52-CALIBRE NEXTER

Edisi Desember_OK.indd 1

12/7/2011 2:22:48 PM

MERIAM CAESAR 155/52-CALIBRE NEXTER Edisi Desember_OK.indd 2

12/7/2011 2:22:48 PM

www.tniad.mil.id

Jurnal Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

Vol. 31 No. 4 Desember 2011

6

D A F T A R I S I

18

Komando Kewilayahan TNI AD Dalam Upaya Pencegahan Terorisme

24

Not Binter As Usual Binter Dalam Menunjang MP3EI

32

Menjadikan Koramil Sebagai Simbol Eksistensi TNI AD

Meningkatkan Militansi Kejuangan Prajurit TNI AD Dalam Menghadapi Tantangan Tugas Kedepan

46

40

Peran Doktrin Dalam Organisasi Militer (TNI AD)

Mengembangkan Kepemimpinan Strategis di Lingkungan Satuan TNI AD

51

Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan TNI AD Dalam Perspektif Pertahanan Negara


12/7/2011 2:22:52 PM

Jurnal Yudhagama

Kata Pengantar Susunan Redaksi Jurnal Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

PELINDUNG : Kepala Staf TNI Angkatan Darat PEMBINA : Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat PENASEHAT : Irjenad, Aspam Kasad, Asops Kasad, Aspers Kasad, Aslog Kasad, Aster Kasad, Asrena Kasad, Koorsahli Kasad. PEMIMPIN REDAKSI : Brigjen TNI Wiryantoro NK. WAKIL PEMIMPIN REDAKSI : Kolonel Inf Pandji Suko Hari Judho DEWAN REDAKSI : Kolonel Arm Gatot Eko Puruhito, Kolonel Arh Erwin Septiansyah, Kolonel Caj Moh. Noor, Letkol Inf Zaenal Mutaqim KETUA TIM EDITOR : Letkol Inf Andi Suyuti SEKRETARIS TIM EDITOR : Letkol Caj M.Yakub ANGGOTA TIM EDITOR : Mayor Caj (K) Yeni Triyeni, Mayor Inf Dodi Fahrurozi, Mayor Inf Achmad Siswahadi, Kapten Caj Luther Bangun, Lettu Caj (K) Besarah SM. DISTRIBUSI : Mayor Inf Ibnu Yudo Prawiro DESAIN GRAFIS : Serka Enjang TATA USAHA : Peltu (K) Ety Mulyati, PNS Suwarno, PNS Supriyatno REDAKTUR FOTO : Lettu Inf Suwandi ALAMAT REDAKSI : Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat Tlp. (021) 3456838, 3811260, Fax. (021) 3848300, Alamat email : [email protected]

4

T

ak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2011, tiada ungkapan yang pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahNya redaksi kembali dapat menghadirkan Jurnal Yudhagama Volume 31 nomor 4 Desember 2011 yang bertepatan dengan Hari Angkatan Darat atau yang populer disebut Hari Juang Kartika, kehadiran Jurnal Yudhagama kali ini akan menampilkan tulisantulisan aktual yang berisi informasi dan bersifat strategis mengenai TNI Angkatan Darat berasal dari buah pikiran para perwira yang berpengalaman dan mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya. Di awal edisi ini, redaksi menghadirkan tentang masalah terorisme, karena hal ini merupakan masalah krusial yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan nasional. Potensi ancaman terorisme harus diwaspadai dan diantisipasi secara terus menerus, mengingat bentuk dan sifat aksinya yang terselubung dan tidak terduga. Maka dari itu, TNI Angkatan Darat sebagai salah satu komponen bangsa, harus mampu bekerja sama dengan komponen bangsa lainnya dalam memberantas terorisme untuk meningkatkan keamanan di wilayahnya masing-masing dengan cara melakukan deteksi dini dan cegah dini. Untuk membahas mengenai terorisme ini, Pangdam III/Slw Mayjen TNI M. Munir mengupasnya dalam tulisan berjudul “Komando Kewilayahan TNI Angkatan Darat Dalam Upaya Pencegahan Terorisme”. Selain itu, redaksi juga menurunkan tulisan tentang Binter yang masih sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama untuk percepatan dan perluasan pembangunan. Berkaitan dengan itu, pada tanggal 30 Desember 2010 dalam pelaksanaan Retreat Kabinet Terbatas di Istana Bogor, Presiden RI DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, memerintahkan dilaksanakannya penyusunan rencana percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dilandasi oleh hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, dinamika ekonomi Asia dan dunia serta posisi Indonesia di Asia dan dunia. Untuk itu Indonesia harus segera memfokuskan langkah dan upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaya saing dengan hasil pembangunan yang berkualitas dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Perintah Presiden RI tersebut diformulasikan dalam bentuk MP3EI 20112025 yaitu Masterplan Percepatan dan Perluasan

Volume 31 No. 4 Desember 2011


12/7/2011 2:22:52 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

Pembangunan Ekonomi Indonesia. Hal ini yang menjadi ide Pangdam IV/ Diponegoro Mayjen TNI Ir. Mulhim Asyrof untuk menulis dengan judul “Binter Dalam Menunjang MP3EI”. Masih berkaitan tentang Binter, dimana koramil sebagai komando kewilayahan, menjamin soliditas, profesionalisme, ketangguhan, dan wawasan kebangsaan, serta tetap dicintai rakyat. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok secara optimal kepada satuan TNI Angkatan Darat baik organik koramil maupun nonorganik koramil di wilayah, dilaksanakan pembinaan satuan secara terus-menerus, melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberian santiaji/santikarma sehingga timbul kesadaran bahwa koramil adalah garda terdepan TNI Angkatan Darat yang menjalankan fungsi pembinaan teritorial. Semua ini harapannya adalah untuk mewujudkan Kemanunggalan TNI dengan Rakyat. Pangdam VII/Wrb Mayjen TNI M. Nizam mengupasnya dalam tulisan yang berjudul ”Menjadikan Koramil Sebagai Simbol Eksistensi TNI Angkatan Darat”.

Yang tak kalah menariknya, Kadisbintalad Brigjen TNI Djati Pontjo Oesodo, S. Sos mengangkat tulisan yang berjudul “Meningkatkan Militansi Kejuangan Prajurit TNI Angkatan Darat Dalam Menghadapi Tantangan Tugas Kedepan”. Alumnus Akademi Militer Magelang tahun 1983 ini, membahas tentang sikap dan mental prajurit yang tangguh terutama dalam memiliki etos kerja tinggi, mempunyai sikap kesatria atau keperwiraan dengan menjadi contoh/teladan yang baik serta mempunyai sikap rela berkorban dan pantang menyerah. Topik ini sangat relevan dengan Hari Juang Kartika yang jatuh pada tanggal 15 Desember 2011 yang berkaitan dengan militansi kejuangan prajurit saat ini. Untuk lebih menambah wawasan dan khasanah pengetahuan pembaca setia Jurnal Yudhagama yang berkaitan dengan TNI Angkatan Darat, masih ada beberapa tulisan yang redaksi tampilkan diantaranya, tulisan dari Brigjen TNI Bambang Wiryadi (Staf Ahli Kasad Bidang Ideologi Politik) dengan judul “Peran Doktrin Dalam

Organisasi Militer”. Kemudian Kolonel Inf Agus Sularso Staf Ahli Pangdam IX/Udy bidang Ekonomi menghadirkan tulisan berjudul “Mengembangkan Kepemimpinan Strategis di Lingkungan Satuan TNI Angkatan Darat”. Tak ketinggalan Paban Sisdik Sdirdik Kodiklat TNI Angkatan Darat Kolonel Inf Imam Basuki, SE menyumbangkan buah pikirannya tentang pendidikan di lingkungan TNI AD melalui tulisan berjudul “Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan TNI Angkatan Darat Dalam Perspektif Pertahanan Negara”. Akhirnya segenap redaksi Jurnal Yudhagama menyampaikan terima kasih atas sumbangan tulisan baik berupa ide/gagasan maupun konsepsi yang sangat bermanfaat bagi kemajuan TNI Angkatan Darat dimasa yang akan datang. Redaksi berharap kiranya apa yang disajikan pada edisi kali ini senantiasa dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian. Selamat membaca.

Redaksi

Jurnal Yudhagama sebagai media komunikasi internal TNI Angkatan Darat, mengemban misi: a. Menyebarluaskan kebijakan Pimpinan TNI Angkatan Darat kepada seluruh prajurit di jajaran TNI Angkatan Darat. b. Memberikan wadah untuk pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam pembinaan TNI Angkatan Darat dan fungsi teknis pembinaan satuan sesuai tugas pokok TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat. c. Menyediakan sarana komunikasi untuk penjabaran Kemanunggalan TNI-Rakyat. Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Yudhagama ini merupakan pandangan pribadi penulisnya dan bukan pandangan resmi TNI Angkatan Darat, namun redaksi berhak merubah tulisan (rewrite) tanpa mengubah inti tulisan untuk disesuaikan dengan misi yang diemban Jurnal Yudhagama dan kebijakan Pimpinan TNI Angkatan Darat. Redaksi menerima karangan dari dalam maupun dari luar lingkungan TNI Angkatan Darat, dengan syarat merupakan karangan asli dari penulis. Karangan yang dimuat dalam jurnal ini dapat dikutip seluruh atau sebagian dengan menyebut sumbernya. Topik dan judul tulisan diserahkan kepada penulisnya, dengan ketentuan panjang tulisan berkisar sepuluh halaman kertas folio, dengan jarak satu setengah spasi.



5

12/7/2011 2:22:52 PM

Jurnal Yudhagama

KOMANDO KEWILAYAHAN TNI AD DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERORISME Oleh : Mayor Jenderal TNI Drs. M. Munir (Pangdam III/Siliwangi) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam amanatnya pada upacara peringatan HUT ke-66 TNI kembali menyerukan pentingnya peran militer dalam pemberantasan terorisme dan meminta agar TNI bersinergi dengan Polri dalam mengaktifkan peran komando kewilayahan (Koter) dalam menjaga keamanan di daerah.

D

i Indonesia masalah terorisme merupakan masalah krusial yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan nasional. Meskipun belakangan ini, aksi-aksi teroris di negara kita mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya dan yang terakhir terjadi pengeboman di Polres Cirebon dan Gereja Imanuel Solo, namun potensi ancaman terorisme harus diwaspadai dan diantisipasi secara terus menerus, mengingat bentuk dan sifat aksinya yang terselubung dan tidak terduga (unpredictable). Dalam memprediksi ancaman terhadap kemungkinan terjadinya serangan teroris, kita perlu melakukan penganalisaan secara mendalam dan komprehensif sesuai dengan karakteristik serta kondisi aktual masyarakat dan Bangsa Indonesia. Berdasarkan pengungkapan yang didapat dari aksi teror dan analisa selama ini, diketahui bahwa Indonesia tidak hanya menjadi target terorisme domestik dan internasional, namun juga dijadikan sebagai tempat perekrutan pelaku terorisme (recruiting pool). Adapun segmen masyarakat yang menjadi sasaran perekrutan adalah kalangan generasi muda dan kalangan bawah yang tingkat pendidikan dan taraf kehidupan ekonominya rendah. Mereka sangat rentan terhadap

6

pengaruh terorisme yang seringkali menyalahgunakan isu-isu agama, kemiskinan dan ketidakadilan sebagai jalan masuk (entry point) bagi upaya perekrutan. Presiden dalam amanatnya pada HUT ke-66 TNI, menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI agar terus meningkatkan profesionalisme dan keterpaduan antar matra TNI, sesuai dengan Doktrin Tri Dharma Eka Karma. TNI harus dapat mengatasi tantangan faktual, antara lain penanganan terorisme dan separatisme, pelanggaran wilayah perbatasan, hingga penanganan bencana alam serta aparat keamanan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang efektif. ”Pastikan agar tindakan teroris tidak mudah terjadi. Pastikan pula agar aparat intelijen dapat melakukan deteksi dini, sehingga aksi-aksi kelompok teroris dapat dicegah dan digagalkan”. Dimensi Terorisme. Istilah terorisme. Batasan tentang terorisme menurut konvensi PBB 1937 adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud untuk menciptakan bentuk teror terhadap orangorang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat sekitarnya. Dalam Bujuknis TNI AD Tahun 2000

mendefinisikan terorisme sebagai cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai teknik untuk mencapai tujuan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor: 15/2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dijelaskan bahwa setiap orang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme jika “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Awal mula kegiatan terorisme muncul pada akhir abad-19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia I yang terjadi hampir diseluruh penjuru dunia. Peristiwa yang cukup menggemparkan dunia terjadi pada sekitar tahun 1890-an dengan terjadinya aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan masal terhadap warga Armenia pada PD I. Pada dekade PD I aksi terorisme diindentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi.



12/7/2011 2:22:53 PM

Pasca Perang Dunia II, dunia tidak pernah mengenal “damai”, berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi antar negara adi kuasa meluas menjadi konflik TimurBarat dan menyeret beberapa negara dunia ketiga menyebabkan timbulnya konflik di berbagai kawasan. Ketidakstabilan dunia dan rasa frustasi dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya terorisme. Fenomena terorisme itu sendiri merupakan gejala yang relatif baru, yaitu sesudah Perang Dunia II dan meningkat sejak permulaan dasawarsa 40-an, terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga dilakukan oleh pemerintah suatu negara sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya. Dari catatatan sejarah dapat diketahui bahwa tindakan terorisme merupakan cara dari kelompok yang lemah atau tertekan terhadap yang kuat, seperti dilakukan oleh kelompok IRA di Irlandia, Red Army di Jepang, Palestina di daerah pendudukan Israel, gerilyawan NPA di Philipina, Harakat Al-Anshar (dikenal juga sebagai Harakat AlMujahidin) di Pakistan, gerilyawan Laskar Jhangvi di Kasmir, Jamaat Ulema-I-Islami dan Sepha-I Shahaba di Pakistan, Macan Tamil di Srilangka, Aun Shinrikyo di Jepang. Namun yang paling terkenal mempunyai kelompok radikal militan dan dengan dukungan dana yang besar adalah Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden disergap oleh pasukan Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Al-Qaeda mempunyai infrastruktur operasional (operasional infrastructure) dan infrastruktur pendukung (support infrastructure) di wilayah Asia Tenggara yaitu Jama’ah Al Islamiyah (JI). Pemberantasan terorisme di dunia bukan merupakan hal yang baru karena sejak tahun 1937, usaha untuk memberantas terorisme telah dilakukan antara

Foto Istimewa


» Simulasi pembebasan sandera oleh pasukan anti teror lain melalui konvensi pencegahan dan penghukuman terorisme (convention for the prevention and suppression of terorism), dimana konvensi tersebut mengartikan terorisme sebagai crimes againts state. Kemudian melalui European Convention on the Suppression of Terorism (ECST) tahun 1977, maka terorisme mengalami suatu pergeseran dan perluasan paradigma yang semula dikategorikan sebagai crimes againts state (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan kepala negara atau anggota keluarganya). Menjadi crimes againts humanity atau grooss violation of Humman Rights (pelanggaran berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas dan sistematik, karena serangannya ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil lebih diarahkan pada jiwa orangorang tidak bersalah (public by in cocunt) [1]. Seperti halnya terjadi di Amerika Serikat, Indonesia dan negara lainnya dengan korban jiwa manusia sebagai akibat keganasan dan kebiadaban aksi teror mereka, sehingga menjadi momok yang sangat menakutkan dalam peradaban modern tanpa memiliki justifikasi. Terorisme berkembang menjadi permasalahan aktual sejak terjadinya peristiwa World Trade Centre (WTC) di New York, Amerika Serikat tanggal 11 September 2001.

Aksi terorisme dilakukan dengan membajak pesawat komersil milik perusahaan penerbangan Amerika Serikat dan dua pesawat diantaranya ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers World Trade Centre dan satu pesawat ditabrakkan ke Gedung Pentagon. Akibatnya sekitar 3.000 orang terbunuh, dan sedikitnya 1.500 anak kehilangan orang tua mereka. Terorisme Di Indonesia. Jauh sebelum aksi teror tanggal 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat, serangkaian aksi teror terjadi di Indonesia, diantaranya aksi peledakan Candi Borobudur di Magelang Tahun 1980 dan aksi pembajakan pesawat yang terjadi pada tanggal 28 Maret 1981 pesawat DC-9 Woyla milik Garuda Indonesia yang akan berangkat dari Jakarta tujuan Medan, tibatiba dibajak oleh lima orang teroris yang mengatasnamakan “Komando Jihad” dibawah pimpinan Imran Bin Muhammad Zain melakukan aksinya dengan menyamar sebagai penumpang dan berhasil membajak pesawat tersebut sampai di Bandara Don Muoang Bangkok (tanggal 31 Maret 1981). Mereka menuntut agar rekannya sebanyak 14 orang (anggota Komando Jihad) yang terlibat peristiwa penyerangan terhadap Polsek Cicendo dibebaskan. Dalam penanganan Volume 31 No. 4 Desember 2011


7

12/7/2011 2:22:53 PM

Jurnal Yudhagama aksi teror tersebut, Detasemen-81 Kopassus TNI AD berhasil menyelesaikan secara gemilang meskipun harus beroperasi di negeri orang. Keberhasilan TNI dalam menumpas kegiatan terorisme ketika itu karena didukung adanya payung hukum yang jelas, sehingga disamping mampu membungkam kegiatan terorisme juga mampu mencegah berulangnya aksi-aksi terorisme di Indonesia sampai dekade tahun 2000. Perangkat hukum yang berlaku pada saat itu berhasil mempersempit ruang gerak kolompok teroris, sehingga banyak kader-kader mereka melarikan diri ke luar negeri, terutama ke Malaysia, Afganistan, dan Thailand, diantara mereka ada yang kemudian bergabung mengikuti latihan kemiliteran baik di Mindanao, Filipina Selatan, Thailand, dan Afganistan sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1998.

Foto Istimewa

Rentetan Aksi Teror Di Indonesia[2] Tahun 2000. Gerakan Reformasi yang memuncak dalam tahun 1998, dengan mengusung isu-isu keterbukaan, demokratisasi dan penegakkan HAM di satu sisi telah melahirkan kehidupan demokratis yang dinamis. Di sisi lain dengan dibreidelnya beberapa perangkat hukum, memberi peluang bagi kaderkader radikal yang sebelumnya sudah melakukan konsolidasi dan pelatihan di beberapa negara, untuk kembali dengan membawa

sejumlah konsekuensi yang masih sulit dan samar untuk diprediksikan pada saat itu. Bersamaan dengan itu link up jaringan mereka berhasil membawa masuk Dr. Azhari dan Noordin M. Top dari Lukmanul Halim, Malaysia menyelinap ke Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat (+2 tahun) mereka berhasil melakukan konsolidasi, membentuk dan merekrut jaringan serta mulai melakukan aksi sejak tahun 2000. Ini merupakan akar dan benih terorisme di Indonesia yang berkembang hingga saat ini. Bom pertama meletus di Kedubes Filipina, bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di rumah Duta Besar Filipina mengakibatkan dua orang tewas dan 21 orang luka-luka, tidak lama kemudian disusul ledakan bom di Kedubes Malaysia (27/8). Ledakan di Bursa Efek Jakarta (13/9) mengakibatkan 10 orang tewas, 147 orang luka-luka dan 104 mobil rusak berat. Kemudian disusul dengan bom Natal 2000 di berbagai kota, yaitu Medan, Batam, Pekanbaru, Jakarta, Mojokerto, Mataram, Pangandaran, Ciamis, Sukabumi, Antapani Bandung, yang melibatkan Enjang Bastaman dan kader teroris lainnya. Tahun 2001. Ledakan bom terjadi di Gereja Santa Maria Kalimalang, Jakarta; Plaza Atrium Senen, Jakarta; bom di sebuah sekolah Australia, Pejaten, Jakarta dan juga terjadi di Makasar yang melibatkan Hambali, Imam Samudra

» Latihan penanggulangan teroris oleh pasukan Raider 8

alias Usman, Agung alias Salahudin, dan lain-lain. Tahun 2002. Tanggal 12 Oktober 2002, ledakan bom yang dikenal dengan bom Bali I meledak di Sari Club dan Paddy’s Cafe mengakibatkan 202 orang meninggal dunia serta 300 orang luka-luka dengan pelaku Iqbal alias Arnasari alias Lacong, Dulmatin alias Joko Pitoyo, Umar Patek, Umar Wayan, Imam Samudra, Amroji, Abdul Rouf, Rudi Hidayat, Edy Junaedi dan lainlain. Selain Bali, bom juga meledak di Bulungan, Jakarta; Palu, Sulawesi Tengah; Manado, Sulawesi Utara dan Makassar. Tahun 2003. Ledakan bom terjadi di Wisma Bhayangkara, Mabes Polri (3/2), area publik terminal 2F Bandar Udara Soekarno Hatta dan disusul bom JW. Marriot I (5/8) dengan cara bom bunuh diri yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka. Gembong utama pelaku bom Marriot I adalah Noordin M. Top dibantu oleh Dr. Azhari, Ismail dan (Asmar Latin Sani berbagai pelaku bom bunuh diri) mereka mendapatkan bahan bom dari Toni Togar anggota Jamaah Islamiyah yang berbasis di Lukmanul Halim Malaysia dan awal tahun 2002 pindah dari Malaysia ke Riau mengikuti adik iparnya Muhammad Rois (Alumni Lukmanul Halim Malaysia). Tahun 2004. Muncul kembali rentetan bom di Palopo (10/1) yang menewaskan empat orang, disusul bom Kedubes Australia (9/9) yang menewaskan lima orang dan melukai ratusan orang dan di penghujung akhir tahun, ledakan bom di Gereja Imanuel, Palu, Sulawesi Tengah (12/12). Tahun 2005. Terjadi di Ambon (21/3), bom Pamulang, Tangerang (8/6), dan bom Bali II (1/10) yang menewaskan sekitar 22 orang dan melukai 102 orang, ledakan tersebut terjadi di Raja’s Bar dan Restaurant, Kuta Square daerah Pantai Kuta dan di Nyaman Café, Jimbaran, Bali dan terakhir bom meledak di Pasar Palu, Sulawesi Tengah (31/12) yang menewaskan 8 orang dan 45 orang luka-luka.



12/7/2011 2:22:54 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Tahun 2006 s.d. awal tahun 2009. Terorisme di Indonesia mengalami masa surut, sebagai hasil langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah secara sistematis dan itensif dengan mensinergikan seluruh sumber daya yang ada. Perburuan teroris gencar dilakukan dan menjadi titik perhatian dari berbagai pihak, para pelaku sebagian berhasil ditahan, meski sebagian lainnya berhasil meloloskan diri. Kader-kader teroris setelah keluar dari penjara dan jaringan yang meloloskan diri berhasil mengkonsolidasikan kekuatan, sehingga menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan nasional. Tahun 2009. Muncul kembali serangan bom yang begitu dahsyat di Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton, Jakarta atau yang dikenal dengan bom Marriot II tanggal 17 Juli 2009 dengan pelaku bom bunuh diri Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana serta pelaku lainnya adalah Amir Abdillah, Ibrohim bin Ahmad Rodhin, Saefudin Jaelani alias Saefudin Zuhri. Tahun 2010. Dugaan kegiatan terorisme dengan terungkapnya jaringan terorisme yang melakukan latihan di Hutan Jantho, Aceh Besar; perampokan terhadap Bank CIMB dan penyerangan terhadap Mapolsek Hamparan Perak, Sumatera Utara yang saat ini sedang dalam penanganan aparat keamanan menjadi bukti bahwa terorisme memang belum berakhir. Tahun 2011. Ledakan bom kembali terjadi di Masjid Al-Zikro Mapolresta Cirebon tanggal 15 April 2011 dan disusul kemudian ledakan di Gereja Bethel Injil Solo Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Perburuan Terorisme. Perburuan terorisme secara intensif yang dilaksanakan oleh Densus-88 berhasil menangkap dan menembak mati beberapa kader teroris. Dimulai dari keberhasilan melakukan penggerebekan sarang teroris di Wonosobo, Jawa Tengah, berhasil menembak mati 2 orang anggota Noordin M. Top pada tahun 2004, kemudian disusul

penggerebekan di Batu, Malang tanggal 9 November 2005 dan menewaskan gembong teroris yang paling dicari di Indonesia (Dr. Azhari) serta berhasil menangkap delapan orang pengikutnya di Semarang, Jawa Tengah disusul kemudian dengan penyergapan di sebuah rumah Dsn. Beji Ds/ Kec. Kedu Kab. Temanggung, Jawa Tengah, yang menewaskan Ibrohim tanggal 9 November 2009, disusul penyergapan di Perumahan Puri Pahala Blok D 12 RT 4/12 Jatiasih, Bekasi (8/8) yang menewaskan Ari Setiawan dan Eka Peyong (sebelumnya terlibat dalam pengeboman, Mega Kuningan dan Kedubes Australia) disusul kemudian dengan penyergapan tim Densus-88 di Kp. Kepuh Sari RT. 03/11 Kel. Mojosongo Kec. Jebres, Solo yang menewaskan Noordin M. Top, Bagus Budi Pranoto alias Mistaqim Hasanudin (17/9) dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Didin Burhanudin alias Baridin Latif mertua Noordin M. Top (24/9) di Cikelet, Garut, disusul kemudian dengan penggerebekan terhadap kelompok jaringan teroris yang sedang melaksanakan latihan di Hutan Jantho, Kab. Aceh Besar, Prov. NAD (12-03-2010) yang berhasil menangkap dan menembak mati beberapa kader jaring teroris dilanjut kemudian dengan penangkapan jaringan teroris di beberapa tempat seperti Cibiru, Subang dan Banjar sampai dengan perburuan teroris di Sumatera Utara, ledakan bom yang dibawa dengan sepeda onthel yang terjadi di dekat pos Polisi Pasar Sumber Artha, Kalimalang, Bekasi, peledakan bom di Masjid Al- Zikro Polresta Cirebon tanggal 15 April 2011 dan terakhir bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Solo Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu Sifat Terorisme. Mencermati serangkaian tindakan terorisme sebagaimana diuraikan diatas dan adanya serangkaian tindakan terorisme di berbagai belahan dunia dapat diidentifikasi beberapa sifat terorisme antara lain:

Pertama. Terorisme terorganisir, memiliki disiplin dan militansi yang tinggi. Organisasi terorisme terdiri dari kelompok-kelompok kecil, dengan penanaman nilainilai disiplin, loyalitas dan militansi melalui indoktrinasi hierarki yang kuat dalam organisasinya. Selanjutnya mereka melaksanakan proses belajar mengajar dan latihanlatihan secara berkelanjutan. Kedua. Organisasi dibangun dengan sistem sel terputus, terutama pada strata pelaksana teknis di lapangan. Bila terjadi kesalahan, misalnya salah seorang anggotanya tertangkap, secara otomatis akan lepas dari organisasi induknya sehingga sangat sulit untuk dideteksi karena bekerja secara sel tertutup/klandestain. Mereka bekerja secara profesional dalam tugasnya dan mendapat pengawasan, pengendalian dan perlindungan yang sangat ketat secara organisatoris. Ketiga. Spektrum motivasi yang melatarbelakangi gerakan dan aksi terorisme sangat beragam, artinya tidak hanya bermotif politik atau ekonomi saja, tetapi juga bermotif ideologi, dendam dan atau kemarahan kumulatif secara kolektif dan sebagainya. Hal ini bisa kita lihat dari aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dimana aksi terorisme pada awalnya bermuara pada kebencian terhadap negara AS yang dinilainya banyak merugikan negara muslim. Pada awalnya yang menjadi sasaran utama terorisme adalah aset-aset Amerika Serikat yang ada di Indonesia namun kemudian bergeser tidak saja aset Amerika Serikat, melainkan semua sasaran yang dianggap menguntungkan bagi perjuangannya. Sebagai contoh bom di Mesjid Al-Zikro Mapolresta Cirebon dan di Gereja Bethel Imanuel Solo adalah bukti bergesernya motivasi jaringan terorisme di Indonesia, karena sasaran tidak ada korelasi langsung dengan Amerika Serikat. Keempat. Dalam melakukan aksinya terorisme tidak mengindahkan norma yang kehidupan ada, yang terpenting bagi mereka adalah tujuannya tercapai antara



9

12/7/2011 2:22:54 PM

Jurnal Yudhagama lain menimbulkan ketakutan langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat kita buktikan dari bom bunuh diri di Masjid AlZikro Mapolresta Cirebon yang meledak bersamaan Shalat Jum’at, membunuh dan mematikan dan menimbulkan ketakutan serta perasaan traumatis kaum muslim, justru pada saat beribadah. Kelima. Menimbulkan efek psikologis rasa takut yang amat sangat secara meluas pada masyarakat, serta mendapatkan publikasi yang luas. Aksi terorisme selalu memancing respons dari berbagai media massa, sehingga eksistensinya terlihat. Melalui aksiaksi teror seperti yang terjadi pada bom Bali I, Bali II, Hotel JW. Meriot, di Kedutaan Australia dan lainnya yang telah menimbulkan korban sangat besar, berdampak secara psikologis baik secara nasional maupun internasional terhadap kondisi keamanan di Indonesia. Keenam. Apapun metode yang digunakan oleh terorisme merupakan suatu bentuk penggunaan kekerasan untuk menekan pemerintah dan/atau masyarakat, agar menerima tuntutannya yang bersifat radikal. Setiap langkah aksi terorisme pasti memiliki efek yang diharapkan yaitu: Usaha untuk mengalihkan perhatian, membuat suasana ketakutan dan kekacauan, terjadi aksi balas dendam dan bisa terjadi saling tuding dan saling menyalahkan diantara elit politik. Ketujuh. Memiliki jaringan yang kuat dan menggunakan teknologi tertentu terutama dalam peledakan. setiap melakukan tindakan terorisme dan dilakukan secara terencana, matang, teliti dan terorganisir dengan mobilitas yang tinggi dan sangat mungkin lintas negara. Oleh karenanya, pengungkapan terhadap jaringan kerja terorisme bukan merupakan hal yang mudah karena disamping memiliki militansi dan loyalitas yang tinggi. Kedelapan. Tempat dan sarana perlindungan teroris adalah di tengah-tengah kepadatan penduduk, daerah terpencil, daerah yang dikuasai, di seberang perbatasan

10

dan bekerja dengan memanfaatkan hukum yang berlaku, hal ini dapat kita buktikan dari perburuan gembong terorisme Dr. Azhari dan Nurdin M. Top yang memakan waktu hampir 10 tahun karena mereka tinggal secara berpindah-pindah pada daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas. Dalam hal ini mereka memanfaatkan “keluguan” penduduk dan sifat penduduk Jawa yang sangat mudah menerima tamu, atau sikap penduduk yang menempatkan setiap tamu sebagai orang yang harus dihormati, sehingga mereka merasa lebih nyaman berlindung dalam waktu cukup lama. Kesembilan. Doktrin operasi terorisme sebelum operasi/penyerangan dimulai akan dipilih terlebih dahulu dari kader yang telah disiapkan secara tertutup dengan melakukan penyamaran secara sempurna untuk menghilangkan identitas aslinya dan beroperasi dalam hubungan unit/kelompok kecil. Dalam kondisi demikian bisa saja kader yang dipersiapkan untuk melakukan aksi teror tidak mengetahui bahwa dirinya akan menjadi korban atau “pengantin” dalam suatu aksi yang dilakukan. Kesepuluh. Sangat sulit dilacak dan dibuktikan secara legal, sehingga dalam proses hukum, vonis terhadap terorisme lebih banyak didasarkan pada informasi yang diperoleh secara tertutup (under cover investigation). Memang banyak yang mempertanyakan keabsahan dan jaminan untuk tidak melanggar HAM, namun sifat klandestin terorisme itulah yang dapat memberikan justifikasi, bahwa informasi intelijen yang dinilai akurat patut dijadikan landasan penting dalam penanganan masalah hukumnya. Namun permasalahannya adalah ketika intelijen undang-undang sudah disyahkan dan ternyata intelijen tidak diberikan kewenangan dalam proses penyidikan sehingga tidak jarang, pengungkapan terhadap suatu tindak pidana terorisme cenderung berhenti sampai pelaku sebagai jawaban atas proses hukum yang diatur dalam KUHP maupun

undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kondisi tersebut menjadi faktor penyebab pengungkapan kasus terorisme cenderung berlarut-larut dan menambah panjangnya gerakan terorisme di Indonesia. Tujuan Terorisme. Sebagaimana diuraikan pada bagian awal tulisan ini, terorisme memiliki tujuan untuk menimbulkan suasana teror, rasa takut dan kecemasan yang meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan merampas kemerdekaan, merampas nyawa dan harta benda dengan maksud mengintimidasi pemerintah dengan tujuan tertentu baik berupa motif politik, agama maupun motif sosial oleh karenanya terorisme memiliki 2 (dua) tujuan yaitu sbb : a. Tujuan Jangka Pendek. 1) Memeroleh pengakuan dari masyarakat / pemerintah maupun dunia internasional atas perjuangannya. 2) Memicu reaksi pemerintah dan tindakan represif yang dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat dan kemudian dapat mendorong tuduhan pelanggaran HAM. 3) Mengganggu, melemahkan dan mempermalukan pemerintah, militer atau aparat keamanan lainnya. Seakan-akan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi dan mengamankan warga masyarakatnya. 4) Untuk memeroleh dana, dukungan ataupun alat perlengkapan lainnya. 5) Mengganggu atau menghancurkan sarana, prasarana, komunikasi, trans-portasi, dan sarana umum lainnya. 6) Mencegah ataupun menghambat keputusan dari badan eksekutif atau legislatif. 7) Menimbulkan mogok kerja. 8) Mencegah mengalirkan investasi dari pihak asing atau program bantuan dari luar negeri. 9) Memengaruhi jalannya pemilihan umum.



12/7/2011 2:22:54 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD 10) Membebaskan tawanan yang menjadi kelompok mereka. 11) Memuaskan atau membalaskan suatu dendam. 12) Untuk mencapai tujuan jangka panjang, beberapa kelompok teroris menggunakan aksi teror yang bertujuan jangka pendek tersebut guna untuk melemahkan pihak pemerintah. b. Tujuan Jangka Panjang. 1) Menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan seperti revolusi, perang saudara atau perang antar negara. 2) Menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak teroris selama perang gerilya. 3) Memengaruhi kebijakan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, nasional atau internasional. 4) Memeroleh pengakuan politis secara hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompok nasional. Motif Terorisme. Dalam berbagai kasus yang muncul terorisme memiliki latar belakang yang berbeda, motif terorisme dapat berubah setiap saat tergantung pada situasi dan tujuan dari terorisme itu sendiri, namun secara garis besar motif terorisme dilatarbelakangi oleh : Pertama, motif kepentingan. Kelompok kepentingan baik di bidang politik, ekonomi maupun

berhasil memengaruhi anak-anak remaja yang jiwanya masih labil dan pemahamannya tentang agama belum matang. Jihad oleh tokohtokoh teroris didefinisikan sebagai cara pintas masuk sorga dengan melakukan aksi bom bunuh diri. Dramatisasi doktrin jihad ini semakin efektif dengan menunggangi isu-isu ketidakadilan, kesenjangan ekonomi dan pelanggaran HAM. Dengan demikian pada dasarnya teroris telah mengobrak-abrik pondasi dasar ajaran Agama Islam yang Rahmatan Lil Alamin, yaitu Islam dengan ajaran damainya adalah rahmat bagi alam semesta. Terorisme juga telah menciptakan persepsi yang salah terhadap umat Islam, seolah-olah Islam sebagai penebar permusuhan dan menakutkan. Padahal kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh kelompok kecil dari orang-orang yang sebenarnya telah menyimpang dari kaidah dasar Ajaran Islam itu sendiri. Motivasi teroris ini didasari pada sikap radikalisme agama yaitu membangun komunitas eksklusif sebagai modal identitas kelompok, dunia sekitarnya dianggap dekaden, dunia iblis yang harus dimusnahkan, mereka meyakini dirinya yang paling benar dan paling dekat dengan ambang pintu surga. Sikap radikalisme seperti inilah yang telah menimbulkan bencana, dengan aksi-aksi kekerasan yang mereka sebut sebagai jihad dalam aksi teror bom bunuh diri di Bali, Makasar dan berbagai aksi teror sebelumnya seperti bom Natal tahun 2000 serta tindakan anarkis seperti sweeping terhadap warga Negara Amerika, Serikat, perusakan tempat hiburan dan sebagainya.

sosial, dalam memperjuangkan kepentingannya merasa tidak mampu dengan cara-cara legal, akhirnya berusaha menimbulkan kekacauan dengan aksi-aksi teror. Tujuan melindungi kepentingannya tersebut, untuk menutupi proses hukum atas kejahatannya atau pelanggaran yang telah dilakukan dimasa lalu atau untuk mendapatkan posisi tawar dalam suatu tuntutannya. Kemajuan teknologi cyber terbukti menjadi salah satu faktor penting dalam menjalin koordinasi antar kelompok gerakan teroris, baik dimanfaatkan untuk menghimpun, perekrutan dan penyebaran jaringan teroris lebih intensif, bahkan juga digunakan untuk menekan aparat keamanan. Kedua. motif agama. Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya bersama negara-negara sekutunya, dinilai tidak adil dalam memperlakukan negara-negara Islam, sehingga memancing kelompok tertentu untuk memanfaatkan fanatisme agama melakukan perlawanan melalui Jihad. Jihad dalam ajaran Islam pada hakikatnya adalah amal baik berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat damai dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun oleh kelompok teroris jihad dimanipulasi menjadi satu doktrin dalam merekrut kader-kadernya sebagai “jalan pintas masuk surga”. Fanatisme dan pemahaman yang sempit tentang jihad pada kenyataannya

Foto Istimewa

Penanggulangan Terorisme.

» Peledekan bom oleh teroris di Bali

a. Sikap dasar. Penanggulangan terorisme tidak lepas dari sikap dasar berupa upaya preventif dan represif dengan melibatkan supra struktur dan infrastruktur masyarakat dan lembaga pemerintah yang secara legal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Oleh karena itu, terorisme sebagai bentuk ancaman non tradisional harus dihadapi, selain dengan landasan teori-



11

12/7/2011 2:22:54 PM

teori atau pendekatan dan pola konvensional, juga dengan cara-cara inkonvensional. Penanggulangan terorisme juga tidak bisa hanya dilakukan oleh satu institusi, akan tetapi perlu melibatkan seluruh elemen bangsa sesuai bidang, peran, tugas dan fungsi secara sinergis. Keberhasilan dalam menanggulangi terorisme terletak pada peran seluruh komponen bangsa untuk mencegah, menanggulangi dan memeranginya bahu membahu. Sikap-sikap dasar penanganan terorisme yang perlu dikembangkan antara lain: Pertama. Terorisme merupakan perbuatan yang tidak dapat ditolerir karena bertentangan dengan silasila dalam Pancasila. Kedua. Korban dari tindakan terorisme adalah warga negara yang tidak berdosa dan negara punya hak dan kewajiban untuk melindungi keamanan dan keselamatan seluruh warga negaranya. Negara juga berhak dan berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga negara sahabat yang berada di wilayah negara Indonesia. Ketiga. Pemberantasan dan perang melawan terorisme harus terus-menerus dilakukan, mengingat potensinya yang cukup besar dan sifatnya yang laten, dan dilaksanakan untuk melindungi dan menjaga keselamatan warga negara Indonesia serta warga negara sahabat yang berada di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Keempat. Dalam pelaksanaan pemberantasan terorisme, tetap memerhatikan dan menjunjung tinggi peraturan perundangundangan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional, tidak melanggar Hak Asasi Manusia, menghormati asas-asas demokrasi dan tetap memerhatikan aspekaspek pelestarian lingkungan hidup. Kelima. Penggunaan komponen kekuatan pertahanan TNI untuk menumpas terorisme disesuaikan dengan doktrin penggunaan kekuatan TNI AD, serta pola operasi yang sesuai, sehingga menjamin keberhasilan secara berkelanjutan.

12

Foto Istimewa

Jurnal Yudhagama

» Simulasi pembebasan sandera oleh pasukan anti teror Hal ini dilakukan mengingat perlunya sinergitas bersama komponen lainnya, terutama dalam pembinaan aspek-aspek geografis, demografis dan kondisi sosialnya sebagai ruang dan sekaligus alat pemberantasan terorisme. Keenam. Ancaman terorisme dapat berskala domestik, regional maupun internasional, sehingga dalam kasus tertentu penanganannya perlu dengan bekerjasama dengan negara-negara lain. Dalam memerangi terorisme, kerjasama pertahanan yang telah dilaksanakan mencakup kerjasama intelijen dan kerjasama teknis lainnya. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut akan tetap dilanjutkan dimasa-masa mendatang. Meskipun menjalin kerjasama internasional, tidak berarti bahwa Indonesia bergantung pada negara lain terutama dalam membuat kesimpulan atau keputusan untuk suatu tindakan terhadap setiap kasus yang terjadi di wilayah Indonesia. Terhadap setiap kasus yang ditimbulkan oleh terorisme di wilayah Indonesia senantiasa bersikap independen dan tidak ingin didikte oleh negara manapun, bantuan negara-negara lain berupa informasi-informasi akan diterima dan diposisikan sebagai masukan berharga untuk dipertimbangkan, namun keputusan atas tindakan yang akan dilakukan tetap merupakan keputusan pemerintah sendiri.

b. Prinsip Dasar Penanggulangan Terorisme. Sebagai implementasi dari sikap dasar tersebut penanganan terorisme harus tetap mengedepankan 6 (enam) prinsip dasar sebagaimana disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu: 1) Supremasi Hukum. Perang terhadap terorisme dilakukan dalam kerangka hukum, rambu-rambu hukum selalu menjadi koridor bagi Bangsa Indonesia dalam memeranginya. Saat ini undangundang yang berlaku adalah UU No. 15 Tahun 2003 sebagai pengganti Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. 2) Independensi. Terorisme bersifat global sehingga kerjasama internasional dalam bidang intelijen, kepolisian dan teknis sangat diperlukan, namun masukan dunia internasional dijadikan sebagai bahan acuan untuk memformulasikan langkah tindakan yang akan diambil oleh negara Indonesia sendiri. Pemerintah tidak didikte kekuatan manapun, tetapi didikte oleh temuan yang akurat dan akuntabel yang hasil akhirnya diputuskan oleh pemerintah sendiri. 3) Indiskriminasi. Dalam memerangi terorisme pemerintah tidak berprasangka dan tidak mengarahkan pada kelompok tertentu, apakah itu kelompok etnik, agama atau kepentingan.



12/7/2011 2:22:54 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Semua warga baik asli atau asing diperlakukan sama sebagai obyek investigasi tatkala diduga terlibat dalam aksi teroris. 4) Koordinasi. Terorisme dapat mengancam pada semua aspek kehidupan, bahkan lintas negara. Koordinasi menjadi hal yang penting dalam memerangi terorisme, secara nasional harus ada satu koordinasi lintas sektoral yang mempunyai otorisasi melakukan koordinasi dan sinkronisasi semua upaya dan langkah pemerintah untuk memberantas terorisme secara efektif. Instruksi Presiden memberikan mandat pengkoordinasian kepada Menko Polhukam. Sungguhpun demikian, koordinasi itu hanya dapat berjalan jika semua sektor menjalankan fungsinya masing-masing. Koordinasi tidak mengambil alih fungsi sektoral yang ada, namun hanya memadukannya, membuatnya lebih efisien, lebih efektif dan terfokus kepada sasaran bersama. 5) Partisipasi. Perang melawan terorisme melibatkan pengawasan publik atau penyelenggara negara dangan jalan bahwa penyelenggaraan penanggulangan terorisme selalu membuka elemen kontrol, baik dari pers maupun DPR bahkan civil society. Perang melawan terorisme tidak akan dimenangkan apabila tidak ada dukungan dari masyarakat atau bahkan bila ada rongrongan dari masyarakat. Pemerintah mendorong partisipasi publik seluas mungkin dengan caranya sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama dengan inisiatif dan methodanya sendiri untuk memerangi terorisme. Semua variasi itu sah saja sejauh berada dalam kerangka hukum nasional yang ada. Semakin luas partisipasi publik, semakin terbuka kerjasama antar komunitas di publik, ataupun antara publik dan pemerintah semakin mudah bagi kita untuk menjaga negara ini dari terorisme. Pemerintah berharap masyarakat dapat menjadi mata dan telinga dengan memberitahukan kepada aparat keamanan dan penegak hukum apabila mengetahui sebuah aksi teror yang sedang dirancang

atau dipersiapkan. Hal ini penting mengingat kegiatan awal terorisme sering dilakukan ditengah kehidupan sehari-hari masyarakat. c. Upaya Pemberantasan. Dalam rangka pemberantasan terorisme dilakukan langkah-langkah menghancurkan tempat-tempat persembunyiannya, kepemimpinan, komando, kontrol, komunikasi dan dukungan finansialnya, serta memotong mata rantai rekruitmen kader-kadernya, dilakukan dengan cara: 1) Bekerjasama dan membangun untuk mengembangkan kemitraan baik luar negeri maupun dalam negeri di segenap instansi pemerintah dan masyarakat untuk mengisolasi teroris (termasuk didalamnya peran serta Komando Kewilayahan). 2) Mendorong instansi terkait untuk mengembangkan upaya penegakan hukum dengan didukung oleh intelijen dan instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing. 3) Mengembangkan penanganan aksi teror dalam suatu sistem keterpaduan dan koordinasi yang efektif secara lintas instansi dan lintas negara. 4) Menghilangkan faktor-faktor korelatif penyebab yang dapat dieksploitasi menjadi alasan pemberantasan aksi teroris seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, konflik politik dan SARA. 5) Menekan/mereduksi ruang lingkup dan kapabilitas organisasi teroris, mengisolasi dan mengindentifikasi serta melokalisir tempat persembunyian teroris dan menghancurkannya. 6) Pemerintah dan rakyat meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan bersama komponen bangsa lainnya terhadap ancaman terorisme dengan bekerja tanpa mengenal lelah dan mencegah wilayah tanah air Indonesia tidak dijadikan sebagai tempat persembunyian para teroris dan tempat tumbuh suburnya ideologi terorisme. 7) Mengeliminir dan meng-

hilangkan peluang bagi kelompok teroris untuk mendapat akses ke wilayah Indonesia sebagai tempat persembunyian, perencanaan, latihan dan tempat pengembangan dana untuk mendukung kegiatan terorisme. 8) Membangun kesadaran akan tanggungjawab dan komitmen bersama bagi lembaga/instansi pemerintah dan komponen bangsa dalam perang melawan terorisme. 9) Pengawasan dan pengaturan kegiatan dari kelompok-kelompok masyarakat yang mengarah pada konflik SARA. 10) Melakukan pengawasan secara ketat terhadap lalu lintas para teroris melalui pintu-pintu keluar masuk di darat, laut dan udara serta terhadap kemungkinan para teroris memeroleh bahan dan senjata pemusnah massal dengan berbagai cara. 11) Memutus hubungan para teroris dengan sindikat kriminal seperti narkoba, pengiriman tenaga kerja illegal, penyelundupan senjata api dan bahan peledak, imigran gelap dan sebagainya. 12) Mengembangkan prosedur dan mekanisme untuk mencegah adanya tempat pelarian dan tempat berlindung para teroris. 13) Berusaha memecahkan pertentangan-pertentangan regional, penguatan/peningkatan kehidupan dibidang ekonomi, sosial dan politik, pemerintah yang baik dan penegakkan hukum dalam rangka mengatasi kondisi-kondisi yang sering dimanfaatkan oleh para teroris. 14) Melakukan upaya memenangkan perang melawan ideologi terorisme yang mengeksploitir nilai ekstrim keagamaan sebagai alat pembenaran aksi teroris melalui pembinaan kepada masyarakat untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama yang diyakininya secara baik dan benar serta mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 15) Melakukan penyesuaianpenyesuaian dalam kebijakan politik untuk mengakomodir



13

12/7/2011 2:22:54 PM

Foto Istimewa

Jurnal Yudhagama

» Apel siaga gabungan TNI dan Polri dalam rangka pengamanan daerah aspirasi kelompok fundamentalis garis keras dan menyalurkan aspirasi secara demokratis dalam organisasi politik secara formal. 16) Meningkatkan pengamanan fisik pada obyek-obyek vital dengan memobilisasi dan mengorganisasikan upaya pengamanan swakarsa dari masing-masing obyek vital. Intelijen harus memberikan peringatan dini kepada obyek-obyek vital tentang adanya ancaman terorisme. 17) Mengembangkan suatu Pusat Informasi Intelijen Terpadu tentang ancaman terorisme berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2002, dimana Badan Intelijen Nasional (BIN ) sebagai koordinator dari semua kegiatan intelijen, seiring pula dengan undang-undang intelijen negara yang disyahkan beberapa waktu yang lalu. 18) Meningkatkan pengamanan pada kepentingan-kepentingan internasional, perwakilan asing, kantor-kantor organisasi internasional serta fasilitas-fasilitas internasional lainnya. 19) Meningkatkan kemampuan penanganan kasus penyanderaan dan pembajakan. 20) Memperluas pelaksanaan kerja-sama di bidang interdiksi, investigasi, penuntutan dan ekstradisi. 21) Menjamin berlakunya suatu kapabilitas manajemen terpadu

14

dalam penanganan aksi terorisme. 22) Mengingat terorisme sudah menjadi ideologi bagi gerakan islam radikal, maka penanggulangannya harus melakukan pendekatan pemikiran dan dialog, tidak sematamata dengan menggunakan pendekatan keamanan, caranya adalah memberikan penjelasan pemahaman dan pencerahan kepada gerakan Islam radikal mengenai konsep jihad, Khilafah Islamiyah dan penerapan Syariat Islam secara baik dan benar. 23) Pemerintah daerah dan jajaran birokrasi sampai RT/RW melakukan pencerahan terhadap masyarakat untuk peduli terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan dengan upaya penggalangan guna menghadapi perang terhadap terorisme, karena perang terorisme bukanlah semata-mata tugas aparat keamanan tetapi juga seluruh warga negara, peranan tokoh agama dan tokoh masyarakat dan kaum intelektual yang sangat penting untuk mencegah berlanjutnya aksi teror melalui pencerahan kepada masyarakat. Peran Komando Kewilayahan TNI AD. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam amanatnya pada upacara peringatan HUT ke-66 TNI kembali menyerukan pentingnya peran militer dalam pemberantasan

terorisme dan meminta agar TNI bersinergi dengan Polri dengan mengaktifkan peran komando kewilayahan (Koter) dalam menjaga keamanan didaerah. Presiden juga meminta Panglima TNI agar meningkatkan koordinasi dan sinergitas yang baik dengan Polri dan jajaran intelijen dalam menanggulangi aksi-aksi gangguan keamanan dalam negeri dan memastikan agar aparat intelijen dapat melakukan deteksi dini agar aksi-aksi kelompok terorisme dapat digagalkan. Amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, agar TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) juga menangani masalah terorisme, walaupun sampai saat ini belum dibuat perangkat peraturan yang mengatur regulasi secara teknis mengenai kewenangan TNI dalam menangani masalah terorisme, dapat menjadi acuan dan payung hukum bagi peran TNI dalam penanggulangan terorisme. Peran Komando Kewilayahan dalam penanggulangan terorisme dapat dilakukan dengan cara: Pertama. Sebelum tindak terorisme terjadi. Dalam rangka mengantisipasi secara dini terjadinya tindakan terorisme dapat diberdayakan fungsi-fungsi organik sebagai berikut: 1. Unsur Intelijen. Unsur Intelijen yang terdiri dari staf intelijen di masing-masing satuan ditambah Deninteldam, Tim Intel Korem dan Unit Intel Kodim memegang peranan sangat penting untuk mendeteksi setiap potensi, aktivitas dan gerakan terorisme. Untuk kepentingan pengumpulan informasi dan keterangan dapat dimanfaatkan seluruh prajurit dan keluarganya. Optimalisasi fungsi intelijen dalam rangka mencegah secara dini aksi terorisme dapat dilakukan dengan cara-cara : a. Memberikan pemahaman kepada seluruh anggota intelijen tentang anatomi terorisme,



12/7/2011 2:22:56 PM


2. Unsur Satuan Teritorial. Unsur teritorial mulai dari tingkat kodam,

korem, kodim dan koramil serta para Babinsa, melakukan segala upaya, langkah dan kegiatan dalam rangka terwujudnya ruang, alat dan kondisi juang yang mantapselain untuk kepentingan pertahanan negara menghadapi ancaman dari luar, sekaligus juga untuk mencegah terjadinya terorisme. Beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah: a. Mengoptimalkan pembinaan ketahanan wilayah (Bintahwil) sehingga masyarakat memiliki ketahanan dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan melalui berbagai pendekatan yang mengedepankan semangat kebersamaan, kesetaraan (egaliter), gotong royong, musyawarah dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Secara dini untuk memberikan pemahaman tentang adanya bahaya ancaman terorisme yang dapat dilakukan kepada organisasi kepramukaan, melalui kegiatan perkemahan setiap Sabtu Malam Minggu (Persami). b. Meningkatkan komunikasi sosial (komsos) untuk mempererat kemanunggalan TNI-rakyat dengan mengedepankan kesederajatan, berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. c. Menjaga jarak yang sama dengan seluruh elemen masyarakat

agar tumbuh kepercayaan terhadap TNI. Dengan demikian akan tercipta jalinan emosional yang erat, kokoh dan kuat antara masyarakat dengan TNI dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat termasuk ancaman terorisme. d. Mendorong partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam masalah keamanan pribadi, keluarga dan keamanan lingkungan, utamanya yang berhubungan dengan berbagai indikasi dan kemungkinan terjadinya aksi terorisme. e. Meningkatkan peran RT/RW dengan mewajibkan lapor bagi tamu/orang asing yang berada di wilayah. f. Melakukan pengumpulan data teritorial secara terus menerus sehingga mampu mengikuti dinamika dan perkembangan lingkungan yang ada, sehingga peka terhadap berbagai perubahan utamanya terhadap aksi jaringan teroris. g. Melaksanakan kegiatan bakti TNI untuk membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi masyarakat, membantu menanggulangi bencana alam, melakukan pembinaan kepada generasi muda tentang perlunya kesadaran berbangsa dan bernegara agar generasi muda terhindar dari berbagai pengaruh negatif seperti narkoba, minuman

Foto Istimewa

metode, teknik, taktik dan sasaran terorisme sebagai bekal awal dalam mengantisipasi kemungkinan terjadi aksi terorisme di wilayahnya. b. Meningkatkan kemampuan dan fungsi penyelidikan dalam rangka mencari dan menemukan indikasi keberadaan dan aktifitas jaringan terorisme di wilayahnya masingmasing sebagai implementasi dari deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman terorisme. c. Melakukan penggalangan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan berbagai elemen masyarakat lainnya, agar mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan terorisme. d. Membentengi masyarakat dengan pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara benar sehingga tidak terjebak oleh paham radikal yang mudah terpengaruh ke jaringan terorisme, memupuk toleransi sosial serta menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa. e. Melakukan kontra opini, membangkitkan rasa permusuhan/ antipati masyarakat kepada jaringan terorisme. f. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kewaspadaan dan pentingnya peran masyarakat dalam mencegah terjadinya aksi terorisme. g. Merekrut, membina dan memberdayakan jaring intelijen untuk mendapatkan indikasi dan informasi secara dini dan akurat berkaitan dengan aktifitas kegiatan kelompok radikal dan jaringan teroris, guna memperkecil kemungkinan terjadinya aksi terorisme. h. Melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap personel, materiil, pangkalan, kegiatan dan informasi dengan menghindari terjadinya kelalaian, kecerobohan yang memungkinkan jaringan teroris dapat memanfaatkan berbagai kelemahan yang ada atau bahkan menjadikannya sebagai sasaran aksi terorisme.

» Suasana keakraban antara TNI dan rakyat Volume 31 No. 4 Desember 2011


15

12/7/2011 2:22:57 PM

Jurnal Yudhagama keras, kriminal, termasuk pengaruh terorisme. 3. Unsur Satpur/Banpur. Melakukan berbagai latihan penanggulangan aksi terorisme secara terbuka, disatu sisi dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan TNI AD dalam menanggulangi terorisme, meningkatkan kesiapsiagaan satuan, juga berdampak urungnya niat teroris melakukan aksinya. 4. Unsur Banmin. Memberikan bantuan sesuai fungsi. Kedua. PadsSaat tindak terorisme terjadi. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah : 1. Unsur Intelijen. a. Melakukan penyelidikan untuk mengungkap dan menemukan pelakunya, membongkar jaringan organisasinya, mengungkap motif pelaku dan mengungkap berbagai kerugian/korban sebagai akibat terjadinya aksi terorisme. b. Membantu Kepolisian dalam melakukan perburuan terhadap jaringan terorisme. c. Membantu Kepolisian dalam pengamanan tempat kejadian guna menjaga bukti-bukti yang dapat digunakan untuk mengungkap pelakunya. d. Meminimalisasi dampak sosial akibat aksi terorisme yang terjadi, sehingga ketahanan wilayah tetap terjaga. e. Membangkitkan semangat perlawanan rakyat terhadap aksi terorisme. f. Mendorong aparat yang berwenang untuk mengungkap dan memproses secara hukum pelaku terorisme.

3. Unsur Satpur/Banpur.

2. Unsur Teritorial.

Ketiga. Pasca terjadinya aksi teror. Setelah terorisme berhasil melakukan aksi pada sasaran tertentu maka tindakan yang bisa dilakukan oleh Komando Kewilayahan adalah :

a. Membantu kepolisian dalam melakukan tindakan represif terhadap pelaku teror dengan mengedepankan tugas, peran dan fungsi masing-masing. b. Membantu kepolisian dalam mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) guna mencegah dan menghindari jatuhnya korban yang lebih besar serta berbagai

16

kemungkinan yang dapat mempersulit kepolisian dalam mengungkap pelaku dan jaring terorisme yang beroperasi. c. Melokalisir penduduk/masyarakat sekitar guna meminimalisir dampak negatif sebagai akibat aksi teror yang terjadi. d. Melakukan pengamanan fisik obyek-obyek vital di wilayahnya dengan memobilisasi dan mengorganisasi pengamanan swakarsa dari masing masing obyek vital serta pengamanan terhadap tempattempat strategis yang berpeluang dijadikan sasaran aksi terorisme. e. Melakukan upaya pencegahan dan pelarian terhadap kelompok jaringan terorisme di wilayahnya.

a. Memberikan bantuan kepada polri (bila diperlukan) sesuai prosedur dalam menangani dan menanggulangi aksi terorisme. Apabila aksi terorisme sudah menjadi ancaman yang bersifat nasional maka secara mandiri melakukan operasi penanggulangan terorisme untuk memulihkan keamanan dari ancaman terorisme. b. Melakukan operasi imbangan untuk mencegah kemungkinan pelolosan teroris, melakukan pengamanan terhadap obyek-obyek vital yang bernilai strategi dan berpeluang dijadikan sasaran aksi terorisme. c. Melakukan patroli-patroli pengamanan untuk memberikan rasa aman serta ketenangan masyarakat akibat aksi teror. 4. Usur Banmin. Memberikan bantuan sesuai fungsi.

1. Unsur Intelijen. a. Melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap obyek sasaran terorisme dan masyarakat sekitar

agar tidak dimanfaatkan oleh pihakpihak tertentu untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum berupa pencurian, perampokan, pengambilan barang-barang berharga secara massal dan berbagai tindakan kriminal lainnya dengan memanfaatkan situasi yang ada. b. Melakukan kegiatan penyelidikan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi tentang pelaku, motivasi dan jaringannya. Membantu proses pengungkapan terhadap pelaku teroris dan menyajikan informasi secara terus-menerus kepada pimpinan berkaitan dengan dinamika perkembangan penanganan masalah. c. Melakukan kontra intelijen untuk mengungkap jaring teroris, mencari, menemukan jaring teroris serta memisahkan teroris dengan masyarakat guna memudahkan upaya pencarian dan penangkapan. d. Melakukan penggalangan untuk meminimalisir dampak psikologis masyarakat akibat aksi terorisme dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 2. Unsur Teritorial. a. Melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi kerusakan akibat ledakan bom yang dilakukan oleh teroris bekerjasama dengan unsur dan elemen terkait. b. Melakukan upaya-upaya pemulihan fisik dan psikologi masyarakat dari kerusakan, perasaan takut, suasana mencekam dan perasaan tidak aman masyarakat sebagai dampak psikologi akibat aksi terorisme. c. Melakukan langkah-langkah pengamanan preventif untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang kembali. d. Melakukan komunikasi sosial kepada berbagai elemen masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran, semangat dan sikap agar masyarakat peduli dan ikut serta menjaga keamanan lingkungannya terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keamanan wilayah dari kemungkinan adanya pergerakan jaringan teroris yang



12/7/2011 2:22:57 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD beraktivitas di wilayahnya. e. Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya aparat keamanan serta menjamin situasi yang kondusif sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas secara normal dan tidak dibayang-bayangi oleh rasa takut dan ketidakpastian sebagai dampak dari aksi teror yang sudah terjadi. f. M e n u m b u h k e m b a n g k a n respon, kepedulian dan sikap masyarakat akan arti pentingnya sadar pengamanan, memotivasi dan mengorganisir unsur-unsur Pam Swakarsa dalam mencermati dan mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya aksi teror di wilayahnya. g. Melakukan upaya rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap korban dan kerusakan sarana fisik maupun non fisik akibat aksi teror serta

bekerjasama dengan instansi terkait. h. Melakukan pembinanan dan menjalin kemitraan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan berbagai elemen masyarakat untuk bersamasama memberikan pemahaman tentang pentingnya memahami ajaran agama yang benar sehingga masyarakat tidak mudah dibelokkan kearah pemahaman radikal yang dapat melahirkan bencana sosial, berupa aksi-aksi terorisme yang menghalalkan segala cara. 4. Unsur Banmin. Memberikan bantuan sesuai fungsi. PENUTUP. Demikian pokok-pokok pikiran tentang peran Komando Kewilayahan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Disadari sepenuhnya bahwa karya tulis yang

singkat ini, dengan keterbatasan yang ada pada penulis tidak akan mampu menguraikan secara luas dan sempurna terhadap peran Kowil dalam penanganan terorisme. Meskipun mungkin ada kisi-kisi positif ditemukan dalam tulisan ini, namun rasanya tetap perlu ada saran masukan untuk penyempurnaanya, sehingga akan lebih bermanfaat dalam mencegah dan menanggulangi aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. ________ [1] Tugiman, Mayor Inf, Terorisme di Indonesia dan pola penanganannya, Jurnal Yudhagama, Volume 31, 1 Maret 2011. [2] Tugiman, Mayor Inf, Terorisme di Indonesia dan pola penanganannya, Jurnal Yudhagama, Ibid

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Pangkat/NRP Tempat/Tgl. Lahir Agama Status Sumber Pa/Th Jabatan

III. Riwayat Penugasan. : : : : : : :

Drs. Muhamad Munir Mayjen TNI/29624 Kendal/28-10-1958 Islam Kawin AKABRI/1983 Pangdam III/Siliwangi

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. Dikbangum. 1. Sussarcab Infanteri 2. Suslapa-I/Inf 3. Diklapa-II/Inf 4. Seskoad 5. Sesko TNI

: : : : :

1983 1991 1993 1996 2001

B. Dikbangspes. 1. Lat Sar Para : 1982 2. Sus Bahasa Inggris : 1988 3. Dispatcher : 1994

A. Dalam Negeri. 1. Ops. Timtim 2. Ops. Timtim 3. Ops. Aceh

: 1983 : 1988 : 1991

IV. Riwayat Jabatan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Danton-1 Ki C Yonif Linud-305 Kostrad Dantonbant Ki C Yonif Linud-328 Kostrad Danton MO. 81 Yonif Linud-328 Kostrad Dankibant Yonif Linud-328 Kostrad Kasi-2/Ops Yonif Linud-328 Kostrad Kasi Tik Linud Deptik Pussenif Pamen Pussenif (Dik Seskoad) Ps. Kasi Ops Rem-101/ANT Dam VI/Tpr Ps. Pabandya Lat Sopsdam VI/Tpr Pabandya Lat Sopsdam VI/Tpr Danyonif Linud-612/MD Dam VI/Tpr Dandim-0901/SMD Rem-091/ASN Dam VI/Tpr Pabandya-4/Bindok Paban III/Binorg Danbrigif Linud-17/1 Kostrad Adc. Presiden RI Kasdivif-1 Kostrad Kasdam Jaya Pangdivif-2 Kostrad Pangdam III/Slw



17

12/7/2011 2:22:57 PM

Jurnal Yudhagama

NOT BINTER AS USUAL

BINTER DALAM MENUNJANG MP3EI Oleh : Mayor Jenderal TNI Ir. Mulhim Asyrof (Pangdam IV/Diponegoro)

MP3EI adalah program yang sudah dicanangkan oleh Presiden RI untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka menjadi kewajiban TNI AD untuk mensukseskan program tersebut sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliknya.

Pendahuluan. a. Pada tanggal 30 Desember 2010 dalam pelaksanaan Retreat Kabinet Terbatas di Istana Bogor, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, memerintahkan dilaksanakannya penyusunan rencana percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini dilandasi oleh hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, dinamika ekonomi Asia dan dunia serta posisi Indonesia di Asia dan dunia. Untuk itu maka Indonesia harus segera memfokuskan langkah dan upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaya saing dengan hasil pembangunan yang berkualitas dan di nikmati oleh seluruh masyarakat. Perintah Presiden RI tersebut diformulasikan dalam bentuk MP3EI 2011-2025 yaitu Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. b. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama dekade terakhir ini telah menunjukkan trend yang selalu meningkat, bahkan dapat di katakan sebagai pertumbuhan yang tertinggi di kawasan Asean. Disamping itu, stabilitas ekonomi nasional termasuk yang paling mantap, meskipun menghadapi situasi perekonomian dunia yang 18

cenderung tidak menentu. Direktur OECD (Organization for Economic Co-Operation Development) organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan - Mr. Mario Pazzini, di OECD Development Center pada tanggal 29 Nopember 2011, memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 - 2016 rata-rata akan mencapai 6,6 % atau tertinggi dibanding dengan negara-negara Asean lainnya. Untuk negara-negara di kawasan Asean, OECD memberikan prediksi pertumbuhan ekonominya sebagai berikut: Malaysia sebesar 5,3 %, Philipina sebesar 4,9 %, Singapura sebesar 4,6 %, Thailand sebesar 4,5 % dan Vietnam sebesar 6,3 %. Pada tahun 2011 ini, OECD memprediksi pertumbuhan eko-nomi Indonesia mencapai 6,3%, angka ini lebih rendah dari asumsi pemerintah sebesar 6,5 %. Kondisi ini disebabkan timbulnya ketidakpastian global yang menghantui pertumbuhan ekonomi Asia, serta adanya penurunan kepercayaan akan kebijakan fiskal USA dan berkelanjutannya krisis keuangan di Eropa. Dalam sistem perekonomian dunia yang terintegrasi, negaranegara berkembang dikawasan Asia tidak bisa menghindar dari imbas perlambatan ekonomi

global, termasuk Indonesia. Dengan demikian, melambatnya laju pertumbuhan ekonomi dunia, akan berdampak pada melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. c. Jajaran Kementerian Pertahanan, dalam hal ini TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya, tentunya berkewajiban untuk turut mengawal serta melaksanakan berbagai upaya, agar pertumbuhan ekonomi nasional yang sudah dicapai selama dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Untuk itu, maka TNI AD harus berpartisipasi aktif dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu, maka salah satu program dan kegiatan TNI AD yang dapat diarahkan untuk kepentingan tersebut adalah Pembinaan Teritorial yang diselaraskan dengan program yang telah dicanangkan oleh Presiden RI tersebut, yaitu MP3EI. Apa itu MP3EI. Visi Indonesia tahun 2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Untuk mencapai ini, maka Indonesia harus menjadi negara dengan pendapatan tinggi



12/7/2011 2:22:58 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD wilayah dengan sektoral untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi antar wilayah, serta berpondasikan prinsip dasar dan prasyarat keberhasilan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

Foto Dispenad

Strategi MP3EI. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, MP3EI memiliki 3 pilar strategi sebagai berikut:

» Rapat evaluasi TMMD ke-87 TA. 2011 pada tahun 2025, yaitu dengan pendapatan rata-rata 7,5 - 9 % pertahun secara berkelanjutan, untuk itu diperlukan suatu terobosan atau langkah yang cerdas, fokus dan terukur. Terobosan ini disebut dengan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) tahun 2011 sd 2025. MP3EI ini dilandasi dengan pemikiran sebagai berikut: a. Semangat “Not Business as Usual”. Hal ini, merupakan langkah pencarian dan penentuan terobosan yang cerdas, fokus dan terukur, bukan cara-cara konvensional. Hal ini disebabkan karena bila dilaksanakan secara konvensional (usual = biasa), maka pencapaiannya akan memerlukan waktu yang panjang/ lama, namun dengan Un Usual, yang tentunya sudah merupakan pilihan cerdas, fokus dan terukur, diharapkan pencapaiannya akan dapat di percepat. b. Semangat dengan nilai-nilai Kolaborasi. Program pembangunan ekonomi nasional harus merupakan kolaborasi dari Pemangku Kebijakan, Pemangku Kepentingan, Masyarakat dan Dunia Usaha. c. Pencermatan Dinamika Dunia. Dinamika pertumbuhan eko-

nomi dunia sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, untuk itu maka pencermatan terhadap dinamika dunia/global merupakan suatu keharusan, baik saat ini maupun saat mendatang. d. Perhitungan Aset dan Akses Geostrategi, Geoekonomi, Sumber Daya Alam, Demografi dan Geoekologi Indonesia. Indonesia adalah negara kaya, banyak potensi yag belum termanfaatkan secara optimal, sumber daya alamnya yang melimpah, posisinya yang strategis, jumlah penduduknya yang cukup besar dan sebagainya, merupakan aset yang perlu dioptimalkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya, MP3EI ini akan memposisikan Indonesia dalam percaturan global sebagai berikut: a. Merupakan basis ketahanan pangan dunia. b. Pusat pengolahan produk pertanian. c. Perkebunan. d. Perikanan. e. Energi dan Sumberdaya Mineral. f. Pusat mobilitas logistik global. Kerangka kerja MP3EI mengintegrasikan pendekatan

a. Pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi. Ini merupakan peningkatan kualitas aset dan akses atas 22 kegiatan ekonomi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun ke - 22 kegiatan ekonomi tersebut adalah kegiatan yang berkaitan dengan: Baja, Batubara, Kelapa Sawit, Bouksit, Minyak dan Gas, Nikel, Peternakan, Pertanian Pangan, Peralatan Transportasi, Kawasan Selat Sunda, Kawasan Jabodetabek, Tekstil, Makanan dan Minuman, Tembaga, Telematika, Karet, Perkayuan, Perikanan, Cacao, Pariwisata dan Alutsista. b. Penguatan Konektivitas Nasional. Mewujudkan sistem logistik Nasional yang mengedepankan Indonesia sebagai negara Maritim dengan aset dan akses jalur laut berskala global, dan sebagai tulang punggungnya adalah membangun dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. c. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan Nasional. Hal ini merupakan kunci keberhasilan MP3EI, yang diindikasikan dalam wujud Kewirausahaan, Kemitraan, Inovasi berdasarkan Iptek, dengan kompetisi yang sehat, pola kerja yang cerdas, mobilitas, serta nilai tambah yang berkelanjutan. Realisasi Pelaksanaan MP3EI. a. Mendorong terwujudnya Investasi skala besar di 22 kegiatan ekonomi utama. b. Sinkronisasi Rencana Aksi Nasional untuk merealisasikan sektor riil. c. Pengembangan Center of



19

12/7/2011 2:22:58 PM

Jurnal Yudhagama Excellent disetiap Koridor Ekonomi. Koridor Ekonomi Indonesia. Dalam MP3EI, telah direncanakan adanya koridor ekonomi yang akan mewadahi kegiatan 22 ekonomi utama serta dikaitkan dengan kolaborasi aset dan aksesnya ke dunia internasional. Adapun Kawasan Ekonomi tersebut serta spesifikasinya adalah sebagai berikut: a. Koridor Sumatera. Merupakan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Koridor Sumatera ini terdiri dari 11 (sebelas) Pusat Ekonomi, yaitu: Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Padang, Bandar Lampung, Bengkulu dan Serang. Adapun kegiatan ekonomi utamanya adalah: Kelapa Sawit, Karet, Batubara, Perkapalan, Besi Baja serta Kawasan Strategis Selat Sunda. Koridor Sumatera ini merupakan Gerbang Ekonomi Nasional menuju Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan dan Asia Timur.

c. Koridor Kalimantan. Merupakan Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang serta Lumbung Energi Nasional, terdiri dari 4 (empat) Pusat Ekonomi, yaitu: Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda. Adapun kegiatan Ekonomi Utamanya adalah: Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit, Besi Baja, Bouksit dan Perkayuan. d. Koridor Sulawesi. Merupakan Pusat Produksi dan Pengolahan hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Migas dan Pertambangan Nasional, terdiri dari 6 (enam) Pusat Ekonomi yaitu: Makassar, Kendari, Mamuju, Palu, Gorontalo dan Manado. Adapun kegiatan ekonomi utama nya adalah: Pertanian Pangan (Jangung, Ubi Kayu, Padi dan Kedelai), Kakao, Perikanan, Nikel dan Migas. e. Koridor Bali dan Nusa

Tenggara. Merupakan Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Ketahanan Pangan Nasional, terdiri dari 4 (empat) Pusat Ekonomi, yaitu: Denpasar, Lombok, Kupang dan Mataram, dengan Kegiatan Ekonomi Utamanya yaitu: Pariwisata, Perikanan dan Peternakan. f. Koridor Papua dan Kep. Maluku. Merupakan Pilar Ketahanan Pangan Nasional saat ini dan masa depan, Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional, terdiri dari 7 (tujuh) Pusat Ekonomi yaitu: Sofifi, Ambon, Sorong, Manokwari, Timika, Jayapura dan Marauke, dengan kegiatan ekonomi utamanya yaitu: Pertanian pangan, Tembaga, Nikel, Minyak dan Gas bumi serta Perikanan. Tahap Pelaksanaan MP3EI a. Tahun 2011-2015. Mengimplementasikan Quick Wins, yaitu : 1) Pembentukan pranata operasional MP3EI. 2) Debottlenecking hambatanhambatan pembangunan. 3) Pelaksanaan proyek-proyek Quick Wins yang terdiri dari proyek Pemerintah BUMN, Swasta Nasional

Foto Istimewa

b. Koridor Jawa. Merupakan pendorong industri yang berbasis tehnologi tinggi, jasa, serta basis

ketahanan pangan nasional, terdiri dari 5 (lima) Pusat Ekonomi, yaitu: Jakarta, Bandung, Semarang, Yogjakarta dan Surabaya, dengan kegiatan ekonomi utamanya adalah: Industri Makanan Minuman, Tekstil, Peralatan Transportasi, Perkapalan, Telematika, Alutsista dan Jabodetabek Area.

» TNI dan unsur Pemkab dalam suatu forum koordinasi pimpinan daerah 20



12/7/2011 2:22:59 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD dan Swasta Asing. b. Tahun 2015 - 2020. Memperkuat basis ekonomi dan investasi. 1) Mempercepat pembangunan proyek infra struktur jangka panjang. 2) Memperkuat kemampuan inovasi untuk meningkatkan daya saing. 3) Perluasan pengembangan industri berbasiskan penciptaan nilai tambah. c. Tahun 2020 - 2025. Memperkuat pertumbuhan berkelanjutan. 1) Pemantapan daya saing untuk memenangkan persaingan global. 2) Penerapan teknologi tinggi untuk pembangunan berkelanjutan. Kondisi Prasyarat Keberhasilan MP3EI. Keberhasilan MP3EI sangat tergantung dari cara pandang dan perilaku seluruh komponen bangsa, yang harus dimulai dari unsur Pemerintah beserta seluruh jajarannya. Disamping itu, prasyarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Peran Binter TNI AD dalam MP3EI. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa

Foto Istimewa

a. Pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada pencapaian sasaran, bukan berbasis masalah

melainkan berbasis solusi. b. Perairan laut merupakan aset dan akses, bukan merupakan hambatan apalagi beban. c. Tumbuhnya nilai dan jiwa kewirausahaan, kemitraan dan inovasi berlandaskan Ilpengtek, tercermin dalam pola kerja cerdas, kompetisi sehat, mobilitas dan produktivitas serta nilai tambah yang berkelanjutan. d. Birokrasi yang solid dan efektif. e. Aparatur birokrasi yang profesional, wawasan luas dan berorientasi kedepan. f. Kebijakan keuangan negara yang reformis, kredibel dan berorientasi pada keberhasilan program pembangunan. g. Sistem perpajakan yang adil, kompetitif dan tidak multi tafsir. h. Pemerintah menjamin kondisi ekonomi makro yang kondusif dan adil untuk percepatan dan perluasan investasi, inovasi pembangunan, penciptaan lapangan kerja serta penjaminan sosial.

» Pangdam IV/Dip menyerahkan toolkit kepada perwakilan peserta TMMD

dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan pertahanan negara tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan Pembinaan Teritorial. Dalam Skep Kasad nomor 384/X/2002 tentang Pembinaan Teritorial dinyatakan bahwa Pembinaan Teritorial adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, pengerahan serta pengendalian potensi wilayah dengan segenap aspeknya dalam rangka menjadikan kekuatan wilayah sebagai RAK Juang guna kepentingan pertahanan negara. Dalam pelaksanaan Binter dilakukan dengan metoda sebagai berikut: a. Komunikasi sosial, untuk menyampaikan pikiran dan pandangan yang terkait dengan pemberdayaan wilayah pertahanan serta membangun, memelihara dan meningkatkan Kemanunggalan TNIRakyat. b. Bakti TNI. 1) Merupakan dharma bakti TNI dalam perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita nasional. 2) Merupakan pelibatan TNI sebagai komponen utama pertahanan dalam membantu menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan (civic mission) untuk menangani masalah-masalah sosial dan kemanusiaan atas permintaan instansi terkait dan atau atas inisiatif sendiri yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi terkait tanpa mengabaikan kesiapan satuan. 3) Tujuannya adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi bidang fisik dan non fisik guna memantapkan Kemanunggalan TNI-Rakyat untuk didayagunakan bagi kepentingan pertahanan negara aspek darat. c. Pembinaan Perlawanan



21

12/7/2011 2:23:00 PM

Foto Istimewa

Jurnal Yudhagama

» Pangdam IV/Dip menanam pohon dalam acara penanaman pohon satu milyar pohon di Merapi

Wilayah (Binwanwil) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kekuatan pertahanan aspek darat, baik yang menyangkut wilayah pertahanan maupun kekuatan pendukungnya. Pembinaan Teritorial merupakan salah satu fungsi utama TNI AD, dan sampai dengan saat ini merupakan fungsi yang dapat dikatakan paling menonjol dalam situasi negara yang sangat kondusif seperti saat ini. Dalam perspektif Pemerintah Daerah, Pembinaan Teritorial diarahkan untuk membantu mensukseskan pembangunan nasional, hal ini tentunya sekaligus membantu Pemerintah dalam melaksanakan program-programnya. Program-program dalam Pembinaan Teritorial diarahkan untuk “prosperity approach”, sehingga hasilnya dapat langsung dirasakan masyarakat luas. Dalam UU RI nomor 34/2004 tentang TNI, dalam pasal 7 disebutkan bahwa tugas TNI dalam OMSP antara lain adalah Membantu Tugas Pemerintah di Daerah. Tidak ada penjelasan rinci mengenai point ini dalam UU tersebut, sehingga dapat kita katakan bahwa tugas TNI membantu Tugas Pemerintah di Daerah dalam melaksanakan program-programnya. Dengan demikian maka jelas bahwa, berkaitan dengan

22

MP3EI yang sudah dicanangkan oleh Presiden RI, tentunya akan dijabarkan oleh Pimpinan Daerah yang disesuaikan dengan kondisi, spesifikasi, tipologi dan karakteristik wilayah masing - masing. Kalau dalam MP3EI dinyatakan bahwa landasan yang digunakan adalah “Semangat Not Business as Usual“, maka dalam melaksanakan tugas Pembinaan Teritorial di daerah, tentunya TNI AD juga harus menerapkan prinsip “Semangat Not Binter as Usual“. Artinya, TNI AD harus merubah program dan sasaran Pembinaan Teritorialnya sesuai dengan yang diinginkan MP3EI, jadi program Binter diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran dalam MP3EI. Adapun kegiatan Binter yang dapat dilaksanakan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan MP3EI antara lain sebagai berikut: a. Melaksanakan kegiatan Binter berbasis solusi kewilayahan, maksudnya disesuaikan dengan kepentingan MP3EI. Misalnya untuk Korem 073/WRT Kodam IV/ Dip, karena wilayah Kodam IV/ Dip merupakan kawasan untuk ketahanan pangan nasional, maka Binter yang dilaksanakan

difokuskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan keberhasilan panen padi. Untuk Korem-042/Gapu Kodam II/Swj, program Binternya difokuskan pada pemberdayaan petani karet. Tentunya sasaran Binter lainnya tetap dilaksanakan, hanya fokus atau titik berat pelaksanaan programnya disesuaikan untuk menunjang tercapainya sasaran MP3EI. b. Pembentukan center of excellent di wilayah. Tentunya potensi yang ada di jajaran kewilayahan dapat dioptimalkan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung tercapainya sasaran MP3EI. Berkaitan dengan ini, kebijakan Pimpinan TNI AD (sering disampaikan oleh Kasad/Wakasad) tentang second career bagi personel TNI AD, dapat dijadikan salah satu solusi dalam memperbanyak kaderkader militan di wilayah dengan berbagai bidang keahlian. c. Pemanfaatan alat peralatan dan keahlian yang dimiliki TNI AD untuk membantu percepatan penyelesaian pembangunan proyekproyek jangka panjang Pemerintah. Tentunya pelaksanaannya harus dengan pertimbangan yang matang dan cerdas, sehingga alat peralatan yang dimiliki, setelah selesainya proyek, bukan menjadi rusak, tetapi menjadi lebih baik dan dapat menambah asset TNI AD. Keuntungan lainnya adalah personel TNI AD akan semakin profesional dalam mengoperasikan alat peralatan serta semakin percaya diri dalam melaksanakan tugas. d. Optimalisasi Peran Babinsa. Komando Kewilayahan memiliki anggota Babinsa yang tersebar di setiap desa, tentunya potensi ini harus dimanfaatkan dan lebih dioptimalkan lagi untuk dapat memberikan berbagai macam informasi, baik yang berkaitan dengan masalah keamanan maupun pelaksanaan pembangunan. e. Payung Hukum sebagai Landasan Kegiatan Binter yang Not as Usual. Mengingat pelaksanaannya yang not as usual, maka perlu adanya payung hukum baru mengenai hal ini, payung hukum ini berupa Piranti Lunak dari Mabes TNI AD, maupun



12/7/2011 2:23:00 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD berupa MoU antara Mabes TNI AD dengan Kementerian-Kementerian yang terkait. Kesimpulan. Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa point sebagai berikut: a. MP3EI adalah program yang sudah dicanangkan oleh Presiden RI untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka menjadi kewajiban TNI AD untuk mensukseskan program tersebut sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliknya. b. Program MP3EI diwujudkan dengan membentuk 6 (enam) Koridor Ekonomi diseluruh

Indonesia, masing-masing memiliki Pusat-pusat Ekonomi yang berlokasi di Propinsi atau Kabupaten, untuk mengembangkan 22 macam Kegiatan Ekonomi sesuai dengan potensi daerah tersebut. c. Salah satu Fungsi Utama TNI AD yang dapat di gunakan untuk mensukseskan pelaksanaan MP3EI ini adalah Pembinaan Teritorial (Binter). Hal ini disebabkan karena di setiap lokasi Pusat Ekonomi, terdapat Komando Kewilayahan (Kowil), baik setingkat Kodam maupun setingkat Korem. d. Mengingat landasan pemikiran MP3EI adalah “Not Business as Usual“ maka untuk mensukseskan Program tersebut, TNI AD dalam pelaksanaan Pembinaan Teritorial (Binter) nya harus menerapkan pula

prinsip “ Not Binter as Usual “ e Bila TNI AD akan melaksanakan “Not Binter as Usual“, perlu disiapkan payung hukum sebagai landasan dan pedoman di lapangan. f. Untuk menunjang suksesnya MP3EI, pelaksanaan Binter yang selama ini sudah berjalan tetap dapat dilaksanakan, hanya perlu ada fokus sasarannya yang di sesuaikan dengan program MP3EI di wilayah masing-masing. Penutup. Demikian tulisan ini, semoga bermanfaat bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, karena program MP3EI ini dimulai pada Tahun 2011 sampai dengan tahun 2025.



: : : : : : :

Ir. Mulhim Asyrof Mayjen TNI/28560 Metro/23-07-1954 Islam Kawin AKABRI/1976 Asrena Kasad

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. Dikbangum. 1. AKABRI : 1976 2. Sussarcab Zi : 1977 3. Diklapa II/Zeni : 1988 4. Seskoad : 1992 5. Sesko Komp (Malaysia) : 1993 6. Sesko ABRI : 1998 7. Lemhannas RI : 2007 B. Dikbangspes. 1. Susjurpa Kon Pur : 1979 2. Sus Bahasa Inggris : 1982 3. Combat Engineer (USA): 1982 4. Combat Instr Course : 1982 5. Sus Danrem : 2002 III. A. 1. 2. 2.

Riwayat Penugasan. Dalam Negeri. Ops. Timor Timur : 1978 Ops. Timor Timur : 1981 Ops. Timor Timur : 1982

B. 1. 2. 2. 4.

Luar Negeri. Amerika Amerika Malaysia Singapura

IV. Riwayat Jabatan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Danton-2/B Yonzipur-5 Dam VIII/Brw Danton-1/A Yonzipur-5 Dam VIII/Brw Danton Jemb Kiban Yon Zipur-5 Dam VIII/Brw Danton Pal Kiban Yonzipur-5 Dam VIII/Brw Danki Ban Yonzipur-5 Dam VIII/Brw Kasi-2/Ops Yonzipur-5 Dam V/Brw Danki-C Yonzipur-5 Dam V/Brw Kabeng Gatrik & Nubika Bengpuszi Wadanyonzikon-11 Menzikon Pamen Ditziad/Dik Seskoad Kabag Rendal Binkonpur Ditziad Danyonzipur-3 Dam III/Slw Pamen Dam III/Slw Sesko Koperatif Pbdya-4/Anev Paban I/Ren Sopsad Kadep Mipatek Akmil Asrendam I/Bukit Barisan Danrem-041/Gamas Dam II/Swj Danrem-042/Gapu Dam II/Swj Paban II/Renproggar Srenad Dirkon Ditjen Ranahan Dephan Asrena Kasad Pangdam IV/Dip



23

12/7/2011 2:23:00 PM

Jurnal Yudhagama

MENJADIKAN KORAMIL SEBAGAI SIMBOL EKSISTENSI TNI AD Oleh : Mayor Jenderal TNI Muhamad Nizam (Pangdam VII/Wirabuana)

Sebagai komando kewilayahan, Koramil menjamin soliditas, profesionalisme, ketangguhan, dan wawasan kebangsaan, serta tetap dicintai rakyat. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok secara optimal maka kepada satuan TNI AD baik organik Koramil maupun nonorganik Koramil di wilayah dilaksanakan binsat secara terus-menerus, pendidikan pelatihan, dan pemberian santiaji/ santikarma sehingga timbul kesadaran bahwa koramil adalah garda terdepan TNI AD yang menjalankan fungsi pembinaan teritorial.

1. Pendahuluan.

S

ecara spontan pikiran kita tertuju pada sebuah fenomena historis yang terjadi di bumi Nusantara. Semua penjuru dunia mengakui kebesaran nama dan kejayaan kerajaan Sriwijaya, Singasari, dan Majapahit dengan segala sepak terjang yang monumental. Itu pulalah yang melatarbelakangi para “founding fathers” dalam meletakkan Pancasila sebagai dasar negara, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, merah putih sebagai bendera negara, dan bhineka tunggal ika sebagai pilar negara yang utama. Akan tetapi, kebesaran kerajaan itu lama-kelamaan ditelan oleh zaman. Sisa-sisa kejayaannya dan kedigdayaan itu perlahan bisa tinggal nama saja. Menyimak fenomena di atas maka bila kita kaji lebih jauh maka yang terjadi pada eksistensi koramil dalam tubuh TNI AD hampir dapat disepadankan dengan kondisi tersebut dengan melihat kondisi koramil saat itu yang dulu sangat disegani masyarakat karena peran dan sepak terjangnya. Akankah terulang dalam sejarah bahwa

24

koramil sebagai Pembina teritorial Angkatan Darat tinggal nama saja. Sebuah pertanyaan “usil” atau kritis sulit dibedakan karena keduanya berada dalam nuansa yang sangat berdekatan. Angkatan Darat besar dan berjaya karena kemanunggalannya dengan rakyat yang mampu mengemban amanat penderitaan rakyat, pengayom, berperan sebagai stabilisator dan dinamisator pembangunan yang handal. Kehadirannya disegani dan dinantikan masyarakat. Sinyalemen sebaliknya mulai muncul ke permukaan tentang koramil, sebagai organisasi yang tidak dibutuhkan masyarakat, tidak dapat dibanggakan oleh TNI AD sendiri, dan tidak mampu lagi dijadikan simbol eksistensi organisasi TNI AD. Untuk menjawabnya diperlukan suatu uraian yang memperkuat prakiraan di atas secara kritis dan proporsional. Berawal dari reformasi 1998 yang kemudian terjadi adalah munculnya kecenderungan tertentu dan pengaruh yang luas di masyarakat. Kecenderungan terhadap TNI yang muncul adalah adanya tuntutan perubahan yang segera dalam berbagai

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap masyarakat seolah selalu mengkritisi dan memojokkan TNI dalam posisi terjepit dan dilematis. TNI seolah terpisah dari rakyat, telah pula meninggalkan jati diri TNI sebagai pejuang rakyat dan rakyat pejuang. TNI dianggap sebagai pembela Orde Baru yang tidak profesional, penuh KKN, arogan, dan tuduhan negatif lain telah menambah citra buruk TNI di mata masyarakat. Demikian pula hal ini secara signifikan berdampak pada struktur organisasi koramil di daerah yang terpengaruh menjadi lebih fokus pada fungsi pertahanan, yang tadinya juga menangani keamanan dalam arti luas maupun kemananan ketertiban masyarakat. Sinyalemen tentang lemahnya aparat teritorial di kodim sampai dengan tingkat koramil serta berbagai keluhan tentang rendahnya SDM Babinsa sebagai pembina teritorial begitu santer. Bahkan banyak yang mempertanyakan bahwa koramil sebagai garda terdepan pelaksana fungsi teritorial semakin memprihatinkan karena dianggap kehilangan substansi dan eksistensinya. Diharapkan dengan



12/7/2011 2:23:02 PM

Foto Istimewa


» Aparat Kowil bersama masyarakat dalam suatu kegiatan pendekatan binter yang berhasil dan proporsional dapat mengatasi kendala yang terjadi di masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan dan bela negara di setiap lapisan masyarakat. Perubahan peran TNI, hakikat ancaman, dan pemberlakuan otonomi daerah menuntut penyesuaian pula dalam hal peran TNI dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara khususnya oleh TNI AD, termasuk antara lain oleh koramil. Koramil sebagai ujung tombak kodim selaku sub kompartemen strategis maupun selaku pembina wilayah nasional dalam menjaga integritas NKRI perlu dioptimalkan organisasi dan perannya. Yang terjadi adalah semakin menurunnya peran koramil sebagai penyangga tugas pokok kodim, karena yang paling dikhawatirkan adalah tidak munculnya koramil sebagai ujung tombak kodim. Koramil dianggap sebagai pengejawantahan organisasi TNI AD. Kondisi saat ini dengan segala permasalahannya

menentukan formu-lasi bagaimana upaya konkrit yang harus ditempuh. 2. Esensi pemberdayaan wilayah pertahanan dalam ketahanan nasional. Makna pemberdayaan wilayah pertahanan dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta, (b) membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan (c) membantu pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.1 1 Undang-undang RI No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, hal : 10-11.

Saat ini yang berkembang adalah pendekatan pembinaan teritorial yang berorientasi pada human strategy dan territory security. Model ini merupakan trend terbaru yang ditempuh pengambil kebijakan dan penentu strategi dalam hal keamanan nasional, merupakan pendekatan baru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini sebagai pembaharuan dari pendekatan lama yaitu pertahanan teritorial militer tradisional dan keamanan teritorial negara (territory security) dan penekanan pada kepentingan negara bukan kepentingan pada aspek manusianya. Ukuran dan karakteristik human security dijabarkan merupakan ukuran dan agenda baru didalam tindakan dan aktivitas global berupa jaminan keamanan, kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan, jaminan kebebasan, demokrasi, penegakan hukum, penyelesaian konflik secara damai, pengentasan kemiskinan, pembangunan dan keamanan yang berfokus pada



25

12/7/2011 2:23:02 PM

Jurnal Yudhagama di Indonesia sebagai konsekuensi otonomi daerah. 3. Kondisi peran koramil saat ini. Deskripsi kondisi saat ini merupakan gambaran nyata tentang kondisi peran koramil sebagai komando kewilayahan dan peran Koramil sebagai komando teritorial yang sampai saat ini masih menyisakan banyak permasalahan baik menyangkut peranti lunak maupun aplikasi program di lapangan.

terjadinya perbedaan persepsi dan berbagai benturan konflik antara prajurit TNI dengan anggota Polri. 2) Paradigma yang berlaku dari dinamika politik terhadap TNI, Pemda, dan Polri dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kondisi peran koramil sebagai komando kewilayahan. 1) Sebagai komando kewilayahan, sampai saat ini koramil menghadapi masa transisi peran TNI yang berubah. Pemisahan peran TNI dan Polri menyebabkan peran TNI terbatas pada fungsi pertahanan. Tugas keamanan yang menjadi wilayah dan peran Polri tidak dapat dicampuradukkan kembali. TNI dapat berperan sesuai UU bila Polri meminta bantuan dalam tugas perbantuan kepada Polri pada penyelesaian tugas-tugas keamanan. Itu pun apabila Polri benar-benar sudah terdesak dan sangat membutuhkan kehadiran TNI. Sementara itu bangunan dasar koramil juga masih menitikberatkan pada aspek keamanan wilayah. Yang terjadi di lapangan adalah masih

Foto Istimewa

manusia, dan ini merupakan inovasi pendekatan untuk mengatasi rasa ketidakamanan. Skenario asing dengan mengkampanyekan tujuan politiknya melalui isu human strategy harus disikapi sebagai realita globalisasi terhadap cara pandang manusia. Kekuatan internasional negara maupun institusi nonnegara membidik negara-negara di dunia dengan misi politik tersebut. Negara harus mampu merebut hati rakyat melalui cara pemenuhan kebutuhan dalam suatu standar yang lebih baik tanpa kehilangan jatidiri dengan sekaligus tetap menguatkan pertahanan dan keamanan nasional. Sementara itu pada aspek lain diperlukan pula politik teritorial dalam konteks menjaga keutuhan teritorial sehingga Indonesia tidak mudah dipermainkan oleh politik deteritorialisasi asing. Politik teritorial regional dan global tersebut perlu dilakukan secara terus-menerus, aktif, komprehensif, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dilaksanakan tidak kontinyu dan setengah-tengah justru dianggap sebagai pemadam kebakaran belaka. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak boleh terfokus pada politik teritorial internal negara berupa perebutan wilayah internal/ pembentukan wilayah-wilayah baru

» Prajurit TNI AD membantu pemerintah dalam mengentaskan buta aksara 26

a) Ranah pembangunan kesejahteraan masyarakat menjadi wilayah Pemda, sehingga posisi TNI pada wilayah abu-abu dan TNI di wilayah teritorial tidak bisa berbuat banyak kecuali hanya mendinamisasi masyarakat untuk turut aktif membangun bagi kesejahteraan umum. b) Pada ranah kamtibmas maka yang berperan adalah Polri, sedangkan TNI bersifat menerima tugas perbantuan bila diperlukan, maka wilayah ini menjadi abu-abu bagi TNI dan Pemda karena legal formal Polri lah yang bertanggung jawab. c) Pada ranah civic mission maka TNI seharusnya membangun RAK Juang, maka yang terjadi adalah keragu-raguan dan kegamangan bertindak karena jarang atau hampir mustahil Polri akan meminta bantuan kepada TNI. Yang bisa dilakukan TNI adalah membantu bencana alam walaupun sering berbenturan dengan BNPBD (Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah). Yang terjadi akhirnya anggota TNI di wilayah khususnya aparat teritorial, khususnya setingkat Babinsa adalah memudarnya pemahaman terhadap paradigma baru dalam perubahan peran masing-masing, belum terjadinya sinkronisasi di lapangan antara TNI, Polri, dan Pemda dalam penyelenggaraan pembangunan nasional di daerah. Dan Babinsa di koramil semakin tidak mengerti hakikat tugas pokoknya di kewilayahan. 3) Dalam hal pembinaan dan penggunaan kekuatan masih dirasakan antara lain bahwa sebagai Satter, koramil masih kurang tajam dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan akibat perubahan peran TNI dan pengaruh lingkungan strategis yang terjadi



12/7/2011 2:23:03 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD di masyarakat sekitar. Peran dalam menciptakan RAK juang bagi fungsi pertahanan cukup terbatas sehingga pemberdayaan wilayah pertahanan belum optimal. Juga masih ragu-ragu, takut, muncul ketidaktegasan komando dalam mengambil langkah-langkah kebijakan teritorial, selain kinerja SDM yang terbatas juga disebabkan kondisi di lapangan yang belum satu persepsi dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan (keamanan) terlebih dalam upayaupaya pemberdayaan wilayah pertahanan. b. Kondisi peran koramil sebagai komando teritorial. Kondisi yang terjadi saat ini adalah sebagai berikut: 1) Sampai saat ini masih dirasakan terjadi keragu-raguan dalam pelaksanaan Binter mulai dari Babinsa dan prajurit sebagai Bapul. Perilaku dan bawaan pribadi, cara berpikir dan bertindak banyak yang meninggalkan kemampuan teritorial yang dipersyaratkan. Ketika berbicara profesi lain dalam masyarakat yang multilevel dan relatif lebih tinggi tingkat pendidikannya maka jadilah pendengar yang baik, tetapi ketika harus berbicara tentang teknis senjata dan permasalahan teritorial, Babinsa harus jauh berdiri di depan. M-16 daya jangkau tembakan kurang lebih 300 meter, sistem gerilya dan lawan gerilya, sampai dengan taktik pertempuran darat dia kuasai mati. Kehadiran Babinsa harus berdampak bagi lingkungan sekitar. 2) Danramil adalah ”penguasa kerajaan” yang membawahi satu atau dua kecamatan, tetapi yang terjadi saat ini hampir seluruh Danramil yang ada tidak mampu memanfaatkan secara optimal dalam membina teritorial sehingga mendukung tugas pokok organisasi. Siapa lagi yang mampu bangkit membangun organisasi AD, kalau bukan kita sendiri. Gelar kekuatan dengan membuka satuan tempur sangat dibatasi dengan kebijakan Minimum Esential Force (MEF). Maka yang dapat diandalkan oleh Angkatan Darat adalah peran teritorial secara optimal.

3) Benteng terakhir terhadap ”bobroknya” pembinaan satuan adalah binter. Fungsi teritorial sering dianaktirikan sebagai kelas yang termarginal. Padahal, di sinilah letak esensi pembinaan organisasi AD yaitu kekuatan manunggalnya TNI dan rakyat. Koramil dijadikan tempat transit dan terminal akhir bagi personel yang MPP dan invalid dari satpur dan banpur. Idealisme untuk membina desa binaan oleh Babinsa menjadi barang langka di koramil. Kantor koramil tidak ubahnya pos siskamling yang tanpa wibawa dengan berkaos loreng, duduk-duduk sambil merokok dan ”mengobrol” ke sana kemari menjadi pemandangan yang tidak asing di lapangan. Perkantoran yang kumuh, disiplin anggota yang memprihatinkan, hilangnya wibawa koramil, sehingga sangat terasa bahwa saat ini ada sesuatu yang hilang dari ”nyawa koramil” itu sendiri. Melunturnya budaya organisasi TNI AD di koramil jelas menjadi sinyal serius untuk segera diambil tindakan drastis. 4) Kondisi di atas akan berdampak pula dalam penanganan binter, terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah maka terjadi halhal yang memberatkan pelaksanaan binter. a) Muspida/Muspika: belum terjalin koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan bagi upaya binter, mereka disibukkan dengan Pilkada, hubungan antara kabupaten/kota dengan provinsi, atau kepentingan politik praktis semata. Dengan demikian, wawasan kebangsaan dan perannya terhadap pembinaan Binter menjadi sangat terbatas. b) Legislatif, eksekutif, dan yudikatif, perubahan paradigma pasca reformasi lembaga legislatif menjadi sangat dominan sebagai pengontrol lembaga lain di daerah, bahkan terkesan sebagai sarang penyamun di daerah karena otoritas dan sepak terjangnya yang bermuatan politis. Secara umum mereka belum memberikan dukungan optimal dalam binter karena terbatasnya koordinasi

sehingga penetapan program pembangunan dan kebijakan daerah kurang mengakomodasi program Binter. c) Polda s.d. Polsek, masih sering terjadi benturan dalam mengatasi masalah-masalah kamtibmas di daerah, terlebih-lebh Polri telah menetapkan program polisi yang berorientasi pada komunitas. Mereka memasang layaknya Babinsa di sektor-sektor terbawah di masyarakat sebagai orang pertama dan terdepan dalam segala permasalahan kamtibmas dengan dibekali aspek ilmu hukum yang memadai. Jadilah Babinsa koramil salah tingkah menghadapi kondisi ini. Yang terjadi adalah benturan-benturan yang tidak perlu menyangkut peran yang harus dimainkan. d Orsospol/Ormas/Tokoh Masyarakat, sampai saat ini masih muncul keragu-raguan dikalangan mereka karena masalah latar belakang peran TNI yang pernah sebagai pembina politik dan masyarakat yang bersikap tidak netral sehingga diperlukan waktu dalam penyesuaiannya. e) LSM, sampai saat ini sulit bertindak netral, masih dianggap sebagai rival atau kelompok yang selalu mengkritik institusi TNI. Sehingga antara TNI ataupun LSM saling bersikap apriori, diperlukan tokoh-tokoh tertentu dan upaya terobosan bagi memutus stigma negatif yang sangat merugikan TNI karena LSM saat ini cukup intens mengkritisi TNI dan dianggap mampu mewakili isi hati masyarakat untuk keadilan dan peningkatan kesejahteraan. 5) Pada sisi lain, pemberian remunerasi berupa tunjangan kinerja telah memberikan tingkat kesejahteraan prajurit yang cukup tinggi dan selalu ada perbaikan menjadikan moril prajurit tinggi pula. Akan tetapi, kondisi ini tidak dengan serta merta meningkatkan disiplin anggota, terbukti angka pelanggaran hukum masih cukup tinggi. Pelanggaran hukum ternyata belum dapat ditekan secara optimal. 6) Kebijakan pimpinan TNI AD yang menjadikan “roh TNI AD pada rakyat” sehingga fungsi



27

12/7/2011 2:23:03 PM

Foto Istimewa

Jurnal Yudhagama

» Prajurit TNI AD membantu masyarakat dalam rangka bakti TNI teritorial tetap dapat eksis karena hakikatnya adalah terciptanya kemanunggalan TNI-rakyat. Sistem pertahanan semesta kita juga mengandalkan semesta dengan rakyat, pembangunan nasional juga ditujukan semata-mata untuk kemakmuran rakyat, sehingga kehadiran TNI yang manunggal dengan rakyat pasti dapat diterima dengan baik. 7) Terdapat kendala yang menonjol di lapangan, yakni sebagai berikut: a) Perbedaan karakteristik wilayah koramil di Indonesia sangat beragam menjadikan tantangan tiap Koramil berbeda-beda. Akan tetapi, tiap wilayah mempunyai permasalahan yang kompleks. Panjangnya perbatasan wilayah koramil di perbatasan memungkinkan banyaknya pelanggaran dari pencurian kayu, pelintas batas ilegal, upaya penggelapan, pengamanan yang sulit terbukti banyaknya patokpatok perbatasan yang hilang atau bergeser. Wilayah koramil kota besar dekat sentra industri akan memunculkan banyak pelanggaran hukum menyangkut becking, pola hidup konsumerisme, narkoba, dan tindak asusila. Demikian pula wilayah koramil di daerah konflik 28

memunculkan kendala pada tingkat stres yang tinggi dengan moril apter rendah. b) Rendahnya SDM terutama penduduk asli dan sebagian pula pendatang akan menyulitkan dalam mendinamisasikan mereka dalam pembangunan secara optimal karena produktivitas rendah dan aspirasi minim. SDM yang rendah menyebabkan daya saing dalam pekerjaan rendah pula, sehingga pengangguran semakin bertambah. Kondisi ini berdampak pada banyaknya tindak pelanggaran hukum dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuap nasi. c) Secara umum tingkat kesejahteraan TNI meningkat, tetapi bagi mereka yang berdinas di daerah terpencil dan daerah konflik maka masih relatif rendah. Bila ditinjau dengan wilayah penugasan yang terpencil dan dibandingkan dengan perimbangan luas wilayah sementara alat komunikasi dan transportasi sangat terbatas maka hal ini dapat menurunkan moril dalam pengabdian mereka. d) Kurang optimalnya pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) di daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik

dengan aparat yang bersih dan berwibawa, terbukti praktik KKN masih tinggi. Rendahnya mutu pelayanan/birokrasi di semua level pemerintahan di daerah menambah citra buruk tentang bobroknya aparat birokrasi kita melalui praktek percaloan dan KKN. e) Perbedaan yang tinggi dalam tingkat taraf hidup dan kondisi sosial menyebabkan munculnya primordialisme sempit yang akan berbias dan memancing timbulnya konflik sosial atau kerusuhan antar etnis. Contoh kasus konflik antar etnik di Kalimantan dan antar agama di Ambon menjadi preseden buruk tentang bahayanya primordial skeptis yang akan mengancam keutuhan NKRI. f) Terbatasnya dukungan dana bagi koramil secara mamadai untuk mampu mengoptimalisasikan peran Koramil, baik sebagai komando militer kewilayahan maupun sebagai komando teritorial. Selain dinamika masyarakat yang sudah bergeser, keterbatasan dana dari komando atas menyebabkan inovasi dan pengembangan koramil sering terhambat. 4. Upaya menjadikan koramil sebagai simbol TNI AD. Untuk dapat melaksanakan peran secara optimal, ditetapkan adanya kebijakan sebagai berikut: “koramil sebagai badan pelaksana Kodim yang bersifat kewilayahan adalah alat pertahanan negara yang memiliki kesiapan operasional satuan, peningkatan profesionalisme, peningkatan kesejahteraan prajurit dan PNS TNI AD serta keluarganya, dan peningkatkan tertib administrasi.” Penjabaran konsep kebijakaan dituangkan dalam konsep strategi sebagai berikut: a. Menjadikan koramil sebagai komando kewilayahan yang menjamin keutuhan wilayah pada tataran negara demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah. b. Menjadikan koramil sebagai komando teritorial yang dicintai rakyat dengan mensinergikan ketiga komponen kekuatan utama Sishanta.



12/7/2011 2:23:03 PM


a. Menjadikan koramil sebagai komando kewilayahan yang menjamin keutuhan wilayah pada tataran negara demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Yang dilakukan Dansat terhadap organik koramil dan nonorganik Koramil adalah sebagai berikut adalah dengan meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan memiliki kewaspadaan nasional dengan tidak mengabaikan kewaspadaan terhadap ancaman musuh. Upaya ini dimulai dengan memberikan Santiaji dan Santikarma, sehingga memiliki integritas pribadi yang mantap. Selanjutnya adalah mendidik personel satter tersebut sesuai dengan tingkatan dan jabatannya. Mereka yang sudah dididik selanjutnya melatih sesuai unit/ satuan dan tanggungjawabnya. Danramil secara terus-menerus selalu meningkatkan upaya ini dengan pembinaan satuan sesuai tuntutan kebutuhan, sehingga mampu mengembalikan roh jatidiri aparat satter, mengembangkan kesadaran bahwa koramil adalah garda terdepan TNI AD (koramil harus berwibawa, tidak kumuh, dan diisi oleh personel yang mantap). b. Menjadikan koramil sebagai komando teritorial yang dicintai rakyat dengan mensinergikan ketiga komponen kekuatan utama Sishanta. Yang dilakukan Dansat setelah melakukan upaya-upaya internal kepada organik koramil dan nonorganik koramil adalah mengupayakan Binter kepada masyarakat/kelompok di luar koramil. Sebagai komando teritorial, Danramil perlu mengupayakan halhal berikut :

Foto Dispenad

c. Menata organisasi koramil yang profesional dan proporsional tetap solid dalam melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan (civic mission) dalam rangka membantu kesulitan masyarakat dan bantuan kepada Polri bila dibutuhkan. Upaya yang dilaksanakan disesuaikan dengan strategi yang ditetapkan dapat dijelaskan pada bagian berikut:

» Keharmonisan TNI dan rakyat 1) Muspika. Untuk dapat melaksanakan tugas menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan nasional di daerah koramil harus kompak melalui koordinasi dan kerjasama membangun daerah, mengatasi kesulitan masya-rakat, dan menanggulangi bencana alam. Yang dikembangkan adalah bakti TNI dan binkomsos sesuai kebutuhan masyarakat. 2) Eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Pemda). Danramil dan seluruh jajarannya memberikan teladan sebagai aparat keamanan yang memiliki disiplin nasional tinggi, taat asa, taat hukum, dan berupaya memberikan bantuan melalui Binkomsos dan bakti TNI. 3) Polda s.d. Polsek. Danramil dan jajarannya membantu terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi bidang tugas Polri. Hal ini tidak bisa terlaksana bila tidak dibina komunikasi dan tidak adanya soliditas. Yang dapat dilakukan Danramil adalah menempuh Binkomsos atau mengembangkan KKS TNI secara proporsional serta binhanwil. 4) Orpol, ormas, dan tokoh

masyarakat/agama. Danramil dan seluruh jajarannya menciptakan kerjasama dan saling pengertian terhadap peran masing-masing. Apter harus tetap dicintai masyarakat antara lain dengan bersikap netral terhadap kehidupan politik, sebagai fasilitator, dan dinamisator peran mereka setiap terjadi kerusuhan. Yang perlu diupayakan adalah Binkomsos. 5) LSM. Danramil dan jajarannya harus bersikap terbuka dan mengembangkan Binkomsos, sehingga menjadikan LSM sebagai mitra bukan lawan yang selalu mengkritisi koramil. Perlu dikembangkan ikatan melalui wawasan kebangsaan akan perlunya persatuan dan kesatuan nasional. c. Menata organisasi koramil yang profesional dan proporsional tetap solid dalam melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan (civic mission) dalam rangka membantu kesulitan masyarakat dan bantuan kepada Polri bila dibutuhkan. Upaya yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Ikut aktif memberikan masuk-



29

12/7/2011 2:23:04 PM

Jurnal Yudhagama an kepada pimpinan TNI AD tentang penataan kembali fungsi teritorial sebagai bagian dari fungsi hankam, yaitu antara kewenangan pembinaan potensi wilayah dan penggunaan kekuatan sumber daya manusia. Khusus mengenai fungsi penggunaan kekuatan dalam bentuk operasi militer tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pembinaan potensi nasional di daerah untuk kepentingan pertahanan dan keamanan yang menjadi fungsi pemerintahan menjadi wewenang daerah. Sehingga koter sebagai komando kewilayahan di daerah adalah gelar kekuatan dalam rangka tugas pokok TNI. 2) Merevitalisasi dengan validasi organisasi koramil dalam 3 kelompok besar menjadi tipe koramil daerah konflik, koramil daerah rawan/terpencil, dan koramil di perkotaan/sentra industri. Karakteristik wilayah dan kontijensi yang dihadapi sangat berlainan dengan tugas pokok yang sama tentu menuntut penyesuaian dalam organisasi dan norma pengawakannya. Maka di koramil kota diberlakukan 1 kelurahan dengan 2 anggota Babinsa, sedangkan di daerah rawan konflik dibentuk koramil dengan 1 regu perkuatan. 3) Koramil secara aktif turut serta dalam setiap tugas-tugas civic mission yang menjadi tugas pokok TNI di daerah, bersama-sama rakyat mengatasi kesulitan rakyat, menanggulangi bencana alam, dan seterusnya dengan langkah operasional. Demikian pula segera membantu Polri bila dibutuhkan dan berperan dengan penguasa daerah bila terjadi perubahan status dari darurat sipil, darurat militer, sampai dengan dalam keadaan perang. 4) Yang dikembangkan adalah sosialisasi dan legislasi peranti lunak yang dibutuhkan organisasi. Dengan adanya perubahan struktur organisasi diharapkan dapat dilakukan pelaksanaan tugas pokok secara optimal karena berbasis pada karakteristik komunitas dan tipologi wilayah.

30

5. Kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Sebagai komando kewilayahan, koramil menjamin soliditas, profesionalisme, ketangguhan, dan wawasan kebangsaan, serta tetap dicintai rakyat. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok secara optimal maka kepada satuan TNI baik organik koramil maupun nonorganik koramil di wilayah dilaksanakan Binsat secara terusmenerus, pendidikan pelatihan, dan pemberian santiaji/santikarma sehingga timbul kesadaran bahwa koramil adalah garda terdepan TNI AD yang menjalankan fungsi pembinaan teritorial. b. Dalam menjalankan peran sebagai komando teritorial, koramil melaksanakan peran di atas secara optimal diperlukan upaya secara terus-menerus untuk mendapatkan dukungan kerjasama dengan Muspida/Muspika, eksekutif/ legislatif/yudikatif (Pemda), Polda s.d. Polsek, orpol/ormas (tokoh masyarakat), LSM, dan masyarakat itu sendiri dengan melakukan Binkomsos, Binhanwil, dan bakti TNI sehingga dicapai kemanunggalan TNI dan rakyat. c. Koramil secara aktif turut serta dalam setiap tugas civic mission yang menjadi tugas pokok TNI di daerah, bersama-sama rakyat mengatasi kesulitan rakyat, menanggulangi bencana alam, dan lain-lain dengan langkah operasional. Demikian pula segera membantu Polri bila dibutuhkan dan berperan dengan penguasa daerah bila terjadi perubahan status dari darurat sipil, darurat militer, sampai dengan dalam keadaan perang. 6. Saran. Dengan memperhatikan berbagai permasalahan revitalisasi peran koramil disarankan perlunya perhatian sungguh-sungguh dalam sebagai berikut: a. Perlu suatu terobosan dengan mengubah prototipe pangkalan koramil khususnya menyangkut perkantoran dari bentuk ”limas” yang tradisional menjadi prototipe yang lebih modern dan berwibawa dengan dilengkapi sarana prasarana

yang sesuai dengan DSPP dan tugas pokok koramil di wilayah. b. Diperlukan pembagian tipe koramil berdasarkan karakteristik dan tipologi wilayah, ke dalam tiga kategori yakni koramil daerah rawan/konflik, koramil daerah perbatasan, dan koramil perkotaan/ sentra industri. Konsekuensi dari perubahan struktur organisasi tersebut disarankan diperlukan 2 Babinsa di setiap kelurahan koramil perkotaan dan sentra industri. Demikian pula diperlukan koramil diperkuat 1 regu di daerah koramil perbatasan dan daerah rawan konflik. Dengan demikian, kesiapan operasional dapat diwujudkan dalam mendukung tugas pokok Koramil di wilayah. c. Dukungan anggaran disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan kemampuan negara. Validasi organisasi juga akan menentukan dukungan anggaran tiap koramil sesuai dengan tipologi wilayah dan tugas pokok yang relatif berbedabeda. 7. Penutup. Demikianlah tulisan ini disusun sebagai sumbagan pemikiran bagi kajian lebih lanjut. Semoga buah pikiran ini dapat bermanfaat bagi pimpinan TNI AD dalam upaya optimalisasi peran koramil dalam menghadapi dinamika masyarakat. DAFTAR PUSTAKA 1. Doktrin Pertahanan Negara, Dephan RI, 2007. 2. Indria Samego (Editor), Sistem Pertahanan-Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem, The Habibie Center, Jakarta, 2001. 3. J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007. 4. Kiki Syahnakri, Memahami Peran Koter dalam Sishankamrata, Jurnal Yudhagama Edisi Khusus Desember 2005. 5. Koento Wibisono S., Pancasila dan Era Globalisasi dalam Visi ABRI Menatap Masa Depan, UGM , Yogyakarta, 1997.



12/7/2011 2:23:04 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD 6. L. Madyo, Kependudukan di Indonesia dan Permasalahannya dalam Ceramah KSA X Lemhannas tahun 2002. 7. Muradi Clark, Tantangan dalam Reformasi Sektor Pertahanan dan Keamanan di Indonesia, Dephan RI,Jakarta, 2007. 8. Naskah Departemen, Strategi Penangkalan, Seskoad, 2005. 9. Naskah Departemen, Hakikat Ancaman, Seskoad, 2005. 10. Peraturan Presiden RI No 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. 11. Peraturan Presiden No 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. 12. Peraturan Kasad Nomor Perkasad /19/IV/2008 tanggal 8 April 2008 tentang Organisasi dan Tugas Komando Rayon Militer (Orgas Koramil) 13. Robert Mangindaan, Suatu Pandangan: Sishankamrata, Lemhannas RI, 2009.

14. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4439. 15. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2005-2025, Fokusmedia Bandung, 2007. 16. Undang-undang RI No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.



: : : : : : :

Muhamad Nizam Mayjen TNI/29254 Aek Loba-Sumut/07-11-1955 Islam Kawin AKABRI/1981 Pangdam VII/Wrb

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. Dikbangum. 1. AKABRI : 1981 2. Susslapa Inf : 1992 3. Seskoad : 1995 4. Sesko TNI : 2005 5. Lemhannas : 2008 B. Dikbangspes. 1. Sussarcab Inf 2. sussar Para 3. Lat Raider 4. Sustih Terinbatmin 5. Sus Danki 6. Susbinlatsat 7. Sus Danrem

: : : : : : :

1980 1980 1981 1982 1986 1993 2006

III. A. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

: : : : : :

1981 1983 1984 1986 1989 1995

Riwayat Penugasan. Dalam Negeri. Ops. Seroja Tim-Tim Ops. Seroja Tim-Tim Ops. Tim-Tim Ops. Irja Ops. Tim-Tim Ops. Irja

7. Ops. Irja 8. Ops. Pam Poso

: 1998 : 2003

B. 1. 2. 3. 4.

: : : :

Luar Negeri. Papua Nugini India Thailand Laos

1997 2005 2007 2008

IV. Riwayat Jabatan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Danton-1 Ki B Yonif-321 Wadanki A Yonif-303 Danki B Yonif-321 Danki A Yonif-323 Danki A Yonif-321 Kasi Ops Yonif-321 Kasi Org & Staf Pusdikif Kasi Opsjar Pusdikif PS Dan Sussarcabif Pussenif Pamen Pussenif Danyonif-751/VJS Dandim-1701/Jpr Rem-172/PWY Kasrem-172/PWY Dam VIII/Tkr Asops Kasdivif-2 Kostrad Asren Kostrad Asops Kasdam VII/Wrb Dirbinsen Pussenif Danrindam IX/Udy Danrem-012/TU Dam IM Sahli Pangdam IM Kadisjasad Kasdam IV/Dip Pangdiv-1 Kostrad Pangdam VII/Wrb



31

12/7/2011 2:23:04 PM

Jurnal Yudhagama

Meningkatkan Militansi Kejuangan Prajurit TNI AD dalam Menghadapi Tantangan Tugas Kedepan Oleh : Brigadir Jenderal TNI Djati Pontjo Oesodo, S.Sos (Kadisbintalad) “Prajurit yang bermental tangguh adalah prajurit yang mempunyai etos kerja tinggi, mempunyai sikap ksatria atau keperwiraan dengan menjadi teladan yang baik serta mempunyai sikap rela berkorban pantang menyerah”.

1. Pendahuluan. a. Umum.

R

eformasi TNI menuntut konsistensi dari seluruh prajurit untuk melakukan instrospeksi dan antisipasi terhadap perkembangan lingkungan serta tantangan, maupun potensi ancaman yang harus dihadapi. Khususnya TNI Angkatan Darat melaksanakan reformasi internal yang ditujukan kepada pembenahan struktur, kultur, dan doktrin. Dalam pembenahan yang dilakukan terhadap struktur, kultur, dan doktrin, maka institusi TNI Angkatan Darat harus lebih banyak memberikan perhatian bagi pembentukan prajurit yang berintegritas dan berkualitas, sehingga setiap prajurit dituntut mampu membekali dirinya guna menghadapi masa depan dalam mengukir prestasi dan berkarya secara optimal. Kata-kata yang tertuang dalam amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman yaitu ”Jangan mudah tergelincir dalam saat-saat seperti sekarang ini, segala tipu muslihat dan provokasi-provokasi yang tampak atau tersembunyi dapat dilalui dengan selamat, bahwa kita waspada dan bertindak sebagai prajurit. Angkatan Perang

32

Republik Indonesia lahir di medan perjuangan kemerdekaan nasional, ditengah-tengah dan dari revolusi rakyat dalam pergolakan membela kemerdekaan itu, karena itu, Angkatan Perang Republik Indonesia adalah Tentara Nasional, Tentara Rakyat dan Tentara Revolusi”. Kita pahami bahwa betapa pentingnya setiap prajurit memiliki patriotisme dalam menghadapi berbagai upaya yang ingin merongrong keselamatan bangsa. Kondisi lingkungan khususnya pergaulan masyarakat serta berkembangnya budaya dari paham yang bertentangan dengan nilainilai Pancasila yang saat ini marak terjadi berpengaruh juga dalam kehidupan prajurit, sehingga akan memengaruhi mentalnya. Prajurit yang tidak mempunyai mental yang tangguh akan mudah terpengaruh mengikuti arus perkembangan budaya yang terjadi. Tantangan terhadap tugas pokok TNI yang sangat berat dihadapi oleh prajurit adalah dalam menjaga keselamatan bangsa karena ancaman yang dihadapi sifatnya nonfisik tidak terlihat, hadir melalui media telekomunikasi dan informasi setiap hari berupa bacaan, tayangan dan budaya global yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai dan budaya Indonesia. Untuk menyiapkan prajurit TNI

Angkatan Darat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi, perlu upaya untuk menjadikan prajurit bermental tangguh baik mental rohani, ideologi maupun kejuangan. Pada dasarnya, nilai-nilai mental rohani dan ideologi sudah melekat pada diri setiap prajurit berasal dari didikan orang tua, lingkungan, dan sekolah. Namun, mental kejuangan diterima saat menjadi seorang prajurit, sehingga belum melekat pada diri prajurit. Oleh sebab itu, perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan militansinya agar tumbuh dan berkembang menjadi nyata. b. Pengertian. 1) Pembinaan mental adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk membina, memelihara serta meningkatkan mental prajurit TNI Angkatan Darat dan keluarganya berdasarkan agama, Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Doktrin Kartika Eka Paksi melalui pembinaan rohani, ideologi dan kejuangan sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil. 2) Pembinaan mental kejuangan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan pembinaan kejuangan berdasarkan nilai-nilai agama, Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan sosial budaya yang



12/7/2011 2:23:05 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD telah menjadi tradisi TNI Angkatan Darat serta nilai-nilai kepahlawanan bangsa dalam rangka memelihara dan meningkatkan semangat juang serta pantang menyerah. 3) Mental adalah kondisi jiwa yang terpantul dalam sikap dan perilaku seseorang terhadap berbagai situasi yang dihadapi. 4) Kejuangan adalah nilai-nilai yang mengandung semangat pengabdian yang ditunjukkan dalam sikap yang ikhlas berkorban, tahan menderita, tidak putus asa (pantang menyerah), serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. 5) Militansi adalah ketabahan dan keuletan dalam berjuang menghadapi kesulitan, berperang dan sebagainya. 2. Tugas pokok dan tantangan tugas prajurit TNI. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, TNI mempunyai tugas pokok untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa. Tugas pokok TNI tersebut dilaksanakan sesuai dengan matra masing-masing. Pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Darat yang melaksanakan tugas pokok TNI matra darat dilakukan oleh seluruh satuan dan personel TNI Angkatan Darat baik militer maupun PNS. Untuk mengemban tugas tersebut dibutuhkan prajurit yang mempunyai fisik dan mental yang tangguh. Disbintalad sebagai salah satu fungsi khusus Angkatan Darat mempunyai tugas untuk membina mental prajurit, PNS, dan keluarganya agar mempunyai mental yang tangguh. Seseorang mempunyai mental yang tangguh apabila mental rohani berupa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mental ideologi berupa cinta kepada tanah air (NKRI), rasa persatuan dan kesatuan, serta soliditas kuat didukung oleh mental kejuangan berupa militansi yang tinggi tercermin dalam sikap perilaku ulet, pantang menyerah, rela berkorban, mampu menjadi teladan, serta etos kerja yang baik. Namun, mental yang tangguh tidak mudah diwujudkan

karena banyaknya tantangantantangan dan kendala yang harus dihadapi. Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi yang berkaitan dengan mental kejuangan sebagai berikut: a. Faktor intern (diri prajurit dan PNS). 1) Minimnya jiwa juang anggota sebagai akibat kurangnya pengajaran dan pendidikan nilainilai kejuangan yang berasal dari sejarah perjuangan bangsa karena sejak reformasi pelajaran sejarah perjuangan dihapus dari kurikulum pendidikan. 2) Terbatasnya atasan yang dapat dijadikan teladan (contoh perbuatan yang menunjukkan jiwa juang yang tinggi). b. Faktor ektern (luar institusi TNI). Berkembangnya pengaruh negatif globalisasi berupa: demokratisasi disegala bidang termasuk upaya yang ingin diterapkan di lingkungan TNI meskipun bertentangan dengan doktrin dan norma keprajuritan TNI; penerapan HAM yang berlebihan yang kadang mengganggu kepentingan umum dan masyarakat serta negara; maraknya budaya asing mulai bacaan dan tayangan yang berbau mesum pornografi dan seks bebas; merebaknya penyakit masyarakat melalui judi, narkoba, minuman keras yang sudah menjalar ke desa-desa dan anak-anak; beredarnya film DVD dan VCD yang memuat kebudayaan dan kesenian asing, yang ditiru oleh pemuda Indonesia, sehingga mengalahkan budaya dan kesenian lokal; maraknya kejahatan transnasional yang menimbulkan korban Bangsa Indonesia; berkembangnya paham atau ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai budaya bangsa. Pengaruh-pengaruh negatif tersebut tidak dapat dihindari oleh Bangsa Indonesia termasuk TNI Angkatan Darat, karena disebabkan oleh kemajuan bidang informasi dan telekomunikasi yang menjadikan

dunia transparan dan tanpa batas. 3. Mental kejuangan prajurit TNI AD. a. Mental kejuangan pengertiannya.

dan

1) Secara umum, mental kejuangan diartikan sebagai kondisi jiwa yang tercermin dalam sikap perilaku yang menunjukkan implementasi dari nilai-nilai kejuangan berupa semangat pengabdian prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat. Mental kejuangan mengandung tiga nilai dasar yang utama dalam membangun prajurit yang militan yaitu semangat kerja atau etos kerja yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas sesuai bidang fungsi dan peran masing-masing. Keperwiraan yaitu kecermatan, keteladanan dan tanggung jawab dalam membangun suatu amanah atau kepemimpinan, pantang menyerah dan rela berkorban dalam mengemban tugas demi tegak dan utuhnya NKRI. 2) Nilai-nilai dasar mental kejuangan tersebut dibangun melalui pendidikan, pengajaran dan teladan yang ber-sumber pada nilai-nilai perjuangan ‘45 dan nilai-nilai perjuangan TNI ‘45 yang telah diwariskan oleh para pejuang pendahulu dan telah terbukti mampu menjiwai dan menuntun pengabdian beliau sehingga mampu melaksanakan tugas khususnya mempertahankan kemerdekaan NKRI. Adapun nilai-nilai tersebut antara lain: rela berkorban yaitu suatu sikap perilaku ikhlas untuk melaksanakan pengorbanan baik harta benda, jiwa dan nyawa; pantang menyerah yaitu suatu sikap perilaku yang menunjukkan keuletan, tidak mudah putus asa selalu berupaya sampai optimal; percaya pada kekuatan sendiri yaitu suatu keyakinan diri yang kuat dan kemampuan yang dimiliki, tidak tergantung pada orang lain; mementingkan kepentingan umum, masyarakat dan negara yaitu suatu sikap dan perilaku yang menomerduakan kepentingan pribadi, lebih



33

12/7/2011 2:23:05 PM

Jurnal Yudhagama mengutamakan kepentingan orang lain/umum diatas kepentingan pribadinya; jiwa persatuan dan kesatuan yaitu suatu sikap perilaku yang menginginkan keutuhan, tidak senang perpecahan atau kekacauan; berjuang tanpa pamrih yaitu suatu sikap perilaku ikhlas dalam bekerja, tidak mengharapkan pamrih apapun kecuali ridho Allah. 3) Militansi prajurit TNI Angkatan Darat adalah sikap percaya diri, yakin atas identitas nasionalisme yang tidak kenal menyerah dalam menjalankan tugas untuk mencapai tugas harus konsisten dan berani menghadapi perubahan. Militansi kejuangan prajurit yang memungkinkan dalam pencapaian tugas kedepan yang lebih baik untuk menjadikan TNI Angkatan Darat yang maju dan mandiri. Hal tersebut memerlukan 3 unsur, yakni:

yang kuat. Untuk menimbulkan suatu kondisi yang baru, menuntut perjuangan secara gigih, prajurit yang berhasil mencapai satu kondisi yang cukup maju akan menunjukkan watak patriotisme. Makin tinggi keberhasilan yang dicapai, makin menonjol watak patriotisme. b. Kondisi mental kejuangan prajurit saat ini. Sampai saat ini belum ada penelitian yang dilakukan untuk mengecek atau melihat kondisi mental kejuangan prajurit TNI Angkatan Darat saat ini. Namun, dilihat dari pengamatan secara sepintas sewaktu ceramah Bintal ke satuan-satuan serta laporan yang diterima tentang pelanggaran prajurit akan tercermin mental kejuangannya antara lain: 1) Nilai dasar semangat kerja atau etos kerja. Sebagian prajurit mempunyai semangat kerja atau etos kerja biasa saja, karena menjalani profesi prajurit sebagai suatu lahan mencari nafkah, sehingga pelaksanaan tugasnya mengalir saja dengan bekerja rutin setiap hari. Sebagian kecil prajurit kurang mempunyai semangat kerja atau etos kerja rendah karena dia pesimis dan

Foto Dispenad

a) Semangat juang, yaitu kondisi rohaniah atau kondisi mental yang menghendaki terwujudnya satu keadaan tertentu, didalamnya terkandung gagasan atau ide yang dikehendaki. Sebagai prajurit TNI Angkatan Darat yang bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, semangat juang harus dilandasi iman dan takwa, maka kalau kita mendapat karunia, kita yakin bahwa apapun akan dapat tercapai asal kehendak selalu tertuju kepada tujuan. b) Kemauan, yaitu kehendak atau kemauan jiwa prajurit TNI Angkatan Darat yang cukup kuat untuk menuju kepada gagasan yang ingin dicapai. Makin kuat kemauan, makin besar kemungkinan terwujudnya, juga didalam kemauan terkandung keuletan lahir dan batin. Pencapaian gagasan belum tentu terjadi pada waktu yang singkat atau dalam satu gerakan saja, mungkin harus menghadapi rintangan dan halangan serta ancaman yang dapat menggagalkan perjuangan. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dalam sikap, artinya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang dihadapi tanpa melupakan tujuan yang akan dicapai. c) Tindakan dan perbuatan. Dalam kehidupan prajurit dapat terwujud melalui tindakan dan perbuatan, diperlukan gagasan yang dilandasi kekuatan rohani dan kemauan

»

34

Latihan sebagai salah satu cara untuk memupuk mental kejuangan prajurit TNI AD



12/7/2011 2:23:05 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD bermasalah, sehingga mengganggu kinerjanya. Sebagian kecil prajurit yang mempunyai semangat kerja atau etos kerja yang tinggi bekerja optimal karena dia sadar akan profesi dan medan tugas yang dijalani. 2) Nilai dasar kepemimpinan atau keteladanan. Sebagian besar prajurit kerja biasa saja tidak menunjukkan keteladanan dalam sikap perilaku maupun pelaksanaan tugas. Sebagian kecil prajurit melakukan perbuatan yang tidak disiplin, melanggar norma keprajuritan; sehingga jauh dari nilai keteladanan. Hanya sebagian kecil prajurit yang menunjukkan sikap perilaku yang sesuai dengan norma keprajuritan dan mampu menjadi contoh teladan bagi anak buah maupun lingkungan sekitar. Dari hasil tanya jawab dengan anggota yang melakukan tindakan indisipliner atau pelanggaran maupun testimoni dari anggota yang terjangkit HIV-AIDS, mereka mengatakan bahwa sikap perilaku yang melanggar norma keprajuritan tersebut dilakukan karena ikutikutan senior atau dengan kata lain mencontoh/meniru/mengikuti pebuatan senior yang melanggar. 3) Nilai dasar rela berkorban dan pantang menyerah sebagai berikut: Sebagian besar prajurit bekerja biasa atau landailandai saja mengikuti perintah dan melaksanakan tugas rutin sebagaimana adanya. Sebagian kecil prajurit hanya mementingkan pribadinya, cepat putus asa, banyak mengeluh tidak mau berusaha optimal, apabila ditugaskan diluar jam kerja tidak mau, bekerja sesuai jam dinas yang ditentukan. Namun sebaliknya masih ada sebagian kecil prajurit yang bekerja dengan tekun, rajin berupaya optimal untuk mencapai hasil yang baik serta mendahulukan kepentingan tugas diatas kepentingan pribadi, dengan penuh kesabaran menjalankan kewajiban dan tugas sebagaimana yang seharusnya, rela untuk mengorbankan sebagian waktu, tenaga, dan harta untuk pelaksanaan tugas.

Dari implementasai nilai dasar tersebut diatas akan terlihat bahwa sebagian besar prajurit mempunyai mental dan kejuangan yang biasa saja, sebagian kecil mempunyai mental kejuangan yang sangat rendah, dan sebagian kecil mempunyai mental kejuangan yang sangat timggi. c. Kondisi mental kejuangan prajurit yang diharapkan. Prajurit TNI Angkatan Darat adalah seorang abdi negara. Seseorang yang memperhambakan bagi tugas dan kepentingan negara, sehingga harus mempunyai kondisi fisik dan mental yang selalu siap sedia untuk melaksanakan tugas negara. Untuk itu, diperlukan kondisi mental yang tangguh yaitu kondisi mental yang mencerminkan perwujudan dari nilai dasar kepemimpinan atau keteladanan atau nilai dasar pantang menyerah dan rela berkorban. Adapun perwujudan nilai dasar tersebut sebagai berikut: 1) Nilai dasar semangat kerja atau etos kerja. Seorang prajurit yang bermental tangguh akan menyadari bahwa hakikat kerja yang dia lakukan adalah: a) Kerja adalah rahmat dalam arti kerja/pekerjaan yang dilakukan adalah anugrah/karunia yang diterima dari Tuhan, sehingga harus disyukuri. Bentuk rasa syukur diwujudkan dengan bekerja sepenuh hati dan optimal tidak bersungut-sungut atau bermalasmalasan. b) Kerja adalah amanah dalam arti kerja/pekerjaan yang dilakukan adalah titipan berharga yang dititipkan/dipasrahkan kepada kita dari Tuhan, sehingga mendorong untuk bertanggung jawab. Wujud dari tanggung jawab tersebut dilaksanakan tidak hanya formalitas saja tetapi secara benar baik secara esensi, spirit dan administrasinya. Seseorang yang meyakini kerja adalah amanah, maka timbul kesadaran diri untuk bekerja dengan benar dan penuh tanggung

jawab dengan wujud: bekerja sesuai dengan tugasnya dan berupaya untuk mencapai target yang ditetapkan; tidak menyalahgunakan fasilitas organisasi/dinas; tidak menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi; mematuhi semua peraturan dan aturan dinas dengan penuh disiplin. c) Kerja adalah panggilan dalam arti suatu darma (panggilan suci) untuk mengerjakan sesuatu. Seseorang yang memandang kerja adalah panggilan, maka dia mengaggap bahwa profesi sebagai seorang tentara/prajurit adalah ladang/tempat untuk menunaikan tugas suci mengabdi kepada negara dan Bangsa Indonesia, sehingga timbul kesadaran diri untuk melaksanakan tugas dengan baik dan tuntas (sepenuh hati, segenap tenaga dan pikiran secara utuh manyeluruh). d) Kerja adalah aktualisasi diri dalam arti bekerja dengan mengembangkan segenap potensi diri melalui pengerahan energi biologis, psikologis, dan spiritual, sehingga akan membentuk karakter untuk bekerja keras. Aktualisasi diri agar bekerja keras dan tuntas antara lain dengan cara bekerja melangkah satu demi satu secara teratur menuju impian/visi kita; tidak berkecil hati bila menjumpai halangan, karena bisa menjadi halangan menuju keberhasilan; tidak akan memperoleh sesuatu yang besar kecuali dengan mencobanya bekerja dengan penuh semangat; tidak akan ada sukses sejati tanpa kerja keras, keringat dan air mata; bila mengalami kegagalan tidak akan hanyut dengan menangis, tetapi bangkit dengan bekerja lebih baik. e) Kerja adalah ibadah dalam arti bahwa kerja yang dilakukan merupakan suatu persembahan diri yang dilandasi kesadaran mendalam dan serius, penyerahan diri kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Bekerja yang dihayati sebagai ibadah diwujudkan dengan baik dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap pengabdian yang dilakukan dengan serius, sungguhsungguh disertai kesadaran untuk



35

12/7/2011 2:23:05 PM

berkorban menyadari bahwa bekerja tidak hanya sekadar mencari uang/ nafkah dan membangun karier tetapi berdimensi yang lebih mulia dan luas yaitu demi kepentingan negara dan bangsa. Keyakinan ini akan mendorong untuk memberi dengan membaktikan harta, waktu, hati, pikiran kepada Tuhan, sehingga menumbuhkan sikap rela berkorban. f) Kerja adalah seni dalam arti bahwa kerja yang dilakukan membutuhkan aktivitas-aktivitas kreatif, artistik, interaktif, dan inovatif, sehingga mendatangkan kesukaan dan gairah kerja. Wujud dari sikap menganggap kerja adalah seni ditunjukkan dengan anggapan bahwa bekerja bukan suatu beban dan juga mampu mencari makna atau kebaikan dibalik apa yang dikerjakan. Menikmati apa yang telah dipunyai, tidak serakah. g) Kerja adalah kehormatan dalam arti bahwa kerja yang dilakukan bersumber dari kepribadian yang baik, akhlak yang mulia terpuji, hati nurani yang bening, budi pekerti yang luhur, sehingga akan melahirkan karya yang unggul, kinerja yang baik dan kualitas yang luhur biasanya (unggul). Keunggulan akan dicapai melalui ketekunan, Kerja adalah kehormatan karena berkarya dengan kemampuan sendiri tidak bergantung pada orang lain, sehingga berbuah pada kebajikan sosial yang diakui sebagai manusia yang produktif dan kontributif. Untuk mencapai kehormatan, maka dia akan bekerja dengan baik, menjauhi perbuatan nista, sehingga akan berupaya untuk bersatunya kata dan perbuatan, janji dan kenyataan, visi dan misi. h) Kerja adalah pelayanan dalam arti menempatkan pekerjaan untuk melayani/mengabdi kepada orang lain. Apa yang dikerjakan tidak hanya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri tetapi harus memenuhi kepentingan orang lain yang dilayani, sehingga mendorong untuk bekerja yang unggul. Bekerja adalah suatu aktivitas yang mulia, sehingga mendorong bekerja dengan sepenuh hati. Prinsip menganggap kerja adalah

36

Foto Dispenad

Jurnal Yudhagama

»

Latihan memupuk Jiwa korsa yang kuat dan solid

pelayanan akan mendorong sikap untuk mementingkan kepentingan orang lain/masyarakat/negara diatas kepentingan pribadi. 2) Nilai dasar kepemimpinan atau keteladanan Seorang prajurit yang bermental tangguh, dia akan mampu menjadi seorang pemimpin dan teladan karena dia mempunyai kesadaran diri untuk melaksanakan doktrin dan norma keprajuritan yang bersumber pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan Sebelas Asas Kepemimpinan. Doktrin atau norma keprajuritan tersebut dipakai, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan nyata, sehingga dalam setiap penampilan akan menjadi contoh teladan bagi lingkungannya, karena dia sadar akan tanggung jawabnya dan selalu menjaga citra dan kehormatannya sebagai seorang abdi negara. 3) Nilai dasar rela berkorban dan pantang menyerah. Seorang prajurit yang bermental tangguh, akan mempunyai kesadaran diri sebagai seorang abdi negara yang harus mengabdi dan mempersembahkan seluruh jiwa raganya bagi kepentingan negara dan bangsa. Kesadaran tersebut akan mendorong untuk rela berkorban dan pantang menyerah dengan upaya optimal. Motivasi bekerja sebagai seorang prajurit tidak hanya untuk mencari nafkah dan mencapai karier tetapi juga

untuk mewujudkan kehormatan diri, martabat dan harga diri. Aplikasi dari nilai rela berkorban dan pantang menyerah akan melahirkan prajurit yang mempunyai militansi yang tinggi. Sebuah karakter yang menjadi suatu prasyarat seorang prajurit militer. 4. Upaya meningkatkan mental kejuangan prajurit. Untuk memupuk semangat juang, berdasarkan nilai-nilai tradisi dalam wujud keikhlasan dan kerelaan berkorban pantang menyerah serta mengutamakan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dalam sepanjang sejarah prajurit TNI Angkatan Darat sebagai prajurit yang pernah jaya diberbagai penugasan adalah bagian dari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah, membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, upaya meningkatkan militansi kejuangan prajurit TNI Angkatan Darat merupakan pembinaan untuk mewujudkan sikap dan perilaku prajurit Sapta Marga yang memiliki militansi yang tercermin dalam semangat juang dan etos kerja keperwiraan, keteladanan



12/7/2011 2:23:06 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD dan tanggung jawab, serta rela berkorban. Oleh karena itu, tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi seorang prajurit amanah yang harus ditunaikan, antara lain: Jiwa ksatria, sebagai prajurit yang gagah berani, tabah dalam menghadapi kesulitan serta memiliki sifat-sifat kesederhanaan, ulet, berpendirian teguh, menghargai sesama manusia, rasa bangga diri, rendah hati, tidak sombong, selalu menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan, mempunyai rasa senasib sepenanggungan, mempunyai sifat keperwiraan sebagaimana yang ditunjukkan oleh tradisi keprajuritan Indonesia. ”Jangan sekali-kali diantara tentara kita ada yang menyalahi janji, menjadi pengkhianat nusa, bangsa dan agama, harus kamu sekalian senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan tentu memakan korban, tetapi kamu sekalian telah bersumpah ikhlas mati untuk membela temanmu yang telah gugur sebagai ratna, lagi pula untuk membela nusa, bangsa dan agama, sumpah wajib kamu tepati” (Amanat Pangsar Jenderal Sudirman pada 18 Desember 1946 di hadapan rakyat, APRI dan Badanbadan Perjuangan). Ksatria menunjukkan kualitas mental yang ideal dari seorang prajurit, tidak semua prajurit dilahirkan menjadi calon ksatria. Menciptakan prajurit yang bertanggung jawab juga menjadi tujuan TNI Angkatan Darat, prajurit yang bertanggung jawab adalah prajurit yang siap menanggung segala resiko dari perkataan dan perbuatannya yang mendatangkan akibat hukuman. Sikap bertanggung jawab berkaitan erat dengan sikap mandiri. Kemandirian melahirkan tanggung jawab dan membuat setiap prajurit TNI Angkatan Darat berhati-hati dalam segala tindakan serta tindak tanduknya. Kalimat sederhana, semuanya akan berpangkal kepada penghayatan bahwa seorang ksatria akan memiliki etika dan moral. Tugas adalah amanah dan kehormatan. Bila setiap prajurit TNI Angkatan Darat menyadari bahwa

tugas itu adalah suatu amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap tugas yang dilakukan penuh dengan rasa tanggung jawab baik secara lahir maupun batin. Dalam setiap pelantikan prajurit selalu mengucapkan sumpah setia kepada negara, bangsa dan pemerintah. Meski diucapkan dalam hati, tetapi sumpah itu adalah janji kepada Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalankan. Sang Pencipta akan menuntut janji dikemudian hari. Oleh karena itu, tuntutan akan janji yang harus dipenuhi oleh seorang prajurit harus berlaku jujur, adil atau ketepatan tindakan, semangat itu merupakan amanah. Masyarakat tidak menuntut, akan tetapi mengharapkan janji yang diucapkan tadi dan merupakan cermin perilaku, etika serta moral prajurit. Para prajurit yang sudah disumpah secara tidak langsung sudah membuat janji atau komitmen kepada negara dan bangsa tentang hidupnya dan beberapa tugas sebagai amanah yang harus dilaksanakan dengan kehormatan, keberanian, pengorbanan, ketulusan dan kemampuan sebagai prajurit TNI Angkatan Darat. Bagi prajurit TNI Angkatan Darat, negara dan bangsa menuntut lebih dari apa yang menjadi amanah tersebut, menuntut tampilan yang tinggi tentang moral dan etika keprajuritan sebagai wujud profesionalisme militer yaitu tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan tugas negara. Dengan adanya pelanggaran etika dan moral keprajuritan yang sering muncul dilakukan oleh beberapa oknum prajurit akan memberikan kesan yang dalam bagi masyarakat. TNI Angkatan Darat akan bekerja keras untuk memerangi masalah-masalah tersebut secara ksatria, jika prajurit TNI Angkatan Darat tidak bisa mempertahankan identitas etika dan moral keprajuritan, bagaimana masyarakat dapat percaya kepada kehidupan keluarganya juga pada prajurit TNI Angkatan Darat. Dalam mengimplementasikan etos kerja guna mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu potensi yang mampu

menyatukan fisik, mental dan akal, baik kemampuan intelegensi, emosi maupun spiritual yang seimbang. Tugas kedepan dan tata kehidupan prajurit TNI Angkatan Darat akan tergantung kepada penilaian masyarakat, berbangsa dan kenyataan tentang kerelaan, keikhlasan serta harapan yang baik dari prajurit TNI Angkatan Darat. Sesuai dengan Jati Diri. Profesionalisme prajurit TNI Angkatan Darat tidak hanya diukur berdasarkan keterampilan dalam penguasaan taktik dan teknis militer saja, tetapi juga berbasis pada jati dirinya yang merupakan jiwa semangat dan sifat kesatria. Gambaran jati diri TNI Angkatan Darat yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional. Prajurit TNI Angkatan Darat harus menampilkan dirinya secara terpadu sebagai kekuatan yang militan sekaligus sebagai kekuatan moral dan kekuatan kultural bangsa yang berjati diri. Sebagai pejuang prajurit, nilai-nilai kejuangan merupakan landasan etika dan moral dalam semua aspek kehidupan dan pengabdiannya. Dengan dilandasi nilai-nilai kejuangan itulah TNI Angkatan Darat dapat menentukan pilihan atas jati dirinya, juga berperan dalam kehidupan nasional bersama komponen bangsa lainnya. Seluruh prajurit TNI Angkatan Darat agar tidak dan jangan pernah ragu dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Keraguraguan adalah awal dari malapetaka yang akan mengarah kehancuran. Tidak ada prajurit TNI Angkatan Darat yang ragu-ragu yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hanya prajurit yang yakin dan teguh akan kebenaran apa yang akan dilaksanakan pasti akan membawa keberhasilan. Semangat, sikap dan perilaku semua anggota TNI Angkatan Darat perlu dikuatkan untuk sepenuhnya berpartisipasi membangun TNI sebagai tentara profesional, semua harus dengan tekad untuk menjalankan segala hal dengan sebaik-baiknya, sehingga menghasilkan kualitas yang tinggi



37

12/7/2011 2:23:06 PM

Jurnal Yudhagama dan terwujud sikap dan sifat keuletan lahir dan batin pada setiap prajurit TNI Angkatan Darat. Kita merasakan hari demi hari sikap patriotisme ini hilang atau setidaknya luntur dari dada putra-putri bangsa. Sikap patriotisme adalah sikap bela tanah air, seharusnya sikap ini semakin mengental yang membanggakan TNI dan Bangsa Indonesia. Peningkatan kondisi mental kejuangan prajurit dilakukan melalui pengajaran, pendidikan dan teladan yang dilakukan secara berencana, bertingkat dan berlanjut serta sinergis antara ketiganya. Media Pengajaran, peningkatan mental kejuangan melalui media pengajaran bertujuan agar Prajurit TNI mempunyai bekal pengetahuan, wawasan dan informasi yang dibutuhkan agar mempunyai mental yang tangguh materi pengajaran dapat diberikan melalui kurikulum pendidikan atau ceramah Santiaji yang meliputi : a) Sejarah perjuangan bangsa dan sejarah perjuangan TNI untuk dapat mengetahui dan memahami nilai-nilai luhur 45 dan nilai-nilai luhur TNI 45 yang telah diwariskan oleh para pendahulu dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai-nilai tersebut antara lain: rasa senasib sepenanggungan; jiwa persatuan dan kesatuan; percaya kepada kekuatan sendiri; keyakinan akan kebenaran perjuangan; rela berkorban; pantang menyerah; mementingkan kepentingan umum/ negara diatas kepentingan pribadi dan golongan dan berjuang tanpa pamrih. b) Materi etika keprajuritan yang meliputi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, Sebelas Asas Kepemimpinan, Doktrin Tri Darma Eka Karma serta Doktrin Kartika Eka Paksi dengan tujuan agar prajurit mengetahui dan memahami etika keprajuritan yang mengikat sikap dan tingkah lakunya selama menjadi prajurit TNI agar terbentuk jiwa korsa dan militansi yang tinggi. c) Materi penunjang berupa materi wajib antara lain penerapan

38

demokrasi di lingkungan TNI, penerapan HAM di lingkungan TNI, prajurit Sebagai pengemban misi intelejen menjadi bapul informasi, prajurit sebagai pengemban misi teritorial, pengetahuan umum lain terutama berkaitan dengan pembinaan mental kejuangan misalnya bahaya narkoba, bahaya pergaulan bebas dan lain-lain. Dengn tujuan agar prajurit paham dan mampu menjalankan tugas serta misi yang diberikan. Media pendidikan, peningkatan mental kejuangan dengan melalui media pendidikan baik pendidikan formal (sekolah) maupun pendidikan nonformal (nonsekolah yaitu di rumah/keluarga dan masyarakat). Penanaman nilai-nilai kepahlawanan melalui praktik/latihan, misalnya saat latihan diberikan materi kerja sama, pengorbanan, keuletan, kejujuran dan lain-lain materi yang menunjukkan nilai-nilai luhur 45 dan nilai-nilai TNI 45 dengan tujuan untuk membiasakan penerapan nilai dalam tingkah laku keseharian. Disamping internalisasi niali-nilai luhur, juga dilatih untuk menghadapi semua masalah hidup dengan berpikir positif menghilangkan pikiran negatif. a) Adapun faktor-faktor penyebab berpikir negatif yaitu: program terdahulu karena jauh dari Allah; tidak ada tujuan yang jelas dalam hidup, rutinitas yang negatif; pengaruh internal dari dalam dirinya dengan menerima apa adanya; tidak mau berusaha; pengaruh eksternal dari orang lain yang menganggap remeh cita-cita kita; kehidupan masa lalu yang menghantui; konsentrasi yang negatif; semangat yang lemah; persahabatan yang tidak baik; media informasi berupa tayangan komentar yang negatif. b) Dampak berfikir negatif berpengaruh pada sikap : (1) Prinsip menyerang atau lari dari masalah menimbulkan sifat tidak baik berupa mengritik dan membanding-bandingkan. (2) Timbulnya kepribadian negatif berupa: keyakinan dan bayangan negatif berupa kegagalan; menolak perubahan; tidak berperan aktif

menyelesaikan masalah; selalu mengeluh, mencela dan melihat sisi negatif dari segala sesuatu; hasil kerja dan capaian individunya menjadi lemah; senang menyendiri tidak mampu bersosialisasi hingga tidak punya sahabat; dapat menyebabkan penyakit jiwa atau penyakit lain. Mengajak dan melatih prajurit menghindari berpikir negatif. Berpikir positif akan menghasilkan perubahan dan kepribadian positif. c) Sifat-sifat yang menunjukkan kepribadian berpikir positif: baik, memohon bantuan dan tawakal kepada Allah; selalu mengimplementasikan nilai-nilai luhur; menjauhi perilaku negatif seperti bohong, menggunjing, mengadu domba, memfitnah dan lain-lain, mempunyai cara pandang yang jelas; keyakinan yang kuat dan proteksi yang positif; selalu mencari jalan keluar dari berbagai masalah: belajar dari masalah dan kesulitan; tidak membiarkan masalah dan kesulitan memengaruhi kehidupannya: percaya diri menyukai perubahan dan berani menghadapi tantangan; hidup dengan cita-cita, perjuangan dan kesabaran; pandai bergaul dan suka membantu orang lain. Media keeladanan. Peningkatan mental kejuangan melalui media Keteladanan diharapkan dari seorang pemimpin/atasan. Pemimpin atau atasan melakukan perbuatan/ tindakan yang menunjukkan implementasi secara nyata. Nilainilai luhur kepahlawanan dan sikap berpikir positif. Sehingga pemimpin menjadi contoh bagi anak buah. Pemimpin/atasan melaksanakan perbuatan/tindakan yang Ia pikirkan dan harapan untuk dilakukan oleh anak buah. Misalnya, sikap disiplin agar anak buah disiplin, berbuat bijaksana dan adil agar anak buah taat dan patuh, menjalankan ibadah dan berbuat soleh agar anak buah rajin beribadah dan hidup soleh, dengan contoh/teladan dari atasan terhadap implementasi nilai-nilai kejuangan, diharapkan anak buah mempunyai mental yang tangguh, sehingga dia juga akan berperan menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat.



12/7/2011 2:23:06 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Walaupun saat ini sangat sulit untuk mendapatkan Pemimpin yang dapat dijadikan panutan/ teladan dalam pembinaan mental kejuangan, namun harus diupayakan agar terwujud, karena media ini yang paling riil/nyata dalam penumbuhan sikap perilaku militansi prajurit. Keteladanan adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam pembentukan watak (sebuah proses pembudayaan) untuk menentukan keberhasilan dalam pembentukan karakter. Keteladanan hanya bisa dikembangkan oleh pribadi-pribadi yang memiliki watak terpuji.

5. Penutup. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI dan menghadapi tantangan tugas kedepan diperlukan kondisi mental prajurit yang tangguh. Prajurit yang bermental tangguh adalah prajurit yang mempunyai etos kerja tinggi, mempunyai sikap ksatria atau keperwiraan dengan menjadi teladan yang baik serta mempunyai sikap rela berkorban pantang menyerah. Mengingat beratnya beban tugas yang dihadapi dan kompleksitas tantangan dan ancaman yang dihadapi, maka perlu upaya untuk meningkatkan militansi kejuangan

prajurit. Peningkatan militansi kejuangan prajurit dilakukan secara terencana, bertingkat dan berlanjut melalui pemahaman jiwa ksatria. Tugas adalah amanah dan kehormatan sesuai dengan jati dirinya. Pengajaran, pendidikan dan pelatihan/ pembiasaan serta keteladanan agar prajurit mempunyai jati diri yang kuat, berkarakter dan mampu menghadapi masalah yang terjadi. Pembentukan dan peningkatan militansi bukan suatu teori tetapi tindakan dan sikap perbuatan yang harus dilakukan setiap hari.



: : : : : : :

Djati Pontjo Oesodo, S.Sos Brigjen TNI/29641 Cepu/29-03-1956 Islam Kawin AKABRI/1983 Kadisbintalad

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. Dikbangum. 1. AKABRI : 1983 2. Sussarcab If : 1982 3. Diklapa II /If : 1993 4. Seskoad : 1997 5. Sesko TNI : 2003 6. Lemhannas RI : 2009 B. Dikbangspes. 1. Sussarpara 2. Susdankipan 3. Susdanyonif

: 1982 : 1986 : 1997

III. A. 1. 2.

Riwayat Penugasan. Dalam Negeri. Ops Bhakti II Ops Seroja Tim-Tim

: 1983/1984 : 1988-1990

B. 1. 2. 3.

Luar Negeri. Pam Fisik Presiden RI (Iran) : 1998 Pam Fisik Wapres (Inggris) : 1998 Pam Fisik Presiden RI (Myanmar) : 2000

1. Pam Fisik Presiden RI (Iran) : 1998 2. Pam Fisik Wapres (Inggris) : 1998 3. Pam Fisik Presiden RI (Myanmar) : 2000 IV. Riwayat Jabatan. 1. Danton Yonif Dam I/BB 2. Danton II/C/121/MK 3. Danton II/C/100/PS 4. Danton I/A/126/KC 5. Danki-C Yonif 126/KC 6. Danki-D Yonif 126/KC 7. Kasi-2/Ops Yonif 126/KC 8. Pama Akmil 9. Ps. Dankotaka B/Yontar Dewasa Mentar 10. Dankotaka B/Yontar Dewasa Mentar 11. Pabanda Urdal Pabandya Pers Sdirbinlem Akmil 12. Ps. Kasiops Mentar Akmil 13. Danyonif-323/13/1 Kostrad 14. Danyonpam Grup A Paspampres 15. Pabanmadya Lat Sops Paspampres 16. Danyon Matan Paspampres 17. Pamen Mabesad 18. Dandim-0809 Rem-032/CPYJ Dam V/Brw 19. Kasrem-083/BDJ Dam V/Brw 20. Irmadya-4/Dikbangspers Itpers Itjenad 21. Dosen Gol IV Seskoad 22. Dosen Utama Seskoad 23. Paban IV/Binwatpers Spersad 24. Pamen Denma Mabesad 25. Sekretaris Disbintalad 26. Kadisbintalad



39

12/7/2011 2:23:06 PM

Jurnal Yudhagama

PERAN DOKTRIN DALAM ORGANISASI MILITER (TNI AD) Oleh : Brigadir Jenderal TNI Bambang Wiryadi (Pati Ahli Kasad Bid. Idpol)

“Dalam hubungan antara doktrin dan strategi, doktrin menyediakan intisari pengetahuan dasar yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam penyusunan strategi. Tanpa doktrin, seorang ahli strategi akan mengambil keputusan tanpa referensi awal sebagai pedoman, mereka akan dihadapkan kepada kemungkinan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang pernah terjadi dimasa lalu.”

Pendahuluan.

S

ejarah perang telah mencatat bahwa kemenangan selalu melibatkan ketenaran para jenderal di lapangan dan sebuah organisasi militer yang solid. Pengambilan keputusan sedemikian penting sehingga melibatkan berbagai strategi sebagai sebuah ilmu yang senantiasa disembunyikan dalam setiap peperangan. Strategi dan keputusan adalah dua hal yang tak mungkin dapat dipisahkan dan latar belakang strategi adalah doktrin yang merupakan filosofi sebagai landasan berpikir berdasarkan keyakinan atas dasar sejarah, pengalaman, dan pengetahuan para pemimpin peperangan. Ketika kita berbicara tentang doktrin, umumnya yang terbayang dipikiran kita adalah sebuah dogma atau ajaran yang kaku dan tidak bisa ditawar-tawar lagi yang dalam hal ini seringkali disebut dengan istilah doktriner. Doktrin adalah sebuah ajaran dan sifat doktriner adalah keyakinan bagi si pemilik doktrin sehingga doktrin dan doktriner dapat diibaratkan seperti senjata dan prajurit yang menggunakannya. Doktrin sesungguhnya tidaklah bersifat doktriner terkecuali doktrin tersebut telah diyakini oleh pengambil keputusan sehingga ia

40

menjadi doktriner bagi pengambil keputusan, faktanya doktrin dapat senantiasa berubah menyesuaikan dengan perubahan situasi akan tetapi perubahan tersebut tidaklah serta merta dapat dilakukan tanpa dikaji secara mendalam. Mengenai perubahan doktrin dapat kita lihat dalam sejarah perang Eropa dimana dikenal sebuah doktrin perang yang bernama conditional/ unconditional surrender (menyerah dengan/tanpa syarat), ketika Sekutu hendak menguasai Jerman pada Perang Dunia I dimana doktrin Conditional Surrender atau menyerah dengan syarat terbukti efektif seperti dikemukakan oleh Presiden AS Wodrow Wilson, ”Kami tidak berselisih dengan rakyat Jerman, Kami berperang melawan Pemerintah Jerman.”1 Selanjutnya doktrin ini ternyata dirubah oleh Presiden AS Franklin D. Rosevelt dalam Perang Dunia II, dan diganti dengan doktrin menyerah tanpa syarat (Unconditional Surrender) dimana Sekutu menyerang tanpa memecah belah jerman terlebih dahulu, sekutu terlalu terfokus pada Hittler sehingga serangan membabi buta sekutu justru menyatukan rakyat Jerman yang sebagian telah tertindas akibat kepemimpinan 1 PK Ojong, Perang Eropa (Buku I), Kompas, Jakarta, 2008, Hal. 116.

Hittler, hal ini mengakibatkan kekalahan sekutu di Jerman seperti dikemukakan oleh Liddle Hart, ”Doktrin menyerah tanpa syarat adalah blunder terbesar Sekutu yang menyatukan rakyat Jerman dengan Hitler.”2 Pada akhirnya sekutu memang berhasil mengalahkan jerman dan doktrin Conditional Surrender diyakini kembali dan dipergunakan untuk memisahkan Saddam Husein dari pendukungnya dalam operasi pembebasan Irak (Iraqi Freedom) pada tahun 2003. Walaupun suatu doktrin bersifat doktriner, karena diyakini oleh si pemilik doktrin sesungguhnya doktrin adalah sesuatu yang dinamis dan dapat saja berubah baik sebagai penyesuaian terhadap perkembangan nilai budaya suatu masyarakat maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengenai penyesuaian doktrin terhadap perkembangan teknologi dapat kita lihat dari strategi yang digunakan dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dalam Perang Dunia I strategi pertempuran masih bersifat statis, yaitu penerapan perang parit/ pertahanan garis yang bersifat statis dan telah berubah pada PD-II sejak diketemukannya sebuah gagasan untuk menggerakkan tank sebagai unsur manuver yang tidak dipecah 2

Ibid, Hal. 117.



12/7/2011 2:23:07 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Angkatan Bersenjata suatu negara sangat strategis, karena doktrin menjadi pedoman baik dalam rangka pembinaan maupun dalam rangka penggunaan kekuatan militernya. Sejarah perkembangan doktrin.

»

Kartika Eka Paksi pemersatu prajurit TNI AD

belah namun dipusatkan hal ini dikenal dengan konsep perang Bliztkrieg sehingga negara Jerman berhasil menguasai hampir seluruh daratan Eropa. Penerapan asas perang yaitu mobilitas, pendadakan, penerobosan, penguasaan udara dan penghancuran daerah belakang serta Perang Darat-Udara (Air Land Battle) merupakan doktrin yang terus dikembangkan Jerman pada saat itu seiring dengan meningkatnya kapabilitas sekutu sebagai dampak dari serbuan tank-tank Jerman. Hal inilah yang menyebabkan Jerman menang mudah pada awal bulan-bulan pertama dalam Perang Dunia II ketika memulai taktik perang dengan memusatkan kekuatan panser untuk menguasai Polandia dan Perancis yang masih menggunakan strategi perang statis. Apa yang dilakukan Jerman sesungguhnya berawal dari sebuah doktrin yang diyakini oleh Henz Guderian dan Hittler seperti disampaikan oleh Jenderal terpandai Jerman pada saat itu Erick Von Manstein, “Agak memalukan bahwa angkatan perang sekarang tak dapat berbuat lain daripada mengulangi resep lama”3, Resep lama yang dimaksud adalah doktrin 3

Ibid, Hal 24

lama yang tercermin dalam strategi perang statis. Bentuk doktrin pertahanan setiap negara selalu berbedabeda, tergantung nilai-nilai Bangsa tersebut, kekuatan pertahanan yang dimiliki, dan bagaimana sistem pertahanan yang berlaku dalam negara tersebut. Dalam lingkup dimana militer adalah institusi yang berperan sebagai kekuatan pertahanan negara maka doktrin dasar militer yang berlaku akan mengacu pada sistem hukum dan politik negara tersebut. Meskipun demikian, doktrin militer juga harus selaras dengan ketentuan, aturan dan nilai-nilai HAM, Hukum Humaniter dan Hukum Perang yang berlaku secara Universal. Mengutip pendapat Col. Dennis M Drew dan Dr. Donald M. Snow dalam bukunya yang berjudul “Making Strategy, Air University, Alabama 2002” tentang manfaat dari doktrin militer dinyatakan bahwa: Doktrin militer adalah sesuatu yang kita yakini sebagai cara terbaik untuk menyelenggarakan masalah-masalah militer, bahkan lebih singkatnya: Doktrin adalah apa yang kita yakini sebagai cara terbaik untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu peran doktrin dalam

a) Era Yunani kuno. Jauh sebelum perang Eropa terjadi, doktrin perang memang terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Kita dapat mengikuti perkembangan doktrin dari perkembangan sejarah perang yang sama tuanya dengan budaya manusia. Dari sejarah perang klasik dimana pada masa lampau masiih menggunakan senjata pedang, tombak dan panah, kita dapat mengetahui bagaimana perang Armagedon pada saat bangsa mesir dibawah pimpinan Thotmes III melawan Syiria, pada saat itu Thotmes sudah melaksanakan strategi dan taktik penyesatan untuk memperoleh pendadakan melalui jalan pendekat yang tidak diduga oleh lawannya sehingga memperoleh kemenangan terhadap Syiria. Pada perang Persia-Yunani, pasukan Yunani sudah tersusun dalam susunan segi empat (syaf dan banjar) atau yang lebih dikenal dengan Phalanx Yunani. Taktik phalanx tersebut diterapkan pada medan terbuka, dengan pasukan yang disusun secara rapih, rigid dan disiplin yang tinggi, dan bergerak kedepan, selanjutnya syaf demi syaf akan berhadapan dengan musuh sampai akhir pada syaf yang terakhir. Taktik pertempuran pada saat itu pada umumnya belum mementingkan upaya untuk melaksanakan gerakan-gerakan rahasia dan pendadakan. Pada masa itu disiplin dan kekuatan fisik dari prajurit sangat menentukan. Kelemahan dari phlalanx Yunani selanjutnya diperbaiki oleh Iskandar Zulkarnaen dari Macedonia dengan mengganti lembing/sarisa sehingga panjangnya + 7 meter menambah kedalaman phalanx dari 8 rank menjadi 16 rank, dan menempatkan satuan infanteri ringan sebagai satuan bantuan untuk melindungi



41

12/7/2011 2:23:07 PM

sayap-sayap dari phalanx. Disamping itu pasukan dilengkapi satuan artileri yang pada masa itu terdiri dari catapult (untuk melontar peluru dengan lintasan tinggi), dan ballista (untuk melontar peluru lintasan rendah). Dengan demikian phalanx Macedonia menjadi kekuatan poros baik untuk tujuan serangan maupun pertahanan didukung satuan kavaleri dan infanteri ringan serta satuan artileri unsur komando. Pada jaman keemasan raja Iskandar Zulkarnaen, telah melakukan kampanye militer sejauh + 16.000 km dari pangkalannya tanpa menerita satu kalipun kekalahan dalam pertempurannya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu mempengaruhi terhadap perkembangan doktrin, demikian halnya ketika ditemukan senjata api locok yang pada saat itu jarak tembaknya masih sangat dekat + 50 yard, dan proses pengisian munisi yang sangat rumit dan memakan waktu. Pertempuran saat itu memerlukan disiplin tembakan pasukan, yaitu harus menembak pada jarak sedekat mungkin, susunan pasukan dalam satu syaf, penembakan diatur secara berselang seling antara yang menembak dan yang mengisi peluru, agar tembakan dapat dilaksanakan secara terus menerus sambil mendekati lawan. Apabila jarak sudah semakin dekat dan tidak ada lagi kesempatan untuk mengisi peluru, maka pertempuran dilaksanakan dengan pedang, yang kemudian hari digantikan dengan perkelahian sangkur. b) Era revolusi industri. Revolusi industri turut berperan dalam perubahan doktrin perang, mesin uap yang menjadi embrio bagi munculnya mesin berbahan bakar fosil menjadi perang bersifat lebih mobil. Pertama kali pergerakan Tank terjadi pada pertempuran di Somme tahun 1916, sayangnya keberhasilan satuan berlapis baja Inggris yang telah berhasil mendobrak pertahanan Jerman dalam perang dunia pertama tidak dimanfaatkan oleh Angkatan Darat Inggris, karena banyak ahli strategi Inggris yang tidak terkesan dengan

42

Foto Istimewa

Jurnal Yudhagama

» Perang ilustrasi melawan aliansi Yunani penampilan tank tersebut. Mereka masih berpendapat bahwa Tank hanya tepat untuk medan di front barat saja, bahkan Kolonel Swinton Inggris percaya bahwa penggunaan Tank sangat terbatas, hanya untuk membantu serangan infanteri saja namun anggapan tersebut menjadi sirna setelah 20 tahun kemudian satuan Panser Jerman dengan didukung kekuatan udara mampu menduduki hampir seluruh Eropa dalam waktu relatif singkat dengan “blitzkrieg” atau perang kilat. Doktrin perang telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. c) Era globalisasi dan RMA (Revolution in Military Affairs). Kemenangan AS dalam perang dingin pada sekitar tahun 1990 membuka cakrawala baru dalam perubahan doktrin perang. AS yang pada awalnya menggunakan doktrin Deterrence and Dual Containment yang mengutamakan keseimbangan kawasan tercermin pada Perang teluk pada tahun 1991 ketika AS melancarkan operasi badai gurun untuk membebaskan Kuwait dari invasi irak dan membuka cakrawala perang generasi ke III yang mengedepankan teknologi perang dengan strategi overhelming force atau pengerahan persenjataan canggih dengan ukuran kuantitas melebihi kekuatan musuh. Hal ini adalah fakta bahwa kekuatan militer yang lebih besar didukung dengan persenjataan canggih diyakini akan memenangkan perang, yang kerap dilukiskan pada ukuran tiga kali lipat dari persenjataan musuh. Akan tetapi sekitar 10 tahun kemudian, muncullah perang

generasi keempat yang berakibat pada perubahan berbagai doktrin perang, hal ini terjadi akibat peristiwa 11 September 2001 yang dilakukan oleh kelompok insurjen yang meningkatkan perlawanan terhadap kekuatan teknologi seperti dikemukakan oleh David H. Petraeus,” The Development of increasingly lethaland portable killing technologies dramatically increased the fire power available to insurgent group.” 4. Munculnya insurjen yang sering ditengarai sebagai terorisme dalam konteks global mengingatkan AS pada doktrin wolfowitz yang memetakan kekuatan AS pasca perang dingin hingga munculnya terorisme yang menghancurkan gedung WTC dan Pentaghon. Doktrin ini selanjutnya diadopsi oleh Presiden Bush menjadi doktrin Pre Emptive Strike atau menyerang terlebih dahulu sebelum diserang. Selanjutnya hal yang paling membedakan perang Irak 2002 dengan perang badai gurun 1991 terjadi pada operasi udara dan daratan dimana semua pesawat udara sanggup melancarkan serangan dengan amunisi yang dipandu laser/ GPS. Dengan kemajuan ini maka pesawat pembom sekali sorti dapat menghancurkan banyak sasaran. Jadi ukurannya adalah bukan pada jumlah sorti lagi, tetapi jumlah sasaran yang bisa dihancurkan dalam satu kali sorti. Berbeda dengan perang badai gurun yang menerapkan konsep overhelming force maka pada perang kali ini lebih menekankan 4 David H. Petraeus, Counterinsurgency, US ARMY Headquarter Chapter 2-1, 2006



12/7/2011 2:23:08 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD pada overmatching power, yaitu menyerang musuh dalam segala spektrum kemampuan sehingga kekuatan irak lumpuh secara sistemik. Fokusnya adalah pada teknologi sensor serta informasi yang mampu memperagakan dengan jelas semua hal yang berlangsung dimedan tempur dari wilayah daratan, Intinya adalah bagaimana dengan kuantitas kecil namun kualitas meningkat juga terhadap presisi dan yang diimplementasikan melalui kemampuan C4ISR (command, control, communication, computerize, intelligent, surveillance, reconnaissance). Dari pergeseran kekuatan global pada sebelum perang dingin, hingga pasca perang dingin dan masuknya terorisme global nyatalah bahwa doktrin perang suatu negara mampu mempengaruhi doktrin militer dibawahnya dan secara langsung akan merubah kekuatan dan strategi militer dalam operasi pertempuran. Sekilas perkembangan doktrin TNI & doktrin TNI AD. Perkembangan doktrin TNI di dalam negeri juga mengikuti perkembangan politik dalam negeri yang senantiasa berubah seiring dengan perkembangan sejarah bangsa. Operasi militer gabungan dikembangkan pertama kali pada periode 1950-1959 dalam menghadapi pemberontakan DI/ TII Jawa barat, Aceh, Sulawesi selatan dan upaya memadamkan pemberontakan PRRI/Permesta. Berbagai pola operasi TNI AD didukung melalui pengintaian dan pemboman pesawat tempur Auter, Mustang dan B-25 serta dukungan logistik diterjunkan dengan pesawat C-47 Dakota. Seperti halnya operasi pagar betis yang digelar oleh Kodam VI Siliwangi pada saat itu merupakan implementasi dari doktrin pertahanan rakyat yang dikombinasikan dengan doktrin perang wilayah. Selanjutnya operasi tegar dibawah komando Kolonel Achmad Yani juga telah memberikan dua hal baru pada TNI. Pertama, Pada dasarnya hal ini adalah operasi militer gabungan yang melibatkan ketiga matra, dan

kedua sifat tersebut digabungkan dengan operasi pendadakan dengan menerjunkan prajurit RPKAD dari udara. Operasi gabungan kedua dipraktekkan secara nyata pada saat pembebasan Irian Barat dibawah kepemimpinan Mayjen Soeharto melalui operasi infiltrasi oleh TNI AD, operasi laut oleh TNI AL melalui operasi amfibi dan tembakan kapal, operasi kapal selam dan di-followup dengan pendaratan pantai. Demikian pula TNI AU menggelar operasi udara dengan melakukan pemotretan dan pengintaian ke wilayah udara musuh, menghancurkan kapal tempur Belanda melalui berbagai kesatuan tempur dengan berbagai pesawat seperti B-25, F-51 Mustang, serta pesawat Catalina. Gelar strategis TNI tersebut berlandaskan pada doktrin Tri Ubaya Sakti yang dirumuskan ulang oleh TNI AD dalam seminar AD kedua di Seskoad Bandung pada tanggal 25-31 Agustus 19665. Riwayat operasi gabungan yang dimotori oleh para Jenderal TNI AD pada masa terdahulu sejauh ini belum dikembangkan didalam Doktrin TNI yang kini telah menjadi Tri Darma Eka Karma (Tridek). Namun demikian, seiring dengan perubahan era reformasi hingga kini telah terjadi beberapa kebijakan Pertahanan yang akan mendukung kekuatan TNI/TNI AD kedepan melalui rematerialisasi, penambahan alokasi anggaran Pertahanan, dan revitalisasi industri pertahanan dalam negeri. Bagi TNI AD, kemajuan teknologi militer telah dikembangkan bentuk operasi Mobil Udara Sejak TNI AD memiliki helikopter angkut/serbu dan helikopter serang. Sementara itu dengan adanya undang-undang baru (UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI), pola operasi TNI yang sebelumnya kita kenal dengan nama Operasi Pertahanan dan Operasi Keamanan 5 Andi Wijayanto, Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia 1945-1998, Prisma, LP3ES, Januari 2010. Perjalanan doktrin militer dikupas dalam tulisan tersebut secara gradual sehingga diharapkan kedepan dilakukan penelaahan terhadap doktrin pertahanan baru yang berpadu dengan revolusi dibidang teknologi Pertahanan.

Dalam Negeri berubah menjadi Operasi Militer Untuk Perang/OMP (dalam rangka menghadapi agresi militer dari luar negeri) dan Operasi Militer Selain Perang/OMSP (Menghadapi pemberontakan dan gerakan separatis bersenjata serta tugas-tugas selain OMP). Dalam kaitan hubungan antara teknologi dengan doktrin dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi berpengaruh terhadap perubahan doktrin (taktik dan strategi) yaitu “It let technology drive strategi rather than letting strategi determine technology” Pengertian dan kedudukan doktrin. Meskipun sulit untuk mendefinisikan pengertian tentang doktrin namun dari berapa pengertian dibawah ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang apa itu doktrin. Beberapa pengertian doktrin antara lain : a. Doktrin adalah prinsip-prinsip fundamental yang digunakan sebagai pedoman dan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan fungsi penggunaan dan pembinaan, yang dikembangkan berdasarkan pengalaman dan atau teori dari hasil pemikiran terbaik pada waktu tertentu (Kamus Militer TNI AD). b. Menurut British Military Doktrine, “Doktrine is What is Tought” c. Menurut Australian Defence force, “The fundamental principles by which military forces or elements there of guide their actions in support of national obyectives. It is authoritative but requires judgement in applications”. Walaupun dari beberapa pengertian doktrin tersebut di atas tampak tidak ada keseragaman pengertian secara baku, namun terdapat esensi bahwa doktrin adalah suatu pedoman bagi prajurit/ satuan militer sesuai fungsinya dalam melaksanakan tugasnya. Kedudukan doktrin dalam jajaran TNI AD dibagi dalam beberapa strata sesuai dengan sifat lingkup penggunaannya, yaitu:



43

12/7/2011 2:23:08 PM

Jurnal Yudhagama 1. Doktrin yang bersifat strategis. Dalam jajaran TNI AD, doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi” merupakan doktin tertinggi yang menjadi acuan bagi strata doktrin dibawahnya. 2. Doktrin yang bersifat operasional. Untuk seluruh doktrin dibawah strata strategis (doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi”) disebut Buku Petunjuk. Macam-macam Buku Petunjuk pada strata operasional dikelompokkan kedalam Buku Petunjuk Induk (Bujukin), Buku Petunjuk Operasional (Bujukops), dan Buku Ppetunjuk Pembinaan (Bujukbin). 3. Doktrin yang bersifat taktis. Buku petunjuk pada strata taktis dikelompokkan kedalam Buku Petunjuk Lapangan (Bujuklap), dan Buku Petunjuk Administrasi (Bujukmin). 4. Doktin yang bersifat teknis. Yaitu buku petunjuk pada strata teknis disebut sebagai Buku Petunjuk Teknik (Bujuknik). Berdasarkan penjelasan strata doktrin di atas, dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya seluruh kegiatan prajurit/satuan TNI AD telah diatur dan berpedoman kepada doktrin sesuai tingkat lingkup kegiatannya. Benarlah pendapat yang menyatakan bahwa militer bersifat Doktriner, dan tolok ukur profesionalitas prajurit satuan harusnya mengacu kepada doktrin yang ada. Profesionalitas yang mengacu kepada doktrin tersebut juga tergambar pada prinsip utama pembinaan profesionalitas prajurit, yaitu: Apa yang dilaksanakan (dalam penugasan/operasional) itulah yang dilatihkan (dalam latihan), dan apa yang dilatihkan itulah yang diajarkan (dalam pendidikan) yang dimaksud dengan apa tersebut adalah dokrin. Perubahan doktrin. Beberapa faktor yang memengaruhi perubahan doktrin antara lain: a. Pengalaman. Pada prinsipnya doktrin adalah instrumen untuk mencapai tujuan, sehingga apabila doktrin sudah diikuti sampai ketingkat substansial namun

44

sukses tidak dapat tercapai, hal ini mengindikasikan bahwa perubahan terhadap doktrin sudah perlu dilakukan. Pengalaman dari

adanya pesawat Helikopter dan kemampuan senjata bantuan yang semakin jauh jarak tembaknya namun tetap akurat, serta alat

DOKTRIN TNI AD KARTIKA EKA PAKSI

Staregi

JUKIN TNI AD (SESUAI FUNGSI)

Operasional

Taktis

Teknis

JUKBIN

JUKOPS

JUKMIN

JUKLAP

JUKNIK

JUKNIK

Gambar : (stratifikasi doktrin TNI AD)

kegagalan akan memberi masukan pada pengembangan doktrin baru, demikian juga bila suatu doktrin telah mengantar kita menuju sukses, maka pendalaman terhadap kesuksesanpun akan menambah masukan untuk pengembangan doktrin. b. Perkembangan teknologi militer. Pengaruh perkembangan teknologi militer (baik sistem senjata, teknologi informasi maupun sistem komunikasi) dapat mempengaruhi perubahan doktrin pada tingkat strategis, taktis dan teknis. Contohnya lingkup taktis patroli semakin jauh karena

DIK

LAT

DOK

TUGAS

Gambar : (siklus)

komunikasi yang tersedia dapat menjamin hubungan dengan induk pasukan. Begitu juga dengan bentuk kegiatan teknis intelijen pengintaian terhadap instalasi baik yang bersifat strategis maupun taktis yang semula dilakukan secara fisik oleh manusia, saat ini telah dapat dilakukan oleh pesawat udara pengintai dan bahkan oleh satelit pengintai. c. Kebijakan politik negara. Contohnya sesuai undang-undang yang baru (Undang-Undang No. 3/2000 dan Undang-Undang No. 34/2004), telah mengubah peran dan tugas TNI AD yang selanjutnya dijabarkan dalam doktrin dan bujuk strata dibawahnya, yaitu tentang penggunaan kekuatan militer baik dalam rangka operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. d. Aturan hukum internasional. Penyesuaian terhadap penerapan aturan hukum internasional yang disyahkan oleh PBB seperti konvensi tentang hukum humaniter, hukum perang, HAM, lingkungan hidup, penggunaan ranjau anti personel,



12/7/2011 2:23:08 PM


Penutup. Sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan militer, doktrin dapat dijadikan standar/tolok ukur keberhasilan atau kegagalan. Dalam hubungan antara doktrin dengan strategi, doktrin menyediakan intisari pengetahuan dasar yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam penyusunan strategi. Tanpa doktrin seorang ahli strategi akan mengambil keputusan tanpa referensi awal sebagai pedoman, mereka akan dihadapkan kepada kemungkinan

Foto Istimewa

dan lain-lain, juga mempengaruhi perubahan doktrin pada masingmasing tingkatannya. Mekanisme perubahan/penyempurnaan doktrin/bujuk telah diatur tersendiri yaitu dengan berpedoman kepada Buku Petunjuk Induk dan Buku Petunjuk Pembinaan tentang Doktrin.

» Revolusi yang berlangsung menyangkut kehidupan dasar masyarakat mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang pernah terjadi di masa lalu. Derajat pengaruh doktrin terhadap strategi tergantung pandangan relatif sipengambil keputusan terhadap manfaat doktrin tersebut, atau dengan kata lain sampai sejauh mana keyakinannya terhadap kebenaran pengetahuan tersebut dan manfaat penerapannya dalam kondisi yang

dihadapi saat itu. Namun demikian, pada dasarnya antar doktrin dengan strategi memiliki hubungan erat dan bersifat timbal balik, yaitu doktrin mempengaruhi strategi dan hasil dicapai oleh strategi merupakan kumpulan pengalaman yang dianalisis untuk digunakan sebagai landasan doktrin.


Nama Pangkat/NRP Tempat/Tgl. Lahir Agama Status Sumber Pa / Th Jabatan

: : : : : : :

Bambang Wiryadi Brigjen TNI /29320 Makassar / 12-04-1958 Islam Kawin Akabri / 1981 Pati Ahli Kasad Bid. Idpol

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. Dikbangum. 1. AKABRI : 1981 2. Sussarcab If : 1980 3. Diklapa II /If : 1991 4. Seskoad : 1997 5. Sesko TNI : 2002 III. A. 1. 2. 3. 4. 5.

Riwayat Penugasan. Dalam Negeri. Ops. Seroja Tim-Tim Ops. Seroja Tim-Tim Ops. Seroja Tim-Tim Ops. Seroja Tim-Tim Ops. Seroja Tim-Tim

: 1981 : 1982 : 1983 : 1984 : 1985

6. Ops. Seroja Tim-Tim 7. Ops. Seroja Tim-Tim 8. Ops. Seroja Tim-Tim 9. Ops. Seroja Tim-Tim 10. Ops. Seroja Tim-Tim

: 1986 : 1987 : 1988 : 1993 : 1995

IV. Riwayat Jabatan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Danton Ban Ki C Yonif 744 Dam IX/Udy Dan Ki Pan C Yonif 744 Dam IX/Udy Dankipan B Yonif 744 Dam IX/Udy Kaurtiknik Binaklat Rindam IX/Udy Dansatsis Secapa AD Kasiopsjar Secapa AD Wadanyonif 301/PKS Korem 062/TN Kasiops Brigif-15 Dam III / Slw Danyonif 301/PKS Rem 062/TN Kasiops Rem 043/Gatam Dam II/Swj Dandim 0418 Kodya Palembang Kasrem 043/Gatam Dam II/Swj Wadan Puslatpur Kodiklat TNI AD Pbdya-1/Renmin Spaban Bujuk Sdirdok Kodiklat TNI AD Kabaglog Set Kodiklat TNI AD Kabagpers Set Kodiklat TNI AD Paban Sislat Sdirlat Kodiklat TNI AD Pati Ahli Kasad Bid. Idpol



45

12/7/2011 2:23:08 PM

Jurnal Yudhagama

MENGEMBANGKAN KEPEMIMPINAN STRATEGIS DI LINGKUNGAN SATUAN TNI AD Oleh : Kolonel Arm Agus Sularso, S.H., M.Si (Sahli Pangdam IX/Udayana Bid. Ekonomi) ‘‘Kehidupan organisasi Militer tidak pernah statis, namun selalu dinamis mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan yang terjadi. Karenanya ilmu kepemimpinan dalam organisasi militer, sebaiknya harus dikembangkan mengikuti perubahan dan tuntutan organisasi’’

1. Pendahuluan.

K

epemimpinan secara sederhana diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan orang lain atau organisasi guna melakukan sesuatu yang diinginkannya (leadership is the ability to lead).1Keberadaan pemimpin dan kepemimpinan merupakan hal yang dominan dalam menggerakkan organisasi militer. Tanpa adanya pemimpin yang handal dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, mustahil sekelompok prajurit dalam suatu kesatuan militer dapat digerakkan untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hal itu dikarenakan kemampuan menggerakkan satuan militer untuk melaksanakan tugas tidak hanya bergantung pada kewenangan legal seorang komandan untuk memerintah, tetapi juga diperlukan kemampuan untuk memengaruhi para prajurit yang berada dalam organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat penting terutama bagi perwira yang memiliki tanggungjawab yang besar dalam memimpin anak buah. Oleh sebab itu, para komandan satuan dilingkungan TNI AD harus senantiasa meningkatkan kualitas kepemimpinannya agar mampu berperan untuk mencapai keberhasilan tugas dalam satuannya. Demikian pentingnya 1 Letjen TNI J.S. Prabowo, Kepemimpinan Strategis Dalam Organisasi Militer, Jakarta : Pusat Pengkajian Dan Strategi Nasional (PPSN), 2009, hlm 9.

46

kepemimpinan dalam organisasi militer maka di semua jenis dan jenjang pendidikan militer, mulai yang terendah sampai dengan yang tertinggi senantiasa diajarkan ilmu pengetahuan tentang kepemimpinan militer. Kelemahan yang selama ini dilakukan di dalam lingkungan pendidikan militer yaitu materi pendidikan yang diajarkan pada tingkat Akademi Militer, Suslapa, sampai dengan Seskoad, hanya berdasarkan pada buku yang dibuat untuk digunakan di lingkungan pendidikan sebagai bahan ajaran (Hanjar).2 Pemimpin dan kepemimpinan dalam organisasi militer distratifikasikan dengan besar kecilnya suatu organisasi militer. Sama halnya dengan manajemen yang menggolongkan tingkatannya menjadi tiga yaitu manajeman dasar (basic management), manajemen menengah (middle management), dan manajemen puncak (top management). Besar kecilnya organisasi militer akan menentukan tinggi rendahnya jabatan setiap komandan dalam organisasi militer. Sesuai stratifikasi organisasi di atas maka secara hierarki, tingkatan kepemimpinan dalam organisasi militer digolongkan menjadi kepemimpinan lapangan, kepemimpinan organisatoris, dan kepemimpinan strategis.3 Di dalam kehidupan militer kepemimpinan pada strata dasar diterapkan pada kesatuan kecil dikenal dengan 2 3

Ibid, hlm-ii. Ibid, hlm 27.

istilah kepemimpinan lapangan. Dalam kepemimpinan lapangan hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya dilakukan secara tatap muka di lapangan (face to face leadership). Kepemimpinan seperti ini biasanya terjadi di satuan tingkat kompi kebawah. Hubungan antara komandan dan anggotanya dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan staf. Di lingkungan TNI AD satuan setingkat kompi disebut dengan satuan taktis pangkal. Selanjutnya kepemimpinan organisatoris dikategorikan pada satuan yang lebih besar dari tingkat kompi dan memiliki perwira staf mulai dari satuan tingkat detasemen, batalyon, resimen/brigade, komando utama operasi/pembinaan, dan di tingkat komando kewilayahan seperti, Komando Distrik Militer (Kodim), dan Komando Resor Militer (Korem), yang memiliki rentang komando dan kendali yang semakin luas.4 Pada satuan setingkat diatas kepemimpinan tatap muka sudah tidak lagi dominan. Tugas-tugas perencanaan dan pengawasan sudah didelegasikan kepada para staf. Dalam proses pengambilan keputusan komandan tidak lagi berpikir sendiri, tetapi dibantu oleh stafnya. Selanjutnya kepemimpinan strategis (strategic leadership) diartikan sebagai cara memimpin pada tingkat strategis. Produk dari kepemimpinan strategis adalah keputusan, seperti Keputusan Panglima TNI, Keputusan Kasad, 4

Ibid, hlm 31.



12/7/2011 2:23:08 PM

KEPEMIMPINAN STRATEGIS

KEPEMIMPINAN ORGANISATORIS

Foto Dispenad

KEPEMIMPINAN LAPANGAN

» Seorang Pemimpin ideal dapat memberikan instruksi dengan baik dan Keputusan tingkat lain seperti peraturan, perintah operasi, perintah administrasi, dan lain-lain.5 Di dalam dunia yang modern yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis, sesungguhnya pemimpin harus diciptakan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi. Dengan demikian tantangan dalam organisasi akan mampu dijawab bila pemimpin yang berada didalamnya mampu mengembangkan wawasan kepemimpinannya. Pada kenyataannya pembentukan dan pengembangan kepemimpinan di lingkungan TNI Angkatan Darat secara formal diciptakan melalui lembaga pendidikan yang masih mengacu dengan teori klasik. Dengan pola seperti itu, maka kepemimpinan pada strata Satminkal kebawah tidak memperoleh pengembangan yang berarti. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh pemimpin pada strata tersebut adalah tingkat kepemimpinan lapangan. Sementara itu pengembangannya hanya dapat diperoleh melalui pengalaman penugasannya. Pada kondisi saat ini, tugas militer lebih banyak berhadapan dengan masyarakat dari pada perang. Dengan demikian bekal ilmu pengetahuan kepemimpinan yang diperoleh dari pendidikan dipandang perlu untuk ditingkatkan agar mampu menghadapi tantangan tugas. 2. Perlunya kepemimpinan strategis pada level organisatoris dan lapangan. Kepemimpinan strategis

merupakan kepemimpinan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan harmoni antara tuntutan lingkungan eksternal organisasi dengan visi, misi, dan strategi dalam organisasi. Kepemimpinan strategis memerlukan kemampuan yang lebih berkualitas daripada kemampuan yang dipersyaratkan dalam kepemimpinan lapangan dan organisatoris. Pemimpin strategis umumnya memimpin para pemimpin dari berbagai strata organisasi atau kesatuan besar. Pengikutnya tidak hanya dari pimpinan organisasi yang struktural dibawahnya, namun juga pimpinan dari organisasi diluar otoritasnya yang terkait dengan kinerja organisasi.6 Secara singkat pemimpin strategis tidak hanya menguasai tugas dan satuannya saja, tetapi juga harus memahami berbagai aturan dan kondisi yang berlaku pada saat itu. Kemampuan kepemimpinan yang dipersyaratkan adalah kemampuan interpersonal, kemampuan konseptual, dan kemampuan teknis. Kemampuan interpersonal menyangkut tentang kemampuan komunikasi, negosiasi dan penciptaan konsensus. Sedangkan kemampuan konseptual adalah kemampuan untuk menetapkan perumusan visi, arah kebijakan, dan tujuan organisasi. Disamping itu harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan pandangan-pandangan yang akademis dan saran-saran yang berkualitas dan bertanggungjawab. Selain itu harus mampu membangun kesamaan persepsi, dan interpretasi terhadap berbagai permasalahan.

5

6

Ibid, hlm 35.

Ibid, hlm 54.

KEMAMPUAN TEKNIS & TAKTIS

KKEMAMPUAN MANAJERIAL


Sedangkan kemampuan teknis adalah teknik berfikir strategis, teknik pemanfaatan teknologi, dan teknik untuk mentransformasikan tujuan politik menjadi sasaransasaran militer.7 Semua kemampuan-kemampuan yang diuraikan diatas sesungguhnya sangat diperlukan oleh pemimpin dalam strata kepemimpinan organisatoris dan sedikit pengenalan pada strata kepemimpinan lapangan. Didalam penggolongan level kepemimpinan digambarkan sebagai berikut.8 Penggambaran di atas menunjukkan bahwa semua level pada tataran kepemimpinan memiliki kepentingan dan tugas strategis meskipun dengan bobot dan skala yang berbeda. Dengan demikian pembekalan ilmu kepemimpinan bagi calon pemimpin dan pemimpin yang mengikuti jenjang pendidikan sudah saatnya untuk diberikan materi kepemimpinan strategis, sesuai dengan bobot dan kepentingannya. Untuk setiap jenjang pendidikan perwira, juga diberikan teori dasar kepemimpinan, yang lebih utama adalah membekali kemampuan analisa studi kasus kepemimpinan, tokoh militer dan negarawan dalam dan luar negeri guna memperkaya pengetahuan dan wawasan. Disamping itu referensi yang digunakan harus dikembangkan kearah peningkatan kualitas dengan buku-buku tentang kepemimpinan selain berbentuk Hanjar. 3. Penerapan kepemimpinan strategis masa depan. Setiap pemimpin pada suatu organisasi harus belajar untuk menjadi pemimpin dimasa depan learning to lead for tomorrow, 7

Ibid, hlm 55-63.

8 Letjen TNI J.S. Prabowo, Op Cit, hlm 44.



47

12/7/2011 2:23:09 PM

Jurnal Yudhagama sehingga organisasi sebagai suatu alat akan terus berkembang dan mencapai sasaran the relevancy for strategic organizational effectiveness. Pemimpin masa depan menurut teori environmental scanning adalah adanya perubahan internal dalam dirinya, dan ia harus peduli terhadap perubahan serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Terdapat tiga peran penting bagi pemimpin masa depan yang harus dilakukan, sehingga mampu dan berhasil memimpin organisasi, yaitu :9 a. Path finding. Adalah menyatukan sistem nilai (values) antara visi dan misi untuk memenuhi kebutuhan organisasi melalui perencanaan strategis. b. Aligning. Adalah sebuah upaya meyakinkan struktur organisasi, sistem, dan proses operasional, mempunyai kontribusi untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. c. Empowering. Adalah menyatukan dan mensinergiskan talenta, kecerdasan, kepandaian, dan kreativitas sebagai sebuah potensi besar. Dengan Empowering akan dihasilkan penguatan visi dan misi sehingga dapat mendukung tujuan organisasi. Pemimpin masa depan pada prinsipnya tidak berbeda dengan pemimpin saat ini. Namun demikian, yang membedakan adalah adanya perubahan internal dalam dirinya. Orang yang mampu memimpin dimasa depan adalah yang peduli terhadap perubahan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ada tiga hal penting yang mampu membawa perubahan bagi seorang pemimpin ,yaitu : a. All change is self change. Kita tidak akan mendapat hasil yang kita butuhkan pada hari ini tanpa masuk kedalam that soft stuff (kesanggupan). Harus juga kita ingat bahwa tidak ada jalan lain untuk melaksanakan perubahan dengan cara yang enak dan nyaman. b. With self change tou get emotions. Untuk mendapatkan niat perubahan adalah dari dalam dirinya sendiri. Hal ini disebut dengan 9 Koesnadi Kardi, Strategi Leadership : 05 Environmental Scanning. 48

seni kepemimpinan. Kepemimpinan membutuhkan that soft stuff dalam arti yang paling dalam. Jadi, inti dari proses perubahan adalah seni mendengarkan.Mendengarkan jelas merupakan esensi sangat penting untuk mengadakan perubahan. c. Change requires self leadership. Kita secara terus menerus berupaya untuk memastikan dan memutuskan sesuatu yang kita harapkan, apa yang menjadi nilainya (values), dan apa yang diinginkannya agar mampu memengaruhi orang lain. Jadi perubahan yang sebenarnya adalah tergantung dari motivasi dan kepemimpinan diri sendiri. Dapat dikatakan, bahwa self leadership is the essense of leadership. Dengan demikian dasar dari kepemimpinan masa depan adalah mengetahui diri sendiri dan upaya untuk mencari saran dari orang lain yang dapat dipercaya. Jiwa pemimpin harus secara terus-menerus memunculkan dan meningkatkan semangat yang ada pada dirinya. Nilai (values), visi dan misi, serta keberanian harus dipertajam. 4. Memilih staf dalam mengisi jabatan pada satuan operasional. Berkaitan dengan kepemimpinan strategis, setiap pemimpin militer dalam organisasi setingkat Satminkal dilengkapi dengan staf. Menurut Collin Powell dalam teori strategi leadership, setiap pemimpin berkewajiban untuk memilih staf sebagai pembantu dalam melaksanakan manajemen organisasi. Ada tiga persyaratan yang berkaitan untuk memilih staf, yaitu: a. Hire talent and values, not just resumes. Artinya bahwa banyaknya pengalaman dan jabatan seseorang tidak akan selalu berkontribusi positif dalam penempatan/pemilihan jabatan yang selanjutnya. Namun, hal yang terpenting adalah bagaimana seseorang memiliki nilai karakter dan bakat/potensi, sehingga dapat diadopsi dan dikembangkan pada jabatan yang akan dipangkunya. b. Seek values aligning. Artinya pemilihan staf lebih ditentukan dari kesesuaian nilai yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kompetensi pada jabatannya.

c. Hire people who compensate for your own weakness. Artinya bahwa pemilihan dan penetapan seorang staf harus dapat menutup kelemahan pemimpin, sehingga kehadirannya dapat menggantikan dan mengisi bidang-bidang yang menjadi kekurangan/titik lemah pemimpin. Teori pemilihan staf tersebut diatas adalah merupakan hal yang sangat baik dan bahkan ideal. Sudah menjadi kebutuhan sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan maka prinsip dasar organisasi dalam penempatan personel the right man on the right place merupakan hal yang utama.Namun pada organisasi TNI Angkatan Darat penempatan seorang staf masih banyak faktor yang memengaruhi, baik secara internal maupun eksternal. a. Faktor Internal. Penempatan jabatan/pola karier prajurit sangat ditentukan dengan tataran kewenangan dan rentang kendali yang bersifat hierarkis. Tidak setiap level pemimpin dapat m e m i l i h staf sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Hanya pemimpin ditingkat top manajerial yang mungkin bisa memenuhi teori Collin Powell. Implementasi penempatan staf di lingkungan satuan operasional TNI Angkatan Darat, masih kurang mempertimbangkan talent scouting. Masih ada budaya negatif dalam penyelenggaran dan proses TOA/TOD yang pada akhirnya menggeser aturan pelaksanaan dan kebijakan dalam penetapan pola karier prajurit. b. Faktor Eksternal. Motivasi dan kinerja prajurit berbanding lurus dengan kebutuhannya. Bila tingkat kesejahteraan belum dapat terpenuhi maka akan dapat menurunkan motifasi dan pada gilirannya berdampak pada kinerja prajurit. Keadaan semacam ini dapat menggeser tata nilai dan karakter sehingga dapat memengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu teori tentang pemilihan staf akan dapat diterapkan di lingkungan satuan TNI Aangkatan Darat dengan sistem TOA/TOD secara konsisten apabila tingkat kesejahteraan prajurit sudah terpenuhi.



12/7/2011 2:23:09 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD 5. Implementasi kepemimpinan strategis masa depan. Menurut Buku the Charlie Mae Knight of the World untuk menjadi pemimpin masa depan yang sukses, maka seorang pemimpin harus memiliki semangat yang bisa diubah menjadi harapan. Ada tujuh pelajaran penting yang dapat diterapkan oleh setiap pemimpin dalam kepemimpinan strategis, adalah sebagai berikut : 10 Pertama : Leaders don’t wait. Kedua : Character counts Ketiga : Leaders have their head in the clouds and their feet on the ground Keempat : Shares values make a difference Kelima : You can not do it alone Keenam : The legacy you leave is the life you lead Ketujuh : Leadership is everyone’s business Pemimpin adalah motor penggerak dalam organisasi, maka pada diri setiap pemimpin harus mengakomodasikan dua hal penting yaitu membangun integritas diri, dan menetapkan tujuan yang diterjemahkan dalam visi dan strategi. Tujuh pelajaran mencapai sukses menurut tujuh teori di atas merupakan seperangkat panduan bagi pemimpin masa depan. Untuk mencapainya, maka tujuh teori tersebut dikatagorikan kedalam dua bagian utama sebagai berikut : a. Membangun jati diri/karakter. Bila seorang berperan sebagai pemimpin, maka tujuh teori diatas dipilih empat hal dan selanjutnya ditetapkan menurut urutan prioritas sebagai berikut: Pertama : Character counts Kedua : Leaders don’t wait Ketiga : Leaders have their head in the clouds and their feet on the ground Keempat: The legacy you leave is the life you lead Keempat pelajaran tersebut merupakan sebuah prinsip dasar seseorang yang akan menjadi 10 Koesnadi Kardi, Strategi Leadership and Futuring .

pemimpin. Setiap pemimpin harus memiliki integritas yang kuat sebab pemimpin adalah motor penggerak dalam organisasi. Menyadari akan pentingnya pemimpin, maka pemimpin tidak bisa menunggu atau ditunggu, sebab pemimpin adalah penentu kebijakan dan pengatur strategi, maka disamping sebagai leader, ia sekaligus juga follower. (Musslow: planning, organizing, and controlling). Pada akhirnya pemimpin yang baik, warisan yang ditinggalkan adalah kepemimpinannya. b. Menetapkan visi dan strategi. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas untuk mencapai tujuan organisasi, untuk itu ditetapkan strategi guna tercapainya sasaran. Pemimpin harus memiliki daya analisis yang baik bila dihadapkan pada persoalan-persoalan yang menyangkut organisasinya. Pelajaran yang dapat diambil dari teori diatas, agar dapat mencapai harapan adalah sebagai berikut: Kelima : You can not do it alone Keenam : Shares values, make a difference Ketujuh : Leadership is everyone’s business Ketiga pelajaran tersebut diatas adalah merupakan tanggung jawab pemimpin dalam rangka mendukung visi dan strategi untuk terwujudnya tujuan organisasi. Visi dan strategi harus dapat diimplementasikan kedalam kehidupan dan aktivitas pada setiap elemen organisasi. Dalam teori strategy leadership, seorang pemimpin harus mampu berperan sebagai king maker pandai memainkan peran sesuai dengan konteks, situasi, masalah, dan audiensnya. Karena itulah pemimpin tidak dapat bekerja sendirian, harus memberdayakan semua sumber daya yang ada. Menurut Peter Draker, dalam strategic leadership dikemukakan bahwa tugas pemimpin adalah menciptakan keselarasan berbagai kekuatan yang ada sehingga kekurangan yang ada menjadi tidak relevan, maka pelajaran keenam tentang shares values make a difference menjadi jawaban bagi pemimpin dalam memberdayakan semua elemen organisasi.

Disamping itu, pemimpin harus pandai menggunakan leverage, sebab pemimpin tidak mungkin mempunyai semua jawaban atas semua masalah dan tantangan yang dihadapi. Teori tentang you can not do it alone dan shares values make a difference sangat relevan dalam menghadapi permasalahan kepemimpinan pada era globalisasi dan keterbukaan. Setiap pemimpin harus pandai menggunakan pengungkit mengatasi semua problematika organisasi, dengan cara mensinergikan kompetensi yang dimiliki oleh staf dan anak buahnya. Dihadapkan pada era global dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemimpin harus memperhatikan kondisi moril anggotanya agar terus berkinerja positif dan maksimal. Pengaruh lingkungan yang terjadi harus mampu diatasi, maka karakteristik pemimpin yang apresiatif akan berfokus pada kekuatan bukan kelemahan. Caranya dengan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dan menambah inspirasi serta ikut terlibat dalam setiap aktivitas. Memiliki semangat entrepreneurship/kewirausahaan sesuai dengan pelajaran ketujuh leadership is everyone’s business. Pemimpin harus mempunyai semangat meningkatkan nilai sumber daya untuk kesejahteraan anggotanya. Dalam konteks kepemimpinan strategis dan masa depan, pengembangan semangat kewirausahaan laksana sebuah karet, yang tidak pernah diketahui kekuatannya, ditarik kedua ujungnya hingga batas maksimal. Kesejahteraan adalah kebutuhan primer prajurit, maka pemimpin harus terus berusaha mewujudkannya seiring dengan visi dan misi organisasi yang hendak dicapai. 6. Kesimpulan. a. Kehidupan organisasi militer tidak pernah statis, namun selalu dinamis mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan yang terjadi. Karenanya ilmu kepemimpinan dalam organisasi militer, sebaiknya harus dikembangkan mengikuti perubahan dan tuntutan organisasi.



49

12/7/2011 2:23:10 PM

Jurnal Yudhagama Dimasa sekarang yang sedang berlaku dalam pendidikan militer disemua jenjang pendidikan perwira, masih menggunakan teori ilmu kepemimpinan yang klasik dan hanya menggunakan materi Hanjar. Dalam menyikapi hal itu kiranya perlu metode pengajaran yang lebih merangsang dalam pengembangan ilmu pengetahuan kepemimpinan. Untuk itu diperlukan referensi buku-buku tentang pemimpin dan kepemimpinan yang dapat dikaji dan didiskusikan melalui studi kasus. b. Dalam organisasi militer kepemimpinan dibagi dalam tiga strata yaitu kepemimpinan lapangan, kepemimpinan organisatoris, dan kepemimpinan strategis. Pada organisasi setingkat kepemimpinan organisatoris keatas dilengkapi dengan staf guna membantu

proses pengambilan keputusan oleh pemimpin. Dengan demikian teori kepemimpinan strategis dibutuhkan pada organisasi tersebut. Dalam organisasi satuan tingkat Satminkal, ilmu pengetahuan kepemimpinan strategis diperlukan bagi para perwira guna mendukung pelaksanaan tugas, sebab kedepan tugas yang dihadapi akan lebih banyak berhubungan dengan masyarakat. c. Berkaitan dengan teori strategic leadership, pemimpin memiliki kewajiban untuk memilih staf sebagai pembantu dalam pelaksanaan manajerial organisasi. Ada tiga persyaratan dalam memilih staf untuk membantu pemimpin, yang bertujuan agar kinerja organisasi dapat berjalan maksimal. Kehadiran staf harus dapat menggantikan dan mengisi

bidang-bidang yang menjadi titik lemah pemimpin. Dengan demikian memilih staf lebih ditentukan dari kesesuaian nilai dengan kebutuhan dan kompetensi jabatan. d. Untuk menjadi pemimpin masa depan yang handal, pemimpin harus memiliki semangat yang bisa diubah menjadi harapan. Ada tujuh pelajaran penting yang dapat diterapkan oleh setiap pemimpin untuk mewujudkan tugas pokok organisasi. Pada prinsipnya setiap pemimpin harus membangun karakter dan jati dirinya, serta mempunyai visi dan strategi dalam kepemimpinannya. Dengan demikian pemimpin akan mampu berperan sebagai king maker dan sukses sebagai pemimpin organisasi dimasa depan pada strata organisasi yang manapun.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS I. Data Pokok. 1. Nama 2. Pangkat/NRP 3. Tempat/Tgl. Lahir 4. Agama 5. Status 6. Sumber Pa/Th 7. Jabatan

: : : : : : :

Agus Sularso, S.H., M.Si. Kolonel Arm/29374 Solo/11 Agustus 1957 Islam Kawin AKABRI/1981 Sahli Pangdam IX/Udayana, Bidang Ekonomi

II. Riwayat Pendidikan Militer. A. Dikbangum. 1. AKABRI 2. Sussarcab Arm 3. Suslapa Arm 4. Seskoad 5. STIH AL-Hikmah 6. SSPS Unhan B. Dikbangspes. 1. Sussar Para 2. Susstaf Yon 3. Tartihterrinbatmin 4. Suspabinlat 5. Bintalfungsi Komando 6. Susrenstra 7. Susdanrem

50

III. Riwayat Penugasan. A. Dalam Negeri. 1. Ops. Seroja B. 1. 2. 3.

Luar Negeri. Safkar Indopura (Singapura) Operator Mer 155mm/FH2000 Singapura Belajar (California)USA

IV. Riwayat Jabatan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Danton Yonarmed-9/K Pamu Rai A Yonarmed-9/K Pa Rai A Yonarmed-9/K Dan Rai A Yonarmed-9/K Kasi-2 Ops Yonarmed-9/K Gumil Deptaktik Pusdik Armed Kasetum Pusdik Armed Dansatdik Suspim Pemdagri Pusdikart Wadanyon Armed-7 Dam Jaya Kasubgar-0503/JB Kasilat Baglat Pussenart Kabag Binsat Armed Pussenart Danyon Armed-8/K Dandim-1702/WJ Dam XVII/TKR Waaspers Kasdam XVII/TKR Aspers Kasdam XVII/TKR Aspers Kasdam Jaya Dirlitbang Akmil Danrem-022 /PT Dam I/BB Sahli Pangdam IX/UDY Bid. Ekonomi



12/7/2011 2:23:10 PM


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN TNI AD DALAM PERSPEKTIF PERTAHANAN NEGARA Oleh : Kolonel Inf Imam Basuki, SE. (Paban Sisdik Sdirdik Kodiklat TNI AD) Dalam membangun kualitas penyelenggaraan pendidikan, dituntut adanya interaksi (positif) antara Gapendik dengan Serdik. Dengan pengendali utama adalah Pimpinan (Komandan) Lemdik. Ditangannya kepemimpinan pendidikan dikelola secara tepat.

1. Pendahuluan.

S

esuai Undang-undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7 bahwa tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara1. Realitanya saat ini masalah perbatasan negara masih merupakan pemicu ancaman pertahanan negara Indonesia. Khususnya pada perbatasan darat dan laut dengan Negara Malaysia. Permasalahan yang timbul adalah selalu persoalan patok batas, baik di daratan maupun posisi nelayan saat berada di lautan. Meskipun tidak sampai memicu perang terbuka antara Indonesia dan Malaysia, namun hal tersebut tentu dapat menimbulkan situasi yang tidak harmonis dalam hubungan kedua negara. Situasi tersebut terjadi karena antara lain 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7

masih lemahnya kondisi sistem pertahanan Indonesia, sehingga tidak memiliki daya penggentar terhadap sistem pertahanan asing yang dimanifestasikan dalam bentuk pelanggaran integritas dan kedaulatan NKRI. Maka konfigurasi yang terbentuk adalah, ancaman dan tantangan yang berpotensi terjadinya perang terbatas akibat adanya konflik di daerah perbatasan. Dalam Doktrin Kartika Eka Paksi, Pendidikan merupakan salah satu fungsi pembinaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Pendidikan berperan dalam menyiapkan sumber daya manusia prajurit Angkatan Darat agar memiliki kualitas yang memenuhi kriteria prajurit profesional. Untuk itu penyiapan prajurit dilakukan secara sistemik dan gradual, antara lain dengan penyelenggaraan pembinaan pendidikan yang diatur sedemikian rupa sehingga mampu mendorong tercapainya tujuan dan sasaran pendidikan. Kebijakan yang ditetapkan dalam pembinaan pendidikan antara lain meliputi peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan yang didukung oleh kondisi jasmani yang samapta serta dilandasi jiwa juang yang pantang menyerah. Demikian juga pembinaan peranti lunak dan peranti keras, pengendalian dan pengawasan serta pengembangan

sistem dan penyelenggaraan pendidikan. Memperhatikan pentingnya kesiapan TNI AD atas pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas sesuai amanat konstitusi, maka perlu dibangun sinergi positif dari semua pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas prajurit melalui penyelenggaraan pendidikan di lingkungan TNI AD. Sehingga setiap prajurit memenuhi kriteria sebagai prajurit professional, yang secara kualitas mampu dan siap melaksanakan tugas sesuai amanat konstitusi. Disinilah makna pentingnya pendidikan bagi setiap prajurit dalam perspektif pertahanan negara. 2. Pokok-pokok Pendidikan TNI AD. Sesuai Buku Petunjuk Induk tentang Pendidikan, Pokok-pokok Pendidikan bagi prajurit, meliputi : a. Penggolongan Pendidikan. 1) Pendidikan Sekolah. Pendidikan Sekolah diberikan kepada prajurit untuk membekali, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan/keterampilan tertentu yang disusun secara sistematis dan diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan. Pendidikan Sekolah terdiri dari : a) Pendidikan Pertama (Dikma).



51

12/7/2011 2:23:10 PM

Jurnal Yudhagama

52

atau Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) menjadi Perwira/Bintara. 2) Pendidikan Luar Sekolah. Pendidikan Luar Sekolah diberikan kepada Prajurit untuk membekali, memelihara dan meningkatkan pengetahuan/keterampilan tertentu yang diselenggarakan tidak melalui pendidikan sekolah, tetapi melalui penataran, penyuluhan dan penyegaran. Pola b. AD.

Pendidikan

TNI

1) Pola Pendidikan TNI AD adalah rangkaian ketentuan penyeleng-garaan pendidikan yang menggambarkan tentang lingkup dan persyaratan-persyaratan pendidikan yang dikaitkan dengan golongan dan strata kepangkatan di lingkungan TNI AD. 2) Menurut golongan personel, Pola Pendidikan TNI AD terdiri dari Pola Dik Prajurit dan Pola Dik PNS TNI AD Pola Pendidikan Prajurit c. TNI AD. 1) Menurut golongan pangkat, pola pendidikan Prajurit TNI AD terdiri dari Pola Dikpa, Dikba dan Dikta.

2) Pola Pendidikan Perwira TNI AD. a) Struktur Prajurit TNI AD golongan Perwira menyebar pada suatu spektrum jabatan dan penugasan yang sangat luas, mulai dari tingkat terbawah yang memerlukan kemampuan teknis, taktis sampai pada tingkat tertinggi jabatan TNI AD, yang memerlukan kemampuan tingkat perumusan kebijaksanaan strategi di bidang pertahanan negara. Pendidikan Perwira. b) Jenis Jenis pendidikan prajurit golongan Perwira meliputi sebagai berikut : (1) Pendidikan Pertama (2) Pendidikan Pembentukan (3) Pendidikan Pengembangan Umum (4) Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (5) Pendidikan Ilmu Pengetahuan & Teknologi (6) Pendidikan Peralihan 3) Pola Pendidikan Bintara TNI AD. prajurit golongan perwira sebagai pimpinan dengan prajurit golongan tamtama sebagai pelaksana suatu kegiatan. b) Jenis Pendidikan Bintara. Jenis Pendidikan prajurit golongan Bintara meliputi :

Foto Istimewa

Pendidikan Pertama prajurit TNI AD yaitu pendidikan untuk membentuk warga negara yang memenuhi syarat dan terpilih untuk menjadi Perwira, Bintara, Tamtama. b) Pendidikan Pembentukan (Diktuk). Pendidikan Pembentukan prajurit TNI AD yaitu pendidikan untuk membentuk peserta didik yang berasal dari Bintara/Tamtama menjadi Perwira/Bintara yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan, dasar golongan Perwira/Bintara agar memiliki sikap mental dan kepribadian, intelektual, serta kesamaptaan jasmani sesuai dengan peranan dan golongan/ strata kepangkatan sebagai prajurit TNI AD. c) Pendidikan Pengembangan Umum (Dikbangum). Pendidikan Pengembangan Umum prajurit TNI AD yaitu pendidikan berjenjang dan berlanjut untuk mengembangkan kemampuan umum yang diperoleh dari daur pendidikan, pelatihan dan penugasan sebelumnya dalam rangka proyeksi penggunaan Prajurit selanjutnya. d) Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes). Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Prajurit TNI AD yaitu pendidikan untuk mengembangkan kemampuan spesialisasi baik yang telah maupun yang belum diperoleh dari daur pendidikan, pelatihan, penugasan sebelumnya, dalam rangka proyeksi penggunaan Prajurit selanjutnya. e) Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Dikilpengtek). Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu pendidikan yang difokuskan pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan/mengembangkan wawasan pengetahuan prajurit untuk menunjang profesionalisme. f) Pendidikan Peralihan (Dikalih). Pendidikan Peralihan Prajurit TNI AD yaitu pendidikan untuk melengkapi dan memantapkan aspek pendidikan dasar golongan pangkat bagi mantan Ba/Ta yang mendapat anugerah Kenaikan Pangkat Medan Tempur (KPMT)

»

Proses belajar siswa taruna di lab bahasa



12/7/2011 2:23:12 PM


Foto Istimewa

akan lebih fleksibel dalam setiap “panggung” kehidupan. Dengan menjaga kondisi fisik yang samapta maka dirinya akan lebih “lentur” dan siap menghadapi setiap dinamika.

»

Peningkatan dan pemeliharaan kemampuan intelektual dilakukan antara lain dengan membaca dimanapun dan kapanpun berada

(1) Pendidikan Pertama (2) Pendidikan Pembentukan (3) Pendidikan Pengembangan Umum (4) Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (5) Pendidikan Ilmu Pengetahuan & Teknologi (6) Pendidikan Peralihan 4) Pola Pendidikan Tamtama TNI AD. Prajurit golongan tamtama merupakan pelaksana suatu kegiatan dalam tatanan organisasi TNI AD yang memerlukan keterampilan tingkat tertentu dalam pelaksanaan tugas, sehingga pendidikan tamtama harus dapat mewujudkan prajurit profesional tingkat pelaksana. 3. Membangun Kualitas Sumber Daya Prajurit. Menjadi peserta didik merupakan hak setiap prajurit. Untuk mendapatkan peserta didik sesuai koridor yang ditetapkan maka kewajiban institusi TNI AD untuk menetapkan dan menegakkan persyaratan. Dengan demikian meskipun setiap prajurit merupakan calon peserta didik, namun tidak semua calon tersebut dapat menjadi peserta didik. Setiap pribadi maupun (pimpinan) satuan harus tergerak untuk membangun kesiapan prajurit agar memenuhi kriteria yang dituntut. Baik dalam aspek Kemampuan Intelektual

(Akademis), aspek Kualitas Mental Kepribadian maupun aspek Kualitas Jasmani Militer. Adapun pihak yang secara langsung terlibat dalam penyiapan peserta didik adalah : a. Diri pribadi setiap Prajurit. Sebagai prajurit professional, maka kualitas diri hendaknya senantiasa dapat terpelihara pada standard yang ditentukan. Setiap pribadi harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam memelihara kualitas diri. Secara sungguh-sungguh mengikuti program satuan dan secara sadar menambah porsi bagi dirinya diluar program satuan. Sehingga prajurit setiap saat memiliki kesiapan untuk melaksanakan tugas, termasuk didalamnya kesiapan mengikuti proses seleksi untuk mengikuti pendidikan. Adalah sebuah ironi, bila seorang Prajurit melakukan persiapan khusus guna menghadapi proses seleksi, itu artinya selama ini kualitas diri sejatinya berada di bawah standard prajurit aktif. Bila ditelaah, maka kesiapan seorang Prajurit untuk mengikuti pendidikan adalah merupakan berlakunya efek (positif) dirinya sebagai manusia yang berpikir maju. Pada pribadi manusia modern (maju) maka mengembangkan intelektual merupakan keniscayaan. Dengan tetap mengasah otak maka dirinya akan lebih adaptif terhadap setiap perubahan. Dengan membangun mental kepribadian maka dirinya

b. Peran Satuan atas diri setiap Prajurit. Penyiapan prajurit merupakan bagian dari proses pembinaan satuan (pembinaan personel). Satuan memiliki andil yang sangat besar atas kualitas diri setiap prajurit, disamping pribadi prajurit itu sendiri. Pembinaan hendaknya meliputi tiga aspek kehidupan prajurit. Ketiga apek tersebut adalah Intelektual (Akademis), Mental Kepribadian dan Jasmani Militer. Pada setiap materi pembinaan hendaknya ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai, sehingga kegiatan senantiasa terukur. Kegiatan yang dilakukan secara terencana, terukur dan terkontrol akan menghasilkan kemampuan prajurit yang dapat dipertanggungjawabkan. Tegakkan pemberian sanksi dan penghargaan terhadap prajurit yang memiliki nilai/ukuran tertentu dihadapkan pada ketentuan yang berlaku. Ketegasan satuan terhadap setiap prajurit untuk senantiasa memiliki kemampuan (kualitas) dalam koridor yang ditetapkan merupakan nilai minimal. Sebab untuk dapat lulus seleksi dan memenuhi kuota peserta didik, maka yang bersangkutan harus memiliki nilai diatas rata-rata. Sehingga bila satuan mengirimkan prajuritnya untuk mengikuti pendidikan, diyakini bahwa kemampuan prajurit tersebut telah memadai. Hindarkan kemungkinan memberikan nilai fiktif ataupun nilai yang dimanipulasi. Kesiapan dan kemampuan Prajurit mengikuti pendidikan merupakan kehormatan satuan. Pendidikan c. Lembaga (Lemdik). Merupakan organisasi pendidikan yang disiapkan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik, agar terjadi peningkatan kemampuan sesuai dengan materi pendidikan yang ditetapkan dalam kurikulum



53

12/7/2011 2:23:12 PM

Jurnal Yudhagama adalah agar dapat memberikan kemudahan dalam proses belajar dan mengajar guna meningkatkan kualitas pembelajaran dalam setiap penyelenggaraan pendidikan. Hal ini merupakan konsekuensi logis bagi institusi TNI AD maupun prajuritnya yang tumbuh dan berkembang di era teknologi Telekomunikasi dan Informasi. Dengan failitas E-Learning maka proses interaksi Gadik dan Serdik

Menyediakan referensi dan bahan ajaran yang dapat diunduh setiap saat dengan menggunakan internet. Pengelola E-Library hendaknya dapat memastikan bahwa referensi yang disediakan pada fasilitas tersebut merupakan referensi yang paling mutakhir. Hal ini penting agar tidak terjadi “gugatan” dari peserta didik. E-Learning dan E-Library dioperasionalkan, guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pendidikan.

Foto Istimewa

pendidikan. Dalam membangun kualitas penyelenggaraan pendidikan, dituntut adanya interaksi (positif) antara Gapendik dengan Serdik. Dengan pengendali utama adalah Pimpinan (Komandan) Lemdik. Ditangannya kepemimpinan pendidikan dikelola secara tepat. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksana pendidikan, sehingga tujuan

»

Kualitas sumber daya Prajurit TNI AD adalah mampu melibatkan dirinya pada pertempuran modern

pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien2. Hal tersebut diperlukan agar tercipta suatu motivasi dari setiap pihak dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan Lemdik harus selalu dapat memelihara semangat, kesadaran dan kesungguhan dari setiap Gapendik maupun Serdik untuk dapat secara terus menerus menunjukkan semangat yang tinggi dalam proses belajar-mengajar. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan (Supardi dan Syaiful Anwar, 2002). dan E-Library. 4. E-Learning E-Learning merupakan proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai sarana belajar mengajar. Adapun tujuannya 2 Bujukin No Perkasad/3-2?IV/2011 tentang Pendidikan

54

dilakukan dengan menggunakan internet. Distribusi Hanjar maupun penugasan bagi Serdik diterima melalui e-mail. Dalam penyelesaian tugas yang diberikan dapat dengan mencari referensi atau hal lain yang diperlukan melalui internet. Peranan E-Learning dalam peningkatan kualitas pendidikan sangat penting, karena dengan fasilitas tersebut maka sumber referensi tetap buka selama 24 jam. Guna lebih mengefektifkan proses belajarmengajar, maka penyelenggaraan E-Learning sudah dapat dilakukan sebelum pendidikan secara resmi dibuka. Prajurit sebagai calon serdik hendaknya dapat diberikan informasi sedini mungkin (± 2 mgg sebelum buka dik) bahwa dirinya telah memiliki ketetapan sebagai peserta didik. Elektronic Library (E-Library) merupakan sarana dalam mendukung proses belajar mengajar dengan menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya.

5. Penutup. Penyelenggaraan pertahanan negara pada era dewasa ini dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan kemajuan teknologi maka batasbatas wilayah pertahanan suatu negara menjadi sesuatu yang relatif. Perang secara terbuka oleh kekuatan militer menjadi tahapan akhir dari sebuah proses panjang pendudukan terhadap suatu negara. Setelah diawali dengan “perang” bidang idiologi, politik, ekonomi dan sosial yang semuanya menggunakan media teknologi sebagai pendukung utamanya. Karena itu diperlukan kualitas sumber daya Prajurit yang mampu “terlibat” pada pertempuran tertentu. Mereka itu adalah Prajurit yang memiliki keunggulan pada aspek intelektual, mental kepribadian dan jasmani militer. Untuk memperoleh kualitas Prajurit yang dimaksud maka pendidikan menjadi media dan proses yang paling tepat.



12/7/2011 2:23:12 PM

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD Bahwa peningkatan kualitas sumber daya Prajurit melalui pendidikan akan dapat mendorong kesiapan Prajurit dan satuan dalam menghadapi dinamika penugasan. Kesiapan tersebut meliputi aspek intelektual, mental kepribadian dan jasmani militer. Pada masingmasing aspek tersebut dikelola oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan batasan norma yang ditetapkan. Dengan demikian sinergi dari setiap pemangku kepentingan, diyakini akan menghasilkan suatu produk (hasil didik) yang sesuai dengan tuntutan kurikulum pendidikan. Kurikulum merupakan koridor dan panduan penyelenggaraan pendidikan. Guna memperoleh hasil didik berkualitas, maka semua pihak yang berlaku sebagai pemangku kepentingan senantiasa tegas dan menjujung tinggi ketentuan yang berlaku. Mulai tahap penyiapan calon serdik, pelaksanaan seleksi maupun pelaksanaan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan bukanlah “proyek” yang harus

berjalan dan selesai dengan serdik yang sesuai alokasi. Namun pendidikan merupakan “kawah candradimuka”, tempat dimana setiap prajurit digembleng dan dibentuk menjadi prajurit yang profesional. Bila pada pelaksanaan pendidikan terdapat serdik yang tidak memenuhi nilai/indikator kelulusan, maka aturan pendidikan yang yang memutuskan. Demikian pembahasan singkat tentang penyelenggaraan pendidikan bagi Prajurit TNI AD dalam tinjauan (perspektif) pertahanan Negara. Dalam pembahasan tersebut, disadari masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun senantiasa sangat diharapkan. DAFTAR PUSTAKA 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 2. Buku Petunjuk Induk tentang Pendidikan, No. Perkasad/3-2/ IV/2011 tanggal 20 April 2011

3. Buku Petunjuk Teknik tentang E-Learning, Nomor : Perkasad / 2-2 / III /2011 4. Buku Petunjuk Teknik tentang E-Library, Nomor Perkasad/ 3-02/III /2011 Tanggal 28 Maret 2011. 5. Abdul Azis Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan, Telaah terhadap Organisasi dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan, Alfabeta, Bandung, 2008 6. Sobri, Asep Jihad, Chaerul Rochman, Pengelolaan Pendidikan, Multi Pressindo, Yogyakarta, 2009 7. Suharsimi Arikunto dan CepinSafruddin Abdul Jabar, Bumi Aksara, Jakarta, 2004 8. Winarno Surakhmad, Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi, Kompas, Jakarta 2009. 9. http://www.dmc.kemhan. go.id/index.php?option=com_ content&view=article &id=699:kualitas-sdm-merupakanfaktor-kunci-keunggulan-strategispertahanan-negara&catid=36:ipteka-pendidikan&Itemid=61


Nama Pangkat/NRP Tempat/Tgl. Lahir Agama Sumber Pa/Th Jabatan Pendidikan a. Umum b. Dikmil

: : : : : : : : :

Imam Basuki, SE Kolonel Inf/30885 Purbalingga, 29 Oktober 1963 Islam AKMIL/1986 Pabansisdik Sdirdik Kodiklat TNI AD S-1 SESKO TNI

8. Riwayat Jabatan : a. Pama Kodam I/BB (Aceh) b. Kasi 2/Ops Brigif 1 Dam Jaya c. Wadan Yonif 203/AK d. Kasdim 0504/JS e. Dan Secaba Rindam Jaya f. Pabandya Rensops Dam VI/TPR g. Danyonif 643/WS h. Dandim 1203/Ktp i. Irdya 1/Binlat Itjenad

1986 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2005 2007

j. k. l. m. n. o.

Tafung Gol IV Itjen Dephan Auditor Ahli Madya Itjen Kemhan Pamen Denma Mabes TNI Pamen Denmabesad Pamen Ahli Pussenif Bid Doktrin dan Bangorg Pabansisdik Sdirdik Kodiklat TNI AD

2009 2009 2010 2010 2011 2011



55

12/7/2011 2:23:12 PM

Jurnal Yudhagama

KOLONEL ARM PURBO PRASTOWO, S.IP NRP.32748 DANMEN ARMED-1/2 KOSTRAD

LETKOL ARM MUHAMMAD HAIDIR, S.IP NRP.11950052751173 DANYON ARMED-1/105/MM TARIK DAM V/BRAWIJAYA

BESERTA STAF DAN SEGENAP JAJARAN MENGUCAPKAN SELAMAT “HARI JUANG KARTIKA” 15 DESEMBER 2011

BESERTA STAF DAN SEGENAP ANGGOTA MENGUCAPKAN SELAMAT “HARI JUANG KARTIKA” 15 DESEMBER 2011

LETKOL INF SATRIJO PINANDOJO NRP.1920033250870 KOMANDAN KODIM-0732/SLEMAN BESERTA STAF DAN JAJARANNYA MENGUCAPKAN SELAMAT “HARI JUANG KARTIKA” 15 DESEMBER 2011

LETKOL ARH WIRAWAN YANUARTONO NRP.11940030370173 DANYON ARHANUDSE-8 DAM V/BRAWIJAYA BESERTA STAF DAN SEGENAP ANGGOTA MENGUCAPKAN SELAMAT “HARI JUANG KARTIKA” 15 DESEMBER 2011

MENGUCAPKAN SELAMAT HUT KODAM V/BRAWIJAYA 17 DESEMBER 2011 PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kertajaya Jl. Kertajaya No. 105 surabaya

56

Aghus Gunawan Pimpinan Cabang

LETKOL INF GUNAWAN WIJAYA NRP.11940014810970 DANYON YONIF-512/QY MENGUCAPKAN SELAMAT “HARI JUANG KARTIKA” 15 DESEMBER 2011



12/7/2011 2:23:13 PM


BUPATI MAGELANG BESERTA STAF DAN SELURUH MASYARAKAT KAB. MAGELANG MENGUCAPKAN HARI JUANG KARTIKA 15 DESEMBER 2011 BUPATI ( IR. H. SINGGIH SANYOTO )

LETKOL CZI SAPTO WIDHI NUGROHO DANYONZIPUR-4/TK MENGUCAPKAN SELAMAT HARI JUANG KARTIKA TNI AD 15 DESEMBER 2011

LETKOL ARM. SAMUDRA BACHTIAR, Sip DANYON ARMED-11/KOSTRAD BESERTA STAF DAN JAJARAN MENGUCAPKAN HARI JUANG KARTIKA 15 Desember 2011

JL. KH. AGUS SALIM NO. 10 SURAKARTA FAX. (0271) 740160, TELP. (0271) 714751 HTTP://WWW.UNIBA.AC.ID EMAIL : [email protected] MENGUCAPKAN DIRGAHAYU HUT TNI KE-66 PROF. DRS. H. ZAINI MUCHTAROM, MA REKTOR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP) UNIVERSITAS SEBELAS MARET Jl. Ir. Sutami No. 36 A. Kotak Pos 56 Surakarta 57126 Telp/Faks. (0271) 648939 Keluarga Besar FKIP Universitas Sebelas Maret Mengucapkan Selamat HUT TNI Ke-66 15 Desember 2011 Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. Dekan

RUMKIT TK. II DR. SOEDJONO MENGUCAPKAN HARI JUANG KARTIKA 15 DESEMBER 2011

DANRINDAM IV/DIPONEGORO BESERTA STAF DAN JAJARAN MENGUCAPKAN HARI JUANG KARTIKA 15 Desember 2011



57

12/7/2011 2:23:13 PM

Jurnal Yudhagama

Letkol Kav Edi Sutjipto, S.IP Dandim-0819/Pasuruan BESERTA STAF DAN SEGENAP JAJARAN MENGUCAPKAN SELAMAT “HARI JUANG KARTIKA”

SELAMAT HARI JUANG KARTIKA 15 DESEMBER 2011 SEMOGA SUKSES

15 DESEMBER 2011

LETKOL INF EDI SAPUTRA NRP 11940027940773 KETUA BESERTA ANGGOTA TIM PENGGERAK PKK PROV. JAWA TENGAH Mengucapkan “SELAMAT HARI JUANG KARTIKA” 15 DESEMBER 2011 KETUA NY. HJ. SRI BIBIT WALUYO

58

DANYONIF-408/SUHBRASTHA MENGUCAPKAN SELAMAT “HARI JUANG KARTIKA” 15 DESEMBER 2011



12/7/2011 2:23:15 PM

MISTRAL

Atlas Launcher




59

12/7/2011 2:23:16 PM

ROKET MLRS-122MM

Jurnal Yudhagama

60



12/7/2011 2:23:16 PM

52-CALIBRE NEXTER

Recommend Documents