/dokumen pemi-

dan

lihan,

Unit

Layanan

Pengadaan/Pejabat

Pengadaan telah menentukan pekerjaan apa saja yang akan disubkontrakkan (Lampiran Perpres 70 tahun 2012) 2. Dokumen

penawaran

besarnya

sesuai

dengan

ketentuan

sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak (pasal 87 ayat (4) Perpres 70 tahun 2012) 8. Untuk pekerjaan yang diikat dengan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pengadaan barang/

calon

jasa konstruksi /jasa lainnya dengan nilai sd

penyedia barang/jasa telah memasukkan bagian

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai

untuk

dengan

dokumen

Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

(Lampiran

penyedia dilarang untuk mengalihkan dan atau

yang

yang

ditetapkan

pengadaan/dokumen

diajukan

dalam

pemilihan

Perpres 70 tahun 2012) 3. Dalam

pemberian

dijelaskan

mensubkontrakkan

penjelasan

ketentuan

jasa konsultansi

dan

cara

(aanwijzing) subkontrak

dengan nilai sd

sebagian

atau

seluruh

pekerjaan (Lampiran Perpres 70 tahun 2012) 9. Penyedia

yang

mempunyai

dalam

kontrak

harga di

yang

sebagian pekerjaan kepada usaha mikro dan

tercantum

atas

usaha kecil serta koperasi kecil (Lampiran

Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

Perpres 70 tahun 2012)

wajib bekerja sama dengan penyedia usaha

4. Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia

mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil, yaitu

usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil,

dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan

dalam

yang bukan pekerjaan utama (Perka LKPP No 6

kontrak

dimuat

ketentuan

bahwa

pekerjaan tersebut harus dikerjakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau

disubkontrakkan

kepada

pihak

lain

(Lampiran Perpres 70 tahun 2012) 5. Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia bukan usaha mikro dan usaha kecil serta kopeTASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013

tahun 2012) 10.Bagian

pekerjaan

yang

disubkontrakkan

tersebut harus diatur dalam dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK (Perka LKPP No 6 tahun 2012) 11.Penyedia tetap bertanggung jawab atas pekerEDISI 17 / AGUSTUS 2013 TASK2PRO


35

jaan yang disubkontrakkan tersebut (Perka LKPP

trakkan dari harga dalam

No 6 tahun 2012)

pengadaan barang/jasa yang disubkontrakkan

12.Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu

kepada

kontrak

serta menganut

prinsip kesetaraan (Perka LKPP No 6 tahun 2012) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, maka permintaan pembayaran harus dilengkapi

kontrak) 7. Kontraktor/penyedia barang/jasa mensubkonsebagian

8. Dalam dokumen kontrak tidak memuat aturan

penyedia

terhadappengadaan

sesuai

dengan

prestasi pekerjaan (Pasal 89 ayat (3) Perpres 70 tahun 2012 dan Perka LKPP No 6 tahun 2012)

barang/jasa

dan persetujuan pemilik/pemberi kerja tentang

kontraktor)

pengadaan

kepada subkontraktor tanpa sepengetahuan

dengan bukti pembayaran kepada seluruh sub (sub

(harga

di bawah harga pengadaan barang/jasa dalam

trakkan

13.Dalam hal pengajuan pembayaran kepada PPK,

kontrak

sanksi

atas

pelanggaran

barang/jasa

yang

disubkontrakkan Selain masalah tersebut di atas, persoalan lain yang

Penutup

mungkin terjadi adalah bahwa bagaimana jika

Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi,

kontraktor/penyedia barang/jasa mensubkontrak-

terungkap bahwa adanya pengadaan barang/jasa

kan sebagian pengadaan barang/jasa kepada

yang dilakukan oleh subkontraktor tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dengan harga subkontrak di bawah harga dalam kontrak (untuk pekerjaan yang disubkontrakkan) , sehingga

subkontraktor (baik secara kontraktual maupun tidak secara kontraktual) tanpa sepengetahuan dan persetujuan

pemilik/pemberi

pekerjaan

yang

kerja

(di

disyaratkan

luar untuk

disubkontrakkan) di bawah nilai/harga dalam

atas selisih harga tersebut ditetapkan sebagai

kontrak, namun secara kuantitas, kualitas serta

kerugian negara.

spesifikasi teknis telah memenuhi ketentuan dalam

Selain permasalahan tersebut, permasalahan yang

kontrak?

umumnya timbul dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

yang

disubkontrakkan

dapat

Perpres No 54 tahun 2010 , Perpres No 35 tahun

dikelompokkan sebagai berikut: 1. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh subkontraktor tidak sesuai spesifikasi teknik

2011 dan Perpres No 70 tahun 2012 Lampiran Perpres No 54 tahun 2010 , Perpres No 35 tahun 2011 dan Perpres No 70 tahun 2012

yang ditentukan 2. Kekurangan volume atas pengadaan barang/ 3. Keterlambatan penyelesaian atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh subkontraktor barang/jasa

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2012 tentang

jasa yang dilakukan oleh subkontraktor

4. Kontraktor/penyedia

Daftar pustaka:

tidak

Petunjuk Teknis Perpres No 70 Tahun 2012 Major,W.T. The Law of Contract. Edisi kelima Playmouth : Mac Donald & Evans Ltd. 1978

membayar penuh kepada subkontraktor atas harga subkontrak 5. Kontraktor/penyedia

barang/jasa

terlambat

melakukan pembayaran kepada subkontraktor 6. Kontraktor/penyedia barang/jasa mengurangi harga pengadaan barang/jasa yang disubkonTASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013


36

K O L O M : Seri Inovasi

WHISTLE BLOWING SYSTEM : Sebagai Alat Pencegahan dan Deteksi Dini Terjadinya Suatu Pelanggaran oleh : Yudhi Brismantoro

D

alam Peraturan Menteri Negara BUMN

Potensi terjadinya suatu pelanggaran dalam

Nomor

telah

suatu organisasi.

wajib

Selalu terdapat risiko terhadap kemungkinan akan

Corporate

terjadinya suatu pelanggaran atau penyimpangan

diamanatkan

:

PER-01/MBU/2011

bahwa

setiap

menerapkan

prinsip-prinsip

Governanve

(GCG)

BUMN Good

secara

berkesinambungan

konsisten

dalam

dan

melaksanaan

di dalam suatu organisasi. Tidak ada yang bisa menjamin

bahwa

suatu perusahaan/organisasi

pengelolaan perusahaan dengan penuh amanah,

akan bebas dari

transparan

senantiasa

suatu pelanggaran atau praktik-praktik yang tidak

memenuhi ketentuan perundang-undangan yang

sehat, sehebat apapun organisasi tersebut dan

berlaku.

publik,

sehandal apapun sistem yang dibangun. Risiko

disyaratkan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah

terhadap kemungkinan terjadinya suatu praktik-

wajib menciptakan dan memelihara lingkungan

praktik yang tidak sehat selalu melekat/inherent di

pengendalian yang menimbulkan perilaku yang

dalam kegiatan dan tata kelola sehari-hari selama

positif dan kondusif untuk penerapan sistem

organisasi masih berdiri. Untuk itu diperlukan suatu

pengendalian intern di lingkungan kerjanya.

tools dan mekanisme agar tingkat kemungkinan

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip governance,

keterjadiannya dapat diminimalisir dan dibatasi

nilai-nilai etika dan ketentuan terhadap peraturan

ruang geraknya.

perundang-undangan yang berlaku adalah suatu

Sikap dan persepsi jika ada pelanggaran.

hal yang harus dihindari, agar selalu tercipta situasi

Dari berbagai data menunjukkan bahwa potensi

kerja yang bersih dan bertanggung jawab. Sebagai

timbulnya

wujud

dan

organisasi sering kali mudah dikenali dan dapat

pelaksanaan governance, setiap organisasi perlu

dirasakan sebagai hasil deteksi dini yang dilakukan

menyusun

sistem

oleh pihak internal dari pada upaya yang dilakukan

pelaporan pelanggaran yang kita kenal dengan

pihak ekstenal seperti regulator, auditor ataupun

istilah

rangka

media. Pada umumnya karyawan merupakan pihak

memberikan kesempatan kepada segenap pihak

yang pertama kali akan tahu jika sudah mulai

internal

terdapat

dan

akuntabel

Demikian

komitmen dan

pula

pada

terhadap

sektor

penerapan

menerapkan

whistle-blowing dan

serta

seluruh

system

suatu dalam

pemangku

kepentingan

suatu

suatu

risiko atau potensi terjadinya

penyimpangan

gejala

dalam

penyimpangan

suatu

atau

lainnya untuk dapat menyampaikan informasi atau

pelanggaran yang terjadi. Kita tentunya merasa

laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran

dalam situasi yang jauh dari nyaman jika berada di

terhadap prinsip-prinsip good governance serta

lingkungan

nilai-nilai etika yang berlaku dalam organisasi,

pertanyaan adalah apa yang bisa dilakukannya?

berdasarkan

dapat

Pada umumnya dalam siatuasi yang demikian

dipertangungjawabkan serta dengan berlandaskan

karyawan akan berada dalam satu dilema “bicara

niat baik.

salah, tidak bicara juga salah”, takut bisa dianggap

bukti-bukti

TASK2PROEDISI EDISI17 17//AGUSTUS AGUSTUS2013 2013 TASK2PRO

yang

seperti

itu,

tetapi

yang

menjadi

EDISI 17 / AGUSTUS 2013 TASK2PRO 36


37

tidak solider atau tidak loyal, bahkan yang paling

yang salah sehingga para karyawan merasa enggan

parah adalah takut di“cap” sebagai pembuat

untuk

masalah dan biang keonaran. Masih terdapat

terkait

keraguan-raguan dari karyawan atau anggota

penyimpangan yang diketahuinya.

organisasi

suatu

Keengganan untuk melaporkan dugaan terjadinya

pelanggaran yang terjadi di dalam lingkungan

pelanggaran yang diketahui dapat diatasi melalui

organisasinya.

penerapan whistle-blowing system secara efektif,

Kondisi seperti itu sering dijumpai dalam suasana

transparan

perbincangan yang sifatnya informal atau dalam

blowing system yang efektif akan mendorong

bahasa jawa disebut “rasan-rasan” jika sudah mulai

partisipasi aktif masyarakat dan karyawan untuk

ada tanda-tanda atau gejala suatu praktik-praktik

lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya

kurang sehat yang terjadi di lingkungan organisasi.

kecurangan dan korupsi dengan melaporkannya ke

Biasanya tidak pernah ada solusi berarti yang bisa

pihak yang dapat menanganinya. Perlu dirumuskan

diharapkan selain hanya sekedar “rasan-rasan”

suatu kebijakan dan komitmen dari semua pihak

disertai “ati grundel” melihat keadaan seperti itu.

untuk melakukan penegakan dan perlindungan

Hal inilah menjadi suatu pertimbangan perlunya

terhadap informasi/laporan atas dugaan terjadinya

dibangun tata cara dan mekanisme penyampaian

pelanggaran.

informasi yang dikelola dengan baik yang dikenal

menjadi jiwa di dalam organisasi yang pada

dengan istilah sistem pelaporan pelanggaran atau

akhirnya akan berdampak pada timbulnya budaya

whistle-blowing system, agar diperoleh solusi yang

keengganan untuk melakukan suatu pelanggaran.

dapat memberikan manfaat.

Apa whistle-blowing system?

Terdapat tiga jenis sikap yang akan ditunjukkan

Whistle-blowing system adalah suatu mekanisme

apabila seseorang berada dalam kondisi dimana ia

pengelolaan informasi pengadu-an/penyingkapan

mengetahui

adanya

mengenai tindakan pelanggaran atau perbuatan

pelanggaran

yang

untuk

“melaporkan”

suatu terjadi

adanya

korupsi

atau

dalam

suatu

di

menyampaikan dugaan

informasi

terjadinya

dan

atau laporan

pelanggaran

bertanggungjawab.

Diharapkan

hal

Whistle-

tersebut

hukum,

lingkungan organinasi, yaitu :

bermoral

atau

Pertama : seseorang akan berdiam diri dan tidak

merugikan

berbuat apa-apa;

kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau

Ke dua : seseorang akan menyampaikannya secara

pimpinan organisasi, kepada pimpinan organisasi

internal kepada pihak yang berkepentingan; atau

atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan

Ke tiga : seseorang akan berbicara ke pihak-pihak

atas terjadinya pelanggaran tersebut. Sistem ini

yang tidak berkepentingan yang berada di luar

digunakan untuk mengoptimalkan peran serta

organisasi atau bahkan ke media.

seluruh

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Institute of

kepentingan

Business Ethic (2007) disimpulkan bahwa satu di

yang terjadi di lingkungan organisasi.

antara empat karyawan mengetahui kejadian

Lingkup pengaduan dan penyingkapan dalam

pelanggaran dalam organisasinya, tetapi 52 % dari

sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan dan

yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut

pelanggaran

tetap

merugikan organisasi, antara lain :

dan

tidak

berbuat

sesuatu.

merupakan suatu pertanda, bahwa ada sesuatu TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013

Ini

perbuatan

organisasi

anggota

lain

adalah

tindakan

dapat

pemangku

dan

mengungkap

etis/tidak

yang

maupun

organisasi

dalam

tidak

dapat

melawan

diam

perbuatan

dan

pemangku pelanggaran

yang

dapat

1. Korupsi EDISI 17 / AGUSTUS 2013 TASK2PRO

38


2. Kecurangan

dahulu,

3. Pemerasan

pelanggaran yang bersifat publik.

4. Benturan kepentingan

sebelum

4. Timbulnya

meluas

menjadi

keengganan

untuk

masalah

melakukan

5. Gratifikasi

pelanggaran,

6. Pelanggaran terhadap nilai-nilai etika organisasi

kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang

7. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan

efektif.

yang berlaku

karena

terbangunnya

suatu

Pengembangan whistle-blowing system.

8. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar perusahaan

beberapa

tahapan

dalam

pengembangan whistle-blowing system yaitu : (1)

Mengapa whistle-blowing penting? Whistle-blowing

merupakan

peringatan

untuk

dini

Diperlukan

Penyiapan infrastruktur, (2) Pemberian pemahaman

suatu

mencegah

sistem timbulnya

bagi karyawan dan pemangku kepentingan, (3) Membangun

komitmen

organisasi,

dan

(4)

kemungkinan risiko atau sesuatu yang diharapkan

Implementasi.

tidak terjadi dalam suatu organisasi. Untuk itulah

Langkah pertama dalam mengembangkan whistle-

perlu dipahami apa yang menjadi landasan dan

blowing system adalah bahwa organisasi harus

sasaran yang ingin dicapai terkait penerapan dan

menyusun dan memiliki kebijakan tentang sistem

penegakan whistle-blowing system, antara lain :

sistem

1. Keinginan pimpinan, seluruh karyawan dan

pelanggaran (whistle-blowing system). Kebijakan ini

pemangku

kepentingan

untuk

terus

pelaporan

atas

dugaan

terjadinya

setidak-tidaknya harus memuat hal-hal sebagai

menegakkan prinsip-prinsip good governance di

berikut :

seluruh lingkungan organisasi, khususnya yang

1. Lingkup pengaduan/penyingkapan yang akan

berkaitan dengan integritas dan transparansi. 2. Sebagai bentuk komitmen organisasi untuk menyediakan media bagi penegakan prinsipprinsip good governance, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab. 3. Sebagai salah satu alat/tools dalam mencegah dan

mendeteksi

dini

potensi

terjadinya

pelanggaran di dalam organisasi.

ditindaklanjuti dalam sistem pelaporan dugaan terjadinya

penyimpangan

dan

pelanggaran

yang dapat merugikan organisasi. 2. Organisasi dan tata laksana unit pengelola sistem pelaporan pelanggaran. 3. Perlindungan terhadap pelapor. 4. Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas dugaan pelanggaran.

Sedangkan manfaat dari penyelenggaraan whistleblowing system yang baik adalah :

5. Mekanisme

penyampaian

informasi/laporan

dugaan terjadinya pelanggaran.

1. Tersedianya media dan cara penyampaian

6. Pelaksanaan investigasi dan penyingkapan.

informasi penting dan kritis bagi organisasi

Tahap ke dua yang perlu dilakukan adalah

kepada pihak yang harus segera menanganinya

melakukan

secara aman.

organisasi dan stakeholders agar kebijakan dan

2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning

system)

terhadap

kemungkinan

terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran. 3. Tersedianya

kesempatan

untuk

menangani

masalah pelanggaran secara internal terlebih TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013

sosialisasi

p e ng atu r an

at as

kepada

seluruh

pe l apo r an

penyimpangan/pelanggaran

insan

du g aan

(whistle-blowing

system) yang telah ditetapkan dapat dipahami oleh semua pihak serta tidak menimbulkan keraguraguan untuk diterapkan dan dilaksanakan. EDISI 17 / AGUSTUS 2013 TASK2PRO


39

Tahapan berikutnya yang tidak kalah penting

Referensi :

adalah perlunya dibangun komitmen bersama

Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008, Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran -SPP (Whistleblowing System-WBS) Lembaga Perlindungan Saksi dan Kurban , 2011, Memahami WHISTLEBLOWERS Menteri Negara BUMN, 2011, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance) pada BUMN Sekretariat Negara RI, 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Transparency International, 2010, Whistleblowing : an effective tool in the fight against corruption, Policy Position, #01

yang dimulai dari pimpinan level tertinggi hingga karyawan level bawah untuk tunduk dan patuh dalam

melaksanakan

kebijakan

sebagaimana

diamanatkan dalam whistle-blowing system yang telah

ditetapkan.

Untuk

itu

harus

didukung

beberapa hal agar penerapan dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sehingga sejalan dengan sasaran dan manfaat yang akan dicapai, yaitu : 1. Tersedia sarana/media yang memadai untuk mendukung

pelaksanaan

kebijakan

whistle-

blowing system. 2. Terdapat

penanganan/tindak

dengan

kebijakan

atas

lanjut

sesuai

pengaduan

penyimpangan/pelanggaran yang diterima 3. Terdapat pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan whistle-blowing system secara berkala. Demikian sedikit ulasan mengenai pentingnya suatu sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing

system)

dibangun

di

dalam

suatu

organisasi, sehingga tidak ada lagi keengganan atau keragu-raguan dari setiap anggota organisasi dan pemangku kepentingan untuk melaporkan setiap indikasi terjadinya suatu pelanggaran atau penyimpangan yang timbul. Whistle-blowing system merupakan suatu tools dalam mencegah dan berfungsi sebagai deteksi dini

terhadap

potensi/indikasi

adanya

suatu

pelanggaran dalam suatu organisasi. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk menangani setiap

Tidak usah kecewa dan frustasi jika hasil akhir usaha kita tidak maksimal. Lebih baik cari kelemahan dan kesalahan kita; pelajari dan perbaiki, lalu berjuang lagi!!!

masalah sesegera mungkin secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi konsumsi publik. Efektivitas dari whistle-blowing system tentunya tergantung pada kesungguhan dan komitmen dari semua pihak termasuk pimpinan puncak untuk melaksanakan

dan

menegakkannya

sesuai

kebijakan dan mekanisme yang telah ditetapkan. TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013


40

K O L O M : Seri APIP

Peranan Internal Auditor Di Era Globalisasi oleh : Joni Surbakti

Pendahuluan

berdayakan Internal Auditor yang berfungsi mem-

Pengelolaan usaha (corporate governance) yang

berikan berbagai informasi dari aktivitas

Internal

dilakukan Direksi (Pimpinan Perusahaan) atas suatu

auditing yang dilakukannya sebagai bahan pen-

perusahaan adalah untuk memenuhi mandat dan

gambilan keputusan.

tanggungjawab yang telah dilimpahkan pemegang

Peranan Internal Auditor di Era Globalisasi

saham (shareholder) sebagai stakeholder utama

Intenal Auditor : Audits/Investigations

kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan peru-

Internal auditing adalah suatu penilaian, yang

sahaan. Tujuan didirikannya suatau perusahaan

dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih

pada umumnya adalah meningkatkan nilai dari pe-

mengenai ketelitian, dapat dipercayainya, efisiensi,

rusahaan yang bersangkutan melalui perolehan

dan kegunaan catatan-catatan (akutansi) perusa-

laba usaha atau keuntungan dari hasil operasi.

haan, serta

Demikian juga halnya pada sektor publik atau or-

dalam suatu perusahaan (organisasi). Internal audi-

ganinasasi-organisasi non profit. Pengelolaan or-

tor yang berperan melaksanakan aktivitas Internal

ganisasi yang dilakukan pimpinan atas institusi/

Auditing dalam suatu organisasi berperan mem-

organisasi yang dipimpinnya adalah untuk me-

bantu pimpinan perusahaan (organisasi) dalam

menuhi tanggungjawabnya kepada berbagai pihak

melasanakan tanggungjawabnya dengan memberi-

yang berkepentingan dengan keberadaan or-

kan analisa, penilaian,saran, dan komentar men-

ganisasi (Stakeholder) dalam rangka terwujudnya

genai kegiatan yang diaudit. Dalam melakukan

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya pada

Internal Auditing, Internal Auditor melakukan

saat pendirian/pembentukan institusi atau or-

kegiatan-kegiatan seperti:

ganisasi yang bersangkutan.

1. Menelaah

Untuk memenuhi dan merealisasikan tujuan

sistem

pengendalian intern yang terdapat

dan

menilai

pengendalian

tersebut diatas, salah satu fungsi manajemen yang

pengendalian

harus

operasional lainnya

dilakukan

pimpinan

pengedalian terhadap

adalah

melakukan

berbagai aktivitas or-

intern,

2. Memastikan

ketaatan

kebaikan/kelemahan manajemen, dan

struktur

pengendalian

terhadap

kebijakan,

ganisasi. Pengendalian yang dilakukan pimpinan

rencana dan prosedur prosedur yang telah

organisasi dilakukan dengan menciptakan dan

ditetapkan oleh manajemen

membentuk berbagai struktur, perangkat, system,

3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan

prosedur, yang berperan sebagai alat kendali yang

dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari

tujuannya untuk tetap mengarahkan dan memasti-

kemungkinan

kan agar pelakasanaan kegiatan sesuai dengan

pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan

rencana dan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya.

Salah satu langkah pengendaliann yang

ditempuh pimpinan adalah membentuk dan memTASK2PROEDISI EDISI17 17//AGUSTUS AGUSTUS2013 2013 TASK2PRO

terjadinya

segala

bentuk

4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan

dalam

organisasi

dapat

dipercaya EDISI 17 / AGUSTUS 2013 TASK2PRO 40


41

5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan

tugas

yang

diberikan

oleh

manajemen

improvements to enhance the organization’s governance structure and practices Hal ini sejalan dengan fungsi Auditor Internal

6. Mendeteksi dan melakukan audit investigasi

yang telah diredefinisi kembali oleh The Institute

atas adanya kecurangan (Fraud Detection and

of Internal Auditors yaitu : ”To provide independ-

investigation)

ent, objective assurance and consulting services de-

Intenal Auditor : Audits/Investigation, Counsel,

signed to add value and improve the organization’s

Education

operation by bringing a systematic, discipline ap-

Pada era globalisasi sekarang ini, seiring dengan semakin kompleksnya perkembangan lingkungan strategis organisasi yang ditandai dengan tidak adanya

hambatan

dalam

melakukan

akses

proach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process.” Dengan

demikian

tanggungjawab

Auditor saat ini sangat signifikan

Internal

karena tidak

informasi, Internal Auditor dituntut tidak hanya

hanya melakukan penilaian atau audit tetapi

melakukan fungsi audit

berperan pula sebagai counseling partner yang

berfungsi

lebih

atau evaluasi tetapi strategic

memberikan solusi atas masalah dan hambatan

management partner dalam suatu unit organisasi.

yang dihadapi dalam pencapaian tujuan perusa-

Dengan fungsi yang terakhir ini Auditor Internal

haan/organsasi. Tanggungjawab Internal Auditor

berperan

termasuk

juga

manajemen organisasi yang diwujudkan dalam

External

Auditor,

berbagai aktivitas seperti : membantu menciptakan

penugasan khusus yang diberikan manajemen, dan

system pengendalian yang lebih baik, memberikan

memberikan asistensi kepada berbagai bidang/

pembelajaran

divisi dalam operasi perusahaan (organisasi).

pula

organisasi

jauh

sebagai

bagi

untuk

sebagai

consultant

anggota-anggota terwujudnya

bagi

unit

peningkatan

akuntabilatas maupun sewaktu-waktu memberikan informasi

singkat

kepada

pimpinan

tentang

mengkoordinasikan melakukan

pekerjaan penugasan-

Kedudukan, Dukungan Top Manajemen Kedudukan atau posisi Internal Auditor dalam suatu

organisasi

sangat

efektifitas

sebagai

Auditor pada suatu organisasi haruslah pada posisi

agar

risiko

kegagalan untuk mencapai tujuan dapat dihindari. The

Institute

Internal

Kedudukan

Internal

yang memungkinkan dia bebas melakukan akses

Auditor

informasi ke berbagai bidang/departemen/divisi

mengelompokkan peranan Internal Auditor dalam

yang terdapat dalam struktur suatu organisasi.

pengelolaan

Oleh

suatu

of

kerjanya.

menentukan

berbagai hal yang cukup strategis bagi organisasi early warning system

hasil

akan

perusahaan

(organisasi)

karena

itu

Internal

Auditor

haruslah

sekarang ini sebagai berikut :

merupakan unit tersendiri atau terpisah dari unit

1. Auditors provide independent, objective assess-

teknis/operasi dalam suatu organisasi, dan secara

ments on the appropriateness

struktural

of the organization’s govern-

bertanggungjawab

ance structure and the operat-

kepada

ing effectiveness governance

organisasi.

activities.

peranan Internal Auditor akan

2. Auditors act as catalysts for change, advising or advocating TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013

menjadi

berada dibawah dan pimpinan

langsung tertinggi

Disamping signifikan

itu,

sebagai

pemberi kontribusi yang berharga EDISI 17 / AGUSTUS 2013 TASK2PRO


42

dalam

pencapaian

tujuan

organisasi

apabila

dibarengi dengan adanya komitmen pimpinan organisasi untuk setiap saat memanfaatkan atau menindaklanjuti hasil kerja dari Internal Auditor.

1. Loss Potensial Mitigation- Avoiding Unfavorable

Outcomes 2. Alignment of Resources to Achieve University Vision and Objectives

Sebagai contoh, uraian tentang Department of Internal Auditor dari Univercity of Colorado berikut ini dapat memberikan gambaran lebih konkrit kepada kita tentang peranan Internal Auditor saat ini.

3. Process Quality- Efficiency and Effectiveness in Achieving Goals and Objectives Simpulan Untuk memenuhi dan merealisasikan tujuan organisasi, salah satu fungsi manajemen yang ha-

University of Colorado

rus dilakukan pimpinan adalah melakukan penge-

Department of Internal Auditor

dalian terhadap

berbagai aktivitas organisasi.

Mission : To help further the University’s success by

Salah satu langkah pengendaliann yang ditempuh

promoting the understanding and use of

pimpinan adalah membentuk dan memberdayakan

sound business practices in its operations

Internal Auditor yang berfungsi memberikan ber-

To accomplish its mission, Departmen of Internal

bagai informasi dari aktivitas Internal auditing

Auditor uses the activities :

yang dilakukannya.

1. Examination and Evaluation : Audits

:

Investigations :

2. Counsel

3. Education

:

:

Pada era globalisasi sekarang ini, seiring dengan

evaluate how business

pro-

semakin

kompleksnya

cesses accomplish University

perkembangan

objectives and

lingkungan

identify ways

strategis

to improve those processes

organisasi yang ditandai

gather, analyze, and present

dengan

information related to allega-

ham bat an

dalam

tions of individual fiscal mis-

melakukan

akses

conduct

informasi,

Internal Audit personal par-

melakukan fungsi audit

ticipate on committees

berfungsi

or

tidak

adanya

Internal Auditor dituntut tidak hanya lebih

jauh

atau evaluasi tetapi sebagai

strategic

engage in other consultative

management partner dalam suatu unit organisasi

contact to provide informa-

yaitu selain melakukan penialain terhadap aktivitas

tion and advice to manage-

organisasi, juga menjalankan fungsi konsultatif dan

ment

edukatif yaitu membantu menciptakan system

Internal Audit personal pro-

pengendalian

vide informal and formal op-

pembelajaran

portunities to help develop

organisasi untuk terwu-judnya peningkatan kinerja

the University community in

maupun sewaktu-waktu memberikan informasi

understanding

singkat kepada pimpinan tentang berbagai hal

and

using

sound business practices

yang bagi

lebih

baik,

memberikan

anggota-anggota

unit

yang cukup strategis bagi organisasi sebagai early

Objectives :

warning system agar risiko kegagalan untuk

1. Loss Potensial Mitigation- Avoiding Unfavorable

mencapai tujuan dapat dihindari. Peranan tersebut

Outcomes TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013

berlaku baik pada organisasi yang berorientasi EDISI 17 / AGUSTUS 2013 TASK2PRO


43

profit (perusahaan) maupun pada organisasi non profit oriented (institusi pemerintah, lembaga pendidikan, dan lain-lain). Dengan peran sebagai strategic management partner kedudukan Internal Auditor dalam suatu organisasi harus pada posisi yang memungkinkan dia dapat bebas melakukan akses informasi terhadap berbagai aktivitas pada semua lini organisasi dan komitmen serta dukungan penuh dari pimpinan atau Top Manajemen untuk memanfaatkan atau menindaklanjuti hasil kerjanya mutlak dibutuhkan. Referensi : Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2001. Corporate Governance. Second Edition. Jakarta Holmes Arthur Wand Wayne S. Overmyer. 1975. Auditing, Standars and Procedures. Eighth edition. Richard D. Irwin In. Homewood, Illinois. Ikatan Akuntan Indonesia. 1998. Modul USAP Review 98 : Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta The Institute of Internal Auditor, Organizational Governance : Guidence for Internal Auditors University of Colorado, Internal Audit Department : Vision and Objectives Tunggal, Amin Widjaja. 2000. Internal Auditing. Jakarta : Havarindo Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2006. Warta Pengawasan. Vol.XIII/No.4/Okt-Nov. Jakarta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2001. Modul V GCG : Stakeholder Lainnya. Jakarta



44

Warna Warni Humor Suroboyoan Sampeyan Mesti Rano Karno, Nggih..

Petani Lugu

Mat Pithi numpak sepur, Jakarta-Surabaya, Gayabaru. Golek sing murah, kok. Bayangno, cumak 12.500 isok numpak sepur kliwat 17-jam, opo gak enak iku. Timbangane numpak Argo-argoan, sing meh 250-ewu, cumak oleh 9 jam. Ndik ngarepe lungguh wong wedok, embah-embah, wis tuwo. Kaet budal saka Jakarta ndelok ae mbarek Mat Pithi. Koyok-koyok gak percaya. Kacamatane dicoplok, digawe, dicoplok, ngono terus. Ketok onok sing kate diomongno mbarek Mat Pithi. Ketok-e wis gak kenek diempet maneh. Ditekadtekadno ngomong mbarek Mat Pithi. Jarene : "Sampeyan niku nopo Rano Karno ?" Mat Pithi : "Sanes, mbah" Mbah : "Lha sinten?" Mat Pithi : "Mbah.. kulo Mat Pithi, lare Kapas Krampung" Mbah : "Wik. Sampun mbujuki. Wong kulo ben Senen mesti ningali sinetron sampeyan, kok. Niku lho, Si Dul Arek Sekolahan. Lak enggih ta? Sampeyan lak Rano Karno, to ?" Mat Pithi : "Sanes mbah. Sumpah. Kulo niki Mat Pithi, loper koran. Sanes Rano Karno". Mbah wedok mau terus ae gak percaya. Pokok-e Mat Pithi iku mesti Rano Karno. Ngono iku gak mari-mari. Mulai teko Cikampek sampek Lamongan. Sak durunge mudun ndik Lamongan, si mbah mau ngomong. Jarene : "Pun talah, mboten usah mbujuki. Wong kula niki pengagum sampeyan. Sampeyan mesti Rano Karno. Nopo-o se, kok mboten purun ngaku?. Isin tah ?" Mat Pithi mangkel. Dikandani dudu Rano Karno gak percaya ae. Mangkel-mangkel Mat Pithi nyauti : "Nggih mbah. Kula niki Rano Karno. Pun tah, puas ?" Mbah wedok mau terus meneng. Suwe milang-miling ndeloki Mat Pithi. Jarene mbah mau "Tapi...." "tapi nopo, mbah ?" "Kok mboten memper, nggih ?"

Krisis ekonomi sing mulai tahun 1997 gak mandegmandeg sampek sak iki. Negara koyok diporoti entekentekan. Mat Pithi, petani, sumpeg temenan. gak onok maneh sing isok ditandangi lan kenek dijaluki tulung. Entek akale, mat Pithi kirim surat mbarek Gusti Allah. Isine koyok ngene : Duh Gusti. Kulo nyuwun gunging pangaksami ingkang kathah. Sak niki kulo mboten gadhah duwik babar blas. Padahal anak kulo kedah mbayar sekolah lan tumbas seragam sekolahe. Kulo betah duwik 100-ewu. Ingkang pitung doso ewu bade kulo damel mbayar sekolah, dene ingkang tigang doso ewu bade kangge tumbas seragam. Nek kangge neda saben dintenipun kula taksih onten, masiyo tah namung sekedik. Gusti kulo nyuwun bantuan. Surat mau diamplopi, ditulisi 'Katur Gusti Allah ingkang murbeng gesang" terus diposno. Jelas ae kantor pos sing diposi surat mau bingung, kate dikirim nang endi surat koyok ngono iku mau. Lha bingung-bingung koyok ngono iku surate dikekno nang Polsek setempat. Kapolsek terus moco isine surat iku. Sak aken, batine. Kapolsek nduwe inisiatif, surat iku mau kate dibalesi. Pak kapolsek duwe duwik seket ewu. Saka anak buahe nglumpuk duwik telung puluh ewu. Total wolung puluh ewu. Pak kapolsek mrintahno salah sijine anak buahe kanggo ngeterno amplop sing onok isine duwik 80-ewu mau nang omahe Mat Pithi. Jelas ae Mat Pithi seneng banget. Surat lan dongane keturutan, oleh balesan saka Gusti Allah. Amplop ditrima, duwik-e dietung, 80-ewu. Sak wise pulisi sing ngeterno surat mau mulih, Mat Pithi nulis maneh, surat kagem Gusti. Terus diposno maneh. Gak urung pihak kantor pos yo kepeksa nerusno surat iku maeng nang kantor polisi, polsek, setempat. Pak Kapolsek ngilang-ngiling surat iku mau. Nek tak delok-delok, sing nulis surat iki podo mbarek sing wingenane, wong tulisan pada. Pak Kapolsek penasaran, surat dibukak. isine surat mau ngene: "Gusti, kula sak kulawarga ngaturaken gunging panuwun dene Panjenengan kepareng midangetaken panuwun kula. Kula sak kulawarga remen sanget. Namung punika, mbenjangmbenjang malih, menawi badi maringi arta sampun dipun liwataken pulisi, mangke dipotong malih. Wong dalem lak nyuwun 100-ewu. Ingkang kula tampi namun 80-ewu".

TASK2PRO EDISI 17 / AGUSTUS 2013 44


Warna Warni

45

Peringatan Hari Kartini Dharma Wanita Persatuan BPKP Jawa Timur mengadakan peringatan Hari Kartini dengan acara lomba menata makanan dan peragaan busana, serta presentasi tentang Ibu Kartini. Ibu Hotman Napitupulu didampingi Ibu-ibu Dharma Wanita yang lain, K ep a l a

P er w ak i l an,

Napitupulu

dan

para

Ho tm a n Pejabat

Struktural, dan pegawai berkumpul menghadiri peringatan Hari Kartini

PKS Pembekalan SPIP Dalam rangka melaksanakan pembinaan SPIP pada Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Timur, Bidwas IPP melaksanakan PKS Pembekalan SPIP bagi PFA yang akan melaksanakan pembinaan SPIP tersebut. Kegiatan PKS diadakan dibuka Kabidwas IPP, Khairuddin, dengan narasumber Anwar Murtado dan Sugeng Widiyanto, serta keynote speaker adalah Kabid APD, Wasis Prabowo

PKS Pengadaan Barang dan Jasa Untuk lebih meningkatkan kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa, telah dilaksanakan PKS tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Materi PKS mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010 serta Perpres No. 71 Tahun 2012 (Perubahan Kedua). PKS Pengadaan Barang dan Jasa ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2013, bertempat di Aula Kantor BPKP Jawa Timur.



46

Warna Warni MoU BPKP dan Pemprov Jawa Timur Bersamaan

dengan

Pencanangan

Perluasan

Pembangunan

Timur dan BPKP, oleh Gubernur Jawa

Zona

Timur dan Kepala Perwakilan BPKP

Integritas Pemerintah Provinsi Jawa

Provinsi Jawa Timur, Drs. Hotman

Timur Menuju Wilayah Bebas Dari

Napitupulu,

Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih

mewakili

Bersih

berhalangan hadir.

Dan

Penyeler asan

Melayani Dalam

Serta

Ak.,MBA,CFrA, Kepala

BPKP

yang yang

Sistem

Integritas Nasional oleh Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, di Gedung

Grahadi,

21/5/2013,

dilaksanakan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Jawa

Assessment GCG Pada PTPN X BPKP Jawa Timur mendapat kepercayaan dari PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk melakukan Assessment Penerapan GCG pada BUMN tersebut. Assessment ini diawal dengan Sosialisasi Assessment Penerapan GCG oleh Tim dari Bidang Akuntan Negara

BPKP

Jawa

Timur.

Acara

sosialisasi ini diadakan di Kantor PTPN X (Persero), 16/4/2013, dihadiri oleh Kepala BPKP Jawa Timur Drs. Hotman Napitupulu, Ak.,MBA,CFrA, dan seluruh jajaran Direksi PTPN XI (Persero).

Ujian Sertifikasi JFA BPKP

Jawa

Timur

berkoordinasi

dengan Pusdiklatwas BPKP, mengadakan Ujian Inpassing Jabatan Fungsional Auditor bagi APIP se Jawa Timur, pada Rabu, 15/5/2013, yang dilaksanakan di dua tempat, yakni Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur. Ujian Sertifikasi ini diikuti sebanyak 323 orang peserta dari Inspektorat se Jawa Timur.



GALERI

47

KEGIATAN BPKP JAWA TIMUR DALAM GAMBAR

BPKP Jawa Timur melepas 2 orang pegawai yang purna tugas (Sri Wiratmiati dan Nursyamsi Hisyam dan 1 orang pegawai yang mutasi (Umi Fitria), 27/5/2013.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur, Hotman Napitupulu, bersama para Pejabat Struktural meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan pos satpam yang baru, 12/6/2013.

Jumat (21/6/2013), Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur kedatangan tamu dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Timur, yang dipimpin oleh Tjiptohadi Sawarjuwono, yang terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Pengurus IAI Wilayah Jawa Timur untuk periode berikutnya, dan Hotman Napitupulu sebagai Ketua Dewan Penasehat. Tjiptohadi didampingi beberapa pengurus lama mengadakan silaturahmi ke BPKP Jawa Timur guna meminta masukanmasukan dari BPKP Jawa Timur dalam rangka pembentukan pengurus IAI Jawa Timur. Tjiptohadi juga menyampaikan agenda-agenda dan program-program yang akan dilakukan IAI Jawa Timur.



AGUSTUS 2013 TAHUN BERKARYA

Recommend Documents