PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DENDA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDY DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG) Anga Deswanto , ¹ . Syafridatati , ¹ , Deaf Wahyuni2 Email :
[email protected] ABSTRACT In a court decision handed down in the trial court judge , the narcotic crime judges often impos a fine in lieu of imprisonment . If the convicted person is unable to pay the fine , it can be replaced with imprisonment . The following issues : 1 ) How does the consideration of judges in imposing criminal penalties to be replaced with a substitute imprisonment penalties ,2 ) How to determine the ratio between the amount of the fine with the length of confinement lieu of fines , 3 ) Is constraints encountered the judge in determining the amount of the fine calculation with the length of confinement replacement . Type used is the juridical sociological research . In this study the author uses primary data and secondary data . Primary data were obtained by conducting interviews , secondary data obtained from the study kepustakaan.Teknik data collection through interviews and document research . Were analyzed qualitatively . From this study it can be concluded : 1 ) consideration of the judge in a criminal verdict replaced fines to imprisonment , in addition based on the existing regulations on how the calculation of conscience and belief hakim.2 ) In determining the ratio between the amount of the fine with the length of confinement substitute judge fines sticking to the Criminal Code and Perma No. 2 of 2002 . 3 ) The constraints are met the judge in determining the length of confinement calculation lieu of fines as set forth in the book of the Law of Criminal Law ( Penal Code ) the nominal amount per day is too small and no longer in line with the value of money at The present time. Keywords : Judge , Fines , sKurungan , Narcotics
PENDAHULUAN
dengan
Masalah pidana dan pemidanaan dalam
pengalamannya di masa lampau.
sejarahnya selalu mengalami perubahan.
Dengan demikian, pidana dan pemidanaan
Dari abad ke abad, keberadaannya banyak
sebagai ilmu atau penologi akan terkait erat
diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak
dengan filosofi pemidanaan. Pidana dan
dari
pemidanaan sebagai filsafat, sudah barang
sudut
perkembangan
masyarakat
mendasarkan
tentu
wajar, karena manusia akan selalu berupaya
‘ketidakpuasan’.
untuk memperbaharui tentang suatu hal
mengherankan
demi
seorang Guru Besar Hukum Pidana di
kesejah
teraannya 1
selalu
pada
manusia, perubahan itu adalah hal yang
meningkatkan
akan
diri
Karena bila
Van
mengalami itu, der
tidak Hoeven,
Universitas Leiden, dengan nada kecewa
dapat menimbulkan akibat yang sangat
menyatakan bahwa ahli-ahli hukum pidana
merugikan
bagi
tidak dapat menjelaskan tentang dasar-dasar
masyarakat
khususnya
dari hak memidana dan juga sebab apa kita
Dalam
memidana.
narkotika yang terjadi tidak jarang hakim
Bila diamati perkembangan hukum
beberapa
perseorangan
kasus
atau
generasi
muda.
tindak
pidana
menjatuhkan pidana penjara dan denda. Jika
pidana dewasa ini di Indonesia, terutama
dihubungkan
Undang- Bila diamati
Undang Pidana
narkotika yang merupakan tindak pidana
Khusus atau Perundang-undangan pidana di
khusus, sanksi pidananya penjara dan denda.
luar kitab Undang-Undang hukum pidana
Pidana
(KUHP), terdapat suatu kecenderungan
kurungan, bahkan dapat diperhitungkan
penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel
secara harian menurut perimbangan, oleh
sanksinya yang berarti sanksi pidana dan
karena itu dirasa kurang adil jika denda yang
sanksi tindakan diatur sekaligus. Menurut
dijatuhkan disamakan antara orang kaya dan
Muladi,
yang
orang miskin, sehingga di Negara-negara
bercirikan orientasi pada perbuatan dan
Skandinavia denda diperhitungkan menurut
pelaku
stelsel
hari, sehingga jumlah denda yang harus
sanksinya tidak hanya meliputi pidana (straf,
dibayar ialah sebanyak pendapat harian
punishment)
setiap terpidana.
hukum
pidana
(daad-dader
yang
modern
straafrecht)
bersifat
penderitaan,
denda
dengan
dapat
tindak
diganti
pidana
dengan
tetapi juga tindakan tata-tertib (maatregel,
Berdasarkan uraian diatas maka penulis
treatment)
tertarik untuk mengangkat hal tersebut
yang
secara
relatif
lebih
bermuatan pendidikan.
dalam
sebuah
skripsi
yang
berjudul:
dalam Undang- Undang
“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
hanya melarang penggunaan narkotika tanpa
DENDA DIGANTI DENGAN PIDANA
izin. Pengertian
KURUNGAN
Seperti
Narkotika itu sendiri
merupakan zat atau obat yang sangat
PIDANA
bermanfaat
PENGADILAN
pengobatan
dan penyakit
diperlukan
untuk
tertentu..
Namun
PADANG)
banyak masyarakat menyalahgunahkan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan 2
DALAM
TINDAK
NARKOTIKA(DI NEGERI
KLAS
IA
wawancara
Metodologi
terstruktur
dengan
adalah secara yuridis sosiologis, artinya
pengarahan atau struktur tertentu dalam
melihat
kemudian
wawancara tersebut. Selain wawancara,
pelaksanaan
teknik pengumpulan data selanjutnya adalah
membandingkannya
hokum dengan
yang
dilakukan
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini
teori-teori
cara-cara
yaitu
memberikan
hukum tersebut di dalam masyarakat. Di sini
Studi
penulis meneliti di lapangan bagaimana
diambil dari cara membaca serta menelaah
pertimbangan hakim dalam
berbagai literatur seperti buku kepustakaan,
menjatuhkan
Dokumen. Studi dokumen adalah
pidana kurungan pengganti denda.
koran dan karya ilmiah yang relevan dan
Sumber Data dalam skripsi ini adalah data
berkaitan
primer dan data sekunder,
penelitian.Semua
data primer
langsung data
dengan
objek
yang terkumpul
adalah data yang diperoleh melalui studi di
baik berupa data sekunder maupun data
lapangan dengan melakukan wawancara
primer akan dianalisis secara kualitatif,
dengan Bapak Jamaluddin dan Bapak
yaitu mengumpulkan data menurut aspek-
Syafrizal sebagai hakim di Pengadilan
aspek
Negeri Klas IA Padang. Dimana wawancara
kesimpulan dengan atau tanpa angka-angka
itu
statistik.
dilakukan
dengan
terlebih
dahulu
yang
diteliti
diambil
suatu
membuat pertanyaan yang terstruktur, yang kemudian setiap jawaban dari pertanyaan itu
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
akan dikembangkan secara semi terstruktur.
Dalam tindak pidana yang diatur di
Sedangkan Data sekunder, adalah data yang
dalam
diperoleh dari Data yang digunakan oleh
Pidana (KUHP) maupun tidak pidana yang
peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh
diatur di luar KUHP seperti tindak pidana
orang lain. Pada waktu peneliti dimulai data
narkotika, tindak pidana denda, hakim wajib
telah
mengumpulkan
langsung menetapkan berapa lama kurungan
bahan-bahan atau berkas putusan pengadilan
pengganti yang harus dibayarkan oleh
yang menetapkan pidana denda diganti
terdakwa jika ia tidak mampu ataupun tidak
dengan pidana kurungan pengganti denda.
mau
Teknik pengumpulan data yang digunakan
berbagai macam pertimbangan hakim.
dalam
tersedia.
Dengan
penulisan
skripsi
ini
Kitab
untuk
Undang-Undang
membayar
denda
Hukum
dengan
adalah
Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009
Wawancara, wawancara yang dipergunakan
tentang UU Narkotika menyebutkan bahwa 3
bagi pelaku tindak pidana narkotika yang
Jika
terdakwa
tidak dapat membayar denda maka pelaku
berpenghasilan
dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun.
maka tidak akan mungkin hakim
Berarti terhadap tindak pidana khusus
menjatuhkan denda lebih besar dari
seperti narkotika pun, jika terpidana tidak
pada
dapat membayarkan denda maka dapat
menjatuhkan minimum dari pidana
diganti dengan pidana penjara paling lama 2
denda tersebut, ataupun jika tidak
tahun
dibayarkan maka akan diganti dengan
sesuai
dengan
pertimbangan-
pertimbangan hakim nantinya, namun di dalam
tindak
pidana
narkotika
itu,
Rp
hanya
karena
20.000,-/hari,
hakim
boleh
kurungan selama beberapa hari.
yang
b. Status sosial dalam masyarakat
merupakan tindak pidana khusus, jika denda
Jika
dilihat
dari
status
tidak dibayar maka diganti dengan pidana
sosialnya dalam masyarakat akan
penjara lain halnya dengan tindak pidana
berbeda rasa malu antara orang yang
yang diatur didalam KUHP yang diganti
mempunyai status sosial yang baik
dengan pidana kurungan. Karena dengan
dalam
adanya asas Lex Specialist Derogaat Legi
karena dalam menjatuhkan pidana
Generalis,
denda hakim berhak menetapkan
dimana
aturan
khusus
mengenyampingkan aturan umum.
masyarakat
dengan
tidak,
beberapa besarnya denda yang akan dijatuhkan asalkan tidak bertentangan
Menurut Bapak Jamaluddin, dalam menjatuhkan beberapa
pidana
dalam prakteknya bisa saja dalam
kurungan
kasus yang sama tapi antara terdakwa
pengganti denda, selain berpatokan dengan
yang satu dengan yang lain, besarnya
aturan yang telah ada dan hati nurani hakim
denda tidak sama. Hal ini berdasarkan
juga
pertimbangan
denda
dan
lamanya
berperan
berdasarkan
besarnya
dengan peraturan yang ada. Mungkin
pidana
disini,
namun
juga
hakim
yang
pertimbangan-pertimbangan
menjatuhkan asalkan tidak melebihi
hakim yang mana bisa memberatkan dan
maksimum pidana denda tersebut.
meringankan
Karena keadilan itu relative dan tidak
terhadap
terdakwa,
diantaranya:
akan sama jika dilihat dari status
a. Keadaan Ekonomi
sosial seseorang dalam masyarakat. c. Latar belakang atau pribadi 4
Terdapat memberatkan
hal dari
yang
lebih
meringankan
baik
dia
menjalankan
kurungan
pengganti yang paling lama hanya 2 tahun
terdakwa misalnya, terdakwa baru
saja.
sekali baru sekali ini melakukan
Seandainya
tindak pidana, terdakwa melakukan
menyebutkan ancaman pidana denda saja,
tindak pidana untuk perlindungan diri
maka hal ini berakibat seseorang tidak akan
dan lain sebagainya. Seorang yang
membayar atau melunasi pidana denda yang
berpendidikan cara berfikirnya akan
dibebankan kepadanya tidak dapat diberi
lebih baik dari orang yang tidak
sanksi dengan jenis sanksi lainnya, sehingga
berpendidikan, maka hal tersebut
putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan
akan
faktor
dan hal ini sudah tentu akan mengakibatkan
dalam
sulitnya menegakkan suatu keadilan di
menjadi
pertimbangan
salah
satu
hakim
menjatuhkan putusan.
pasal-pasal
itu
hanya
tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu,
Berdasarkan pertimbangan diatas di satu
pidana
denda
ini
diberikan
alternatif
pihak dalam menjatuhkan putusan pidana
pembayarannya yaitu pidana kurungan atau
denda hakim menentukan sendiri pidana apa
pidana
yang sesuai dengan terdakwa, namun di lain
narkotika), karena tidak semua terpidana
pihak hakim juga memberikan kebebasan
yang akan mampu untuk membayar denda
kepada terpidana untuk memilih apakah dia
dengan jumlah yang besar. Maka dari itu
mampu untuk membayar pidana denda atau
untuk pidana kurungan pengganti pidana
menjalankan pidana kurungan pengganti
denda ini harus dipandang sebagai alat
denda. Karena itu merupakan hak dari
pemaksa agar pidana denda itu sendiri dapat
terpidana untuk memilih pidana apa yang
dipatuhi
akan ia jalankan. Dalam prakteknya lebih
mengabaikan tujuan dari hokum itu sendiri
banyak
yaitu
terpidana
memilih
untuk
penjara
dengan
membuat
(bagi
tindak
sebaik-baiknya
seseorang
sadar
pidana
tanpa
akan
menjalankan kurungan daripada membayar
kesalahan yang dilakukan itu merugikan diri
denda, apalagi dalam perkara narkotika
sendiri dan orang lain.
dimana salah satu contohnya dimana pidana
Dari
denda ditetapkan sebesar 800 juta sampai 1
maka tepat jika pidana denda itu ada
milyar. Sekadar apapun orang tidak akan
alternatif
mau untuk mengeluarkan uang sebesar itu,
semua orang akan sanggup untuk membayar 5
pertimbangan-pertimbangan
pembayarannya,
karena
diatas
tidak
sejumlah uang. Dimana tujuan pidana itu
6.
Pidana kurungan pengganti sekali-
sendiri adalah membuat jera pelaku bukan
kali tidak boleh lebih dari delapan
untuk
bulan.
memiskinkan
perhitungan
Caraperhitungan lamanya pidana kurungan
pengganti denda adalah di dalam Kitab
pengganti denda ditetapkan di dalam Pasal
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
30 ayat (4) KUHP, namun jika dilihat
terdapat pengaturan tentang pidana denda
besarnya jumlah nominal uang yang terdapat
yang diganti dengan kurungan pengganti
di dalam KUHP tidak sesuai lagi dengan
denda yaitu dalam Pasal 30 KUHP yang
zaman
berbunyi :
perbedaannya. Jika aturan ini tetap menjadi
2.
3.
4.
5.
kurungan
Cara sebagai
1.
pidana
pelaku.
sekarang,
ini
bahkan
jauh
Pidana denda paling sedikit tiga
patokan hakim dalam menentukan besarnya
rupiah tujuh puluh lima sen
denda dengan lamanya kurungan pengganti
Jika pidana denda tidak dibayarkan,
denda maka dirasa tidak seimbang dan tidak
ia diganti dengan pidana kurungan
adil.
Lamanya kurungan pengganti paling
Jika dilihat dari besarnya jumlah pidana
sedikit satu hari dan paling lama
denda di dalam KUHP memang tidak sesuai
enam bulan
lagi dengan perkembangan zaman pada saat
Dalam
putusan
hakim,
lamanya
sekarang ini, karena KUHP itu sendiri
pidana kurungan pengganti denda
merupakan
ditetapkan demikian: jika pidana
dimana ukuran tentang besarnya denda
dendanya tujuh rupiah lima puluh sen
diukur dengan mata uang pada saat itu,
atau kurang, dihitung satu hari; jika
untuk menetapkan jumlah denda pada saat
lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen
sekarang, dan biasanya dikali Rp 10.000,-
dihitung paling banyak satu hari
(sepuluh ribu rupiah).
demikian pula sisanya yang tidak
Dalam hal lamanya kurungan pengganti
cukup tujuh rupiah lima puluh sen
denda memang telah diatur dan dicantumkan
Jika ada pemberatan pidana denda
dalam
disebabkan karena perbarengan atau
perhitungannya, yaitu dalam Pasal 30 ayat
pengulangan, atau karena ketentuan
(4) KUHP, namun kalau hal itu saja yang
Pasal 52, maka pidana kurungan
menjadi patokan hakim antara besarnya
pengganti paling lama delapan bulan
denda dengan lamanya kurungan pengganti 6
peninggalan
KUHP
dari
bagaimana
Belanda,
cara
tidak akan seimbang, karena besarnya
adanya pengaturan
jumlah mata uang dalam KUHP itu tidak
perhitungan konversi denda kekurungan
sesuai dengan zaman sekarang ini, sebagai
pengganti ini, meskipun telah ada Peraturan
penegak hukum dan pelaksana undang-
Mahkama Agung
undang, seorang hakim tidak boleh lari dari
Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana
aturan yang telah ada apalagi KUHP adalah
Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP,
pegangan
menentukan
namun peraturan tersebut hanya mampu
hukuman yang akan diberikan kepada
untuk mengatasi masalah kuhsus untuk
terdakwa. Namun, dalam prakteknya tidak
denda yang diatur dalam KUHP saja, tidak
ada
akan
aturan
perhitungan
utama
untuk
khusus dari
mengenai
lamanya
cara
kurungan
mampu
yang pasti tentang
NO 2 Tahun 2012
mengatasi
problem
perhitungan pidana kurungan pengganti
pengganti denda tersebut.
untuk denda-denda yang diatur diliuar
Untuk pidana denda yang diatur dalam
KUHP. Lagi pula Perma ini baru saja keluar,
KUHP, cara perhitungan antara jumlah
sehingga
denda dengan lamanya kurungan pengganti
sepenuhnya oleh Hakim dalam menjatuhkan
tersebut berpatokan kepada Pasal 30 ayat (4)
putusanya.
belum
dapat
diterapkan
KUHP, dimana jika pidana denda tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang dihitung
DAFTAR PUSTAKA
satu hari, sesuai dengan Perma No. 2 Tahun
A.Z, Abidin Farid dan A. Hamzah. 2008.
2012, dimana dalam Pasal 3, pidana denda
Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan
dikali 1000. Jadi jika disesuaikan maka
Delik (Percobaan, Penyertaan, dan
takaran denda perhari adalah 7,5 x 1000 =
Gabungan
Rp 7.500,-/hari. Dengan kata lain cara
Delik)
dan
Hukum
Penitensier. Jakarta: PT. Raja
perhitungannya: Ukuran denda perhari : Rp
Grafindo Persada.
7,5 x 1.000 = Rp. 7.500,Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Kendala- kendala yang ditemui Hakim
I, Stelsel Pidan,, Tindak Pidana,
ialah( 1) jumlah nominal uang dalam kitab
Teori-Teori Pemidanaan & Batas
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Berlakunya
tersebut masih kecil dibandingkan dengan
Jakarta:
nilai uang pada saat sekarang ini. (2) Tidak
Persada. 7
Hukum PT.
Pidana.
RajaGrafindo
.
M, Yayah Harahap. 2007. Pembahasan
Andi Hamza. 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan
Indonesia.
Permasalahan
Jakarta:
dan
Penerapan
KUHP. Jakarta: Sinar Grafika
PT. Pradnya Paramita. S.R.Sianturi Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai
dan
Mompang
Panggabean.1996,
Hukum
Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta:
Penitensia
Kencana
Alumni Ahaem-Petehaem.
Bambang
Sunggono.
Penelitian
2003. Hukum.
Metode
di
L.
Indonesia.Jakarta:
Sholehuddin. 2003.Sistem Sanksi Dalam
Jakarta:
Hukum
RajaGrafindo.
Pidana.
Jakarta:
PT.
RajaGrafindo Persada.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992.
Supramono, Gatot. 2007. Hukum Narkoba
Teori-teori dan Kebijakan Hukum
Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Pidana. Bandung: Alumni. Tolib Setiady 2010 .Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta.
8
