42051.pdf

16/42051.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf


16/42051.pdf

BABIV HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Deskripsi Lokasi Penelitian Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Propinsi Kalimantan Barat

atau diantara 1'05" lintang utara, 0' ,46" ; Lintang selatan II 0' bujur timur, 113'20" bujur timur, maka Kabupaten Sintang tepat berada di garis khatulistiwa. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sintang yaitu: a.

Sebelah Utara : Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak).

b.

Sebelah Selatan : Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Ketapang.

c.

Sebelah Timur : Propinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu.

d.

Sebelah Barat : Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sekadau. Apabila ditinjau dari segi ekonomi, maka letak Kabupaten Sintang

sangat strategis, karena berada tepat tengah-tengah empat kabupaten yang berada di bagian paling timur Provinsi Kalimantan Barat yaitu dikelilingi oleh Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau, sedangkan pada bagian utara berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga serawak.

47 Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

48 16/42051.pdf

Dengan luas wilayah 21.635 km 2 Kabupaten Sintang menempati luas ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi 14 Kecamatan yaitu : Kecamatan Amba1au, Binjai Hu1u, Dedai, Kayan Hi1ir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hu1u, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Sepauk, Sintang, Serawai, Sungai Tebe1ian, dan Tempunak. Dari 14 (em pat bel as) kecamatan yang ada, terdapat tiga kecamatan yang apabila dikembangkan dalam jangka pendek memiliki prospek yang baik, yaitu Kecamatan Ketungau Hi1ir, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu, karena ketiga kecamatan ini berbatasan langsung dengan wilayah Serawak Malaysia Timur. Dengan cakupan wilayah seluas 5.87490 krn2 untuk tiga kecamatan ini, sudah meliputi 27 % dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Sintang, sehingga sangat berpotensi daerah pusat pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2000 - 2008 rata-rata 2,02 %. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2007 yaitu rata-rata 2,0 I persen per tahun. Penyebaran penduduk

Kabupaten

Sintang tidak

merata antara

kecamatan satu dengan yang lainnya. Kecamatan Sintang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 55.945 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,60 % selama kurun waktu tahun 2000 - 2008, sedangkan yang menjadi posisi

kedua adalah Kecamatan Sepauk dengan jumlah penduduk 45.230 jiwa,


49 16/42051.pdf

dengan laju pertumbuhan penduduk I ,83 persen, yang menjadi urutan ke tiga adalah kecamatan sungai tebelian dengan jumlah penduduk 28,337 jiwa serta lpp sebesar I ,31 persen. Seiring dengan meningkatkanjumlah penduduk makajumlah penduduk us1a kerja (PUK) pada tahun 2008 tercatat 281.182 jiwa. Mengalami pertambahan dari tahun sebelumnya sebesar 5.842 jiwa atau 2,06 persen. Selanjutnya untuk jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kantor Departemen Tenaga Kerja terjadi penurunan dan jumlah pencari kerja, sebesar 1.390 jiwa pada tahun 2007 dan 1.343 jiwa pada tahun 2008. Dari seluruh tenaga kelja yang terdaftar pada tahun 2008 disalurkan sebanyak 143 orang, ini berarti mengalami penurunan dengan jumlah yang salurkan pada tahun 2007. Pencari kerja terbanyak terdaftar pada tahun 2008 ini rata-rata berpendidikan terakhir SMTA. Kecamatan Binjai Hulu merupakan salah satu Kecamatan dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sinang. Kecamatan Binjai Hulu secara geografis terletak di antara

oo

06' Lintang Utara - 0

o 18'

Lintang Utara,

Ill o 20' Bujur Timur - Ill o 30' Bujur Timur. Sedangkan batas-batas administrasi Kecamatan Binjai Hulu adalah : a. Sebelah Utara

: berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Hilir

b. Sebelah Selatan

berbatasan dengan Kecamatan Sintang

c. Sebelah Timur

berbatasan dengan Kecamatan Kelam Permai

d. Sebelah Barat


: berbatasan dengan Kecamatan Sepauk

50 16/42051.pdf

Kecamatan Binjai Hulu memiliki luas wilayah 307,65 Km2 atau 1,42 persen dari 1uas wilayah Kabupaten Sintang atau merupakan wi1ayah terkecil kedua setelah Kecamatan Sintang. Alluvial merupakan jenis tanah terluas di

Kecamatan

Binjai Hulu. Binjai Hilir merupakan desa dengan jumlah

wilayah terluas di Kecamatan Binjai Hulu dengan luas 61,00 Km2 atau 19,83 persen dari luas wilayah Kecamatan Binjai Hulu. Kecamatan Binjai Hulu sampai dengan tahun 2007 terdiri dari 8 desa dengan 25 dusun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 9 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Desa di Kecamatan Binjai Hulu memiliki ll desa dengan penambahan 3 Desa baru. Sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2009, di Kecamatan Binjai Hulu telah terjadi 4 kali pergantian camat. Di Kecamatan Binjai Hulu terdapat 37 dusun, 34 RW dan 112 RT. Desa Binjai

..

Hulu merupakan desa denganjumlah dusun terbanyak yaitu 5 dusun . Pada tahun 2009 penduduk Kecamatan Binjai Hulu mencapai 11.854 jiwa dengan rasio laki-laki terhadap perempuan sebesar 105, ini berarti penduduk laki-laki

lebih

banyak

dibandingkan

penduduk

perempuan.

Kepadatan penduduk per km2 sekitar 39 jiwa dan kepadatan per dusun mencapai 320 jiwa. Di Kecamatan Binjai Hulu, Dak Jaya merupakan desa dengan jumlahpenduduk terbesar, jumlah penduduk di Desa Dak Jaya adalah 2.012 jiwa, sedangkan Sungai Risap Mensiku Bersatu merupakan desa di Kecamatan Binjai Hulu dengan jumlah penduduk terkecil yaitu sebesar 495 jiwa.


51 16/42051.pdf

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Binjai Hulu mempunyai 3 TK Swasta, 11 Sekolah Dasar (SD) yang terdiri dari 10 SD Negeri dan 1 (satu) SD Swasta, SD ini terdapat di setiap desa di Kecamatan Binjai Hulu. Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SL TP) di Kecamatan Binjai Hulu berjumlah tiga, terdiri dari 2 SL TP Swasta, dan I (satu) SL TP Negeri. Di Kecamatan Binjai Hulu juga terdapat I (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri yang terletak di Desa Binjai Hilir. Fasilitas kesehatan di Kecamatan Binjai Hulu terdapat I (satu) puskesmas yang terletak di Desa Binjai Hulu. Di Kecamatan Binjai Hulu juga terdapat 2 puskesmas pembantu, 3 puskesmas keliling dan 9 polindes. Telah terjadi 3.068 kunjungan ke puskesmas di Kecamatan Binjai Hulu, dimana

keluhan penyakit terbanyak

dari

kunjungan

tersebut ada1ah

penyakit ISPA sebanyak 749 kunjungan. Dan juga, telah terjadi 283 proses kelahiran hidup di Kecamatan Binjai Hulu, di mana terdiri dari 127 kelahiran bayi laki-laki dan 156 kelahiran bayi perempuan. Sektor pertanian, Produksi tanaman padi di Kecamatan Binjai Hulu pada tahun 2009 sebesar 7.310 ton yang terdiri dari 6.091 ton padi sawah dan 1.219 ton padi ladang. Rata-rata produksi padi mencapai 27,08 kuintal!Ha. Untuk tanaman palawija, produksi terbesar adalah tanaman ubi kayu yang mencapai produksi sebesar 2.291 ton dengan rata-rata produksi mencapai 141,42 kuintal/Ha. Tanaman perkebunan yang terbesar di Kecamatan Binjai Hu1u pada tahun 2009 ada1ah tanaman ke1apa sawit dan tanaman karet dengan


52 16/42051.pdf

'

produksi masing-masing sebesar 25.394,13 ton dan 2.619,97 ton. Populasi temak terbesar di Kecamatan Binjai Hulu tahun 2009 yaitu sapi berjumlah 2.967 ekor. Sedangkan populasi unggas terbesar adalah ayam ras yang beijumlah 36.223 ekor. Pada tahun 2009, di Kecamatan Binjai Hu1u terdapat 37 unit usaha formal dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 53 orang dan 10 unit usaha non formal dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 16 orang. Di Kecamatan Binjai Hulu terdapat 1 (satu) koperasi, 4 Persekutuan Komanditer (CV) dan 3 Perusahaan Perorangan. Perusahaan perdagangan yang sudah memiliki izin usaha di Kecamatan Binjai Hulu terdapat 93 perusahaan yang terdiri dari 30 perusahaan skala menengah dan 63 perusahaan skala kecil. Di Kecamatan Binjai Hulu pada tahun 2009 terdapat 6 Koperasi Unit Desa (KUD) dengan jumlah anggota sebanyak 319 orang dan 3 Koperasi Non KUD dengan jumlah anggota sebanyak 172 orang. Pada tahun 2009, panjang jalan di wilayah Kecamatan Binjai Hulu sepanjang 98 kilometer, di mana permukaan jalan sepanjang 80 kilometer permukaan tanah dan 18 kilometer permukaan jalan lainnya. Jika ditinjau dari kondisinya, 42 kilometer kondisinya sedang, 38 kilometer rusak dan 8 kilometer rusak berat. Berdasarkan uraian mengenai kondisi Kecamatan Binjai Hulu sebagaimana diungkapkan di atas, maka kondisi geografis pada umumnya berkaitan dengan karakteristik suatu wilayah pemerintahan. Indikator untuk


53 16/42051.pdf

•

melihat tersebut adalah: batas wilayah, luas wilayah, jumlah wilayah pemerintahan, dan kondisi topografi wilayah (penggunaan lahan). Semakin luas suatu wilayah akan semakin panjang rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan yang juga akan mempengaruhi pelaksanaan suatu program termasuk dalam hal ini Pengawasan Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang. Pada beberapa wilayah kondisi geografis ini juga sangat dipengaruhi

oleh

ketersediaan

infrastruktur

transportasi.

Minimnya

infrastruktur wilayah tersebut dapat menyebabkan keterisoalisasi dan keterpencilan wilayah-wilayah yang juga akan mempengaruhi pelaksanaan suatu program termasuk dalam hal ini Pengawasan Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang.

B.

Gambaran Umum Program Raskin Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan

menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubemur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani,

ketahanan pangan,

pembangunan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Menurut Kepala Perum Bulog Sub Divre Wil. III Sintang, secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi


54 16/42051.pdf

I

bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutarnakan beras dari gabah petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. Pedoman

Umum

Raskin

Tahun

2010

menegaskan

peraturan

Perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan Program Raskin adalah:

·-

l.

Undang-Undang No.8 Tahun 1985, tentang Organisasi Masyarakat.

2.

Undang-Undang No.7 Tahun 1996, tentang Pangan.

3.

Undang- Undang No.l9 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

4.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

5.

Undang- Undang No.47 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

6.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986, tentang Pelaksanaan UndangUndang No.8 Tahun 1985.

7.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.

8.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog.


55 16/42051.pdf

9.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Presiden RI No.

13 Tahun 2009, tentang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan. II. Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2009, tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010. 12. Inpres Nomor 8 Tahun 2008, tentang Kebijakan Perberasan Nasional. 13. Permendagri No. 59 Tahun 2007, tentang "Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah". 14. Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008, tentang Tim Koordinasi Raskin

Pus at. Pengelolaan Raskin memiliki pnns1p nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan Program Raskin.

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan Raskin berdasarkan

Pedoman Umum Raskin Tahun 2010 adalah sebagai berikut: I. Keberpihakkan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau. 2. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan


56 16/42051.pdf

memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri. 3. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutarna RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program Raskin, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian. 4. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati. Berdasarkan uraian mengenai gambaran umum Program Raskin di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Raskin merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang diatur melalaui peraturan perundang undangan yang berlaku. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Dimana program ini bermakna untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. C. Pengawasan Pelaksanaan Program Raskin 1. Pengawasan Internal (Fungsional) a. Pengawasan Oleh Tim Koordinasi Raskin

Dalam rangka pelaksanaan program Raskin tahun 20 I 0 telah dibentuk organisasi pelaksana program raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan


.: .. ,

-' '

16/42051.pdf

program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Pusat sampai kecamatan dan pelaksana distribusi raskin ditingkat desa!kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang. Menurut Kepala Ekbang Setda Kabupaten Sintang mengatakan bahwa monitoring dan evaluasi Program Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Program raskin dibandingkan dengan rencana (hasil wawancara Januari, 2011 ). Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim koordinasi raskin Pusat,Provinsi,Kabupaten!Kota dan Kecamatan atau Pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan. Dikatakan Kepala Ekbang Setda Kabupaten Sintang, waktu pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Program raskin dilakukan secara periodik setiap bulan dan /atau disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil Monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim koordinasi raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten!Kota dan Kecamatan

sesua1

dengan

lingkup

dan

bobot

permasalahan

untuk

ditindaklanjuti,serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian apresiasi. Pengawasan pelaksanaan Program raskin dilakukan secara fungsional sesua1 dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Pengawasan masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku. Penanggungjawab pelaksanaan Program Raskin di Pusat adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; di Provinsi adalah Gubemur, di Kabupaten!Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah


58 16/42051.pdf

Camat dan

di

desalkelurahan

adalah

kepala

desallurah.

Pelaksanaan

pengawasan oleh Tim koordinasi raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten!Kota dan Kecamatan, serta Satker Raskin dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel4.l. N 0

2

Pengawasan Oleh Tim Koordinasi Raskin

Tim Koordinasi Tim Koordinasi Pusat

Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Struktur dan Keanggotaan

Tugas

Pelaksanaan l>engawasan Tidak Kementerian Koordinator Melaksanakan Bidang Kesejahteraan Rakyat koordinasi pernah dilakukan dan Anggota terdiri dari kebijakan unsur Kementerian perencanan dan Pelaksanaa Koordinator Bidang anggaran, n Perekonomian, Departemen pelaksanaan, pengawasa Dalam Negeri, Departemen fasilitasi, n hanya Keuangan, Departemen monitoring dan sebatas Sosial, Kementerian Negara evaluasi serta koordinasi Perencanaan Pembangunan menerima Nasional/Badan Perencanaan pengaduan dari Nasional, masyarakat Pembangunan BPS, BPKP dan Perum tentang Bulog pelaksanaan Program Raskin Unsur-unsur instansi terkait Melakukan Tidak di tingkat Provinsi antara lain koordinasi pernah Setda, Bappeda, perencanaan, dilakukan Badan/Dinas/Lembaga yang anggaran, Pelaksanaa berwenang dalam pelaksanaan n pemberdayaan masyarakat, distribusi,monito pengawasa Dinas Sosial, Badan Pusat ring dan evaluasi n hanya Statistik, serta menenma sebatas Badan/dinas/Kantor yang pengaduan dari koordinasi berwenang dalam ketahanan masyarakat pangan, Perwakilan BPKP tentang dan Divisi Regional/Sub pelaksanaan Divisi Regional Perum Bulog Program Raskin


59 16/42051.pdf

,

N 0

Tim Koordinasi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kola

Struktur dan Keanggotaan Unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten!Kola antara lain Setda, Bappeda, Badan/dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Slatistik, Badanldinaslkantor yang berwenang dalam kelahanan pangan, Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog

Tugas

Melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan serta evaluasi menerima pengaduan dari masyarakat tenlang pelaksanaan Program Raskin Penanggung Tim 4 jawab yaitu Merencanakan, Koordinasi Carnal, Ketua yaitu Sekretaris melaksanakan, Kecamalan, Sekrelaris yaitu mengendalikan, Raskin Kecamalan Kasi Kesejahteraan Sosial, dan sosialisasi, Anggola terdiri dari aparat monitoring, dan Kecamalan, Koordinator evaluasi Slatistik Kecamalan (KSK), pelaksanaan Program Raskin anggola Satker Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin di Kabupaten!Kola Bertanggung Kepala Desa/lurah, pokmas 5 Pelaksana alas jawab Distribusi pelaksanaan Raskin di distribusi Desai Raskin,penyelesai Kelurahan an pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayah Satker Pegawai Perum Bulog yang Bertanggung 6 alas ditelapkan melalui Surat jawab Raskin Perinlah (SP) pelaksanaan kadivrelkasubdivre/kakansilog distribusi ,penyelesaian Perum Bulog HBP,dan administrasi Raskin Surnber: Ttm Koordmas1 Raskin Kabupaten Smtang, 2011. 3


IPelaksanaan IPengawasan "idak pernah dilakukan Pelaksanaan pengawasan ,anya sebalas ~oordinasi

Tidak pernah dilakukan. Hanya terbalas pada pelaporan

Tidak pernah dilakukan. Hanya pelaporan

Tidak pernah dilakukan

60 16/42051.pdf

Berdasarkan data pada tabel 4.1, Pengawasan Oleh Tim Koordinasi Raskin

baik

di

tingkat

Pusat,

Provinsi,

Kabupaten,

Kecamatan,

Kelurahan/Desa maupun oleh Satker Raskin belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Menurut Kepala Bagian Ekbang

Sekda Kabupaten

Sintang

menyatakan pengawasan Program Raskin bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan Program Raskin. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Tim Raskin Kabupaten dan Tim Raskin Kecamatan, Pengawasan dilakukan secara Periodik sesuai dengan kebutuhan (hasil wawancara Januari, 2011 ). Hasil Pengawasan dibahas dalam rapat Koordinasi Tim Raskin Kabupaten atau Tim Raskin Kecamatan secara berka1a untuk ditindak lanjuti. Tabe14.2.

Pe1aksanaa Tugas Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Unit Kerja Terkait Da1am Penya1uran Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2010

Pe1aksana Tugas No Tim Koordinasi Penanggung Jawab I Program Beras Pelaksanaan dan Pemantauan Untuk Rumah Raskin di Kabupaten Sintang Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010


Pelaksanaan Tugas Tugas-tugas di1aksanakan mela1ui rapt-rapat Koordinasi. Rapat dilaksanakan sebanyak 3 ka1i,yaitu pada saat penetapan Keputusan Penerima Manfaat, Pendistribusian dan Evaluasi dari Pe1aksanaan Kegiatan yang mana o1eh Rapat dihadiri Anggota Tim Koordinasi,sedangkan aspek-aspek yang dibahas me1iputi kesiapan pelaksanaan Raskin serta kendala-kenda1a yang dihadapi. Kunjungan lapangan oleh Tim jarang di1akukan.

61 16/42051.pdf

No 2

3

4

Tugas Penanggung Jawab Penyediaan dan Penditribusian Beras dari Gudang Bulog Wilayah III Sin tang sampa1 ke titik Distribusi yang telah disepakati maupun Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran Pusat Penanggung Jawab Biro Statistik (BPS) Penyediaan Data Dasar Kabupaten Rumah Tangga Miskin sebagai Sintang (RTM) Referensi Musyawarah Desa/Kelurahan dalam Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Raskin. Bagian Ekbang Penanggung jawab menetapkan Rumah Tangga Setda Sasaran (RTS-PM) dan Kabupaten Sintang kuantum Beras Raskin di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang

Pelaksana Perum Bulog Wi1ayah III Sintang

5

Camat, Lurah/Kepala De sa

jawab Penanggung Pendistribusian Beras Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) maupun Administrasi Penyelesaian Pembayarannya

6

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes. lnspektur Kabupaten Sintang

jawab Penanggung Penanganan Pengaduan Kabupaten Masyarakat Sintang jawab Penanggung pemeriksaan Penanganan Pelaksanaan Program Beras Tangga Untuk Rumah di Kabupaten Miskin Sintang.

7

Sumber : Hasii Observas1


Pelaksanaan Tugas Tugas dilaksanakan hanya mengeluarkan dengan Beras dari Gudang Dolog. Kunjungan lapangan jarang dilakukan

Penyediaan data umumnya bersumber dari data sekunder

Rumah Menetapkan (RTS) Sasaran Tangga Kuantum Beras dan Raskin di masing-masing Kecamatan di Kabupaten SK dengan Sintang Bupati Pendistribusian Beras Titik Raskin dari Distribusi sampai kepada Manfaat Penerima Raskim (RTS), maupun Penye1esaian Adrninistrasi Pembayarannya melibatkan Pihak ketiga Penanganan Pengaduan Masyarakat akan Pelaksanaan Raskin di Kabupaten Sintang Mengakomodir kegiatan pelaksanaan pemeriksaan Program Pelaksanaan Rumah Beras Untuk di Miskin Tangga Kabupaten Sintang Tahun 2010

62 16/42051.pdf

Berdasarkan data pada tabel 4.2, Pelaksanaa Tugas Dan Tanggung Jawab Masing-Masing Unit Kerja Terkait Dalarn Penyaluran Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2010 be1um dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas masing- masing. Padahal, untuk mendukung pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Di Kabupaten Sintang Tahun 2010, telah dianggarkan sebesar Rp. 97.592.000. Per Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, yang diperuntukan untuk Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin sarnpai ketingkat Kecarnatan, mendampingi kegiatan yang dilakukan oleh Perum Bulog Sub Divre Wil. III Sintang pada saat pelaksanaan pendistribusian raskin sarnpai ke penerima manfaat (14 Kecarnatan) di Kabupaten Sintang. Berdasarkan data yang penulis peroleh pada APBD Kabupaten Sintang tahun 201 0, rincian penggunaan anggaran tersebut adalah sebagai berikut: I.

Honorarium

panitia

pelaksana

kegiatan

sebesar

Rp.31.595.000,-

diperutukkan untuk :Honorarium Tim raskin Kabupaten Sintang yang melibatkan berbagai instansi terkait ( 16 Orang) .Honorarium Tim sekretariat yang terdiri dari Carnat pada 14 Kecarnatan se-Kebupaten Sintang yang menkoordinir raskin pada wilayah masing- masing dan Kasi Ekbang pada 14 Kecamatan se- Kabupaten Sintang (14 Kecarnatan x 2 Orang =28 Orang).Tim sekretariat yang pesertanya adalag Staf Bagian Ekbang (18 orang) yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim dalarn


63 16/42051.pdf

bidang Kesekretariatan dan hal -hal yang berkaitan dengan program beras untuk keluarga Miskin. 2.

Belanja ATK sebesar Rp.2.877.000. Diperuntukkan untuk a.Belanja ATK untuk peserta sosalisasi raskin yang Sintang.Belanja

ATK

selarna

kegiatan

dilaksanakan di (dari

Bulan

kabupaten Januari

s/d

Desernber)Ex.surat- menyurat pelaporan dan sebagainya. 3.

Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.5.160.000. Diperutukan untuk.Cetak buku Pedoman raskin peserta Sosialisasi yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang,Foto copy Juklak dan Juknis untuk peserta sosialisasi yang

dilaksanakan

di

Kabupaten

Sintang

sarnpa1

ketingkat

Kecamatan,Foto copy bahan rapat dan bahan evaluasi selarna pelaksanaan kegiatan Raskin ( Dari Bulan Januari s/d Desember ). 4.

Belanja

makan

dan

minum

Kegiatan

sebesar

Rp.l2.860.000.

Diperuntukkan untuk :a.makan dan minum rapat tim Sekretariat (Dari Bulan Januari s/d Desember) .makan dan Minum rapat Tim Raskin Kabupaten Sintang ( untuk 17 Orang ) dari bulan Januari s/d Desember. 5. Belanja Perjalanan Dinas Dalarn Daerah sebesar Rp.45.100.000. Diperuntukkan untuk : Perjalanan Dinas Dalarn Daerah Kabupaten dalarn rangka Monitoring Penyaluran dan Sosialisasi Raskin di 14 Kecarnatan. Berdasarkan uraian di atas, anggaran untuk mendukung pengawasan raskin di Kabupaten Sintang pacta umumnya sudah tersedia. Artinya, dengan dukungan anggaran tersebut, pengawasan diharapkan dapat berjalan secara


64 16/42051.pdf

optimal. Anggaran diperuntukan untuk Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin sampai ketingkat Kecamatan, mendampingi, melaporkan

dan

mengawasi

(memonitor)

perum

bulog

pada

saat

pelak.sanaan

pendistribusian raskin sampai ke penerima manfaat ( 14 Kecamatan ) di Kabupaten Sintang. Selanjutnya mengenai Tim Sekretariat Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010 adalah sebagai berikut: Tabel4.3.

No I

2

3 4

5

6

Uraian Tugas Tim Sekretariat Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010

Nama I Jabatan Bupati Sintang

Kedudukan Tugas Penanggung Memberikan arahan -arahan dan Jawab/Pengarah kebijak.an -kebijakan dalam pelak.sanaan , Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010 Wakil Bupati Sintang Wakil Membantu tugas Bupati dalam Penanggung pelaksanaan Program Beras untuk Jawab Rumah Tangga Miskin di Kabuvaten Sintang Tahun 2010 Sekretaris Daerah Ketua Mengkoordinasikan seluruh Pelaksana oelak.sanaan kegiatan Tim Kabuoaten Sintang Asisten Perekonomian dan Wakil Ketua Membantu tugas Ketua dalam Pembangunan Sekretaris Pelaksana mengkoordinasikan kegiatan Tim Daerah Kabupaten Sintang Mengkoordinir penyediaan dan Perum Kepa1a Bulog Sekretaris Pendistribusian Berns dari Gudang Wilayah III Sintang Perum Bulog Wilayah III Sintang sampai ke Titik Distribusi yang telah disepak.ati maupun Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran Bagian Wakil Mengkoordinir penetapan Rumah Kepala Tangga Miskin (RTM) dan Kuantum Perekonomian Dan Sekretaris Beras di masing -masing Kecamatan Sekretariat Pembagunan di Kabupaten Sintang Daerah Kabupaten Sintang


65 16/42051.pdf

No 7

Nama I Jabatan Pus at Kepala Badan Statistik Kabupaten Sintang.

Kedudukan Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi

8

Kepala Seksi Pelayanan Publik Sub Divre Sintang

Koordinator Bidang Distribusi

9

Kepala Kantor Pernberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan Desa Kepala Bagian Rakyat Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Kepala Din as Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Inspektur Sintang

Pengaduan Masyarakat

10

..

II.

12

Koordinator Bidang Perencanaan Anggota

Anggota

13

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Surnberdaya Manuasia

Anggota

14

Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan dan Daerah Pernbangunan Kabupaten Sintang Kepala Bagian Hukurn Daerah Sekretariat Kabupaten Sintang

Anggota

15


Anggota

Tugas Mengkoordinir Penyediaan Data Dasar Rumah Tangga Miskin (RTM). Sebagai Referensi Musyawarah Desa!Kelurahan dalam Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Raskin Membantu pelaksanaan tugas penyediaan dan Pendistribusian Beras dari Gudang Perum Bulog Wilayah III Sintang sampai ke Titik Distribusi yang telah disepakati maupun Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran Penanggung Jawaban Penanganan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Sintang Perencanaan Mengkoordinir Pelaksanaan Program Beras Untuk Rurnah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Membantu Perencanaan Pelaksanaan Program Beras Untuk Rurnah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Mernbantu perencanaan pelaksanaan pemeriksaan Pelaksanaan Program Beras Untuk Rurnah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010 Mernbantu Perencanaan Pelaksanaan Program Beras Untuk Rurnah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Perencanaan Mambantu Pelaksanaan Program Beras Untuk Rurnah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang aspek Hukurn Penelaahan pelaksanaan Program Beras Untuk Rurnah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010 separti Koreksi Surat Keputusan (SK) Bupati dan sebagainya

66 16/42051.pdf

No 16

17

Nama I Jabatan Kepa1a Bidang Ketahanan Pangan Badan Pe1aksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan pangan Kabupaten Sintang Kepala Sub Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Am.Firwan Harisandy,SP Staf Bagian Perekonomian dan Pembangunan

Kedudukan Anggota

Tugas Membantu Perencanaan ketahanan pangan Pe1aksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang

Anggota

Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010 Anggota Menyiapkan Administrasi 18 Pe1aksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010 Menyiapkan Administrasi 19 Anggota Beras Untuk Pe1aksanaan Program Miskin di Rumah Tangga Kabupaten Sintang Tahun 2010 Sumber: Bag1an Ekbang Setda Kabupaten Smtang 2011 Berdasarkan data pada tabe1 4.3, telah tersedia Uraian Tugas Tim Sekretariat Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010. Artinya, dengan uraiw tugas tersebut, pengawasan diharapkan dapat beijalan secara optimal. Pembagian Tugas berkaitan dengan proses membagian tugas ke da1am suatu unit-unit tugas yang secara berturut-turut lebih kecil. Semua tugas dispesia1isasikan ke dalam derajat yang sama, Karena tidak semua orang dapat me1akukan sesuatu, tetapi beberapa tugas sangat berbeda dengan tugas yang 1ainnya. Salah satu manfaat utama dari mengorganisasikan tugas adalah bahwa Kelompok orang yang bekeija sama me1alui Pembagian Keija mampu menghasi1kan 1ebih dari yang mereka hasi1kan sendiri. Efektivitas pengawasan Program Raskin 2010 dapat dicapai melalui pendelegasian wewenang antar 1embaga!instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Gitosudarmo dan Sudita (2000:270) "De1egasi


67 16/42051.pdf

Wewenang berkaitan dengan Lokasi Kewenangan dalam proses Pengambilan Keputusan atau sejauh mana Wewenang Pengambilan Keputusan tersebar dalam Hirarkhi Organisasi". Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui pendelegasian wewenang antar lembaga!instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan program raskin di Kecamatan Binjai Hulu, dapat dilihat dari Susunan Keanggotaan Tim Raskin Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 4.4.

No

Susunan Keanggotaan Tim Raskin Kecamatan Bijai Hulu Tahun 2010

Nama /Jabatan Kedudukan Camat Binjai Penagggung Hulu lndra Caya Jawab S.Sos.MM Kasi Ekbang Ketua (Sukarni)

Tugas I Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Raskin di Tingkat Kecamatan 2 Tenaga teknis pelaksanaan di tingkat kecamatan untuk menyusun pelaporan dan lainlain. Staf Kecamatan Anggota Bertugas sebagai sekretaris 3 pembuat laporan (Adrninistrasi (Joko .AW) Raskin) ... Sumber: Dokumen Laporan Camat BmJai Hulu, 2011 Berdasarkan data pada tabel 4.4, pendelegasian wewenang dalam pengelolaan raskin sudah ada namun belum beijaJan secara optimal. Hasil observasi dan pengumpulan data di lapangan diketahui bahwa seluruh kendali pelaksanaan tugas (termasuk hal-hal teknis) seperti mengambil jatah beras, menghubungi angkutan, membuat laporan, dan sebagainya masih dipegang atau dilakukan oleh Camat.


68 16/42051.pdf

;

Camat sebagai penaggung jawab di tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi raskin di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program raskin di wilayahnya, camat membentuk Tim Koordinasi Raskin. Tim Koordinasi

Raskin

melaksanakan,

Kecamatan

mengendalikan,

mempunyai sosialisasi,

tugas

monitoring,

merencanakan, dan

evaluasi

pelaksanaan Program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin di Kabupaten. Selain itu, Camat juga berfungsi sebagai Pengawas Pelaksanaan Program Beras Raskin dimaksud di lapangan secara Hirarki (berjejang) sampai dengan Tingkat Kelurahan!Desa termasuk Pengawasan harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp.l.600/Kg Netto di Titik Distribusi. Kunjungan lapangan oleh Tim Koordinasi untuk melihat proses distribusi dan pemantauan ke penerima manfaat tidak pemah dilakukan. Hal ini disebabkan proses distribusi dan pemantauan ke penerima manfaat hanya didapat melalui laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa saja. Kunjungan lapangan adalah kegiatan Tim Koordinasi untuk melakukan pemantauan secara langsung pada Kecamatan - Kecamatan dan Desa - Desa pada saat penyaluran Raskin yang sangat jarang dilakukan. Hal ini disebabkan, karena kesibukan dalam pelaksanaan tugas-tugas lainnya, Bupati Sintang sebagai

Penanggungjawab,


Wakil

Bupati

Sintang

sebagai

Wakil

69 16/42051.pdf

Penanggungjawab, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang sebagai Ketua serta Asisten Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang sebagai Wakil Ketua, maka untuk aspek yang bersifat teknis pelaksanaan tugas tersebut dilimpahkan kepada jajaran anggota Tim dibawahnya yang dikoordinir oleh Kepala Perum Bulog Wilayah III Sintang dan Kepala Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Dengan kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap proses evaluasi pelaksanaan program, karena dengan adanya kunjungan lapangan akan diketahui secara detail permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Memperhatikan uraian di atas, pengawasan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang, maka ketersediaan prosedur dan tata kelja, pembagian tugas dan delegasi wewenang berpengaruh terhadap pelaksanaan koordinasi pengawasan. Selain itu, ketersediaan rapat/pertemuan juga sangat berpengaruh

terhadap pelaksanaan

koordinasi

pengawasan

oleh

Tim

Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang. Aspek penting dalam pengawasan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sintang adalah keljasama. Keljasama antar unit terkait merupakan sesuatu yang amat penting dalam pelaksanaan tugas. Kerjasama merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan pengawasan yang optimal. Koordinasi adalah salah satu bentuk hubungan kelja yang memiliki karakteristik khusus. Menurut Kadarmo, Suganda dan Supono (2001:6)


70 16/42051.pdf

"karakateristik dalam pelaksanaan koordinasi antara Jain harus adanya integrasi serta sinkronisasi atau adanya keterpaduan, keharmonisan, serta arah yang sama". Dalam konteks pengawasan Raskin, integrasi serta sinkronisasi atau adanya keterpaduan, keharmonisan, serta arah yang sama tersebut adalah antara Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, dan Tim Koordinasi Raskin di tingkat desa. Pentingnya koordinasi ini agar organisasi dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi. Hal ini berarti bahwa tujuan organisasi dapat tercapai serta dalam pencapaiannya dimanfaatkan semua sumber daya secara hemat dan ekonomis. Dalam

mendukung

peningkatan pengawasan raskin,

berbagai

kegiatan memang perlu dipadukan, diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dan kesimpangsiuran. Untuk itu koordinasi antar Jembaga pemerintah perlu dilaksanakan mulai dari proses perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan dan pengendaliannya. Menurut (Syafiie 2006:82), pengawasan merupakan kewajiban setiap orang dalam organisasi secara terus menerus, memperhatikan dan mengawasi jalannya tugas masing- masing bidang, sesuai rencana semula. Dalam konteks penelitian yang dilakukan Zulkifli (2009) tersebut memperlihatkan penentuan jumlah penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin di Kabupaten Sintang belum optimal. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hampir seluruh indikator keberhasilan Program Raskin belum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.


71 16/42051.pdf

Dengan demikian pemerintah perlu segera mengoptimalkan fungsi infrastruktur pengaduan masyarakat di setiap tingkat pemerintahan dan daerah untuk menampung dan menyelesaikan berbagai pengaduan masyarakat menyangkut program Raskin. Untuk hal tersebut tentunya pemerintah perlu melatih petugas penanganan pengaduan yang proaktif dan sensitif. Dengan adanya mekanisme pengaduan yang jelas diharapkan dapat memberikan umpan balik bagi pelaksanaan program pada tahap-tahap selanjutnya, sehingga diharapkan dapat menghindari muncu!nya berbagai aksi kekerasan dan gejolak sosial. Pengembangan mekanisme ini dapat membuka kesempatan bagi munculnya inisiatif lokal dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. b. Pengawas11n Oleh Inspektorat I) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Menurut

Kepala

Inspektorat

Kabupaten

Sintang

berdasarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa, pelaksanaan pengawasan Raskin secara umum harus tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan program kerja pengawasan yang disusun untuk 1 (satu) tahun yang dimaksudkan untuk memeriksa atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi/objek pemeriksaan (obrik). Hal ini dilakukan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang telah ditetapkan (hasil wawancara Januari, 2011 ).


72 16/42051.pdf

PKPT paling tidak mengandung 3 (tiga) komponen yaitu: Pertama, pelaksanaannya. Y aitu membandingkan realisasi terhadap rencana. Kedua, sasarannya.

Y aitu

rencana/target.

temuan,

Ketiga,

terjadi

pembinaan.

perbedaan/penyimpangan

Yaitu

atas

diarahkan/direkomendasikan

perbaikan, disarankan agar ditekan pemborosan dan dioptimalkan agar mencapai target.

PenyusunanRencanalnduk Pengawasan (RIP) dan Rencana Keija Pengawasan Tahunan (RKPT)

+ Penyusunan Program Keija Pengawasan Tahunan (PKPT)

l Persiapan Pemeriksaan a. Koordinasi Rencana Pemeriksaan b. Pengumpulan dan Penelaahan informasi umum mengenai obyek yang diperiksa c. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) meliputi kegiatan: Penentuan personil, Penentuanjadwal waktu pemeriksaan, Penentuan obyek, Sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan serta Menyusun langkah-langkah pemeriksaan

~ Pelaksanaan Pemeriksaan a. Pertemuan awal (Entry Briefing). b. Melaksanakan tugas pemeriksaan pada obyek-obyek yang akan diperiksa sesuai dengan program kelja pemeriksaan c. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) d. Ekspose hasil pemeriksaan e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Gam bar 4.1.

Tindak Lanjut ~Hasil Pemeriksaan

Flow Chart Pelaksanaan pengawasan Raskin Oleh Inspektorat Kabupaten

Sintang Sumber: Inspektorat Kabupaten Sintang, 2011


73

16/42051.pdf

I

Idealnya

pelaksanaan

pengawasan

Raskin

Oleh

Inspektorat

Kabupaten Sintang mengikuti alur flow chart sebagaimana gambar 4.1 di atas. Namun dalam pelaksanaan pengawasan raskin belum terlaksana secara optimal.

Realisasi

Prosentase temuan hasil

pemeriksaan yang dapat

ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2010 masih sangat kecil yaitu 46%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Sintang pada bulan Juni 2011, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan alat bantu bagi pemeriksa/auditor untuk mencapai hasil pengawasan yang efektif. PKPT ini merupakan masukan yang sangat berguna bagi penyusunan Rencana Induk Pengawasan (RIP) dan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT). Rencana Induk Pengawasan adalah suatu rumusan strategi umum yang disusun dengan tujuan untuk mengarahkan tugas-tugas pengawasan Auditor Pengawas Fungsional (APF) sehingga mendukung pencapaian arah program, atau sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Rumusan Strategi umum ini juga disusun untuk mengarahkan tugas-tugas pengawasan agar sesuai dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang diduga akan terjadi dalam kurun waktu lima tahun. Rencana induk ini juga merupakan dasar Penyusunan RKPT. Penanggungjawab Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) bersama-sama Unsur Pengawasan!Inspektorat lainnya serta Pengawasan dari Perusahaan Badan Urusan Logistik Divisi


74 16/42051.pdf

Regional Kalimantan Barat. Leading sektor Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) berada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)diketahui pengaduan terhadap penyimpangan Raskin tidak pemah diterima mereka. Umumnya pengaduan dilakukan langsung ke pihak kepolisian ataupun Inspektorat Kabupaten Sintang. Pengaduan yang telah ditindak lanjuti melalui pemeriksaan pihak kepolisian ataupun Inspektorat Kabupaten Sintang antara lain adalah terhadap Kepala Desa Merako Jaya (Kecamatan Serawai), Kepala Desa Buntut Sabon (Kecamatan Ambalau), Kepala Desa Air Nyuruk (Kecamatan Ketungau Hilir) dan terhadap Camat Dedai (sebagai saksi ). Dari uraian sebagaimana diungkapkan di atas, melalui hasil pengawasan baik yang dilakukan oleh lnspektorat Kabupaten Sintang maupun instansi terkait, diharapkan tindakan korektif dapat segera dilakukan setelah suatu penyimpangan teijadi. Tindakan korektif ini bukan hanya diperlukan bagi SKPD saja tapi juga masyarakat yang berkepentingan. Tindakan korektif yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang antara lain melalui monitoring tindak lanjut temuan hasil pengawasan. Gambaran tingkat kinerja sekarang terhadap kegiatan pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan masih dirasakan sangat kurang, hal ini diakibatkan oleh kurang tindakan akhir terhadap temuan yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa dan terkesan dibiarkan, sementara keadaan yang


75 16/42051.pdf

diinginkan adalah tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut terus dilakukan, sehingga permasalahan yang telah ditemukan oleh tim pemeriksa tidak menjadi pengulangan kembali di masa yang akan datang. Selain itu, terhadap temuan berupa penggantian uang negara diharapkan terselesaikan dengan cepat sehingga keuangan pemerintah daerah dapat segera dikembalikan. 2) Tahapan Pengawasan

Dari

Program

Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) tersebut,

mekanisme pengawasan Raskin dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan kegiatan Persiapan pemeriksaan. Dalam persiapan pengawasan Raskin langkah pertama yang dilakukan adalah Koordinasi Rencana Pemeriksaan.

Sebelum

memprograrnkan

pemeriksaan

terlebih

dahulu

dilakukan koordinasi dengan kecamatan mengenai waktu dan obyek yang akan diperiksa. Langkah selanjutnya adalah Pengumpulan dan Penelaahan informasi umum mengenai obyek yang diperiksa. Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan obyek yang diperiksa antara lain: Peraturan perundangundangan,

Data umum obyek yang diperiksa,

Laporan pelaksanaan

program/kegiatan dari obyek yang akan diperiksa, Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan sebelumnya, serta sumber informasi lain yang dapat memberi kejelasan mengenai pelaksanaan/kegiatan obyek yang akan diperiksa. Setelah menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan obyek yang


76 16/42051.pdf

;

diperiksa, kemudian menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan pemeriksaan. Menurut Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa kegiatan persiapan pengawasan Raskin juga dilakukan dengan Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP). Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan meliputi kegiatan: Penentuan personil, Penentuan jadual waktu pemeriksaan, Penentuan obyek, sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan serta Menyusun langkah-langkah pemeriksaan (hasil wawancara Januari, 2011). Berdasarkan uraian tersebut, Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) Raskin seharusnya didukung dengan adanya suatu perencanaan yang baik dan benar sehingga akan terwujud efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengawasan tersebut. Namun penyusunan perencanaan untuk pengawasan raskin bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sederhana. Dikatakan tidak mudah karena dalam perencanaan tersebut menuntut komitmen, keahlian, pengalaman, kerjasama serta komunikasi yang baik antar pihak-pihak yang terlibat. Apabila hal-hal tersebut kurang dipenuhi maka besar kemungkinan perencanaan yang dilakukan kurang berjalan dengan baik. Dikatakan tidak sederhana karena banyak pihak (stakeholders) yang terlibat da1am perencanaan tersebut sehingga membawa ragam kepentingan banyak pihak.


77 16/42051.pdf

: .•

3) Auditor/Pemeriksa Keberhasilan pemeriksaan pengawasan Raskin sangat ditentukan oleh kualitas para personil (auditor). Pemilihan auditor harus didasarkan pada rencana audit jangka panjang, pendidikan, dan keahlian teknis dari para auditor. Selain ini juga harus dipertimbangkan kemampuannya berkomunikasi karena auditor akan berhubungan dengan berbagai tingkatan manajemen. Dari segi pegawai yang telah mengikuti Diktat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan lulus sertifikasi Auditor sebanyak: 24 orang. Dari jumlah tersebut, yang telah memegang Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 21 orang. dengan rincian sebagai berikut yaitu tabel 4.5 : Tabel4.5.

No

Jabatan Fungsional Auditor Pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2010 Jabatan Fungsional Auditor

Jumlah

1

Auditor Ahli Ketua Tim

1

2

Auditor Ahli Anggota Tim

13

3

Auditor Ahli Anggota Tim

7

Jumlah

21

Sumber: Inspektorat Kabupaten Smtang, 2011. Adapun rincian PNS yang telah bersertifikasi dan telah memegang Jabatan Jungsional Auditor sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut yaitu tabel 4.6:


78 16/42051.pdf

Tabel4.6.

Rincian PNS yang telah bersertifikasi dan telah memegang Jabatan Fungsional Auditor Pada Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2010

No

Rincian PNS yang telah bersertifikasi dan telah memegang Jabatan Fungsional Auditor Auditor Muda I 2 Auditor Pertama Auditor Penyelia 3 4 Auditor Pelaksana Jum1ah Sumber: Inspektorat Kabupaten Sintang, 2011.

Jumlah 3

11 4 3

21

Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang menyatakan bahwa setiap anggota Audit Internal harus mempunyai pengetahuan tentang sistem akuntasi dan keuangan, karena setiap aktivitas tentu berhubungan dengan masalah keuangan. Auditor yang bertugas untuk audit keuangan harus benarbenar menguasai standar akuntansi atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembukuan transaksi keuangan. Manajer Audit harus mempunya1 profesionalisme dibidang audit (hasil wawancara Januari, 2011). Menurut Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa Auditor yang akan bertugas melakukan pengawasan Raskin harus memahami dasar-dasar sistem akuntansi dan keuangan serta sistem pengendalian manajemen, karena seluruh kegiatan operaisonal tentu berhubungan dengan keuangan dan manajemen. Latar belakang pendidikan dan pengalaman harus menunjang rencana audit jangka panjang, rencana audit jangka pendek, dan kegiatan-kegiatan yang akan di audit. Mereka terlebih dahulu harus dilatih tentang standar akuntansi dan keuangan pemerintah, standar audit aparat pengawasan fungsional pemerintah, dan pengetahuan


79 16/42051.pdf

.-

teknis yang berkaitan dengan kegiatan auditan. Auditor yang akan bertugas melakukan pengawasan Raskin harus mempunyai pengalaman kerja yang luas pada kegiatan operasional tertentu dan harus memahami sistem administrasi (akuntansi) dan keuangan pemerintah, dan har,us mampu untuk mengarahkan dan mengelola rencana audit jangka panjang dan rencana audit jangka pendek (hasil wawancara Januari, 20 II). Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang menyatakan bahwa, untuk para auditor, pengalaman yang diperlukan tergantung pada tingkatan auditor yang bersangkutan dan penugasan audit yang akan diberikan.

Di

dalam memilih auditor yang akan ditugaskan, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut: Apakah auditor yang bersangkutan pemah ditugaskan sebelumnya, Bagaimana auditor melaksanakan tugas yang dibebankan dan bagaimana yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas tertentu, Apakah auditor selalu meningkatkan profesionalismenya, serta Bagaimana tujuan/filosofi pribadinya dan motivasinya dalam menjalankan profesi sebagai auditor (hasil wawancara Januari, 2011). Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang menyatakan bahwa, Anggaran biaya Auditor yang akan bertugas melakukan pengawasan Raskin harus disusun berdasarkan rencana audit untuk tahun yang bersangkutan. Jenis biaya meliputi biaya administrasi, biaya perjalanan dinas dan sebagainya. Untuk kegiatan konsultasi dimana mungkin perlu disediakan anggarannnya (hasil wawancara Januari, 20 II).


80

16/42051.pdf

Berdasarkan uraian di atas, unsur kendali mutu yang pertama harus diterapkan oleh auditor dalam pengawasan Raskin adalah independen. Artinya, Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai unit kerja yang diserahi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan seharusnya merumuskan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan memadai bahwa semua auditor mempertahankan independensinya dalam pelaksanaan pemeriksaan. Inspektorat Kabupaten Sintang harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai penugasan auditor untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penugasan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk penugasan tersebut. Unsur kendali mutu audit lainnya adalah konsultasi. Konsultasi dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa auditor akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan, dan wewenang. Inspektorat Kabupaten Sintang juga harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu mengenai pelaksanaan dan supervisi penugasan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan penugasan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. 4) Proses Pengawasan

Menurut Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa apabila seluruh kegiatan administratif telah selesai, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan kegiatan audit yang sebenarnya


81 16/42051.pdf

Pelaksanaan survei pendahuluan adalah langkah pertama dalam proses audit. Dalam survei pendahuluan akan dikumpulkan seluruh data yang relevan dengan kegiatan obyek yang akan diaudit, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk penyusunan audit program. Pelaksanaan survei pendahuluan harus memungkinkan tim audit dapat memahami bagaimana suatu bagian atau suatu kegiatan dilaksanakan, jenis peketjaan yang

dilaksanakan, dan bagaimana

pekerjaan itu berhubungan dengan bagian lain dari organisasi itu. Tabel4.7.

I

Kecamatan Sintang

2

Sepauk

3

Tempunak

4

Sungai Tebelian

5

Dedai

6

Kelam Permai

7

Kayan Hilir

No

Jadwal Pengawasan Program Beras untuk keluarga Miskin di Kabupaten Sintang tahun 2010 Tgl, Bulan 15 Maret dan 31 Maret 5 Juni dan 25 Juni 15 September dan 30 September 5 Desember dan 30 Desember 12 Maret dan 3 I Maret 6 Juni dan 28 Juni 15 September dan 30 September 3 Desember dan 30 Desember 12 Maret dan 3 I Maret 6 Juni dan 28 Juni 15 September dan 30 September 3 Desember dan 30 Desember 12 Maret dan 3 I Maret 6 Juni dan 28 Juni 15 September dan 30 September 3 Desember dan 30 Desember I 0 Maret dan 3 I Maret 8 Juni dan 25 Juni 5 September dan 30 September 3 Desember dan 29 Desember I 0 Maret dan 3 I Maret 8 Juni dan 25 Juni 5 September dan 30 September 3 Desember dan 29 Desember

Jumlah petugasnva 2 Orang

5 Maret dan 25 Maret

2 Orang

I 0 Juni dan 30 Juni 8 September dan 28 September 5 Desember dan 29 Desember


2 Orang

2 Orang

2 Orang

2 Orang

2 Orang

82 16/42051.pdf

.-

No 8

Kecamatan Kayan Hulu

9

Serawai

10

Ambalau

II

Binjai Hulu

12

Ketungau Hilir

13

Ketungau Tengah

14

Ketugau Hulu

Tgl, Bulan 5 Maret dan 25 Maret I 0 Juni dan 30 Juni 8 September dan 28 September 5 Desember dan 29 Desember 5 Juni dan 25 Juni 5 Desember dan 30 Desember 5 Juni dan 25 Juni 5 Desember dan 30 Desember 15 Maret dan 31 Maret 5 Juni dan 25 Juni 15 September dan 30 September 5 Desember dan 30 Desember 8 Maret dan 3 I Maret I 0 Juni dan 25 Juni 15 September dan 30 September 6 Desember dan 30 Desember 8 Maret dan 31 Maret I 0 Juni dan 25 Juni 15 September dan 30 September 6 Desember dan 30 Desember I 0 Juni dan 25 Juni 6 Desember dan 30 Desember

Jumlah petugasnya 2 Orang

2 Orang 2 Orang 2 Orang

2 Orang

2 Orang

2 Orang

Surnber: Inspektorat Kabupaten Smtang, 20 II. Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang menyatakan bahwa, seluruh sumber inforrnasi harus dimanfaatkan, baik uraian tugas, standar operasi (prosedur), maupun data-data keuangan dan data-data lainnya adalah sangat diperlukan. Diskusi dengan jajaran pimpinan objek audit adalah sangat berguna untuk mengetahui bagaimana operasi objek tersebut betjalan dan problem apa saja yang sebenarnya dihadapi. Sebelum survei pendahuluan dimulai, Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang harus secara formal memberitahukan kepada pimpinan objek audit bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan audit. Surat pemberitahuan ini berisi tentang luasnya kegiatan yang akan diaudit, kapan akan dilakukan interview kepada pimpinan objek audit untuk keperluan survei pendahuluan, kapan audit akan dilaksanakan, lamanya


83 16/42051.pdf

waktu audit, dan nama auditor yang akan ditugaskan. Dalam pemberitahuan ini harus dilampirkan daftar permintaan informasi dan data yang diperlukan selama survei pendahuluan (hasil wawancara Januari, 2011 ). Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa permintaan data harus berupa pertanyaan yang spesifik menyangkut kegiatan operasi objek yang diaudit, seperti prosedur-prosedur, kebijaksanaan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan. Dalam pelaksanaan audit yang tidak untuk pertama kalinya,

pelaksanaan survei pendahuluan dapat

dipersingkat karena data dan informasi yang diperlukan sudah diperoleh pada pelaksanaan audit sebelumnya (hasil wawancara Januari, 2011 ). Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa data-data permanen seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, dan Peraturan lainnya harus dimiliki oleh audit internal. Struktur organisasi, uraian tugas, prosedur, kebijaksaaaan dan lain-lain harus diperoleh terlebih dahulu oleh auditor sebelum melaksanakan audit. Data-data keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan sebagainya harus diperoleh terlebih dahulu dari

Biro Keuangan,

Kepegawaian

dan

sebagainya.

Data-data yang

menyangkut tentang kegiatan operasional harus diperoleh terlebih dahulu dari Direktorat Jenderal masing-masing. Selain itu perlu diperoleh data-data tentang uraian tertulis tentang kegiatan operasional, flow chart atas suatu kegiatan operasional (hasil wawancara J anuari, 2011 ).


84 16/42051.pdf

.•

Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa pada Pelaksanaaan pengawasan Raskin dilakukan Pertemuan awal (Entry Briefing). Tim Pemeriksa bertemu dengan Kepala Desa atau yang mewakili,

untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan. Pada Kegiatan pengawasan Raskin Tim pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan pada obyek-obyek yang akan diperiksa sesuai dengan program kerja pemeriksaan (has it wawancara Januari, 20 II). Selanjutnya,

setiap

Tim

Pemeriksa wajib menuangkan hasil

pemeriksaan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

KKP direview

secara berjenjang oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Inspektur Kabupaten Sintang dengan memberikan paraf pada KKP yang direview dan dilakukan pemberkasan. Kertas Kerja Pemeriksaan disusun dalam satu berkas Temuan hasil pemeriksaan harus dikonfirrnasikan kepada Pimpinan obyek yang diperiksa untuk meminta tanggapan. Hasil konfirrnasi harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang mempunyai dampak bagi pemerintah desa dan masyarakat yang perlu segera mendapat perhatian disusun oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis serta diketahui oleh Inspektur Kabupaten Sintang, Tim Pemeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan kepada kepala desa atau yang mewakili.


8S 16/42051.pdf

:

..

Menurut Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa selambat-lambatnya I (Satu) minggu setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib melakukan ekspose hasil pemeriksaan. Inspektur Pembantu Wilayah menyerahkan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan kegiatan ekspose kepada Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sintang (hasil wawancara Januari, 20 II).

Ekspose konsep laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dipimpin Inspektur Pembantu Wilayah dengan penyanggah terdiri dari para pejabat Pengawas Pemerintah, Kelompok Kerja Bidang Pengawasan dan Seksi Pengawas Pemerintah terkait. Penyanggah dalam ekspose harus memenuhi kuorum (SO% + 1), bila tidak memenuhi kuorum ekspose ditunda pada kesempatan berikutnya dengan maksimal penundaan 2 (dua) kali. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan membuat notulen ekspose sebagai bahan perbaikan konsep laporan hasil pemeriksaan yang harus dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa. Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa selambat-lambatnya

IS

(lima belas) hari

setelah

selesai

melakukan

pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa Wajib menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah diperbaiki sesuai hasil ekspose beserta Nota Dinas Inspektur Pembantu Wilayah kepada Inspektur Kabupaten Sintang, Konsep


86

16/42051.pdf

Nota Dinas Inspektur Kabupaten Sintang kepada Bupati Sintang dan Petunjuk Bupati kepada Kepala Desa (hasil wawancara Januari, 2011 ). Laporan Hasil Pemeriksaan terdiri atas laporan bentuk surat dan laporan bentuk bab. Laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifat strategis

dan

mendesak

untuk

segera

ditindaklanjuti.

Laporan

hasil

pemeriksaan terdiri atas beberapa bab yang maksudnya untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh, dengan sistimatika sebagai berikut: a) Bab I

b) Bab II

c) Bab III

Simpulan dan Rekomendasi (I) Simpulan Hasil Pemeriksaan (2) Rekomendasi Uraian Hasil pemeriksaan (I) Data Umum (a) Dasar Pemeriksaan (b) Tujuan Pemeriksaan (c) Ruang Lingkup Pemeriksaan (d) Batas Pemeriksaan (e) Pendekatan Pemeriksaan (t) Strategi Pelaporan (g) Status dan Tindak Lanjut pemeriksaan yang lalu (2) Hasil Pemeriksaan (3) Temuan dan Rekomendasi Penutup

Temuan

Hasil

Menurut Ma'moeri (2001 :32) "laporan pada hakekatnya adalah bentuk penyampaian informasi yang merupakan pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu, sedangkan pelaporan adalah proses pembuatan laporan". Setiap laporan pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban. Pelaporan dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengawasan melekat yang handal, jika proses pembuatannya memenuhi unsur pengendalian yang


87 16/42051.pdf

.•

baik. Menurut Ma' moeri (200 I :3 7) agar menghasilkan Japoran yang handal maka dalam proses membuat pelaporan instansi atau organisasi harus memperhatikan unsur pengendalian manajemen berikut: "penetapan siapa yang berwenang membuat Japoran, perencanaan informasi yang harus dilaporkan, kebijakan kapan laporan harus dibuat, penetapan prosedur pembuatan Japoran, penetapan sumber informasi pelaporan, penetapan personil yang membuat Japoran, dan bagaimana reviu penerbitan laporannya". Pembuatan laporan harus diorganisasikan dengan jelas. Instansi atau organisasi harus menetapkan terlebih dahulu siapa yang harus membuat laporan. Penetapan siapa yang harus membuat Japoran akan menjadi kritikal karena akan membatasi pembuatan laporan hanya oleh pihak yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Pengorganisasian pelaporan yang tidak jelas dan tegas akan mengakibatkan banyaknya Japoran yang dibuat tidak sesuai dengan urgensinya. Laporan yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kompetensi akan menyulitkan pimpinan mengambil tindakan yang diperlukan. Di samping penetapan siapa yang dapat melaporkan, instansi atau organisasi harus merencanakan informasi apa yang dapat dilaporkan. Penentuan informasi apa yang dapat dilaporkan harus dirurnuskan dengan sebaik-bainya. Penetapan informasi apa yang harus dilaporkan harus didasarkan pada analisis pemanfaatannya. Analisis ini akan menetapkan urgensi informasi yang disampaikan dari bawah ke atas. Jika kebutuhan


88 16/42051.pdf

;

inforrnasi ini tidak dianalisis dan direncakan, maka pimpinan akan menerima laporan tidak terklasifikasi sesuai dengan tingkat urgensinya.

5) Ruang Lingkup Pengawasan Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa Ruang Lingkup Pengawasan Raskin meliputi: Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pengorganisasian; Mekanisme Pembayaran dan Administrasi, Pelaksana Distribusi Raskin di Desa!Kelurahan. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap Indikator Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6T yaitu: Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas (hasil wawancara Januari, 2011 ). Tepat Sasaran Penerima Manfaat. Artinya; Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu Raskin atau bentuk lain). Tepat Jumlah; Jumlah Beras Raskin yang merupakan hak Penerima Manfaat adalah maksimal sebanyak 13 Kg/RTM!bulan selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan hasil Musyawarah Kelurahan!Desa. Tepat Harga; Harga Beras Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,-/K.g netto di Titik Distribusi yang telah disepakati. Tepat Waktu; Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Maruaat Raskin sesuai dengan Rencana Distribusi. Tepat Administrasi; Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Tepat Kualitas; Beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.


89 16/42051.pdf

Ruang Lingkup pengawasan Raskin di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut: (a). Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Raskin ini adalah: Apakah Pagu Raskin Kecamatan /Kelurahan /Desa ditetapkan oleh Tim koordinasi Raskin Kabupaten /Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota. Apakah penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa /Kelurahan didasarkan pada : Pagu Raskin Kabupaten /Kota, Data RTS Kecamatan,Desa /Kelurahan dari BPS, Pagu Raskin di suatu wilayah yang tidak dapat didistribusikan tidak dapat dialihkan ke wilayah lain. Apakah jika Pagu raskin di suatu wilayah tidak dapat di serap sampai dengan 31 Desember 2010 maka sisa Pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 20 II. Apakah Penetapan rumah Tangga sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah RTM yang terdaftar dalam PPLS 08 BPS sebagai RTS di Desa /Kelurahan. Apakah Penetapan Titik Distribusi (TO) yang merupakan tempat penyerahan beras raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di kantor desalkelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintahan Kabupaten /Kota dan Diver /Subdiver/Kansilog Perum Bulog. Apakah Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana distribusi yang meliputi durasi, kuantum dan jadwal dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Waktu dan tata cara pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan kondisi objektif daerah


90

16/42051.pdf

(geogerafis,infastruktur dan sasaran transportasi) perkembangan harga dan kebutuhan beras RTS -PM, Pendistribusian Raskin di suatu Kabupaten!Kota pada waktu panen raya padi dapat dihentikan dan pendistribusiannya diprioritaskan pada waktu musim paceklik/harga beras tinggi. Apakah Penyediaan beras di setiap gudang Perum Bulog disesuaikan dengan rencana distribusi di wilayah keijanya, sehingga kelancaran proses distribusi Raskin dapat teij am in. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa belum semua unsur dalam Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan dapat dilakukan pengawasan. Belum semua Desa dapat dilakukan pemeriksaan (b). Pengelolaan dan Pengorganisasian

Kegiatan

yang

dilakukan

berkaitan

dengan

Pengelolaan

dan

Pengorganisasian Raskin ini adalah: Apakah Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Apakah pengorganisasian ditingkat Desa/Kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa belum semua unsur dalam Pengelolaan dan Pengorganisasian dapat dilakukan pengawasan. Belum semua Desa dapat dilakukan pemeriksaan

..


91

16/42051.pdf

(c). Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan Mekanisme Pembayaran dan Administrasi Raskin adalah: Apakah Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600/kg netto di TD. Apakah Pembayaran HPB Raskin dari pelaksana Distribusi Raskin kepada Satker Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM. Apakah Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB Bulog melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin. Apakah Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (kuitansi atau TT-HP Raskin) rangkap 3 oleh Satker Raskin.terhadap HPB Raskin yang disetor ke bank. Apakah Pelaksana Distribusi Raskin berdasarkan bukti setor asli TT-HP Raskin diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke bank yang bersangkutan. Apakah jika RTS-PM tidak mampu membayar tunai, maka dapat diangsur dengan jaminan tertulis mengunakan model MJ dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat dan dilampiri daftar nama RTS-PM Raskin yang belum membayar secara tunai pelunasan HBP selambat -lambatnya dilakukan sebelum batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda sampai HBP dilunasi.


92 16/42051.pdf

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa belum semua unsur dalam Mekanisme Pembayaran dan Administrasi dapat dilakukan pengawasan. Bel urn semua Desa dapat dilakukan pemeriksaan (d). Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan Pelaksana Distribusi Raskin adalah: Apakah Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab di tingkat Desa!Kelurahan

bertanggung

jawab

atas

pelaksanaan

distribusi

Raskin,penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayah. Apakah Untuk pelaksanaan distribusi Raskin di wilayahnya,Kepala Desa/Lurah dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 3 (tiga) alternatif pelaksana distribusi Raskin yaitu : Kelompok Kerja (Pokja), Warung Desa (Wardes), Kelompok Masyarakat (Pokmas). Apakah Pembentukan Pokmas dan Warung Desa telah sesuai atau mengacu pada Pedoman Teknis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa semua unsur dalam Pelaksana Distribusi Raskin di Desa!Kelurahan dapat dilakukan pengawasan. Belum semua Desa dapat dilakukan pemeriksaan Berdasarkan uraian di atas, belum semua Ruang Lingkup pengawasan Raskin di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dapat dilaksanakan. Ruang Lingkup pengawasan Raskin yang belum dapat dilaksanakan tersebut adalah

Mekanisme

Perencanaan

dan

Pelaksanaan,

Pengelolaan

dan

Pengorganisasian; Mekanisme Pembayaran dan Administrasi. Selain itu belum semua Desa dapat dilakukan pemeriksaan. Kalau ini dikalkulasikan seluruh


93 16/42051.pdf

Kabupaten Sintang (281 desa), maka jumlah tersebut mencapai 1.000 sampai dengan 2.000 Kepala Keluarga Pengawasan Terhadap lndikator Kinerja Program Raskin di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel 4.8, sebagai berikut: Tabel4.8.

No

Pengawasan Terhadap Indikator Kinerja Program Raskin di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang

Indikator Kineria Tepat Sasaran Penerima Manfaat Tepat Jumlah

Kegiatan Pengawasan

Apakah Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil musyawarah Desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas Apakah Jumlah beras Raskin yang merupakan hak 2 RTS-PM adalah sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan Tepat Harga Apakah Harga tebus Raskin adalah sebesar 3 Rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi/Warung Desa Tepat Waktu Apakah Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada 4 RTS-PM Raskin sesuai Rencana Distribusi Tepat Apakah sudah terpenuhinya persyaratan administrasi 5 Administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu Tepat Kuali tas Apakah kualitas beras sesuai dengan standar kualitas 6 beras Bulog Sumber: PKPT Inspektorat Kabupaten Smtang, 2011. I

Menurut salah seorang Auditor!Pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Sintang bentuk - bentuk pemeriksaan adalah instruksi rinci auditor untuk mendapatkan bukti

~

bukti audit yang diperlukan sesuai dengan sasaran yang

ingin dicapai dengan menggunakan teknik Sedangkan teknik audit adalah cara

~

0


teknik audit yang sesuai.

cara yang ditempuh oleh auditor untuk

mendapatkan bukti ~ bukti yang diperlukan.

•

~

94 16/42051.pdf

..

6) Teknik Pengawasan Teknik analisis dalam Pengawasan Raskin yang dilakukan oleh auditor pada Inspektorat Kabupaten Sintang sangat sering (dilakukan setiap kali audit). Analisis adalah memecah I mengurai data I informasi ke dalam unsur- unsur yang lebih kecil atau bagian - bagian sehingga dapat diketahui pola hubungan antara unsur atau unsur penting yang tersembunyi. Sebagai contoh, biaya bahan bakar dan pelumas dianalisis (diurai) menurut penggunanya. Auditor menyusun suatu daftar pesanan Inventaris kantor menganalisis menurut syarat penawarannya, rekanan yang masuk, persetujuan, pembelian yang pemah dilakukan, anal isis biaya, jadwal, dan lain -lain. Teknik lainnya adalah observasilpengamatan. Dari hasil wawancara dengan

salah

seorang

Kepala

Desa

memperlihatkan

teknik

observasilpengamatan dalam Pengawasan Raskin sangat sering dilakukan. Observasil Pengamatan adalah peninjauan dan pengamatan atas suatu obyek secara hati - hati, ilmiah, dan kontinyu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Sering dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak yang diamati. Banyak mengandalkan panca indera, kecermatan dan imajinatif auditor.Umum dilaksanakan pada tahap survey pendahuluan. Untuk mendeteksi kondisi yang tidak memenuhi syaratlkriteria. Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang menyatakan hasil pengamatan biasanya dilakukan dengan teknik audit lanjutan.

..


95 16/42051.pdf

Menurut Inspektur Pembantu pada lnspektorat Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa selain teknik tersebut, dalam Pengawasan Raskin adalah teknik verifikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Kepala Desa, teknik verifikasi dalam Pengawasan Raskin sangat sering dilakukan. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan, kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi dari suatu masalah. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sintang menyatakan contoh verifikasi atas bahan bukti kas maka diteliti secara rinci atas : penjumlahan, perkalian, perhitungan, kesesuaian angka dengan huruf, ketepatan nama dan kegunaan (apakah memang diperlukan), kesesuaian tanggal, prosedur telah diikuti, ada otorisasi serta materi lengkap (hasil wawancara Januari, 2011 ). Teknik wawancara sangat sering dilakukan dalam Pengawasan Raskin. Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang menyatakan hal-hal yang harus disiapkan dalam wawancara adalah: Tentukan sumber informasi/obyek wawancara, Jadwalkan wawancara terlebih dahulu, buat persiapan materi dan cara bertanya, mulai dengan suasana yang bersahabatlhangat, perhatikan dan dengarkan, usahakan agar pihak yang diwawancarai tidak mengetahui arah pembicaraan, Hindarkan pertanyaan yang cenderung jawabannya mengiyakan, Tutuplah wawancara dengan catatan positif, dokurnentasikan hasil wawancara, serta mintakan penegasanlpersetujuan hasil wawancara dari pihak yang diwawancarai.


96

16/42051.pdf

Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa Teknik uji dalam Pengawasan Raskin cukup sering dilakukan. Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang uji adalah test yang dilakukan mencakup halhal yan esensial. Contohnya adalah: uji rumus yang digunakan oleh auditan, untuk sesuatu hal auditan mempunyai beberapa altematif, auditor menguji apakah altematif yang dipilih oleh auditan adalah altematif yang terbaik serta uji apakah teknik metode kerja yang digunakan oleh auditan adalah tepat, efisien, dan hemat (hasil wawancara Januari, 20 II). Menurut Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa Teknik vouching sangat sering dilakukan dalam pengawasan Raskin. Vouching adalah menelusur suatu informasi/data dalam

..

suatu dokumen ke pencatatan pendukungnya menuju kepada adanya bukti pendukungnya. Atau menelusur mengikuti ketentuan/prosedur yang berlaku dari hasil menuju awal kegiatan. Vouching hanya mengecek adanya bukti tetapi belum meneliti isinya (substantif).

Contohnya adalah pemeriksaan

termin pembayaran kontrak pemhorongan dilakukan dengan mentrasir dari laporan kecatatan buku kemudian ke bukti kuitansi pembayaran, yang dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan penyelesaian fisik (hasil wawancara Januari, 2011). Teknik trasir sangat sering dilakukan dalam pengawasan Raskin. Trasir adalah menelusur suatu bukti transaksi/kejadian menuju ke penyajian I informasi dalam suatu dokumen. Atau menelusur mengikuti ketentuan/


97 16/42051.pdf

I

prosedur yang berlaku dari awal menuju hasil akhir suatu kegiatan. Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten

Sintang

contohnya

adalah:

pemeriksa

mengambil secara suatu bukti penerimaan, kemudian menelusuri kepencatatan buku kas, pencatatan ke buku pengawasan setoran, selanjutnya kelaporan penerimaan bulanan. Teknik

rekonsiliasi

cukup

senng

dalam

pengawasan

Raskin.

Rekonsiliasi adalah mencocokan dua data yang terpisah, mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi/unit I bagian yang berbeda. Rekonsiliasi lazim digunakan untuk saldo buku bank auditan dengan rekening Koran dari Bank ataupun rekonsiliasi saldo persediaan barang menurut buku dengan jumlah barang digudang. Teknik konfirmasi dalam Pengawasan Raskin sering dilakukan. Konfirmasi dapat dilakukan dengan lisan yaitu dengan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan, atau dapat dilakukan secara tertulis dengan mengirimkan surat konfirmasi. Konfirmasi positif yaitu konfirmasi yang harus dijawab secara tertulis oleh pihak luar tersebut mengenai data yang diminta, dan konfirmasi negatif yaitu Konfirmasi yang meminta jawaban tertulis bila data yang dikonfirmasikan berbeda!salah, dan tidak perlu dijawab apabila yang dikonfirmasikan telah samalbenar dengan data yang bersangkutan. Teknik pembandingan sering dilakukan dalam pengawasan Raskin, yaitu dengan membandingkan data dari satu unit ketja tingkat Kabupaten (Bulog, Ekbang, Pemdes) dengan data dari unit kerja tingkat Kecamatan, atas


98

16/42051.pdf

hal yang sama dan periode yang sama atau hal yang sama dari periode yang berbeda, kemudian ditarik kesimpulannya. Contohnya adalah membandingkan jumlah pemakaian barang menurJt administrasi unit keija pemakai dengan jumlah pemakaian unit

tersebut

menurut

administrasi

gudang

serta

membandingkan harga beli dengan harga pasar menurut penawaran umum. Menurut Inspektorat Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa Teknik prosedur analisis tidak pemah dilakukan dalam Pengawasan Raskin. Menurut Kepala lnspektorat Kabupaten Sintang hal ini disebabkan prosedur analisis cukup berat dilakukan, karena harus membuat Analisis Ratio, Analisis Pasar, Analisis Tren, Analisis Industri serta Perbandingan Dengan Instansi I Unit Kerja lain yang diketahui lain oleh auditor (hasil wawancara Januari, 2011 ). Teknik pengawasan

inventarisasi!opname Raskin.

lnventarisasi

sangat adalah

sering

dilakukan

pemeriksaan

fisik

dalam dengan

menghitung fisik barang, menilai kondisinya (rusak berat, rusak ringan, baik, dan membandingkannya dengan saldo menurut buku (administrasi), kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Dapat diterapkan seperti terhadap : barang inventaris, perabot kantor, kebun ataupun temak, kas, persediaan barang, sejauh ada fisiknya. Menurut Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa Teknik inpeksi dalam Pengawasan Raskin sering dilakukan. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ketempat kejadian, yang lazim pula disebut on the spot, yang dilakukan secara selintas, tidak rinci tetapi


99

16/42051.pdf

teliti. Dari uraian tersebut, teknik dalam Pengawasan Raskin yang dapat dilakukan adalah teknik analisis, teknik observasi/pengamatan,

teknik

verifikasi, teknik wawancara, dan teknik inpeksi (hasil wawancara Januari, 2011). Menurut Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa mekanisme dan sistimatika laporan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil Pengawasan Raskin adalah Inspektorat Kabupaten Sintang mempersiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan berupa data temuan, penyebab, rekomendasi hasil pengawasan dalam bentuk daftar inventarisasi. Inspektorat Kabupaten Sintang memantau tindak lanjut atas hasil pengawasan Raskin dengan membentuk Tim Pemantau. Tim

Pemantau

melaporkan

hasil

pemantauan

tindak

lanjut

hasil

pengawasan kepada Inspektur Kabupaten Sintang. Inspektur Kabupaten Sintang melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Bupati Sintang dengan tembusan Gubemur (hasil wawancara Januari, 2011 ). Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, Inspektorat Kabupaten Sintang mempersiapkan bahan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan berupa laporan hasil pemantauan. Pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan Kabupaten Sintang dikoordinir oleh Wakil Bupati. Hasil rapat pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan Kabupaten dilaporkan Bupati Sintang kepada Gubemur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.


100 16/42051.pdf

.-

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Raskin terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bah. Laporan bentuk surat berisi: Gambaran secara urnum pelaksanaan pemantauan!pemutakbiran tindak lanjut hasil Pengawasan Raskin serta memberikan masukan!saran mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. Standar tindak lanjut Pengawasan Raskin terdiri atas 4 (empat) butir standar. Yang pertama adalah auditor hams mengkomunikasikan kepada manajemen auditan bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi berada pada pihak auditan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui sebagian besar subjek penelitian menyatakan auditor pada Inspektorat Kabupaten Sintang telah membuat rekomendasi tindak lanjut hasil temuan Pengawasan Raskin. Mengenai pemantauan tindak !anjut hasil temuan Pengawasan Raskin, dari hasil wawancara dapat diketahui auditor pada Inspektorat Kabupaten Sintang telah melakukan pemantauan mengenai tindak lanjut atas temuan Pengawasan Raskin beserta rekomendasi. Menurut Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Sintang, menyatakan bahwa butir ketiga dari standar tindak lanjut adalah auditor hams melaporkan status temuan beserta rekomendasi audit sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.

Dari

hasil

wawancara,

dapat diketahui auditor telah

melaporkan status temuan beserta rekomendsi audit sebelurnnya yang belurn ditindaklanjuti dalam Pengawasan Raskin. Dan jika terdapat temuan yang


101

16/42051.pdf

berindikasi adanya tindakan melawan hukum, auditor harus membantu aparat hukum terkait dalam upaya penindaklanjutan temuan tersebut. Sehubungan dengan itu, untuk mengetahui pelaksanaan temuan yang berindikasi adanya tindakan melawan hukum, dan pemeriksa telah membantu aparat hukum terkait dalam upaya penindaklanjutan temuan tersebut. Dari hasil wawancara, diketahui jika terdapat temuan Pengawasan Raskin yang berindikasi adanya tindakan melawan hukum, auditor telah membantu aparat hukum terkait dalam upaya penindaklanjutan temuan tersebut (hasil wawancara Januari, 20 II). Menurut Camat Binjai Hulu menyatakan bahwa, kinerja Tim Koordinasi Kabupaten dalam melakukan pengawasan masih sangat lemah. Indikasi hasil tersebut adalah pelaksanaan pengawasan ataupun monitoring terhadap

pelaksanaan

Raskin

sangat

jarang

dilakukan.

Menurutnya

pengawasan hanya dilakukan atas dasar laporan - laporan yang disampaikan Camat saja. Namun tidak melakukan uji petik ke lapangan (hasil wawancara Januari, 20 II). Keadaan tersebut tentulah sangat memperhatikan, karena Pengawasan Pelaksanaan Program Raskin bertujuan menilai Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin.Pelaksanaan Pengawasan Program Raskin dilakukan oleh Tim Raskin Kabupaten dan Tim Raskin Kecamatan dan dapat juga dilakukan oleh perguruan Tinggi atau Institusi!Lembaga lain sesuai kebutuhan.Waktu Pengawasan dapat dilakukan secara Periodik atau sesuai kebutuhan. Hasil Evaluasi Program Raskin dipaparkan kepada Institusi atau Pihak terkait dan


102 16/42051.pdf

.

..

dilaporkan kepada penaggungjawab Program Raskin sesuai dengan tingkatan Wilayahnya.Menurut Camat dan Kepala Desa, Hasil Pengawasan Pelaksanaan Program Raskin belum pemah dipaparkan kepada pihak Kecamatan maupun Pihak Pemerintah Desa. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bemegara. Dalam kerangka tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitime! sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa pengawasan merupakan suatu fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menegaskan aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya antara lain melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. Inspektorat Kabupaten Sintang merupakan salah satu unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Sintang di bidang pengawasan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris


103

16/42051.pdf

-·

Daerah.

Pengawasan

fungsional

yang

dilaksanakan

oleh

Inspektorat

Kabupaten Sintang tentunya menghadapi berbagai persoalan tersendirL Salah satu diantaranya adalah dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah dan pembentukkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang tentunya akan menambah jumlah objek pemeriksaan yang harus dilakukan. Penambahan objek pemeriksaan tersebut adalah dengan dilakukannya pengawasan terhadap Raskin. Persoalan tersebut semakin berat, dengan adanya pemekaran Desa di Kabupaten Sintang pada tahun 2007 yang lalu, yaitu dari 183 Desa menjadi 281 Desa. Secara teoritis Program Raskin memang berpotensi sebagai program penanggulangan kemiskinan menyeluruh. Program ini dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk menanggulangi kesenjangan di masyarakat saat kondisi perekonomian sedang krisis. Namun demikian, pelaksanaannya memerlukan persiapan, perencanaan serta rancang bangun yang tepat, dan perlu diperhatikan masalah yang berkaitan dengan pengawasan. Penanganan pengaduan tidak lagi sekedar sebagai saluran kotak saran/pengaduan tanpa kejelasan penanganannya. Proses pengaduan harus berjalan berdasarkan suatu sistem atau mekanisme yang menjamin masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya secara mudah dan murah, adanya pejabat yang khusus menangani pengaduan, kejelasan waktu penyelesaiannya dan hasil akhir dari pengaduan tersebut, berupa perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program.


104

16/42051.pdf

.·

Mekanisme

pengaduan

merupakan

aspek

penting

dalam

pengelolaan

pelayanan publik.

2. Pengawasan Eksternal (Masyarakat) a. Pengawasan Terhadap Manajemen Raskin Pengaduan dari Masyarakat berupa, kritik, keluhan dan saran Perbaikan

terhadap

pelaksanaan

Program

Raskin

ditanggapi

dan

ditindaklanjuti secara Fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim Raskin Kabupaten dan Tim Raskin Kecamatan sesuai Tingkat wilayahnya.Penanganan Pengaduan

Masyarakat

di

dilaksanakan/dikoordinasikan

Kabupaten oleh

unit

Sintang Pengaduan

secara

Fungsional

Masyarakat

dan

Pengawasan di Kabupaten Sintang. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Ekbang, Pengaduan Masyarakat tentang Pelaksanaan Program Raskin dapat berasal dari Penerima Raskin atau Masyarakat Umum secara langsung atau melalui Media Massa, Cetak dan Elektonik ( Surat Kabar, Televisi, dan Radio). Berdasarkan Pedoman Umum Raskin 2010 yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Kabupaten Sintang, Pengaduan dapat diperoleh melalui Kotak Pos, Faxcimile, E-mail, Telepon, Laporan dari Kemasyarakatan, dan Pertemuan dengan Lembaga Independet, Perguruan Tinggillnstitusi Kemasyarakatan yang terkait lainnya. Aspek - aspek Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Raskin di Kecamatan Binjai Hulu Berdasarkan Ruang Lingkup pengawasan Raskin adalah sebagai berikut:


105 16/42051.pdf

.·

Tabel 4.9.

Aspek - Aspek Pengaduan Masyarakat Dalarn Pengawasan Raskin di Kecarnatan Binjai Hulu Berdasarkan Manajemen Raskin

No I

Ruang Lingkup Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan

2

Pengelolaan dan Pengorganisasian

3

Mekanisme Pembayaran dan Administrasi

Pengaduan Masyarakat Pengaduan terhadap Penetapan rumah Tangga sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Pengaduan terhadap Penetapan Titik Distribusi (TD) yang berkaitan dengan waktu dan tata cara pendistribusian Pengaduan terhadap pengorganisasian ditingkat desa/kelurahan Pengaduan terhadap mekanisme pembayaran

Pengaduan terhadap altematif pelaksana distribusi Raskin Pengaduan terhadap mekanisme Pembentukan Pokmas dan Warung Desa Sumber: Data Lapangan Dwlah, 20 II.

4

Pelaksana Distribusi Raskin di Desa!Kelurahan

Keterangan 3 Desa dari II di Des a Kecarnatan Binjai Hulu

2 Desa dari II Des a di Kecarnatan Binjai Hulu 2 Desa dari II Des a di Kecamatan Binjai Hulu 2 Desa dari II Des a di Kecarnatan Binjai Hulu

Berdasarkan data pada tabel4.9 di atas, Indikasi Pengaduan Masyarakat Dalarn Pengawasan Raskin di Kecarnatan Binjai Hulu Berdasarkan Ruang Lingkup pengawasan Raskin meliputi: Pengaduan terhadap Penetapan rumah Tangga sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), Pengaduan terhadap Penetapan Titik Distribusi (TD) yang berkaitan dengan waktu pendistribusian,

Pengaduan

terhadap

dan

pengorgamsas1an

tata cara ditingkat

desa!kelurahan, Pengaduan terhadap mekanisme pembayaran, Pengaduan

..

terhadap altematif pelaksana distribusi Raskin serta Pengaduan terhadap mekanisme Pembentukan Pokmas dan W arung Desa. Artinya aspek pengaduan


106 16/42051.pdf

-·

masyarakat berkenaan dengan ruang lingkup pelaksanaan raskin cukup banyak dan bervariasi.

b. Pengawasan Terhadap lndikator Kinerja Raskin Indikasi

Pengaduan

Masyarakat Dalam Pengawasan Raskin

di

Kecamatan Binjai Hulu Berdasarkan Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut: Tabel4.10.

No I

Indikator Kinerja Tepa! Sasaran Penerima Manfaat

2

Tepa! Jumlah

3

Tepa! Harga

4

Tepat Waktu

5

Tepa! Administrasi


Keterangan

Penerima raskin tidak ter
administrasi

tidak Tidak ada

Kualitas beras tidak sesuai 1 Desa dari 11 dengan standar kualitas beras Des a di Bulog Kecamatan Binjai Hulu Sumber: Data Lapangan Dwlah, 2011. 6

..

Aspek - Aspek Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Raskin di Kecamatan Binjai Hulu Berdasarkan Indikator Kinerja Program

T epat Kuali tas


107 16/42051.pdf

Berdasarkan data pada tabel 4.10 di atas, Indikasi Pengaduan Masyarakat

Dalam

Pengawasan

Raskin

di

Kecamatan

Binjai

Hulu

Berdasarkan Indikator Kineija Program meliputi: Penerima Raskin tidak terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1), Jumlah Beras Raskin yang diterima kurang dari 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan, Harga tebus Raskin melebihi Rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi/Warung Desa, serta kualitas beras tidak sesuai dengan standar kualitas beras Bulog. Memperhatikan kondisi tersebut, diketahui bahwa hampir seluruh indikator keberhasilan Program Raskin di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2010 belum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari indikator tepat sasaran, masih ditemui penerima manfaat bukan dikategorikan rumah tangga miskin. Dari indikator tepat jumlah, masih adanya jumlah beras raskin yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan jumlah yang sudah ditetapkan dalam satu tahun, penerimaan jatah beras tidak sampai 12 kali. Dari indikator tetap harga, juga belum terlaksana, karena harga yang sampai ke titik distribusi di atas harga yang telah disepakati. Hasil wawancara dengan Camat Binjai Hulu, Kepala Desa dan Rumah Tangga Sasaran ( RTS ) sebagai Penerima Manfaat Program Beras Untuk Keluarga Miskin Tahun 2010, diketahui bahwa penyimpangan terhadap indikator keberhasilan Program Raskin di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2010 sebagaimana diungkapkan di atas telah disampaikan pada Tim Koordinasi Kabupaten, namun tidak pemah ditanggapi dan ditindaklanjuti. Artinya unit


108

16/42051.pdf

.·

kerja terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Raskin belwn berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan keluhan Masyarakat tersebut, karena pengaduan Masyarakat tersebut ada yang hanya sampai pada Unit Pengaduan Masyarakat, dan ada pula yang hanya sampai di Desa saja dan Kecamatan. Pengawasan masyarakat terhadap Raskin seharusnya dilakukan secara berjenjang. Artinya, jika terjadi Penyimpangan atau Penyalahgunaan dalam pelaksanaan Raskin, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa kernudian Kecamatan dan Kabupaten. Namun demikian, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis hal tersebut belwn berjalan. Karena pengaduan - pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat berkenaan dengan adanya indikasi penyimpl'ngan Raskin langsung disampaikan kepada Bupati ataupun pihak Kepolisian dan Kejaksaan di Tingkat Kabupaten. D. Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Pelaksanaan Program Raskin 1. Pagu Raskin (Aiokasi) a. Penetapan Kuantum Pagu Raskin

Pagu Raskin Nasional dialokasikan ke Provinsi di seluruh Indonesia oleh tim Koordinasi raskin pusat berdasarkan data RTS dari BPS dan Kuantwn Pagu Raskin Nasional sesuai dengan Undang - undang No.47 Tahun 2009 tentang APBN 2010. Pagu Raskin Provinsi dialokasikan ke Kabupaten!Kota

..

oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi yang dituangkan dalam Keputusan Gubemur. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten /Kota didasarkan pada: 1). Pagu


109

16/42051.pdf

.·

Raskin Provinsi, 2). Data RTS Kabupaten /Kota dari BPS. Pagu Raskin Kecamatan

/Kelurahan/Desa ditetapkan oleh Tim Koordinasi

Raskin

Kabupaten /Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa /Kelurahan didasarkan pada: 1. Pagu Raskin Kabupaten /Kota, 2.Data RTS Kecamatan, Desa /Kelurahan dari BPS. Pagu Raskin di suatu Wilayah yang tidak dapat didistribusikan tidak dapat dialihkan ke Wilayah lain. Apabila Pagu Raskin di suatu Wilayah tidak dapat di serap sampai dengan 31 Desember 201 0 maka sisa Pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada Tahun 2011. Kuantum Pagu Raskin adalah jumlahljatahlkuota Raskin yang diterima oleh masing - masing daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam pagu raskin tersebut di atas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Statistik Kabupaten Sintang menyatakan, Kuantum Pagu Raskin Nasional ditetapkan berdasarkan besamya Subsidi Pangan (Raskin) yang disediakan Pemerintah dalam APBN Tahun 2010. Tim Raskin Pusat mengalokasikan Kuantum Pagu Raskin kepada masing - masing Kabupaten dengan mengacu pada Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Biro Pusat Statistik (BPS). Penetapan Jumlah Rumah Tangga Miskin ( RTS) sebagai Sasaran Penerima Program Beras untuk Keluarga Miskin Tahun 2008 dilaksanakan dan di tetapkan berdasarkan data dari Badan Statistik dan Kuatum Pagu Raskin Kabupaten Sintang sesuai dengan Keputusan Gubemur Kalimantan Barat dengan Surat Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 11 Januari 2010 Perihal Petunjuk


110

16/42051.pdf

.·

Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Dan Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010. Selanjutnya, berdasarkan Kuntum Pagu Raskin masing -masing Kecamatan, Tim Raskin Kecamatan mengalokasikan Kuantum Pagu Raskin kepada masing - masing Kelurahan/ Desa, dengan mengacu pada Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan selanjutnya ditetapkan Penerima Manfaat melalui Musyawarah Kelurahan/Desa.

J

TIM KOORDINASI ('----RAS_KIN_ DATARTSBPS

l PAGU PROVINSI TIM KOORDINASI RASKIN

[

DATARTS BPS

l

~

PAGU KAB I KOTA TIM KOORDINASI RASKIN

DATARTS BPS PAGU KEC/ OESA KELURAHAN KECAMA TAN/KAOES/LURAH

Musyawarah Desa Berbasis Data RTS BPS ( PENERIMA MANFAAT Gambar 4.2. Mekanisme Perencanaan Pagu Raskin Tahun 2010 Sumber: Pedoman Umum Raskin 2010.


l

Ill

16/42051.pdf

.·

Hasil

musyawarah

Kelurahan/Desa

disahkan

Camat

selaku

Penanggungjawab Program Raskin di Kelurahan/Desa. Menurut Kepala Perurn Bulog Wilayah III Sintang, apabila Alokasi Pagu Raskin tidak didistribusikan sesuai waktu yang direncanakan di suatu Wilayah Kecamatan, maka Tim Raskin Kabupaten dapat merealokasi Pagu Raskin ke Wilayah lain sesuai dengan Tingkat Kewenangannya, apabila sampai dengan akhir Tahun terdapat sisa Pagu Raskin yang tidak dapat didistribusikan, maka sisa Pagu Raskin tersebut tidak berlaku pada Tahun berikutnya (Hangus). Apabila terdapat nama-nama penerima data Badan Pusat Satistik yang sudah tidak sesuai dengan data riil di Desa!Kelurahan, maka dilakukan musyawarah Desa/Kelurahan sebagai media verifikasi dengan tanpa mengubab jumlah pagu setiap Desa/Kelurahan Dalam Musyawarah Desa!Kelurahan melibatkan aparat Desa!Kelurahan, tokoh masyarakat dan perwakilan dari Rumah Tangga Miskin (RTM). Kreteria RTM yang dinyatakan tidak sesuai meliputi : penerima pindah tempat keluar Desa!Kelurahan, atau penerima yang sudah tidak layak sebagai penerima manfaat (meningkat menjadi rumah tangga mampu). Pagu Raskin Kabupaten Sintang Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini:


112

16/42051.pdf

Tabel 4.11. No

Pagu Raskin Kabupaten Sintang Tahun 20 I 0

Kecamatan

Pagu Per Bin (K)

Rumah Tangga Jan-Okt Nov Sasaran Penerima Manfaat I Serawai 3.704 55.560 22.224 2.034 12.204 2 Ambalau 30.510 1.822 27.330 10.932 3 Kayan Hulu Kayan Hilir 4 2.040 30.600 12.240 2.658 15.948 5 Sepauk 39.870 6 Ternpunak 2.706 40.590 16.236 7 Sungai Tebelian 1.726 25.890 10.356 1.681 25.215 10.086 8 Sintang 18.282 9 Dedai 3.047 45.705 26.385 10.554 10 Kelam Permai 1.759 14.262 12 Ketungau Hilir 2.377 35.655 14.574 13 Ketungau Tengah 2.429 36.435 2.005 30.075 12.030 14 Ketungau Hulu 188.676 31.446 471.690 Kabupaten Sumber: Bag1an Ekbang Setda Kabupaten Smtang ,2011

Pagu Setahun

577.824 317.304 284.232 318.240 414.648 422.136 269.256 262.236 475.332 274.404 370.812 378.924 312.780 4.905.576

Dari data pada tabel 4.11 di atas, jumlah Pagu Raskin Per Bulan sebesar 7.290 Kg setiap rumah tangga miskin telah ditetapkan sebagai penenma manfaat diperkenankan membeli beras Raskin maksimal 21.870 Kg/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp.l.600./Kg di titik distribusi secara tunai. Artinya, Jumlah beras Raskin yang diterima kurang dari 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan.

b. Penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS) Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Binjai Hulu, apabila terdapat nama - nama penerima data Badan Pusat Statistik yang sudah tidak sesuai dengan data riil di Desa!Kecamatan, Maka dilakukan Musyawarah


113

16/42051.pdf

Desa!Ke1urahan sebagai media verifikasi dengan tanpa mengubah Pagu setiap Desa!Kelurahan dalam

Musyawarah

desa!Kelurahan

melibatkan aparat

Desa!Kelurahan yaitu Kepala Desa Binjai Hulu Bapak Serio, Kepala BPD Bapak Rubiyanto, Tokoh Masyarakat yaitu Bapak M. Badri dan Bapak Matung dan Perwakilan dari Rumah Tangga Sasaran (RTS) yaitu Ibu Suriyati dan Bapak Kasiyusta. Kreteria RTS yang dinyatakan tidak sesuai meliputi ; penerima pindah tempat keluar Desa!Kelurahan, atau penerima yang sudah tidak layak sebagai penerima Manfaat (Meninggkat menjadi rumah tangga mampu). Perbandingan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Berdasarkan sumber datanya pada masing-masing Desa di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 20 I 0 adalah sebagai berikut : Tabel4.12.

No

NamaDesa

Penduduk Pagu Thn Miskin!RTS 010 (Kg) 33.80 39.100 30.770 26.350 19.380 20.740 37.740 14.620 6.800

26.865 31.050 24.435 20.925 15.390 16.470 29.970 11.610 5.400

% Real ISasl 79 79 79 79 79 79 79 79 79

Simbak Raya 11.900 70 Empaka Kebiau 39 6.630 Raya 247.860 Jumla!J 1.458 Sumber : Data lapangan dwlah , 2011.

6.300 5.265

79 79

5.600 1.365

47 21

193.680

79

54.180

22

I 2 3 4 5 6 7 8 9

..

Daftar Rencana dan Realisasi Penyaluran Raskin Tahun 2010 di Kecamatan Binjai Hulu

Binjai Hulu Binjai Hilir Mensiku Telaga Satu TelagaDua DakJaya Ampar Bedang Sungai Risap Sei Risap Mensiku Bersatu

10 II


199 230 181 155 114 122 222 86 40

Juml Realisasi

Sal do Pagu (Kg) 6.965 8.050 6.335 5.425 3.990 4.270 7.770 3.010 1.400

%Sisa Pagu 21 21 21 21 21 21 21 21 21

114

16/42051.pdf

Berdasarkan data pada tabel 4.12 di atas, jumlah penduduk miskin!RTS di Kecamatan Binjai Hulu sebesar 1.458 kepala keluarga miskin yang menerima Raskin. Jumlah Pagu raskin tahun 2010 sebesar 247.860 kg, Namun realisasi penyaluran sebesar 193.680 kg atau 79%. Tabel4.13. No

Penyerahan Kartu Raskin di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2010

Desa

Jumlah -RTS- Jumlah PM Kartu 155 !55 114 114 230 230 122 122 222 222 181 181 199 199 86 86 39 39 40 40

Telaga Satu 2. TelagaDua 3. Binjai Hilir 4. DakJaya 5. Ampar Bedang 6. Mensiku 7. Binjai Hulu Sungai Risap 8. 9. Empaka Kabiau Rava Sungai Risap Mensiku I 0. Bersatu II. SimbaJaya 70 1.458 Jumlah Sumber: Data Lapangan Diolah, 20 II. I.

70 1.458

Keterangan Tidak diserahkan Tidak diserahkan Tidak diserahkan Tidak diserahkan Tidak diserahkan Tidak diserahkan Tidak diserahkan Tidak diserahkan Tidak diserahkan Tidak diserahkan Tidak diserahkan

Hasil wawancara dengan Kades Dak Jaya (Umar Asyhuri) diketahui bahwa Kartu Raskin ada tapi tidak dibagikan karena masyarakat yang tidak memiliki terdaptar atau memiliki kartu juga minta akan beras raskin. Hasil wawancara dengan Kades Binjai Hulu (Serin) diketahui bahwa Kartu Raskin ada tapi tidak dibagikan karena masyarakat yang tidak memiliki terdaptar atau memiliki kartu juga minta akan beras raskin. Hasil wawancara dengan Kades Empaka Kebiau Raya (Andreas Alin.S) diketahui bahwa Kartu Raskin ada tapi tidak dibagikan karena masyarakat yang tidak memiliki terdaptar atau memiliki kartujuga minta akan beras raskin


115 16/42051.pdf

.·

Belum semua warga yang berhak menerima raskin terdaftar dalam Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin. Padahal Prinsip-Prinsip pengelolaan Raskin adalah : Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan pengendalian. Akuntabilitas, bermakna

bahwa

setiap

pengeloaan

kegiatan

Raskin

harus

dapat

dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Distribusi Raskin a. Penetapan Titik Distribusi Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perum Bulog Wilayah III Sintang untuk efektif dan efisiensinya Pendistribusian Raskin,bagi Kecamatan I Kelurahan!Desa tertentu dengan pertimbangan Geografis, jarak tempuh dan

medan yang dilalui, Penyediaan Beras Raskin dapat dilakukan sekaligus

..

selama 3 (tiga) bulan ke depan yang Teknis Operasionalnya diatur dan


116

16/42051.pdf

.·

dikoordinasikan antara masing -masing Para Camat se-Kabupaten Sintang dengan Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah III Sintang , Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Binjai Hulu penetapan titik distribusi telah disepakati yaitu pada Desa I Kelurahan yang menjadi ibukota masing- masing Kecamatan.

GUDANG

Titik Distribusi Kantor Desa I Kelurahan

Titik Bagi Di Dusun

. Biaya APBD , atau . Swadaya Masyarakat

Gambar4.3.

Mekanisme Distribusi Raskin melalui Reguler/Pokja Tahun 2010

Sumber; Dolog, 2011 Titik Distribusi merupakan tempat atau lokasi Penyerahan Beras oleh Satuan Kerja (Satker) Raskin kepada Kepala Pelaksana Distribusi di Kelurahan!Desa yang dapat ditinjau oleh Penerima Manfaat Program Beras Raskin, atau lokasi lain yang ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah dengan Perum Bulog Wilayah III Sintang. Menurut Camat Binjai Hulu Kabupaten Sintang, mekanisme Distribusi dilakukan yaitu Camat mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin kepada Kepala Perum Bulog Wilayah III Sintang berdasarkan Alokasi Jumlah


117

16/42051.pdf

.·

RTS dan Kuantum Beras untuk masmg - masmg Kelurahan!Desa di wilayahnya.

Berdasarkan

Surat

Permintaan

Alokasi

(SPA)

tersebut,

selanjutnya Kepala Perum Bulog Wilayah III Sintang menerbitkan Surat Perintah Pengeluaraan Barang/Dilevery Order (SPPB/DO) Beras atas nama Kecamatan /Kelurahan/Desa dimaksud kepada satuan Kelja ( Satker ) Raskin Perum Bulog Wilayah III Sintang Surat Permintaan Alokasi ( SPA ) Bulan/Periode tertentu yang belum selesai terlayani sebagian atau seluruhnya, apabila akan dialokasikan kembali pada bulan tertentu, dapat dilayani dengan SPA tersebut kecuali apabila ada Perubahan Lokasi dilakukan dengan menerbitkan SPA baru yang merujuk pada SPA lama yang bel urn terlayani. SPA untuk Pelayanan tersebut harus dipisahkan dengan SPA Rutin bulan beljalan. Berdasarkan SPBB/DO,Satuan Kerja (Satker) Raskin mengambil Beras di

GBB

Perum Bulog Wilayah III

Sintang,untuk mengangkut dan

menyerahkan Beras Raskin Kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi yang disepakati.Kualitas Beras yang diserahkan harus sesuai dengan Standar Kualitas Perum Bulog yang telah ditentukan. Apabila tidak memenuhi Standar Kualitas

maka

Beras

dikembalikan

kepada

Satker

Raskin

untuk

ditukar/diganti.Serah terima Beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima yang merupakan Pengalihan tanggung Jawab.Camat!Lurah!Kepala Desa bertanggungjawab atas diterimanya Beras sampai kepada Keluarga Sasaran


118

16/42051.pdf

.·

Penerima Manfaat.Camat!Lurah!Kepala Desa wajib Pelaksanaan Pendistribusian Kepala Keluarga

Sa..~aran

mengawasi

Proses

Penerima Manfaat yang

dilakukan oleh pelaksana Distribusi. Penyerahan Beras di Titik Distribusi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi. Yang menerima Beras Raskin serta diketahui oleh Kepala Desa!Lurah Camat atau Pejabat yang mewakili/ditunjuk. Nama dan identitas Penandatanganan

dicanturnkan

secara

jelas

dan

di

Cap/Stempel

Desa!Kelurahan!Kecamatan. Titik Distribusi Raskin pada masing - masing Desa di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut : Titik Distribusi Raskin Pada masmg masing Desa di K ecamatan s·tnJai .. H uu I K ab upaten s·mt ang Tah un 2010 No De sa Titik Distribusi Keterangan I Binjai Hulu Binjai Hulu Pada kondisi tertentu (banjir) distribusi beberapa titik 2 Binjai Hilir Binjai Hilir mengalami pergeseran 3 Mensiku Mensiku angkutan tidak karena 4 Telaga Satu Telaga Satu mencapai lokasi dimaksud, 5 TelagaDua Telaga Dua bahkan Kabupaten dari 6 DakJaya DakJaya Sintang sampai ke 7 Ampar Bedang Ampar Bedang Kecamatan Binjai Hulu 8 Sungai Risap Sungai Risap menggunakan 9 Sei Risap Mensiku Sei Risap: harus angkutan air karena kondisi Bersatu Mensiku Bersatu jalan daratnya banjir. 10 Sirnbak Raya Sirnbak Raya adalah II Empaka Kebiau Raya Empaka Kebiau Konsekuensinya biaya atau ongkos angkutan Raya bertambah ,dan hal tersebut d.ibebankan pada kenaikan harga Raskin. Sumber: Data lapangan dwlah ,2011. Tabel 4.14.


119

16/42051.pdf

.·

Hasil wawancara dengan sa1ah seorang Kepa1a Desa, pada kondisi tertentu (banjir) terutama melalui angkutan darat beberapa titik distribusi mengalami pergeseran karena angkutan tidak dapat mencapai lokasi dimaksud.Konsekkuensinya adalah biaya atau ongkos angkutan bertambah,dan hal tersebut dibebankan pada kenaikan harga Raskin. Begitu halnya dengan angkutan darat, apabila musim hujan jalan tidak bisa dilalui oleh mobil sehingga titik distribusi juga mengalami pergeseran tempat. Pada beberapa Kecamatan, karena kondisi geografis wilayah yang masih terpencil dan terisolir karena akses transportasi yang belum memadai berimplikasi terhadap waktu tempuh untuk mendistribusikan beras raskin pada titik distribusi di ibukota masing-masing Kecamatan. Akibatnya, biaya yang diperlukan untuk masing-masing Kecamatan juga bervariasi. Kecamatan yang dapat diakses melalui jalan darat, biaya distribusi relatif rendah, Kecamatan yang hanya dapat diakses melalui jalur sungai biaya relatif tinggi. Biaya tersebut kemudian dibebankan pada harga beras yang dibeli oleh penerima manfaat. b. Pelaksana Distribusi Menurut Kepala Perum Bulog Wilayah III Sintang, pelaksana Distribusi adalah Kelompok Keija di Titik Distribusi yang terdiri dari Aparat Kecamatan,Kelurahan/Desa yang ditunjuk oleh Camat,Lurah/Desa,dibantu oleh Anggota masyarakat,atau Institusi Kemasyarakatan lainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan Beras kepada Penerima Manfaat


120

16/42051.pdf

.·

Program Beras Raskin. Selanjutnya menurut Kepala Perum Bulog Wilayah III Sintang yang menjadi landasam Pelaksanaan Pendistribusian Beras Raskin dimaksud, di Kabupaten Sintang Tahun 2010 telah ditetapkan sebagai berikut: I. Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin Tahun 2010 yang

diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. 2. Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor : 3 Tahun 2010 Tanggal 11 Januari 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010. 3. Keputusan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 594/Ekbang/2010 Tanggal 27 Desember 2010 Tentang Pagu Raskin Ke 13 Provinsi Kalimantan Barat Tahun2010. 4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 8 Februari 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010. Berita Daerah Nomor 9 Tahun 2010. 5. Keputusan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010. 6. Keputusan Bupati Sintang Nomor 89 Tahun 2010 Tanggal 8 Februari 2010 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010.

..


121

16/42051.pdf

.·

7. Keputusan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2010 Tanggal 8 Februari 2010 Tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dan Jumlah Pagu Alokasi Beras Miskin Perkecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2010. 8. Sural Edaran Bupati Sinlang Nomor 511.1/0341/Ekbang Tanggal 11 Februari 2010 Perihal Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2010 di Kabupaten Sintang. 9. Keputusan Bupati Sintang Nomor 336 Tahun 2010 Tanggal 7 September 2010 Tentang Perubahan Alas Keputusan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dan Jumlah Pagu Alokasi Beras Miskin Per kecamatan di Kabupalen Sintang Tahun 2010. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat diberikan Hak untuk membuat kesepakatan mengenai Ongkos Angkutan dan lain - lain dari Titik Distribusi berdasarkan Hasil Musyawarah Para Penerima Manfaat, untuk menetapkan harga jual diatas Rp.1.600.00/Kg serta jumlah Beras yang diterima/dibeli Kurang dari 7

Kg!RTS per bulan dengan maksud untuk

menyesuaian jumlah data Kongrit Rumah Tangga Sasaran (RTS) di lapangan yang Klasifikasinya mempunyai Hak sebagai Penerima Manfaat agar dibuat dalam Berita Acara secara transparan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penerima Manfaat. mereka merasa keberatan atas kesepakatan-kesepakatan dimaksud, karena jumlah Beras yang diterima /dibeli tidak dapat mencukupi


122

16/42051.pdf

.·

kebutuhan setiap bulannya. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut camat Binjai Hulu Kabupaten Sintang,apabila terjadi pergaduan,keluhan ataupun ketidakpuasan masyarakat terhadap Pendistribusian Beras Raskin, baik yang di sampaikan secara lisan,tertulis/surat ataupun mela1ui media massa (cetak dan elektronik), agar segera diambil langkah dan tindakan Penyelesaian atau klarifikasi yang dilakukan oleh unit Pengaduan Masyarakat (UPM) secara terkoordinasi dengan Tim Koordinasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010. Hasil wawancara dengan Kades Dak Jaya (Umar Asyhuri) diketahui bahwa yang mendapat Raskin 122 KK dipecah untuk 350 KK. Raskin dibagi rata dengan semua masyarakat diambil kata mupakatlkebijakan bersama. Satu keluarga untuk 3 bulan mendapatkan beras raskin sebesar 21 kg. Harga tebus Rp 2.100 di TD diputuskan dengan musyawarah!kesepakatan bersama. Pemah mendapatkan beras raskin tidak baik 1 kali. Untuk dana talangan menebus beras ke dolog pihak desa meminjam uang pada pihak ketiga. Hasil wawancara dengan Kades Binjai Hulu (Serin) diketahui bahwa yang mendapat Raskin 199 KK dipecah untuk 480 KK. Raskin dibagi rata dengan semua masyarakat diambil kata mupakatlkebijakan bersarna. Satu keluarga untuk 3 bulan mendapatkan beras raskin sebesar 18 kg. Harga tebus Rp 2.100 di TD diputuskan dengan musyawarahlkesepakatan bersama. Keadaaan beras kadang bagus kadangnya tidak bagus. Untuk dana talangan

..

menebus beras ke dolog pihak desa meminjam uang pada pihak ke tiga .


123

16/42051.pdf

-·

Hasil wawancara dengan Kades Empaka Kebiau Raya

(Andreas

Alin.S) diketahui bahwa yang mendapat Raskin 39 KK dipecah untuk 141 KK Raskin dibagi rata dengan semua masyarakat diambil kata mupakatlkebijakan bersama. Satu keluarga untuk 3 bulan mendapatkan beras raskin sebesar 12 kg. Harga tebus Rp 2.800 di TD diputuskan dengan musyawarahlkesepakatan bersama. Ini belum ditambah dengan biaya transportasi apabila banjir atau jalan masuk desa yang hancur sehingga kadang-kadang beras raskin diturunkan oleh dolog dijembatan yang jarak tempuh dari jembatan ke kantor desa/kurang lebih 600 m dan beras raskin terpaksa dibawa dengan motor tiap I Kg biayanya 100 rupiah. Bila

banjir biaya transportasinya 600.000 s/d

700.000 ribu rupiah. Keadaaan beras kadang bagus kadangnya tidak bagus. Untuk dana talangan menebus beras ke dolog pihak desa meminjam uang pada pihak ke tiga. Kadang-kadang dengan bunga yang cukup tinggi. Memperhatikan basil penelitian di atas, Menurut SMERU (2004:7) "Kebijakan Subsidi Pangan (Targeted Food Subsidy) berupa Transfer Pendapatan (Income Transfer) dalam bentuk Barang dinilai masing sangat diperlukan untuk mengurangi beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) di Indonesia yang jumlah cukup banyak". Program Beras RASKIN untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) merupaka Program yang awalnya bersifat menyelamatkan Penduduk Miskin Rawan Pangan Tahun 1998 akan Krisis Pangan dan Ekonomi pada saat itu. Program tersebut dilanjutkan pada tahuntahun berikutnya sejalan dengan masih banyaknya jumlah Penduduk Miskin


124 16/42051.pdf

,·

yang membutuhkan Bantuan Pangan, mengingat daya beli mereka rendah sebagian besar Pengeluarannya dibelanjakan untuk Konsumsi Pangan!Beras. Padahal Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubemur dan Bupati!Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pembangunan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perurn BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan beras dari gabah petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin. Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut strategi penanggulangan kemiskinan melalui Program Raskin harus mengandung beberapa substansi antara lain penciptaan kapasitas/kekuatan sosial masyarakat miskin sehingga akan tumbuh produktifitas dan kreatifitas mereka mengatur diri sendiri termasuk dalam menyikapi kemiskinan.


125

16/42051.pdf

Karena kemiskinan sifatnya multidimensi, maka penangganannya

.·

tidak cukup hanyamengandalkan pendekatan ekonomi, akan tetapi juga memerlukan kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan. Kebijakan dalam memberdayakan kelompok miskin harus diarahkan pada upaya untuk memberikan kelompok miskin akses terhadap lembaga lembaga sosial, politik, dan hukum yang menentukan kehidupan mereka. Agar masyarakat miskin memiliki akses yang seluas luasnya terhadap berbagai lembaga di atas maka diperlukan Pertama; adanya tata pemerintahan yang baik (good governance) dari lembaga lembaga pemerintah, terutama birokrasi pemerintahan, lembaga hukum dan pelayanan umum lainnya, kedua; harus ada keterbukaan, pertanggungjawaban publik, dan penegakan hukum, serta partisipasi luas kelompok miskin dalam proses pengambilan keputusan. Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperbaiki dalam tata pemerintahan agar upaya penanggulangan kemiskinan beijalan baik, yaitu : penghapusan birokrasi yang memakan waktu dan biaya, penghapusan korupsi, terutama korupsi dana penanggulangan kemiskinan, dan adanya koordinasi lintas lembaga dan pelaku. Sedangkan upaya pembinaan masyarakat miskin mencakup pembinaan manusia, usaha dan lingkungan diarahkan dapat mencapai kesejahteraan yang layak,

mengemban~kan

sikap mendiri dengan

semangat yang tinggi untuk membangun kelurganya, menumbuhkan prilaku ekonomi keluarga yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan.


(

'.

126 16/42051.pdf

.·

Harapan terbesar dari pelaksanaan Program Raskin ini adalah sesuai dengan tujuan Program Raskin yaitu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya dalam bentuk beras sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Akan tetapi diharapkan pula pemerintah

dapat

merancang/membuat

program

lain

yang

dapat

memberdayakan masyarakat miskin tersebut, sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan dari pemerintah.


16/42051.pdf

.·

BABV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 1. Pengawasan Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin

(Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2010 meliputi pengawasan internal dan eksternal (masyarakat). Pengawasan internal oleh: Tim Raskin Kabupaten dan aparat pengawas fungsional (Inspektorat). Pengawasan secara internal belum optimal dilakukan, indikasinya adalah masih lemahnya koordinasi dalam pengawasan, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) termasuk Tahapan Pengawasan, Auditor/Pemeriksa, Proses Pengawasan, Ruang Lingkup Pengawasan dan Teknik Pengawasan yang dilakukan belum terlaksana sebagaimana diharapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat juga belum optimal, indikasinya adalah pengaduan masyarakat sebagian besar tidak ditindaklanjuti. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2010 berkaitan dengan Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), masih banyak warga yang berhak belum terdaftar dalam Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Berkenaan dengan distribusi, karena


128

16/42051.pdf

.·

faktor cuaca dan minimnya infrastruktur transportasi beberapa titik distribusi mengalami pergeseran karena angkutan tidak dapat mencapai lokasi dimaksud. Konsekuensinya adalah biaya atau ongkos angkutan bertambah, dan hal tersebut dibebankan pada kenaikan harga Raskin yang harus dibayar oleh warga masyarakat sehingga harga tebus raskin melebihi Rp. 1.600/kg netto. Dampak minimnya infrastruktur dan kondisi geografis maupun iklim bagi distribusi raskin di Kabupaten Sintang tersebut akan menambah beban ekonomi masyarakat serta capaian sasaran pelaksanaan program juga menjadi terkendala.

B. Saran I. Berkaitan dengan Pengawasan Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang

Tahun

2010

Perlu

peningkatan

pengawasan

internal

(fungsional) Program Raskin, khususnya mencakup seluruh Ruang Lingkup pengawasan dan dilaksanakan pada seluruh Desa. Pelaksanaan Program Pengawasan raskin oleh lnspektorat hendaknya secara kontinyu dievaluasi untuk dinilai realisasinya. Dengan penilaian tersebut, diharapkan dapat mengukur kineija pengawasan yang dilakukan. Koordinasi Pengawasan Antar pihak harus dilakukan secara terus menerus, sehingga dapat diperoleh bukti hasil pengawasan yang relevan, kompeten, dan cukup harus diperoleh sebagai dasar yang memadai untuk mendukung pendapat dan rekomendasi. Seiring dengan


129

16/42051.pdf

hal tersebut tindak lanjut basil pengawasan harus dilakukan dengan menerapkan sangsi terhadap penyimpangan yang dilakukan. 2. Berkaitan dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Sintang diharapkan dapat menyediakan subsidi untuk distribusi raskin melalui dana APBD, sehingga harga yang harus ditebus warga untuk mendapatkan raskin tidak megalami peningkatan. Selain itu dalam penetapan penerima manfaat perlu disepakati dulu indikator yang dipergunakan oleh petugas pendata di tingkat lapangan.


130

16/42051.pdf

.·

DAFTAR PUSTAKA

Ali, F. (1997). Metodologi Pene/itian Social Da/am Bidang J/mu Administrasi dan Pemerintahan. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. Anggota IKAPI, (2010). Sistem lnformasi Pengawasan Penye/enggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional. Bandung: Fokusmedia. AI brow, M. (2005). Birokrasi. Yogyakarta: Tiara Wacana. Amirin, T. (2000). Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafmdo Persada. Awangga, S. (2007). Desain Proposal Penelitian. Yogyakarta: Pyramid Publisher. Bastian, I. (2003). Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Wilfridus. B. E. (2009). Inovasi dan Perubahan Organisasi. Jakarta: Universitas Terbuka. Bappeda dan BPS Kabupaten Sintang. (2010). Kabupaten Sintang Dalam Angka 2010: Sintang: BPS Kabupaten Sintang. Bappeda dan BPS Kabupaten Sintang. (2010). Kecamatan Binjai Hulu Dalam Angka 2010: Sintang: BPS Kabupaten Sintang. Bappeda Kabupaten Sintang. (2010). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang 20JJ-2015: Sintang: Bappeda Kabupaten Sintang. Chalid, P. (2007). Teori dan Isu Pembangunan. Jakarta: Universitas Terbuka. Elim, J & Tarigan, T. (2009). Modul. 6. Pemantauan Pengendalian Intern. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP: Jakarta Fachruddin, I. (2004). Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: Alumni Bandung. Faisal, S. (1990). Penelitian Kua/itatif Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang: Y A3 Malang. Hadi, S. (1989). Metodologi Reseacth. Yokyakarta: ANDI OFFSET. Herudjito, M. (2001). Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Grasindo. Hermansyah. (2001). Azas-azas Manajemen. Makalah yang tidak dipub1ikasikan. Fernanda, D. (2006). Etika Organisasi Pemerintahan. Jakarta: LAN. Ibrahim, S. (1993). Kemiskinan dan Paradigma Ilmu Sosial; Reorientasi Kebijaksanaan Pembangunan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan. Fisipol Untan.


131

16/42051.pdf

•

.-

Indiahono, D. (2009). Kebijakab Publik Yogyakarta: Gava Media.

Berbasis Dynamic Policy Analisys .

Irawan, P. (2007). Metodo/ogi Penelitian Administrasi. Jakarta. Universitas Terbuka. Kartasasmita, G. (1997). Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES. Kartono, K. ( 1996). Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: CV.Mandar Maju. Lukman, M.(2007). Hukum Tala Pemerintahan Daerah. Pontianak: Romeo Grafika. Lingga, J.(l999). Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Makalah yang tidak dipublikasikan. Moleong, L. J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitati. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. Musawa, M. (2009). Studi Imp/ementasi Program Beras Miskin ( Raskin ) di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Tesis. Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik. Universitas Diponegoro. Nawawi, H. (1983). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Perss. Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia. Nurdin, Y. N. (1996). Manajemen Perkantoran. Bandung: ARMICO. Paso long, H. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Bandung. Prasojo, E. (2007). Pemerintah Daerah. Jakarta: Universitas Terbuka. Pusdiklatwas BPKP .(2009). Pemantauan Pengendalian Intern. Jakarta. Universitas Terbuka. (2010). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Magister (l'APM). Jakarta: Universitas Terbuka. Sumardi. (1982). Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok. Jakarta: CV Rajawali. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2919/SJ tanggal 29 Oktober 2004: Perihal Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program RASKIN. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor 511.1/0341/Ekbang Tanggal II Februari 2010 Perihal Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2010 di Kabupaten Sintang. Syafiie, I. K (1999). !lmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta.


132

16/42051.pdf

.·

Sutopo. (2001). Dasar-Dasar Administrasi Publik. Jakarta: Lembaga Adrninistrasi Negara Rl. Siagian, S. P. (1988). Administrasi Pembangunan; Konsep, Dimensi Dan Strategirrya. Jakarta: CV Haji Mas Agung. Siagian, S. P. (2007). Fungsi:fongsi Manajerial. Jakarta: PT.Bumi Aksara. Sujamto, (1983). Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan. Jakarta: Gha!ia Indonesia. Suryabrata, S. (2000). Metodologi Penelitian. Jakarta :PT Raja Grafmdo Persada. Syafiie, K. I. (2006). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta. Sundarso. (2007).Teori Administrasi.Jakarta:Vniversitas Terbuka. Soeharyo, S. (2006). Sistem Perryelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta. LAN. Tacjan, H. (2006). lmplementasi Kebijakan Publik. Terry, R.G & Rue W.L (2005). Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Widodo, J. (2007). Ana/isis Kebijakan Publik, Jatim: Bayumedia. Zu1kifli. (2009). Ana!isis Kebijakan Program Beras Untuk Ke1uarga Miskin ( Raskin ) di Kabupaten Sintang Tahun 2008. Tugas Akhir Program Magister.Magister Sains da!am

Ilmu Administrasi

Bidang Minat

Administrasi Pub1ik.Universitas Terbuka.Jakarta..

Peraturan Perundang- Undangan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 Tangga! 31 Mei 2009 Tentang Rencana Ke:rja Pemerintah Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tangga! 27 April 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tanggal 28 Agustus 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan. Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor 44 Tahun 2008 Tangga! 17 Oktober 2008 Tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2009.


133

16/42051.pdf

. .-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tanggal 22 Mei 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tanggal 28 Januari 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor: 3 Tahun 2010 Tanggal 11 Januari 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010. Peraturan Bupati Sintang Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 8 Februari 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010. Berita Daerah Nomor 9 Tahun 2010. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tanggal 18 Juni 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Keputusan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Nomor:63/KEP/M.PAN/7/2U03,tentang Pedoman Umum penyelenggaran Pelayanan Publik. Keputusan Bersarna Menteri Dalam Negeri dan Direktur utama Perum BULOG Nomor 25 tahun 2003 dan Nomor PPK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin. Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2010. Pedoman Umum Beras Untuk Rumah Tangga Miskin. Jakarta. Keputusan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 594/Ekbang/2010 Tanggal 27 Desember 2010 Tentang Pagu Raskin Ke 13 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010. APBD Kabupaten Sintang tahun 20 I 0 Keputusan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010. Keputusan Bupati Sintang Nomor 89 Tahun 2010 Tanggal 8 Februari 2010 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010. Keputusan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2010 Tanggal 8 Februari 2010 Tentang Penetapan Jumlah Rurnah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Untuk Rurnah Tangga Miskin dan Jumlah Pagu Alokasi Beras Miskin Per kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2010.


134 16/42051.pdf

.·

Keputusan Bupati Sintang Nomor 336 Tahun 2010 Tanggal 7 September 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dan Jumlah Pagu Alokasi Beras Miskin Per kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2010.


135

16/42051.pdf

.·

Lampiran I.

Biodata

Nama

: Rosmiati,SP

Tempat dan Tanggal Lahir

: Sintang, 20 Oktober 1978

Nim

: 015978216

Registrasi Pertama

: 2009.2

Riwayat Pendidikan I. Tamat SDN No. 24 Sintang Tahun 1991 2. Tamat SMP N.4 Sintang Tahun 1994 3. Tamat SMK Nusantara lndah Sintang Tahun 1997 4. Tamat S-1 Pertanian Universitas Kapuas Sintang Tahun 2001 5. Masuk Program S-2 MAP UT Tahun 2009.2 Riwayat Pekeijaan : I. Staf Honorer pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sintang Tahun 2000-2008. 2. StafCPNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Sintang Tahun 2008-2009. 3. Stafpada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sintang Tahun 2009 sampai saat ini. Alamat Tetap : Jl. Mensiku Jaya RT.ll Rw.04 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Sintang. Telp/HP

: 08125692694

Alamat Email: [email protected]/ [email protected] Sintang,

Mei 2013

Rosmiati.SP NIM. 015978216


136

16/42051.pdf

.·

Lampiran 2.

Pedoman Wawancara

I. Prosedur dan Tata Cara Pengawasan oleh Tim Koordinasi Raskin 2. Prosedur dan Tata Cara Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang 3. Penyusunan Program Keija Pengawasan Tahunan (PKPT) 4. Bagaimanakah Tahapan Pengawasan Raskin 5. Auditor/Pemeriksa dalam Pengawasan Raskin 6. Proses Pengawasan Raskin 7. Ruang Lingkup Pengawasan Raskin 8. Teknik Pengawasan Raskin 9. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan I 0. Pengawasan Masyarakat terhadap Manajemen Raskin II. Pengawasan Masyarakat terhadap Indikator Kineija Raskin 12. Mekanisme Pengaduan Masyarakat 13. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 14. Kondisi Internal yang Mempengaruhi Pengawasan 15. Kondisi Eksternal yang Mempengaruhi Pengawasan


137

16/42051.pdf

-·

Lampiran 3.

Pedoman Obsevasi (Daftar Chek List) untuk Pengamatan Lapangan

Proses Pengawasan Pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2010 Pengawasan Internal (Fungsional ) Program Raskin.

I.

a. No

Pengawasan (Fungsional)

Internal

I

Pembentukan Pelaksanaan Internal

Organisasi Pengawasan

Ada

v

Tidakada

Keterangan Tim Kecamatan l.Camat 2.Kasi Ekbang 3.Staf

3

Pembagian Pekeijaan

Tugas

dan

v

l.Penaggung Jawab 2 Ketua 3. Anggota

4

Kegiatan Internal

Pengawasan

v

Memantau pelaksanaan kegiatan Program Raskin /Pendistribusian dll

5

Pelaksanaan Internal

Pengawasan

v

Dilakukan secara dgn fungsional ketentuan Perundangan -undangan.

6

Dana Tersedia

v

Insentif dan Koordinasi Kecamatan dananya ada di Kabupaten.


138

16/42051.pdf

.·

b.

Pengawasan Esternal (Masyarakat)

No

Pengawasan Esternal

I

Kegiatan Pengawasan Esternal

v

-Pada pens1pnya terbuka

2

Pelaksanaan Pengawasan Esternal

v

Dilakukan melalui unsur kepedulian dan pengaduan langsung ke UPM dan Media Massa.

3


v

Sampai Saat ini belurn ada melapor kepada Tim Kecamatan.

Ada

Tidakada

Keterangan

c. Pagu Jatah (Aiokasi) Raskin No

Pagu Jatah (Alokasi )

I

Perhitungan Pagu Jatah (Aiokasi) Raskin

v

227.448 Kg

2

Pendataan Penerima (Aiokasi) Raskin

Pagu

Jatah

v

1.458 RTS

3

Dasar Hukum Perhitungan Jatah ( Alokasi) Raskin

Pagu

v

Data BPS

4

Dasar Hukum Penerimaan Raskin ( Alokasi) Raskin

Pagu


Ada

Tidakada

Keterangan

Data BPS

v

139

16/42051.pdf

.·

d. Distribusi Program Raskiu No

Distribusi

I

Penentuan Distribusi dari Dolog ke Titik Distribusi Kecamatan.

v

Titik Distribusi ada di Des a dari Kabupaten langsung ke De sa.

2

Penentuan Titik Distribusi ke Kecamatan ke Titik Distribusi Desa.

v

Titik distribusi ada di setiap De sa (II Des a) Sekecamatan Binjai Hulu.

3

Penambahan Angkutan.

v

Berdasarkan hasil musyawarah di tingkat Desa sesuaz dengan pedoman program raskin di Kabupaten Sintang.


Ada

Biaya/Ongkos

Tidakada

Keterangan

140

16/42051.pdf

.·

Lampiran 4.

Transkrip Hasil Wawancara

Nama Mahasiswa

Rosmiati, SP

Nim

015978216

Judul

Pengawasan Pe1aksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2010

Nama Yang Diwawancara

Drs.Atilla,M.Si (Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang)

Hari/Tanggal

Rabu, 5 Januari 2011

Tempat

Kantor Inspektorat Kabupaten Sintang

Rumusan Masalah: Pengawasan Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2010 bel urn beijalan secara optimal. Pokok Bahasan: Pengawasan Internal (Fungsional) Ekstemal (Masyarakat):

dan Pengawasan

A. Pengawasan Oleh Tim Koordinasi Raskin I. Bagaimanakah Mekanisme Pengorganisasian penyaluaran bantuan beras untuk keluarga Miskin di Kabupaten Sintang ? Jawab: Mekanisme dibuat secara bertingkat, yaitu tingkat Kabupaten dibuat oleh Bupati setelah menerima surat edaran resmi dari Provinsi Kalimantan Barat. Tingkat Kecarnatan dibuat o1eh Camat sete1ah menerima edaran dari Bupati Sintang. Tingkat Desa di buat oleh Kades setelah menerima surat dari Kecamatan. 2. Siapa saja yang terlibat dalarn pengorganisasian penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang?

Jawab:Vntuk tingkat Kabupaten yaitu : Bupati Sintang sebagai Penanggung Jawab, Wakil Bupati sebagai Wakil Penanggung Jawab, Sekda Kab.sintang sebagai Ketua, Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kab Sintang sebagai Wakil Ketua, Kepala Perum Bulog Sub Druve Wilayah III Sintang sebagai Koordinator Pelaksana, Kepala BPS Sintang sebagai Wakil Koordinator, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab.Sintang sebagai Sekretaris, Kepala Seksi Komersil Perum Bulog Sub Drive Wilayah III Sintang sebagai Wakil Sekretaris dan lainnya sebagai Anggota.


141

16/42051.pdf

.·

3. Apakah Masyarakat di1ibatkan dalam pengorganisasian penyaluran Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang?

Jawab:Masyarakat dilibatkan dalam pengorganisasian di Tingkat Desa yaitu TP-PKK, Lembaga Kemasyarakatan yang ada. RT, Kepala Dusun dam lain-lain yang diperlukan.

B. Pengawasan Oleh Inspektorat 1. Bagaimanakah Mekanisme penentuan pagu jatah Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang?

Jawab:Penentuan Pagu Raskin Kab.sintang adalah dari pusat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri atas dasar data BPS Pusat, sedangkan untuk Kecamatan!Desa adalah data BPS Kabupaten. 2. Bagaimana Mekanisme penentuan penerima manfaat Bantuan Beras ?

Jawab: Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang :Penerima Manfaat Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin dari data BPS Kabupaten. 3. Siapa saja yang terlibat dalam penentuan Pagu Jatah Bantuan Beras untuk keluarga Miskin di Kabupaten Sintang ?

Jawab:Yaitu petugas Lapangan dari BPS Kabupaten. 4. Apakah penentuan Pagu Jatah belum sesuai dengan jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang ?

Jawab: Penentuan Pagu Jatah sesuai dengan Jumlah Penerima manfaat sudah sesuai dengan jumlah keluarga Miskin di Kabupaten Sintang. 5. Apakah penentuan jumlah penerima manfaat belum sesuai dengan Jumlah Keluaraga Miskin di Kabupaten Sintang ?

Jawab:Penentuan jumlah penerima manfaat belum sesuai dengan jurnlah Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang. C. Pengawasan Eksternal (Masyarakat)

1. Apakah dalam penyaluran Bantuan Beras untuk keluarga Miskin di Kabupaten Sintang sudah dibuat perencanaan Distribusi ?

Jawab: Dalam penyaluran bantuan beras untuk keluarga Miskin di Kabupaten Sintang sudah dibuat perencanaan distribusi. 2. Siapa saja yang telibat dalam perencanaan Distribusi tersebut ?

Jawab: Yaitu Tim Satker Raskin Perum Bulog Sub Drive Wil III Siintang dan Distribusi yang dibentuk oleh Camat. 3. Bagaimanakah Pelaksana Administrasi Distribusi penyaluran Bantuan?


142

16/42051.pdf

Jawab: Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang. Pelaksana Administrasi Distribusi penyaluran bentuan beras untuk keluarga Miskin di Kabupaten Sintang yaitu sesuai dengan Juknis yang dibuat Bupati Sintang atas dasar Pedum Raskin Tahun 2008, di tarnbah dengan Juklak yang dikeluarkan Gubemur Kalimantan Barat Raskin Tahun 2008, ditambah dengan Juklak yang dikeluarkan Gubemur Kalimantan Baratserta disesuaikan dengan Kondisi Daerah (Juknis dibuat sesuai petunjuk dari Pedum) yaitu : Bupati mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin je SubDrive Wil III Sintang untuk masingmasing Desa per Alokasi. Atas dasar SPA Buoati tersebut Camat juga mengajukan SPA untuk masing-masing Dsa per alokasi. Atas dasar SPA Camat Perum Bulog Sub Drive Wil III Sintang menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) beras atas nama Kecamatan I Desa yang ditujukan kepada Satker Perum Bulog Sub Drive Wil III Sintang. Berdasarkan SPPB/DO tersebut, Satuan Ketja (SatKer) mengambil beras di Gudang dan mengantarkannya ke Kecamatan!Desa sesuai Titik Distribusi yang disepakati dan menyerahkannya ke Tim Pelaksana Distribusi Kecamatan!Desa yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras sebagai pengalihan Tanggung Jawab dari Satker ke Tim Pelaksana Distribusi. Berdaasarkan BAST tersebut Perum Bulog membuat Rekapitulasi Berita Acara masing-masing Kecamatan (MBA0) yang ditandatangani Ketua Tim. Satker Raskin dan Tim Pelaksana Distribusi Raskin Kecmatan serta diketahui Camat atau Pejabat yang Mewakili.Kemudian berc!asarkan MBA-0 dari masing-masing Kecamatan Perum Bulog membuat Rekapitulasi untuk per aKabupaten (Format MBA-I) yang ditandatangani Kepala Perum Bulog Sub Drive Wil III Sintang dan Bupati atau Pejabat yang Mewakili dan Seorang Saksi dari Anggota Tim Raskin Kabupaten Sintang. 4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Administrasi Distribusi Penyaluran Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang? Jawab: Yaitu Tim Satker Raskin Perum Bulog dan Tim Pelaksana Distribusi Kecamatan!Desa.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2010. I. Apakah Penyaluran Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang sudah tepat sasaran penerima manfaat ? Jawab: Hampir tepat sasaran mungkin sudah mencapai 95%.


143

16/42051.pdf

.·

2. Apakah Penyaluran Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang sudah tepatjumlah penerima manfaat? Jawab: Hampir tepat jumlah mungkin 95%.

3. Apakah Penyaluran Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang sudah tepat Harga? Jawab: Harga sudah tepat sesuai Harga tebus Rp.l.600.00 /Kg di Titik Distribusi.

4. Apakah Penyaluran Bantuan untuk Kduarga Miskin di Kabupaten Sintang sudah tepat waktu? Jawab: Belum tepat karena Kondisi Alam.

5. Apakah Penyaluran Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang sudah tepat Administrasi ? Jawab: Administrasinya sudah tepat semuanya karena dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada dan dicontrol oleh Pengawas Intern (SPI) dan Pengawasan Extern (BPK).

6. Apakah Penyaluran Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang sudah tepat kualitas ? Jawab: Kualitas beras sudah cukup baik.

7. Bagaiamana Tata Cara Pemantauan Penyaluran Bentuan Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang? Jawab: Dibuat Programnya oleh Tim Raskin Kabupaten Sintang yaitu tiap 6 bulan sekali turun kelapangan untuk seluruh Kecamatan.

8. Siapa saja yang terlibat dalam Pemantauan tersebut ? Jawab: Yang terlibat dalam Pemantauan tersebut adalah Anggota Tim Raskin Kabupaten.

9. Bagaimanakah Tata Cara Evaluasi Penyaluran Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang ? Jawab: Evaluasi dilakukan oleh Tim Raskin Kabupaten juga yaitu tiap 6 bulan sekali.

I 0. Siapa saja yang terlibat

dal~m

Evaluasi tersebut ?

Jawab: Anggota Tim Raskin Kabupaten Sintangjuga.

11. Bagaimana Tata Cara Pengaduan Masyarakat dalam Penyaluran Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang? Jawab: Untuk Pengaduan Masyarakat Bupati membentuk Tim yaitu Unit Pengaduan Masyarakat (UPM).


144

16/42051.pdf

12. Siapa saja yang terlibat dalam Pengaduan tersebut? Jawab: Yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang, Kepolisian, Kejaksaan dan Anggotanya Tim Raskin Kabupaten Sintang.


I45

16/42051.pdf


Nama Mahasiswa

Rosmiati,SP

Nim

OI59782I6

Judul

Pengawasan Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2010


Drs. M. Nasir (Kepala Perum Bulog Sintang)

Hariffanggal

Rabu , 5 Januari 20 I I

Tempat

Kantor Perum Bulog Sintang

I. Apa peran Perum Bulog Sub Divre Wil. III Sintang dalam Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2010? Jawab: Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan beras dari gabah petani dalam negeri.

2. Apa yang menjadi prinsip Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 20IO? Jawab: Keberpihakkan kepada Rurnah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh .beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan teljangkau. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan peiaksanaan Program Raskin, mulai dari perencanaan, sosialisasi, peiaksanaan dan pengendalian. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati

3. Bagaimanakah Mekanisme Penetapan Kuantum Pagu Raskin? Jawab: Pagu raskin nasional dialokasikan ke provinsi di seluruh indonesia oleh tim Koordinasi raskin pusat berdasarkan data RTS dari BPS dan


146

16/42051.pdf

..

Kuantum Pagu Raskin Nasional sesuai dengan Undang - undang No.47 Tahun 2009 tentang APBN 2010. b. Pagu Raskin Provinsi dialokasikan ke Kabupaten/Kota oleh Tim koordinasi Raskin Provinsi yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota didasarkan pada: 1). Pagu Raskin Provinsi, 2). Data RTS Kabupaten/Kota dari BPS. Pagu Raskin Kecamatan/Kelurahan!Desa ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan didasarkan pada: I. Pagu Raskin Kabupaten/Kota, 2. Data RTS Kecamatan, Desa!Kelurahan dari BPS. Pagu Raskin di suatu wilayah yang tidak dapat didistribusikan tidak dapat dialihkan ke wilayah lain. Apabila Pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat di serap sampai dengan 3 I Desember 20 I 0 maka sisa Pagu terse but tidak dapat disalurkan pada Tahun 20 II. Kuantum Pagu Raskin Kabupaten Sintang sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat dengan Surat Nomor 3 Tahun 2010 tanggal II J anuari 20 I 0 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010. Selanjutnya, berdasarkan Kuntum Pagu Raskin masing -masing Kecamatan,Tim Raskin Kecamatan mengalokasikan Kuantum Pagu Raskin kepada masing - masing Kelurahan/ Desa, dengan mengacu pada Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan selanjutnya ditetapkan Penerima Manfaat melalui Musyawarah Kelurahan!Desa. 4. Bagaimanakah mekanisme pendistribusian Raskin di Kabupaten Sintang?

Jawab: Untuk efektif dan efisiensinya Pendistribusian Raskin, bagi KecaJ)latan/Kelurahan!Desa tertentu dengan pertimbangan Geografis, jarak tempilh dan medan yang dilalui, Penyediaan Beras Raskin dapat dilakukan sekaligus selama 3 (tiga) bulan ke depan yang Teknis Operasionalnya diatur dan dikoordinasikan antara masing-masing Para Camat se-Kabupaten Sintang dengan Perurn Bulog Sub Divisi Regional Wilayah III Sintang , Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Binjai Hu1u penetapan titik distribusi te1ah disepakati yaitu pada Desa I Kelurahan yang menjadi ibukota masing masing Kecamatan. 5. Siapa saja pelaksana pendistribusian Raskin di Kabupaten Sintang?

Jawab: Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Keija di Titik Distribusi yang terdiri dari Aparat Kecamatan, Keiurahan!Desa yang ditunjuk oieh Camat, Lurah/Desa, dibantu oleh Anggota masyarakat, atau Institusi Kemasyarakatan Iainnya yang bertugas dan bertanggung jawab menyampaikan Beras kepada Penerima Manfaat Program Beras Raskin. 6. Apa yang menjadi Iandasan Pelaksanaan Pendistribusian Beras Raskin dimaksud, di Kabupaten Sintang Tahun 2010?

Jawab: Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 3 Tahun


147

16/42051.pdf

.·

2010 Tanggal II Januari 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20 I 0. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 594/Ekbang/20 I 0 Tanggal27 Desember 2010 Tentang Pagu Raskin Ke 13 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010. Peraturan Bupati Sintang Nomor 5 Tahun 2010 Tanggal 8 Februari 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010. Berita Daerah Nomor 9 Tahun 2010. Keputusan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 20 I 0 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 20!0. Keputusan Bupati Sintang Nomor 89 Tahun 2010 Tanggal 8 Februari 2010 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010. Keputusan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2010 Tanggal 8 Februari 2010 Tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dan Jumlah Pagu Alokasi Beras Miskin Perkecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2010. Sural Edaran Bupati Sintang Nomor 511.110341/Ekbang Tanggal II Februari 2010 Perihal Pendistribusian Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2010 di Kabupaten Sintang. Keputusan Bupati Sintang Nomor 336 Tahun 2010 Tanggal 7 September 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dan Jumlah Pagu Alokasi Beras Miskin Per kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2010.


148

16/42051.pdf

.· Transkrip Hasil Wawancara

Nama Mahasiswa

Rosmiati,SP

Nim

015978216

Judul



H. Buyung Sukowati,

Hari/Tanggal

Rabu , 5 Januari 20 II

Tempat

Kantor BPS Sintang

s: Ip (Kepala BPS Sintang)

I. Apa peran BPS Sintang dalam Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2010? Jawab: Secara khusus peran BPS adalah melakukan pendataan kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan di Kecamatan Binjai Hulu. 2. Bagaimana mekanisme penetapan pagu raskin ? Jawab: Kuantum pagu raskin nasional ditetapkan berdasarkan besamya Subsidi Pangan (Raskin) yang disediakan Pemerintah dalam APBN Tahun 2010.Tim Raskin Pusat mengalokasikan kuantum Pagu Raskin kepada masing - masing Kabupaten dengan mengacu pada Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Biro Pusat Statistik (BPS) 3. Bagaimanakah Penetapan jumlah Rumah Tangga Miskin ( RTS) sebagai Sasaran Penerima Program Beras untuk Keluarga Miskin ? Jawab: Penetapan jumlah Rumah Tangga Miskin ( RTS) sebagai Sasaran Penerima Program Beras untuk Keluarga Miskin Tahun 2008 dilaksanakan dan di tetapkan berdasarkan data dari Badan Statistik dan Kuatum Pagu Raskin Kabupaten Sintang sesuai dengan Keputusan Gubemur Kalimantan Barat dengan Surat Nomor 3 Tahun 2010 Tanggalll Januari 2010 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20 I 0.


149

16/42051.pdf

.·

4. Bagaimanakah mekanisme penetapan Pagu Raskin Tingkat Kecamatan? Jawab: Berdasarkan Kuntum Pagu Raskin masing -masing Kecamatan, Tim Raskin Kecamatan mengalokasikan Kuantum Pagu Raskin kepada masingmasing Kelurahan/Desa, dengan mengacu pada Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari Biro Pusat Statistik (BPS) dan selanjutnya ditetapkan Penerima Manfaat melalui Musyawarah Kelurahan/Desa.


150

16/42051.pdf

--


Nama Mahasiswa

Rosmiati,SP

Nim

015978216

Judul



Jr. Zulkarnaen, M.Si (Kepala Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang)

Hari!f anggal

Kamis, 6 Januari 20 II

Tempat

Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang

I. Apa yang menjadi tujuan Mouitoring dan Evaluasi Program Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin ? Jawab: Monitoring dan Evaluasi Program Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Program Raskin dibandingkan dengan rencana . •

2. Siapa saja yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Raskin ? Jawab: Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten!Kota dan Kecamatan atau Pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.

3. Bagaimanakah frekuensi Monitoring dan Evaluasi Program Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin ? Jawab: Waktu pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik setiap bulan dan /atau disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil Monitoring dan Evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten!Kota dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahan untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian apresiast.

4. Bagaimanakah Tata Cara Pengawasan Program Raskin? Jawab: Pengawasan Program Raskin bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan Program Raskin. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Tim Raskin Kabupaten dan Tim Raskin Kecamatan, Pengawasan dilakukan secara Periodik sesuai dengan kebutuhan. Hasil


151

16/42051.pdf

.·

Pengawasan dibahas dalam rapat Koordinasi Tim Raskin Kabupaten atau Tim Raskin Kecamatan secara berkala untuk ditindak lanjuti. 5. Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing Unit Kerja Terkait dalam Penyaluran Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2010? Jawab: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing Unit Kerja Terkait dalam Penyaluran Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 2010 belum dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas masing- masing.

6. Berapa jumlah anggaran untuk mendukung Monitoring dan Evaluasi Program Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin ? Jawab: Untuk mendukung pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Di Kabupaten Sintang Tahun 2010, telah dianggarkan sebesar Rp. 97.592.000. Per Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang, yang diperuntukan untuk Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin sampai ketingkat Kecamatan, mendampingi kegiatan yang dilakukan oleh Perum Bulog Sub Divre Wil. III Sintang pada saat pelaksanaan pendistribusian raskin sampai ke penerima manfaat (14 Kecamatan) di Kabupaten Sintang.

7. Bagaimana tata cara penyampaian pengaduan masyarakat dalam rangka Pengawasan Raskin ? Jawab: Pengaduan dari Masyarakat berupa, kritik, keluhan dan saran Perbaikan terhadap pelaksanaan Program Raskin ditanggapi dan ditindaklanjuti secara Fungsional yang dikoordinasikan oleh Tim Raskin Kabupaten dan Tim Raskin Kecamatan sesuai Tingkat wilayahnya. Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Sintang secara Fungsional dilaksanakan/dikoordinasikan oleh Unit Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan di Kabupaten Sintang.

8. Dari mana saja sumber pengaduan masyarakat? Jawab: Pengaduan Masyarakat tentang Pelaksanaan Program Raskin dapat berasal dari Penerima Raskin atau Masyarakat Umum secara langsung atau melalui Media Massa, Cetak dan Elektonik ( Surat Kabar, Televisi, dan Radio). Berdasarkan Pedoman Umum Raskin 20 I 0 yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Kabupaten Sintang, Pengaduan dapat diperoleh melalui Kotak Pos, Faxcimile, E-mail, Telepon, Laporan dari Kemasyarakatan, dan Pertemuan dengan Lembaga Independet, Perguruan Tinggi/Institusi Kemasyarakatan yang terkait lainnya.


!52

16/42051.pdf

.· Transkrip Hasil Wawancara

Nama Mahasiswa

Rosmiati,SP

Nim

015978216

Judul



lndra Caya, S.Sos,MM (Camat Binjai Hulu)

Hari/Tanggal

Jum'at, 7 Januari 2011

Tempat

Kantor Camat Binjai Hulu

I. Apa saja peran dan fungsi Camat dalam Pengawasan Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 20 I 0 ? Jawab: Camat sebagai penanggung jawab di Tingkat Kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan Distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi Distribusi Raskin di Wilayahnya. Untuk penyelenggaraan Program Raskin di Wilayahnya, Camat membentuk Tim Koordinasi Raskin. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin di Kabupaten. Selain itu, Camat juga berfungsi sebagai Pengawas Pelaksanaan Program Beras Raskin dimaksud di lapangan secara Hirarki (berjejang) sampai dengan Tingkat Kelurahan/Desa termasuk Pengawasan harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.600/Kg Netto di Titik Distribusi.

2. Bagaimanakah Kineija Tim Koordinasi Kabupaten dalam Pengawasan Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2010? Jawab: Kineija Tim Koordinasi Kabupaten dalam melakukan pengawasan masih sangat lemah. lndikasi hasil tersebut adalah pelaksanaan pengawasan ataupun monitoring terhadap pelaksanaan Raskin sangat jarang dilakukan. Menurutn)a pengawasan hanya dilakukan atas dasar laporan - laporan yang disampaikan Camat saja. Namun tidak melakukan


!53

16/42051.pdf

.·

uji petik ke lapangan. Keadaan tersebut tentulah sangat memperhatikan, karena Pengawasan Pelaksanaan Program Raskin bertujuan menilai Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin. Pelaksanaan Pengawasan Program Raskin dilakukan oleh Tim Raskin Kabupaten dan Tim Raskin Kecamatan dan dapat juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi atau Institusi/Lembaga lain sesuai kebutuhan.Waktu Pengawasan dapat dilakukan secara Periodik atau sesuai kebutuhan. Hasil Pengawasan Pelaksanaan Program Raskin belum pemah dipaparkan kepada pihak Kecamatan maupun Pihak Pemerintah Desa. '

3. Bagaimanakah indikator keberhasilan program raskin di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2010? Jawab: Hampir seluruh indikator keberhasilan Program Raskin di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2010 belum dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari indikator tepat sasaran, masih ditemui penerima manfaat bukan dikategorikan rumah tangga miskin. Dari indikator tepat jumlah, masih adanya jumlah beras raskin yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan jumlah yang sudah ditetapkan dalam satu tahun, penerimaan jatah beras tidak sampai 12 kali. Dari indikator tetap harga, juga belum terlaksana, karena harga yang sampai ke titik distribusi di atas harga yang telah disepakati.

4. Apa saja penyimpangan terhadap indikator keberhasilan Program Raskin di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 20 I 0 ? Jawab: Penyimpangan terhadap indikator keberhasilan Program Raskin di Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2010 sebagaimana diungkapkan di atas telah disampaikan pada Tim Koordinasi Kabupaten, namun tidak pemah ditanggapi dan ditindaklanjuti. Artinya unit kerja terkait yang terlibat dalam pelaksanaan raskin belum berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya Pengaduan keluhan Masyarakat tersebut, karena pengaduan masyarakat tersebut ada yang hanya sampai pada Unit Pengaduan Masyarakat, dan ada pula yang hanya sampai di Desa saja dan Kecamatan.

5. Bagaimanakah pengawasan masyarakat dalam Pengawasan Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 20 I 0 ? Jawab: Pengawasan masyarakat terhadap Raskin seharusnya dilakukan secara beijenjang. Artinya, jika teijadi Penyimpangan atau Penyalahgunaan dalam pelaksanaan Raskin, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa kemudian Kecamatan dan Kabupaten. Namun demikian, hal tersebut belum beijalan. Karena pengaduan pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat berkenaan dengan adanya indikasi penyimpangan Raskin langsung disampaikan kepada Bupati ataupun pihak Kepolisian dan kejaksaan di Tingkat Kabupaten.


!54

16/42051.pdf

.6. Bagaimanakah sistem penetapan nama - nama Penerima Manfaat Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 20 I 0 ? Jawab: Apabila terdapat nama - nama penerima data Badan Pusat Statistik yang sudah tidak sesuai dengan data riil di Desa!Kecamatan, Maka dilakukan Musyawarah Desa!Kelurahan sebagai media verifikasi dengan tanpa mengubah Pagu setiap Desa!Kelurahan dalam Musyawarah Desa!Kelurahan melibatkan Aparat Desa!Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan dari Rumah Tangga Sasaran (RTS). Kreteria RTS yang dinyatakan tidak sesuai meliputi ; penerima pindah tempat keluar Desa!Kelurahan, atau penerima yang sudah tidak layak sebagai penerima Manfaat (Meningkat menjadi rumah tangga mampu).

7- Bagaimanakah mekanisme distribusi Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2010? Jawab: Mekanisme Distribusi dilakukan yaitu Camat mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin kepada Kepala Perum Bulog Wilayah III Sintang berdasarkan Alokasi Jumlah RTS dan Kuantum Beras untuk masing - masing Kelurahan/Desa di wilayahnya. Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) tersebut, selanjutnya Kepala Perum Bulog Wilayah III Sintang menerbitkan Surat Perintah Pengeluaraan Barang/Dilevery Order (SPPB/DO) Beras atas nama Kecamatan /Kelurahan!Desa dimaksud kepada satuan Kerja (Satker ) Raskin Perum Bulog Wilayah III Sintang Surat Permintaan Alokasi (SPA ) Bulan!Periode tertentu yang belum selesai terlayani sebagian atau seluruhnya, apabila akan dialokasikan kembali pada bulan tertentu, dapat dilayani dengan SPA tersebut kecuali apabila ada perubahan lokasi dilakukan dengan menerbitkan SPA baru yang merujuk pada SPA lama yang belum terlayani. SPA untuk Pelayanan tersebut harus dipisahkan dengan SPA Rutin bulan berjalan.


155

16/42051.pdf

.·


Nama Mahasiswa

Rosmiati,SP

Nim

015978216

Judul



Kepala Desa di Kecamatan Binjai Hulu

Hari/Tanggal

Jum'at, 7 Januari 20 II

Tempat

Kantor Desa

I. Apa saja lndikasi Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Raskin di Kecamatan Binjai Hulu Berdasarkan Ruang Lingkup Pengawasan Raskin ? Jawab: lndikasi Pengaduan Masyarakat dalam Pengawasan Raskin di Kecamatan Binjai Hulu berdasarkan Ruang Lingkup Pengawasan Raskin meliputi: Pengaduan terhadap Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), Pengaduan terhadap Penetapan Titik Distribusi (TO) yang berkaitan dengan waktu dan tata cara pendistribusian, Pengaduan terhadap pengorganisasian ditingkat Desa!Kelurahan, Pengaduan terhadap mekanisme pembayaran, Pengaduan terhadap altematif pelaksana distribusi Raskin serta Pengaduan terhadap mekanisme Pembentukan Pokmas dan Warung Desa. Artinya aspek pengaduan masyarakat berkenaan dengan ruang Iingkup pelaksanaan raskin cukup banyak dan bervariasi.

2. Apa saja lndikasi Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Raskin di Kecamatan Binjai Hulu berdasarkan Indikator Kinerja Program ? Jawab: Indikasi Pengaduan Masyarakat dalam Pengawasan Raskin di Kecamatan Binjai Hulu berdasarkan lndikator Kinerja Program meliputi: Penerima Raskin tidak terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1 ), Jumlah beras Raskin yang diterima kurang dari 15 kg!RTS/bulan selama 12 bulan, Harga tebus raskin melebihi Rp. 1.600/kg netto di Titik Distribusi/Warung Desa, serta Kualitas beras tidak sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.


156

16/42051.pdf

.· 3. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian kartu Raskin di Desa Bapak? Jawab: Kartu Raskin ada tapi tidak dibagikan karena masyarakat yang tidak memiliki terdaptar atau memiliki kartu juga minta akan beras raskin. Hasil wawancara dengan Kades Binjai Hulu (Serin) diketahui bahwa Kartu Raskin ada tapi tidak dibagikan karena masyarakat yang tidak memiliki terdaptar atau memiliki kartu juga minta akan beras raskin. Hasil wawancara dengan Kades Empaka Kebiau Raya (Andreas Alin.S) diketahui bahwa Kartu Raskin ada tapi tidak dibagikan karena masyarakat yang tidak memiliki terdaptar atau memiliki kartu juga minta akan beras raskin

4. Apakah semua warga yang berhak menerima raskin terdaftar dalam Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Raskin? Jawab: Belum semua warga yang berhak menerima raskin terdaftar dalam Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima raskin. Padahal Prinsip-Prinsip pengelolaan Raskin adalah : Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM dapat meperoleh beras kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan terjangkau. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan Program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan pengendalian. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengeloaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

5. Apa saja kendala distribusi Raskin di Desa Bapakllbu? Jawab: Pada kondisi tertentu (banjir) terutama melalui angkutan darat beberapa titik distribusi mengalami pergeseran karena angkutan tidak dapat mencapai lokasi dimaksud. Konsekkuensinya adalah biaya atau ongkos angkutan bertambah, dan hal tersebut dibebankan pada kenaikan harga Raskin. Begitu halnya dengan angkutan darat, apabila musim hujan jalan tidak bisa dilalui oleh mobil sehingga titik distribusi juga mengalami pergeseran tempat.

6. Apakah ada kebijakan mengenai penetapan harga raskin di Desa Bapakllbu? Jawab: Hasil wawancara dengan Kades Dak Jaya (Umar Asyhuri) diketahui bahwa yang mendapat Raskin 122 KK dipecah untuk 350 KK. Raskin dibagi rata dengan semua masyarakat diambil kata


!57

16/42051.pdf

mupakatlkebijakan bersama. Satu keluarga untuk 3 bulan mendapatkan beras raskin sebesar 21 kg. Harga tebus Rp 2.100 di TD diputuskan dengan musyawarahlkesepakatan bersama. Pemah mendapatkan beras raskin tidak baik 1 kali. Untuk dana talangan menebus beras ke dolog pihak desa meminjam uang pada pihak ketiga. Hasil wawancara dengan Kades Binjai Hulu (Serin) diketahui bahwa yang mendapat Raskin 199 KK dipecah untuk 480 KK. Raskin dibagi rata dengan semua masyarakat diambil kata mupakatlkebijakan bersama. Satu keluarga untuk 3 bulan mendapatkan beras raskin sebesar 18 kg. Harga tebus Rp 2.100 di TD diputuskan dengan musyawarahlkesepakatan bersama. Keadaaan beras kadang bagus kadangnya tidak bagus. Untuk dana talangan menebus beras ke dolog pihak desa meminjam uang pada pihak ke tiga. Hasil wawancara dengan Kades Empaka Kebiau Raya (Andreas Alin.S) diketahui bahwa yang mendapat Raskin 39 KK dipecah untuk 141 KK Raskin dibagi rata dengan semua masyarakat diambil kata mupakatlkebijakan bersama. Satu keluarga untuk 3 bulan mendapatkan beras raskin sebesar 12 kg. Harga tebus Rp 2.800 di ID diputuskan dengan musyawarah/kesepakatan bersama. Ini belum ditambah dengan biaya transportasi apabila banjir atau jalan masuk desa yang hancur sehingga kadang-kadang beras raskin diturunkan oleh dolog dijembatan yang jarak tempuh dari jembatan ke kantor desa!k.urang lebih 600 m dan beras raskin terpaksa dibawa dengan motor tiap I Kg biayanya 100 rupiah. Bila banjir biaya transportasinya 600.000 s/d 700.000 ribu rupiah. Keadaaan beras kadang bagus kadangnya tidak bagus. Untuk dana talangan menebus beras ke dolog pihak desa meminjam uang pada pihak ke tiga. Kadang-kadang dengan bunga yang cukup tinggi.


158

16/42051.pdf

.·

Lampiran S. Pelaksanaa Togas dan Tanggong Jawab masing-masing Unit Kerja terkait dalam Penyaloran Bantoan Beras Untok Romah Tangga Miskin di Kabopaten Sin tang Tab on 2010 No

Pelaksana

Togas

Pelaksanaan Togas

Tim Koordinasi Penanggung Jawab Program Beras Pelaksanaan dan Pemantauan Untuk Rumah Raskin di Kabupaten Sintang Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010

Tugas-tugas dilaksanakan melalui rapt-rapat Koordinasi. Rapat dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaito pada saat penetapan Keputusan Penerima Manfaat, Pendistribusian dan Evaluasi dari Pelaksanaan Kegiatan yang mana Rapat dihadiri oleh Anggota Tim Koordinasi. sedangkan aspek-aspek yang dibahas meliputi kesiapan pelaksanaan Raskin serta kendalakendala yang dihadapi. Kunjungan lapangan oleh Tim jarang dilakukan.

Jawab Bulog Penanggung III Penyediaan dan Penditribusian Beras dari Gudang Bulog Wilayah HI Sintang sampm ke titik Distribusi yang Ielah disepakati maupun Administrasi Penyelesaian dan Pembayaran

dilaksanakan Tugas hanya dengan mengeluarkan Beras dari Do log. Gudang Kunjungan lapangan jarang dilakukan.

2

Perum Wilayah Sintang

3

Pusat Biro (BPS) Statistik Kabupaten Sintang


data Penanggung Jawab Penyediaan Penyediaan Data Dasar umurnnya bersumber dari Rumah Tangga Miskin data sekunder. (RTM) sebagai Referensi Musyawarah Desa!K.elurahan dalam Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Raskin.

159

16/42051.pdf

..

.

No

Pelaksana

Togas

Pelaksanaan Togas

4

Bagian Ekbang Penanggung jawab Setda Kabupaten menetapkan Rumah Tangga Sintang Sasaran (RTS-PM) dan Kuantum Beras Raskin di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Sintang

Menetapkan Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Kuantum Beras Raskin di masing-masing Kecamatan di Kabupaten SK Sintang dengan Bupati.

5

Camat, Lurah!Kepala Des a

jawab Penanggung Pendistribusian Beras Raskin dari Titik Distribusi sampai kepada Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) maupun Penyelesaian Administrasi Pembayarannya

Pendistribusian Beras Titik Raskin dari Distribusi sampa1 Penerima kepada Manfaat Raskim (RTS), maupun Penyelesaian Administrasi pembayarannya melibatkan pihak ketiga.

6

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan De sa

Penanggung Penanganan Masyarakat Sintang

7

Inspektur Kabupaten Sintang

Penanggung Jawab Pemeriksaan Penanganan Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang.

.

Sumber : Hasil Observasi

..


Jawab Penanganan Pengaduan akan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Pelaksanaan Raskin di Kabupaten Sintang

Mengakomodir kegiatan pelaksanaan pemeriksaan Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah di Miskin Tangga Sintang Kabupaten Tahun 2010

160

16/42051.pdf

.·

Lampiran 6. Tim Sekretariat Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010 No

.

Nama I Jabatan

Kedudukan dalam Tim

Togas

Penanggung Jawab/Pengarah

Memberikan arahan -arahan dan kebijakan -kebijakan da1am pe1aksanaan , Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun2010

I

Bupati Sintang

2

Wakil Bupati Sintang

Wakil Penanggung Jawab

Membantu tugas Bupati dalam pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga ~Eskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010

3

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang

Ketua Pelaksana

Mengkoordinasikan selurub pelaksanaan kegiatan Tim

4

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang

Wakil Ketua Pelaksana

Membantu tugas Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan Tim

5

Kepala Perum Bulog Wilayah III Sintang

Sekretaris

Mengkoordinir penyediaan dan Pendistribusian Berns dari Perum Bulog Gudang Wilayah III Sintang sampai ke Titik Distribusi yang telah disepakati maupun Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran

6

Kepala Bagian Perekonomian Dan Pembagunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang

W akil Sekretaris

Mengkoordinir penetapan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Kuantum Beras di masing -masing Kecamatan di Kabupaten Sintang

.


161

16/42051.pdf

..

No

Nama I Jabatan

Kedudukan dalam Tim

Togas

7

Kepala Badan Pusat Koordinator Bidang Statistik Kabupaten Monitoring dan Evaluasi Sintang.

Mengkoordinir Penyediaan Data Dasar Rurnah Tangga Miskin (RTM). Sebagai Referensi Musyawarah Desa/Kelurahan dalarn Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Raskin

8

Kepala Seksi Pelayanan Publik Sub Divre Sintang

Koordinator Bidang Distribusi

Membantu pelaksanaan tugas penyediaan dan Pendistribusian Beras dari Gudang Perum Bulog Wilayah III Sintang sampai ke Titik Distribusi yang telah disepakati maupun Penyelesaian Administrasi dan Pembayaran

9

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa


10

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang

Koordinator Bidang Perencanaan

Mengkoordinir Perencanaan Pelaksanaan Program Beras Untuk Rurnah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang

II.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Anggota

Membantu Perencanaan Pelaksanaan Program Beras Untuk Rurnah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang

12

Inspektur Sintang

Anggota

Membantu perencanaan pelaksanaan pemeriksaan Pelaksanaan Program Beras Untuk Rurnah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010

Kabupaten

..


Penanggung Penanganan Masyarakat Sintang

Jawaban Pengaduan Kabupaten

162

16/42051.pdf

No

Nama I Jabatan

Kedudukan dalam Tim

Togas

13

Bupati Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia

Anggota

Membantu Perencanaan Program Pelaksanaan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang

14

Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang

Anggota

Perencanaan Mambantu Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang

15

Kepala Hukmn Daerah Sintang

Bagian Sekretariat Kabupaten

Anggota

Penelaahan aspek Hukum pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010 seperti Koreksi Sural Keputusan (SK) Bupati dan sebagainya

16

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Pe1aksana Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan pangan Kabupaten Sintang

Anggota

Perencanaan Membantu pang an ketahanan Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang

17

Kepala Sub Bagian Adrninistrasi Perekonomian Daerah Sekretariat Kabupaten Sintang

Anggota

Adrninistrasi Menyiapkan Pe1aksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010

18

Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Kabupaten Sintang

Anggota

Adrninistrasi Menyiapkan Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010

..


163

16/42051.pdf

.·

No

Nama I Jabatan

Kedudukan dalam Tim

Togas

19

Am.Firwan Harisandy,SP Staf Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang

Anggota

Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010

Sumber: Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang 2011

..

.

.

.. •


164 16/42051.pdf

.·

Lampiran 7. Susunan Keanggotaan Tim Raskin Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2010.

•.

No

Nama /Jahatan

Kedudukan

Tugas

I

Camat Binjai Hulu Penagggung Jawab Bertanggung atas jawab Indra Caya pelaksanaan kegiatan Raskin di S.Sos.MM Tingkat Kecamatan

2

Kasi Ekbang (Sukarni)

3

Staf Kecamatan Anggota (Joko .AW)

Ketua

Sumber: Hasil Observasi 2011

.. .. •


Tenaga teknis pelaksanaan di tingkat kecamatan pelaporan dan lain-lain. Bertugas sebagai sekretaris pembuat laporan (Administrasi Raskin)

165

16/42051.pdf

.·

·.

No

Drs.M.Nasir

2

H.Buyung Sukowati,S.Ip

3

H. Hotler Paojaitan, S.Sos, M.Si

4 5 6 7 8 9 10

Drs. Atilla, M.Si. Ir.H. Zulkarnaen.M.si lndra Cahya S.Sos Sukarni Serio Yusup Daoiel Mingki Ahmad Zaeni,SE Umar Asyhuri Jhon Saragih Surya Effendi Hariyadi Lajis Hermaous Dongkar Andreas Alin Ngadirao Jayes.h Martinus Rigai Ponirah Sairao Sumilah A sun Sutinah Ariyani Kunyao Seli

12 13

.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

28 29

.

..

Nama Informan

I

II

.

Daftar Nama lnforman

Lampiran 8 .

.


Jabatan Kepala Perum Bulog Sub Divre Wilayah III Sintang Kepala Badao Pusat Statistik Kabupaten Sintang Kepala Kantor Pemberdayaao Masyarakat dao Pemerintahan Desa Inspektorat Kepala Bagiao Ekbaog Camat Binjai Hulu Kasi Ekbaog Camat Binjai Hulu Kepala Desa Binjai Hulu Kepala Desa Binjai Hilir Kepala Desa Mensiku Kepala Desa Telaga Satu Kepala Desa Telaga Dua Kepala Desa Oak Jaya Kepala Desa Ampar Bedang_ Kepala Desa Sungai Risap Kepala Desa Sei Risap Mensiku B Kepala Desa Simbak Raya Kepala Desa Empaka Kebiau Raya Penerima Manfaat Penerima Manfaat Penerima Maofaat Penerima Maofaat Penerima Maofaat Penerima Maofaat Penerima Maofaat Penerima Maofaat Penerima Maofaat Penerima Maofaat Penerima Manfaat

166

16/42051.pdf

..·

Lampiran 9.

Pagu Raskin Kabupaten Sintang Tahun 2010

.. Pagu Per Bin (Kg) No

1 I

2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

.

.

12 13 14

Kecamatan

Nov RTSJan-Okt PM 5 2 3 4 22.224 Serawai 3.704 55.560 12.204 2.034 30.510 Arnbalau 10.932 Kayan Hulu 1.822 27.330 12.240 Kayan Hilir 2.040 30.600 Sepauk 2.658 39.870 15.948 Tempunak 2.706 40.590 16.236 Sungai Tebelian 1.726 25.890 10.356 1.681 25.215 10.086 Sintang 45.705 18.282 Dedai 3.047 10.554 1.759 26.385 Kelam Perrnai Binjai Hulu 21.870 8.748 1.458 14.262 Ketungau Hilir 2.377 35.655 Ketungau Tengab 2.429 36.435 14.574 12.030 Ketungau Hulu 2.005 30.075 471.690 188.676 Kabupaten 31.446 Sumber: Bagtan Ekbang Setda Kabupaten Smtang ,2011


Pagu Setahun 6

577.824 317.304 284.232 318.240 414.648 422.136 269.256 262.236 475.332 274.404 227.448 370.812 378.924 312.780 4.905.576

167

16/42051.pdf

Lampiran 10.

Mekanisme Perencanaan Pagu dan Penetapan Penerima Manfaat

TIM KOORDINASI RASKIN

(

DATARTS BPS

l

~

PAGU PROVINSI TIM KOORDINASI RASKIN

(

DATARTSBPS

l

~

PAGUKAB/KOTA TIM KOORDINASI RASKIN DATARTS BPS

PAGU KEC/ DESA KELURAHAN KECAMATAN/KADES/L Musyawarah Desa Berbasis Data RTS BPS [

Swnber: Pedoman Umwn Raskin 2010.


PENERIMA MANF AAT

J

168

16/42051.pdf

..

Lampiran 11. Daftar Penerima Manfaat Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun

2010

No

NamaDesa

Jumlah RTS-PM

I

Binjai Hulu

199

2

Binjai Hilir

230

3

Mensiku

181

4

Telaga Satu

!55

5

Telaga Dua

114

6

DakJaya

122

7

Ampar Bedang

222

8

Sungai Risap

86

9

Sei Risap Mensiku Bersatu

40

10

Simbak Raya

70

II

Empaka Kebiau Raya

39

Jumlah

..

Sumber: Kantor Camat BmJal Hulu 2011


1.458

169 16/42051.pdf

Lampiran 12. Tanda Serah Terima Kartu Raskin Tahun 2010 Kabupaten Sintang Kecamatan Sin tang

No

Des a

Jumlah RTS-PM

I.

Te1aga Satu

2.

Te1agaDua

3.

Binjai Hilir

4.

Dak Jaya

5.

Ampar Bedang

6.

Mensiku

7.

Binjai Hulu

8.

Sungai Risap

9.

Empaka Kebiau Raya

I 0.

Sungai Risap Mensiku Bersatu

II.

Simba Jaya Jumlah ...

Kartu

155

155

114

114

230

230

122

122

222

222

181

181

199

199

86

86

39

39

40

40

70

70

1.458

1.458

Sumber: Kantor Camat BmJlll Hulu 2011


Jumlah

170

16/42051.pdf

Lampiran 13. Sosialisasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010.

No Kecamatan

I

Sintang

Bulan

Peserta yang Jumlah diundang peserta yang hadir

Keterangan

Januari

Camat, Kepala Sebanyak De sa, Ketua 120 orang BPD, Tokoh Masyarakat.

-Tidak semua

2010

2

Sepauk

Januari

2010

3

Tempunak

Januari

2010

4

Sungai Tebelian Januari

2010

Camat, Kepala Sebanyak Desa, Ketua 80 orang BPD, Tokoh Masyarakat. Camat, Kepala Sebanyak Desa, Ketua 55 orang BPD, Tokoh Masyarakat. Camat, Kepala Sebanyak De sa, Ketua 45 orang BPD, Tokoh Masyarakat.

peserta dari masmgmasing Desa hadir -Sosialisasi warnm di dengan intrupsi pcserta mengena1 data yang tidak cocok, dan harga Raskin Desa dari satu ke Desa yang lain berbeda. -Adanya keluhan dan ketidak puasan terhadap pelaksana Raskin tahun sebelunnya


171

16/42051.pdf

I

•

No Kecamatan

Bulan


Keterangan

Januari 2010


Tidak semua

Februari 2010

Camat, Kepala Sebanyak Des a, Ketua 70 orang BPD, Tokoh Masyarakat.

Februari 2010


·.

5

6

7

Dedai

Kelam Permai

Kayan Hilir

8

Kayan Hulu

Februari 2010

Camat, Kepala Sebanyak Desa, Ketua 42 orang BPD, Tokoh Masyarakat.

9

Serawai

Februari 2010


10

Ambalau

Februari 2010


II

Binjai Hulu

Maret 2010


12

Ketungau Hilir

Maret 2010



peserta dari masmgmasing Desa hadir -Sosialisasi warnaJ di dengan intrupsi peserta mengena1 data yang tidak cocok, dan harga Raskin dari Des a satu ke Desa lain yang berbeda. -Adanya keluhan dan ketidak puasan terhadap pelaksana Raskin tahun sebelunnya.

172

16/42051.pdf

.·

No

Kecamatan

Bulan


Keterangan

13

Ketungau Tengah

Maret 2010

Camat, Kepala Sebanyak Des a, Ketua 85 orang BPD, Tokoh Masyarakat.

Tidak semua

Ketugau Hulu

Maret 2010

..

14

.


peserta dari masmgmasing Desa hadir -SosialisllSi di warna1 dengan intrupsi peserta mengena1 data yang tidak cocok, dan harga Raskin dari De sa satu ke Desa yang lain berbeda.

.

-Adanya ke1uhan dan ketidak puasan terhadap pe1aksana Raskin tahun sebelunnya.

Sumber: Bagian Ekbang Setda Kabupaten Sintang Tahun 2010


173

16/42051.pdf

Lampiran 14. Jadwal Distribusi Program Beras Untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010.

~0 Kecamatan

1

Sintang

Tgl, Bulan

15 Maret dan 31 Maret

Instansi

Jumlah ~eterangan Petugas nya

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang

Bu1og

2 Orang

Bu1og

2 Orang

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang

5 Juni dan 25 Juni 15 September dan 30 September 5 Desember dan 30 Desember 2

Sepauk

12 Maret dan 3 I Maret 6 Juni dan 28 Juni 15 September dan 30 September 3 Desember dan 30 Desember

3

.

Tempunak

12 Maret dan 3 1 Maret 6 Juni dan 28 Juni

.

15 September dan 30 September 3 Desember dan 30 Desember 4

Sungai Tebelian


5

Dedai


6

Ke1am Permai

10 Maret dan 31 Maret 8 Juni dan 25 Juni 5 September dan 30 September 3 Desember dan 29 Desember


174

16/42051.pdf

~0 Kecamatan

Tgl, Bulan

Instansi

Jumlah !Keterangan Petugas nya

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang

·7

Kayan Hilir

5 Maret dan 25 Maret I 0 Juni dan 30 Juni 8 September dan 28 September 5 Desember dan 29 Desember

8

Kayan Hulu

5 Maret dan 25 Maret I 0 Juni dan 30 Juni 8 September dan 28 September 5 Desember dan 29 Desember

9

Serawai

5 Juni dan 25 Juni 5 Desember dan 30 Desember

10

Ambalau


II

Binjai Hulu


12

Ketungau Hilir


13

Ketungau Tengah

8 Maret dan 3 I Maret I 0 Juni dan 25 Juni 15 September dan 30 September 6 Desember dan 30 Desember

14

Ketungau Hulu

I 0 Juni dan 25 Juni 6 Desember dan 30 Desember

(Sumber Bulog)


175

16/42051.pdf

.·

Lampiran 15. Jadwal Pengawasan Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Sintang tahun 2010. No

I

Kecamatan Sin tang

Tgl, Bulan

15 Maret dan 3 I Maret

Instansi Bulog

Jumlah Petugasnya 2 Orang

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang


Sepauk

12 Maret dan 31 Maret 6 Juni dan 28 Juni

15 September dan 30 September 3 Desember dan 30 Desember

3

Tempunak


15 September dan 30 September 3 Desember dan 30 Desember 4

Sungai Tebelian


15 September dan 30 September 3 Desember dan 30 Desember

5

Dedai

I 0 Maret dan 3 I Maret 8 Juni dan 25 Juni 5 September dan 30 September 3 Desember dan 29 Desember

6

Kelam Permai

I 0 Maret dan 3 I Maret 8 Juni dan 25 Juni 5 September dan 30 September 3 Desember dan 29 Desember


176

16/42051.pdf

.· '

No

Kecamatan

7

Kayan Hilir

Tgl, Bulan 5 Maret dan 25 Maret

Instansi Bulog

Jumlah Petugasnya 2 Orang

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang

Bu1og

2 Orang

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang

Bulog

2 Orang


Kayan Hulu


9

Serawai


10

Ambalau


II

Binjai Hulu

15 Maret dan 3 1 Maret 5 Juni dan 25 Juni 15 September dan 30 September 5 Desember dan 30 Desember

12

Ketungau Hilir


13

Ketungau Tengah

8 Maret dan 3 1 Maret 10 Juni dan 25 Juni 15 September dan 30 September 6 Desember dan 30 Desember

14

Ketungau Hulu


(Sumber Bulog)


..

Lampiran 16.

.'

..

'

16/42051.pdf

Daftar Rencana dan Realisasi Penyaluran Raskin Tahun 2010 Di Kecamatan Binjai Hulu Priode 01 Januari s/d 17 Oktober 2010

No

Kepala Desa

Pagu Thn 2019

RTS-

PM

Pagu Bin Jan s/d

Juml Realisasi

Pagu

Nov

Bin Des

Mart

Binjai Hulu

33.80

199

2.985

995

Jan 2.985

Feb

I

2.985

2.985

April 2.985

2.985

Realisasi Juni Juli 2.985 2.985

2

Binjai Hilir

39.100

230

3.450

1.150

3.450

3.450

3.450

3.450

3.450

3.450

3

Mensiku

30.770

181

2.715

905

2.715

2.715

2.715

2.715

2.715

2.715

2.715

2.715

2.715

4

Telaga Satu

2635lJ

155

2.325

775

2325

2325

2.325

2.325

2.325

2325

2325

2325

2.325

5

Telaga Dua

19.380

114

I. 710

570

1.710

1.710

1.710

1.710

1.710

1.710

I. 710

1.710

I. 710

(Kg)

Mei

Agust

Sept

Okt

2.985

2.985

3.450

3.450

3.450

-

-

6

Oak Jaya

20.740

122

1.830

610

1.830

1.830

1.830

1.830

1.830

1.830

1.830

1.830

1.830

7

Am par

37.740

222

3.330

1.110

3.330

3.330

3.330

3.330

3.330

3.330

3.330

3.330

3.330

8

Sungai Risap

14.620

86

1.290

430

1.290

1.290

1.290

1.290

1.290

1.290

1.290

1.290

1.290

9

Sei.Risap

6.800

40

600

200

600

600

600

600

600

600

600

600

600

10

Simbak Raya

11.900

70

1.050

350

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

-

-

-

Nov

% Real

Saldo

%

isasi

Pagu (Kg)

Sis a Pagu

Des

-

26.865

79

6.965

21

-

31.050

79

8.050

21

24.435

79

6.335

21

20.925

79

5.425

21

-

15.390

79

3.990

21

-

-

16.470

79

4.270

21

29.970

79

7.770

21

-

-

-

11.610

79

3.010

21

-

5.400

79

1.400

21

-

-

6.300

79

5.600

47

5.265

79

1.365

21

-

193.680

79

54.180

22

-

-

Benang

Mensiku .8

11

Empaka

6.630

39

585

195

585

1.458

21.870

7.290

21.870

585

585

585

585

585

585

585

585

-

21.870

21.870

21.870

21.870

20.820

20.820

20.820

.

Kebiau Raya

Total

247.860

21.870

Sumber: Bagian Ekbang,2011


'

.

..

Lampiran 17. No

KKamatan

..

.'

Rekapitulasi Realisasi Penyaluran Raskin Tahun 2010 Di Kabupaten Sintang Priode 01 Januari s/d 30 Nopember 2010 Pagu Thn 2010 (Kg)

RTS ~PM

Paa;u Bin Jan s/d Nov

Juml Rulisasi

Pagu

Blo

D« 24.030

Rulisasi Juni Juli 24.030 19.455

86.68

8.795

299.030

100.00

21,870

7,290

247,860

IOO,OO

18.480

18.480

18.480

264_745

90_23

28.675

9.77

36.735

31.695

31.695

10.565

465.530

89.87

52.460

10.1::

27.285

27.285

25.170

25_170

8 390

324.710

93.63

22.090

6 37

27.330

27.330

27.330

27.330

27.330

9.110

309_740

100_00

36_705

30_930

30.930

28.290

25.365

25.365

8.455

369.565

81.79

82.295

18.21

35.655

3~

655

35 655

3HS5

35.655

25.110

3 090

349.U5

86.39

54_995

13 61

36.435

36.435

36.435

36.435

36 435

36.435

36_435

36.435

12.145

412.930

100.00

30.075

30 075

30.075

30.075

30.075

30.075

30.075

30.075

30.075

10.025

340.850

100.00

40 590

40.590

40.590

40.590

40.590

33 360

33.360

33.360

26.010

26_010

8.670

404.310

87.89

55.710

12_\

55.560

55.560

55.560

55.560

55.560

55.560

54_465

54.465

54.465

54.465

54.465

18.520

623.840

99.07

5.840

0.93

10_\70

30.510

30_510

30.510

30.510

30.510

30_510

30_510

30.510

28.275

28.275

28.275

9.425

338.330

97.85

7.450

2.15

157,230

68,525

468,525

468,525

467,340

467,340

467,340

436,680

436,155

427,710

394,500

372,480

4,998,250

93,50

347,570

6 50

26.385

26.385

26 385

26 385

26 385

26.385

26.385

26.385

26.385

26 385

21.870

7,290

21.870

21 870

21.870

21.870

21.870

2\.870

21 870

21.870

21 870

21,870

I 726

25.890

25.890

25 890

25.890

25.890

25.890

25.890

25.890

22.095

22.095

22 095

517,990

3.047

45.705

15 235

45.705

45_705

45.705

45.705

45.705

45.705

40.305

40.305

Kayan Hihr

346,800

2 040

30 600

10.200

30_600

30.600

30.600

30_600

30.600

30.600

21.810

7

Kayan Hulu

309,740

I 822

27.330

9.110

27.330

27 330

27.330

27.330

27.330

27_330

8

Sepa11k

451,860

2_658

39 870

13.290

36.705

36 105

36.705

36.705

36.705

9

Ketungau Hilir

404,090

2 377

35 655

II 885

35.655

35 655

35 655

35.655

10

Ketungau Tengah

412,930

2 429

36.435

12.145

36_435

36.435

36.435

II

Ketungau Hulu

340,850

2_005

30.075

10.025

30 ()75

30.075

12

Tempunak

460,020

2.706

40.590

13_530

40.590

13

Serawa1

629,680

3 704

55.560

18.520

14

Amba1au

345,780

2.034

30_510

31,446

471,690

25,215

2

Kelam Pennai

299,030

I 759

26 385

3

Bija! Hulu

247,860

I ,458

4

Sungat Tebelian

293,420

5

Dedai

6

5,345,820

8,405

Fob

April 24,030

Mei

19 455

Sept 19.455

Okt 17 835

AJ:USt

~-

Sumber : Bagian Ekbang,20 II


13.32

247.715

26.385

1,681

38.055

5.945

25,215

285,770

Pagu

%

Sis a

N"

'"

Sintang

Saldo Pagu (Kg)

17.835

25,215

I

% Reali sasi

o.,

Mort 25,215

Total

16/42051.pdf

123,130

~-

-

L_

I

••

o

•

o•

I

0

'

Lampiran 180

GUDANG

c=:::::>

16/42051.pdf

Mekanisme Distribusi Raskin melalui Reguler/Pokja Tahun 2010

Titik Distribusi Kantor DesaI Kelurahan

Titik Bagi I

>

-------~ Di Dusun /Rt/Rw

u

. Biaya APBD o atau 0

Sumber Bagian Ekbang


'

Swadaya Masyarakat

RTS

1180

16/42051.pdf

Foto I \Vawancara dengan Kepala Perum Bulug Sub Di.,.Te Wilayah lll Sintang

Foto 2 Wawancara dengan Kepala Badan Pusat.Statistik Kabupaten Sintang

'


\181

16/42051.pdf

Foto 3

Wawancara dengan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan Desa

Foto -l \


1

iawancam dengan lnspd.:tor:at

1182

16/42051.pdf

Foto 5 Wawancara dengan Kepa\a Bagian Ekbang

Foto 6 Wawancara dengan Camat Binjai Hulu


1183

16/42051.pdf

Foto 7 Wawancara dengan Kasi Ekbang Camat Binjai Hulu

Foto 8 Wawancara dengan Kepala Desa Binjai Hulu


1

184

16/42051.pdf

Foto 9

V/awancara dengan Pcncrima Manf'aat Dcsa Binjai Hulu

Foto 10

Wawancara dengan Kepala Desa Dak Jaya


1185

16/42051.pdf

Foto I 1 Wawancara dengan Penerima

~1anfaat

Desa Dak Jaya

............• ::.c~r.;:

foro 12

\\'a"' mH.:ara dc-ngan Kt:pala Desa Empaka K,ebiau Ray a


1186

16/42051.pdf

r Foto 13

Wawancara dengan Penerima :"vtanfaat Desa Empaka Kebiau Raya

Foto 14

Beras Raskin di Gudang Do log Kab.Sintang

·.


I 187

16/42051.pdf

Foto 15

Distribusi Berns Raskin Melalui .lalur Darat Ke Kecamatan Binjai Hulu


1188

16/42051.pdf

Foto l 7

Distribusi Beras Raskin !vldr...tw Sungai Kapuas

Foto 18

.h.;»: , . - .

Distribusi Beras Raskin Ivlelalui Sungai K.a.puas dengan :\ltotor Air/Kt:lot.ok

:111&•


·~ ~~..

.9lfo!l

1189

16/42051.pdf

Foto 19

Kantor Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang


190 16/42051.pdf

PETA KABUPATEN SINTANG

KABUPATEN SANGGAU

KABUPATEN KAPUASHULU

KABUPATEN SEKADAU

KABUPATEN

MELAWI


. .J.1.1,".m.._

16/42051.pdf

IU"JO'

111'2B

I

II II.I

.

l

'i

. 1~-

~

--t ..

···.t-.I

.

---

- - - ---

...

.

_ _ ..;._.

--

+----------

-

'

I

TAN KETUNGAU

I~

PEIIBRINTAH KABUPATEN BINTANG

KECAMATAN BINJAI HULU

~LIR

I

I

... · . . . c 1

~ i ..

I

il •>+----l-

~""// i ~

···.·;c·~---

.-< TAN

"':\ .-· l

~:

....... _Sel~p

\

r

'

.

1-~---· '

~ Hfr

I

/

:....

Batas Kecamatan

I

-

·-

-

. :

•

Batas Desa

KECAMATAN KELAM PERMAI

=~

'lo

\':

[/\/ J

M'i"lk"

• ijJHu\u·. .· I, t.-······'····

y

.

.·

_;;:;--

~-~.

'·

Jalan

' .- .... ,. -~~ .· '

.

,'IT.- =;;.;~);;~/:

IN I c=J

.

i

\

'-\~Sal

00''

>i

Ibukota Kecamatan

1.--AC ISungat

j\

.

I

~Desa ~Dusrm

(~·

_/· _....

i -----· ----- .--- \.___.__ -~_,.-" s~

i

I

-

·,V;;y'-J ....

.

'-..

-

KETERANGAN

A.X

\

SKALA I : 250.000 0

.S

e

I

•

12

I&

18

21km

<.__

---~-

·.... !'

Sumber Peta : 1. Peta Admtn1Btrasl Kabupaten Sintang

£1

~ II~ I I :!? t9\" J I hI '

·-i

:

1

111'20'

111'25'

A 1-

1...-.:::...

--l·---~

rt'ftltTtfl I 1'>11~

111"00'

I~

I

111'30'

'l)l!.at(C)Iol

1"•'11,

11TOtl'

1

11ii'"W

1..;.

113"00'

113"30'

~ ~.:UPAntN Sn
I Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

,~l'~.t.

.i..'l

110"311'

I

I I

111"30'

111":!15'

IJ.

\ 16/42051.pdf ·- -

-

UN1VERSITAS TERBUKA E:!'l:.k-..:-, • --""ii:;"-' Dllit ..... _ .

_- . , '·

..

-----~::c-----

~ ;?E_~! -~:-

'J- ._,_.(DrBD-U1)P '

.ft. ~Nii:U.. ,.,

bo:: ;,

'7ll2J "ll'IMM OS6l-7l6187,M~P'' 3 1156J-73Q07--",.:C- --f

I

at •. . 8 .....

NDiiWW

• 07931UH31.4IKIIIZ011

laiipinwl Plelltal

• iJm Pen eff•t TAPM MAPU 5400

'

Yt:h. Camat Binjai Hulu Kabupaten Sintang

~

...,.Jala Usaha.alas nama Ket • Unit Progiau B 'ai .kr.lk Jauh Uniweosias Tedda- ·Pollliilllilk 111Billl!la9aa deugan sesuilggufinya. ci K

. ----

basoahini:

:

.

----Ne

" - -

--

-

~ -.

1'&.11

--

~

-.

.-

-

I ---

-

ROSMIATI ---

I

--

0159'18216

.JCMellafaK..... / . . . . )f[ioli-li

MAPUS400 (I'UpsAtllir Pmgta11 Mag- 4 )

Befmal
AN* Progtan" J I (TAPM), db py.; yav BapakiiJu ....... dengaa I I I Palab• n f"n¥Ke\Mga ?il (Rastila) eli Kecanalan 'bhrj ; Hulu K • · hn aildiing T...... 2D10".

~ "PwQ

a.- ......

Atas kerja sama dan bantuannya, kami sampaikan terima kasih.


n

•

·,

:

-- '\

'

KF.MENTERIAN PENDJDJKANNASIONAI;16/42051.pdf Oti'VI!almS }RIPKA ......

-

:1111116.

• pj .... ... , ........ 5

JJJJI)P s n lla121 Td f - 0561-'736107. , . ,•• F atl-736117 r..,... wk{;• ac icf 7

~-..._

-- '

~

':. -

-.- -·-..:-

7

ut..,. ..,.

I

. 07931UN31.41KM12011

Nomor L.amplran

-

"

. MAPU 5400 ljln Penentlan TAPM

Peril'lal

'"':-'" .. ,

*" ,..

cl-

Tpet Kasubbag .Tata Usaha atas nama Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Untvenmas Tefbulca Pontianak menerangkan dengan ~ngguhnya, dl

bawah lni:

... ••

-

I

-

..

r

fWIJRZI6

,aJ5MIAD" 7

0

;:: :· -· " g"; p

' - -

"4lk1

Alalaelja

....-.,

.-.......-7-u

'

n

v~

...

(l"....A&kl!

nadan........,... t.ni


I

II

~

...:.: .. :u.s , ... ~.':""!:-:.: ~,

i+Q

•U j ......

-

-

• •7

I 7 7 I

•t

dlla 1'

7

--l

T..-

gT. . . . 2Dttr.

'&I leiiN&Ia!IL

n

'

.

IUIUS.

atl

s

·_ ~ ' -JCEMENTERJAN PENDIDIKAN NASION.AE:16/42051.pdf · UNIVERSITAS TERBUKA en;.;.;. L --.~ TEIIIIUIII<:'':o ·

-.; .

"·

'£:.__ J:;;

-. _.....-.w_

.-.aii''"- Unit Program BelajarJIU'IIkJIUih (UPBJJ-Vl) P.oatiaJialt',,,, ,, Jl.. Kaeya Bakli D. J>ontianak 78121

. =-.... ,.:c:;'i.~ ' ~J.r:=.-

Telc:pon: 0561-736107, 760791, F.,larimoc OS61-736107-- .,,._--.

-- --. •

.......

~E . '.s;.==::.,._.. ...

UIIl\'EliSITAS T£Ra~.;

l,mmm· ut-pnntimak@Jt ae.id

.;-:;-' . {:

07931UN31.4/KM/2011

Nomor Lampiran Perihal

.

•

:..:0"1

.... j

: ·:=·:

ljin Penelitian TAPM MAPU 5400

vth. Yepa'a lil!il)l'Jchat Kabupalen SlnlaiiQ Di-

.

Temoat

.·

'

Kasubbag Tata Usaha atas nama Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Pontianak menerangkan dengan sesungguhnya, di ~mhini: •

'

. Nama

No

N"IDl

Kode Mata Kntiah I MataKnli.. h

-

I

ROSMIATI

c

.

015978216

MAPU5400 (fugas Akhir Program Magister)

Bermaksud akan rnelaksanakan pengumpulan -data awal penelitian Tugas Akhir Program Magister (TAPM), di institusi yang Bapakllbu pimpin dengan judul "Pengawasan Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) di Kecamalan binjai Hulu Kabupaten sintang Tahun 2010". Alas

ke~a

sama dan bantuannya, kami sampaikan terima kasih.

Oktober 2011

Pontianak, Usaha

I Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL- 16/42051.pdf ~-":'

:_

UNIVERSlTAS TERBUKA Ulllt.l"'ueaaa 8zlqjar.luMJallla (UPBlJ-UJ) ._li&ak -A K.,.Bitli D. P.••- UIJ21 Tel f DDO 0561-136107. M0791, P• p!ijl!:: 0561-736107 Laman: [email protected] ·

Nomor Lampiran

0793IUN31.41KM/2011

Perihal

ljin PeneiHian T,AJ)M MAPU 5400

vth. Kepala Perum Bulog SUb Dlvre 'llllaV¥l m Slntang

01-

Tempat Kasubbag Tata Usaha atas nama Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Pontianak menerangkan dengan sesungguhnya, di · bawah ini:

Ne I ; !

I

....

IROSMIATI~

;

:

.

-

:Jiiila

:rc.deJiilldaKd•'/ MldaX··.-•, -.

-

-

015911216

.

MAPUS400

(TupsAHDrPm§•11 ' ' i• )

Bemwsud aka~ n I Is ...... pengumpulan dala 8W!JI opveV•• Tugas Aid* Pnyan " J 'e (TAPU), d insllnsi yang BapakiiJu ,..,.,., de11gan judul "'Peu•= n Pa"' "' - 11 n PI'¥ Bua cA KM•ga T7 ·in (Raskin) eli Kea.nodan bil i · t1u1u JCat ....... siidang Tabun 20tr.

*

Alas lrerja sama dan banluannya, kami SililiiJl aiiLOO leliaa llasiL


:

i:

~-

•••• L . . ·~

.:.

..

.

--..:-

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAI.·16/42051.pdf

u.iiPJI·-·

UNIVFJtsiTAS THRBUICA

......... (UPBU-UI}P 1 .B.itll)aJIItli D.fi!M" ' 11J2J OS61-7361V7. Mlfi.P OS61-7l61V1 'j

n

-.--.

••

:..

7

11 I J

-

,

Laman: [email protected]

Nomor

0793/UN31.4/KM/2011

Lampiran Perihal


Yth. Kepala Badan

Pusat Stalistik Kabupaten

Sintang

Di-

Temoat; Kasubbag .Tata Usaha ·atas nama Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Pontianak menerangkan dengan sesungguhnya, di bawah lni: · ·

Na..

Ne

.

-

-

.ir-*Hda ICJ•'•I

161.

MalaY·•·

I ; -

I

015971216 "

IROSMIATI~ :

MAPUS400

Akhir Pnl " ugas••"

(Ii

-.

' c.

)

lillka1 ~ dala ~"pene?Mt Togas AIIIW Pnoan " J h (T.APII). d insfilnsi yang Bapak11bu pili. .l deiiQ&D judul 'Pel+ • n Pe' n - I 7 n Pragaat Baas ...... IC'allagll ,. 7in (Ra$1dn) di Kecwiwlail bil j HWu Kah,e..., sildilitg T..,_. 2010".

Bennaksnd akan na:J;f

7

Alas kelja sama dan banluannya, 1rami sarnpi:al bile kasih..

-•


""-- - L---

-

-- --....:-

' 16/42051.pdf

.....

.~

• ljin Pa Z

1 TAPIIIMPU 5400

Yth. Kepala Baglan Ekbang Sekda Slntang Di-

Tempat K

.

t

'

Unhea z h allini:

---

---.----

Ne -

.

I

- -- -

.

-

-

--

-

--

-

01S9712I6-

MAPOS400 (J'aps Alllir ............... I )

-

Beooab... allan mE hs aau ....,........ 4ala-.... ... F.w• TQgaS MIW Progiam " a' l (TAPII), d h 7 • ,av Bat..,.. ~ 'P a • ~I' ' r Pn p Bu• w• + K 1 ua n ,., (RnT'n)•Ka • •Z•i 'HIITuK h; s ,,.., uT..... atr. I

•

..... y.·lt

-

,_

ltOSMIAn ---

:tr.lell••••= .= t l

Mia

-

I

•

'

--

.-

I

•

...

. -

-- --

Pnlgl•••

hullas nama KBf ' Unit B j Jaak . - . Tabla -Pur wk ........,..., denga• -..........,., d

..._Jala I

til•'** dar.,.,

Atas kelja sama dan bantuannya, kami sampai'kan terima-1casih.


•

·_ ~ · -J<EMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL: · 16/42051.pdf

.Alii,. an[!'~·~

. , .m!:':!!r.-~·

UNIVERSITAS TERBUKA '''"'"" - Unit Program Belajlir Jarak Jauh (UPBJl-UT) P-OUdaaak·. ;,- '• Jl Kalya Bakli H. J'm!Vonak 78121 --. , Telc:pon: OS61-736107, 760791, Fabimile: OS6I-7.16J.07-- · '-'-- ·-.

.. .

:·'

(mnag·


,-

[email protected]:.id

0793JUN31.41KM/2011


vth. Kepala Kantor Pembedisvaan Mas~ dan Pemerintah Desa Dl-

Tempat (

Kasubbag Tata Usaha .atas nama Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Pontianak menerangkan dengan sesungguhnya, di bawah ini: '

'

.

--------

No

Nama --

N'oa

Kode Mafa Knliah I MataKuBah

015978216

MAPUS400 (fugas Akhir Program Magister)

I

. -

-

ROSM'IATI

'

'

Bermaksud akan melaksanakan pengumpulan data- awal penelitian Tugas Akhir Program Magister {TAPM), di institusi yang Bapak/Jbu pimpin dengan ·judul "Pengawasan Pelaksanaan Program Bents untuk Keluarga Mlskin (Raskin) dl Kecamatan binjai Hulu Kabupaten sintang Tahun 2010". Atas kerja sama dan bantuannya, kami sampaikan terima kasih .

..


~-"' -...-IP

-,C._i;;J§~ VNIVEiiSITAS TEl

KEM.EN'1F.RIAN PENDIDJL\N NASIONAL· 16/42051.pdf UNIVERSITAS TE'RBUKA

':~._ !:_ . .

UllitJ're&rala ~.&nkJmda (UPIW-UJ)W · · , JJ. Kal}aBIItli n. Pc••+"*11121 Tel 1-= 0561-736107. 7f0791.N•'mik mfil-736107 Laman: [email protected] ·

Nomor LampIran Perihal

07931UN31.41KM/2011 ljln Penelitian TA?M MAPU 5400 '·.

,..

Yth. Kepala Oesa ·········--·------------.. di-

Tempat Kasubbag Tata Usaha .·atas nama Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Pontianak menerangkan dengan sesungguhnya, dl bawah ini: ·

-

"--

Ne

.'' -I I

-

IROSMIATI~ :

-

,..

-

OIS971216 '

-

'

KildelfataiCd•' I MafiiX•s .. -

IIAPUS400 (TupsAkhirPftltp=IIM

-

r: I

)

Bema sud alGin ue'c*.:s a ldllan pengwnpulan dala ~~pel eRiM Togas .AkiW ProgoMJ .. J tE:t (TAPII). ci BapalrJibu .........,... judul "'Peugo:a 1 PaiD h a n PiGgl Baas 111111* Kall.-ga 'in (Rasldn) c1 Kec ••wtaa1 binjai Hulu Ka'••wl&n sinlang Tahun 2010".

.....,._yang

5S

Alas kerja sama dan banluannya, 1cami san;alaJ &ina kasiL.


KEMENTERIAN PENDIDIKANNASIONAL· 16/42051.pdf

·-

UNIVERSITAS TERBUKA

•·-.

Ulllt Pie&~ . . Bd'Ju .1atak lalt (UPIJD-l1l') P..thw•k JlK.}aBMtiU.fli". 11121

Tclcpon: 0561-736107, 76079l,Pabimllc: ~61·736107 Laman: [email protected] 0793/UN31.41KM/2011


...

Yth. Penerima Manfaat (An

........................u

••••••••••

dl-

Temoat Kasubbag ;Tata Usaha .·atas nama Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Pontianak rnenerangkan dengan sesungguhnya, di · bawah ini: - -

.

Ne

. 1

......

!ROSMIATI~ :

•

.

,..

015971216

-

.

X..llfiiDJry•·•J .... Kiollell ':.

-

-

MAPUS400 (fupsAkhKPaw••ll

i

I )

Bennaksurt akan meWsanakan ~ dala ~;pareTM Togas Alii* Ptcvan " J '* (fAPM). di insfibFi yav Bap*llbu .... ,.,.., deriga1 judul ,._a.= • PelaiS•n 1 Pi•+ Beras llllluk ~ z· 'Wa (Rasldn) c& Kecamalan llir j - IWu K ,......,. s&ilaillll Tallun 2010".

'

Alas lrelja sama da1 banb&lnya. kani sat¥ :A:a• aima kasli..

•


:::

..

- ..l ·-

1


.L •

"'-

.

16/42051.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

KECAMAT BINJAI HULU Jalan Lintas Sintang- Nanga Ketungau Kode Pos 78651

•

SURAT IZIN CAMAT BINJAI HULU Nomor : 070 I Gl I Set TENTANG IZIN PENELITIAN CAMA T BINJAI HULU Berdasarkan

Memperhatikan Sural dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ)- UT Pontinak Nomor: 0793 I UN31.4/KM/2011,tanggal 10 Oktober 20 II ,Peri hal Izin penelitian T APM (Tugas Akhir Program Magister)/ Tesis di Kecamatan Binjai Hulu ,maka dengan ini : MENGIZINKAN

Nama Nim Program Kekhususan Untuk

•

: ROSMIATI,SP 015978216. Magister. Melakukan Riset I Penelitian T APM (Tugas Akhir Program Magister) 1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Unit kerja dimana penelitian dilakukan. 2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud/tujuan yang sebenarnya. 3. Harus mentaati peraturan Perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan norma - norma dan adat istiadat setempat. 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Camat Binjai Hulu Up. Kasi Ekbang. 5. Surat Pemberitahuan Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku apabila temyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana diatas.

Dikelurkan di Pada tanggal

.__,.,.,

•

Tembusan : I. Bapak Bupati Sintang di Sintang. 2. Rektor Universitas Terbuka Pontianak. 3. Yang bersangkutan .


: Binjai Hulu Desember 2011

Pembina . 95710221984031003

.I 16/42051.pdf

GUBERNUR KALIMANTAN· BARAT PSRA.111RAN GUBERlWR KALIMANTAN BARAT NOMOR

'~

TAHUN 2010

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH 'i'ANGGA MISKIB (RASKIN) PROVINBI

KALIMANTAN BARAT TAHUN2010

D:&NGAN RAHMAT TUHAN YANO MARA &SA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ; Menimbang

a.

b.

c.

Mengingat

1.

2.

3.


bahwa dalam rangka mengurangi beban · pengeluaran Rumah Tangga Misldn dalam pemenuhan kebutuhan . pangan pokoknya, maka perlu dilaksanakan Program Penyaluran Beras Bersubsidi secara terkoordinasi antar instansi/lembaga terksit dilingkungan Pemerintah Provlnsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat; bahwa dalam rangka terlaksananya koordinasi dalam Penyaluran Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin• , pada tahun 2010 perlu dilaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daer8h Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara " Republik Indonesia Nomor 4297);

4.

Undang-Undang

Nomor

10

Tahun

16/42051.pdf 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang · Pemerintahan Daerah sebagalmana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Un~g Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4844); · 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. PeratUran Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara ; ·epublik Indonesia Nomor 4254); ·eraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang 8. 'endirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara 1epublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8); •eraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 9. '':':!D.bagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, ·emerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah abupaten/Kota (Lembaran Negara Republlk Indonesia .thun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 4737); ·eraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim ,oordinasi Penanggulangan Kemiskinan; li .eputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat omor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi RASKIN ·tsat; 13. • ~raturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 );

MEMUTUSKAN : Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.


l

;

I 'I

I

sebagai 2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah 16/42051.pdf unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Barat. 4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Kalimantan Barat. 5. Beras Untuk Keluarga Miskin atau disingkat RASKIN adalah beras yang 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). RTS-PM Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS Biro Pusat Statistik tahun 2008 di desafkelurahan yang berhak menerima Raskin danfatau hasil musyawarah desafkelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh kepala desaflurah yang disahkan oleh camat. Musyawarah DesafKelurahan adalah merupakan forum musyawarah di tingkat desafkelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desafkelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusunfRW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM. Titik Distribusi atau disingkat TO adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana distribusi raskin di tingkat desafkelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis · oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan DivrefSubdivrefKansilog Perum BULOG. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Ketja (Po~a) di TO atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diberi tugas menerima beras dari Satker Raskin dan menjualfmenyerahkan kepada RTS-PM Raskin di TO serta menyetorkan uang HPB kepada Satker Raskin atau . menyetor ke rekening HPB BULOG yang ditetapkan. Kelompok Ketja (Polga) adalah sekelompok masyarakat desafkelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di tingkat desafkelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunanjtempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi , Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pengelola Wardes dan sekaligus tempat penjualan beras pengelol~ Ward(1S kepada RTS-PM Raskin. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desajkelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin. Satker Raskin adalah satuan ketja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Devisi Regional (Divre)/Sub Devisi Regional (Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.


BABII

t !

16/42051.pdf

PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN Pasal2 (1) Pelaksanaan Program Raskin eli Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin 2010 dan Petunjuk dan Pelaksaan (JUKLAK) Program Raskin Kalimantan Barat 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini. (2) Pelaksanaan Program Raskin eli Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2010 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin 2010, Petunjuk Pelaksaan (JUKLAK) Program Raskin Kalimantan Barat 2010 dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Raskin Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Walikota. BAB III

KETENTUAN PENUTUP Pasal3 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dit.tndangkan eli Pontianak pada tangga1·:11 Januari 2010


LAliiPIRAK

: PDATUJtAlf GUBI!:RlftJR KALDIL\l'ITAI'f BARAT

Nomor Tanggal

: ' : 11

Tahun 2010 Januari 2010

16/42051.pdf

PE'tUNJtJK PELAKSAliAAN (JUKLAK) PROGRAM BBRAS UNTUK RUMAB TANGGA MI8Kil'f (RASKil'f) PROVDI8I KALIMANTAN BARAT T.ABUl'f 2010

BABI PBNDAHULUAN 1. Latar Belabng

Berbagai upaya. pcnanggulangan kemiskinan dilakukan seGara

terpadu dan simultan oleh pemerintah bersama masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari 3 kluster: Kluster I bantuan dan perlindungan sosial yaitu Program Raskin, Jamkesmas, PKH, Beasiswa Siswa Miskin. Kluster II pemberdayaan masyarakat dengan program PNPM Mandiri dan kluster III pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil " (UMK) dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun sampai dengan sekarang jnmlah Rumah Tangga Miskin (RTM) masih cukup banyak, sehingga masih menjadi prioritas I dalam Rencana Kelja Pemerintah 2010 (Perpres No. 21 tahun 2009). Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulal:lgan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh gubemur dan tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh bupatifwalikota masing-masing. Dalam rangka perbaikan pelaksanaan program Raskin dilakukan keljasama penelitian oleh 4 perguruan tinggi untuk melakukan Kajian Kontribusi Raskin dalam Pengeluaran Rumah Tangga dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Pengelolaan Raskin di Titik Distribusi (TD) tahun 2009. Salah satu kesimpulan dari hasil kajian menyebutkan bahwa, distribusi Raskin yang dikelola Kelompok Masyarakat (Pokmas) dapat meningkatkan capaian kinetja 6 Tepat dan dapat menghemat biaya operasional distribusi Raskin dari TD kepada Rumah Tangga "Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Validasi data Rumah Tangga Sasaran (RTS) tidak dapat dilaksanakan setiap tahun oleh BPS dan disisi lain ada dinamikajumlah masyarakat berpenghasilan rendah, maka di setiap daerah terdapat Rumah Tangga Miskin {RTM) baru yang belum terdaftar sebagai RTS dan terdapat pula RTS yang meningkat menjadi Rumah Tangga Mampu (tidak miskin). Dinamika jumlah RTM tersebut di tingkat desafkelurahan diakomodir melalui kebijakan lokal yang diputuskan dawn Musya.wataili Deea (Mudes). Dinamika jwnlah RTM dltft hMil kajian Perguruan Tinggi daJam pelaksanaan Program Raskin, menjadi bahanUniversitas pertimbangan dalam penyusunan Pedum Raskin tahun 2010. Koleksi Perpustakaan Terbuka

l

i

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang16/42051.pdf Kebijakan Perberasan menginstruksikan menteri dan kepala lembaga pemerintah non departemen tertentu, serta gubemur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG dlinstruksikan untuk menyedia.kan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyedia.annya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

I '

0

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertqjuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Di samping itu, program ini djmaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hale dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah balk pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. Efektivitas Program Raskin 2010 dapat dicapai melalui koordinasi antar instansiflembaga terkait balk di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalia.n, dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat. Petunjuk Pelaksanaan Raskin 2010 ini merupakan pelaksanaan dari Pedoman Umum Raskin Pusat sebagai acuan koordinasi bagi para pelaksana program di provinsi dan · kabupaten/kota dan kecamatan serta seluruh pemangku kepentingan .lainnya.

i I

2.

TuJaan dan 8asaraD a.~uan

Tujuan.Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS , melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. b. Sasaran Sasaran Program Raskin Tahun 2010 di Provinsi Kalimantan Barat adalah berkurangnya beban pengeluaran 346.675 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 54.081.300 kg selama 11 bulan dengan harga tebus Rp 1.600 per kg netto di TO. 3. Slnglrat:aD-alnebt:aD

a. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin. b. DO adalah Delivery Order. c. DPII-1 adalah Model Desa/Kelurahan.

Daftar

Penerima

Manfaat

Raskin

d. DPII-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

di

e. BPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp 1.600/kg 16/42051.pdf netto di TD. f. MBA...O adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.

g. MBA·l adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota. h. MBA·2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provin!li. i. MJ adalah Model Jaminan dari Kades/Lurah atas terhutangnya

pembayaran Raskin. j. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi.

k. SPPB adalah Surat Perintah Penyerahan Barang. 1. TT HP·R..Jdn adalah Model Tanda Terima uang hasil penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi dibuat oleh Satker Raskin. m.UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.


BABD

16/42051.pdf

PE!IOELOJ.AA:R DAN PE!fOOROAifJSA8JA11 1. Peagelolaan

I \

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan daJam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: a. Keberpfhebn bpada Rumah 'hnga Suuaa. Pea.erlma Manfllat (RTS-PM) R••lrln, 'bermalma mengusahakan RTS-PM Raskin dapat memperoleh beras kualitas balk, cukup sesuai aloka.si dan tetjangkau. \ bl TraDapuaDal, bermalma membuka. akses informasi kepada ·- · pemangku kepentlngan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakuka.n pengawasan secara mandiri.

c. Partlalpatlt, bermakna mendorong masyaraka.t terutama RTS-PM

Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan ' program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.

\~ Akantabnttas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin

· _, harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyaraka.t setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentlngan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepaka.ti. 2. Peagorpn«•aafan

Dalam rangka · pelakSanaan program Raskin tahun 2010 dipandang perlu mengatur organisasi pelaksana program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tlngkat provinsi sampai kecamatan dan Pelaksana Distn'busi Raskin di tlngkat desa/kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui . keputusan pejabat yang betwenang. Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di provinsi adalah gubernur, di ka.bupaten/kota adalah bupati/walikota, di kecamatan adalah camat dan di desafkelurahan adalah kepala desa/lurah.

a. Tim. Koordlnaal RASKIIf Provlnsl

I

'

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di . wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Provinsi sebagai berikut : 1) Kedudubn

Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana program Raskin di provinsi, yang berkeduduka.n di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

I

2, Tupa

1,

16/42051.pdf

Tim Koordinaai Raskin Provinai mempunyai tugaa melakukan koordinaai pereb.canaan, anggaran, pelakaanaan diatribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelakaanaan program Raskin. I

3, l'aDpl

\

Ii !

Dalam melakaanakan tugaa tersebut, Tim Koordinaai Raskin Provinsi mempunyai fungsi : a) Koordinasi perencanaan program Raskin di provinsi. b) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program Raskin. pelaku, komunikasi c) Fasilitasi lintas penyebarluasan informasi program Raskin.

interaktif,

dan

d) Pembinaan terhadap pelakaanaan tugas dan fungsi Tim Koordinaai Raskin Kabupaten/Kota. e) Pemantauan dan evaluasi pelakaanaan program Raskin di kabupaten/kOta. 4} Struktar dan KeaJII&OtaaD Tim Koordblul Raalrln ProviDal

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari penanggung jawab,. ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, pelakaanaan distribusi, monev dan pengaduan masyarakat, pengawaaan dan pengendalian operasional serta beberapa orang anggota dan pembantu pelakaana yang ditetapkan dengan keputuaan gubemur. Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di tingkat provinai antara lain Setda, Bappeda, . Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro HUkum, Badan Pusat Statistik, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Per wakilan BPKP dan Divisi Regional/Sub Divisi Regional Perum BULOG, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah. b. Tim KoordlDul Raalrln Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab program Raskin di tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengalokasian Pagu Raskin bagi seluruh RTS-PM Raskin, penyediaan dan pendistribusian beras, penyelesaian pembayaran HPB dan adminstrasi distrlbusi Raskin di wi1ayahnya. Untuk penyelenggaraan program Raskin di wilayahnya, bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Raskin aebagai berikut :

1} Kedudubn Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana program Raskin di kabupaten/kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) Tagas

16/42051.pdf

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melak:ukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin. 3) Jl'nnpl

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi : a) Perencanaan program Raskin di kabupaten/kota. b) Penyusunan Petunjuk Telmis Pelaksanaan Program Raskin di kabupatenfkota. c) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan infonnasi program Raskin di kabupaten/kota. d) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecam.atan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan. e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan. f) Penyelesaian HPB dan administrasi pelaksanaan Raskin.

4) Stnaktur daD. B'etulggotaan Tim Koorclblul Raalda Kabapaten/ Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggung jawab, kctua, sekretaris, dan beberapa bidarlg antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan bupatifwalikota.

I !

I

I

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari unsur~unsur instansi terkait di tingkat kabupaten/kota antara lain Setda, Bappeda, badan/dinas/lembaga. yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, badan/dinas/kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivre /Kansilog Penun BULOG dan lembaga. lain sesuai , dengan kondisi dan kebutuhan.

!

t '

Camat sebaga.i penanggung jawab di tingkat kecamstan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan adminstrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program Raskin di wilayahnya, camat membentuk Tim koordinasi Raskin sebagai berikut : 1) Kedadabn

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada camat. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) Tapa

16/42051.pdf

Tim Koordinasi Raskin KabupatenfKota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan elistribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin. 3) ll'lmpl

Dalam melalcse.nakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi : a) Perencanaan program Raskin di kabupatenfkota. b) Penyusunan Petunjuk Telmis Pelaksanaan Program Raskin di kabupatenfkota. c) Fasilitasi Jintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan informasi program Raskin eli kabupatenfkota. "

I I

I

I i

!' I

e) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan, desafkelurahan. f) Penyelesaian HPB dan administrasi pelaksanaan Raskin.

I '

d) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desafkelurahan.

4) 8tndd:ur dan Keaagotum Tlm Koordbulal Raslrln Kahapaten/ Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan, Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari unsw'-unsur instansi terkait di tingkat kabupaten/kota antara lain Setda, Bappeda, badan/dinasflembaga yang berwenang dalam pemberclayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, badan/dinas/kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivre fKansllog Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan konelisi dan kebutuhan. c. Tlm Koordlnaal Ruldn Kecamatan

Camat sebagai penanggung jawab di tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan elistribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan adminstrasi elistribusi Raskin eli wilayahnya. Untuk penyelenggarSan program Raskin eli wllayahnya, camat membentuk Tim koordinasi Raskin sebagai berikut :

1) Keclaclalam

Tiin Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin eli kecamatan, yang berkedudukan eli bawah dan bertanggungjawab kepada camat. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b)Tqu

16/42051.pdf

(1) Menerima dan mendistribusikan beras Raskin dari Satker . Raskin dan menyerahkanfmenjual kepada RTS-PM Raskin di TD. '

(2) Menerima Hasil Pen,jualan Beras (HPB) dari RTS-PM Raskin

secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG atau menyetor secara tunai kepada Satker Raskin. (3) Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara ·

Serah Terima (BAST) dan Daftar Peqjualan Beras sesuai model DPM-2. c) Fuapl (1) Pendistribusian Raskin kepada RTS-PM Raskin. (2) Penerimasn uang basil penjualan beras Raskin secara tunai

dari RTS-PM Raskin dan penyetorannya kepada Satker Raskin atau ke rekening bank yang ditetapkan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog. (3) Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM Raskin.

e. Satker Raalrln l)Kedudubn Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya. 2) Orpnf8asf

Satker Raskin terdiri dari : a) Ketua b) Anggota: (1) Pegawai Perum BULOG yang ditetapkan melalui Surat

· Perintah (SP) Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG. (2) Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh ketua satker atas sepengetahuan Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG.

I

3) Taps dan Kewenanpn Satker Raskin mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab: a) Ketua: (1) Mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan tenaga bantuan di wilayah keJjanya atas sepengetahuan Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG. (2) Mempunyai tugas dan bertanggung jawab ataa pelaksanaan distribusi, penyelesaian HPB, dan administrasi Raskin.


b) Anggota mempunyai tugas membantu dan bersama ketua 16/42051.pdf sebagai berikut :

(1) Mendistribusikan beras darl gudang Perum BULOO sampai dengan TO dan menyerahka.n kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TO. {2) Menerima uang HPB atau bukti setor bank darl Pelaksana Disbibusi Raskin dan menyetorka.n ke rekening HPB Bulog. {3) Menyelesa.ikan administra.si disbibusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/kuitanei dan Bukti Setor Bank) eerta mengumpulkan DPM-2 darl TD. {4) Melaporkan pelaksanaan tugas antara lain : realisasi jumlah distribusi berae, setoran HPB dan BAST di wilayah keljanya kepada Kadivre/Kasubdivre/ Kaka.nsilog Perum BULOO secara periodik setiap bulan.


BABm

16/42051.pdf

MEKARISME PEREBCARAAR DAl'f PELAKSABAAR Kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu Raskin nasional sampai dengan tingkat desa/kelurahan/kecamatan berdasarkan data RTS BPS, penetapan RTS-PM berdasarkan kesepakatan basil Musyawarah Desa/Kelurahan dan rencana pendistribusian Raskin. 1. Pagu Rasldn a. Pagu Raskin Nasional dialokasikan ke provinsi di seluruh · Indonesia oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat berdasarkan data RTS dari BPS dan kuantum Pagu Raskin Nasional sesuai dengan Undang Undang No. " 47 tahun 2009 tenta.hg APBN 2010.

b. Pagu Raskin Provinsi dialokasikan ke kabupaten/kota oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi yang dituangkan dalam Keputusan Gubemur. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota didasarkan pada: 1) Pagu Raskin Provinsi. 2) Data RTS Kabupaten/Kota dari BPS. c. Pagu Raskin ~atan/Kelumhan/Desa ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota. Penetapan pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan didasarkan pada: 1) Pagu Raskin Kabupaten/Kota 2) Data RTS Kecamatan, Desa/Kelurahan dari BPS

I

i

I '

II \

d. Pagu Raskin di suatu wilayah yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dia1ihkan ke wilayah lain. e. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai denga:n 31 Desember 201{), maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun 2011. 2. Penetapan R,umab Tangp 8uaraD Penerlm.a M•n&at (RTS-PM) a. Rumah . Tangga Miskin (RTM} yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTM yang terdaftar dalam PPLS 08 BPS seba.gai RTS di desa/kelurahan. b. Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika RTM ditingkat desafkelurahan, maka perlu dilakukan Mudes/Muskel untuk menetapkan kebijakan lokal: 1) Melakukan verifikasi nama RTS basil PPLS 08 BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar desa/kelurahan dapat diganti oleh RTM yang belum terdaftar sebagai RrS. Sedangkan untuk RTS yang meninggal dunia diganti oleh: Mlah· satu anggota. rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tungga1 (tidak memiliki 1anggota rumah tangga) dapat digantikan RTM yang belum terdaftar. 2) RTM yang dinilai layak sesuai kriteria BPS dan belum terdafta.r sebagai RTS basil PPLS 08 BPS dapat diberikan Raskin.


c. RTS BPS yang telah diverlfikasi dan basil MudesfMuskel yang 16/42051.pdf memutuskan nama rumah tangga penerlma manfaat Raskin tersebut butir b. diatas dimasukkan dalam daftar RTS·PM sesuai model DPM1, yang ditetapkan oleh kepala desaflurah dan disahkan oleh camat. d. Data RTS-PM Raskin di desafkelurahan direkap di tingkat kecamatan dan dilaporlcan. kepada Tim Koardinasi RASKIN Kabupaten/Kota.

3. Penetapan Titik Dlstrlbual a. TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di kantor desa/kelurahan atau; b. Di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerlntah kabupaten/kota dan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog setempat yaitu: 1) Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang ingin meningkatkan pelayanan, . maka ID dapat dialihkan dari kantor desafkelurahan ke SLS Dusun/RW, atau ; 2) Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang tidak dapat menjangkau kantor desafkelurahan, maka TD dapat dialihkan dari kantor desa/kelurahan ke kantor kecamatan atau tempat lainnya. 4. Rencana Dlstrlbual Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun rencana distribusi yang meliputi durasi, kuantum dan jadwal dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

i

I !

I

a. Waktu dan tata cara pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan k{)lldisi obyektif daerah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi), perkembangan harga dan kebutuhan beras RTS-PM. b. Pendistribusian Raskin di suatu kabupaten/kota pada waktu panen raya padi dapat dihentikan dan pendistribusiannya diprioritaskan pada waktu musim paceklik/harga beras tinggi. Penyediaan beras disetiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses difttribusi Raftkin dapat terjamin. ·

S. Mekantsme Dlatrlbual dan Admtntatraal Pendistribusian beras dari gudang BULOG ke TD di desa/kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara pemerintah ·kabupaten/kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG sebagai berikut: a. Bupati/walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kadivre/Kasubdivre/KaKansilog Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing kecamatan dan desafkelurahan. b. Pada waktu beras akan didistribusikan ke TD, Kadivre/Kasubdivre/KaKansilog Perum BULOG berdasarkan SPA menerbitkafl SPPB/DO beras nntnk mM1ng-mas!ng , kecamatan/desafkelurahan kepada Satker Raskin. Apabila terdapat Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c.

d. •

e.

f.

II

I

I

g.

h.

i.

I j.

desafkelurahan yang menunggak pembayaran HPB pada periode 16/42051.pdf sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk desa/kelurahan, teraebut ditangguhkan sa.mpai ada pelunasiUl Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG, men~an~t dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas standar beras Raskin. Apabila terdapat beras yang tidak sesuai standar, maka Pelaksana Distribusi Raskin langsung mengembalikan beras kepada Satker Raskin untuk ditukar/diganti dengan beras yang standar. Pelaksanaan penyerahanfpenjualan beras kepada RTS-PM Raskin pemegang kartu Raskin atau bukti lain yang ditetapkan setempat, dilakukan oleh salah satu dari tiga (3) Pelaksana Distribusi Raskin sbb: 1) Polqa atau 2) Wardes atau 3) Pokmas. Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan pembayaran harga beras (HPB) sesuai model DPM-2. Daftar penjua1an beras ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi Raskin dan diketahui oleh kepala desaflurah. Penyerahan beras di TD dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi Raskin serta diketahui oleh kepala desaflurah atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel. Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap kecamatan sesuai model MBA-0 yang ditandatangani Satker Raskin dan camat atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel. Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG membuat rekapitulasi MBA-0 di setiap kabupaten/kota sesuai model MBA-1 dan ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/KaKansilog Perum BULOG dan bupatifwalikota atau pejabat lain yang berwenang dengan nama, tanda tangan dan stempel. Pembuatan MBA-1 dilakukan secepatnya atau secara periodik yaitu : 1) Realisasi distribusi Raskin tanggal 1-15 dibuat pada tanggal 16 bulan yang bersangkutan. 2) Realisasi distribusi Raskin tanggal 16-31 dibuat pada tanggal 1 bulan berikutnya. Setelah MBA-1 selesai dltandatangani segera dikirimkail ke di\rre dilampiri dengan foto copy SPA dan Rekap SPPB/DO (MOO). Namun sebelum dikirim dilakukan veriftkasi untuk mengetahui kelengkapan dana keabsahan dokumen. Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi di tingkat divre sesuai format MBA-2 dan langsung dikirim ke Kantor Pusat Perum BULOG, c/q Divisi Perbendaharaan.


6. Mekantsme Pembayaran clan Ad.mlnistrasl 16/42051.pdf a. Pembayaran HPB Raskin darl RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600/kg netto di TD. b. Pembayaran HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada Satker Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM. c. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB BULOG melalui Bank setempat oleh " Pelaksana Distribusi Raskin. d. Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kuitansi atau TT-HP Raskin) rangkap 3 oleh Satker Raskin. Terhadap HPB Raskin yang disetor ke Bank, Pelaksana Distribusi Raskin harus berdasarkan bukti setor asli dan TT-HP Raskin diberikan setelah dilakukan konfrrmasi ke Bank yang bersangkutan. e. Apabila RTS-PM tidak mampu membayar secara tunai, maka dapat diangsur dengan jaminan tertulis menggunakan Model MJ dari kepala desaflurah yang diketahui camat dan dilampiri daftar nama RTS-PM Raskin yang belum membayar secara tunai. Pelunasan HPB selambatlambatnya dilakukan sebelum jadwal pendistribusian periode berikutnya. Apabila ,sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda s8.mpai HPB dilunasi. f. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan · HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG. Apabila sampai dengan jadwal penyaluran berikutnya HPB Raskin belum disetorkan maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melakukan upaya penagihan kepada Pelaksana Distribusi Raskin. g. Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran distribusi Raskin selanjutnya, maka kepala desa/lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi 'Raskin. h. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/ desa/kelurahan diharapkan dapat menyediakan dana talangan dari APBD atau dari sumber dana lainnya untuk kelancaran pembayaran HPB Raskin. 7. Pemblayaan a. Subsidi Raskin disediakan oleh pemerintah c.q. Departemen Keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang dicantumkan dalam Undang Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010. b. Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan dan di TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG. c. Biaya operasional Raskin dari TD sampai ke RTS-PM Raskin menjadi tanggung jawab pemerintah kabupatenfkota yang dialokasikan dalam APBD atauTerbuka dari sumber dana lainnya. Koleksi Perpustakaan Universitas

16/42051.pdf

BABIV PENGENDALI.Al'f DAN PELAPORAN 1. Pengendalian a. lndikator Klnerja Program Indikator kineija Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu Tepat Scuczran Penerfma. Ma.nfaat, Tepat Jumlah,

'

Tepat Harga, Tepat Waktu, Kualftas.

Tepat Adminfstram dan Tepat

1} Tepat Sasczran Penerfma. Ma.nfaat:: Raskin hanya diberikan

t

I

kepada RTS-PM Raskin basil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1. 2) Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTSPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 156 kgfRTS/ 11 bulan. • 3) Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/Kg , netto di TD. 4) Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTSPM Raskin sesuai dengan rencana distribusi. 5) Tepat Adminfstram: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. 6) Tepat Kualftas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog. b. Monitoring dan Evaluasl 1) Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Program Raskin dibandingkan dengan rencana. 2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan. 3) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik setiap bulan danfatau disesuaikan dengan kebutuhan. 4) Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara beijenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian apresiasi.

c. Pengawasan 1) Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang " berlaku. '

2) Pengawasan Masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.


d. Penpduan MaiJU&)alt

16/42051.pdf

1) Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi dan KabupatenfKota yang dibentuk dan di bawah koordinasi kementerianflembagaf badanfdinas yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat secara beijenjang dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan. ~ Penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program Raskin dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai bidang tugasnya secara beijenjang. 3) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota atau melalui sarana media elektronik antara lain melalui SMS Center Perum BULOG di nomor 08121128564, dengan format pengiriman yaitu: RAS <spasi> [Pesan Anda).

2. Pelaporan a. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada camat sebagai penanggung jawab di kecamatan dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunan-0 (LT0). b. Tim Koordinasi Raskin KabupatenfKota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada bupatifwalikota sebagai penanggungjawab " pelaksana Program Raskin di kabupatenfkota dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1. c. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan Program Raskin di provinsi dan selanjutnya melaporkan kepada ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-2. d. Tim Koordinasi Raskin Pusat melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian . secara periodik setiap semester (6 bulan) atau sewaktu-waktu apablla diperlukan. e. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2010 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun. f. Secara Internal Sub Divre/Kansilog melaporkan realisasi pelaksanaan distribuis Raskin secara mingguan kepada Kadivre setiap hari jumat dan akhir bulan sesuai model ML-1. Divre melaporkan realisasi distribusi Raskin di. wilayahnya secara mingguan setiap hari selasa kepada Kantor Pusat cq. Divisi Penyaluran sesuai Model- ML-2 , Fax No: (021) 5222875. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BABV

.,

SOSIALISASI

16/42051.pdf

Sosialisasi. program Raskin adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman" yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, RTS-PM dan masyarakat umum. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-masing. Melalui sosialisasi program Raskin diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat beijalan secara lancar, tertib, tepat waktu dan terencana sesuai ketentuan yang ditetapkan. Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemukan adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui cara melaporkan atau mengadukan sekaligus penyelesaian masalah11ya melalui jalur UPM yang tersedia. Sosialisasi program Raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut : 1. Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Raskin secara bet:jenjang eli seluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai desa/kelurahan. Materi yang disosialisasikan meliputi kebijakan, program dan mekanisme · pelaksanaan yang telah disusun dalam Pedum Raskin 2010. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrumen yang diperlukan bagi para pelaksana sehingga pelaksanaan program Raskin beijalan dengan baik. Sosialisasi di tingkat desajkelurahan dilaksanakan oleh kepala desa/lurah melalui forum Musyawarah Desa/Kelurahan yang telah ada, sebagai forum interaksi antar pelaksana dan . masyarakat. Materi . sosialisasi meliputi }:lak dan kewajiban RTS-PM dan tata cara pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTS-PM di tingkat desafkelurahan. Disamping itu, sosialisasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan distribusi dan/atau forum pertemuan tingkat desa/kelurahan lainnya. 2. Media Massa Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Media Lainnya

16/42051.pdf

Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun ·forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun nasional .

•


•

d. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan operasional dari 16/42051.pdf TO sampai ke RTS-PM. e. Segala biaya penyelenggaraan program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Pusat dibiayai dari APBN dan/ atau BOP Perum Bulog. Sedangkan untuk kegiatan Tim Koordinasi Provinsi/Kabupaten/Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD dan/atau BOP Perum Bulog. 8. Program Raskin Daerah Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. clapat menyelenggarakan Program Raskin Daerah sebagai pendukung Program Raskin Nasional. Sumber dana Raskin Daerah yang meliputi harga beras dan biaya operasionalnya berasal dari APBD. Keberadaan program Raskin Daerah · dilaklianakan untuk menutup kesenjangan data RTS daerah dengan data RTS BPS dan/ atau untuk menambah alokasi Pagu Raskin Nasional.

Untuk keterpaduan pelaksanaannya agar dilakukan sinkronisasi dan koordinasi oleh Tim Koordinasi Raskin setempat dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

9. Program Percontohan Raskin Untuk pengembangan model Raskin, akan dil.aksanakan program percontohan di sejumlah desafkelurahan, yang secara teknis akan diatur dalam petunjuk tersendiri sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pedum.


"

BAB VI•

PENUTUP

•

16/42051.pdf

Pedoman Umum Raskin 20H> dibuat untuk menjadi acuan daiam pelaksanaan Program Raskin. Berdasarkan Pedum, Tim Koordinasi Raskin Provinsi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun Petunjuk Teknis sesuai dengan kondisi obyektif daerah masing-masing. Namun apabila Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tahun 2010 belum diterbitkan, dapat menggunakan Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tahun 2009 sepanjang tidak bertentangan dengan Pedum Raskin 2010. Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apalagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti Program Raskin; keberhasilannya akan sangat tergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergoiong RTS-PM program Raskin. Juklak Raskin 2010 mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010 dan dengan diterbitkannya Pedum Raskin 2010, maka Juklak Raskin Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

f

~~~:~ ~·· KAUMANTAN BARAT,

*-:F-

/J *

'\c\;',,: .,:. :>.::./

~.... ;."!..',,

\\ ~ ~~:-~:¥.~b;;f: ..,4:.~""1/1 '~1tv;~~N \'>A.·.....~-..::.~~


16/42051.pdf

BUPATI SINTANG

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR

9o TAHUN 2010 TENTANG

PENETAPAN JUMLAH RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DAN JUMLAH PAGU ALOKASI BE6AS MISKIN PER KECAMATAN DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2010

BUPATI SINTANG,

Menimbang

a.

Bahwa Program Pengadaan Beras dalam rangka pelaksanaan Program Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sintang Tahun 2009, bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat dalam bentuk beras, yang dilakukan secara sinergis dengan program pembangunan lainnya agar dapat berdaya glllla dan berhasil guna dengan mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan;

b.

bahwa dalam rangka Penyaluran Beras Bersubsidi Untuk Rumah Tangga Miskin tersebut Pemerintah telah menetapkan Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat;

c.

bahwa sesuai dengan isi Bab ill Pedoman Umum Raskin Beras Untuk Rumah Tangga Miskin 2010 dijelaskan bahwa Pagu Raskin Kabupaten dituangkan dalam Keputusan Bupati;

d.

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a,b,dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang;

•

Mengingat ...

I


16/42051.pdf

Mengingat

I.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tmgkat ll di Kalimantan II.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9. Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3521 Sebagai Undang-Undang II..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 18201;

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan II..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 32921;

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme II..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 38511;

4.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tmdak Pidana Korupsi ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 38741 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 41501;

5.

Undang-Undang Nomor 1,7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara II..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;

6.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara II..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42971;

7.

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan I..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861;

•

8. Undang-Undang ...


16/42051.pdf

•

8.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentllkan Peraturan Perundang-undangan II.embaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43891;

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana te1ah diubah beberapa kali dan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48441;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Perintahan Daerah II.embaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381; II. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20 I 0 ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50751; 12: Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum ILembaran negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor Ill, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33311; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42541; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG II.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8 I;

•

!

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45031;


16/42051.pdf

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah II..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 200§ Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46091; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minima!II.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45851;

•

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah II..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45931; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota II..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norilor 47371; 20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tun Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;

. I

21. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun Rencana Kelja Pemerintah Tahun 2009 ;

2008

tentang

• I

. 22. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42121 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44181;

I

I .i

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor I Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2006 - 2010 II.embaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor ll;

24. Peraturan ...

J


16/42051.pdf

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tl.embaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 251; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor I Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang tLembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 21;

'

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupatan Sintang ILembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 21; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor I Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2010 ILembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor II;

Memperhatikan

I.

lnstruksi Presiden Nomor I Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Untuk Rumah Tangga Sasaran Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan;

2.

lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;

3.

Surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Nomor B2422/KMK/DEP.IT/Xll/2009 tanggal 9 Desember 2009 Perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 201 0;

4.

Pedoman Umum Raskin IBeras Untuk Rumah Tangga Miskinl dari Kementriaan Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 20 I 0;

5.

Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 20 I 0 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin IRaskinl Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010;

6. KepuLusan ... Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

16/42051.pdf

6

Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 201 0 tentang Pembentukan Tlffi Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin IRaskinl Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010;

7

Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 201 0 tentang Pagu Haskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010.

8

Peraturan Bupati Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pe1aksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sintang Tahun 201 0;

•

MEMUIUSKAN:

Menetapkan

.. ''

.

KESATU

Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Dan Jumlah Pagu Alokasi Beras Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2010, dengan jumlah pagu sebagaimana tercantum pada Larnpiran Keputusan ini

KEDUA

Tata cara pelaksanaan penyaluran I pendistribusian Program Beras Untuk Ke1uarga Miskin sebagaimana pada Diktum KESATU Keputusan ini, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan: a. biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, diliebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010.

:

b. apabila ...

I

•


16/42051.pdf

b. apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

• Di tetapkan eli Sintang pada tanggal ~ £w~'

2010

SINTANG

Tembusan Yth.

i

.·I .

'

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Gubemur Kalimantan Barat di Pontianak. Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang di Sintang Kapolres Sintang di Sintang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang. lnspektur Kabupaten Sintang di Sintang. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang di Sintang Kepala Dinas Sosial, Tenaga Ketja dan Transmigrasi Kabupaten S!ntang di Sintang. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang di Sintang. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten di Sintang Kepala Perurn Bulog Sub Divre Wil.ayah III Sintang di Sintang. Kepala Bagian Hukurn Selcretariat Daerah Kabupaten Sintang di SiRtang. Kepala Bagian Perekonomlan dan Pembangunan Selcretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang . . Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan,Kehutanan dan Ketahanan Pang an Kabupaten Sintang di Sintang Camat se Kabupaten Sintang. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .

.i I

I

.J. ~. ~-

-,


•

16/42051.pdf

KEPUfUSAN BUPATI SINTANG NOMOR : TAHUN 2010 TANGGAL : ~ PEBRUARI 201 0 TENTANG : PENETAPAN JUMLAH PAGU RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BERAS UNTUK RUM.Afl TANGGA MISKIN DAN JUMlAH PAGU ALOKASI BERAS MISKIN PER KECAMATAN DI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 20 I 0

LAMPIRAN

9o

' PENETAPAN JUMlAH RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DAN JUMlAH PAGU ALOKASI BERAS MISKIN PER KECAMATAN DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2010

PAGU RASKIN TAHUN 2010

NO

I<ECAMATAN

RASKIN YANG

1--------r----------~----------~ DID~US~ Ill BUlAN RTS-PM

KUANTUM/BIJL'IN (KG)

a>enyaluran I 0 Bulan/ dari Bulan

KUANTUM/BIJL'IN

PENYALURAN)

IKGI IPenyaiuran Bulan ke Ill

I s/d Bulan 101

2

•

!

4

5

6

I.

SINTANG

1.681

25.215

10.086

262.236

2.

KELAM PERMAI

1.759

26.385

10.554

274.404

3

BINJAI HlJLU

1.458

21.870

8:748

227.448

4.

SUNGAI TEBELIAN

1.726

25.890

10.356

269.256.

DEDAI

3.047

45.705

18.282

475.332

6.

KAYAN HlllR

2.040

30.600

12.240

318.240

7

KAYANHULU

1.822

27.330

10.932

284.232

8.

SEPAUK

2.658

39.870

15.948

414.648

9.

KETUNGAU HILIR

2.377

35.655

14.262

370.812

I 0.

KETUNGAU TENGAH

2.429

36.435

14.574

378.924

II

KETUNGAU HULU

2.005

30.075

12.030

312.780

12.

TEMPUNAK

• 5.

. I'

3

.

--~· 7.~~.........1. 13. Serawai ...


•

13.

SERAWAI

3.704

55.560

14.

AMBALAU

2.034

30.510

JUMLAH

•

.-I

I I

i

I I \ I

J


I

I

I I

22.224 12.204

I 31.446

471.690

I

188.676

16/42051.pdf

577.824

I

I

317304

4.905.576

I

'

...--

•

16/42051.pdf

BUPATI SINTANG

•

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR1

33 GTAHUN 2010 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR 90 TAHUN 2010 TENTAI':G PENETAPAN JUM!AH RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFMT BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DAN JUMLAH PAGU ALOKASI BERAS MISKIN PER KECAMATAN D1 KABUPATEN SINTANG TAHUN 2010 BUPATI SINTANG,

a.

bahwa Program Pengadaan Beras dalam rangka pelaksanaan Program Penyaluran Beras Untuk Rurnah Tangga Mlskin di Kabupaten Sintang Tahun 2010, bertujuan untuk rneningkatkan akses rnasyarakat rniskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan polmknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat daiam bentuk beras, yang dilakukan secara sinergis dengan program pembangunan ialnnya agar dapat berdaya guna dan berhasll guna derigan mengacu pada ketentuan Peraturan PerundangUndangan;

b.

bahwa dalam rangka Penyaiuran Beras Bersubsidi Untuk Rumah Tangga Miskin tersebut Pemerintah telah milnetapkan Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat;

c.

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas dan sesual dengan Surat Menter! Koordinator tlidang Kesejahteraan Rakyat ftepublik Indonesia Nomor B-150/MENKO/KESRA/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 peri hal Tambahan Pagu Raskin Provlnsi Tahun 2010 serta Keputusan Gubetnur Kalimantan Barat Nomor 380/EKt!ANG/2010, tentang P!lgu Raskin Provinsl Kalimantan Barat Tahun 2010 dlparidang periu untuk mengubalt Keputusan Bupati Slntang Nomor 90 Tahun 20io tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran PeMrlrna Manfaat Beras Untuk Rumah Tangga Miskin dan Pagu Alokasi Beras Mlskih Per Kecamatan di Kabupaten Sin\ang Tahun 2010;

d. bahwa ...


16/42051.pdf

d.

bahwa untuk melaksanakan maksud te;-sebut pada huruf a,b,dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupatl Sintang;

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UndangUndang Oarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimafltan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.

Undang-Undang Norr.or 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3292);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3851);

4.

UndangUndang Nomor 31 Tallun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Kotupsi (Lembaran Negara Republlk Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5.

Undang-Unt1ang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemblltah Negara Republik Indonesia Tahun 2003 .Nomor 47, Tambah!ln Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6.

Unctahl-!Jndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan i.Jsaha Milik N~gi!M (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200~ Nomor 1b. Tambahcln Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

7.

Und~nl-IJ~~ank Nomor 1 Tahun 2004 tehtang PerbendahMal!n Negara (lembilran Negar.J Repubiik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tclmbahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286);

8.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perclturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Ncltnor 53, Tambahan lembaran Negara Republik lndotie!la Nomor 4389);

9.

Undang-Utldang Nornor ~2 t!llilHJ 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagBimana telah dlubllih bebiiltapa kali dan terakhlr dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844 );

'

I J

10. Undang-Undang ...

•


16/42051.pdf

'

10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerlntah Pusat dan Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4438);

11.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belan]a Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Jahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

12.

Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1985 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 {lembaran Negara·Republlk Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4254);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomc>r 8 );

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansl Pemerlntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16.

Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

17.

Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lrodonesla Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lerrtbaran Negata Republik Indonesia Nom or 4585);

18.

Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Perriblnaan dan Pengawllsan Penyelenggaraan Pemerihtah Daerah (lehlbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Ni!gara Republik Indonesia Nomor 4593);

19.

Peraluran Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PE!mbagian UriJsan Pemerlhtah Antara Pemerlntah, Pemetlntahan Daerah Provinsi dan Pemerlntahan Daerah Kabupaten;Kota (Lembaran Negara Re!)ubllk Indonesia Tohun 2007 Nomor S2, Tambahan lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4137);

20. Peraturan ...


16/42051.pdf

'

20.

Peraturan Preslden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim l~oordinasi Penanggulangan Kemlsklnan ;

21.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pemerintah Tahun 2009;

22.

Keputusan Preslden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (lembaran Negara R!lpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Preslden Nomor 72 Tahun 2004 (lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 441.8);

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1. Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Slntang Tahun 2006 - 2010 (lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

24.

Peraturan Daerah Kabupaten Slntang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keua11gBn Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Slntang Nomor 25);

25.

Peraturan Daerah Kabupaten Slntahg Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerlntah Kabupaten Slntang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organlsasl Perangkat Daerah Kabupatan Sintang ( Lembaran Daerah Kabupaten Slntang Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Slntang Nornor 2);

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 20i0 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Slntang Tahun Anggaran 2010 (lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 1);

1.

lnstruksl Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program B~ntuan Untuk Rumah Tangga Sasaran Dalam Rangka Penanggulangan Kemlskinan;

2.

lhst1Uksi Presldet\ Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;

3.

Peraluran Gubernur Kalimantan 13arat Nomor 5 lahun 2010 tentang PetUhjuk PelakSahEian Program Seres Untuk Rumah Tangga Miskin (~askln) Provinsl Kalimantan Barat l
4.

Pl!ri!lturan Bupall Sintang Nomor 5 Tahun 20iO tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras UntUk Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Slntang Tahun :lOiO;

Rencana Kerja

5. Ktlputusan ...


16/42051.pdf

5.

Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tlm Koordlnasl Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsl Kalimnntan Barat Tahun 2010;

6.

Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 35/EKBANG/2010 tentang Pagu Raskin Provlnsl Kalimantan Barat Tahun 2010.

7.

Keputusan Gubenur Kalimantan Barat Nomor 380/EKBANG/2010 tentang PAGU Raskin Provlnsl Kalimantan Barat Tahun 2010.

8.

Surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan ltakyat Nomor B-2422/KMK/DEP.II/XII/2009 tanggal 9 D3sember 2009 Perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2010;

9.

Surat Menteri Koordinator Bldang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B-150/MENKO/KESRA/VIIV2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal Tambahan Pagu Raskin Provinsi Tahun 2010.

10.

Pedoman Umum Raskin (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) dar/ Kementrlaan Koordinator Bldang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010;

•

'

MEMUTUSKAN :

Perubahan Atas 1\eputusan Bupati Sintang Nomor 90 Tahun 2010 Tanggal 8 Februari 2010 Tentang Penetapan Jumiah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras lJntuk Rumah Tangga Miskln Dan Pagu Alokasi Beras Mlskln Per Kecamatan Di Kabupaten Sintang Tahun

20io.

·

Perubahan sebagalmana dimaksud pada Diktlllil KtSATU Keputusan ini mengenal Pagu Beras Miskln yang dlterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat seb!!gBimana tercantum dalam Kolom 4 (Empat) dan Kolom 5 (lima) pada Lampiran Keputusan lni. tlengan berlakunya Keputusan lni maka Kepl.itusan Bupati Nomor 90 tahUn 2010 tanggll 1 8 Februarl :1!010 tentang Penetapan Jumlah Rumah tangga SaSiltan Peherlma Manfaat Beres Untuk Rumah Tangga Ml$kli1 Dan Pagu Alokasi Beras Miskin Per Kecamatan 01 Kabupaten Slr1tahg Tahun 20ib ma!!lh tetap berlaku sepanjang mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan lni.

• •

KEEMPAT ...


16/42051.pdf

Keputusan lnl berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan : a.

blaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dlbebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Slntang Tahun 2010;

b.

apablla terdapat kekeliruan dikemudian harl akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

kan di Sintang I 'l September

2010

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. 2. Gubernur Kalimantan Barat dl Pontlanak. 3. Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak. 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Slntang. 5. Kepala Ke]!lksaan Negerl Slntang dl Sintang 6. Kepala Kepolisian Resort Sintang di Sintang. 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang. 8. lnspektur Kabupaten Sin tang di Sintang. 9. Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan,Kehutanan dan Ketahanan Pan.;an Kabupaten Sintang di Sintang 10. Kepala Dines Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sin tang di Sin tang 11. Kepala Oinas Sosial, Tenaga Ket]a dan Transmlgrasi Kabupaten Sintang di Sintang. 12. Kepala Dinas Perindustrlan, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang dl Sintang. 13. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerlntahari Desa Kabupaten dl Sin tang 14. Kepala Perum Bulog Sub Divre Wi\ayah Ill Slntang dl Sintang. 15. Kepala Baglan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang. 16. Kepala Baglan Perekonomian dan Pembangunan Sekretarlat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang 17. Camat se Kabupaten Sin tang. 18 Yang bersangkutan untuk dliaksanakan sebagaimana mestlnya.


16/42051.pdf

9.

•

I 0. ll. 12. 13.

14.

l

Memperhatikan :

I.

. 2.

Menetapkan KESATU

KEDUA

.J

KETIGA

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusnn Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten!Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 473 7); Peraturan Presiden Nom or 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kelja Pemerintah Tahun 2009 ; Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi RASKIN Pusat ; Peraturan Daerah Nomor I 0 Tahun 2008 ten tang Susunan Organhasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provins\ Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 ); Peraturan Gubemur Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20 I O(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20 I 0 Nomor 26); Pedoman Umum RASKIN (Berns Untuk Rumah Tangga Miskin) dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010; Sural Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat Nomor 61/KM/D.IIIXII/2010, tangga124 Desember 2010, Hal Tambahan Pagu Raskin ke 13 Tahun 2010;

Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN dan Jumlah Pagu Alokasi Beras RASKIN ke 13 Tahun 2010 per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. Penyaluran Beras Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN ke 13 Tahun 20 I 0 dilaksanakan melalui pendistribusian beras bersubsidi : a. sebanyak 15 kg/RTS pada bulan Desember 2010; b. harga tebus beras Rp. 1.600,-/kg netto di tempat penyerahan yang disepakati (Titik Distribusi atau Warung Desa). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan : a. mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Desember 20 I 0 ; b. segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan 101 dibebankan pada APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 20 I 0 serta Dana-Dana lain yang sah dan tidak mengikat. Ditetapkan di Pontianak 27 Desember2010

•


16/42051.pdf

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Nomor : 594/l!lkbang/2010 Tanggal : 27! Desember 20 I 0

JUMLAH RUMAH TANOOA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS·PM) RASKIN

•

DAN JUMLAH PAGU RASKIN KE 13 PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN2010 KOTN No

KABUPATEN

PAGU RASKIN KE 13 TAHUN 2010 KUANTUMIBULA"N

RTS-PM

(Kg)

..

1.

Kota Pontianak

18.228

273)120 !

2.

Kabupaten Pontianak

26.499

397.485

3.

Kabupaten Kubu Raya

49.086

736.290

4.

Kabupaten Landak

44.137

662.055

5.

Kota Singkawang

. 13.271

199.065

6.

Kabupaten Sambas

29.740

446.100

7.

Kabupaten Bengkayang

17.444

261.660

8.

Kabupaten Ketapang

29.647

444.705

9.

Kabupaten Kayong Utara

11.155

167.325

10.

Kabupaten Sintang

31.446

(471.6~

11.

Kabupaten Melawi

14.090

211.350

12.

Kabupaten Sanggau

28.412

426.180

13.

Kabupaten Sekadau

9.316

139.740

14.

Kabupaten Kapuas Hulu

24.204

363.060

Jumlah

346.675

5.200.125

-

• •

•


'

!. --.-<-..,

J.

.

. . ....-.

•

I

~~. ~MASUKAN BTR aL-MAPU5400. di ~~!J~lJT ~ontianak

... svo,s~r:~2f{;···

...... ·.·

I

o"'JJct"<
ft~ctt~Sc<_'1cCci'1

Latar Belakang Masalah

Perumusan Masalah

3. Penelitian

~F

5.

l

Metode Penelitian

~-

Daftar Pus taka

.

Koherensi

~~-

~to [u.,

.. ,

..

o-;0.

·· .· ,,,·ij;;r~····c~~r:ifi\J ·

.

\L-
~,~-~--~fM· . .._, . -fro~

L~~ -~ _cy· -~- ~-~

J.g.

-J

r~'/1-'-

i-

P>'rf-c.'lrw;,-

~-~

I'V~OI.-·

~ -~~

to

'n~.U,'

-t~

--~-~

; t

~

.:::0

p,:,_

• "().

~~~f.~ ~ ~-· ,;, p, ltt~ -~.

·fv-v kL ~u_~ -~Lr ~

tAJ;-~

~~ ~~~ ~- ~


:·I

J2....t~ ~ f.ctM~

~ tu ~-

eN-~

7.

'Y

l\{1\":-1.\IL-

.·

~~ ~ &-- ~-

-L~

6.

i'!,n·C<S

~

w

~Il-

~~

6/... 4. · I Kerangka Teori/ Berpikir

P\'o<-)t~-711 -v>

··.··· :·····;· ·-

~

~ 2.

·"'· '·' ..<·• .,.•

-

..

I

,y"."'"'··· ·"·', , .. '" .,, . ,., "..•., .....,,"· "'\'''"?:ll',~f"';"·~·'{";)!~,.,~t:;~S:'~i~-]":,d 16/42051.pdf

. ••

..

~

·~~!~ 't -" 'I,-..,.• :·.

.,

II!>~ l>'li'CL«.

NAMAJNIM

YJp ..

MASUKAN 'BTI<.

. 1

-·

'

~

~APU5400

.

.

16/42051.pdf

di UPBJJ-ui Pontian.ak

TAPM

1.

Lat11:r Belakang Masalah

fRt~,

/Qt ~ , k,r--l-'-'',

·

'3!. . ~ -~ · kuu·

t1 .<..<.<.~../ U hlfr ~«<

~7 ~<Mf

' 2.

6ly>

-~ ~/c.iP:,.~

l2~rv:-

Perumusan Masalah

/ ,.

3. Penelitian

4.

I Kerangka Teoril Berpikir

5.

I Metode Penelitian

6.

I Daftar Pus taka L

7.

--?-; ...... _,.

I Koherensi

:;.-k~.;·

• ...1

.• Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka ·_. j ~--.

".fi'•

<:".~.... -t,.-.,..

·'~~/~-~~t~~;::~~~~oi:~~-- '!'''":;·!'(.;.

Pontianak,. 11 Juni 2011 ~-: ;;-· ~-'-;:-~.-:~~:ir'
-~--

•- .,.;,"·'•·-' ..---~< --·;;; c,·' . ·- •:., •.:.- .•., . .if·,;.•:·;:: . . . .. : :

(.......·-;..:--..lfl/!1:1.. . • .. :..~.l!:L:-!ii... :'•J;e$~,:.· .. :;;: ;' __ :_· ~

:J::~:_'L~~-:

·-<_.,_-;,:_,,_~,·~:-,·--.

--'-~·:<::::A~"~"L~

42051.pdf

Recommend Documents