MEDAKLAT ~1N-2OMD
Da ar Isi
3
~encariPenyebab dan Solusi Tingginya Solvabilitas Keuangan an ka Pendek Pemda
6 18
Instrumen Penilaian Non Tes dalam Diklat Penye enggaraan Diklatpim Tk. II Badan Diklat
--------~~enda~~----
28
40 44
Manajemen Keuangan Pemerjntah Daerah
(1)
Tim Redaksi
Orientasi DPRD, Rezulasi clan Pefaksanaannya
BajuTransformasiDP3 ke SasaranKerjaPegawai (SKP)
53
Pulau Penyengat Inderasakti Kepulauan Riau
M~~l~J2ifJ~~!tu ISSN : 2088-6918
Pembina:
Editor:
Gamawan Fauzi, SH., MM.
Hosianna L. Tobing, M.Si.
Faisal Sadik, ST.,MT
Catur Denny Alexandria, ST.
M. Faruk
Takwa Sekti Imara, SE., ME.
Penanggung [awab: Kepala Badan Pendidikan Kementerian
Fotografer:
dan Pelatihan
Dalam Negeri
Tim Redaksi: Hana Widuri Hasibuan, M.Si
Pemimpin Redaksi:
Samsuri, S.Sos
Drs. La Ode M. Salmar, M.si
Redaktur Pelaksana: Dr. Prabawa Eka Soesanta, M.Si
Redaksi
mcnerima
kir iman art ikcl atau
berita dari pembaca Illl'ngenai Pcmcrintah
Penata Grafts:
dan Pcmcrintah
Iman Iskandar, SPd.
Otonorni
Dacrah dalam I ingkup
Dar-rah .
.Art ikel at au berita yang masuk sepenuhnva
mcnjadi
milik Redaksi.
Artik«] dapar dikirim kc alamat Rcdaksi.
•
Media Diklat XIV - 2014
MENeARI PENYEBAB DAN SOLUSI TINGGINYA SOLVABILITASKEUA GAN ]ANGKA PENDEK PEMDA Irwan Taufiq Ritonga, PhD,Akt M. Weli Septiya Putra, M.Si,Akt Definisi Solvabilitas Keuangan [angka Pendek Solvabilitas keuangan jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang atau sarna dengan 12 bulan. Informasi keuangan tentang kewajiban pemerintah daerah yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ditampilkan dalam segmen kewajiban lancar dalam neraca, sedangkan sumber daya pemerintah daerah yang tersedia dan dimaksudkan untuk digunakan dalam waktu kurang atau sarna dengan satu tahun ditunjukkan pada segmen aset Ian car dalam neraca. Oleh karena itu, untuk menunjukkan solvabilitas keuangan jangka pendek, pembilang dari rasio-rasio dimensi ini adalah aset lancar dan penyebutnya adalah kewajiban Ian car pemerintah daerah. Oleh karena itu, rasio-rasio yang dapat digunakan untuk mengukur solvabilitas keuangan jangka pendek pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Ritonga et al, 2012). Rasio A adalah rasio yang paling konservatif dalam mengukur solvabilitas keuangan jangka pendek, diikuti berturut-turut oleh Rasio B dan Rasio C. Secara umum, semakin tinggi nilai ketiga indikator tersebut maka semakin banyak pula aset lancar yang tersedia untuk menjamin kewajiban lancar. Dengan demikian, peningkatan nilai indikator ini mengindikasikan peningkatan kualitas solvabilitas keuangan jangka pendek. Sampai dengan saat ini belum dapat ditentukan berapa besaran ideal rasio solvabilitas jangka pendek untuk pemda. Namun, nilai yang terlalu tinggi untuk rasio-rasio ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki aset lancar yang berlebihan yang akan menjadi lebih baik jika digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, aset Iancar yang berlebih-lebihan menyebabkan pelayanan yang tidak optimal kepada masyarakat.
Rasia A = (Kas dan setara kas + investasi jangka pendek) / Kewajiban lancar Rasia B = (Kas dan setara kas + investasi jangka pendek +piutang) / Kewajiban lancar Rasia C = Aktiva Lancar / Kewajiban lancar
Media Diklat XIV - 2014
•
Solvabilitas Keuangan langka Pendek Pemda di Indonesia
jauh melebihi jumlah yang dibutuhkannya tuk memenuhi kewajiban lancarnya.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ritonga et al. (2012) dengan menggunakan sampel pemdapemda di Pulau [awa, ditemukan bahwa solvabilitas keuangan jangka pendek pemda-pemda cukup tinggi. Kondisi ini ditunjukkan dengan nilai median Rasio A, B dan C sebesar 29,41; 34,30 dan 38,55 kali. Angka-angka ini menunjukkan bahwa untuk setiap rupiah kewajiban jangka pendeknya, pemda menjaminnya dengan lebih dari tiga puluh kali aset lancarnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki aset lancar yang berlebih-lebihan dalam jumlah yang besar, yang sebaiknya dihindari. Tentunya aset yang berlebih-Iebihan ini akan "menganggur" Pemerintah daerah harus mengoptimalkan aset lancar yang "menganggur" tersebut dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan rasio-rasio tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki solvabilitas keuangan jangka pendek yang kuat, tetapi dengan jumlah aset Iancar yang berlebihan.
Penyebab dan Solusi Atas Tingginya Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek
Melihat fenomena seperti yang dikemukakan oleh Ritonga et al (2012) tersebut, timbullah pertanyaan mengapa pemerintah daerah memiliki jumlah aset Ian car yang sangat tinggi yang
un-
Jumlah aset lancar yang berlebihan menunjukkan bahwa adanya inefisiensi dalam pengelolaan aset lancar baik dari sisi manajemen kas, manajemen persediaan dan manajemen asetkeuangan lainnya (seperti investasi jangka pendek dan piutang). Di masa depan, pemerintah daerah sebaiknya mengurangi besaran rasio-rasio tersebut, tetapi tidak boleh mengganggu solvabilitas jangka pendeknya. Dengan demikian pemda-pemda dapat mengoptimalkan aset lancarnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan besaran komponen aset lancar, maka kita dapat menduga pada aspek manajemen manakah pemda mengalami ketidakefisienan. Menggunakan sampel kabupatenl kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti ditunjukkan pada tabel di bawah, maka dapat kita ketahui bahwa pos kas merupakan penyusun utama aset lancar diikuti oleh pos persediaan, pos piutang, dan terakhir adalah pos investasi jangka pendek.
T abcl I: P os- P os As ct L ancar Kab upatcn IK ota diI 0 aera hi'stimewa Y ogya k arta untu kT a h un A nooaran 2012 Invcstasi 0/0 0/0 0/0 Kas Pcrscdiaan Piutang Janaka Pendek 382.061.444.777 74% 2% 112.732.880.966 PEMPROP DIY 0,00 0% 10.772.986.935 24.571.682.585 305.738.544.914 0,00 0% 22.575.490.389 6% PEMKOTYOGYAKARTA 81% 28.252.363.642 204.716.368.713 18% PEMKAB BANJUL 57% 0,00 0% 62.972.848.463 58.417.355.619 101.494.066.284 6% PEMKAB KULONPROGO 56% 0,00 0% 10.243.849.911 9.639.533.445 159.663.369.555 22.758.905.426 79% 5% PEMKAB GUNUNGKIDUL 0,00 0% 6% 127.298.916.404 PEMKAB SLEMAN 432.588.133.629 67% 0,00 0% 40.580.626.491 Sumber: Laporan Hasil Pemenksaan BPK Rl Tahun2014 (diolah)
%
22% 7% 8% 32% 11% 20%
[ika dijumlahkan, maka secara rata-rata pos kas dan pos persediaan akan menyumbang lebih dari 85% komponen aset lancar. Oleh karena itu, analisis penyebab tingginya aset Ian car akan difokuskan pada kedua pos tersebut.
Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Salah satu komponen aset lancar yang jumlahnya berlebih-lebihan dan menganggur adalah kas dan setara kas. Tingginya jumlah kas dan setara kas disebabkan oleh tingginya realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), walaupun pada saat perencanaan selalu ditetapkan sebesar Rp.O,-
o
Media Diklat XIV - 2014
· Tingginya SiLPA ini dapat terjadi karena dua faktor utama, yaitu lemahnya manajemen perencanaan pada saat merencanakan Anggaran dan Pendapatan Belanja (APBD) dan lemahnya manajemen operasional pelaksanaan APBD. Pada aspek perencanaan APBD, terdapat kecenderungan terjadinya praktek budgetary slack di mana perencanaan anggaran pendapatan cenderung dikecilkan, sedangkan perencanaan anggaran belanja dibesarkan. Pada saat pelaksanaan APBD, maka realisasi pendapatan akan melampaui anggarannya, sedangkan realisasi belanja akan lebih kecil daripada anggarannya. Akibatnya akan terjadi sisa anggaran. Untuk mengatasi budgetary slack ini, maka disarankan agar pemda dalam merencanakan anggaran pendapatan mengacu pada dokumen potensi pendapatan. Pada sisi perencanaan anggaran belanja, pemda harus menggunakan instrumen analisis standar belanja (ASB) sebagaimana telah dinyatakan dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang keuangan daerah. Pad a aspek operasional pelaksanaan APBD, terdapat kecenderungan pelaksanaan APBD menumpuk pada semester kedua dengan alasan harus mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa. Bahkan, tidak jarang, kegiatan-kegiatan baru dilaksanakan pada dua bulan terakhir sebelum tahun anggaran berakhir. Akibatnya, probabilita tidak selesainya kegiatan atau bahkan tidak terlaksanya kegiatan menjadi semakin besar. Hal ini mengakibatkan terjadinya realisasi belanja yang lebih kecil daipada anggarannya. Pad a gilirannya, SiLPA menjadi tinggi. Tentunya kondisi ini menunjukkan lemahnya manajemen operasional pelaksanaan APBD. Untuk mengatasi lemahnya aspek operasional pelaksanaan APBD ini, maka satuan ataupun unit kerja pemda yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian pembangunan harus lebih tegas dan ketat di dalam melakukan monitoring terhadap kedisiplinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan kegiatannya Harus terdapat mekanisme punishment terhadap SKPD yang terlambat dalam merealisasikan kegiatannya seperti misalnya
penundaan pemberian tunjangan kinerja atau bahkan sampai dengan pemotongan tunjangan kinerja. Lemahnya Manajemen Persediaan Selain tingginya kas dan setara kas, faktor lain yang menyebabkan tingginya aset Ian car di Pemda adalah persediaan. Sebagai contoh, rata-rata nilai persediaan Kabupaten/Kota di Propinsi DIY untuk TA 2013 mendekati angka 20% dari total aset lancarnya. Mengapa hal ini dapat terjadi? Berdasarkan amatan dan diskusi penulis dengan pernda, hal ini dapat terjadi karena pembelian barang persediaan dilakukan dengan motivasi untuk merealisasikan anggaran belanja barang, bukan untuk memenuhi kebutuhan riil SKPD akan barang terse but. Dengan demikian, dapat kita temui di akhir tahun, sebagai contoh, bahwa jumlah persediaan alat tulis kantor di suatu SKPD lebih banyak daripada jumlah persediaan ATK di toko yang menjual ATK. Untuk mengatasi kondisi seperti yang dideskripsikan di atas, maka sebaiknya pemda mulai belajar untuk menerapkan manajemen persediaan yang lebih baik. Metoda-metoda manajemen persediaan yang modern, seperti Just-in- Time (JIT), yang telah diterapkan sejak lama oleh perusahaan-perusahaan perlu untuk diimplementasikan oleh Pemda.
Lemahnya Manajemen Kas Nilai pos investasi yang sangat kecil, dalam sampel bahkan nilainya nol, dan di sisi lain nilai pos kas yang sangat tinggi menunjukkan lemahnya manajemen kas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kas yang berlebihan tidak dioptimalkan dengan cara diinvestasikan pada instrumen investasi jangka pendek sebagai upaya "menebus kesalahan" atas berlimpahnya kas yang mengganggur. Sebaiknya Pemda harus melakukan upaya manajemen kas yang baik agar dapat mengoptimalkan kas yang menganggur sehingga pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkat.
Media Diklat XIV - 2014
•
