4' Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang SURAT EDARAN NOMOR 702 TAHIIN 2OI5

\

〓︵、デ・﹂︶﹁︲ヽ

BUPATI BADUNG Mangupura, 18 Desember 2015

Yth. ・

Kepada Para Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintatr Kabupaten Badung

一・ ¨書

diBadune

SURAT EDARAN NOMOR 702 TAHIIN 2OI5 PELAKSANAA}I PENGAD.MTHI*c,ASA, EvALUASI DAN PENGENDALIAN SERTA PENGELOLAAN BARA}.IG MILIK DAERAH TAHI.IN ANGGARAN 2016 Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barangtjasa, evaluasi dan pengendalian serta pengelolaan barang

milik

daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang

pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD Tahun

Anggaran 2016, maka untuk tertib administrasi dan teknis pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1'

2'

3'

Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahwr 20t4

tentang pengelolaan Barang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20l perubahan Kedua atas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Barang Milik Daerah;

l

4'

Milik

Negara./Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or g2, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana telah diubatr beberapa kali terakhir dengan peraturan presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubatran Keempat Atas Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 20 I 0 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintatr;

2 5.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tanggal 9 November 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9.

Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang ETendering; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Surat Edaran

Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui sistem E-Purchasing; 14. Surat Kepala LKPP nomor

76/KA/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang

Kewajiban Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Menggunakan SiRUP. 15. Surat Edaran Deputi I Kepala Staf Kepresidenan selaku Sekretaris TEPRA, Nomor B-49/KSP/D.I/05/2015

tanggal 26 Mei 2015 tentang Surat Edaran terkait

Pelaksanaan Sistem Monitoring Informasi TEPRA (SISMONTEP) 16. Ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

A. PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2016 1. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA : a. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sejak diterbitkannya Surat Edaran ini wajib mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

3 1) Pengguna Anggaran (PA) : a) Menetapkan dan Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP); b) Mengumumkan RUP berupa file hasil cetak PDF yang dihasilkan dari SiRUP pada Website Kabupaten Badung. c) Mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan apabila diperlukan; d) Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); e) Menetapkan Pejabat Pengadaan; f) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; g) Menetapkan Pejabat/Tim Peneliti Kontrak, atas usulan PPK; h) Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), atas usulan PPK; i) Menetapkan : (1) Admin Kegiatan dan Admin SiRUP; (2) Admin e-Monev dan Admin TEPRA. j) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada point c), d), e), g) dan i) tidak terikat tahun anggaran. 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : a) Menetapkan

Tim

Pendukung

(Direksi

Lapangan,

Konsultan

Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain); b) Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk pelaksanaan pelelangan di ULP; c) Mengusulkan Pejabat/Tim Peneliti Kontrak (bila diperlukan) dan PPTK kepada PA; d) Melakukan pengkajian ulang RUP; e) Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi : Spesifikasi Teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rancangan Kontrak dan khusus untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi juga wajib menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ; f) Menandatangani Pakta Integritas; g) Mengirimkan seluruh daftar paket pekerjaan Tahun Anggaran 2016 yang proses pemilihannya melalui ULP ke Sekretariat ULP;

4 h) Menginput paket pekerjaan yang sudah siap dilelangkan pada Sistem Informasi ULP Kabupaten Badung melalui website ULP. Kabupaten Badung, dan dapat dibantu oleh Admin Sistem Informasi ULP. b. PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD atau paling lambat sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan amanat Inpres nomor 1 Tahun 2015, pada : 1) Website Pemerintah Kabupaten Badung; 2) Papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan 3) Portal Pengadaan Nasional melalui SiRUP PA mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA; c. Dalam menginput RUP, PA dapat dibantu oleh seorang Admin SiRUP baik kegiatan yang dilakukan melalui swakelola dan/atau pemilihan penyedia barang/jasa dalam SiRUP pada Portal Pengadaan Nasional dengan aplikasi yang terdapat pada website : www.inaproc.lkpp.go.id dan diunggah (diupload) pada kolom berita www.lpse.badungkab.go.id, d. Berkaitan dengan penggunaan Aplikasi SiRUP, pada saat ini beberapa fitur SiRUP dapat digunakan untuk memfasilitasi PA atau KPA dalam mengumumkan RUP pada website Pemerintah Kabupaten Badung, baik yang sifatnya manual dengan menggunakan file hasil cetak PDF yang dihasilkan dari SiRUP, atau yang sifatnya realtime dengan menggunakan link hasil cetak PDF yang juga merupakan fitur yang terdapat pada SiRUP (Tata cara Pengumuman RUP melalui website K/L/D/I selengkapnya sesuai Surat Kepala LKPP nomor 76/KA/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 terlampir) e. Untuk mengupload File PDF (Pengumuman RUP) ke dalam website Pemerintah Kabupaten Badung, PA atau KPA dapat mengirimkan File PDF (Pengumuman RUP) dimaksud ke alamat email : [email protected] untuk selanjutnya di upload oleh Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung ke dalam website Pemerintah Kabupaten Badung.

5 f. Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung agar menugaskan bawahannya yang mengelola website Pemerintah Kabupaten Badung untuk mengupload file PDF (Pengumuman RUP) yang dikirim oleh setiap PA atau KPA melalui alamat email [email protected] ke dalam website Pemerintah Kabupaten Badung. g. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa penyelesaian proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun, sehingga seluruh Dokumen yang berkaitan dengan Persiapan Pengadaan harus sudah diselesaikan oleh SKPD paling lambat Desember tahun sebelumnya. h. Sesuai Surat Edaran Deputi I Kepala Staf Kepresidenan selaku Sekretaris TEPRA, Nomor B-49/KSP/D.I/05/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Surat Edaran

terkait

Pelaksanaan

Sistem

Monitoring

Informasi

TEPRA

(SISMONTEP), maka kepada SKPD dapat menginput dan melihat data serapan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Badung melalui MONEV Online LKPP http://monev.lkpp.go.id/tepra.

2. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA : a.

Untuk mempermudah, meningkatkan efisiensi dan proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang ramah lingkungan, ULP Pemerintah Kabupaten Badung sedang mengembangkan Sistem Informasi ULP yang dapat diakses melalui website ULP Kabupaten Badung dengan alamat ulp.badungkab.go.id

b.

Dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi ULP, maka PPK menginput dan mengunggah paket kegiatan yang sudah siap dilelangkan secara online. Dokumen masing-masing Paket Kegiatan yang harus diunggah dan disampaikan meliputi : 1) Spesifikasi teknis barang/jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang disusun berdasarkan hasil survey; 3) Rancangan Surat Perjanjian terdiri dari : (a) Pokok Perjanjian; (b) Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK); (c) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). 4) Gambar-gambar rencana; 5) Daftar Kuantitas (BoQ) dan Daftar Harga Satuan serta Daftar Analisa; 6) Kerangka Acuan Kerja/KAK;

6 7) Copy Surat Keputusan tentang : (a) Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (b) Penetapan Tim/Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (Aanwijzer); 8) Copy RKA/DPA dan Surat Pernyataan dari PA bahwa kode rekening untuk kegiatan yang akan dilelangkan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan; 9) Print Screen RUP paket kegiatan yang akan dilelangkan; 10) Khusus untuk paket pekerjaan yang pengadaannya melalui e-Purchasing agar dilengkapi dengan print out daftar barang dan penyedia yang tertuang dalam sistem e-Catalogue-LKPP; 11) Pakta Integritas oleh PPK untuk setiap kegiatan. 12) Daftar Penerima, Alamat, Alokasi Hibah Barang yang tertuang dalam penjabaran APBD; 13) Khusus untuk pekerjaan Jasa Konsultansi : a.

point 1) dituangkan dalam KAK yang ditanda tangani oleh PPK,

b.

point 4) tidak perlu,

c.

point 5) Daftar Kuantitas terdiri dari Rekapitulasi, Rincian Biaya Langsung Personil dan Rincian Biaya Langsung Non Personil,

d.

point 6) KAK yang ditanda tangani oleh PA/KPA dan KAK yang ditanda tangani oleh PPK.

Contoh format : Permohonan konsultasi, Permohonan pelelangan, HPS, KAK, Pakta Integritas (sesuai format 1 s/d. 13 terlampir)

c.

Paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP : 1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dapat juga melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa paket barang/konstruksi/jasa

lainnya

dengan

nilai

paling

pengadaan tinggi

Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas permintaan dari PPK; 2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dan dapat juga melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas permintaan dari PPK ; d.

Pejabat

Pengadaan wajib

mengumumkan hasil pemilihan Penyedia

Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui ”kolom berita LPSE pengumuman resmi”.

dan papan

7 3. PENUNJUKAN PEYEDIA BARANG/JASA DAN

PENANDATANGANAN

SERTA PELAKSANAAN KONTRAK : a.

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 1) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) yang disampaikan oleh Pokja ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 2) PPK menerbitkan SPPBJ, dengan ketentuan apabila : (a) Tidak ada sanggahan dari peserta; (b) Sanggahan terbukti tidak benar; dan (c) Masa sanggah berakhir. 3) Dalam SPPBJ disebutkan bahwa Penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

b.

Penandatanganan Kontrak Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan Kontrak, dan menandatangani Kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam Dokumen Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut: 1). Penandatanganan Kontrak dilakukan dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan serta setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan: (a) nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; (b) nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan (c) masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. (d) Jaminan pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal : (1) Pekerjaan jasa konsulatansi; (2) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan

dengan

metode

Pengadaan

Langsung,

Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara;

8 (3) Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau (4) Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui EPurchasing. (e) Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah : (1) penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau (2) penyerahan

Jaminan

Pemeliharaan

sebesar

5%

(lima

perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

2). PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan

sampai

dengan

penandatanganan

Kontrak,

kecuali

mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. (a). Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak. (b). PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak. (c) Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut: (1) adendum Surat Perjanjian; (2) pokok perjanjian; (3) surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga; (4) syarat-syarat khusus Kontrak; (5) syarat-syarat umum Kontrak; (6) spesifikasi khusus; (7) spesifikasi umum; (8) gambar-gambar; dan (9) dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ dan Berita – Berita Acara Pemilihan. (d) Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu: sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:

9 (1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; dan (2) Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi materai

pada

bagian yang ditandatangani oleh PPK; (3) rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan. (e) Penandatanganan Kontrak yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak. (f) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah

Direksi

yang

disebutkan

amanya

dalam

Akta

Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Penyedia perorangan. (g). Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf (f), dapat menandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak

yang sah

berdasarkan

Akta

Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

b.

Pelaksanaan Kontrak 1) SPMK (untuk Pekerjaan

Konstruksi,

Jasa

Lainnya dan Jasa

Konsultansi) a)

PPK menyerahkan

seluruh/sebagian

lokasi

pekerjaan

yang

dibutuhkan kepada Penyedia sebelum diterbitkannya SPMK. b) PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak. c)

Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan Kontrak oleh Penyedia.

d) Untuk SPK, tanggal mulai kerja dapat ditetapkan sama dengan tanggal penandatanganan SPK atau tanggal dikeluarkannya SPMK. 2) SP (untuk Pengadaan Barang) a) PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

10 b) SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP; c) Tanggal penandatanganan SP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan. 3) Penyusunan Program Mutu a) Program mutu disusun oleh Penyedia paling sedikit berisi : (1)

informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

(2)

organisasi kerja Penyedia;

(3)

jadwal pelaksanaan pekerjaan;

(4)

prosedur pelaksanaan pekerjaan;

(5)

prosedur instruksi kerja;

(6)

pelaksana kerja; dan

(7)

Jadwal penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung (khusus untuk Jasa Konsultansi)

b) Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan. 4) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak a) Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, PPK bersama dengan Penyedia,

unsur

perencanaan,

dan

unsur

pengawasan,

menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak. Untuk pekerjaan jasa konsultansi dan pengadaan barang, PPK bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. b) Beberapa

hal

yang

dibahas

dan

disepakati

dalam

rapat

persiapan pelaksanaan Kontrak adalah: (1)

program mutu;

(2)

organisasi kerja;

(3)

tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

(4)

jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil (kecuali untuk pekerjaan pengadaan barang);

(5)

penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan dan khusus untuk

jasa

konsultansi

dibahas

penyusunan

rencana

pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama. c)

Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

11 5) Mobilisasi (untuk pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi) a) Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK (untuk pekerjaan konstruksi), sedangkan untuk pekerjaan jasa konsultansi dan jasa lainnya mobilisasi dilakukan setelah tanggal dimulainya pelaksanaan pekerjaan. b) Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan. Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya : (1) mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; (2) mempersiapkan

fasilitas

seperti

kantor,

rumah,

gedung

laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau (3) mendatangkan personil-personil. Untuk pekerjaan jasa konsultansi : (1) mendatangkan tenaga ahli; (2) mendatangkan tenaga pendukung; dan/atau (3) menyiapkan peralatan pendukung. c) Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

6) Pemeriksaan Bersama Untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya: a) apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan Penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran. b) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. c) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

12 Untuk jasa konsultansi : a)

Pemeriksaan (inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan

Berita

Acara

Hasil

Inspeksi/Pemeriksaan

yangditandatangani oleh PPK dan Penyedia. b) Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung. c)

Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, Penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

d) Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan perubahan isi Kontrak, harus dituangkan dalam bentuk adendum Kontrak.

8. Inspeksi Pabrikasi (untuk pengadaan barang dan jasa lainnya) ; a) PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus. b) Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. c)

9.

Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

Pemeriksaan Lapangan (untuk jasa Konsultansi) a)

Apabila

diperlukan,

PPK

bersama-sama

dengan

Penyedia

melakukan pemeriksaan lapangan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan. b) Untuk pemeriksaan lapangan, PPK dapat dibantu Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung. c)

Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia.

d) Apabila dalam pemeriksaan lapangan mengakibatkan perubahan isi Kontrak, harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

13 10. Perubahan Personil dan Peralatan yang diajukan oleh Penyedia (untuk jasa konsultansi) a)

Penyedia dapat

mengajukan penggantian personil dan/atau

peralatan kepada PPK. b) Penyedia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan PPK. c)

PPK meneliti permohonan perubahan personil dan/atau peralatan, dengan ketentuan: (1) Menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap sesuai; (2) Tidak mengurangi kualifikasi tenaga ahli yang ditawarkan, dan tidak menambah nilai kontrak. Untuk kontrak biaya satuan (time based), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan gaji dasar tenaga ahli yang menggantikan. (3) Menolak permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila alasan yang diajukan dianggap tidak sesuai.

d) Untuk mengajukan permohonan penggantian personil, Penyedia diwajibkan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan dan disertai alasan penggantian personil yang bersangkutan. e)

Dalam rangka penilaian usulan penggantian personil dan/atau peralatan, PPK dapat dibantu Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

11. Penggantian Personil Penyedia atas Perintah PPK (untuk jasa konsultansi) a) Personil dari Penyedia yang dianggap tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik, harus

segera

dilakukan

perintah

penggantian

personil

kepada Penyedia dengan kualifikasi keahlian personil yang sama atau lebih tinggi. b) Dalam waktu maksimal 15 (lima belas) hari sejak perintah penggantian personil, harus sudah menerima personil penggantidari Penyedia.

14 12. Pembayaran Uang Muka a)

Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan nilai yang ditetapkan dalam Kontrak.

b) Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima Penyedia. c)

Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi, khusus untuk penyedia jasa konsultansi berbentuk perorangan dan jasa konsultansi berbentuk badan usaha melalui seleksi international jaminan uang muka diterbitkan oleh Bank milik Pemerintah Indonesia (Badan Usaha Milik Negara).

d) Penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak. e)

PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari Penyedia.

f)

Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100 % (seratus perseratus).

g). Untuk Kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

13.

Perubahan Kegiatan Pekerjaan Untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya : a) Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. b) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan,meliputi antara lain: (1)

menambah

atau

mengurangi

volume

tercantum dalam Kontrak; (2)

mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;

pekerjaan

yang

15 (3)

mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan

lokasi pekerjaan (untuk pekerjaan

konstruksi); (4)

mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan (untuk pengadaan barang dan jasa lainnya); dan/atau

(5)

melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;

c) Perubahan pekerjaan pada huruf b) berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. d) Pekerjaan

tambah

sebagaimana

dimaksud

pada

huruf

b)

dilaksanakan dengan ketentuan: (1) tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal (2) tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. e) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. f)

Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

Untuk Jasa Konsultansi Perubahan Lingkup Pekerjaan : a) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditentukan dalam Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain: 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak; 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;

16 4) melaksanakan pekerjaan tambah/kurang yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. b) Perubahan pekerjaan pada huruf a) berlaku untuk pekerjaan yangmenggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan; dan c) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilaksanakan dengan ketentuan : 1) tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari biaya yang tercantum dari perjanjian/Kontrak awal; dan 2) tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. d) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal. e) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak. f) Dalam hal penilaian perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada hruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d), PPK dapat dibantu oleh Panitia/Pejabat Pelaksana Kontrak.

14. Laporan Hasil Pekerjaan Untuk pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan pengadaan barang : a) Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. b) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian. c) Laporan harian berisi (untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya) : 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada dilokasi pekerjaan; 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya; 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan; 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

17 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan. d) Laporan harian dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK (untuk pekerjaan konstruksi). e) Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta halhal penting yang perlu ditonjolkan (untuk pekerjaan konstruksi). f) Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan(untuk pekerjaan konstruksi). g) Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK (untuk pengadaan barang dan jasa lainnya). h) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat fotofoto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

Untuk pekerjaan jasa konsultansi : a) Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima. b) PPK bersama Penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh Penyedia. c) PPK dan Penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan. d) Jika

terdapat

kekurangan-kekurangan,

Penyedia

harus

memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK. e) PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh Penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan. f) Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file (softcopy).

18 g) Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK. h) Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. i) Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK. j) Jika dikemudian hari Penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi, Penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. Untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut. k) Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak.

15. Pembayaran Prestasi Pekerjaan Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya : a) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak; 3)

pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

4) pembayaran bulanan/termin harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan 5)

untuk

Kontrak

yang

mempunyai

subkontrak,

permintaan

pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. b) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

19 Untuk pengadaan barang : a) Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba. b) Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

Untuk jasa konsultansi : a) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuanhasil pekerjaan; 2) pembayaran dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak; 3) pembayaran bulanan/termin harus dipotong angsuran uang muka dan denda (apabila ada), serta pajak-pajak yang berlaku; 4) untuk

Kontrak

yang

mempunyai

subkontrak,

permintaan

pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. b) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima pekerjaan diterbitkan. c) Apabila Penyedia tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kontrak, PPK berhak menolak membayar tagihan yang disampaikan oleh Penyedia.

16. Denda dan Ganti Rugi a) Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. b) Dalam hal Penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan maka Penyedia hanya dikenakan denda keterlambatan.

20 c) Besarnya denda kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan (untuk pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dan jasa lainnya) adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian Kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi; 3) pilihan denda angka 1) atau dan angka 2) dituangkan dalam Dokumen Kontrak. d) Besarnya denda kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan (untuk pekerjaan jasa konsultani) adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa biaya bagian Kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan system, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK; 2) 1/1000 (satu perseribu) dari biaya Kontrak, apabila bagian pekerjaan belum diterima oleh PPK; 3) pilihan denda angka 1) atau dan angka 2) dituangkan dalam Dokumen Kontrak. e) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut

ketetapan

Bank

Indonesia,

atau

dapat

diberikan

kompensasi sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak. f) Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam Dokumen Kontrak.

17. Penyesuaian Harga Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya : a) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan, dengan ketentuan: 1) mengacu kepada Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan, yang selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Kontrak.

21 2) masa pelaksanaannya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. b) Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan Timpang. c)

Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Kontrak.

Untuk pengadaan barang : a)

Penyesuaian harga dilakukan sesuai degan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak.

b) Penyesuaian harga dapat diberlakukan terhadap kontrak yang menggunakan kontrak harga satuan yang jangka waktu pelaksaaan pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Untuk pekerjaan jasa konsultansi : a)

Penyesuaian biaya diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak

b) Penyesuaian biaya dapat diberlakukan terhadap kontrak yang lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk kontrak satuan biaya (Time base). c)

Penyesuaian biaya diberlakukan bulan bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan kontrak (SPMK)

d) Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagai mana tercantum dalam penawaran. e)

Tata cara perhitungan penyesuaian biaya harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Kontrak.

18. Keadaan Kahar a)

Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22 b)

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

19. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan a)

Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: 1) pekerjaan tambah; 2) perubahan disain (untuk pekerjaan kontruksi, pengadaan barang dan jasa lainnya); 3) Perubahan ruang lingkup pekerjaan (untuk jasa konsultansi); 4) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; d) masalah yang timbul diluar kendali Penyedia; dan/atau 5) Keadaan Kahar.

b) Waktu

penyelesaian

pekerjaan

dapat

diperpanjang

sekurangkurangnya sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. c)

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

d) PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peniliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan. e) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

20. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya : a) Penyedia yang mempunyai harga yang tercantum dalam Kontrak di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan Penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. b) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. c) Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

23 d) Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

Untuk jasa konsultansi : a)

Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub Penyedia harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

b) Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub Penyedia. c) Ketentuan-ketentuan dalam kerja sama dengan sub Penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

21. Serah Terima Pekerjaan Untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya : a) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Penyedia mengajukan permintaan

secara tertulis kepada PPK untuk

penyerahan pekerjaan. b) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. c) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya. d) PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. e) Dalam hal masa pemeliharaan tidak melewati akhir tahun anggaran, maka pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai Kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak. f) Dalam hal masa pemeliharaan melewati akhir tahun anggaran, maka pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.

24 g)

Penyedia

wajib

memelihara

hasil

pekerjaan

selama

masa

pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. h) Setelah

masa

pemeliharaan

berakhir,

Penyedia

mengajukan

permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan. i) PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan. j) Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

Untuk pengadaan barang Serah Terima Barang : a) Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan; b) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. c) PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangankekurangan dan/atau

cacat

hasil

pekerjaan,

Penyedia

wajib

memperbaiki/menyelesaikannya. d) PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah: 1) seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan 2) Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

Untuk jasa Konsultansi Penyelesaian Pekerjaan : a) PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan

oleh

Penyedia.

Apabila

terdapat

kekurangan, Penyedia wajib menyelesaikannya.

kekurangan-

25 b) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. c) PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. d) Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

22.

Penghentian dan Pemutusan Kontrak a) Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. b) Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai. c) Pemutusan Kontrak dilakukan apabila: 1) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; 2) Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; 3) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 4) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; 5) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau 6) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang 7) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

26 (1) Jaminan

Pelaksanaan

dicairkan

(kecuali

jasa

konsultansi); (2) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); (3) Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan terhadap; dan (4) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam. 8) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan

prosedur,

melakukan

KKN

dan/atau

pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundangundangan.

23. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

Untuk pekerjaan konstruksi : a)

Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

b) Kontrak dinyatakan kritis apabila: 1)

Dalam –

70%

periode dari

I

(rencana

kontrak),

fisik

realisasi

pelaksanaan fisik

0%

pelaksanaan

terlambat lebih besar 10% dari rencana; 2) Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana; 3) Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. c)

Penanganan kontrak kritis. 1) Dalam hal keterlambatan pada huruf a)

dan penanganan

kontrak pada huruf b), penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) (1)

Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

27 (2)

Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I

(3)

Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II

(4)

Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM. Tahap III

(5)

Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

d) Dalam hal terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak

Penyedia Pekerjaan

Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial untuk setiap hari keterlambatan. Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari tersebut dapat melampaui tahun anggaran berjalan. e) Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampaui tahun anggaran berjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan.

28 f) Dalam hal keterlambatan pada 23. a) atau 23 b), setelah dilakukan penanganan kontrak kritis sesuai 23 c), PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: 1) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak; 2) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu

menyelesaikan

keseluruhan

pekerjaan

walaupun

diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; dan/atau 3) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Untuk pengadaan barang dan jasa lainnya : a)

Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis.

b) Ketentuan tentang Kontrak kritis disepakati antara PPK dan Penyedia sesuai tahapan dari jadwal pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh penyedia. c)

Penanganan kontrak kritis. 1) Dalam hal keterlambatan pada huruf a)

dan penanganan

kontrak pada huruf b), penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat pembuktian (show cause meeting/SCM) (1)

Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

(2)

Dalam SCM direksi penyedia

membahas

pekerjaan, direksi teknis dan dan

menyepakati

jadwal

pelaksanaan yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I.

29 (3)

Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati jadwal pelaksanaan yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.

(4)

Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati jadwal pelaksanaan yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM. Tahap III.

(5)

Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

(6)

Tahapan SCM untuk setiap pengadaan barang dan jasa lainnya disesuaikan periode waktu pelaksanaan.

Untuk Jasa Konsultansi : a) Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia

maka

PPK

dapat

menghentikan

Kontrak

dan

menangguhkan pemenuhan hak-hak penyedia atau menangguhkan pembayaran. b) Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK maka PPK dikenakan Ganti Rugi atau memberikan Kompensasi. c) Penghentian Kontrak atau Ganti Rugi atau Kompensasi tidak dilakukan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang. d) Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyerahan setiap hasil kerja dan tanggal penyelesaian semua pekerjaan dengan penyerahan laporan akhir sebagaimana ditetapkan dalam SPMK

30 B. EVALUASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBD. 1.

Guna mengevaluasi Kinerja SKPD maka Pengguna Anggaran menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan (sesuai format 15 s/d. 16 terlampir) kepada Bupati Badung Cq. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung setelah penetapan APBD;

2.

Pelaksanaan Sistem Evaluasi dan Pelaporan kegiatan akan dilakukan secara online melalui Aplikasi e-Monev Kabupaten Badung, dengan alamat emonev.badungkab.go.id;

3.

Proses Input Data dilakukan oleh seorang Admin e-Monev dan masa pelaporan dilaksanakan pada tanggal 1-10 bulan berjalan;

4.

Dalam rangka pengendalian kegiatan-kegiatan khususnya untuk Belanja Modal, PPK wajib menyampaikan resume Surat Perjanjian (Kontrak) masing-masing kegiatan kepada Bupati Badung

Cq. Bagian Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Badung (sesuai format 14 terlampir). 5.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015,

Pengguna Anggaran menyampaikan

Laporan pengendalian dan evaluasi RKPD kepada Bupati Badung Cq. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Badung ( sesuai format 20 dan 21 terlampir);

C. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Setiap barang yang diterima oleh SKPD dari pelaksanaan APBD, yang tujuannya untuk mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD, wajib melaporkan kepada Bupati Badung disertai dengan usul penggunaannya, (sesuai format 17 s/d 19 terlampir). 2. Tanah/dan/atau bangunan termasuk inventaris barang lainnya yang merupakan perolehan baru atau lama yang tidak digunakan langsung untuk mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD, agar diserahkan kepada Bupati Badung Cq. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Badung selaku Pembantu Pengelola Barang, disertai dokumen pendukung sebagai berikut : a. Perolehan Baru

: Berita Acara Serah Terima Barang

b. Perolehan Lama

: Data KIB dan Berita Acara Serah Terima Barang.

31 il

3. LBerdaiarkan pelaporan dan penyerahan sebagaimana dimaksud

point

I

(satu) dan

2 (dua) diatas, selanjutnya ditetapkan status penggunaannla oleh Bupati Badung untuk pelayanan publik SKPD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan

● Ｊ

sebagaimana mestinya.

” ′

Tembusan disamoaikan kepada

I 2.

:

SekretisDaerahfuUuput*-Badung;

Arsip.

ｔヽ巧″

Contoh format

LAMPIRAN : Format 1

KOP SKPD Nomor

: 027/............

Lampiran

: 1 (satu) gabung

Perihal

: Konsultasi Rencana Pelaksanaan Pengadaan

Kepada : Yth. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya proses Pengadaan Barang/Jasa, kami mohon konsultasi Rencana Pelaksanaan Pengadaan untuk pelaksanaan pelelangan/Seleksi Paket Pekerjaan : ..................................................................... Bersama ini kami lampirkan dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan sebagai berikut : (1) Spesifikasi teknis; (2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); (3) Rancangan Kontrak; (4) Gambar-gambar rencana; (5) Daftar Kuantitas (BoQ) dan Daftar Harga Satuan serta Daftar Analisa; (6) Kerangka Acuan Kerja/KAK; (7) Copy Surat Keputusan tentang Penetapan PPK dan copy surat Keputusan atau Surat Penetapan Tim/Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (Aanwijzer); (8) Copy RKA/DPA dan Surat Pernyataan dari PA bahwa Kode Rekening untuk kegiatan yang akan dilelangkan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan; (9) Print Screen RUP paket kegiatan yang akan dilelangkan; (10) Pakta Integritas PPK untuk setiap kegiatan; (11) Softcopy file (1) s/d (6), dalam bentuk CD. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Mangupura, ....................................... Pejabat Pembuat Komitmen,

_________________________ Tembusan : 1. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA); 2. Arsip.

Contoh format

LAMPIRAN : Format 2

KOP SKPD Nomor

: 027/............

Lampiran

: 1 (satu) gabung

Perihal

: Permohonan Pelelangan/Seleksi.

Kepada : Yth. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura.

Bersama ini kami sampaikan Rencana Pelaksanaan Pengadaan untuk pelaksanaan pelelangan/Seleksi Paket Pekerjaan :.........................................................., antara lain : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Spesifikasi teknis; Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Rancangan Kontrak; Gambar-gambar rencana; Daftar Kuantitas (BoQ) dan Daftar Harga Satuan serta Daftar Analisa; Kerangka Acuan Kerja/KAK; Copy Surat Keputusan tentang Penetapan PPK dan copy surat Keputusan atau Surat Penetapan Tim/Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan Teknis (Aanwijzer); (8) Copy RKA/DPA dan Surat Pernyataan dari PA bahwa Kode Rekening untuk kegiatan yang akan dilelangkan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan; (9) Print Screen RUP paket kegiatan yang akan dilelangkan; (10) Pakta Integritas PPK untuk setiap kegiatan; (11) Softcopy file (1) s/d (6), dalam bentuk CD.

Demikian kami sampaikan, selanjutnya mohon diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mangupura, ....................................... Pejabat Pembuat Komitmen,

_________________________ Tembusan : 1. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA); 2. Arsip.

LAMPIRAN : Format 3

Contoh Format

Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN : (Pengadaan barang)………………………………………………. 1. LATAR BELAKANG

Gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi pekerjaan, permasalahan terkait dengan kebutuhan barang yang akan diadakan…………………………… …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………...

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Maksud pekerjaan/ pengadaan barang ..................... …………………………………………………………………… b. Tujuan Tujuan pekerjaan/pengadaan barang .……………….. …………………………………………………………………….

3. LOKASI KEGIATAN

: .............................................................................................

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

: ............................................................................................

5. TARGET/SASARAN

Target/ sasaran yang ingin dicapai barang…………………………………….

dalam

pengadaan

…………………………………………….. ……………………………………………… 6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG

7. SUMBER DANA DAN BIAYA

PERKIRAAN

8. JADWAL PENGIRIMAN

:

Nama organisasi yang pengadaan barang :

menyelenggarakan



K/L/D/I ……………………………..



SKPD ……………………..



PPK ………………………………..

/melaksanakan

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan barang …….…………………………………………………….. b. Total perkiraan biaya ( Pagu Anggaran) yang diperlukan untuk pengadaan barang : adalah Rp ………… ( ………..)

Kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan barang tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran atau batas akhir waktu pelaksanaan

9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 10.

PERSYARATAN PENYEDIA

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang (kapan barang yang dimaksud harus sudah ada dilokasi /diserahterimakan) :……..………hari/ bulan, terhitung sejak ………………………………………………………………. Klasifikasi ( Bidang dan Sub bidang) Kualifikasi ( Kecil / Non Kecil )

11. TENAGA AHLI/TERAMPIL

Tenaga ahli/terampil yang diperlukan untuk pemasangan/ penggunaan/pengoperasian barang yang diadakan ……… (apabila diperlukan)

12. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi barang yang akan diadakan, meliputi : 

Macam/jenis barang yang akan diadakan;



Fungsi/kegunaan barang



Bahan/material yang digunakan;



Ukuran/volume/kapasitas barang; Persyaratan lainnya, meliputi:



Cara

pengangkutan,

penimbunan/

penyimpanan; (apabila diperlukan)  

Cara pemasangan/pengoperasian/penggunaan (apabila diperlukan) Syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk (apabila diperlukan).

13. SERTIFIKAT GARANSI

(apabila diperlukan) Jangka waktu Sertifikat pemeliharaan...........

14. GAMBARGAMBAR BARANG

(apabila diperlukan)

15. PELATIHAN

Garansi

dan/atau

masa

(apabila diperlukan)  Macam pelatihan (tentang cara mengoperasikan/ menggunakan/memelihara/ memperbaiki,,………dsb.  Sasaran pelatihan (calon operator/mekanik, dsb ……......orang);  Maksud dan tujuan diadakannya pelatihan…………………….;  Waktu/ lamanya pelatihan……………… (hari/bulan, …..);  Fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pelatihan……………………….; ……………,…………… 20…. PA/KPA

Contoh Format

LAMPIRAN : Format 4 Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN : (Pengadaan pekerjaan konstruksi).…………………………. ……………………………………………………………………………..

1. LATAR BELAKANG

Gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi ……….…………………………. ……………...……………………………………………………… ……………………………………………………………………..


a. Maksud Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi …................. ……………………………………………………………………… b. Tujuan Tujuan dari pengadaan pekerjaan konstruksi …………… ……………………………………………………………………….

3. TARGET/SASARAN

:

Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi ..………………………….................……………………….. ………………………………………………………………….

4. KELUARAN YANG DIINGINKAN

:

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi : ……………………………

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

:

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi …….………………………  K/L/D/I …………………………….. 

SKPD ………………………



PPK ………………………………..

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan konstruksi ……………………………………………

7. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG

a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi…………………………………..……………………..

b. Total perkiraan biaya ( Pagu Anggaran) yang diperlukan adalah Rp ………… ( ………..)

……………………………………………………………………… b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi/pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan………………………………………… ………………………………………………………………………. c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh ……………………………………………………. (apabila diperlukan)

PA/KPA/PPK

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN MASA PEMELIHARAAN

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi ………………hari kalender, terhitung sejak …. …………………… dan masa pemeliharaan pekerjaan selama ………… hari kalender terhitung sejak ……………………

9. PERSYARATAN PENYEDIA

Klasifikasi ( Bidang dan sub bidang) Kualifikasi ( Kecil / Non Kecil)

10.TENAGA AHLI DAN PERALATAN UTAMA MINIMAL

Tenaga ahli yang diperlukan untuk m elaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi (apabila diperlukan) : Daftar Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan persyaratan minimal : Jabatan Dalam organisasi kegiatan

Jum lah

Pengalaman

Profesi/ sertifikat

Pendidikan

Kerja (or)

Keahlian (th)

Untuk Personil inti / ahli harus disertakan hasil pemindaian (scan) Ijazah dan SKA / SKT yang sesuai (kecuali tenaga admistrasi tidak perlu SKA/SKT), untuk SKA melampirkan foto copy NPWP

Peralatan Utama Minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan (bila diperlukan) : Daftar Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan: Jenis peralatan

Kapasitas

Jumlah (unit)

Semua jenis peralatan yang diusulkan dan diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini, harus disertakan dengan hasil pemindaian (scan) bukti kepemilikan (kalau milik sendiri disertakan dengan hasil pemindaian bukti kepemilikan, kalau Sewa disertakan dengan hasil pemindaian surat perjanjian sewa).

11. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

12. PERSYARATANPERSYARATAN LAINNYA

Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi , meliputi :   

Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan; Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ; Ketentuan penggunaan tenaga kerja;

 

Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan; Ketentuan gambar kerja;

 

Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran; Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;



Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja)



Dll yang diperlukan

(Apabila diperlukan)

……………, …………… 20 PA/KPA ……………………………………… ……………………………………..

……………………………………………………

Contoh Format

LAMPIRAN : Format 5 Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi

Yang dibuat oleh PA/KPA

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN : (Pengadaan jasa konsultansi).………………………….

1. LATAR BELAKANG

Gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan jasa konsultansi ………………………………………… ……………...……………………………………………………… …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..


3. TARGET/SASARAN

a. Maksud Maksud pengadaan jasa konsultansi ..……................ …………………………………………………………………….. b. Tujuan Tujuan pengadaan jasa konsultansi…..………………… ……………………………………………………………………… Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan jasa konsultansi ………………...……………………………………. ………………………………...…………………….. ……………………………………………………………………..


Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan jasa konsultansi ….…….………………………  K/L/D/I …………………………….. 

Satker/SKPD ………………………



PPK ………………………………..


a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan jasa konsultansi ….…………………………………………….. …………. ……………………………………………………… b. Total perkiraan biaya ( Pagu Anggaran) yang diperlukan a d a l a h R p ………… ( ………..) -. HPS Rp. ……….. ( ……….)

6. RUANG LINGKUP

a. Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi….

PENGADAAN/LOKASI DAN DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

……………………………………………………………………… b. Lokasi pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi …………… ……………………………………………………………………… c. Data dan fasilitas yang dapat disediakan oleh PA/KPA/PPK,…… ………………………………………………………………………

7. PRODUK/ KELUARAN YANG DIHASILKAN

Hasil /produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultansi ……………………….. (dapat berupa laporan hasil studi, hasil penyusunan desain atau laporan pengawasan konstruksi, dsb)

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan/pengadaan jasa konsultansi …………………………………………(hari/bulan/….)


Klasifikasi ( Bidang/Layaan dan Sub bidang/Sub Layanan ) Kualifikasi ( Kecil / Non Kecil)

10. TENAGA AHLI DIBUTUHKAN

YANG

Tenaga ahli yang dibutuhkan meliputi :     

Tingkat pendidikan formal sesuai bidang keahlian dari masing masing tenaga ahli yang dibutuhkan; Pengalaman dalam menangani pekerjaan yang sejenis/ sesuai bidang keahliannya; Jumlah masing masing tenaga ahli yang dibutuhkan; Waktu penugasan dari masing masing tenaga ahli Dll

11. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Pendekatan/penghampiran masalah terkait dengan kebutuhan jasa konsultansi dan metodologi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan Jasa Konsultansi………..


Spesifikasi teknis yang diperlukan, meliputi: 

13. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN



Formulasi yang akan dipergunakan dalam menyusun analisa dan perhitungan lainnya (apabila diperlukan); Ketentuan tentang survei dan pengukuran serta investigasi



(apabila diperlukan);

Laporan yang harus dipenuhi konsultansi, meliputi : a. Laporan pendahuluan; b. Laporan pertengahan; c. Laporan akhir; d. Laporan bulanan

dalam

pengadaan

jasa

……………, …………… 20 ...…. PA/KPA ……………………………………… ……………………………………..

……………………………………

LAMPIRAN : Format 6 Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Yang dibuat oleh PPK

Contoh Format

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) Uraian Pendahuluan1

1.

Latar Belakang

2.

Maksud dan Tujuan

Gambaran umum singkat dilaksanakan, permasalahan kebutuhan jasa konsultansi

tentang pekerjaan yang akan yang dihadapi terkait dengan

a. Maksud Maksud pengadaan jasa konsultansi … … … … . ..……................ b. Tujuan Tujuan pengadaan jasa konsultansi…..………………… ………………………………………………………………………

3.

Target/Sasaran

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan jasa konsultansi ……

4.

Lokasi Kegiatan

Lokasi pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi …….

5.

Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya

a. Kegiatan ini dibiayai dari __________________________

Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: __________

6.

1

sumber

pendanaan:

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang : -. Pagu Anggaran Rp ………… ( ………..) -. HPS Rp. ……….. ( ……….)

Satuan Kerja: __________

Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Data Penunjang2 7.

Data Dasar

8.

Standar Teknis

9.

Studi-Studi Terdahulu

10. Referensi Hukum

Ruang Lingkup 11. Lingkup Kegiatan 12. Keluaran3

Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi……..

Hasil /produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultansi ……………………….. (dapat berupa laporan hasil studi, hasil penyusunan desain atau laporan pengawasan konstruksi, dsb)

13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Uraikan Peralatan, material, personil dan fasilitas yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (bila ada)

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Uraikan Peralatan dan material yang harus disediakan oleh Penyedia jasa Konsultansi ………..

15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Uraikan Lingkup kewenangan Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi ini ….

16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan/pengadaan jasa konsultansi …………………………(hari/bulan/….)

2

Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

3

Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

17. Persyaratan Penyedia

Klasifikasi ( Klasifikasi / Bidang/ Layanan dan Sub Klalsifikasi / Sub bidang/ Sub Layanan )

18. Personil

Penyedia jasa Konsultansi diharuskan menyediakan Personil menurut kualifikasi, klasifikasi dan pengalaman sesuai bidangnya dan untuk Tenaga Ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang disamakan atau perguruan tinggi dengan status lain yang telah mengikuti ujian negara atau lulusan luar negeri yang telah terakreditasi dan telah mempunyai pengalaman cukup sesuai yang dipersyaratkan. a. Membuat Riwayat Hidup (Curiculum Vitae) tenaga ahli yang harus ditulis/diketik dengan teliti dan benar, ditandatangai oleh yang bersangkutan, diketahui oleh Pimpinan Perusahaan dan dilampiri Referensi pengalaman pekerjaan serta fotocopy ijazah yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan pengalaman kerja. b. Membuat surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dan dilampirkan dalam dokumen usulan teknis. c. Tidak boleh melaksanakan jasa penyedia jasa konsultansi lain pada waktu bersamaan yang mengurangi waktu keterlibatan dalam tugas yang disebutkan dalam kontrak d. Memiliki KTP, NPWP dan Laporan Bukti Penyelesaian Kewajiban Pajak (Laporan PPh Tahun Terakhir) Personil yang harus disediakan oleh penyedia berikut :

Posisi

Kualifikasi

adalah sebagai

Jumlah Orang Bulan5

4

Tenaga Ahli:

……………

……………..

…………………………..

Tanaga Sub Profesional staf (jika ada) ……………

……………..

………………………….

Tenaga Pendukung (jika ada):

……………

19. Pendekatan dan Metodologi

4 5

……………..

…………………………..

Pendekatan/penghampiran masalah terkait dengan kebutuhan jasa konsultansi dan metodologi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan Jasa Konsultansi………..

Cantumkan tingkat pendidikan, jenis dan lama pengalaman yang dibutuhkan serta kepemilikan SKA (bila ada). Khusus untuk Metode Evaluasi Pagu Anggaran jumlah orang bulan tidak boleh dicantumkan.

20. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis yang diperlukan, meliputi: Formulasi yang akan dipergunakan dalam menyusun analisa dan perhitungan lainnya (apabila diperlukan); Ketentuan tentang survei dan pengukuran serta investigasi (apabila diperlukan);

21. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 6

Laporan

22. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat: __________

23. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan memuat: __________

24. Laporan Antara

Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: __________

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (__________) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak (__________) buku laporan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (__________) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __ (__________) buku laporan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (__________) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __ (__________) buku laporan.

25. Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat: __________ Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: __ (__________) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak __ (__________) buku laporan dan cakram padat (compact disc) (jika diperlukan).

6

Diuraikan tahapan pelaksanaan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan (dapat dalam bentuk lajur).

Hal-Hal Lain

26. Produksi dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

27. Persyaratan Kerjasama

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi :

28. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:

29. Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut :

Mangupura, .......

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan .........................

_____________________________

LAMPIRAN : Format 7

Contoh Format

Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Untuk Pengadaan Jasa Lainnya

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN : (Pengadaan jasa Lainnya) .…………………………. ……………………………………………………………………………..

1. LATAR BELAKANG

Gambaran umum singkat tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, permasalahan yang dihadapi terkait dengan Pengadaan Jasa Lainnya …………………………………………… ……………………………………...…………………………….. ……………………………………………………………………..


3. TARGET/SASARAN



6. RUANG LINGKUP

a. Maksud Maksud dari pengadaan Jasa Lainnya ..……................ …………………………………………………………………….. b. Tujuan Tujuan dari pengadaan Jasa Lainnya …..………………… ……………………………………………………………………… Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan Jasa lainnya ………………...……………………………………. Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Pengadaan Jasa Lainnya ….…….………………………  K/L/D/I …………………………….. 




PPK ………………………………..

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pengadaan Jasa Lainnya ….…………………………………………….. …………. ………………………………………………………… b. Total perkiraan biaya ( Pagu Anggaran) yang diperlukan adalah Rp ………… ( ………..)

a. Ruang lingkup pekerjaan/ Pengadaan Jasa Lainnya ….

PENGADAAN/LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

……………………………………………………………………… b. Lokasi pekerjaan/ Pengadaan Jasa Lainnya …………… ……………………………………………………………………… c.

Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA/KPA/PPK,…… dan/ atau yang harus disediakan sendiri oleh Penyedia Jasa Lainnya.

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil / produk yang dihasilkan dari Pengadaan Jasa Lainnya antara lain menyangkut :  Target yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan;  Kualitas hasil produksi sesuai yang ditetapkan;  Dll.

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Lainnya …………………………………………(hari/bulan/….)


Klasifikasi ( Bidang dan sub bidang) Kualifikasi ( Kecil / Non Kecil)

10. TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN

Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi :  Tingkat pendidikan minimal tenaga terampil yang dibutuhkan;  Pengalaman dalam menangani pekerjaan yang sejenis/ sesuai bidang yang dibutuhkan;  Jumlah tenaga terampil yang dibutuhkan;  Waktu penugasan sesuai ketentuan;  Dll

11. METODA KERJA

Metoda kerja yang harus dilakukan oleh Penyedia Jasa Lainnya dalam melaksanakan pekerjaan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, antara lain meliputi:  Kemajuan/hasil pekerjaan yang harus dapat diselesaikan dalam sehari dengan menggunakan tenaga terampil yang tersedia;  


Spesifikasi teknis yang diperlukan, meliputi:  Spesifikasi teknis untuk bahan/material dan peralatan yang diperlukan, harus memenuhi standar yang ditetapkan;;  Hasil yang dapat diproduksi/diselesaikan harus memenuhi standar mutu/kualitas sesuai yang ditetapkan; 

13. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Persyaratan dalam menggunakan bahan/material, peralatan yang diperlukan terkait dengan target yang ditetapkan; Dll

Dll.

Laporan yang harus dibuat oleh Penyedia Jasa Lainnya, meliputi :  Laporan harian;  Laporan mingguan;  Laporan bulanan; Isi laporan menyangkut tentang kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan, penggunaan bahan/material serta peralatan yang digunakan dan kendala dan pemecahan masalah yang dilakukan. ……………, …………… 20 ...…. PA/KPA ………………………………………

……………………………………..

LAMPIRAN : Format 8

Contoh Format

Contoh Format Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Pekerjaan Swakelola

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PEKERJAAN : (Pengadaan pekerjaan swakelola).…………………………. ……………………………………………………………………………..

11. LATAR BELAKANG

Gambaran umum singkat tentang pekerjaan swakelola yang akan dilaksanakan,permasalahan yang dihadapi terkait dengan kebutuhan pekerjaan swakelola ……….…………………………. ……………...……………………………………………………… …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..


a. Maksud Maksud dari pengadaan pekerjaan swakelola …................. ……………………………………………………………………… b. Tujuan Tujuan dari pengadaan pekerjaan swakelola …………… ……………………………………………………………………….

13. TARGET/SASARAN

:


: Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan swakelola …….………………………  K/L/D/I ……………………………..


Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan swakelola ..………………………………………………….. ………………………………………………………………….






PPK ………………………………..

pekerjaan

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan swakelola …………………………………………… b. Total perkiraan biaya (Pagu Anggaran) yang diperlukan adalah Rp ………… ( ………..)

16. RUANG LINGKUP, a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan swakelola LOKASI …………………………………..…………………….. PEKERJAAN, ……………………………………………………………………… FASILITAS PENUNJANG b. Lokasi pekerjaan swakelola yang akan dilaksanakan…………… ………………………………………………………………………. c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh ……………………………………………………. (apabila diperlukan)

PA/KPA/PPK

17. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan swakelola ………………hari/bulan, terhitung sejak ……………………termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan swakelola (apabila diperlukan)

18. TENAGA KERJA DAN/ ATAU TENAGA AHLI PERSEORANGAN

Tenaga kerja upah borongan dan/ atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola (apabila diperlukan)

19. BAHAN/MATERIAL DAN PERALATAN

Bahan/material dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan swakelola (apabila diperlukan)

20. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan swakelola : ………………………………………………

21. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi , meliputi :  

Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan; Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan ;

 

Ketentuan penggunaan tenaga kerja (apabila diperlukan); Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan;

 

Ketentuan gambar kerja (apabila diperlukan);; Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan;

 

Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi; Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja)



Dll yang diperlukan

……………, …………… 20 ...…. PA/KPA ……………………………………… ……………………………………..

……………………………………………………

Contoh format LAMPIRAN : Format 9

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN BARANG PA/KPA

:

K/L/D/I

: …………………………………………………….

SATKER/SKPD

: …………………………………………………….

PPK

: ……………………………………………………

PEKERJAAN

: …………………………………………………….

LOKASI

: ……………………………………………………

TAHUN ANGGARAN

: ……………………………………………………

No

Uraian

I

Biaya pengadaan Barang

1

Jenis Barang ………. (sesuai spesifikasi)

2


3


Unit/ satuan

Volume

Harga satuan Rp

Jum lah Rp

Jumlah:

II

Biaya Pemasangan dan Uji Coba:

1

Tenaga ahli pem asangan

2

Tenaga pendukung

3

Sewa Peralatan Bantu

4

Pem belian bahan/ material yang diperlukan untuk Uji Coba Jumlah:

III

Biaya Transportasi:

1

……

2

……. Jumlah:

IV

Biaya Pelatihan Jumlah:

Jumlah I + II + III + IV PPn 10 % Jumlah Biaya :

Terbilang : ……………………………………………………………………………………………………… …………………………, ……., ………… 20 ...….. PPK ………………………………………….

………………………………………..

Contoh format LAMPIRAN : Format 10

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PA/KPA

:

K/L/D/I

: …………………………………………………….

SATKER/SKPD

: …………………………………………………….

PPK

: ……………………………………………………

PEKERJAAN

: ……………………………………………………

LOKASI

: ……………………………………………………

TAHUN ANGGARAN

: ……………………………………………………

No I

Uraian

Unit/ satuan

Volume

Harga satuan Rp

Jum lah Rp

Pekerjaan persiapan 1. ….. 2. …… … …….. Jumlah:

II

Pekerjaan tanah 1. …… 2. …… 3. …….. Jumlah:

III

Pekerjaan pasangan 1

…………………..

2. ……………………. 3. …………………… …………………. Jumlah: IV Pekerjaan Kayu 1. …… 2. …… V

Pekerjaan finishing 1. …… 2. …… 3. …… Jumlah: Jumlah : (I + II + III + IV + V) Pajak (PPn) 10 % Jumlah biaya Terbilang : ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………… …………………………, ……., ………… 20 ...….. PPK ………………………………………….

………………………………………..

Contoh format LAMPIRAN : Format 11 HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN JASA KONSULTANSI PA/KPA

:

K/L/D/I

: …………………………………………………….

SATKER/SKPD

: …………………………………………………….

PPK

: ……………………………………………………

PEKERJAAN

: ……………………………………………………

LOKASI

: ……………………………………………………

TAHUN ANGGARAN

: ……………………………………………………

No I

Uraian Biaya Langsung Personil

I.1

Biaya Tenaga ahli.

1

Ketua Tim/ ahli ………………

2

Ahli ……………………………

3

Ahli ……………………………

4

Ahli ……………………………

5

Ahli …………………………… Jumlah:

I.2

Biaya Ass. Tenaga Ahli/ Sub. Prof.

1

Ass. Tenaga Ahli …………………

2


3


4


5

Ass. Tenaga Ahli ………………… Jumlah:

1.3

Biaya tenaga pendukung

1

Operator Komputer

2

Operator Auto CAD

3

Operator …………..

4

Administrasi

5

Office boy Jumlah:

II II.1

Biaya Langsung Non Personil Biaya Operasional Kantor

1

Sewa Komputer

2

Sewa Printer

3

Kebutuhan bahan komputer

4

Kebutuhan bahan gambar

5

Foto Dokumentasi

6

Telpon,Fax,HP Jumlah:

Unit/ satuan

Kuantitas/ volume

Harga satuan Rp

Jumlah Rp

II.2

Biaya Transportasi Sewa Mobil Jumlah:

II.3

Biaya Survei dan Pemetaan

1

Pengukuran Poligon

2

Pengukuran W ater Pass

3

Pengukuran detail (cross section) Jumlah:

II.4

Biaya Penyelidikan Tanah

A

Pekerjaan Lapangan

1

Pengeboran tangan (hand auger)

2

Sondir Jumlah:

B

Pekerjaan Laboratorium

1

Specific Gravity

2

Nature W ater Content

3

Engineering properties

4

………………………… Jumlah:

II.5

Biaya Pelaporan

1

Laporan Bulanan

2

Laporan Pendahuluan

3

Laporan sisipan (interim)

4

Laporan Akhir (Final Report) Jumlah:

I

Jumlah Biaya Langsung Personil

II

Jumlah Biaya Langsung Non Personil Jumlah I + II PPn 10 % Jumlah Biaya : Terbilang :

Catatan: 1

Prosentase Biaya Langsung Non Personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya,.kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain

2

Untuk BoQ pada pengadaan Jasa Konsultansi, khususnya pada Biaya Langsung Personil agar mencantumkan kolom Nama Personil dan Kolom Posisi penugasan. …………………………, ……., ………… 20 ...….. PPK ………………………………………….

………………………………………..

LAMPIRAN : Format 12

Contoh format

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PENGADAAN JASA LAINNYA PA/KPA

:

K/L/D/I

: …………………………………………………….

SATKER/SKPD

: …………………………………………………….

PPK

: ……………………………………………………

PEKERJAAN

: Layanan Kebersihan (cleaning service)

LOKASI

: ……………………………………………………

TAHUN ANGGARAN

: ……………………………………………………

No

I

Uraian

Unit/ satuan

Kuantitas/ volume

Harga satuan Rp

Jumlah Rp

Biaya Pengadaan Bahan/Material 1

……

2

…..

3

…… Jumlah:

II

Biaya Tenaga Terampil 1

……

2

……..

3

…… Jumlah:

III

Biaya Peralatan Bantu Kerja 1

…….

2

……

3

……..

4

…..

5

……… Jumlah:

Jumlah I + II + III PPn 10 % Jumlah Biaya :

Terbilang: …………………………, ……., ………… 20 ...….. PPK ………………………………………….

………………………………


PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ………………………………………………………………………..

NIP

: ………………………………………………………………………..

Alamat

: ………………………………………………………………………..

Jabatan

: ………………………………………………………………………..

Dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kabupaten Badun Tahun Anggaran Anggaran 20........., saya bersedia diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan ............................... dan menyatakan bahwa : 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. akan melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Badung dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini; 3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; 4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif dan digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

....................., ..................................... 20...

Yang membuat pernyataan

.

. NIP.


RESUME SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) KEGIATAN ………………

1. Nomor DPA-SKPD

:

................................................................

2. Kode Rekening

:

................................................................

3. Nomor dan Tanggal Kontrak (Kontrak Awal)

:

................................................................

4. Nomor dan Tanggal Addendum (Jika ada)

:

................................................................

5. Nama Kontraktor/Penyedia Jasa

:

................................................................

6. Alamat Kontraktor/Penyedia Jasa

:

...........................................................

7. Nilai Kontrak Awal

:

...........................................................

8. Nilai Addendum (Jika ada)

:

...........................................................

9. Cara Pembayaran

:

..............................................................

10.

Total Nilai Jaminan Pelaksanaan

:.

Rp. ................ Terbilang (.................).

11.

Uraian dan Volume Pekerjaan

:

...........................................................

12.

Sumber Dana

:

...........................................................

13.

Jangka Waktu Pelaksanaan

:

...... (.........) hari kalender, terhitung sejak tanggal .....................

14.

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan

:

..............................................................

15.

Jangka Waktu Pemeliharaan

:

........... (..........................) hari kalender.

16.

Ketentuan Sanksi (disesuaikan dengan SSUK/SSKK)

:

a. Memberikan tegoran-tegoran dan peringatan- peringatan. b. Menangguhkan pembayaran c. Mengenakan denda d. Pembongkaran / penggantian e. Pemutusan hubungan kontrak f. Memasukan kedalam daftar hitam

Catatan : Apabila terjadi Addendum Kontrak Data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Mangupura, ………………………… Pejabat Pembuat Komitmen, _____________


PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA TARGET 100%

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B11

B12

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

PROSES PENGADAAN

T.T. KONTRAK

PELAKSANAAN

PHP

Proses pengadaan barang dan jasa hanya untuk paket yang masuk dalam paket pengadaan strategis Pengisian masing-masing kolom sesuai dengan jumlah paket terhadap total paket yang dimiliki. Diisi perbulan sesuai dengan realisasi proses pengadaan barang dan jasa Progress yang dimasukan merupakan akumulasi Persentase dalam bentuk desimal menggunakan tanda titik (contoh 0.45% )


APBD KABUPATEN BADUNG T.A. 2016 INSTANSI : __________________________________________________________ ALOKASI URAIAN

INDUK

PERUBAHAN

( Rp.)

(%)

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1. BELANJA PEGAWAI 2. BELANJA BUNGA 3. BELANJA SUBSIDI 4. BELANJA HIBAH 5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 8. BELANJA TIDAK TERDUGA

-

B. BELANJA LANGSUNG 1. BELANJA PEGAWAI 2. BELANJA BARANG DAN JASA 3. BELANJA MODAL

-

TOTAL

DANA

-

(%)

( Rp. )

(%)

-

-

-

MANGUPURA,…………………. 2016 KEPALA SKPD …………………….

_____________________________ i

SETELAH PERUBAHAN

LAMPIRAN : Format 17 REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH Provinsi

:

Kab./Kota

:

Bidang

:

Unit Organisasi

:

Sub Unit Organisasi

:

No. Kode Lokasi

: NOMOR

NO

Jenis Barang / Nama Barang

Status Tanah Luas (M2)

Kode Barang

Register

Tahun Letak / Alamat Pengadaan

Hak

Sertifikat / Belum

Status Penggunaan Asset Sertifikat

Tanggal

Nomor

Tidak digunakan

Digunakan Sendiri Penggunaan Untuk

Unit / SKPD Pengguna

Keterangan

Digunakan Pihak lain Dikuasai

Pinjam Pakai

Sewa

Dikerja samakan

Instansi Pengguna

1

2

3

Mangupura, Mengetahui ; Kepala SKPD

...........................................

Pengurus Barang

------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN :, Format 18 REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN Provinsi

:

Kab./Kota

:

Bidang

:

Unit Organisasi

:

Sub Unit Organisasi

:

No. Kode Lokasi

: NOMOR

NO

KODE BARANG

JENIS BARANG / NAMA BARANG

REGISTER

MERK / TYPE

TAHUN

STATUS PENGGUNAAN DIGUNAKAN SENDIRI (PEMKAB BADUNG)

POLISI

INSTANSI

NAMA PENGGUNA

LOKASI ASET

Keterangan

DIGUNAKAN PIHAK LAIN

BPKB DIKUASAI

DIPINJAM PAKAI

DISEWAKAN

DIKERJASAMAK NAMA INSTANSI AN PENGGUNA

LOKASI ASET

Mangupura, ........................................... Mengetahui ; Kepala SKPD

----------------------------

Pengurus Barang

-------------------------------------

LAMPIRAN :, Format 19 REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C GEDUNG DAN BANGUNAN Provinsi

:

Kab./Kota

:

Bidang

:

Unit Organisasi

:

Sub Unit Organisasi

:

No. Kode Lokasi

: NOMOR

NO

JENIS BARANG / NAMA BARANG Kode Barang

Register

KONSTRUKSI BANGUNAN Kondisi Bertingkat / Bangunan Tidak (B, KB, RB)

Beton / Tidak

Dokumen Gedung Luas Lantai Letak/Lokasi (M2) Alamat

Tanggal

Nomor

Status Penggunaan Bangunan Luas Lokasi (M2)

Status Tanah

Nomor Kode Tanah

Asal Usul

Harga (ribuan Rp)

Nama Digunakan/ Gedung Tidak /Bangunan

Digunakan Sendiri (Pemkab. Badung) Digunakan SKPD/ Unit Untuk Pengguna

Digunakan Pihak Lain (Instansi Pemerintah Keterangan Lainnya/Swasta/Individu Pinjam Dikerja Instansi Dikuasai Sewa Pakai samakan Pengguna

Mangupura, Mengetahui ; Kepala SKPD

-------------------------------------

...........................................

Pengurus Barang

-------------------------------------

Contoh Evaluasi Hasil Renja SKPD

LAMPIRAN : Format 20 Evaluasi Hasil Renja SKPD (Nama SKPD) Tahun 2016

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)

1

2

3

4

Realisasi Capaian Kinerja Target Renstra SKPD pada tahun 2015 Renstra SKPD s/d Tahun (akhir periode Renstra SKPD) Lalu (2014) K

Rp. (000) 5

K

Rp. (000)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015 K

6

Rp. (000) 7

I K

II

Rp. (000) 8

K

Rp. (000) 9

III K

Rp. (000) 10

Tingkat Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan dan Realisasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Unit SKPD dan Anggaran Renja Anggaran Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun Renstra SKPD s/d Penanggung SKPD Tahun 2015 Akhir Tahun 2015 2015 (%) Tahun 2015 (%) Jawab

IV K

Rp. (000) 11

K Rp. (000) 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100

K

Rp. (000) 14 = 6 + 12

K Rp. 15 = 14/5*100

16

Keterangan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 17

Urusan…… Bidang Urusan…… 1

1 1

0 0

0 0

Program……….. 0 Kegiatan ………………..

………………….. …………………..

0 Kegiatan ………………..

…………………..


…………………..

Program……….. 0 Kegiatan ………………..

………………….. …………………..


…………………..


…………………..

(nama SKPD)

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 2

1 1

0 0

0 0

(nama SKPD)

Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

0 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya*) : *) diisi oleh Kepala Bappeda

[email protected]@yahoo.com

……………………., tanggal/bulan/tahun


Dievaluasi KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

Disusun KEPALA SKPD ………………… PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ……………….

I WAYAN SUAMBARA, SH., MM. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19631025 198810 1 002

(………………………………………………….) Pangkat (Gol/Ruang) NIP. ………………………………..

Page 1 of 3

Haris Muda Nasution(0877 8803 5857)

Contoh Evaluasi Hasil Renja SKPD

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR : EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN/ KOTA SEMESTER I/II TAHUN 2014 KOLOM 1 Diisi dengan nomor urut program/ kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD KOLOM 2

Diisi dengan kode urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah/ Program / Kegiatan

KOLOM 3

Diisi dengan: - Uraian nama urusan pemerintah daerah - Uraian nama bidang urusan pemerintah daerah sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota - Uraian Judul Program yang direncanakan - Uraian Judul kegiatan yang direncanakan

KOLOM 4

Diisi debagai berikut: - Jenis indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD - Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) - Indikator kinerja kegiatan (output/ keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan

KOLOM 5

Diisi sebagai berikut: - Untuk baris program diisi dengan jumlah / besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/ besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegaitan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD - Jumlah/ besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/ atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam renstra SKPD

KOLOM 6

Diisi sebagai berikut: - Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/ besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013

KOLOM 7

Diisi sebagai berikut: - Pengisian kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD tahun berjalan (2014) - Baris program diisi dengan: (a) Jumlah / besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja 2014 (b) Jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun 2014 - Baris Kegiatan diisi dengan: (a) Jumlah / besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja 2014 (b) Jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun 2014

KOLOM 8 - 11Diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan Realisasi Anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap kegiatan dalam Renja SKPD tahun 2014 KOLOM 12 Diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan Realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2014 KOLOM 13 Diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renja SKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp) Kolom 13 = (Kolom 12 / Kolom 7) x 100% Kolom 13 (K) = Kolom 12 (K) / Kolom 7 (K) ) x 100% Kolom 13 (Rp) = Kolom 12 (Rp) / Kolom 7 (Rp) ) x 100% KOLOM 14 Diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Renstra SKPD pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2014 Kolom 14 = Kolom 6 + Kolom 12 Kolom 14 (K) = Kolom 6 (K) + Kolom 12 (K) Kolom 14 (Rp) = Kolom 6 (Rp) + Kolom 12 (Rp)

[email protected]@yahoo.com

Page 2 of 3

Haris Muda Nasution(0877 8803 5857)

Haris Muda Nasution (0877 8803 5857)

LAMPIRAN : Format 21 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Badung Tahun 2016

...contoh…..

No

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)

1

2

3

4

Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2015 (akhir periode RPJMD) K

1 1

Rp. (000) 5

Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2014) K

Rp. (000) 6

Realisasi Kinerja Pada Triwulan:

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 K

Rp. (000) 7

I K

Rp. (000) 8

II K

Rp. (000) 9

III K

Rp. (000) 10

IV K

Rp. (000) 11

Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan dan Realisasi Anggaran dan Anggaran RKPD Tahun dan Realisasi Anggaran Anggaran RPJMD s/d Akhir RPJMD s/d Tahun 2015 2015 RKPD Tahun 2015 (%) Tahun 2015 (%) K Rp. (000) 12 = 8+9+10+11

K Rp. 13 = 12/7*100

K

Rp. (000) 14 = 6 + 12

K Rp. 15 = 14/5*100

SKPD Penanggung Jawab 16

Keterangan

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 17

Urusan……………………….

1

0

1

0

Bidang Urusan ……………….. 0

Program ………………………….. 01 Kegiatan…………………………… 07 Kegiatan…………………………… 25 Kegiatan…………………………… ……………………………….dst Rata-rata capaian kinerja (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Predikat kinerja 2

1

0

0

Program ………………………….. 07 Kegiatan…………………………… 09 Kegiatan…………………………… 16 Kegiatan…………………………… ……………………………….dst Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

1

3

Urusan……………….

1

0

1

0

Bidang Urusan 0

Program …………………………. 01 Kegiatan …………………………… 02 Kegiatan …………………………… 03 Kegiatan …………………………… 04 ………………..dst Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

4.

1

0

0

Program …………………………. 01 Kegiatan …………………………… 02 Kegiatan …………………………… ………………..dst Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja

5.

1

0

0


[email protected] [email protected]

Page 1 of 4

-

-

Contoh Evaluasi Hasil RKPD


6.

1

0

0

Program …………………………. 01 Kegiatan …………………………… 02 Kegiatan …………………………… ………………..dst Rata-rata capaian kinerja (%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Predikat kinerja 7.

1

0

0


8.

1

0

0


0

Urusan Pilihan

2 9

0

2

0

2

0

Bidang Urusan………………. 0


10.

2

0

2

0

Bidang Urusan ………………….. 0


11.

2

0

2

0

Bidang Urusan ………………….. 0

Program …………………………. 01 Kegiatan …………………………… 02 Kegiatan …………………………… ………………..dst Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

-

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 11) Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

CATATAN : 1.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………




Dievaluasi KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

Disusun KEPALA SKPD ………………… KABUPATEN BADUNG

I WAYAN SUAMBARA, SH., MM. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19631025 198810 1 002

(………………………………………………….) Pangkat (Gol/Ruang) NIP. ………………………………..

Page 2 of 4



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR: EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET NASIONAL KABUPATEN TAHUN 2014

KOLOM 1

Diisi dengan nomor urut program/ kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja SKPD

KOLOM 2

Diisi dengan kode urusan / Bidang Urusan pemerintah daerah/ Program / Kegiatan

KOLOM 3

Diisi dengan: - Uraian nama urusan pemerintah daerah - Uraian nama bidang urusan pemerintah daerah sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota - Uraian Judul Program yang direncanakan - Uraian Judul kegiatan yang direncanakan Program dan Kegiatan yang direncanakan baik yang dinanai melalui belanja langsung, belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan

KOLOM 4

Diisi debagai berikut: - Jenis indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum di dalam RPJMD - Indikator kinerja program (outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) - Indikator kinerja kegiatan (output/ keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan

KOLOM 5

Diisi sebagai berikut: - Untuk baris program diisi dengan jumlah / besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD sampai dengan akhir periode RPJMD - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/ besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegaitan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra SKPD sampai dengan akhir periode Renstra SKPD - Jumlah/ besaran keluaran yang ditargetkan dari seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/ atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam RPJMD

KOLOM 6

Diisi sebagai berikut: - Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) program yang telah dicapai mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 - Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/ besaran kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013

KOLOM 7

Diisi sebagai berikut: - Pengisian kolom ini bersumber dari dokumen RKPD SKPD tahun berjalan (2014) - Baris program diisi dengan: (a) Jumlah / besaran target kinerja (K) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD 2014 (b) Jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program sesuai dengan APBD tahun 2014 - Baris Kegiatan diisi dengan: (a) Jumlah / besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD 2014 (b) Jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD tahun 2014

KOLOM 8 - 11 Diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan Realisasi Anggaran (Rp) pada setiap triwulan untuk setiap kegiatan dalam RKPD tahun 2014 KOLOM 12 Diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan Realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2014 KOLOM 13 Diisi dengan rasio antara realisasi dan target RKPD yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp) Kolom 13 = (Kolom 12 / Kolom 7) x 100% Kolom 13 (K) = Kolom 12 (K) / Kolom 7 (K) ) x 100% Kolom 13 (Rp) = Kolom 12 (Rp) / Kolom 7 (Rp) ) x 100% KOLOM 14 Diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) RPJMDpada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun 2014 Kolom 14 = Kolom 6 + Kolom 12 Kolom 14 (K) = Kolom 6 (K) + Kolom 12 (K) Kolom 14 (Rp) = Kolom 6 (Rp) + Kolom 12 (Rp)


Page 3 of 4



KOLOM 15 Diiisi dengan rasio antara realisasi dan target RPJMD sampai akhir tahun 2014 baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp) Kolom 15 = (Kolom 14 / Kolom 5) x 100 % Kolom 15 (K) = (Kolom 14 (K) / Kolom 5 (K) ) x 100 % Kolom 15 (Rp) = (Kolom 14 (Rp) / Kolom 5 (Rp) ) x 100 % KOLOM 16 Diisi nama unit SKPD yang bertanggung jawab KOLOM 17 Pada Baris Program diisi dengan angka 1 untuk menunjukkan adanya keterkaitan program dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Kode prioritas pembangunan nasional adalah sebagai berikut: Kode: 01 Reformasi birokrasi dan tata kelola 02 Pendidikan 03 Kesehatan 04 Penanggulangan Kemiskinan 05 Ketahanan Pangan 06 Infrastruktur 07 Iklim Investasi dan Usaha 08 Energi 09 Lingkungan Hidup dan Bencana 10 Daerah tertinggal, terdepa, terluar, dan pasca konflik 11 Kebudayaan, ekonomi kreativitas, dan inovasi teknologi - Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran program dengan menjumlahkan prsentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud - Baris Predikat Kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intesnistas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut: No INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA 1 91% ≤ 100 Sangat Tinggi (ST) 2 76% ≤ 90% Tinggi (T) 3 66% ≤ 75% Sedang (S) 4 51% ≤ 65 % Rendah ( R ) 5 ≤ 50% Sangat Rendah (SR) - Baris jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program diisi dengan penjumlahan capaian anggaran dan realisasi anggaran seluruh program - Baris Total Rata-rata Capaian Kinerja dan anggaran dari seluruh program diisi dengan menjumlahkan capaian kinerja dan angggaran pada baris rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program dibagi dengan jumlah seluruh program - Baris predikat kinerja dari seluruh program diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program - Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi oleh SKPD dengan uraian penjelasan ringkas terhadap faktor-faktor dominan yang mendorong tercapainya suatu target - Baris faktor pendorong penghambat pencapaian diisi oleh SKPD dengan uraian penjelasan ringkas terhadap faktor-faktor dominan yang menghambat tercapainya suatu target - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda Kabupaten/ kota - Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi oleh Kepala Bappeda Kabupaten/ kota


Page 4 of 4


'W;dffi pemernah"lft:'if itlI}JL';:-Tf ili+?',",?,:*f'iffi::-hf

:ab

No.

27 0ktober 2014

1KN1012014 : Penting

Sifat

iil*-

Lampiran

: 1 (satu) Berkas

Hal

: Kewajiban Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUp)

Tahun Anggaran 2015 dengan Menggunakan S|RUp Yth:

1. Para Menteri Selaku Pengguna

Anggaran (pA).

2. Para Kepala Lembaga Selaku Pengguna Anggaran. 3. Para Kepala/Ketua Badan Selaku Pengguna Anggaran. 4. Para Kepala Daerah. Di tempat

Sesuai dengan amanat Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa "Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dilam website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ lnstitusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE", karena pengumuman RUP merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pasar pengadaan barang/jasa pemerintah yang kompetitif dan transparan. Untuk memudahkan pelaksanaan mengumumkan RUP, LKPP telah mengembangkan Sistem

lnformasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dapat diakses melalui alamat

httos ://siru

p.

lkpp.qo. id/sirup.

Berkaitan dengan penggunaan Aplikasi SiRUP, pada saat ini beberapa fitur SiRUp dapat digunakan untuk memfasilitasi l(L/D/l dalam mengumumkan RUP pada we'bsite masing-masing, baik yang sifatnya manual dengan menggunakan file hasil cetak PDF yang dihasilkan dari SiRUp atau yang sifatnya realtime dengan menggunakan link hasil cetak PDi yaig juga merupakan fitui yang terdapat pada SiRUP (cara penggunaan terlampir).

Kepada Pengguna Anggaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran dimohon kerjasama dan keterlibatannya agar menggunakan Aplikasi SiRUP untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan-nya dikarenakan untuk Tahun Anggaran 2015 pengrmrran RUp melalui SiRUp menjadi syarat bagi KlLlDll untuk melakukan lelang (eteMering) menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SpSE). Selain sebagai syarat lelang, SiRUP dibangun dan dikembangkan dalam rangka optimalisasi dengan menggunakan aplikasi Monev Online (monev.lkpp.go.id) sesuai dengan ketentuan yang adJ Oi dalam Peraturan Kepala LKPP No.08 Tahun 2Oi2 tentang Pelap-oran Realisasi- peigadaan Barang/Jasa.

proses pelaporan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) secara Online

Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai proses penggunaan Aplikasi SiRUp dapat menghubungi Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evalua'si Pl-ngadaan LKpp melalui email [email protected] Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PttracRi14TAH

BACは輔 tl● ::j[1 ￨‐ …

'・

‐

…

1NO.AC三 Tot`′

｀ …

憾A,1汁 :G

la LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

―‐ … 1

:iri,11

WAKTU

A!us Rahardjo ￨」 11」 l`〕 Tembusan 1. Presiden Republik lndonesia. 2. Wakil Presiden Republrk lndonesia. j t(epala Unii Keria Presiden Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Pembangunan :

Lampiran

Tata Cara Pengumuman RUP Melalui website KLDI Menggunakan Aplikasi SiRUP Pengumuman RUP melalui Website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/lnstitusi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: 1) Unggah/upload hasil cetak PDF SiRUP ke website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerahi lnstitusi untuk pengumuman RUP melalui Swakelola dan pemilihan Penyedia Barang/Jasa, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

Lanqkah 1, Cari KLlD/l melalui S|RUP

', r .

aidhlt*.r4

'.

a:.

キ l摯警十1■ ￨‐ ￨ゃ E2■ Ⅲε‐ ‐ _ l・

,,1丁

=T‐

澤

V,Ⅲ ・

=鵡

轟議

一” ３０ ” 一︲一曝一一。一詢一い︲一” 一４一０

轟轟1轟

Pe口

■

=

▼

霞,1準 Rヽ￨1lmF■ ￨￨■

‐ :■

'0'■ ‐ ￨￨

`0さ‐ 111

‐ ■

i響服輩諮 :譜奪静霞.:戴嘉

●

町

薔 ■

K" +

111860 ●

lS●

62' 811

1

LanJkah_21 Klik Paket pada Penvedia atau Swakelo:a

S6tmlnhrGi !{,::r; I i'.r:s,:!:i:r,lr:r

401E PtNCAttW PAKrr PEIcARIAN SAIER USER MAttUAL PEDOL4AN uMu“

ドk響1甲剛PIキ In↑ "9ザl:ふ ■■ ￨

■ ￨ ■￨￨・ ■￨■ ,い o■

￨10

1‐

■ ￨

さぃtles

1・

5e,Iて lli lpengodっ on

” 個

綺︱

Swakelola

Keg.

Tol」

Keg, . Tctal

O Pagu

Pk: 22つ

Pagu 97629

086

IseF。

・ TOTAL

Venanplkan l sanpユ l d31:

Langkah 3.Klik Cetak PDF

Si靭

知 mhttm轟ヽ,,"‐ 1■ n↓ ぃlin,■

ttout pgN0t**n

t*tT

pEt{ctfllAilsArxtR

USER

MA}ttAt- ftDoMAt{

UMUM

RUP Lemba9a Kebり Ⅲ II Peng“ aan 3ann,43sa Pe轟 IⅢ tah rAII｀

'電 :℃

ie彎ぃ

撻o

I

111 1111‐ 晋 l撃 f

.■

Satuan LEMBACA Kこ

κ erJa

Nama Paler

`N PEヽ

。

モngadaa"

Progammer 5ilr€m Pendulur€ Sp5[

62 400 ooo

こ EMSAC●

E,Iヽ IT'・

Web 5e(uriry 551

50000腱 O pengadaュ

I

KE8JAKAN P[ヽ CADAム

8ARANC‐ lASA P三

APSN

こ a`'9｀ ll19

CA KE8JAKAll F[ヽ CADム Aヽ

3AR,NC IASA P[ヽ

‐ ‐

価 5鰤 Pagulu lぬ t剛 ‐

Cへ 0^Aヽ

2り Aκ

8ARANC Jム SA PIHERINTハ H

〕 LEM3●

ANC鉢甲 ::2041

■

APSヽ

Lar)ting

ヽ

ヽ[RIヽ T,日

ヽ3ユ CIくこここ 8‖ Aトム NF三ヽこヽ 01ヽヽ

Tenage

adminiilrasi Pembinaan Unit Lavanfi

Pengadaan

T[naoe Pendukuno pelavanan Hukum

36000.000

おり

'adaar LarOSun] ,さ

:ぅ

￨ュ

d`ar

AP8N

Langkah 4,unduh(down′ oaめ File PDF(Pengumuman RUP)dari SiRUP ke da:am media penvirnpanan(HardiSk=USB]d‖ )lalu upload ke da:am Websffe K/Lノ 1撼

￨↓

￨IJな

￨■ 41113

―

+ A● tonatt 7● 轟

Dノ

!

1●

￨‐

‐ 0

/2014

data per iソ

“

Rencana UlllIIm Pengndaan 01ela苗 Ptt,鋤 ,)

L&t+{ }i.h_d5

Pqrr 3ry is ?:aarr

p島ュ

=象

■ 雪崚 ■

"

-7曇

ID7:・

―

:,￨■ ■ ● ” ” ヽ

晦

:…

￨::F彗 i:

3

l

::20こ ■■

′ 工ぬ

:1",お :` ::0"“

:ヽ

lSI:∼ :ヽ

XLi l「葺 :

:2S il it:=

2) Menggunakan Tautan (link) SiRUP untuk hasil cetak PDF pengumuman RUP melalui Swakelola dan pemilihan Penyedia Barang/Jasa, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: Langkah l,Cari K/Lノ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

r―

■ 瞥

‐臨

Ⅲ

OAL

Ⅲ

融

廟 “

RE□

Dノ

‐Ⅲ

:mela:ui SiRUP

‐

￨

‐￨

「

1 1「

…

TTiT‐ lドT:11TTlr〒

St,,￨= 琴

entFた ,

Pewen3

PLt

l

Pa● 2

1

κ

隠饉■ 1●tenRII…

３一 ” 一羹一．．︲

8:du Ltrltotili

Ns@l

晰轟:逮F認 =ま欝薦 i

晦

０一” 一神一０一

"_

KES.* Pkt

T@l P.gu

Langkah 2,K:ik Paket Penvedia atau Swakё

lo:a

SRUD

む陛lr“ al httmJ RI白嬌 t■ 」

鰤

“

'OM[IPEК

=‖

R,,PIulTIRUPⅢ Ⅲun,PggaⅢ

繁。

ANUAL PE00● AN UttM

AF鱗ヽPAKETI PENCARllH SAIKERじヽ

J■ に￨￨ ■

I:直

II

￨￨‐

Seュ i(れ

`Ю

K8:℃ Swakdda

Penvedね K′ Lノ D′

l

Pkt

C‐

IP,ngadaan

P""

:

T● tal

:S342 〇 i

駐

Semua

TOTAL

:識離

￨‐

■

‐

‐

‐

■

￨‐

￨￨

0

0

‐ ■

‐

Langkah 3,Klik Cetak PDF

gstern

lnfunmi iltn:1ru li1;i1,n flpr';;;;;

r

HOM[PRARIAMPA「 EARIANSAXR USERMANUAI PEDOMANUMし "

iho,,rl

ii

',

(urr

tnirr$

l{o l

Satuar l(erja

LE‖

腋CA

liletode Pemilihan

Sumber

Penyedia

Dana

(flp.)

ti,rg;daa: Prooammer Sistem Prndukuno \PSF

AP3N tingsung

‖BAこ lK[S AKtN PE)1610Aムヽ

どこ ARANC IASi P[lERIヽ TAl

、

Pagu

K[8uAttN PEヽ GADAAN

蟄肛 NG:ASA PEヽ三則NTAH LΞ

Nama Paket

LttN3A:A NE3JAKAN PEヽ EARANG :ASA PEヽ

lEヽ

BAll RE31ム

Gム Dム Aヽ

ヨ「ム

1[RIヽ

によ 13ム AヽヽP[ヽこ

h

i92daar lryeb

Se(urity 551

51〕

.:00,〕 0

'さ [:検

Tenaga admtnietrari Pembinaan Unit Lavanan 3ら

,￨￨:￨:I

Pe‐

lP3ヽ 9｀

ι l111

9こ Jaar

Pengadaan

l160Sunc

TEnaoa Pendukuno Pelavanan Hukum

コ :'0112:li

lP3N

Lanqkah 4. copv dan simpan link download File PDF (Penqumuman RUP) dari SIRUP ke dalam media penvimpanan (Hardisk. USB. dll). d`k

分 ☆ 1白

・時 f il翻

=関

EI,滋

尋金

´ 額鷲員+

data per 12Ю 6/2014

Rencaun Unlllm Pengnd3au 01=lal● P,■ v“

{:,D: :rlE{:!o

● )

Letqi;!hrri,.?€nDB€::u?di, :.ill

一呻一い

襲凛“

Lanqkah 5. /ink download Fire PDF dapat diiadikan sebaqai media penqumuman RUP di urebsife kementeria n/Lembaqa/Pemerintah Daerah/l nstitus i.

Pengumuman R∪ P memalul Papan Pengumuman Resmi dapat menggunakan File Cetak PDF hasil SiR∪

P

4' Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang SURAT EDARAN NOMOR 702 TAHIIN 2OI5

Recommend Documents