2
4. U n d a n g - U n d a n g Nomor 1 T a h u n 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. U n d a n g - U n d a n g Nomor 10 T a h u n 2004 tentang P e m b e n t u k a n Peraturan Perundang-undangan; 6. U n d a n g - U n d a n g Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 7. U n d a n g - U n d a n g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 8. U n d a n g - U n d a n g Nomor 29 T a h u n 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus
Ibukota
Jakarta
sebagai
Ibukota
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 T a h u n 2001 tentang Retribusi Daerah; 10.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah; 1 1 . Keputusan Jasa
Presiden Nomor 80 T a h u n 2003 tentang Pengadaan Barang/
di lingkungan Instansi Pemerintah s e b a g a i m a n a telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden N o m o r 85 T a h u n 2006; 12. Keputusan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
174 T a h u n
1997 tentang
P e d o m a n Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 13.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 T a h u n 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 T a h u n 1999 tentang Sistem Administrasi
Pajak
Daerah,
Retribusi
Daerah
dan
Penerimaan
Pendapatan Lain-lain; 15.
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
P e d o m a n Pengelolaan Keuangan Daerah; 16.
Peraturan
Daerah
P e m o t o n g a n Ternak,
Nomor
8
Tahun
1989
Perdagangan Ternak dan
tentang Daging
Pengawasan di Wilayah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 17.
Peraturan Daerah Nomor 3 T a h u n 1990 tentang Usaha Persusuan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18.
Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun
1992 tentang
P e n a m p u n g a n dan
P e m o t o n g a n Unggas serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 19.
Peraturan Daerah Nomor 11 T a h u n 1995 tentang P e n g a w a s a n Hewan Rentan Rabies serta Pencegahan P e n a n g g u l a n g a n Rabies di Khusus Ibukota Jakarta;
Daerah
20.
Peraturan Daerah Nomor 13 T a h u n 1997 tentang Usaha Perikanan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2 1 . Peraturan
Daerah
Nomor
3 Tahun
2001
tentang
Bentuk
Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 22.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
23.
Peraturan
Daerah
Nomor
5
Tahun
2007
tentang
Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Keputusan Gubernur Nomor 25 T a h u n 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas
Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan
Propinsi
Daerah
Khusus Ibukota Jakarta; 25.
Keputusan
Gubernur
Pelaksanaan Daerah
Nomor
Anggaran
Khusus
108
Tahun
Pendapatan
Ibukota
Jakarta
dan
2003
tentang
Belanja
sebagaimana
Tata
Daerah
telah
diubah
Cara
Propinsi dengan
Peraturan Gubernur Nomor 37 T a h u n 2007; 26.
Peraturan Gubernur Nomor 112 T a h u n Pengendalian
Benda-Benda
2005
Berharga
tentang Pengadaan
sebagai
Sarana
dan
Pemungutan
Retribusi Daerah; 27.
Peraturan
Gubernur
Nomor
126
Tahun
2006
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN PEMUNGUTAN
GUBERNUR RETRIBUSI
TENTANG DAERAH
PETUNJUK
PELAYANAN
TEKNIS
PETERNAKAN,
PERIKANAN DAN KELAUTAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang d i m a k s u d k a n d e n g a n : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Badan
Pengawasan
Daerah
adalah
Badan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pengawasan
Daerah
4
4. Dinas Pendapatan
Daerah adalah Dinas P e n d a p a t a n Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Kepala
Dinas
Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan
adalah
Kepala
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat U P T adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang terdiri dari UPT Balai Pengujian Mutu d a n Pengolahan Hasil Perikanan Perikanan
dan dan
Kelautan, Pangkalan
UPT
Pengelola
Pendaratan
Kawasan
Ikan,
UPT
Pelabuhan
Balai
Budidaya
Perikanan, UPT Balai Teknologi Penangkapan Ikan, UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, UPT Balai Kesehatan Hewan dan Ikan, U P T Balai Teknologi P e n g e m b a n g a n Produksi Peternakan. 9. Kepala
Unit
adalah
Pelaksana
Kepala
Unit
Teknis
Pelaksana
selanjutnya Teknis
disingkat
pada
Kepala
Dinas
UPT
Peternakan,
Perikanan dan Kelautan yang terdiri dari Kepala UPT Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan, Kepala U P T Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan d a n Pangkalan Pendaratan Ikan,
Kepala
UPT
Balai
Budidaya
Perikanan,
Kepala
UPT
Balai
Teknologi Penangkapan Ikan, Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kepala UPT Balai Kesehatan Hewan dan Ikan, Kepala UPT Balai Teknologi P e n g e m b a n g a n Produksi Peternakan. 10. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 1 1 . Kepala Biro Keuangan adalah Kepala Biro K e u a n g a n pada Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12. Kantor
Perbendaharaan
dan
Kas
Daerah
adalah
Kantor
Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 13. Bendahara Penerimaan adalah setiap orang y a n g ditunjuk menerima, menyimpan,
menyetorkan,
menatausahakan
dan
mempertanggung-
j a w a b k a n uang pendapatan daerah d a l a m rangka pelaksanaan A P B D pada
Dinas
Peternakan,
Khusus Ibukota Jakarta.
Perikanan
dan
Kelautan
Provinsi
Daerah
5
14. B e n d a h a r a Penerimaan Pembantu adalah setiap orang yang ditunjuk menyimpan,
menyetorkan,
menatausahakan
dan
mempertanggung-
j a w a b k a n uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan A P B D pada
unit
kerja
di
lingkungan
Dinas
Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 15. Wajib
Retribusi
adalah
orang
pribadi
atau
peraturan perundang-undangan retribusi pembayaran
badan
yang
menurut
diwajibkan untuk melakukan
retribusi, termasuk p e m u n g u t atau
pemotong
retribusi
tertentu. 16. Retribusi Daerah Pelayanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya
disebut
pembayaran
retribusi
atas jasa
atau
adalah
pungutan
pemberian
izin
daerah
tertentu
sebagai
yang
khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan untuk kepentingan orang pribadi atau b a d a n . 17. P e m u n g u t a n
adalah
salah
satu
rangkaian
kegiatan
mulai
dari
p e n g h i m p u n a n data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 18. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus
dibayar oleh
tambahan
Wajib
pembayaran
Retribusi,
retribusi,
baik
pokok
kelebihan
retribusi,
pembayaran
bunga, retribusi,
m a u p u n sanksi administrasi. 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat S K R D
adalah surat ketetapan yang m e n e n t u k a n besarnya retribusi terutang yang
diterbitkan
Kelautan
oleh
berdasarkan
Kepala
Dinas
Peternakan,
permohonan
yang
Perikanan
diajukan
oleh
dan Wajib
Retribusi. 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD
Jabatan
adalah
surat
ketetapan
retribusi
terutang
yang
diterbitkan karena jabatan oleh Kepala Dinas Peternakan, Perikanan d a n Kelautan apabila berdasarkan hasil p e m e r i k s a a n ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan
permohonan
pelayanan
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2 1 . Surat
Ketetapan
Retribusi
Daerah
Tambahan
yang
selanjutnya
disingkat S K R D T a m b a h a n adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya j u m l a h retribusi terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan
apabila
berdasarkan
hasil
pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap.
22. Piutang Retribusi Daerah adalah retribusi yang tidak dilunasi oleh Wajib Retribusi
s a m p a i batas
waktu bayar dan m e r u p a k a n tagihan kepada
Wajib Retribusi berupa pokok retribusi beserta sanksi
administrasi
baik berupa bunga dan/atau denda yang harus dilunasi oleh Wajib Retribusi dan
yang tercantum dalam S K R D T a m b a h a n , S K R D Jabatan,
STRD
sebagai
akibat
pemberian jasa/pelayanan
yang
sudah
diberikan oleh Dinas Peternakan, Perikanan d a n Kelautan. 23. Surat Tagihan adalah
surat
Retribusi
Daerah
untuk melakukan
yang
selanjutnya
tagihan
retribusi
disingkat S T R D
terutang
dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan S K R D L B adalah surat ketetapan yang m e n e n t u k a n jumlah kelebihan p e m b a y a r a n retribusi karena
jumlah kredit
retribusi lebih besar dari
pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 25. D o k u m e n lain yang dipersamakan yang selanjutnya
disebut d o k u m e n
yang dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kuitansi dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai d e n g a n tarif menurut Peraturan
Daerah
yang
berlaku
dan
berfungsi
sama
dengan
selanjutnya
disebut
ketetapan. 26. Surat
Tanda
Setoran
Retribusi
Daerah
yang
S T S R D adalah surat yang digunakan oleh B e n d a h a r a Penerimaan untuk
menyetorkan
hasil
pungutan
retribusi
kepada
Kantor
Perbendaharaan dan Kas Daerah. 27. Surat
Pembayaran
disingkat
SPARD
retribusi
secara
Peternakan,
Angsuran adalah
surat
angsuran
Perikanan
Retribusi yang
yang
dan
Daerah
yang
digunakan
diterbitkan
Kelautan
untuk
oleh
sesuai
selanjutnya membayar
Kepala
surat
Dinas
pernyataan
k e s a n g g u p a n pembayaran retribusi secara angsuran. 28. Surat
keputusan
Persetujuan/Penolakan
Pembayaran
Angsuran
Retribusi Daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang m e m u a t persetujuan atau
penolakan
permohonan
pembayaran
secara
angsuran
yang
diajukan oleh Wajib Retribusi. 29. Surat
Pernyataan
Kesanggupan
Pembayaran
Angsuran
Retribusi
Daerah yang selanjutnya disingkat S P K P A R D adalah surat pernyataan yang
dibuat
oleh Wajib
Retribusi
yang
menyatakan
kesanggupan
p e m b a y a r a n retribusi daerah secara a n g s u r a n . 30. Sistem Informasi Pemungutan Retribusi Daerah adalah sistem menghubungkan
kegiatan
pemungutan
retribusi
antara
yang Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan d e n g a n Sistem Informasi Dinas P e n d a p a t a n Daerah.
7
3 1 . Pemeriksaan
adalah
serangkaian
m e n g u m p u l k a n , dan mengolah
kegiatan
untuk
data dan/atau keterangan
mencari, lainnya
dalam rangka untuk menguji kepatuhan p e m e n u h a n kewajiban retribusi d a n untuk tujuan lain dalam rangka m e l a k s a n a k a n ketentuan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n retribusi daerah.
BAB II JENIS P E L A Y A N A N DAN S A R A N A P E M U N G U T A N Pasal 2 (1)
Jenis pelayanan peternakan, perikanan dan kelautan, terdiri dari : a. pemeriksaan kesehatan ternak potong/unggas di rumah potong hewan; b. pemeriksaan laboratorium kesehatan h e w a n ; c. pemeriksaan laboratorium k e s m a v e i ; d. pamakaian fasilitas/peralatan peternakan; e. pemeriksaan pos/klinik kesehatan h e w a n ; f.
perizinan bidang peternakan;
g. pengujian kapal perikanan; h. pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan; i.
pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan;
j.
pemakaian tempat pelelangan ikan;
k. penjualan benih ikan; I.
penjualan bibit ternak;
m. pemakaian tempat penginapan nelayan; n. pemakaian tempat pendaratan kapal; dan o. perizinan bidang perikanan. (2)
Pelayanan
Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan,
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf I, huruf m, huruf n, dan huruf o dipungut retribusi dengan m e n g g u n a k a n sarana p e m u n g u t a n berupa: a. S K R D ; b. S K R D Jabatan; dan c. S K R D T a m b a h a n . (3)
Pelayanan dimaksud
Peternakan, pada
ayat
Perikanan (1)
huruf
dan a,
Kelautan,
dipungut
sebagaimana
retribusi
m e n g g u n a k a n d o k u m e n yang dipersamakan berupa karcis.
dengan
(4)
Pelayanan
Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j dipungut retribusi d e n g a n sarana khusus
yang
diolah
dengan
menggunakan
perangkat
elektronik/
cetakan (print out) komputer.
BAB III PENGADAAN, PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN SARANA PEMUNGUTAN Pasal 3 (1)
Rencana
kebutuhan
Jabatan/SKRD Peternakan,
sarana
Tambahan
Perikanan
pemungutan
dan
dan
STRD
Kelautan
berupa
SKRD/SKRD
disampaikan
oleh
kepada
Pendapatan
Dinas
Dinas
Daerah. (2)
Pengadaan
sarana
pemungutan
retribusi
berupa
SKRD/SKRD
J a b a t a n / S K R D T a m b a h a n dan S T R D s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. (3)
P e n g g u n a a n sarana pemungutan s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan
sah
setelah
dilegalisasi
oleh
Dinas
Pendapatan
Daerah. (4)
Pendistribusian sarana pemungutan
s e b a g a i m a n a dimaksud
pada
ayat (3) disampaikan oleh Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan p e r m o h o n a n kebutuhan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
Pasal 4 (1)
Rencana kebutuhan d o k u m e n yang d i p e r s a m a k a n berupa karcis dan sarana
khusus
yang
elektronik /cetakan Peternakan,
diolah
dengan
(print out)
Perikanan
dan
menggunakan
komputer disampaikan
Kelautan
kepada
Dinas
perangkat oleh
Dinas
Pendapatan
Daerah. (2)
P e n g a d a a n d o k u m e n yang dipersamakan berupa karcis dan sarana khusus
yang
diolah
dengan
menggunakan
perangkat
elektronik/cetakan (print out) komputer s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat
(1)
dilaksanakan
oleh
Dinas
Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan. (3)
Penggunaan
dokumen
yang
dipersamakan
berupa
karcis
s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah terlebih dahulu dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan D a e r a h .
(4)
Penggunaan perangkat dimaksud
sarana
khusus
yang
diolah
dengan
menggunakan
elektronik/cetakan
(print
out)
komputer
sebagaimana
pada ayat (2) dinyatakan
sah
dengan
m e m u a t paling
kurang: a. nama Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan; b. nilai nominal; dan c. nomor, tanggal dan tahun Peraturan Daerah. (5)
Pendistribusian d o k u m e n yang
dipersamakan
sarana
diolah
dengan
out)
komputer
khusus
yang
elektronik/cetakan
(print
berupa
karcis,
menggunakan dilaksanakan
dan
perangkat oleh
Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
"BAB IV PEMUNGUTAN Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pasal 5 (1)
Dinas
Peternakan,
Perikanan
pendataan terhadap obyek
dan
dan
Kelautan
wajib
melakukan
subyek retribusi sebagai data awal
yang disusun dalam bentuk data induk. (2)
Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendaftaran
pelayanan Wajib
Retribusi dan/atau
hasil
pendataan
lapangan. (3)
UPT
pada
Dinas
Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan
wajib
m e n y a m p a i k a n hasil pendataan s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (1)
kepada
Dinas
Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan
secara
periodik setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (4)
Berdasarkan selanjutnya
data
induk
ditetapkan
sebagaimana potensi
dimaksud
penerimaan
pada
ayat
retribusi
(2)
Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
Pasal 6 (1)
Data induk sebagaimana dimaksud d a l a m Pasal 5 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran data secara periodik setiap semester.
1U
(2)
Hasil pemutakhiran data induk s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (1) d i s a m p a i k a n oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat akhir semester 1
(satu)
tahun berikutnya. (3)
Hasil pemutakhiran data induk s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (2) sebagai
dasar
perhitungan
rencana
penerimaan
retribusi
Dinas
Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
Bagian Kedua Penetapan Pasal 7 Penetapan besarnya retribusi dengan m e n g g u n a k a n S K R D dimaksud dalam
sebagaimana
Pasal 2 ayat (2) dan huruf a dilakukan dengan cara
sebagai b e r i k u t : a. Wajib Retribusi terlebih dahulu harus m e n g a j u k a n permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Peternakan,
Perikanan dan
Kelautan
untuk mendapatkan jasa pelayanan di bidang Peternakan, Perikanan d a n Kelautan; b. berdasarkan
permohonan jasa
pelayanan
s e b a g a i m a n a dimaksud
pada huruf a, petugas Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan selanjutnya menurut
melakukan
tarif
perhitungan
sebagaimana
diatur
besarnya dalam
retribusi
Peraturan
terutang
Daerah
dan
dituangkan dalam nota perhitungan. c.
nota
perhitungan
kepada
Kepala
sebagaimana Dinas
dimaksud
Peternakan,
pada
Perikanan
huruf dan
b,
diajukan
Kelautan
atau
pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya m e n d a p a t persetujuan; dan d. berdasarkan Peternakan,
nota perhitungan yang telah Perikanan
dan
Kelautan
disetujui
atau
pejabat
Kepala yang
Dinas
ditunjuk
s e b a g a i m a n a dimaksud pada huruf c, selanjutnya diterbitkan S K R D .
Pasal 8 (1)
S K R D sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7 huruf d, terdiri dari 5
(lima) rangkap dengan rincian sebagai b e r i k u t : a.
lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), ke-3 (merah), disampaikan
kepada
Wajib
Retribusi
Ke-4 (hijau)
sebagai
alat
untuk
m e m b a y a r retribusi; dan b.
lembar ke-5 (biru) sebagai pertinggal pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan untuk alat kendali p e m b a y a r a n .
(2)
Jatuh t e m p o pembayaran retribusi terutang y a n g tertera
pada S K R D
s e b a g a i m a n a dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan S K R D . (3) Apabila jatuh tempo pembayaran s e b a g a i m a n a d i m a k s u d (2)
pada ayat
jatuh pada hari libur maka p e m b a y a r a n paling lambat dilakukan
pada hari kerja berikutnya.
Pasal 9 Penetapan
besarnya
retribusi
dengan
menggunakan
SKRD
Jabatan
s e b a g a i m a n a dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara sebagai b e r i k u t : a.
apabila
berdasarkan
hasil
pemeriksaan,
ternyata
Wajib
Retribusi
tidak m e n y a m p a i k a n permohonan jasa pelayanan; b.
berdasarkan hasil pemeriksaan s e b a g a i m a n a dimaksud pada huruf a, petugas
Dinas
Peternakan,
Perikanan
perhitungan besarnya retribusi c.
perhitungan
dan
Kelautan
melakukan
yang seharusnya dibayar;
besarnya retribusi
terutang s e b a g a i m a n a dimaksud
pada huruf b, ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 0 0 % (seratus persen) dari j u m l a h pokok retribusi terutang; d.
perhitungan dan sanksi administrasi s e b a g a i m a n a dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam nota perhitungan;
e.
nota perhitungan diajukan
sebagaimana dimaksud p a d a
huruf d, harus
kepada Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
atau pejabat yang ditunjuk untuk m e n d a p a t k a n persetujuan; dan f.
berdasarkan nota perhitungan
yang telah
disetujui sebagaimana
d i m a k s u d pada huruf e, Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan atau pejabat yang ditunjuk, selanjutnya diterbitkan S K R D Jabatan.
Pasal 10 (1)
S K R D Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf f, terdiri dari 5 (lima) rangkap dengan rincian sebagai b e r i k u t : a.
lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), ke-3 (merah) dan ke-4 (hijau) disampaikan
kepada
Wajib
Retribusi
sebagai
alat
untuk
m e m b a y a r retribusi; dan b.
lembar ke-5 (biru) sebagai pertinggal pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan untuk alat Kendali p e m b a y a r a n .
12
(2) Jatuh t e m p o pembayaran retribusi
terutang yang tertera pada S K R D
Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkannya S K R D Jabatan. (3) Apabila jatuh tempo pembayaran s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka p e m b a y a r a n paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Pasal 11 Penetapan
besarnya retribusi
dengan m e n g g u n a k a n
SKRD
Tambahan
s e b a g a i m a n a dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara sebagai b e r i k u t : a.
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data y a n g semula
belum terungkap yang m e n y e b a b k a n retribusi terutang
menjadi lebih besar dari yang ditetapkan s e m u l a ; b.
berdasarkan hasil pemeriksaan s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada huruf a, petugas
Dinas
Peternakan,
Perikanan
dan
melakukan perhitungan besarnya retribusi
Kelautan
selanjutnya
atas data baru dan/atau
data yang semula belum terungkap; c.
perhitungan
besarnya retribusi terutang d i t a m b a h sanksi administrasi
berupa denda
sebesar 5 0 % (lima puluh persen) dari jumlah pokok
retribusi terutang; d.
perhitungan dan sanksi administrasi s e b a g a i m a n a dimaksud
pada
huruf c, dituangkan dalam nota perhitungan; e.
nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus diajukan kepada
Kepala
Dinas
Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan
atau
pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan; d a n f.
berdasarkan nota perhitungan
yang
telah disetujui
sebagaimana
d i m a k s u d pada huruf e, Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan atau pejabat yang ditunjuk, selanjutnya diterbitkan S K R D Tambahan.
Pasal 12 (1)
S K R D T a m b a h a n sebagaimana
dimaksud
d a l a m Pasal 11 huruf f,
terdiri dari 5 (lima) rangkap dengan rincian sebagai b e r i k u t : a.
lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), ke-3 (merah) dan Ke-4 (hijau) disampaikan
kepada
Wajib
m e m b a y a r retribusi; dan
Retribusi
sebagai
alat
untuk
b.
lembar ke-5 (biru) sebagai pertinggal pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan untuk alat kendali p e m b a y a r a n .
(2)
Jatuh t e m p o pembayaran retribusi terutang yang tertera pada S K R D T a m b a h a n sebagaimana dimaksud d a l a m Pasal 11 huruf f, adalah 30 (tiga
puluh)
hari
dihitung
sejak
tanggal
diterbitkannya
SKRD
Tambahan. (3)
Apabila jatuh tempo pembayaran s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, m a k a p e m b a y a r a n paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Pasal 13 Penetapan
besarnya
retribusi
dengan
menggunakan
dokumen
yang
dipersamakan berupa karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan cara sebagai b e r i k u t : a.
Wajib Retribusi
dapat mengajukan
permohonan
secara lisan atau
tertulis; b.
berdasarkan permohonan s e b a g a i m a r a d i m a k s u d huruf a, diajukan kepada
Kepala Dinas Peternakan,
Perikanan dan
Kelautan untuk
m e n d a p a t persetujuan; c.
terhadap persetujuan sebagaimana d i m a k s u d pada huruf b, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan m e n y e r a h k a n karcis; dan
d.
nilai
nominal
yang
tertera
pada
karcis
berfungsi
sama
dengan
ketetapan.
Pasal 14 Penetapan besarnya retribusi dengan sarana khusus yang diolah dengan menggunakan
perangkat
elektronik/cetakan
s e b a g a i m a n a dimaksud dalam
(print
out)
komputer
Pasal 2 ayat (4), dilakukan dengan cara
sebagai b e r i k u t : a.
Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan
secara lisan atau
tertulis; b.
berdasarkan petugas
Dinas
pemeriksaan perikanan
permohonan
pemeriksaan;
Peternakan,
terhadap
dan
sebagaimana Perikanan
administrasi
kelautan
yang
dimaksud dan
dan
Kelautan
fisik
dituangkan
pada
hasil
dalam
huruf a,
melakukan peternakan,
catatan
hasil
c.
berdasarkan catatan hasil pemeriksaan s e b a g a i m a n a dimaksud pada huruf
b,
petugas
Dinas
Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan
melakukan perhitungan besarnya retribusi terutang yang dituangkan d a l a m cetakan (print out) komputer; dan d.
nilai nominal yang tertera pada cetakan (print out) komputer berfungsi s a m a dengan ketetapan.
Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran Pasal 15 (1)
Pembayaran
retribusi
Jabatan/SKRD dimaksud
dengan
Tambahan
dalam
Pasal
menggunakan
terhadap 2
ayat
SKRD/SKRD
pelayanan
(2)
sebagaimana
dilakukan
pada
Kantor
Perbendaharaan dan Kas Daerah atau t e m p a t lain yang ditunjuk. (2)
Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan
setelah Wajib Retribusi memperlihatkan S K R D / S K R D J a b a t a n / S K R D Tambahan
yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi oleh Kantor
Perbendaharaan dan Kas Daerah. (3)
T e m p a t lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.
(4)
Dalam hal pembayaran dilakukan pada t e m p a t lain yang ditunjuk sebagaimana diberikan
dimaksud
setelah
Wajib
pada
ayat
Retribusi
(3),
maka
jasa
memperlihatkan
pelayanan
SKRD/SKRD
J a b a t a n / S K R D T a m b a h a n yang dibayar lunas d a n telah divalidasi oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.
Pasal 16 (1)
Penyetoran hasil penerimaan retribusi d e n g a n m e n g g u n a k a n karcis d a n cetakan (print out) komputer yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) j a m sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi secara bruto kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.
(2)
Penyetoran hasil penerimaan retribusi s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (1) dengan m e n g g u n a k a n sarana p e m u n g u t a n berupa S T S R D dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai b e r i k u t : a.
lembar ke-1 (putih)
untuk
Bendahara
Penerimaan/
Bendahara P e n e r i m a a n P e m b a n t u ;
15
b.
lembar ke-2 (kuning)
untuk Kantor P e r b e n d a h a r a a n dan Kas Daerah; dan
c. (3)
lembar ke-3 (merah)
Dalam
hal penerimaan
untuk Biro K e u a n g a n . retribusi yang diterima di
luar j a m kerja
dan/atau hari libur, penyetoran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. BAB V PENAGIHAN Pasal 17 (1)
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan wajib : a. m e n y a m p a i k a n surat pemberitahuan dalam j a n g k a waktu 7 (tujuh) hari
sebelum
jatuh
tempo
pembayaran
sebagaimana
yang
tercantum dalam S K R D ; b. m e n y a m p a i k a n surat peringatan d a i a m j a n g k a w a k t u 7 (tujuh) hari s e b e l u m jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam S K R D Jabatan/SKRD melaksanakan
Tambahan,
apabila
Wajib
Retribusi
tidak
kewajiban m e m b a y a r retribusi terutang;
c. m e n y a m p a i k a n surat teguran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh
tempo
melaksanakan
pembayaran,
apabila
Wajib
Retribusi
tidak
kewajiban m e m b a y a r retribusi terutang setelah
disampaikan surat peringatan. (2)
Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan.
Pasal 18 (1)
Penerbitan
surat
peringatan
dan
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)
surat
teguran
sebagaimana
huruf b dan huruf c dengan rincian
sebagai b e r i k u t : a. lembar ke-1 (putih)
untuk Wajib Retribusi;
b. lembar ke-2 (kuning) untuk
Dinas
Peternakan,
Perikanan
Kelautan; dan c.
lembar ke-3 (merah)
untuk Dinas P e n d a p a t a n Daerah.
dan
IO
(2)
Apabila
berdasarkan surat teguran s e b a g a i m a n a dimaksud
dalam
Pasal 17 ayat (1) huruf c, hutang retribusi belum dibayar, maka dalam t e m p o paling lambat
7 (tujuh) hari Dinas Peternakan, Perikanan d a n
Kelautan wajib menerbitkan S T R D . (3)
S T R D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) m e m u a t perhitungan jumlah
pokok
retribusi
terutang
ditambah
sebesar 2% (dua persen) perbulan
dengan
sanksi
bunga
dan/atau denda yang harus
dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD; (4)
Apabila Wajib
Retribusi tidak
melunasi
retribusi terutang
sampai
d e n g a n batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Wajib Retribusi
dinyatakan merugikan k e u a n g a n daerah dan akan
diproses sesuai dengan ketentuan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n .
BAB VI KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 19 (1)
Hak
untuk
melakukan
penagihan
retribusi
kadaluarsa,
dilakukan
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi,
kecuali
apabila
Wajib
Retribusi
melakukan
tindak pidana di bidang retribusi. (2)
Saat terutangnya retribusi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
ditentukan terhitung sejak S T R D diterbitkan. (3)
Terhadap
retribusi yang tidak tertagih,
Perikanan
dan
Kelautan
terhadap
piutang
wajib
retribusi
Kepala Dinas Peternakan,
membuat
yang
pertanggungjawaban
tidak
tertagih,
sehingga
mengakibatkan kadaluarsa penagihan. (4)
Pertanggungjawaban sebagaimana d i m a k s u d
pada ayat (3) dapat
berupa : a.
kronologis
yang
memuat
pelaksanaan
retribusi sebagaimana dimaksud pada b.
daftar umur piutang retribusi;
c.
surat
keterangan
yang
pemungutan
piutang
ayat (3);
menyangkut
keberadaan
Wajib
Retribusi; dan d.
keterangan lain yang diperlukan
sebagai pertanggungjawaban
terjadinya kadaluarsa penagihan. (5)
Penetapan
kadaluarsa penagihan oleh
Perikanan
dan
Kelautan
dibahas
dituangkan dalam berita acara.
Kepala
bersama
Dinas
Instansi
Peternakan, Terkait
dan
(6)
Berita
acara
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(5)
digunakan
sebagai usulan Dinas Peternakan, Perikanan d a n Kelautan Kepada Gubernur untuk melakukan penghapusan piutang retribusi. (7)
Tata
cara
penghapusan
piutang
retribusi
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VII P E M B E T U L A N , P E M B A T A L A N , P E N G U R A N G A N K E T E T A P A N DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Pembetulan Pasal 20 (1)
Terhadap
SKRD/SKRD
kesalahan
tulis
Jabatan/SKRD
dan/atau
Tambahan
kesalahan
hitung
yang
dapat
terdapat dilakukan
pembetulan. (2)
Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar
permohonan
atau
tanpa
adanya
permohonan
dari
Wajib
Retribusi. (3)
Permohonan
pembetulan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan paling
lambat
30
(tiga
puluh)
hari
sejak
tanggal
diterimanya
S K R D / S K R D Jabatan/SKRD T a m b a h a n / S T R D d e n g a n memberikan alasan yang jelas. (4)
Pembetulan sebagaimana
dimaksud p a d a ayat (3)
dilakukan oleh
Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan didasarkan atas hasil rapat internal yang dituangkan d a l a m berita acara pembetulan. (5)
Berdasarkan berita acara pembetulan s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas Peternakan, Perikanan d a n Kelautan membuat Surat
Keputusan
Pembetulan
dan
menerbitkan
SKRD/SKRD
J a b a t a n / S K R D T a m b a h a n / S T R D sebagai pengganti yang salah tulis dan/atau salah hitung dimaksud. (6)
Terhadap
lembar
SKRD/SKRD
Jabatan
/SKRD
Tambahan/STRD
yang salah tulis dan/atau salah hitung s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat
(5)
dicatat
sebagai
pengurangan
p e m u n g u t a n yang masih ada.
atas
persediaan
sarana
Bagian Kedua Pembatalan Pasal 21 (1)
Pembatalan S K R D dapat dilakukan apabila telah melampaui jatuh t e m p o pembayaran sepanjang belum diberikan pelayanan.
(2)
Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas dasar p e r m o h o n a n atau tanpa didahului dengan
permohonan
dari Wajib
Retribusi,
rapat internal Dinas Peternakan, Perikanan dan
Kelautan yang hasilnya dituangkan d a l a m berita acara rapat. (3)
Berita acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penerbitan
Surat Keputusan Pembatalan
S K R D yang ditanda-
tangani oleh Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. (4)
S K R D yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai
pengurangan
atas
persediaan
sarana
pemungutan
yang
masih ada.
Bagian Ketiga Pengurangan Ketetapan Pasal 22 (1) Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dapat memberikan pengurangan
ketetapan
retribusi
akibat
adanya
kesalahan
tulis
dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa p e r m o h o n a n dari Wajib Retribusi. (2) P e n g u r a n g a n
ketetapan retribusi akibat a d a n y a kesalahan
/atau kesalahan
hitung dengan
tulis dan
atau tanpa p e r m o h o n a n dari Wajib
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan rapat
internal
Dinas
Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan
yang
hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat. (3) Berita
acara
merupakan
hasil dasar
rapat
sebagaimana
diterbitkannya
Surat
dimaksud
pada
Keputusan
k e s a l a h a n tulis
kesalahan
permohonan
Retribusi
dan
dengan
ditandatangani
Perikanan dan Kelautan.
atau tanpa oleh
Kepala
Dinas
(2)
Pengurangan
Ketetapan Retribusi Daerah akibat adanya hitung
ayat
dan/atau
dari Wajib Peternakan,
Bagian Keempat P e n g h a p u s a n atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pasal 23 (1) T e r h a d a p S K R D
Jabatan dan
dibayar dikenakan
S K R D T a m b a h a n yang terlambat
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) A t a s dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
maka
penagihannya
dilakukan
dengan
m e n g g u n a k a n S T R D yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. (3) Wajib Retribusi pengurangan dimaksud
dapat mengajukan sanksi
administrasi
p e r m o h o n a n penghapusan berupa
bunga
pada ayat (1) dan ayat (2) d a l a m
atau
sebagaimana
hal sanksi tersebut
d i k e n a k a n karena kekhilafan Wajib Retribusi
atau bukan karena
kesalahannya; (4) P e n g h a p u s a n atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (3) didahului d e n g a n rapat internal Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang dituangkan
dalam
berita acara rapat. (5) Berita
acara
merupakan
hasil
rapat sebagaimana
dimaksud
dasar penerbitan Surat Keputusan
pada
ayat (4)
yang ditandatangani
oleh Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. (6) Dalam
hal isi Surat Keputusan s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (5)
berupa
pengurangan,
Kepala
Dirias
Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan selanjutnya menerbitkan S T R D baru. (7) S T R D yang telah diganti sebagaimana dicatat sebagai
dimaksud
pada ayat (6)
pengurangan atas persediaan sarana pemungutan
yang masih ada.
BAB VIII P E M B U K U A N DAN P E L A P O R A N Pasal 24 (1) Dinas
Peternakan,
Perikanan
dan
Kelautan
membukukan
semua
S K R D / S K R D J a b a t a n / S K R D T a m b a h a n / S T R D , karcis dan cetakan (print out) retribusi.
komputer menurut g o l o n g a n , jenis
dan
ruang
lingkup
(2) S K R D / S K R D Jabatan/SKRD T a m b a h a n s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan m e m u a t paling kurang : a.
nama dan alamat obyek dan subyek retribusi;
b.
nomor dan tanggal S K R D / S K R D J a b a t a n / S K R D T a m b a h a n ;
c.
tanggal jatuh tempo;
d.
besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi administrasi;
e.
jenis retribusi; dan
f.
j u m l a h pembayaran.
(3) S T R D
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dibukukan
dengan
m e m u a t paling kurang :
(4)
a.
tanggal penerbitan STRD;
b.
nomor S T R D ;
c.
alamat obyek dan subyek retribusi; d a n
d.
besarnya pokok retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.
karcis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dibukukan
dengan
m e m u a t paling kurang :
(5)
a.
jenis dan nomor seri;
b.
tanggal penggunaan;
c.
j u m l a h yang digunakan berdasarkan jenis d a n nomor seri;
d.
nilai nominal; dan
e.
stock.
Cetakan (print out) komputer s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan memuat paling kurang
(6)
a.
jenis dan nomor seri;
b.
tanggal penggunaan;
c.
j u m l a h yang digunakan berdasarkan jenis d a n nomor seri;
d.
nilai nominal; dan
e.
stock.
Untuk
rekapitulasi
dimaksud
pada
Cetakan
ayat
(5)
(print
yang
out)
diterbitkan
perangkat elektronik m e m u a t paling kurang : a. nomor urut; b. nila! nominal; dan c. tanggal penerbitan.
komputer
sebagaimana
dengan
menggunakan
Pasal 25 (1)
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan m e l a p o r k a n paling lambat tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya
kepada Gubernur melalui
Kepala Dinas Pendapatan Daerah d e n g a n t e m b u s a n kepada Badan P e n g a w a s a n Daerah tentang : a.
j u m l a h ketetapan retribusi Peternakan, Perikanan dan Kelautan beserta
sanksi
yang
tercantum
dalam
SKRD/SKRD
J a b a t a n / S K R D T a m b a h a n / S T R D yang m e m u a t rincian : 1.
n a m a dan alamat obyek dan subyek retribusi;
2.
jenis retribusi;
3.
nomor dan tanggal
SKRD/SKRD Jabatan/ SKRD Tambahan/
STRD; 4.
tanggal jatuh t e m p o ;
5.
besar ketetapan dan sanksi; dan
6.
j u m l a h pembayaran.
b. j u m l a h uang retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan berdasarkan karcis yang m e m u a t rincian : 1.
jenis retribusi;
2.
n a m a dan nomor seri serta nilai n o m i n a l ;
3.
jumlah
uang
yang
diterima
dan
disetor
ke
Kantor
Perbendaharaan dan Kas Daerah; d a n 4.
stock.
c. j u m l a h
uang
Penerimaan
retribusi
berdasarkan
yang
diterima
cetakan
(print
oleh out)
Bendahara
komputer
yang
m e m u a t rincian : 1.
jenis retribusi;
2.
nama dan nomor seri serta nilai nominal; dan
3.
jumlah
uang
yang
diterima
dan
disetor
ke
Kantor
Perbendaharaan dan Kas Daerah; (2)
Dalam
hal
pembayaran
retribusi
pelayanan
Dinas
Peternakan,
Perikanan dan Kelautan dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka tempat yang
ditunjuk
tersebut harus
melaporkan
kepada
Kantor
Perbendaharaan dan Kas Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah uang retribusi diterima.
(3)
UPT pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan melaporkan hasil
penerimaan
retribusi
paling
lambat tanggal
7
(tujuh)
bulan
berikutnya ke Dinas Peternakan, Perikanan d a n Kelautan. (4)
Dinas
Peternakan,
penerimaan
Perikanan
retribusi
dan
kepada
Kelautan
Gubernur
P e n d a p a t a n Daerah dengan t e m b u s a n
melaporkan
melalui
Kepala
hasil Dinas
Kepala Badan Pengawasan
Daerah d a n Kepala Biro Keuangan. (5)
Bendahara
Penerimaan/Bendahara
Penerimaan
Pembantu
pada
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan d e n g a n diketahui Kepala Dinas
Peternakan,
pertanggungjawaban dipungut dengan
Perikanan seluruh
dan
Kelautan
penerimaan
menggunakan
karcis,
uang
atau
menyampaikan retribusi
yang
sarana khusus yang
diolah d e n g a n m e n g g u n a k a n perangkat elektronik/cetakan (print out) komputer kepada Gubernur dalam
hal ini
Kepala
Biro
Keuangan
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. BAB IX PEMERIKSAAN Pasal 26 (1)
Pemeriksaan secara teknis untuk p e m e n u h a n
kewajiban pembayaran
retribusi terutang yang tercantum dalam S K R D / S K R D J a b a t a n / S K R D Tambahan
dan
STRD
dilakukan
petugas
Dinas
Peternakan,
Perikanan dan Kelautan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. (2)
Tata
cara
dilakukan
pemeriksaan sesuai
sebagaimana
pedoman
pemeriksaan
dimaksud yang
pada
ditetapkan
ayat
(1)
dengan
ketentuan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n . (3)
Pemeriksaan secara fungsional terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi
dilakukan
oleh
aparat
pengawasan
fungsional
sesuai
ketentuan peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n . BAB X P E N G E N D A L I A N , E V A L U A S I DAN P E L A P O R A N Pasal 27 (1)
Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
(2)
T e r h a d a p kegiatan pengendalian s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(3)
Hasil
evaluasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dilaporkan
k e p a d a Gubernur melalui Sekretaris D a e r a h . BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku m a k a Keputusan gubernur N o m o r 156 T a h u n 2000 tentang Petunjuk Teknis P e m u n g u t a n Retribusi Peternakan dan Keputusan Gubernur Nomor 121
T a h u n 2000 tentang
Petunjuk Teknis Pemungutan retribusi Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal d i u n d a n g k a n . Agar
setiap
Peraturan
orang
mengetahuinya,
Gubernur ini dengan
memerintahkan
penempatannya dalam
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
pengundangan Berita
Daerah
