PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DALAM PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU AGUS PANDRA FEBRI YULIANI Cp : 085265942882 Abstraction Body of Officer of Area of Provinsi Riau, coping as maximum to manage the public servant promotion Governmental environmental civil of Provinsi Riau by giving wide of information, but result obtained also less executed better. This matter also because of, existence of negligence from public servant of civil in good management of conditions of and also administration other conditions like grace period finished, so that proposal of done at next year period. Rank proposal in range of time five the last year, known by that percentage realize the promotion management experience of the degradation. Year 2007 realization reach 83,33 % and experience of the realization degradation expected become 70,66 %. This condition is showing that management of promotion of public servant of civil at Body of Officer of Area of Provinsi Riau, not yet reached the better result, because realization storey; level expected by experiencing of degradation every year. Pursuant to the symptom and breakdown of background of problem of above meka specified by a internal issue formulation this research is; How execution of Information System of Officer Management ( SIMPEG) in management of promotion of public servant of civil at Body of Officer of Area of Provinsi Riau. Analyse the data in this research find the answer to existing problems namely about execution of Information System of Officer Management (SIMPEG) in management of promotion of public servant of civil at Body of Officer of Area of Provinsi Riau and factor pursuing execution of Information System of Officer Management (SIMPEG) in management of promotion of public servant of civil at Body of Officer of Area of Provinsi Riau. Execution of Information System of Officer Management ( SIMPEG) in management of promotion of public servant of civil a] Body of Officer of Area of Provinsi Riau, have been run by Body of Officer of Area of Provinsi Riau, but its result not yet reached the optimal storey;level, where existing procedure in promotion management is set in Governmental Regulation of Number 99 Year 2000 about Promotion of Public Servant Civil, quite a lot once process which must be run and fulfilled by public servant of civil to manage the promotion at Body of Officer of Area of Provinsi Riau. Body of Officer of Area of Provinsi Riau, require to execute seriously to program is set in form of Information System
1
of Officer Management (SIMPEG) in management of promotion of public servant civil. Keyword : SIMPEG, MANAGEMENT, IMPLEMENTATION
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Penerapan sistem informasi manajemen dalam lembaga negara atau organisasi publik, akan memudahkan lembaga tersebut dalam mengelola berbagai data yang diperlukan untuk menjadi informasi yang bermanfaat, baik bagi internal organisai meupun bagi kalangan yang berada diluar organisasi. Informasi yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan akan memberikan penilaian yang baik bagi masyarakat terhadap kinerja lembaga publik, serta memberikan dukungan moral terhadap lembaga publik tersebut. Salah satu organisasi yang menerapkan sistem informasi manajemen adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, yang merupakan suatu lembaga atau instnasi pemerintah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk mengelola, mengatur, menata dan menyusun berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian dilingukuangn Pemerintah Provinsi Riau. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas pokok dalam merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah di bidang administrasi pegawai, pendidikan dan pelatihan. Sistem informasi manajemen kepegawaian dalam kajian penelitian ini lebih memfokuskan pada proses, penyususnan dan pengolahan data kepegawaian yang berkaitan dengan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Pengurusan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, merujuk pada aturan yang berlaku yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Usulan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, mengalami penurunan dari hasil yang diharapkan. Hal ini terlihat dari usulan kepangkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diketahui bahwa persentase realisasi pengurusan kenaikan pangkat mengalami penurunan. Tahun 2007 realisasi mencapai 83,33 % dan mengalami penurunan realisasi yang diharapkan menjadi 70,66 %. Kondisi ini menunjukan bahwa pengurusan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, belum mencapai hasil yang lebih baik, karena tingkat realisasi yang diharapkan mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan gejala-gejala tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kanjian lebih jauh mengenai pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti menetapkan judul penelitian yakni; “Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dalam Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau”
2
B. Perumusan Masalah Pengurusan dan pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, belum terlaksana dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh belum menunjukan tingkat keberhasilan yang lebih optimal. Pengelolaan kenaikan pangkat pada masa sekarang ini diperlukan sistem informasi manajemen kepegawaian yang baik, untuk memudahkan pemberian informasi kepada pegawai dan juga memberikan kemudahan dalam pengolahan data kenaikan pangkat pegawai secara komputerisasi. Berdasarkan gejala tersebut dan uraian latar belakang masalah di atas meka ditetapkan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau?” C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk; a. Mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. b. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. 2. Manfaat Penelitian a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan terutama bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. b. Sebagai informasi lanjutan bagi peneliti lainnya yang memiliki relevansi dengan topik atau permasalahan dalam penelitian ini. D. Kerangka Teoritis 1. Kajian tentang Administrasi Menurut Thoha (1993:24) administrasi adalah segenap rangkaian penataan kerjasama dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Usaha kerjasama dua orang manusia tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan dunia usaha atau bisnis, kehidupan berpolitik, kehidupan berbangsa maupun kehidupan bernegara. Sedangkan menurut P. Siagian (2001:39) administrasi dapat pula didalami dengan melihat dan memahami prosesnya. Berbuat demikian berarti menganalisis langkah-langkah yang harus diambil. Langkah-langkah yang diambildalam proses administrasi pada dasarnya terdiri dari; (1) perumusan dan penentuan tujuan akhir, (2) penyusunan, perumusan dan penentuan strategi dasar yang akan ditempuh, (3) penyusunan dan penentapan rencana sebagai rincian strategi, (4) penyususnan dan
3
penentuan program kerja sebagai penjabaran rencana, (5) pemilihan struktur dan tipe organisasi yang dianggap paling tepat, (6) penggerakan para anggota organisasi, (7) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan operasional, (8) pengawasan, (9) penilaian hasil yang dicapai dan (10) penciptaan dan penggunaan system umpan balik yang handal. Pandangan di atas dapat dikatakan bahwa administrasi itu merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menyelesaikan suatu pekerjaan pada suatu organisasi. Administrasi sangat memudahkan dalam penataan dan penyususnan tujuan dari organisasi sehingga tercapai apa yang ingin diwujudkan oleh setiap organisasi. Administrasi yang baik dan professional akan memberikan kontribusi yang efektif dan efisien dalam penataan berbagai pekerjaan yang ada dalam sebuah organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi lainnya 2. Konsep Sistem Informasi Manajemen Menurut Robert G. Murdick dan Joel E. Ross dalam Tata Sutabri (2005:91) menjelaskan bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah proses komunikasi di mana informasi masuka (input) direkam, disimpan, dan diproses untuk menghasilkan output yang berupa keputusan tentang perencanaan, pengoperasian dan pengawasan. Lebih lenjut menurut Komaruddin (2003:65) mengatkan bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan metode yang memungkinkan pimpinan organisasi mendapatkan informasi. Sistem informasi berfungsi dalam melaksankan tugas-tugas organiasi, sistem informasi disini mencakup; a. Berupa informasi yang tersedia b. Informasi yang mudah dipahami c. Informasi yang bermanfaat d. Informasi yang tepat waktu Sistem informasi manajemen memiliki karakteristik terhadap hasil yang diperoleh atau yang diterima oleh pengguna informasi. Hal ini diungkapkan oleh Tata Sutabri (2005:93) yang mengatakan bahwa karakteristik SIM guna mendapatkan sinyal yang lebih dini tentang keberadaan dan kondisi SIM di organisasi; a. SIM membantu manajer secara terstruktur pada tingkat operasional dan tingkat kontrol saja. b. SIM didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari sehingga dapat memberikan informasi untuk mengontrol operasi tersebut dengan baik. c. SIM sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan, serta bergantung pada alur informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. d. SIM biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah. e. SIM biasanya berorientasi pada data-data yang sudah terjadi atau data-data yang sedang terjadi, bukan data-data yang akan terjadi seperti forcasting. f. SIM juga berorientasi pada data-data di dalam organisasi dibandingkan datadata dari luar organisasi. g. SIM biasanya tidak fleksibel karena bentuk laporan-laporan yang dihasilkan banyak sudah dipersiapkan sebelumnya.
4
h. SIM membutuhkan perencanaan yang sangat matang dan panjang, sambil memperhitungkan perkembangan organisasi di masa mendatang. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2002:132) yang mengungkapkan bahwa Manajemen Informasi Sistem adalah suatu sistem informasi yang bersifat integratif dimana suatu sistem informasi yang semua unit organisasi memiliki suatu kerangka informasi tunggal untuk pengumpulan informasi yang diperlakukan. Pandangan diatas sangat jelas sekali bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) sangat berguna bagi setiap pimpinan maupun bawahan untuk membuat berbagai keputusan, perencanan dan operasional dalam organisasi tersebut. Organisasi yang besar maupun yang kecil sudah jelas membutuhkan berbaggai informasi yang perlu diata dan disusun guna mendapatkan akurasi data yang menjadi acuan dalam pengambilan berbagai kebijakan atau keputusan-keputusan yang dapat menghasilkan kinerja yang baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 3. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Menurut Musthopadijaya AR. (2003:290) yang mengatakan bahwa, adapun tugas Sistem Informasi Menajamen Kepegawaian (SIMPEG) antara lain; a. Mencapai tujuan dan manfaat sistem informasi kepegawaian; b. Sebagai pelaporan mutasi pegawai; c. Sebagai sistem penyimpanan data kepegawaian d. Sebagai sistem penyajian data kepegawaian. Lebih lanjut Musthopadijaya AR. (2003:291) menjelaskan bahwa, sistem informasi menajemen kepegawaian secara umum melakukan pekerjaan yang berbasis komputer yang terdiri dari manusia (brainware), komputer yang terbagi pula atas perangka keras (hardware), dan perangkat lunak (software), data dan prosedur-prosedur organiasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data dan informasi yang tepat pada waktunya kepada pihak-pihak didalam maupun diluar organisasi. Sistem informarmasi manajemen kepegawaian, sangat bergantung terhadap ketersediaan komputerisasi untuk menunjang kinerja dan juga memudahkan pengolehan data serta meproses berbagai data masukan untuk disajikan, sebagai informasi bagi pimpinan dan juga bagi pegawai negeri sipil tersebut. Selain ketersediaan komputer penunjang kinerja, juga dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kehandalan dalam menyusun dan mengelola data kepegawaian. Jika ketersediaan fasilitas pendukung dan sumber daya manusia yang mapan, maka pelaksanaan sistem informasi manajemen kepegawaian dapat dilaksankan dengan baik, sesuai dengan harapan dan tujuan dari setiap lembaga pemerintahan. E. Konsep Operasional Kerangka operasional dalam penelitian ini yakni; Usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil; merupakan proses awal yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk mengusulkan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Usulan kenaikan pangkat ini diumumkan oleh Kepegawaian Daerah
5
Provinsi Riau, kepada seluruh dinas, badan dan kantor yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Seleksi berkas; merupakan prosedur selanjutnya untuk menyeleksi berkas pegawai negeri sipil oleh Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, yang selanjutnya menjadi dasar kenaikan pangkat pegawai negeri sipil tersebut. Penyusunan berkas hasil seleksi, yakni berkas yang telah diseleksi dan dinyatakan lengkap dan layak untuk diajukan kenaikan pangkat, maka berkas tersebut disusun dengan baik untuk diajukan dalam sidang kenaikan pangkat oleh Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Berita Acara Hasil Sidang adalah keputusan yang ditetapkan terhadap pegawai negeri sipil yang mengusulkan kenaikan pangkat. Keputusan tersebut merupakan keputusan untuk diajukan oleh Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Provinsi Riau. Hasil Pertimbangan Baperjakat, merupakan keputusan final untuk melanjutkan usulan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Naskah Surat, adalah surat yang disusun dan dibuat oleh Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, untuk menetapkan keputusan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang ditandatangani oleh Gubernur Riau maupun Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Tembusan keputusan kenaikan pangkat, merupakan langkah akhir dari prosedur kaniakan pangkat. Tembusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan juga bagi pegawai negeri sipil yang diusulkan kenaikan pangkat mereka.
F. Metode Penelitian 1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini adalah pada Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, yang terletak dikawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Riau. Dipilihnya lokasi Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, karena Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan satuan kerja yang mengelola data kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. 2. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriftif kualitatif. Menurut F.L. Whitney dalam Nazir (1999:63) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat. Pencarian fakta yang tepat dalam hal ini menyangkut tentang pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan faktor yang menghambat pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. 3. Informan Penelitian Informan yang ditetapkan adalah sebagai berikut; Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian,
6
Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian, Kepala Sub Bidang Administrasi Kepegawaian dan Kepala Sub Bidang SIMPEG Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 4. Jenis dan Sumber Data Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung yakni dari informan yang ditetapkan sebagai subjek dari penelitian ini. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari data publikasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini menyangkut tentang; gambaran umum daerah penelitian yakni gambaran umum Provinsi Riau, profil Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, keadaan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sarana dan sarana yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa; wawancara dan observasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. 6. Analisis Data Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Moleong (1999:23) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, yaitu data dikumpulkan, dianalisis, diabstraksikan dan akan muncul teori-teori sebagai penemuan kualitatif. Dengan demikian analisis data dalam penelitian ini menemukan jawaban terhadap permasalahan yang ada yakni tentang pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan faktor yang menghambat pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. II.
GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN Visi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau ditetapkan sebagai berikut ”Menjadikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai Pusat Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang Profesional dan Sejahtera menuju Visi Riau 2020”. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, yang menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, mempunyai tugas melaksanakan pennyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan daerah bidang kepegawaian daerah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur dan Wakil Pemerintah dalam rangka tugas dekonsentrasi. Susunan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau terdiri dari pimpinan dan bawahan. Ketersediaan pegawai yang profesional dapat
7
menghasilkan kinerja yang baik bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang dappat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tugas pokok dan fungsi serta susunan kepegawaian yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 50 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
III. PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DALAM PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU A. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dalam Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 1. Usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Usulan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dimana data kepegawaian yang ada sudah tersedia pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sehingga apabila seorang pegawai negeri sipil tersebut naik pangkat, maka akan diterbitkan surat edaran disetiap dinas, badan, kantor, upt dan kantor lainnya yang ada dilingkungan Pemerntah Provinsi Riau. Pengumunan atau surat edaran tersebut, diminta kepada pegawai negeri sipil yang akan naik pangkat untuk memenuhi segala persyaratan administrasi yang dibutuhkan, sehingga berkas persyaratan tersebut sudah lengkap dan akan dilakukan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, yakni melaksanakan seleksi berkas usulan kenaikan pengakat pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. 2. Seleksi Berkas Seleksi berkas pegawai negeri sipil yang akan naik pangkat, perlu dilakukan secara teliti untuk menghindari berbagai kendala dalam pengusulan kenaikan pangkat pegawai, hal ini dikarenakan usulan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil tersebut dilakukan secara kolektif, jika ada berkas yang kurang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, langsung menghubungi dinas tempat pegawai tersebut bekerja, sehingga pengusulan kenaikan pangkat tidak menjadi kendala dan dapat dilaksankan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Bahan-bahan yang sudah diseleksi atau dilakukan pemeriksaan terhadap berkas yang masuk pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, maka dilakukan penyusunan berkasberkas yang dikirim oleh dinas, badan, kantor dan UPT dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka dilakukan penyusunan bahan hasil seleksi sesuai dengan urutan yang ada, sehingga berkas tersebut menjadi rapai dan mudah dalam proses penilaian. 3. Penyusunan Berkas Hasil Seleksi Berkas-berkas yang sudah masuk pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau perlu dsusun sesuai dengan urutannya agar tidak terjadi kekeliruan dalam melaksankan proses-proses berikutnya. Jika bahan tersebut telah disusun dengan baik, maka akan dilakukan sidang untuk memutuskan apakah bahan
8
pegawai negeri sipil tersebut layak untuk diajukan kepada Baperjakat. Keputusan sidang dari tim penilai yang ditunjuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, akan dibuatkan dalam berita acara hasil persidangan. 4. Berita Acara Hasil Sidang Penetapan berita acara hasil sidang, merupakan hasil sementara terhadap penyeleksian bahan dan persyaratan untuk kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Provinsi Riau. Keputusan akhir kenaikan pangkat tersebut ditentukan oleh Baperjakat Provinsi Riau. Tim yang merumuskan dalam hasil sidang juga bertindak secara selektif, karena keputusan mereka akan menentukan kelayakan pegawai negeri sipil bisa untuk naik pangkat atau kenaikan pangkat mereka tertunda. 5. Hasil Pertimbangan Baperjakat Hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), merupakan keputusan final untuk melanjutkan usulan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Hasil pertimbangan dari Baperjakat akan diteruskan dalam bentuk keputusan yang akan ditanda tangani oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi Riau, sesuai dengan jenjang atau tingkatan kenaikan pangkat dari pegawai negeri sipil tersebut sesuai dengan atauran yang berlaku 6. Naskah Surat Penyusunan naskah yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, untuk diterbitkan SK kenaikan pangkat memang diperlukan ketelitian secara administratif, karena hal ini berdampak pada hasil dari keputusan tersebut yang bisa saja menimbulkan kekeliruan. Disini dibutuhkan tenaga atau staf yang memiliki ketelitian dalam membuat naskah tersebut dan tidak boleh adanya salah dalam menulis identitas pegawai negeri sipil, dan juga tidak boleh salah dalam menerbutkan urutan kepangkatan pegawai negeri sipil tersebut. Setelah diterbitkan naskah yang menjadi surat keputusan tersebut, maka surat tersebut akan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan surat tersebut akan dikirim berdasarkan tembusan yang ada, termasuk tembusan kepada pegawai negeri sipil yang naik pangkat tersebut. 7. Tembusan Keputusan Kenaikan Pangkat SK kenaikan pangkat yang sudah diterbitkan akan dimumkan melalui website Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dimana tembusan SK kenaikan pangkat pegaweai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau diambil oleh pegawai negeri sipil tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam memberikan SK kenaikan pangkat tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang merupakan kewenangan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sudah berjalan sesuai dengan aturan, jika berkas penguslan tersebut dapat dipenuhi oleh pegawai negeri sipil yang akan mengalami kenaikan pangkat. Namun masih terdapat beberapa pegawai negeri sipil yang lali dalam pengurusan kenaikan pangkat, sehingga mereka mengalami kenaikan pangkat dan juga berpengaruh terhadap karir dan pendapatan mereka.
9
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dalam Pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 1. Kemampuan Sumber Daya Manusia Kurang tesedianya sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, berdampak pada pengunaan SIMPEG tersebut melalui akses internet yang menggunakan media komputer, karena informasi terkadang yang diakses kurang terlaksana dengan baik. 2. Ketersediaan Finansial Pengaggaran atau finansial cukup tersedia, namun anggaran tambahan untuk perawatan perangkat, pembinaan tenaga SIMPEG dan pengalokasian dalam mengunakan SIMPEG tersebut dibutuhkan tenaga yang ahli, sedangkan alokasi anggaran tersebut tidak dimasukan dalam usulan anggaran pada APBD Provinsi Riau. Hal ini juga menjadi kendala dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 3. Fasilitas Pendukung Fasilitas yang kurang tersedia akan menghambat kelancaran pelaksanaan program yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, tertuma dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dilaksankan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. 4. Organisasi dan Manajemen Kurangnya koordinasi antar lembaga yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau juga menjadi kendala dalam melaksankan pengurusan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Hambatan tersebut perlu diambil langkah-langkah kebijakan untuk menselaraskan tujuan dalam pelaksanaan SIMPEG yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, khususnya dalam pengurusan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sudah dijalankan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, namun hasilnya belum mencapai tingkat yang optimal, dimana prosedur yang ada dalam pengurusan kenaikan pangkat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, cukup banyak sekali proses yang harus dijalankan dan dipenuhi oleh pegawai negeri sipil untuk mengurus kenaikan pangkat pada Badan Kepegawaian
10
Daerah Provinsi Riau. Kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, merupakan kendala teknis dalam melaksanakan kebijakan tersebut. B. Saran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, perlu melaksanakan sungguhsungguh terhadap program yang ditetapkan dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Hal ini dilakukan untuk memudahkan akses dan mempercepat proses kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Setiap dinas, badan, kantor dan UPT yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu menyediakan akses informasi secara on-line untuk memudahkan koordinasi dengan cepat dan tepat terhadap pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, pada instansi mereka masingmasing
V.
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi Dua. Jakarta : Salemba Empat. Miftah, Thoha.1993. Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosa dan Intervensi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada Moleong, Lexy J. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Musthopadijya AR. 2003. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta : LAN. Nazir. Moh, 1988. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia
Siagian. P. Sondang. 2000. Sistem Informasi Manajemmen. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Tata Sutabri. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta : Andi Offset
