~G:
Indek'.
LEMBAR DISPOSISI / CATATAN
DINAS KOMUNlKASI, INFORMATlKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA /
tth ~f'h u.r .
.
Tanggal Masuk
:
Karle
:
.?:~/o.~ ~.I~..: 8:l.b7:
. ·;;;X··~QJJ':·;}ijI~/·IJ,·i%/XV·;:;i:···:··············· ..········· .. :··CiUJ;Jiiv::u;·,'·······..··············..······················ .
Tgl./Namar Sural Asa I
Inslruksi Iinfarmasi :
Diteruskan I Kepada : 1. Sekrelaris Kabid Media Massa abid Infarmasi
~
Publik 4. Kabid SIM 5. Kabid Infrastruktur Perangkal Lunak
~
Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada: * Coret yang tidak perlu
.
·~~~1'iir;Ntf~~~
Hall lsi Ringkas
~IjLf£KiD "/R'Lr.
.
6. Kabid Infrastruklur Perangkal Keras 7. Kabid POSTEL
/~
8!~g>~rq;~~
~~ KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1380/2012 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL KELURAHAN SIAGA AKTIF TINGKAT PROVINSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
: a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas Sumber Daya Manusia perlu upaya mewujudkan Desa dan Kelurahan yang peduli, tanggap dan mampu mengenaR, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri; b. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, telah ditetapkan Program Pengemoangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentan9. Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Kelurahan Siaga Aktlf Tingkat Provinsi;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibul
tenta~
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun ·2011 Peraturan Perundang-undangan;
Kesehatan;
•
tentang
Pembentukan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
1'0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa;
PJf-JZ--
-'l.r61
2 1'1. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota; . 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/MENKES/SKNIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Oesa Siaga; 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/MENKES/SKIXI2010 tentang PedomanUmum Pengembangan Oesa dan Kelurahan Siaga Aktif; 15. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2009 tentang Pedoman Rukun Warga (RW) Siaga; 16. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Oinas Kesehatan; . MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL KELURAHAN SIAGA AKTIF TINGKAT PROVINSI.
KESATU
: Membentuk Kelompok Kerja Operasional Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Provinsi dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum daram Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur mi.
KEOUA
: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBO) dan sumbersumber lain yang sah dan tidak oertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
KETIGA
: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Oitetapkan di Jakarta padatanggal 21 September
Tembusan: 1. Menteri Oalam Negeri 2. Menteri Kesehatan 3. Ketua Oewan Perwakilan Rakyat Oaerah Provinsi OKI Jakarta .4. Wakil Guberriur Provinsi OKI Jakarta 5. Sekretaris Oaerah Provinsi DKI Jakarta 6. Para Asisten Sekda Provinsi OKI Jakarta 7. Inspektur Provinsi OKI Jakarta 8. Para Kepala Badan Provinsi OKI Jakarta 9. Para Walikota Provinsi OKI Jakarta 10. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi OKI Jakarta 11. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi OKI Jakarta 12. Para Kepala Oinas Provinsi OKI Jakarta . 13. Sekretaris Oewan Perwakilan Rakyat Oaerah Provinsi OKI Jakarta 14. Para Kepala Biro Setda Provinsi OKI Jakarta 15. Para Kepala Kantor Provinsi OKI Jakarta 16. Para Camat Provinsi OKI Jakarta 17. Para Lurah Provinsi OKI Jakarta 18. Ketua TP PKK Provinsi OKI Jakarta
Lampiran I
Keputusan Gubemur Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
1380/2012 21 September 2012
SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL KELURAHAN SIAGA AKTIF TINGKAT PROVINSI
I.
Pembina
: Gubernur Provinsi OKI Jakarta
II.
Pengarah
: a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta b. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi OKI Jakarta e. Kepala Oinas Kesehatan Provinsi OKI Jakarta
III.
Ketua
y
IV. Sekretaris V.
: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi OKI Jakarta : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi OKI Jakarta
Bidang-bidang
A. Bidang Kelembagaan 1. Ketua
: Kepala Bagian Bina Pemerintahan Biro Tata Pemerintahan
2. Anggota
: a. Kepala Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial b. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum e. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi dan Tatalaksana d. Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen Oinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan e. Kepala Bagian Tata Usaha Oaerah Biro Umum f. Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat Badan Pereneanaan Pembangunan Oaerah
B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Ketua
: Kepala Bidang Keluarga Sejahtera BPMPKB
2. Anggota
: a. Ketua TP PKK Provinsi OKI Jakarta b. Kepala Bidang Usaha Keeil Mikro dan Menengah Oinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial d. Kepala Bidang Pembimbingan Masyarakat Kanwil Kementerian Agama e. Kepala Bagian Pemberdayaan Biro Kesejahteraan Sosial f. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
C. Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar 1. Ketua
: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
2. Anggota
: a. Kepala Bidang Peneegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Beneana Daerah b. Kepala Seksi Gadar dan Bencana Dinas Kesehatan e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Jamkesda d. Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta
Badan
2
D. Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1. Ketua
: Kepala Bidang Kesehatan.Masyarakat Dinas Kesehatan
2. Anggota
: a. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal I Dinas Pendidikan b. Kepala Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah c. Kepala Bidang Kebersihan dan Lingkungan Dinas Kebersihan d. Kepala Subbag Umum Kanwil Kementerian Agama e. Kepala Seksi Promosi dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan f. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta g. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Sanitasi Lingkungan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah h. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan dan Pertanian i. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Olahraga dan Pemuda
Lampiran II
Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
1380/2012 21 September 2012
TUGAS DAN TANGGUNG JAWABANGGOTA KELOMPOK KERJA OPERASIONAL KELURAHAN SIAGA AKTIF TINGKAT PROVINSI I.
Pembina
: Memberikan pembinaan, pedoman dan bimbingan program, kegiatan teknis penyelenggaraan Desa dan Kelurahan 8iaga Aktif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
II.
Pengarah
: a. Memberikan pembinaan dan pengarahan, pedoman dan bimbingan program, kegiatan teknis penyelenggaraan Desa dan Kelurahan 8iaga Aktif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat b. Memberikan arahan program dan kegiatan dalam penentuan strategi dan langkah-Iangkah kebijaksanaan dan pengembangan Kelompok Ke~a Operasional Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Provinsi
III.
Ketua
: a. Berperan selaku Pelaksana Harian yang akan mengoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja Operasional Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Provinsi b. Memimpin pertemuan berkala Kelompok Kerja Operasional Desa dan Kelurahan 8iaga Aktif Tingkat Provinsi c. Melakukan proses bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi serta pemantauan terhadap proses kegiatan strategis dan prioritas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Operasional Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Provinsi d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kelompok Kerja Operasional Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Provinsi
IV. Sekretaris
: a. Membantu tugas-tugas Ketua dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Operasional Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Provinsi b. Melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan langkah-Iangkah kebijakan pembinaan dan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif c. Melakukan tugas administrasi dalam Kelompok Kerja Operasional Desa dan Kelurahan 8iaga Aktif Tingkat Provinsi d. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam Kelompok Kerja Operasional Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Provinsi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
V.
Bidang-bidang
: a. Ketua Bidang Kelembagaan Membantu Ketua dalam pembentukan, pembinaan dan pengembangan Kelompok Kerja Operasional dan Forum Desa dan Kelurahan 8iaga Aktif serta memantapkan 8istem Informasi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
·.
2
b. Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Membantu Ketua dalam koordinasi untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di Oesa dan Kelurahan Siaga Aktif c. Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan Oasar Mempunyai tugas membantu Ketua dalam koordinasi penyelenggaraan dan peQgelolaan pelayanan kesehatan dasar di Oesa dan Kelurahan Siaga Aktif d. Ketua Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Membantu Ketua dalam koordinasi untuk membina dan mendorong peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di Oesa dan Kelurahan Siaga Aktif VI. Anggota Bidang : a. Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja Operasional dan Forum Oesa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Kabupaten/Kota dalam menjabarkan pelaksanaan pembinaan teknis operasional berbagai kegiatan berkaitan dengan Oesa dan Kelurahan Siaga Aktif, sesuai bidang dan tugasnya b. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan intensif dan evaluasi terhadap proses pembinaan teknis operasional pelaksanaan berbagai kegiatan berkaitan dengan Oesa dan Kelurahan Siaga Aktif secara berjenjang dan berkesinambungan dalam Iingkup bidang tugasnya c. Menerima dan menganalisis hasil prograrn/kegiatan pembinaan teknis operasional Oesa dan Kelurahan Siaga Aktif atas dasar laporan yang ada d. Menyampaikan laporan hasil kegiatan berkaitan dengan pembinaan teknis operasional Oesa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam Iingkup bidang tugasnya e. Menyampaikan saran dalam rangka penyelenggaraan Oesa dan Kelurahan Siaga Aktif
