ABSTRAK FADHLI WIRA PRATAMA. 0804 20103 093 PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP EFISIENSI PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR (SD) DI KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR Skripsi. Fakultas Ekonomi. 2013 Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan, Akuntabilitas Publik, Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan Dan Akuntabilitas Publik terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) Di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah efisiensi dalam penyalurannya serta tepat pada sasarannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, yaitu melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner disebarkan ke seluruh Komite Sekolah Dasar (SD) yang berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Setiap Komite Sekolah Dasar (SD) terdiri dari Ketua Komite, Bendahara Komite, Sekretaris Komite, dan Anggota Komite. Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur berjumlah 24 Sekolah Dasar baik Negeri maupun Swasta. Jadi jumlah kuesioner Sebanyak 96 kuesioner disampaikan kepada seluruh komite sekolah dasar (SD) di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Data diolah dengan menggunakan program IBM SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik tidak terdapat hubungan yang positif terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar (SD) Di Kecamatan Tanjungpinang Timur.
A.
PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Pemerintah merupakan komponen terbesar dalam pembagian organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang digunakan untuk organisasi nirlaba yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perusahaan atau sektor privat. Akuntansi sektor publik terdiri atas akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi lembaga pendidikan, dan akuntansi organisasi nirlaba lain yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata, tetapi sektor publik atau pemerintah
1
dibentuk dengan tujuan umum memberikan pelayanan publik atau mensejahterakan rakyat. Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS merupakan program nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 meletakkan perinsip pengelolaan dana pendidikan yang berdasarkan perinsip partispasi, transparansi, akuntabilitas publik, efisiensi, dan keadilan. Transparansi adalah adanya keterbukaan informasi. UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik mengatur tentang akses terhadap informasi yang dikuasai oleh badan publik (termasuk sekolah/madrasah). Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja sesuai dengan mandat yang diterima kepada orang lain (masyarakat, atasan, ataupun pihakpihak lain yang telah ditetapkan). Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Efisien terkait dengan kuantitas dari suatu kegiatan. Seringkali efisiensi digambarkan sebagai perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta efisien merupakan bagian dari pilar “good governance” dan berkaitan erat dengan tata kelola pendidikan (good education governance). Dengan kata lain manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktifitas yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar (SD) Di Kecamatan Tanjungpinang Timur. 2.
Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar (SD) Di Kecamatan Tanjungpinang Timur? 2. Apakah Transparansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Tanjungpinang Timur?
2
3.
4.
Apakah Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar (SD) Di Kecamatan Tanjungpinang Timur? Apakah Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan, Akuntabilitas Publik, berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Di Kecamatan Tanjungpinang Timur?
3.
Batasan Masalah Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya kepada pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan, akuntabilitas publik, yang menjadi konsep dasar terhadap efisiensi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 4.
Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Merupakan bab yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan. BAB II LANDASAN TEORI Bab ini terdiri dari Landasan Teori yang menguraikan teori- teori yang berkaitan dengan judul penelitian, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Model Penelitian, Pengembangan Hipotesis. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Pada bab ini penulis memaparkan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi: Objek Penelitian, Populasi, Sampel, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Operasional Variabel, Teknik Analisis Data. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan bab pembahasan yang memaparkan hasil dari Analisis Data yang telah penulis lakukan selama melakukan penelitian, yang berupa hasil dari beberapa uji statistik yang dilakukan oleh penulis untuk menguji kuesioner yang telah disebarkan. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab penutup dan berisikan 2 bagian yaitu Bagian Kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap seluruh Komite Sekolah Dasar di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Serta bagian Saran yang merupakan suatu bahan masukan yang akan penulis berikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini.
3
B.
LANDASAN TEORI
1.
Akuntansi Pemerintahan Lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya memerlukan jasa akuntansi, baik analisis maupun untuk meningkatkan mutu pengawasan, pendidikan, dan pengelolaan keuangan untuk menghasilkan informasi yang akan digunakan, akuntansi demikian dikenal dengan akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya perinsip stewardship dan accountability dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. 2.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menurut Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012, BOS adalah suatu program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. 3.
Efisiensi Penyaluran Dana BOS Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2010) efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan/aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisiensi apabila mampu menghasilkan output tertentu serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. Indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu: efisiensi dari proses internal). Dalam efisiensi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat di lihat sebagai berikut: 1. Pembelian/pengadaan buku teks pelajaran. 2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru. 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa. 4. Kegiatan ulangan dan ujian. 5. Pembelian bahan-bahan habis pakai. 6. Langganan daya dan jasa. 7. Perawatan sekolah. 8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer.
4
9. 10. 11. 12. 13.
Pengembangan profesi guru. Membantu siswa miskin. Pembiayaan pengelolaan BOS. Pembelian perangkat komputer. Biaya lainnya jika seluruh komponen terpenuhi pendanaannya dari BOS.
1
s.d
12
telah
4.
Partisipasi Masyarakat Menurut Krina (2003:19) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran. Menurut Krina (2003:23) tujuan partisipasi adalah tuntutan dari masyarakat agar mereka harus diberdayakan, diberikan kesempatan, dan diikutsertakan untuk berperan dalam prosesproses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Menurut Krina (2003:16) Bentuk Partisipasi yaitu: 1. Keterlibatan Masyarakat melalui terciptanya nilai dan komitmen. 2. Adanya forum untuk menampung partisipasi. 3. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. 4. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi. 5. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan. 5.
Transparansi Pemerintahan Transparansi (Krina, 2003:14) adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai. Tujuan transparasi adalah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Menurut Krina (2003:15) bentuk transparasi yaitu: 1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab. 2. Kemudahan akses informasi. 3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan. 4. Meningkatkan arus informasi. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. 6.
Akuntabilitas Publik Akuntabilitas (Krina, 2003:9) adalah prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak
5
yang terkena dampak penerapan kebijakan. Menurut Mardiasmo (2009 : 18) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Bentuk akuntabilitas menurut Krina (2003:11) sebagai berikut: 1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan. 2. Membuat suatu keputusan, setiap keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai prinsip administrasi yang benar. 3. Akurasi dan kelengkapan informasi. 4. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan. 5. Kelayakan dan konsistensi. 6. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan. 7.
Kerangka Pemikiran Kerangka pikir penelitian menggambarkan hubungan dari variabel independen, dalam penelitian ini variabel independen adalah Partisipasi Masyarakat(X1), Transparansi Pemerintahan(X2), dan Akuntabilitas Publik(X3) terhadap variabel dependent yaitu Efisiensi Penyaluran Dana(BOS) (Y). Berikut ini merupakan kerangka pemikiran dari variabel-variabel penelitian di atas : Partisipasi Masyarakat (X1)
H1
Transparansi Pemerintahan (X2)
H2
Akuntabilitas Publik (X3)
H3
EFISIENSI PENYALURAN DANA BANTUAN SEKOLAH (BOS) (Y)
8.
Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka berikut ini akan dirumuskan hipotesis penelitian. 1. H1 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 2. H2 : Transparansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS). 3. H3 : Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS). 4. H4 : Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan, Akuntabilitas Publik, berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS).
6
C.
METODOLOGI PENELITIAN
1.
Objek Penelitian Berdasarkan judul yaitu “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan, Akuntabilitas Publik Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar (SD) Di Kecamatan Tanjungpinang Timur, maka penelitian ini dilakukan pada Sekolah Dasar (SD), yang berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur. 2. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar (SD) yang berada di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Timur. Jumlah Sekolah Dasar (SD) yang berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur terdiri dari 24 Sekolah Dasar (SD). Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik Purposive Sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 24 Komite Sekolah pada masing-masing Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Dimana Komite Sekolah Dasar (SD) terdiri dari Ketua Komite, Sekretaris Komite, Bendahara Komite dan Angota Komite. 3. Jenis dan Sumber Data Berdasarkan masalah yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Perimer, Data Sekunder. 4. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat yang dapat dipercaya kebenarannya dan relevan masalah yang diteliti, maka pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode yaitu Wawancara, Kuesioner, Studi Pustaka. 5. Instrumen Penelitian Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Skala Likert (interval 5), hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2008) yaitu pada skala Likert terdapat 3, 4, 5, 6, 7 interval, dari kata ”sangat setuju” sampai ” sangat tidak setuju”. (contoh kuesioner terlampir), dengan skala likert peneliti ingin responden memberikan persepsinya secara jelas, dan sesuai dengan apa yang dirasakan tanpa ada keraguan. Adapun jumlah pernyataan yang dilampirkan dalam kuesioner adalah 28 pernyataan. Untuk mengukur variabel Partisipasi Masyarakat terdiri dari 5 pernyataan (sumber, Krina 2003), variabel Transparansi Pemerintahan terdiri dari 4 pernyataan (sumber, Krina 2003), variabel Akuntabilitas Publik terdiri dari 6 pernyataan (sumber, Krina (2003)), dan variabel Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdiri dari 13 pernyataan (sumber, Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS 2012:17). Dimana setiap pernyataan telah disediakan 5 pilihan jawaban yaitu a) Sangat Setuju (ST) dengan skor 5, b) Setuju (S) dengan skor 4, c) Cukup Setuju (CS) dengan skor 3, d) Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, e) Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1, sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan persepsinya dengan cara mencheck list pada kolom masing-masing pernytaan.
7
6.
Operasional Variabel Operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada suatu variabel dan atau konstrak dengan cara memberikan arti atau melakukan spesifikasi kegiatan maupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel. Operasional variabel dalam penelitian ini yaitu Partisipasi Masyarakat, Tranparansi Pemerintahan, Akuntabilitas Publik, Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).Sumber : Krina (2003), dan Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS (2012). 7. Metode Analisis Data a. Analisis Statistik Deskriptif Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabelvariabel penelitian yaitu: partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan dan akuntabilitas publik terhadap efisiensi penyaluran dana BOS. Penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi yang mencakup nilai mencakup nilai mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi (Ghozali, 2006). b. Uji Kualitas Data Uji kualitas data dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen penelitian. Pengujian terhadap kualitas data penelitian ini dapat dilakukan dengan uji validitas dan uji reabilitas. c. Uji Validitas Data Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Apabila korelasi antara masing-masing item atau indikator terhadap total skor variabel menunjukkan hasil probabilitas <0,01 atau <0,05 berarti angka probabilitas tersebut signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa masingmasing item pertanyaan adalah valid (Ghozali, 2006). Korelasi setiap item pernyataan dengan nilai total setiap variabel dilakukan dengan teknik korelasi yaitu pearson’s product moment untuk mengetahui apakah variabel yang diuji valid atau tidak. Untuk menentukan tingkat validitas, peneliti menggunakan bantuan program SPSS 20 d. Uji Reabilitas Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tingkat reliabel suatu variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari hasil uji statistik Crobach Alpha (α). Menurut kriteria Nunnally (1960) yang dinyatakan dalam Ghozali (2006), variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha > 0,60. Digunakan alat bantu program komputer yaitu SPSS 20 dengan menggunakan model Alpha. 8. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas Menurut supramono & Initiyas Utami (2004:82), pengujian normalitas untuk mendeteksi normalitas data perlu dilakukan uji
8
normalitas baik menggunakan kurva persebaran data berupa curve normal dan normal plot atau menggunakan uji kolmogorov-smirnov, dengan kriteria jika p-value < 0,05 berarti data terdistribusi tidak normal. b. Uji Multikoliniearitas Multikoliniearitas untuk mengetahui apakah terdapat gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel yang lain. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Menurut Suparno dan Intiyas Utami (2004:82-83), Multikoliniearitas terjadi jika nilai tolerance di bawah 0,10 dan VIF di atas 10. c. Uji Autokorelasi Menurut Sunyoto (2011:91), persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi, maka persamaan tersebut menjadi tidak baik dipakai prediksi. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Wtson (DW), dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW di bawah -2 (DW < -2) 2. Tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau -2 ≤ DW ≤ +2 3. Terjadi autokorelasi negative jika nilai DW di atas +2 atau DW > +2 d. Uji Heterokedastisitas Menurut Priyatno (2010), heterokedastisitas dapat dilihat dengan melakukan pengujian terhadap semua sampel yang ada, kemudian dilakukan dengan uji grafik scatterplot. Selain dengan melihat grafik scatterplot, juga dapat dilakukan dengan uji Spearman’s rho. Menurut Priyatno (2010), jika korelasi variabel independen dengan unstandardized residuals > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. 9. Analisis Regresi Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan, Akuntabilitas Publik Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana BOS digunakan analisis regresi berganda. Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Y = bo + 𝐛𝟏 𝐗 𝟏+ 𝐛𝟐 𝐗 𝟐+ 𝐛𝟑 𝐗 𝟑 + e Dimana: Y = Variabel dependen (Efisiensi Penyaluran Dana BOS) bo = Konstanta b1 ,b2 , b3 = Koefisien regresi variabel bebas X1 = Partisipasi Masyarakat X2 = Transparansi Pemerintahan X3 = Akuntabilitas Publik e = Variabel pengganggu 10. Uji Parsial Pengujian ini menggunakan uji t, dengan rumus sebagai berikut: t – hitung =
b sbi 9
Keterangan: bi : koefisien regresi variabel bebas sbi : standar deviasi bi Menurut Suharyadi dan Purwanto (2009), apabila nilai hitung t-hitung diketahui, langkah selanjutnya adalah melakukan perbandingan antara nilai t-hitung dengan t-tabel dengan menggunakan level of confidence 95% (α = 0,05) dan degree of freedom (n-k-1), maka disusunlah kriteria penerimaan sebagai berikut: H0 ditolak jika p-value < 0,05 H0 gagal ditolak (diterima) jika p-value > 0,05 11.
Uji Simultan Menurut Suharyadi dan Purwanto (2008:226), pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan, Akuntabilitas Publik secara bersama-sama atau simultan terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk melakukan pengujian hipotesis ini dilakukan uji F, uji F di rumuskan sebagai berikut: F – hitung =
R2 / (k – 1) 1 – R (n – k)
Keterangan: R2 : Koefisien determinasi k : Banyaknya variabel n : Jumlah sampel Kemudian F-hitung dibandingkan dengan F-tabel, dengan level of confidence 95% (α = 0,05) dan degree of freedom (n-k) dan(k-1), maka: H0 ditolak jika p-value < 0,05 H0 gagal ditolak (diterima) jika p-value > 0,05 a. Uji R Square (𝐑𝟐 ) Uji R square ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen yang dibantu dengan menggunakan SPSS 20.
D. 1.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Descriptive Statistick N
Partisipasi Masyarakat Transparansi Pemerintahan Akuntabilitas Publik Efisiensi Penyaluran Dana BOS Valid N (listwise)
96 96 96 96 96
Minimum Maximum 10 12 18 42
25 20 30 65
Mean 20,18 17,20 25,24 57,94
Std. Deviation 3,235 1,781 2,782 4,788
Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2013 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah data yang dimasukkan dalam pengujian ini adalah 96 data. X1 Partisipasi Masyarakat memiliki nilai rata-rata 20,18, nilai minimum 10, nilai maksimum 25 dan nilai standart deviasi 3,235. 10
X 2 Transparansi Pemerintahan memiliki nilai rata-rata 17,20, nilai minimum 12, nilai maksimum 20 dan nilai standart deviasi 1,781. X 3 Akuntabilitas Publik memiliki nilai rata-rata 25,24, nilai minimum 18, nilai maksimum 30 dan nilai standart deviasi 2,782. Y Efisiensi Penyaluran Dana BOS memiliki nilai rata-rata 57,94, nilai minimum 42, nilai maksimum 65 dan nilai standart deviasi 4,788. 2. Uji Validitas Butir Pertanyaan Nilai Sig, Keterangan Partisipasi Masyarakat (X1) Pertanyaan 1
,000
Valid
Pertanyaan 2
,000
Valid
Pertanyaan 3
,000
Valid
Pertanyaan 4
,000
Valid
Pertanyaan 5
,000
Valid
Pertanyaan 1
,006
Valid
Pertanyaan 2
,017
Valid
Pertanyaan 3
,001
Valid
Pertanyaan 1
,000
Valid
Pertanyaan 2
,000
Valid
Pertanyaan 3
,000
Valid
Pertanyaan 4
,000
Valid
Pertanyaan 5
,000
Valid
Pertanyaan 6
,000
Valid
Pertanyaan 1
,000
Valid
Pertanyaan 2
,000
Valid
Pertanyaan 3
,000
Valid
Pertanyaan 4
,000
Valid
Pertanyaan 5
,000
Valid
Pertanyaan 6
,000
Valid
Pertanyaan 7
,000
Valid
Pertanyaan 8
,000
Valid
Pertanyaan 9
,000
Valid
Pertanyaan 10
,000
Valid
Pertanyaan 11
,000
Valid
Pertanyaan 12
,000
Valid
Pertanyaan 13
,000
Valid
Transparansi Pemerintahan (X2)
Akuntabilitas Publik (X3)
Efesiensi Penyaluran Dana BOS (Y)
11
Berdasarkan tabel 4.3 di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator-indikator pertanyaan dari variabel Partisipasi Masyarakat (X1), Transparansi Pemerintahan (X2), Akuntabilitas Publik (X3), dan Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Y) yang diajukan peneliti terhadap responden valid karena menunjukkan hasil probabilitas < 0,01 atau < 0,05, berarti angka probabilitas tersebut signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pertanyaan adalah valid. 3. Uji Reabilitas
Cases
Case Processing Summary N % Valid 96 100,0 Excludeda 0 ,0 Total 96 100,0
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,864 27
Berdasarkan tabel di atas maka data penelitian ini adalah reliabel, dan dapat di lihat dari nilai Cronbach’s Alpha berada di atas atau > 0,6 (0,864). 4. Hasil Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas
N Normal Parametersa,b Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
Unstandardized Residual 96 0E-7 4,52789219 ,077 ,077 -,068 ,756 ,618
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 Tabel di atas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal, karena nilai signifikan sebesar 0,618 Nilai tersebut memenuhi syarat dalam penelitian ini. Data berdistribusi tidak normal apabila nilai p-value <0,05. Dalam penelitian ini nilai p-value >0,05 (0,573>0,05). b. Uji Autokorelasi Model 1
R ,325a
Model Summaryb R Adjusted R Std. Error of Square Square the Estimate ,106 ,076 4,601
Durbin-Watson 2,187
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik, Transparansi Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat b. Dependent Variable: Efisiensi Penyaluran Dana BOS
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson. DW harus berada dalam rentang -2 dan +2, (sunyoto,2011 : 91).Dari tabel di atas 12
dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi bebas autokorelasi, karena nilai Durbin-Watson 2,187, sehingga memenuhi syarat bebas autokorelasi. c. Uji Heterokedastisitas
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu, dan menyebar di atas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu Y. Dengan demikian, data terhindar dari heterokedastisitas. Namun, pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan scatterplot memiliki kelemahan dalam menginterprestasikannya. Karena itulah perlu dilakukan uji Spearmen’s rho. Hasil uji Spearman’s rho dengan menggunakan bantuan program SPSS 20 dapat dilihat dari tabel berikut ini: Correlations Partisi Transpa Akuntabi Unstanda pasi ransi litas rdized Masyara Pemerin Publik Residual kat tahan Partisipasi Masyarakat
Transparansi Pemerintahan Spearman's rho
Akuntabilitas Publik
Unstandardized Residual
Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N
1,000
,189
,414**
-,013
. 96
,065 96
,000 96
,900 96
,189
1,000
,042
,038
,065 96
. 96
,684 96
,714 96
,414**
,042
1,000
,042
,000 96
,684 96
. 96
,682 96
-,013
,038
,042
1,000
,900 96
,714 96
,682 96
. 96
13
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel X1 dalam hal ini Partisipasi Masyarakat dengan Unstandardized Residual menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,900. Variabel X 2 dalam hal ini Transparansi Pemerintahan dengan Unstandardized Residual menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,714. Variabel X 3 dalam hal ini Akuntabilitas Publik dengan Unstandardized Residual menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,682. Karena nilai signifikan ketiga variabel independen tersebut > 0,05, maka model regresi yang digunakan bebas gejala heterokedastisitas. d. Uji Multikolinearitas Model
1
(Constant) PartisipasiMasyarakat TransparansiPemerintahan AkuntabilitasPublik
Coefficientsa Unstandardized Standar Coefficients dized Coeffic ients B Std. Beta Error 41,676 5,620 ,306 ,166 ,207 ,468 ,313 ,150 ,163 ,191 ,095
t
Sig.
Collinearity Statistics
Tolerance 7,416 1,845 1,495 ,857
,000 ,068 ,138 ,394
,772 ,969 ,791
VIF
1,295 1,032 1,264
a. Dependent Variable: Efisiensi Penyaluran Dana BOS
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance > 0,10 dan VIF > 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang digunakan sebagai prediksi dalam penelitian ini bebas dari asumsi klasik. 5. Analisis Regresi Linier Berganda Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi berganda. Berikut ini adalah hasil olah data dengan program SPSS 20. Model
1
(Constant) PartisipasiMasyarakat TransparansiPemerintahan AkuntabilitasPublik
Coefficientsa Unstandardized Standar Coefficients dized Coeffic ients B Std. Beta Error 41,676 5,620 ,306 ,166 ,207 ,468 ,313 ,150 ,163 ,191 ,095
t
Sig.
Collinearity Statistics
Tolerance 7,416 1,845 1,495 ,857
,000 ,068 ,138 ,394
,772 ,969 ,791
b. Dependent Variable: Efisiensi Penyaluran Dana BOS
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan model regresi linier berganda sebagai berikut: Y = 41,676 + 0,306 𝐗 𝟏 + 0,468 𝐗 𝟐 + 0,163 𝐗 𝟑 Persamaan regresi di atas mengandung arti sebagai berikut:
14
VIF
1,295 1,032 1,264
a.
Konstanta senilai 41,676 menunjukkan bahwa apabila ketiga variabel independen bersifat konstan maka terjadi pengaruh dengan variabel dependen. b. Koefisien regresi untuk X1 dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat adalah 0,306 dengan nilai signifikansi sebesar 0,068. Ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah. Artinya, jika nilai variabel X1 naik sebesar 1% dengan asumsi variabel independen lainya konstan, maka nilai Efisiensi Penyaluran Dana BOS naik sebesar 0,306. c. Koefisien regresi untuk X 2 dalam penelitian ini adalah Transparansi Pemerintahan adalah 0,468 dengan nilai signifikansi sebesar 0,138. Ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang berlawanan arah. Artinya, jika nilai variabel X 2 naik sebesar 1% dengan asumsi variabel independen lainya konstan,maka nilai Efisiensi Penyaluran Dana BOS naik sebesar 0,468. d. Koefisien regresi untuk X3 dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Publik adalah 0,163 dengan nilai signifikansi sebesar 0,394. Ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang berlawanan arah. Artinya, jika nilai variabel X2 naik sebesar 1% dengan asumsi variabel independen lainya konstan,maka nilai Efisiensi Penyaluran Dana BOS naik sebesar 0,463. 6. Uji Hipotesis a. Uji Parsial Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan, Akuntabilitas Publik secara parsial terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan membandingkan antara nilai thitung dengan t-tabel dengan menggunakan level of confidence 95% (α = 0,05) dan degree of freedom (n-k-1), maka disusunlah kriteria penerimaan sebagai berikut: H0 ditolak jika p-value < 0,05 H0 gagal ditolak (diterima) jika p-value > 0,05 Degree of freedom dalam penelitian ini adalah (n-k-1) = (96-3-1) = 92, dimana untuk nilai 92 t-tabelnya adalah 1,661. Hasil uji parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan program SPSS 20, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini: Coefficientsa Model
Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Beta Error (Constant) 41,676 5,620 PartisipasiMasyarakat ,306 ,166 ,207 1 TransparansiPemerintahan ,468 ,313 ,150 AkuntabilitasPublik ,163 ,191 ,095 c. Dependent Variable: Efisiensi Penyaluran Dana BOS
t
7,416 1,845 1,495 ,857
Sig.
,000 ,068 ,138 ,394
Collinearity Statistics Tolerance VIF
,772 ,969 ,791
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 Berikut ini adalah hasil uji parsial dari tabel 4.10 di atas:
15
1,295 1,032 1,264
Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X1 ) terhadap Efisiensi Penyaluran Dana BOS (Y). Pada tabel di atas t-hitung untuk variabel Partisipasi Masyarakat sebesar 1,845 > 1,661 dan signifikansi sebesar 0,068 > α = 0,05. Dengan demikian, H1 tidak dapat diterima dan H0 ditolak yang berarti Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Efisiensi Penyaluran Dana BOS. b. Pengaruh Transparansi Pemerintahan (X2 ) terhadap Efisiensi Penyaluran Dana BOS (Y). Pada tabel di atas t-hitung untuk variabel Transparansi Pemerintahan sebesar 1,495 < 1,661 dan signifikansi sebesar 0,138 < α = 0,05. Dengan demikian, H2 tidak dapat diterima dan H0 ditolak yang berarti Transparansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Efisiensi Penyaluran Dana BOS. c. Pengaruh Akuntabilitas Publik (X3 ) terhadap Efisiensi Penyaluran Dana BOS (Y). Pada tabel di atas t-hitung untuk variabel Akuntabilitas Publik sebesar 0,857 < 1,661 dan signifikansi sebesar 0,394 > α = 0,05. Dengan demikian, H3 tidak dapat diterima dan H0 ditolak yang berarti Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh terhadap Efisiensi Penyaluran Dana BOS. b. Uji Simultan (F) Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan, Akuntabilitas Publik secara simultan terhadap Efisiensi Penyaluran Dana BOS. Dengan membandingkan antara nilai F-hitung dengan menggunakan level of confidence 95% (α = 0,05) dan degree of freedom (n-k) dan (k-1), maka disusunlah kriteria penerimaan sebagai berikut: H0 ditolak jika p-value < 0,05 H0 gagal ditolak jika p-value > 0,05 Hasil uji simultan variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan program SPSS 20 dapat dilihat melaluli tabel di bawah ini: a.
Model
1
Regression Residual Total
ANOVAa Sum of df Squares 229,953 3 1947,672 92 2177,625 95
Mean Square 76,651 21,170
F 3,621
Sig. ,016b
a. Dependent Variable: EfisiensiPenyaluranDanaBOS b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik, Transparansi Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 Berdasarkan tabel di atas hasil F-hitung adalah 3,621 dengan signifikansi 0,016 < 0,05. Dengan demikian H4 diterima dan H0 gagal ditolak (diterima). Hal ini berarti, ketiga variabel independen, yakni Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan, Akuntabilitas Publik berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yakni Efisiensi Penyaluran Dana BOS. c. Uji R Square (𝐑𝟐 ) Dari pengujian menggunakan program SPSS 20, juga diperoleh koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan seberapa
16
besar kemampuan seluruh variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi dilambangkan dengan R2 (R Square). Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel berikut: Model
1
R ,325a
Model Summaryb R Adjusted R Std. Error Square Square of the Estimate ,106 ,076 4,601
DurbinWatson 2,187
a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas Publik, Transparansi Pemerintahan, Partisipas iMasyarakat b. Dependent Variable: Efisiensi Penyaluran DanaB OS
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2013 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,76. Hal ini menunjukkan bahwa 7,6% Efisiensi Penyaluran Dana BOS dipengaruhi oleh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan, Akuntabilitas Publik. Dan sisanya 92,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.
E.
KESIMPULAN DAN SARAN
1.
Kesimpulan Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Tingkat signifikan variabel ini 0,068 > α = 0,05. 2. Transparansi Pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Tingkat signifikan variabel ini 0,138 > α = 0,05 3. Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Tingkat signifikan variabel ini 0,394 > α = 0,05. 4. Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan, Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Tingkat signifikan variabel ini sebesar 0,016 < α = 0,05. Hal ini juga diperkuat dengan nilai koefisien determinasi (R2 / R Square) sebesar 7,6%. Maksudnya adalah 7,6% Efisiensi Penyaluran Dana BOS dipengaruhi oleh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan, Akuntabilitas Publik. Dan sisanya sebesar 92,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 2. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang dapat disarankan oleh penulis, yakni: 17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sebaiknya peneliti selanjutnya memperluas subyek penelitian, tidak hanya di Kecamatan Tanjungpinang Timur saja. Perlu peningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan komite sekolah dan seluruh pengelola sekolah agar tercipta peningkatan mutu pendidikan. Dalam pembuatan dan penyusunan RAPBS hendaknya melibatkan semua unsur pendidikan termasuk komite sekolah sehingga semua program sekolah mendapat dukungan dari masyarakat. Bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang diharapkan Tim Manajeman BOS turun langsung dalam memonitoring penggunaan dana BOS di Sekolah-sekolah khusunya Sekolah Dasar yang menerima Dana Bantuan Operasional (BOS). Bagi pihak sekolah-sekolah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus lebih memperhatikan prosedur-prosedur dalam penggunaan dan penyaluran dana BOS agar tepat sasaran dalam penyaluran dan penggunaannya, dan memperhatian buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan membuat Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah untuk tahun 2013 ini. Bagi Komite Sekolah Dasar dituntut peranya sebagai lembaga pengawas dan aktif menjadi pengawas publik untuk dapat membantu mengurangi terjadinya penyelewengan penggunaan dana BOS dan menghasilkan penyaluran yang tepat sasaran.
DAFTAR PUSTAKA Dedi
Nordiawan., dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Elwood., and Sheila Autumn. 1993. Parish and Twon Councils. Financial Accounttability and Management Local Government Studies. Vol. 19, pp.368-386. Etta Mamang Sangadji., dan Sopiah. 2010. Metodologi PenelitianPendekatan Praktis dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Haryanto. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Isbandi Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas dari Pemikiran Menuju Penerapa. Depok: FISIP UI Press. Krina P. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akunbilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Publik Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
18
Mikkelsen, Britha. 1999. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan. sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Mulyadi dan Johny, Setyawan. 2001. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Edisi kedua, cetakan pertama. Jakarta: Salemba Empat. Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisa Statistika Data Dengan SPSS. Yogyakarta: Mediakom Sangadji, Etta. Mamang., dan Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi. Sugiono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & B. Bandung. Alfabeta. Sunyoto, Danang. 2011. Analisis Regresi dan Uji Hipotesis. Jakarta: CAPS. Suparmono. dan Intiyas Utami. 2004. Desain Proposal Penelitian. Yogyakarta: Andi Tunner, Mark., and Hulme, David. 1997. Goovernance, administrasion, and Development. Marking the State Work. London: MacMillan Press Ltd.
19
