41774.pdf

16/41774.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf


16/41774.pdf

111 BABIV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian 1. Proses Penempatan TKI di Luar Negeri

Program penempatan tenaga kerja ke 1uar negeri memiliki kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan Tenaga Keija Indonesia dan keluarganya memanfaatkan kesempatan keija di luar negeri dan merupakan upaya yang efektif dalam menanggu1angi pengangguran di dalam negeri. Proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri ini dilakukan dalam rangka mempertemukan persediaan Tenaga Keija Indonesia dengan permintaan pasar kerja di luar negeri dengan berbagai variable.

Oleh karena

itu untuk mewujudkan

penyelenggaraan pe1ayanan yang transparan perlu dibuat acuan atau standard proses penempatan tenaga kerja Indonesia yang meliputi prosedur, persyaratan teknis, waktu dan unit yang bertanggungjawab. Standar

Pelayanan

Penempatari

Tenaga

Keija

Indonesia

(SPPTKI)

dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan penempatan yang mudah, murah, cepat dan aman yang pada gilirannya dapat mendukung intensifikasi dan akselerasi penempatan Tenaga Keija Indonesia ke luar negeri. Dengan adanya Standar Pelayanan Penempatan Tenaga Keija Indonesia ini, diharapkan: 1. Kejelasan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi terkait dan pelaksana penempatan datam pe1ayanan penempatan Tenaga Keija Indonesia.


16/41774.pdf

112 2. Berkurangnya penytmpangan, pelanggaran dan permasalahan dalam proses penempatan T enaga Kerj a Indonesia. 3. Meningkatnya

keberhasilan

penyelenggaraan

program

penempatan

dan

perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Ruang Ungkup Standar Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

m1

meliputi: 1. Rekomendasi Persetujuan Perjanjian Kerjasama Penempatan dan Job Order 2. Surat Izin Pengerahan (SIP) 3. Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Rekrut (SPR) Calon Tenaga Kerja Indonesia 4. Pendataan Pencari Kerja 5. Penyuluhan Pencari Kerja 6. Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia 7. Seleksi Calon Tenaga Kerja Indonesia 8. Penandatanganan Perjanjian Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia 9. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia I 0. Penyiapan Kualitas I Kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia 11. Penerbitan Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia 12. Pengurusan Visa Kerja Tenaga Kerja Indonesia 13. Penandatanganan Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Indonesia 14. Pembekalan Akhir Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (PAP) 15. Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negen (KTKLN)


16/41774.pdf

113 16. Pemenksaan KTKLN di embarkasi/debarkasi 17. Pemberangkatan Tenaga Keija Indonesia ke Negara Tujuan Penempatan Prosedur pe1ayanan penempatan di Luar Negeri oleh PPTKIS menurut Strandar Pelayanan Penempatan Tenaga Keija Indonesia Deputi Bidang Penempatan, yakni: • Peljanjian Keljasama Penempatan • Job Order I Visa Wakalah I Demand Letter

• •

Surat Ijin Pengerahan (SIP) Surat Pengantar Rekrut ke KabiKota

• • • •

Sosiolisasilpenyuluhan Pendaftaran CTKI di Dinas KabiKota Seleksi CTKI Peljanjian Penempatan

•

Rekomendassi

• Rangcangan Perjanjian Kerja

Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

• • •

Pelatihan Uji Kompetensi Penampungan

VISA KERJA Dari Perwakilan Negara Penempatan

• • • •

Asuransi PAP Peijanjian Keija KTKLN

-


Penerbitan Paspor

Dana Pembinaan, Penempatan & Perlindungan TKI (PP 921200): 15US$ (PNBP)

BERANGKAT KE LUAR NEGERIDAN MELAPORKAN KE PERWAKILAN RI

16/41774.pdf

114 Sumber: Deputi Bidang Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Ketja dan Transmigrasi RI Nomor : PER181/MEN/IX/2007 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlidungan Tenaga Ketja Indonesia di Luar Negeri tentang komponen biaya yang dapat dibebankan kepada calon Tenaga Ketja Indonesia terdapat dalam Pasal 43, yakni: (1) Selain komponen biaya penguwsan dokumen jatidiri, pemeriksaan kesehatan dan

psikologi, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi ketja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga ketja Indonesia di Luar Negeri komponen biaya lain yang dapat dibebankan kepada calon Tenaga Ketja Indonesia meliputi: a. Visa ketja, b. Akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan, c. Tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (airport tax); d. Transportasi lokal; e. Jasa perusahaan; dan f.

Premi asuransi.

(2) PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon Tenaga Ketja Indonesia yang telah ditanggung calon Pengguna. Pasal 44 menyatakan: (I)

Menteri menetapkan besamya biaya penempatan sesum dengan negara tujuan penempatan.


16/41774.pdf

II5 (2) PPTKIS diiarang membebankan biaya penempatan kepada caion TKVTKI di Iuar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 43 ayat (I). Kemudian Pasai 45 menyatakan PPTKIS wajib mencantumkan besamya biaya penempatan yang akan dibebankan kepada calon TKI daiam perjanjian penempatan maksimum sama dengan besamya biaya yang ditetapkan oieh Menteri. Pasai 46 yakni : PPTKIS tidak boieh memungut biaya penempatan kepada caion TKI sebelum peijanjian penempatan ditandatangani oleh PPTKIS dan calon TKI. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keija Indonesia, Nomor 31/KA-BNP2TKI/VII/2007 tentang Instansi Dan Lembaga Terkait, yaitu mengenai a. lnstansi Pemerintah Terkait

Instansi pemerintah terkait adaiah instansi yang teriibat daiam proses penempatan dan perlindungan TKI daiam memberikan pelayanan terhadap Tenaga Keija Indonesia di daiam maupun di Iuar negeri. Instansi terkait dimaksud sebagai berikut : I. Badan Nasionai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 2. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. Departemen Daiam Negeri 4. Departemen Kesehatan 5. Departemen Hukum dan HAM 6. Departemen Keuangan 7. Departemen Perhubungan 8. Departemen Luar Negeri (Perwakilan RI) 9. Kepoiisian Negara Republik Indonesia (POLRI)


16/41774.pdf

116 I 0. Badan Intelijen Negara (BIN) II. Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dibidang ketenagakeijaan 12. PT. (Persero) Angkasa Pura 13. PT Pelabuhan Indonesia b. Lembaga Terkait

Lembaga terkait adalah mitra keija pelaksana penempatan dalam rangka proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang akan ke luar negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lembaga pelaksana meliputi bidang rekruitme dan pengerahan, uji kesehatan, pelatihan, uji kompetensi, asuransi perlindungan, perbankan, angkutan udara, angkutan darat dan angkutan ]aut. Lembaga pelaksana terkait sebagai berikut: I. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). 2. Sarana Kesehatan. 3. Balai Latihan Keija Luar Negeri (BLK-LN). 4. Lembaga Sertifikasi Profesi. 5. Lembaga Asuransi. 6. Perbankan (BRI, BNI, MANDIRI, BCA dll). 7. Perusahaan Angkutan Udara. 8. Perusahaan Angkutan Laut. 9. Perusahaan Angkutan Darat. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka sebagai bentuk tindak lanjut maka kewenangan perlindungan dan penempatan TKI Tenaga Keija Indonesia di luar negeri berada di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keija Indonesia (BNP2TKI).


16/41774.pdf

117

B.

Kebijakan Bagi Penyewa Pembantu di Singapura Menyewa Pekerja Rumah Tangga Asing di Singapura. Diper1ukan pemahaman tentang lapangan ketja di Singapura sebelum seseorang hendak menjadi peketja domestik di Singapura termasuk pemahaman bagi penyewa pembantu rumah tangga atau peketja domestik asal Indonesia. Singapura adalah kota dengan gaya hidup yang sibuk dan kompetitif. Banyak ekspatriat bera1ih ke mempekerjakan pembantu rumah tangga asing, dikenallebih umum sebagai pembantu di Singapura, untuk membantu mengatasi peketjaan rumah tangga mereka dan menjaga anak-anak mereka atau memberikan perawatan lansia di rumah sehingga mereka bisa lebih berkomitmen untuk beketja dan memberikan waktu untuk ke1uarga. Mempeketjakan peketja rumah tangga asing di Singapura cukup mudah dan terjangkau dibandingkan dengan negara-negara lain. Otoritas yang mengatur ketja dan mempeketjakan pembantu rumah tangga di Singapura adalah Departemen Tenaga Kerja. Kebanyakan PRT asing yang beketja di Singapura berasal dari Indonesia, Filipina, dan Sri Lanka. Pembantu rumah tangga asa1 Philipina digaji 1ebih tinggi dibandingkan dengan pembantu rumah tangga Indonesia dan Sri Lanka karena mereka dapat berbicara bahasa Inggris dan dianggap menguntungkan da1am keluarga terutama ketika berkomunikasi dengan anak-anak karena bahasa Inggris digunakan secara luas di Singapura khususnya di ka1angan generasi muda. Cara termudah untuk menyewa pembantu untuk pergi me1alui agen pembantu. Badan ini umurnnya menangani semua dokumen yang berkaitan dengan penyebaran secara 1oka1, aplikasi izin ketja, transfer pembantu dan pengo1ahan peketjaan admin lainnya, dan memastikan penyebaran yang cepat dari pekerja rumah tangga ke rumah. Biaya agensi pembantu atau lembaga pembantu komisi yang khas adalah sekitar $ 400 sampai $ 500 di


16/41774.pdf

118 Singapura. Jika ingin mentransfer pembantu saat ini, biaya transfer sekitar $ 400 sampai $ 500 juga akan dikenakan biaya. Majikan yang mempunyai pembantu di Singapura selain membayar gaji bulanan untuk pembantu asing yang mempekeijakan, diminta untuk membayar retribusi bulanan kepada Pemerintah Singapura pada tingkat normal yaitu $ 265 Singapura, atau pada tingkat konsesi $ 170, Rumah Tangga Asing. retribusi pekerja harus dibayar dari hari ke hari setelah pembantu tiba di tempat. Jika ini adalah pertama kalinya penyewa menggunakan pembantu rumah tangga asing, retribusi hanya dibayar pada hari ke-4 dari kedatangannya. Pungutan ini dibayarkan pada akhir setiap bulan, jika pembantu penyewa belum memberikan satu bulan kalender penuh layanan domestik, retribusi akan dihitung pada tarif harian (tingkat normal $ 8, 72 atau tingkat konsesi dari $ 5,59 per hari), atas dasar pro-rata, yaitu hanya periode dia bekeija dalam bulan tersebut. Pembayaran retribusi yang harus dibayar melalui rekening berulang dikenal sebagai Generallnterbanking Order (GIRO). Pembayaran retribusi Rumah Tangga Asing Pekeija adalah wajib berdasarkan hukum perburuhan, kegagalan untuk melakukannya atau keterlambatan pembayaran retribusi dapat mengakibatkan denda untuk keterlambatan pembayaran, pencabutan ijin keija pembantu rumah tangga atau bahkan menekan biaya hukum terhadap pelaku. Proses permohonan untuk mendapatkan Pekeija Rumah Tangga Asing, melalui Konsesi penyewa dapat men-download salinan formulir pendaftaran dari Departemen Tenaga Keija Singapura di website di link berikut. Lengkapi formulir dan mengirimkannya melalui Portal iSubmit website. Waktu pemrosesan memakan waktu sampai dua minggu dan pemohon akan diberitahu hasil melalui pos. Sebelum Anda melanjutkan untuk mengajukan permohonan konsesi retribusi, Anda harus memastikan bahwa Anda


16/41774.pdf

119 memenuhi kondisi konsesi retribusi pertama. Kondisi dikenakan terutama untuk kepentingan mereka yang memi1iki anak-anak di bawah 12 tahun dan orang tua atau mertua usia di atas 65 tahun yang tinggal di alamat rumah tangga sama dengan pemohon. Kondisi di atas di atas 65 tahun juga berlaku inklusif kepada pemohon dirinya sendiri dan suami atau istrinya sesuai data. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu dalam mengurus anak-anak tua dan muda dan mendorong warga untuk tetap bersama dengan orang tua mereka. Gaji pembantu. Gaji rata-rata seorang pekeija rumah tangga asing di Singapura berkisar antara SGD $ 310 dan$ 550 per bulan. Upah dari Pekeija Rumah Tangga Asing (FDW) tergantung pada sifat dari lingkup pekerjaannya di rumah tangga di mana dia bekerja, pengalaman masa lalunya sebagai pembantu rumah tangga, serta kebangsaannya. Karena kemampuan berbahasa Inggris, pembantu asal Philipina di gaji umum lebih tinggi daripada

non-berbahasa

Inggris,

Indonesia dan

Sri

Lanka.

Juga,

mereka

yang

berpengalaman dalam mengurus, anak-anak orang tua atau mereka yang membutuhkan kebutuhan khusus juga akan bemegosiasi untuk gaji yang lebih tinggi. Dari November 2012, majikan pembantu baru Indonesia harus menandatangani kontrak dengan agen pembantu untuk menyepakati gaji minimal $ 450 per bulan dibayarkan kepada pembantu. Selain itu, jika pelayan Indonesia yang bekeija pada semua empat hari libur dalam satu bulan (satu hari libur setiap minggu), Penyewa membersihkan semua akan harus membayar pembantu mereka tambahan $ 70 untuk bulan itu atau $ 17,50 per hari untuk itu hari libur tertentu dia bekeija di atasnya. Gaji bulanan harus dikreditkan langsung melalui transfer dana ke rekening bank pembantu. Hal ini didorong bahwa kedua majikan dan pekeija rumah tangga masing-masing mencatat pembayaran gaji bulanan


16/41774.pdf

120

untuk digunakan sebagai acuan dalam kasus sengketa masa depan. Anda dapat mempertimbangkan memberikan penyesuaian gaji atau upah persen setelah jangka waktu tertentu dalam waktu keija untuk pekeija untuk memotivasi atau untuk loyalitas atau kineija yang baik, kebijaksanaan Anda. Myanmar baru-baru ini telah menetapkan upah minimum untuk Burma (Myanmar) TKW yang bekeija di Singapura di S $ 450,00 per bulan, setara dengan gaji awal pembantu rumah tangga Indonesia di sini. Upah bulanan minimum untuk pembantu Filipina ditetapkan sebesar S $ 500,00. Obligasi Keamanan Pemerintah. Jaminan pemerintah adalah sebesar SGD $ 5.000 jaminan keamanan merupakan syarat wajib oleh Departemen Pekeijaan Lulus Divisi Tenaga Keija, divisi kontrol regulasi berurusan dengan keija warga negara asing di Singapura. Ikatan keamanan digunakan untuk menutupi biaya dan pengeluaran yang berkaitan

dengan

pemulangan

pembantu

seperti

akomodasi

sementara

sebelum

pemulangan, tiket pesawat ke negara tujuan serta mengirirnnya kembali ke negara asalnya, dan lain-lain, jaminan keamanan ini juga akan hangus jika Anda gagal untuk membayar pembantu rumah tangga Anda segera. Dalam kasus di mana pembantu absen dari Anda dan repatriasi tidak mungkin untuk waktu itu menjadi, setengah dari uang jaminan akan hangus. Ikatan keamanan akan tetap tidak hangus dalam kasus di mana pembantu mendapatkan dirinya hamil, bertentangan dengan pemahaman banyak pengusaha. Jika Anda ingin menghindari membayar deposit $ 5000 sekaligus, Anda dapat membeli polis asuransi di pembayaran jaminan keamanan melalui Jaminan Asuransi. Namun tidak diketahui bahwa beberapa perusahaan asuransi masih akan meminta Anda untuk


16/41774.pdf

121 membayar $ 5,000 yang harus dibayar jika Anda gagal untuk memulangkan pembantu atau melakukan pelanggaran kontrak ketja. Pembantu Asuransi Asing. Mempekerjakan pembantu asing di Singapura juga akan membutuhkan majikan untuk membayar untuknya asuransi Kecelakaan Diri dan asuransi medis selama peketjaannya di Singapura. Asuransi Kecelakaan Diri untuk pembantu rumah tangga asing Anda adalah wajib. Minimum nilai pertanggungan tersebut $ 40.000 Dolar Singapura. Kecelakaan yang melibatkan pekeija rumah tangga asing sekarat atau terluka dalam petjalanan tugas mereka meningkat di Singapura, karena itu sangat penting Anda memiliki kecelakaan diri tertutup untuk pembantu Anda sehingga dalam kasus kematian atau cacat permanen, dirinya atau penerima manfaat nya akan dikompensasi sesuai. Anda harus bertanggung jawab untuk kebutuhan medis dan ini termasuk semua pasien rawat jalan serta biaya rawat inap, yaitu rawat inap & biaya bedah. Anda dapat membeli asuransi kesehatan dari perusahaan asuransi seperti NTUC Income Insurance, Asuransi Andari dan Asuransi Augaries. Pertanggungan minimum untuk asuransi kesehatan adalah $ 15.000 per tahun. Apa yang harus melihat keluar untuk saat menyewa pembantu di Singapura Persyaratan dari Peketja Rumah Tangga Asing : a.

Peketja rumah tangga tidak harus menjadi orang asing yang pada kunjungan sosial atau dalam jangka pendek liburan kunjungan lulus ke Singapura karena hal ini tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan izin kerja

b.

Pekerja Rumah tangga yang beketja di Singapura harus berumur minimal23 tahun dan umur maksimum 50 tahun untuk pertama kalinya beketja sebagai peketja rumah di Singapura . Bagi mereka yang telah beketja sebagai peketja rumah tangga asing


16/41774.pdf

122

sebelumnya, mereka hams berada pada usia minimum 18 tahun dan berusia di bawah 50 tahun. Batas usia berlaku pada saat permohonan izin kerja. c.

Dia hams setidaknya memiliki 8 tahun pendidikan formal dan memperoleh sertifikat pendidikan sebagai dukungan dokumenter kualifikasi pendidikan jika dia adalah pertama kali pembantu mmah tangga asing di Singapura

d.

Jika diperlukan oleh MOM (Departemen Tenaga Kerja Singapura), dia hams lulus tes MOM-ditetapkan setelah kedatangannya di Singapura sebelum dia mendapatkan ijin kerjanya. Hal ini berlaku untuk semua pertama kali PRT asing di Singapura

e.

Seorang pekerja mmah tangga asing diperbolehkan bekerja di Singapura hingga 60 tahun jika ia sehat dan bugar untuk bekerja dan tidak melanggar dan kondisi ijin kerja sebelumnya.

f.

Semua pertama kali PRT asing di Singapura hams menghadiri wajib Kursus Kesadaran Keamanan dalam waktu tiga hari kerja setelah kedatangan mereka ke Singapura

g.

Semua pekerja mmah tangga asing hams melalui pemeriksaan medis dalam waktu 14 hari setelah kedatangan di Singapura dan disertifikasi sebagai sehat dan bugar oleh dokter yang terdaftar di Singapura. Mereka juga hams menjalani pemeriksaan kesehatan setiap enam bulan selama periode di mana izin kerja mereka tetap berlaku. Salah satu dari mereka yang gagal pemeriksaan kesehatan tersebut akan dipulangkan segera Persyaratan Pemberi Kerja dari Pekerja Rumah Tangga asing

h.

Semua pengusaha pertama kali PRT asing hams menghadiri wajib Pengusaha Program Orientasi sebelum mengirimkan aplikasi untuk izin kerja bagi pekerja

1.

Majikan hams memperoleh In-Prinsip Persetujuan (IPA) surat dari Lulus Divisi Kerja (WPD), memberikan uang jaminan sebesar $ 5.000 di Bankers Jaminan I Garansi


16/41774.pdf

123 Asuransi atau Cash, membeli Asuransi Kecelakaan Diri dengan cakupan minimum sebesar $40.000 sebelum peketja rumah tangga asing nya bisa masuk ke Singapura Bekerja izin untuk Pembantu. Semua izin ketja yang dikeluarkan untuk pekerja rumah tangga asing biasanya untuk jangka waktu dua tahun, asalkan paspor mereka berlaku. Izin ketja dapat diperbaharui secara dua tahun. Pembaharuan izin ketja untuk pembantu Majikan akan diberitahu mela1ui pos da1am Pemberitahuan Perpanjangan Izin sekitar enam minggu sebelum izin ketja peketja berakhir. Pengusaha dapat memperbaharui izin ketja bagi pekerja rumah tangga asing Anda me1alui e-service di website MOM itu, WP online. Jika Anda tidak memperbarui izin ketja sebe1um tanggal kada1uwarsa, biaya denda dibayar, terdiri dari denda $ 100 dan biaya administrasi $ 20. Hari istirahat untuk pembantu rumah tangga. Sebuah undang-undang baru te1ah disahkan da1am mandat wajib hari istirahat mingguan untuk semua pekerja rumah tangga asing di Singapura dengan efektif Januari 2013. Tapi pengusaha dapat memi1ih untuk tidak memberikan untuk tidak memberikan hari 1ibur atau hanya satu hari 1ibur da1am satu bulan, terutama sebagian besar untuk pelayan Indonesia. Para ahli te1ah memperingatkan bahwa semua pekerjaan dan tidak ada sisanya dapat mendorong seorang karyawan psikologis dan emosional yang tidak stabil. Mengingat kese1amatan anak-anak kecil dan orang tua di rumah, disarankan bahwa pelayan harus mendapatkan cukup istirahat dari pekerjaan agar dapat beketja lebih efisien dengan keadaan sehat pikiran dan fisika yang penting da1am perawatan pengambi1an lemah tua dan anak-anak seperti tugas-tugas seperti bisa stres dan menuntut. Bagi mereka yang tidak mampu untuk memberikan hari 1ibur kepada para pekerja karena anggota keluarga yang mungkin membutuhkan 24 jam perawatan khusus di rumah,


16/41774.pdf

124 pengusaha dapat memilih untuk membayar pembantu mereka sebagai pengganti dalam bentuk kompensasi moneter. Penyalahgunaan Pembantu Asing. PRT asing cukup baik dilindungi oleh hukum di Singapura karena meningkatnya jumlah kasus kekerasan pembantu. Pelanggar yang dinyatakan bersalah menyalahgunakan pembantu mereka akan dituntut dan akan dilarang mempekerjakan pembantu rumah tangga di masa depan jika terbukti bersalah. Menyalahgunakan pelayan adalah pelanggaran serius, terlepas dari hukuman dan denda, penjara juga bisa dikenakan. Sukarela menyebabkan sakit, kurungan salah, penghinaan, kesopanan, pemerkosaan dan intimidasi kriminal semua pelanggaran serius dan denda sebesar beberapa ribu serta hukuman penjara hingga 10 tahun dan hukuman cambuk semua hukuman dalam praktek di Singapura.

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Komponen biaya : Di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 588 Tahun 2012, Komponen Dan Besamya Biaya Penempatan Tenaga Ketja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura, yaitu: NO.

I

KOMPONEN

JUMLAH (RP)

1.

DIT ANGGUNG PENGGUNA Settling in program

2. 3. 4.

Work permit Asuransi TKA T es kesehatan

280.000 3.150.000 1.050.000

5.

Levy goverment untuk Singapura

1.855.000


525.000

JUMLAH (SGD)

KETERANGAN

75 Kurs 1 SGD = Rp. 7.000 sda 40 450 sda 150 4 kali tes kesehatan setiap 6 bulan 265 265 SGD perbulan Disesuaikan denganjangka

16/41774.pdf

125

6.

7. 8. 9. 10.

Transportasi - Tiket Singapura ke Indonesia darijawa dari luar jawa - Airport tax dan handling -Transport lokal di Singapura Akomodasi dan konsumsi (4 hari) Foto Service kedatangan di airport Jasa agensi - Jasa agensi Singapura - Jasa agensi Indonesia

Jumlah : dari jaw a dari 1uar jawa

NO.

KOMPONEN

waktu peijanjian keija Kurs 1 SGD = Rp. 7.000 1.442.000 2.583.000 231.000 1.750.000 560.000

206 369 33 250 80

42.000 91.000 3.633.000 483.000

6 519 69

sda sda sda sda

15.092.000 16.233.000

2.156 2.319

sda sda

JUMLAH (RP)

II 1.

DITANGGUNG TKI Asuransi perlindungan TKI

400.000

13

JUMLAH (SGD)

Pemeriksaan psikologi Pemeriksaan kesehatan -medical - remedical

250.000 700.000

4.

Paspor

255.000

36,43

5.

Biaya pelatihan (400 jampel) - Akomodasi dan konsumsi selama di penampungan (80 hari)

4.000.000

571,43 285,71

- Pera1atan dan bahan praktek

2.000.000

8.

Uji kompetensi Transportasi - Tiket Indonesia ke Singapura darijawa dari luar jawa - Airport tax dan handling Jasa PPTKIS (1 bulan gaji TKI) 450 SGD X Rp 7.000


KETERANGAN

57,14 Kurs 1 SGD = Rp. 7.000 35,71 sda 100 2 Kali Tes Kesehatan

2. 3.

6. 7.

sda

150.000

21,43

1.442.000 2.583.000 300.000 3.150.000

206 369 42,86 450

Kurs 1 SGD = Rp. 7.000 sda sda

sda sda sda sda

sda

16/41774.pdf

126 Jumlah: darijawa dari luarjawa

12.647.000 13.788.000

1.806,71 1.969,71

sda sda

Sumber : Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 588 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Besamya Biaya Penempatan Tenaga Kelja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura

2. Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kebijakan Menteri tersebut yang mengatur mengenai komponen biaya penempatan Calon TKI di Singapura bertentangan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI tentang Strandar pelayanan Penempatan Tenaga Ketja Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan analisis kebijakan maka metodologonya harus menjawab lima macam pertanyaan. Metodologi analisis kebijakan digunakan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan kebijakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang komponen biaya penempatan TKI di Singapura 1) Apa hakekat permasa1ahan dari kebijakan Menteri terkait komponen biaya penempatan TKI di Singapura? Jawaban tersebut terdapat dalam model kebijakan apa yang di ambil oleh Menteri. Dalam menentukan kebijakan seharusnya Menteri dapat menduga bahwa jika kebijakan ini di ambil dapat berdampak pada pelanggaran Hak Asasi Manusia.menurut analisis kebijakan public maka model kebijakan yang diambil adalah model Incremental yakni. Model incremental menggambarkan pembuatan keputusan kebijakan publik adalah sebagai suatu proses politis yang ditandai dengan tawar menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri. Keputusan yang akhimya dibuat lebih mencerminkan pada apa yang tampak secara po1itis daripada yang diinginkan.


16/41774.pdf

127 Model incremental memandang bahwa pembuatan keputusan bagi pemecahan masalah untuk mencapai tujuan, dipilih melalui trial and error dari pada melalui evaluasi menyeluruh. Para pembuat keputusan hanya mempertimbangkan altematif yang akan dipatuhi kelompok sasaran dan menghentikan pencarian altematif lain ketika mereka mempercayai suatu altematif yang dapat diterima sudah didapatkan. Namun demikian, pembuatan keputusan incremental merupakan usaha-usaha untuk mencapai keputusan yang lebih 'rasional'. Kebijakan dengan Model Incremental Nampak jelas terlihat dari pembebanan biaya penempatan yang haru dibayar oleh TKI dimana TKI honomya akan diambilk oleh PJTKI yang tentu saja merugikan pekeija padahal hukum di Singapura mewajibkan pengguna membayar gaji pekerja (TKW) langsung ke rekening milik TKW yang bersangkutan. Kebijakan ini tidak mencerminkan keadilan dan bersifat politis. 2) Kebijakan apa yang sedang atau pemah dibuat untuk mengatasi masalah dan apa hasilnya? Terhadap pertanyaan ini telah ada kebijakan menyangkut penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang dibuat oleh Kepala BNP2TKI. Kebijakan dari Kepala BNP2TKI merupakan kebijakan yang bersifat rasional karena masalah penempatan dan perlindungan harus dipecahkan dengan cara yang ilmiah atau rasional dengan mengumpulkan seluruh informasi yang relevan dengan masalah dan pemecahan atematif yang terbaik bagi TKI, sehingga dibentuklah alur penempatan TKI yang paling rasional di luar negeri yang tentu saja memperhatikan kesejahteraan TKI. Jadi terdapat pertentangan antara kebijakan Menteri yang bersifat Incremental dan kebijakan Kepala BNP2TKI yang bersifat rasional. Kebijakan Kepala BNP2TKI


16/41774.pdf

128

ini pula telah sejalan dengan politik hukum dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004.

3) Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah? Penelitian terhadap kebijakan Menteri yang bersifat Incremental tersebut menghasilkan asumsi bahwa suatu kebijakan dpat saja berupa Incremental

ataupun model elit masa yang

merugikan penerima kebijakan, apalagi kebijakan tersebut berifat regulatif dalam wujud peraturan perundang-undangan. Sehingga disarankan agar kebijakan lebih pro rakyat atau kebijakan dengan model rasional. 4) Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah? Kebijakan yang baik adalah kebijakan dengan model rasional, kebijakan dengan model mixed scanning atau model institusional yang memperhatikan keadilan dan kepastian

hukum. 5) Hasil apa yang dapat diharapkan? Hasil yang diharapkan adalah adanya perubahan kebijakan biaya komponen penempatan TKIITKW di Singapura yang tidak menjadi kewenangan Menteri Tenaga Ketja dan Transmigrasi melainkan merupakan kewenangan Kepala BNP2TKI. Jawaban-jawaban dari lima pertanyaan tersebut membuahkan informasi tentang: masalah kebijakan; masa depan kebijakan; aksi kebijakan; hasil kebijakan; kinetja kebijakan.


16/41774.pdf

129 D. Pembahasan Hasil Penelitian 1.

Kebijakan dalam Kepmen Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor 588 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besamya Biaya Penempatan CTKI Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura dan Kebijakan dalam Perka BNP2TKI No. 3 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Penempatan TKI oleh PPTKIS terhadap Pekeija Domestic Worker di Singapura.

Dalam PER.KA BNP2TKI Nomor : PER.14/KAIVI/2010 disebutkan perlunya Hamonisasi kebijakan informasi publik dan strategi sosialisasi. Sosialisasi Program PPTKLN harus disampaikan secara terbuka dan transparan, untuk itu setiap kebijakan yang berkaitan dengan PPTKLN perlu dilakukan harmonisasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah. Kebijakan yang ada dimasing-masing sektor dan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan kebijakan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keija ke Luar Negeri dan kebijakan tersebut dapat beijalan seiring dan bersinergi. Untuk itu, Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan sebagai corong informasi harus dapat mengharmonisasi berbagai pesan dan informasi kebijakan dan berbagai unit teknis yang ada di BNP2TKI, sehingga informasi yang dikeluarkan adalah informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu informasi yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan TKI tersebut harus diteruskan ke seluruh BP3TKI dan P4TKI dengan cara sebagai berikut: 1.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan harus disinergikan dengan seluruh unit kerja yang ada di lingkungan BNP2TKI baik di Pusat maupun Daerah sehingga informasi yang akan disampaikan kepada seluruh pengguna informasi mempunyai persepsi yang sama,


16/41774.pdf

130

unit-unit kerja yang mengeluarkan/membuat kebijakan-kebijakan yang baru bagi penempatan dan perlindungan TKI agar dapat menyampaikan hal tersebut untuk dapat disosialisasikan kepada seluruh pengguna informasi; 2.

Meningkatkan peran sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat/pencari kerja luar negeri /kepada CTKI dan TKI dan lembaga penempatan pendukung lainnya dan instansi terkait;

3.

Mengkomunikasikan

kebijakan-kebijakan

pelayanan

penempatan

dan

perlindungan TKI kepada masyarakat, CTKI/TKI/lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga penempatan dan lembaga pendukung lainnya secara terkoordinasi, efektif, efisisien dan tepat sasaran; 4.

Mengembangkan dan mengemas serta melakukan hormonisasi informasi yang di hasilkan oleh unit-unit kerja di lingkungan BNP2TKI melalui model-model, perangkat sosialisasi yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat luas; Ruang lingkup strategi komunikasi meliputi pemanfaatan media sosialisasi, tipe

dan jenis sosialisasi, metode sosialisasi, materi sosialisasi, narasumber, wilayah dan sasaran sosialisasi, koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan sosialisasi. 1.

Media sosialisasi

a. Media Lini Bawah : Sosialisasi lini bawah merupakan penyampaian informasi yang bersifat pasif yang dilakukan tidak melalui media masa diantaranya yaitu : I) Media Cetak dalam bentuk leaflet, stiker, brosur, poster, banner, hanging banner, spanduk, umbul-umbul, booklet, katalog, kalender, direktori dan buku profil lembaga.


16/41774.pdf

131

2) Media Kesenian Daerah (pagelaran pentas seni budaya) antara lain pagelaran wayang kulit, wayang orang, ludruk, ketoprak, reog, tarling, campursan, dll. b. Media Lini Atas Sosialisasi Media lini atas merupakan penyampaian informasi yang bersifat aktif yang dilakukan melalui media masa, media elektronik dan media luar ruang diantaranya yaitu: I) Media cetak dalam bentuk penyampaian informasi melalui surat kabar dan majalah. 2) Media elektronik yang disampaikan melalui, radio, televisi, film yang diputar bioskop, dialog interaktif, Audio Visual dan website. Dalam jenis sandiwara radio, sinetron, tayangan film, tayangan video dan tayangan di website, hal tersebut dapat dilakukan secara interaktif yang disajikan dalam kemasan yang menarik, jelas, mudah dimengerti oleh pendengar/pemirsa. 3) Media Luar Ruang ( papan reklame, baliho, banner, angkutan TKI, Bus umum antar kota maupun dalam kota, kereta api dan ditempat-tempat umum/terminal, embarkasi dan debarkasi dll). Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan media luar ruang, adalah ketepatan tempat yang disesuaikan dengan pesan yang disampaikan dan segmentasi sasaran yang diharapkan terpengaruh dan bisa memahami pesan yang disampaikan. 4) Kunjungan Media Cetak dan Elektronik (Media visit) Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk kunjungan ke Media Cetak dan elektronik untuk mendapatkan opini Publik yang positifterhadap program Penempatan Tenaga Ketja ke Luar Negeri.


16/41774.pdf

132

2. Tipe dan Jenis Sosialisasi a. Tipe Sosialisasi 1) Sosialisasi Formal, sosialisasi ini terbentuk melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat yang memiliki tugas khusus dalam mensosialisasikan nilai, norma dan peranan-peranan yang harus dipe1ajari o1eh masyarakat; 2) Sosialisasi Informal, sosialisasi ini terdapat dalam pergaulan sehari-hari yang bersifat kekeluargaan. b. Jenis Sosialisasi 1) Sosialisasi Primer yaitu Sosialisasi pertama (dini) yang diterima oleh seseorang

dan lingkungan keluarganya; 2) Sosialisasi Sekunder merupakan kelanjutan dan sosialisasi primer.

3. Metode Sosialisasi a. Penyebaran Informasi Metode penyebaran informasi merupakan penyampatan informasi secara masif dan intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi khususnya media massa, media luar ruang dan bahan cetakan seperti leaflet, stiker, brosur, poster; banner, hanging banner, spanduk, umbul-umbul, booklet, katalog, kalender, direktori dan buku profillembaga. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun pemahaman yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, kebijakan, strategi dan mekanisme keija PTKLN.


16/41774.pdf

·133

b. Persuasi Tindakan persuasi pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran informasi sebagaimana diuraikan pada poin a di atas. Bedanya dalam kegiatan persuasi tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk membangun keberpihakan, dukungan dan ketertarikan khalayak sasaran terhadap PPTKLN Khalayak sasaran Persuasi adalah kelompok sasaran utama (direct beneficieries), sasaran antara adalah pemerintah daerah!lembaga penempatan, lembaga pendukung penempatan, LSM, kelompok peduli TKI. Tujuan kegiatan ini diterapkan melalui pendekatan berbasis komunitas sehingga terjadi interaksi langsung antara penyelenggara PPTKLN dengan kelompok sasaran utama dan sasaran antara. c. Advokasi Advokasi dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan PPTKLN sehingga para pengambil keputusan akan lebih memahami pentingnya PPTKLN dan mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan PPTKLN. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun komitmen para penentu kebijakan dan pengambil keputusan serta kesediaan memberikan dukungan dan kelompok sasaran antara baik di pusat maupun di daerah. d. Edukasi Edukasi merupakan proses pembelajaran yang diarahkan pada perubahan sikap dan perilaku dari penerima informasi melalui penyebaran informasi, persuasi, dan edukasi secara terns menerus yang diberikan pada saat pelatihan, saat di


16/41774.pdf

134 penampungan dan saat pembekalan akhir pemberangkatan. Tujuan edukasi adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kompetensi yang memenuhi syarat jabatan pekeijaan temtama Peijanjian Keija/Hak dan Kewajiban, Perlindungan Diri (self protection), Peran Perwakilan RI dalam melindungi WNI/termasuk TKI, Undang-undang Ketenagakeijaan dan karakteristik sosial budaya di masing-masing Negara Tujuan,

4. Materi Sosialisasi Penyusunan materi sosialisasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Disajikan sama dan konsisten secara nasional sehingga tidak membingungkan pelaksana dan kelompok sasaran; b. Penyusunan materi hams mempertimbangkan karakteristik (sosial, budaya dan ekonomi) wilayah dan sasaran; c. Materi disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti oleh kelompok sasaran. Adapun substansi materi sosialisasi meliputi a. Kebijakan, pengertian, tujuan, dan sasaran program PPTKLN, mekanisme dan basil-basil pelaksanaan; b. Proses dan mekanisme PPTKLN; c. Isue-isue strategis yang menyangkut program penempatan dan perlindungan TKI Hal-hal yang hams diperhatikan dalam pembuatan isi pesan (content) yang disampaikan melalui media sosialisasi lini bawah dan media lini atas adalah: a. Informasi yang disajikan dan disampaikan hams menarik, jelas, mudah dimengerti dan diingat pembaca/pengguna informasi;


16/41774.pdf

135

b.

Informasi yang disajikan tidak boleh menipu, bohong, terbuka, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

c. Didalamnya harus memuat pihak yang bertanggung jawab terhadap materi yang disajikan; d. Didalamnya harus memuat pihak dan nomor telepon yang dapat dihubungi apabila ada hal-hal tidak jelas/tidak dimengerti oleh pembaca/pengguna informasi; e. Untuk pemasangan banner harus dipasang pada tempat yang strategis, yang mudah terlihat dan mudah dibaca seperti dipasang didepan pintu masuk kantor atau di tempat-tempat pelayanan CTKI; f.

Untuk pemasangan baliho harus dipasang pada tempat yang strategis, yang mudah terlihat dan mudah dibaca oleh para pengguna jalan dari arah manapun juga, seperti perempatan jalan protokol, di depan kantor tanpa menutupi papan nama kantor;

g. Pemasangan baliho harus memperhatikan izin pemasangan reklame sesum Peraturan Daerah setempat yang diatur dalam Pajak Reklame daerah yang bersangkutan.

5.

Narasumber Dalam pelaksanaan sosialisasi baik di tingkat pusat, daerah dan kelompok masyarakat ditentukan narasumber yang berperan sebagai komunikator pembawa dan atau informasi, mempunyai keahlian, pengalaman, dapat dipercaya dan dapat diterima oleh sasaran sebagai target grup sosialisasi. Narasumber yang ditunjuk harus mempunyai kriteria/ syarat-syarat sebagai berikut:


16/41774.pdf

136 a. Mempunyai keahlian, pengalaman ten tang pelaksanaan program PPTKLN; dapat dipercaya dan dapat diterima oleh sasaran sebagai target grup sosialisasi, memiliki pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang luas; b. Untuk kepentingan pengenalan dan membangun citra BP2NTKI sebagai penyelenggara

PPTKLN

diperlukan

tokoh

tingkat

nasional

(Pemimpin

Departemen, ketua lembaga tinggi negara) dan tokoh nasional yang telah dikenal, dipercaya dan dihormati masyarakat; c. Untuk memberikan pemahaman proses PPTKLN diperlukan pejabat teknis yang berpengalaman, praktisi terpilih dan tenaga kerja yang telah sukses mengikuti program PPTKLN.

6. Wilayah dan Kelompok Sasaran Sosialisasi 1) Pelaksanaan sosialisasi (ceramah, tatap Sosialisasi dilaksanakan di Pusat,

muka, diskusi, dialog, interaksi)

Ibukota Provinsi, lbukota Kabupaten,

Kecamatan dan Desa-desa. Sosialisasi dapat dilaksanakan dalam ruangan tertutup ataupun ruangan terbuka. Untuk pelaksanaan sosialisasi di Pusat, Ibu kota Provinsi, lbukota Kabupaten dapat dilaksanakan di ruangan tertutup seperti ruang rapat kantor atau tempat-tempat yang representatif. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di desa atau ibukota kecamatan yang merupakan wilayah potensial CTKI. Sedangkan tempat sosialisasi dilakukan di ruangan terbuka seperti balai desa, balai pertemuan di kecamatan dan tempattempat yang mudah dijangkau. 2) Sosialisasi lini bawah melalui media cetak dalam bentuk:


16/41774.pdf

137 a)

Leaflet, booklet, stiker, brosur, poster, kalender, buku profil lembaga ditempatkan di kantor BP3TKIIP4TKI, Kantor Dinas Tenaga Ketja, BKLN, KBBM, PPTKIS, Pos Pemberangkatan dan Kepulangan TKI, Kantor Kecamatan, Balai Desa, SMK.

b) Banner, hanging banner, baliho spanduk, umbul-umbul, ditempatkan di tempat-tempat strategis BP3TKIIP4TKI, Kantor Dinas Tenaga Ketja, BKLN, KBBM, PPTKIS, Pos Pemberangkatan dan Kepulangan TKI, Kantor Kecamatan, Balai Desa, SMK. c) Sosialisasi lini bawah juga dapat dilakukan melalui Media Luar Ruang yaitu: angkutan TKI, Bus umum antar kota maupun dalam kota, kereta api. 3) Sosialisasi lini at as berupa media elektronik yang disampaikan melalui, radio, televisi, film yang diputar bioskop, dialog interaktif, Audio Visual dan website. Dalam jenis sandiwara radio, sinetron, tayangan film, tayangan video dan tayangan di website, hal tersebut dapat dilakukan secara interaktif yang disajikan dalam kemasan yang menarik, jelas, mudah dimengerti oleh pendengar/pemirsa. e.

Kelompok Sasaran Sosialisasi

1) Sasaran utama : masyarakat pencari ketja, pengangguran Kelompok sasaran sosialisasi ini terdiri dari masyarakat umum dan masyarakat yang berminat menjadi tenaga ketja di luar negeri. Kelompok sasaran tersebut perlu mendapat informasi yang benar tentang persyaratan, prosedur menjadi TKI, hak dan kewajiban, perlindungan dan adaptasi di tempat keija. 2) Sasaran

antara

lembaga/instansi

pemerintah

terkait

Sebagai

penanggungjawab pelaksanaan program PPTKLN diperlukan pemahaman dan


16/41774.pdf

138

komitmen untuk terlibat dalam pelaksanaan program sesuai tugas dan fungsi masing-masing di setiap daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) Kelompok sasaran meliputi departemen-depertemen, dinas tingkat provinsi, kabupaten/kota,

aparat

kecamatan

dan

desa.

Pelaksanaan

memerlukan dukungan dari berbagai pihak meliputi:

PPTKLN

Lembaga yang

mendukung dari aspek kebijakan seperti DPR, DPRD, Pemerintah Daerah. Posisi Pemerintah dan DPRD, kelompok profesional, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, lembaga atau kelompok peduli lainnya. 7. Koordinasi Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi Program PPTKLN merupakan kegiatan yang bersifat lintas unit dalam lingkungan BPN2TKI, lintas sektor dan lintas wilayah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Desa). Oleh sebab itu, untuk mencapai hasil yang optimal, maka pelaksanaan Sosialisasi Program PPTKLN harus dilakukan secara terpadu. Koordinasi yang dilakukan berupa koordinasi vertikal, dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegitan penyatuan, pengarahan yang dilakukan atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah

wewenang

dan

tanggungjawabnya.

Koordinasi

horisontal

adalah

mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat.


16/41774.pdf

139 2.

Pemotongan Gaji oleh PPJTKI terhadap Pekerja Domestic Worker di Singapura berdasar Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 588 Tahun 2012 Pemotongan gaji oleh PPJTKI adalah bertentangan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI tentang Standar Penempatan TKI dan bertentangan dengan hukum di Singapura sendiri yang memberikan jaminan perlindungan terhadap TKI dimana, pembayaran gajinya, langsung dibayarkan kepada pekerja domestik tersebut/TKI. Kebijakan dengan model Incremental

yang dilakukan oleh Menteri memiliki

kelemahan yaitu hanya dapat diambil ketika masalah yang dihadapi pembuatan kebijakan publik merupakan masalah rutin dan tidak dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah krisis, sebaiknya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi jika memang berwenang menentukan komponen biaya penempatan TKI di luar negeri maka model kenijakan yang digunakan adalah kebijakan yang rasional dimana se1uruh masalah penempatan termasuk perekrutan TKI yang akan dikirim ke Singapura sudah menjadi bahan terlebih dahulu bagi Menteri. Altematif akan diambil berdasarkan kebijakan yang mengandung sesedikit mungkin resiko kerugian dan inefisiensi. Menteri wajib berkoordinasi dengan Kepala BNP2TKI. 3.

Hambatan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI (TKW) di Singapura berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004. Hambatan dalam pelaksanaan penempatan adalah kurangnya sosialisasi tentang BNP2TKI. Bahwa menyangkut penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

dan

Transmigrasi


Nomor:

PER-18/MEN/IX/2007

Tentang

Pelaksanaan

16/41774.pdf

140 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Ketja Indonesia di Luar Negeri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Pasal43 (1) Selain komponen biaya pengawasan dokumen jatidiri, pemeriksaan kesehatan dan

psikologi, pelatihan ketja dan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga ketja Indonesia di Luar Negeri komponen biaya lain yang dapat dibebankan kepada calon TKI meliputi: a. visa kerja; b. akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan; c. tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (airport tax); d. transportasi local; e. jasa perusahaan; dan f. premi asuransi.

(2) PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) kepada cal on TKI yang telah ditanggung cal on Pengguna. Pasa144 (1) Menteri menetapkan besamya biaya penempatan sesuat dengan negara tujuan

penempatan. (2) PPTKIS dilarang membebankan biaya penempatan kepada calon TKVTKI di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat ( 1). Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dalam Pasal 76 ayat (2) menentukan bahwa kebijakan


16/41774.pdf

141 biaya penempatan

adalah kebijakan dari Menteri Tenaga Ketja dan Transmigrasi,

namun pada Pasa1 94 dan Pasa1 95 kebijakan penempatan dan per1indungan TKI ada1ah tanggug jawab dari BNP2TKI dimana dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Hal ini menunjukan kebijakan biaya penempatan seharusnya kebijakan dari Kepa1a BNP2TKI. Da1am wawancara dengan lbu Wiwik Wijati SH., MH, Pejabat Perlindungan TKI di 1uar negeri, diperoleh pendapat bahwa BNP2TKI adalah 1embaga yang berdasarkan atas ketentuan Pasa1 94 dan Pasal 95 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 merupakan lembaga yang paling berwenang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, termasuk Singapura, khususnya honor atau gaji TKW di Singapura yang ternyata tidak di bayar penuh o1eh majikan atau penyewa karena telah di potong oleh PPJTKI. Beliau baru mendengar tentang hal ini dari penulis karena selama ini tidak ada keluhan dari TKVTKW/Peketja Domestic di Singapura. Menurut lbu Wiwik Wijati, seharusnya Pasal 76 Ayat I Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 direvisi dimana ketentuan komponen dan besarnya biaya penempatan yang diatur oleh Peraturan Menteri sebagaimana dalam ayat (2) nya dicabut dan diganti dengan

BNP2TKI

agar tetjadi

koordinasi

yang sinkron sesuai kewenangan

BNP2TKI.(Wawancara:2015) Lebih lanjut lbu Wiwik Wijati menyarankan agar semua pihak yang mengetahui tetjadinya pelanggaran HAM terhadap TKW di Singapura dalam hal pemotongan gaji oleh PPJTKI untuk segera melapor ke Direktorat Perlindungan TKI di luar negeri pada BNP2TKI, agar sebaiknya pula Keputusan Menteri ini dapat diajukan gugatan atau


16/41774.pdf

142

sengketa TUN ke PTUN di wilayah DKI Jakarta karena menyangkut adanya keputusan yang merugikan individu/TKW.


16/41774.pdf

143 BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

I.

Kebijakan mengenai biaya penempatan dan komponennya terhadap TKI yang bekeija di Singapura adalah kebijakan yang bersifat Incremental dan tidak rasional. Kebijakan itu terdapat dalam Kepmen Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor 588 Tahun 2012 tentang Komponen dan Besamya Biaya Penempatan Calon Tenaga Keija Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura dan Kebijakan dalam Perka BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Penempatan Tenaga Keija Indonesia oleh PPTKIS terhadap Pekeija Domestic Worker di Singapura yang saling bertentang karena seharusnya pemungutan biaya ditentukan oleh BNP2TKI. Disamping itu PPJTKI tidak berwenang untuk menerima gaji dari pengguna atau penyewa TKI di Singapura karena hukum di Singapura sendiri memerintahkan setiap pengguna atau penyewa TKI wajib membayar langsung gaji ke rekening TKI. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak berwenang mengatur penempatan bahkan melakukan perlindungan kepada TKI di Singapura. Seharusnya kebijakan dibuat secara rasional atau model mixed scanning.

2.

Pemotongan gaji oleh PPJTKI terhadap Pekeija Domestic Worker di Singapura berdasar Kepmen Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor 588 Tahun 2012 adalah melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentang dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

3.

Hambatan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Singapura berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah adanya tumpang


16/41774.pdf

144

tindih kebijakan antara Menakertrans dan BNP2TKI. Untuk itu maka, keputusan Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi Nomor 588 Tahun 2012 harus dibatalkan.

B. Saran 1. Disarankan agar kebijakan Menteri Tenaga Keija dan Transmigrasi mengenai komponen dan besamya biaya penempatan TKI di Singapura bersifat Incremental atau mixed scanning atau model institusional dan aktor-aktor proses kebijakan public. Model ini

merupakan model tradisional dalam proses pembuatan kebijakan di mana fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemenintah. Kegiatan-kegiatan politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif pada pemerintahan pusat (nasional), regional, dan lokal. Ketiga lembaga pemerintah ini merupakan 'aktor internal birokrasi' pembuatan kebijakan publik. Sedangkan 'aktor eksternal birokrasi' dalam pembuatan kebijakan publik hanya berfungsi memberikan pengaruh dalam batas kewenangannya masing-masing. Aktor ekstemal adalah media massa (pers), kelompok think-thank (seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Budayawan, Kelompok Agama, Kelompok Cendekiawan, Kelompok Mahasiswa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Bangsawan, Serikat Buruh, Elite Militer, dan Elite Ekonomi) serta massa atau masyarakat. Aktor dalam proses kebijakan publik adalah seseorang atau sekelompok orang baik secara formal maupun informal, sebagai individu maupun sebagai organisasi, yang mempunyai pengaruh dalam proses kebijakan publik dalam batas kewenangan masing-masing yang dimilikinya. Seharusnya pula BNP2TKI yang membuat komponen biaya penempatan TKI di Singapura


16/41774.pdf

145 2. Disarankan agar dilakukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 588 Tahun 2012. Gugatan ini diajukan karena keputusan yang bersumber dari kebijakan publik lebih bersifat politis dan tidak rasional serta diduga teijadi mal prosedural. 3. Guna menghilangkan keresahan bagi TKI khususnya TKW di Singapura menyangkut honor yang di potong oleh PPJTKI maka BNP2TKI mengambil alih persoalan komponen dan besamya biaya penempatan TKI di Singapura. Hal ini di karenakan juga adanya kewenangan berdasarkan Pasal 95 ayat ( 1) undang-undang Nomor 39 Tahun 2004.


16/41774.pdf

146 DAFTAR PUST AKA

A. Buku Abdussalam, (2009), Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Restu Agung. Anderson, James E, (1979), Pub/ik Policy Making, New York: Holt, Rinehart and Winston. Agusmidah, (2010), Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia. Dunn, William N., (2000) Pengantar Ana/isis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Dye, Thomas R, (1978), Understanding Publik Policy, Englewood Clifs, NJ, Prentice Hall, Inc. Easton, David, (1953), The Political System, New York, Knopf. Fredrick, Carl J., (1963), Man and His Government, New York, Me Craw Hill. Hardijan, (2004), Hukum Ketenagakerjaan, Bogor: Ghalia Indonesia. Islamy, Irfan, (1991), Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta : Bumi Aksara. Jones, Charles 0, (1994 ), Kebijakan Publik, terjemahan oleh Ricky Istanto, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Lalu Husni, (2005), Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. (2001), Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- - -,

Lasswell, Harold D and Abraham Kaplan, (1970), Power and Society, New Haven : Yale University Press. Manulang Sendjun H, (1995), Pokok-pokok Hukum Ketenagake1jaan di Indonesia, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Marwati Riza, (2009), Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, Makassar: As Publishing. M. Yamin, (1959), Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKIIPPKI, Jakarta: Sekretariat N egara RI.


16/41774.pdf

147 Mustopadidjaja, AR, (2002), Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulas. Implementasi dan Evaluasi Kine1ja, LAN. Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, (2005), Argumentasi Hukum, Yogyakarta: UGM Press. Rizky Nur Haryani, Tinjauan Kriminologi Kritis Terhadap Kebijakan Negara Dalam Melindungi Perempuan Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga, Jumal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. II Oktober 2011 : 174- 192 174 R. Nia Kania Kumiawati, English Language as Verbal Communication in Respond to AseanEconomic Community 2015 for Indonesia's Migrant Workers, Jurnal Ilmiah Niagara Vol. V No.3, September 2013 Izza Mafruhah, Totok Sarsito, and Evi Gravitiani , The Welfare of the Indonesian Migrant Workers (TKI) in the Land of a Malay Nation: A Socio-Economic Analysis , Southeast Asian Journal of Social and Political Issues, Vol. 1, No. 2, March 2012 I 246

B. Undang-undang Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keputusan Menteri Nomor 588 tahun 2012 tentang Komponen dan Besamya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 204/Men/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Peraturan Kepala Badan Nasiona1 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Per-38/KA/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.

A. Wawancara Wiwik Wijati, BNP2TKI, Tanggal 15 Maret 2015. Rini Widiastuti, TKW Indonesia di Singapura, Work Permit No: 0 05840007 Nellys Bt Kamran Endim, TKW Indonesia di Singapura, Work Permit No: 0 08067783, Dwi Yulianti, TKW Indonesia di Singapura, Work Permit No: 0 05840007,


41774.pdf

Recommend Documents