30. Wawancara. 34. Kilas Lintasan Panjang Sejarah Gedung Pancasila. Salam QuAs,

DAFTAR ISI

EDITOR’S NOTE

Salam QuAs, Surat Pembaca 4 Hukum 6 Ketika Diplomat Harus Dihukum

Laporan Utama

- Sdm, Ujung Tombak Organisasi - Diplomat Muda, Welcome Aboard! - Mereka Yang Dihinggapi Statusisasi Galau - Sang Sarjana Menanti Karir - Pola Karir: The Kemlu Way? - Legal Instrument Kemlu Terbawa Mimpi

8

Asa 22 Mengejar Matahari, Mengakrabi Bulan

Info 24 Bus Kemlu Menjamin Foreign Policy Breakfast

Opini 26 - Hey, I did that! - Bali Democracy Forum Merubah Wajah negara-negara Asia Pasifik

Wacana 28 Batas Harapan di Batas Tahun

Rendezvous 40 If You Pay Peanut, You’ll Get Monkey

Tips Inspektur

Menyambut Tuntutan Rakyat

42

Secret 44 Metamorfosis Klinik Umum Kemlu

Fotografi 46 Celotehan Audit 48 - Hazairin Pohan : “KOPASSUS” Perlu Turun - Adiyatwidi Adiwoso Asmady : Pendamping Yang Mencerahkan

30. Wawancara Inspektur Jenderal Sugeng Rahardjo: Jangan Cepat Puas Diri. Berikan Kepastian Hukum - Stephanus Yuwono : Teman Baik Karena Trust

Buku 50 Buku Primbon Selamat

Hang Out 52

34. Kilas

Lintasan Panjang Sejarah Gedung Pancasila

2

- Wahai Pegawai Negeri - Anak Terlantar Dipelihara Negara - Contoh Pejabat Anti Korupsi - Permohonan Ampunan - Dokter

Catatan Terakhir Ratu Shima, Maharani Anti Korupsi

“Waktu itu bagaikan pedang. Bila tidak digunakan, akan memotong lehermu”. Itulah sekelumit kata bijak orang Badui Arab yang menggambarkan pentingnya waktu. Hampir sama dengan orang Inggris dalam perspektif yang berbeda: “Time is money”. Waktu memang terus begulir, tanpa pernah mengenal kata negosiasi. Mau kita tiduran atau kerja keras, waktu akan berlari sesuai kodratnya. Sehingga tanpa terasa, dua belas bulan segera berakhir. Batas tahun di depan mata. Awal tahun segera manggapai. Biasanya, akhir tahun merupakan waktu yang baik untuk istirahat sambil mengalkulasi sudah berapa langkah kemajuan yang pernah kita bikin sepanjang tahun. Berapa tinggi capaian yang mampu kita raih, atau seberapa dalam galian yang pernah dibuat. Semua itu dilakukan untuk menjadi takaran bagi kemajuan yang mesti direngkuh di tahun berikutnya. Begitu juga awak media di QuAs. Setelah melakukan tiga kali penerbitan, ternyata kelemahan masih ada disana-sini. Manajemen SDM menjadi salah satu momok yang harus dibenahi. Maklumlah, kini makin deras saja harapan yang digantungkan kepada majalah yang masih berumur jagung ini. Bahkan ada yang terang-terangan menginginkan QuAs menjadi salah satu agent of change di Kemlu – suatu harapan yang menurut Redaksi relatif berlebihan. Terlepas dari itu semua, ada sedikit rahasia. Di penghujung tahun ini, terus terang saja, redaksi QuAs mendapatkan “usulan” dari Irjen Kemlu yang sekaligus Pembina Majalah. Dalam beberapa kesempatan, Redaksi diamanati untuk mengangkat masalah SDM sebagai laporan utama di batas tahun 2013. Awalnya sih dikira hanya arahan biasa, tapi rupanya Pak Irjen sangat serius. Dalam pandangannya, soal SDM ini harus mendapat bahasan khusus sehingga “membangunkan” pihak-pihak terkait untuk mengambil kebijakan yang lebih baik di tahun mendatang. Dalam beberapa rapat redaksi, akhirnya diputuskan untuk melakukan sebuah kajian SDM yang kita anggap krusial. Yakni, mereka yang belum pernah penempatan, alias anak-anak muda yang masih segar dan diperkirakan akan memegang tampuk kepemimpinan Kemlu dalam 20 tahun mendatang. Asumsi ini berlandaskan sebuah falsafah bahwa masa depan berada di tangan anak muda, bukan mereka yang sudah gaek dan kehabisan energi. Bila anak muda itu memiliki motivasi yang kuat dan masih bersemangat membangun Kemlu, akan jayalah kementerian ini di masa datang. Tapi, bila yang terjadi sebaliknya, terdapat kemungkinan kejayaan itu hanya sebuah ilusi. Langkah yang diambil majalah QuAs adalah jajag pendapat. Sebuah cara yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menimbulkan polemik. Dengan metode yang pas, maka terjaringlah sikap dasar anak anak muda itu terhadap tempat mereka bekerja, Kemlu. Jujur saja, Redaksi QuAs cukup tercengang dengan hasil jajag pendapat tersebut. Jangan-jangan kalau dipublikasikan bisa menggegerkan dunia persilatan Kemlu. Maklumlah, walau selama ini “pesimisme” itu sering jadi topik panas di kantin, namun belum pernah ada yang berani menjadikannya konsumsi publik. Namun setelah dikonsultasikan, ternyata Pak Irjen mengamini. Bahkan, cover QuAs yang bisa jadi menurut banyak kalangan bernuansa “hot”, malah menjadi pilihan Pak Irjen. Mengeliminir calon cover lainnya. Redaksi QuAs pun semakin pede jadinya. Selain soal SDM yang akan menjadi buah bibir, QuAs merasa perlu untuk mengawal berita tentang remunerasi yang menjadi hajat hidup orang banyak. Meski pimpinan mengatakan bahwa remunerasi harusnya tidak mempengaruhi kinerja, fakta di lapangan pasti berbeda. Kalau saja remunerasi gagal (doa kita tidak demikian), maka banyak mental pegawai yang runtuh. Jujur saja, hidup dengan gaji yang ada sangat berat sehingga janji remunerasi menjadi harapan satu-satunya. Tak pelak, akhir tahun ini merupakan batas psikis bagi banyak pegawai di Kemlu. Mengingat saat ini berada di ujung tahun, QuAs juga mencoba untuk melakukan SWOT atas beberapa hal yang terkait dengan Kemlu. Tentu saja, bukan hanya kelemahan Kemlu yang diungkap, tetapi juga prestasi serta tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang. Semua terangkum dalam wawancara, opini maupun reportase. Tidak lupa, dalam kesempatan ini, Redaksi QuAs ingin mengucapkan selamat menunaikan tugas baru sebagai Duta Besar kepada Pak Sugeng Rahardjo (Irjen), Pak Budi Bowo Leksono (Sekjen), Pak AM Fachir (Dirjen IDP) dan para Dubes lainnya yang akan segera menempati pos terbarunya. Redaksi QuAs senantiasa mendoakan semoga sukses di tempat yang baru.

Susunan Redaksi Pembina :

Inspektur Jenderal, Sugeng Rahardjo Penanggung Jawab :

Sekretaris Itjen, Bambang Antarikso

Pemimpin Redaksi :

M. Aji Surya

Redaktur Pelaksana :

Nina Kurnia Widhi Staf Redaksi:

Bharata Y. Nasrun Indra Noer Destarata Hamarsan Mustafa Dewi Ratno Asih Kartika Suryani Rahmawati Wulandari Jifiawan Sekretariat/Umum : Dharmaginta Thanos Usep Kusaeri Arifin Ramadhatun K. Nugraheny Olivia Martina Monica M. Christina Taryoto Gunawan Sutrisno

54 M. Aji Surya Pemimpin Redaksi

DES 2013

DES 2013

3

SURAT PEMBACA

Terkejut Melihat QuAs

S

ebagai seorang staf Inspektorat Jenderal yang baru kembali bertugas setelah melaksanakan tugas belajar, terus terang saya sedikit terkejut melihat poster majalah QuAs yang menempel pada dinding ruangan Inspektorat Jenderal. Lantas saya membatin, “baru ditinggal setahun saja, Itjen sudah punya QuAs, bagaimana kalau 2 atau 3 tahun? Bisa dibayangkan produk-produk unggulan apa lagi yang bisa dihasilkan.” Menurut saya, QuAs merupakan salah satu cara efektif untuk mendiseminasikan informasi yang memang patut diketahui oleh pegawai Kemlu meski tidak menutup kemungkinan bagi para pembaca umum. Mengingat tidak semua pembaca memiliki akses untuk mendapatkan hard copy QuAs, saya menyarankan mungkin kedepannya, QuAs dapat hadir secara online, sehingga dapat dinikmati hanya dengan sekali click. Selain itu, jika memungkinkan, QuAs bisa menambahkan rubrik tokoh atau profil pejabat Kemlu yang berprestasi atau mantan Dubes sebagai bentuk apresiasi Kemlu kepada yang bersangkutan.

Wanri Wabang/Kemlu “Setiap kali terbit, QuAs bisa diunduh dari situs Kemlu. Trims Masukannya” (red)

Pemutihan Remunerasi Kemlu?

R

emunerasi merupakan hal yang sangat ditunggu oleh pegawai Kemlu dan perlu untuk segera direalisasikan. Proses dan penyiapan remunerasi Kemlu telah berlangsung sangat lama sehingga menimbukan kekhawatiran dan sikap pesimis di banyak pegawai Kemlu. Kepastian Remunerasi Kemlu akhirnya terjawab dalam pertemuan Komite Pengawas Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) pada tanggal 25 Juni 2013. Wakil Presiden RI Prof. Dr. Boediono selaku ketua KPRBN telah memberikan persetujuan pemberian remunerasi Kemlu beserta 27 K/L lain pada tahun 2013. Beberapa keputusan dalam pertemuan tersebut yaitu: a. Besaran tunjangan kinerja untuk 28 K/L yang mengajukan remunerasi pada tahun 2013 sama dengan besaran yang diterima oleh 20 K/L pada tahun 2012 yakni 47%. Besaran tunjangan kinerja 47% tersebut juga akan diberlakukan untuk K/L yang memperoleh remunerasi pada tahun 2014. b. TMT Remunerasi 1 Juli 2013. c. Pembatasan honorarium kegiatan Tim yang diberlakukan mulai 1 Juli 2013. Dalam hal ini Pemerintah telah memberlakukan PMK No. 91/PMK/02/2013 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 yang dikeluarkan tanggal 24 Juni 2013. d. Terdapat tambahan 5 K/L yang akan menerima remunerasi pada tahun 2013 yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Standardisasi Nasional, Badan SAR Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia (Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik) Keputusan remunerasi TMT 1 Juli 2013 juga menjadi arahan kepada Kementerian Keuangan yang sebelumnya pernah mengusulkan TMT remunerasi per 1 Januari 2013. Sehubungan dengan Keputusan Wapres selaku Ketua KPRBN bahwa TMT Remunerasi 1 Juli 2013, akan cukup menyejukkan apabila remunerasi periode 1 Juli s/d 31 Desember 2013 dapat diputihkan. Hal ini dapat dianggap sebagai penghibur kekecewaan bagi banyak pegawai Kemlu yang ternyata periode 1 Januari s/d 30 Juni 2013 tidak jadi diperhitungkan dalam remunerasi.

Pinandito/Kemlu

“Amin. Kalau bisa kenapa tidak” (red)

4

Nasib BPKRT Kapan Jadi Jelas?

P

ertama tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada QuAs karena telah mengangkat isu mengenai sumber daya manusia. To the point saja, yang ingin saya tanyakan kepada Kemlu hanya satu: kapankah akan disahkan payung hukum (Permenlu) mengenai PDLN non Diplomatik? Saya bertanya mengingat, pembahasannya telah berkali kali dilaksanakan semenjak tahun 2007. Permenlu ini mutlak diperlukan sebagai dasar untuk mengelola SDM dari mulai proses perekrutan, penempatan, sampai dengan pensiun. Saya rasa kemlu telah cukup berhutang lama terhadap pegawainya sendiri dengan menunda pengesahan Permenlu ini . Saya cukupkan bertanya mengenai hal ini saja, karena apabila sudah terjawab maka seluruh pertanyaan PDLN non diplomatik selama bertahuntahun ini otomatis akan terjawab juga. Akan menjadi jelas hak dan kewajiban sebagai PDLN non diplomatik, besaran APTLN, dan utamanya ketidak jelasan jenjang karir baik struktural maupun fungsional. Saya rasa, sekarang adalah waktu yang tepat bagi kemlu untuk menjawab. Kemlu sendiri yang memilih untuk menaikkan kualifikasi SDM-nya (BPKRT). Oleh karena itu Kemlu berkewajiban memberikan pengembangan karir dan pengembangan diri bagi SDM tersebut seiring dengan proses reformasi birokrasi yang sedang bergulir, yang menilai seseorang berdasarkan kinerjanya bukan berdasarkan status diplomatik atau non diplomatiknya.

QuAs dan Filsafat

T

ak terasa sudah 4 edisi QuAs hadir di tengah-tengah kita. Saya selalu menanti kemunculan QuAs dari edisi ke edisi. Selain pembahasannya menarik, QuAs juga mampu mengusung uneg-uneg para karyawan Kemlu. Mulai dari masalah remunerasi hingga budaya anti korupsi. Ibarat kata, QuAs bagaikan martabak spesial yang isinya komplit, rasanya nikmat, dan kulitnya renyah. Namun, di balik segala pesona majalah QuAs, selalu ada celah untuk perbaikan. Saya harap, ke depannya QuAs dapat lebih baik dengan memperhatikan setiap concern yang dilayangkan pembaca melalui surat pembaca ini. Surat pembaca merupakan cermin bagi sebuah media cetak, hendaknya QuAs tak hanya bercermin saja dari surat pembaca dan kemudian diam, namun juga mampu menerapkan prinsip kaizen (perbaikan berkesinambungan) agar ke depannya QuAs makin dicintai oleh pembaca. The Kaizen philosophy: “Do it better, make it better, improve it even if it isn’t broken, because if we don’t, we can’t compete with those who do.”

Salah satu BPKRT Angkatan 6/Kemlu

B

erharap QuAs dapat lebih menggali dan merefleksikan aspirasi karyawan dalam melihat isu-isu yang berkaitan erat dengan kesejahteraan karyawan. Tidak struktural sentris, sehingga masih terkesan sebagai corong sosialisasi kebijakan. Isu kesejahteraan yang diangkat juga jangan hanya terbatas masalah remunerasi, ada banyak hal lain yang menjadi perhatian karyawan, seperti harapan adanya day-care bagi ibu-ibu, kantin yang lebih baik, fasilitas parkir dan lain-lain.

Denny Zaelani/Kemlu

“Siap, mas Bro.” (red)

Majalah QuAs Diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri, Gedung Utama, Jalan Taman Pejambon No.6, Jakarta 10110 Telp: (021) - 3849373, Fax (021) - 3502638 Surat Elektronik : [email protected], [email protected]

“QuAs ikut mendorong agar harapan tersebut segera terwujud” (red)

DES 2013

Amita Pramasufi/Kemlu

“Trims filsafatnya. Siap!” (red)

QuAs Harus Lebih Aspiratif

DES 2013

5

HUKUM

M

ajalah Tempo dalam salah satu edisinya di bulan Februari 1982 menurunkan reportase mengenai insiden yang melibatkan diplomat asing. Alkisah, Sabtu 6 Februari 1982, Asisten Atase Pertahanan Kedubes Uni Soviet di Jakarta, Letnan Kolonel Sergei Egorov, meninggalkan kota Jakarta menyusul pernyataan protes Pemerintah Indonesia dan persona non grata terhadap diplomat tersebut. Dua hari sebelumnya, Kamis 4 Februari, Egorov ditangkap basah oleh intelijen Laksusda Jakarta Raya di sebuah rumah makan di Jalan Pemuda usai menyantap sate ayam bersama Soesdaryanto, seorang perwira menengah AL. Egorov dituduh melakukan jual beli dokumen rahasia militer, bersekongkol dengan Soesdaryanto yang berdinas di Jawatan Hydrografi dan Oceanografi Mabes AL. Ketika ditangkap, Egorov membawa film dan kamera yang sebelumnya digunakan Soesdaryanto untuk memotret sejumlah dokumen rahasia. Setelah semalaman diinterogasi, diketahui bahwa Egorov berstatus diplomat sehingga Jumat pagi ia dibebaskan. Dirjen Protokol Deplu Joop Ave memanggil Egorov dan memintanya untuk segera meninggalkan Indonesia. Pada hari yang sama, Menlu Mochtar Kusumaatmadja juga memanggil Duta Besar Uni Soviet Ivan F. Shpedko untuk menyampaikan protes dan persona non grata terhadap Egorov. Hubungan Indonesia-Rusia pun segera mengalami ketegangan sesaat. Sebelum kejadian yang menimpa diplomat negeri beruang merah itu, Harian Singapura, The Straits Times edisi 9 Januari 1982, memberitakan bahwa pada hari tersebut, Menlu Philipina Carlos Pena Romulo, telah memanggil Duta Besar RI di Manila, Leo Lopulisa, untuk menyampaikan “extreme displeasure” dari Pemerintah Philipina atas pernyataan Dubes Lopulisa. Tiga hari kemudian, surat kabar Singapura berbahasa Melayu, Berita Harian edisi 12 Januari 1982, menuliskan bahwa Dubes Lopulisa dipanggil pulang ke Jakarta.

6

Leo Lopulisa ditunjuk menjadi Dubes RI Manila pada Agustus 1981. Belum lama bertugas, Dubes Lopulisa dilaporkan oleh pers Philipina telah mendesak Philipina untuk berunding dengan Malaysia atas isu Sabah, dan meminta agar Philipina melepaskan klaim atas wilayah Sabah. Pemerintah Philipina menganggap Dubes Lopulisa melakukan campur tangan urusan dalam negerinya. Menlu Romulo mengatakan dirinya “very unhappy” dan menyebut pernyataan Dubes Lopulisa sebagai “improper interference”. Setelah beberapa waktu, Dubes Lopulisa memang kembali ke Manila, tetapi di penghujung 1982, ia mengakhiri tugasnya. Media pun berspekulasi mengenai masa tugasnya yang dipercepat karena normalnya jabatan duta besar adalah antara 3-4 tahun. Sekembalinya Dubes Lopulisa ke Jakarta, posisi Kepala Perwakilan RI di Manila kosong sampai tahun 1984. Menlu Mochtar Kusumaatmadja berkilah bahwa tidak mudah memilih seorang Duta Besar yang cocok. Persona non grata adalah tindakan lazim yang dilakukan suatu negara kepada negara lain jika terjadi pelanggaran fasilitas diplomatik maupun karena alasanalasan lain. Istilah dalam bahasa Latin ini secara harafiah berarti “orang yang tidak diinginkan”. Orang-orang yang dipersona non grata-kan tidak boleh berada di suatu negara. Apabila sudah berada di negara tersebut, maka ia harus diusir atau dideportasi. Diplomat asing yang melakukan tindak pidana atau dianggap melakukan perbuatan yang menyinggung negara penerima, umumnya di-persona non grata-kan. Seperti Egorov. Tidak hanya untuk diplomat, mekanisme ini juga berlaku bagi siapa pun yang tidak diinginkan berada di suatu negara. Pada 8 April 2012, penyair Jerman Gunter Grass, penerima Nobel Sastra tahun 1999 dinyatakan persona non grata oleh Pemerintah Israel, gara-gara menulis puisi yang menghujat aksi Israel sebagai ancaman terhadap perdamaian dunia.

google.com

Ketika Diplomat Harus Di hukum

Kekebalan diplomatik tidak semestinya dimaknai sebagai kebal hukum, sehingga dijadikan dalih untuk mengelak dari tanggung jawab. Konvensi Wina 1961 jelas-jelas menyerukan diplomat untuk menghormati hukum negara penerima.

Mobil diplomat yang parkir di dekat markas besar PBB New York

Soal Sensitif Kekebalan Diplomatik Sepanjang sejarah praktek hubungan diplomatik, telah didokumentasikan berbagai tindakan reaktif negara penerima (host country) terhadap diplomat asing yang diakreditasikan di negara tersebut, apabila terjadi pelanggaran hukum setempat. Ada berbagai cara mulai yang paling lunak sampai yang paling frontal. Dari penyampaian demarche, pemanggilan duta besar untuk konsultasi, penarikan duta besar, ancaman boikot atau embargo ekonomi baik parsial maupun total, pemutusan hubungan diplomatik, penggunaan kekuatan militer sampai pernyataan perang secara terbuka. Termasuk juga persona non grata dan penanggalan atau pelepasan kekebalan diplomatik (waive of immunity) oleh pemerintah negara pengirim. Dunia modern memiliki Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler. Keduanya mengatur tata cara praktek hubungan diplomatik dan konsuler termasuk DES 2013

keistimewaan dan kekebalan diplomatik. Konvensi Wina tahun 1961 menyebutkan bahwa negara penerima harus melindungi premises misi diplomatik asing dari berbagai tindakan intrusif atau perusakan, serta mencegah terjadinya gangguan keamanan yang mengancam fisik maupun martabat perwakilan asing tersebut. Premises yang mencakup fisik gedung, tanah halamannya, beserta seluruh perabotan dan kendaraan tidak dapat digeledah, diambilalih, atau dieksekusi. Intinya adalah segala aset diplomatik tidak dapat diganggu gugat. Kebebasan mobilitas seluruh staf perwakilan diplomatik di dalam premises-nya juga dijamin. Barangbarang diplomatik dan kantong diplomatik tidak dapat dibuka, digeledah atau ditahan. Fasilitas lainnya adalah pembebasan dari semua bea dan pajak bagi diplomat, kecuali pajak atau pungutan resmi tertentu yang diatur secara khusus, yang berbeda kondisinya di setiap negara. Di atas semuanya, tentu saja staf misi diplomatik dengan status diplomatik tidak dapat ditangkap jika melakukan pelanggaran hukum setempat. Bahkan DES 2013

diplomat juga bisa menolak memberikan kesaksian di pengadilan setempat. Jika seorang diplomat melakukan pelanggaran hukum setempat, maka pemerintah negara penerima bisa meminta kepada pemerintah negara pengirim untuk menanggalkan status diplomatik dari diplomat tersebut, agar dapat dituntut dan diadili di negara penerima. Cara ini digunakan untuk menjerat DCM Kedutaan Besar Republik Georgia di Amerika Serikat tahun 1997, Gueorgui Makharadze, agar mempertanggungjawabkan kelalaiannya yang berakibat seorang remaja putri berusia 16 tahun tewas dan 4 orang lainnya cedera. Makharadze mengemudikan ken­ daraan­nya dalam keadaan mabuk dan terbukti terdapat 0,15% alkohol dalam darahnya. Atas permintaan Washington DC, Pemerintah Republik Georgia mencabut kekebalan diplomatik Makharadze dan pengadilan AS kemudian menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun. Setelah 3 tahun mendekam di Penjara North Carolina, Makharadze dipulangkan ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukumannya sebelum kemudian dibebaskan. Aturan yang paling sering dilanggar diplomat, bahkan sebagian diantaranya dengan sengaja adalah peraturan lalu lintas. Diplo­mat ngebut, parkir sembarangan atau menge­­mudi secara ugal-ugalan dalam ke­ ada­an mabuk merupakan fakta di negara mana pun. Pada masa Jerman Barat beribukota Bonn, jalan bebas hambatan tertua yang menghubungkan Bonn dan Cologne, Autobahn 555, sampai-sampai pernah dijuluki “Diplomatenrennbahn” alias sirkuit diplomatik, gara-gara diplomat sering sengaja ngebut di jalanan tersebut. Di jalanan Singapura, warga lokal seakan sudah mahfum, dan mewaspadai mobilmobil dengan plat nomor CD karena pengemudi­nya adalah crazy driver, yang kerap melanggar rambu lalu lintas tanpa pernah bisa di-summoned. Walikota New York mengeluhkan biaya parkir yang tidak dibayar oleh perwakilan-perwakilan diplomatik. Pada Juli 2011, jumlahnya mencapai sekitar US$

16,7 juta. Surat kabar The Jakarta Post edisi 26 September 2011 menyebutkan bahwa US$ 3,65 juta diantaranya merupakan tunggakan diplomat dua negara di Afrika plus Indonesia yang terakumulasi sejak sebelum 2002. Sementara di ibukota Washington, DC tunggakan parkir ken­ dara­­a n-kendaraan diplomat berjumlah lebih dari US$ 340 ribu dengan Russia sebagai penunggak terbesar. Penyalahgunaan fasilitas diplomatik yang terkait dengan pembebasan pajak, juga kerap terjadi. Kemlu mencatat beberapa kasus ketidaktertiban penggunaan privileges ini, seperti penjualan kuota mobil impor yang pernah terjadi beberapa tahun silam di sebuah KBRI di Asia Tenggara, dan dugaan jual beli minuman beralkohol di KBRI kawasan Asia Selatan. Beruntung permasalahan ini dapat diselesaikan secara internal tanpa menimbulkan ketidak­ nyamanan dengan negara penerima. Kemlu juga me­nenga­rai seorang diplomat yang bertugas di KBRI di belahan dunia Barat telah me­nya­­lah­­gunakan status diplomatiknya untuk memperjualbelikan produk tertentu. Kasus­­­­­nya masih dalam pemeriksaan untuk kemudi­an ditindak­ lanjuti melalui prosedur yang baru. Kantong diplomatik juga tidak jarang digunakan oknum diplomat untuk menye­lundupkan barang-barang terlarang. Etienne Clement, kepala kantor UNESCO di Phnom Penh berujar, “Diplomats are a bigger danger than tourists”. Rumah mereka berisi barang-barang antik asli yang se­benarnya termasuk dalam barang-barang yang dilindungi dan di­larang diper­jual­­ belikan. Ketika masa pe­nugasan­nya ber­ akhir, barang-barang tersebut diangkut ke negara asal diplomat meng­gunakan fasilitas kantong diplomatik. Diplomat bukanlah the untouchable yang dengan seenaknya bisa melanggar hukum dan melenggang bebas tanpa bisa di­tuntut. Seperti pesan dalam Konvensi Wina 1961, diplomat seyogyanya meng­ hormati hukum negara tempatnya bertugas demi menjaga martabat pribadi dan negara pengirim­nya. Kartika Surjani

7

LAPORAN UTAMA

Sdm, Ujung Tombak Organisasi

S

ulit menyangkal bahwa Kemlu mampu melakukan rekrutmen pegawai dengan cara yang relatif profesional. Sama sulitnya untuk menafikan bahwa Kemlu berhasil merekrut pegawai-pegawai dengan standar tinggi. Demkian pula sistem informasi manajemen kepegawaian telah terintegrasi dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di Kemlu. Yang mungkin agak sulit menjawab, kalau yang disoal mengenai retensi para pegawai yang berkualifikasi tinggi tersebut. Salah satu upaya retensi pegawai yang masih perlu lebih mendapat perhatian yakni belum adanya road map pengelolaan SDM yang berkelanjutan sesuai standar yang telah ditetapkan dari setiap jabatan, mulai dari tahapan rekrutmen, seleksi, pe­ nempat­­a n, pengem­ bangan karir, sampai dengan pensiun. Hal ini penting dimiliki oleh Kemlu, meng­ ingat pengelolaan ke­ pe­­­gawaian adalah suatu proses yang saling ter­kait satu dengan lainnya ber­dasar­ kan standar yang telah ditetapkan. SDM di dalam organisasi, sekali lagi, adalah pemegang kunci keberhasilan. Manusialah yang mengelola sumber daya yang ada di dalam organisasi sebagaimana dalam konsep Matsushita Electric yang menyatakan: “Lahirkan manusia berkualitas dahulu, baru menciptakan barang”. Oleh karena itu muncul suatu pen­ dekatan yang menekankan bahwa manusia di dalam organisiasi adalah sebagai aset atau kapital. Agar diperoleh sumber daya yang berkualitas, maka diperlukan para profesional yang memahami bagaimana mengelola manusia di dalam organisasi, mulai dari mencari, merekrut dan

8

menyeleksi, menempatkan pada posisi yang tepat, menilai dan mengevaluasinya, serta mengembangkannya di dalam organisasi. Selain itu dalam melaksanakan pengelolaan SDM, Departemen SDM tidak bisa berdiri dan jalan sendiri. Harus terintegrasi dengan seluruh fungsi lainnya di dalam organisasi. Semua bagian di dalam organisasi memiliki tanggung jawab bersama di dalam mengelola SDM sesuai perannya masing-masing. Dalam melakukan perencanaan karir dan kebutuhan SDM contohnya, Departemen SDM mestinya mentabulasi dan memperhitungkan kebutuhan dari setiap bagian serta merencanakan sistem karir. Sedangkan departemen lain di dalam organisasi itu mempunyai tanggung jawab membuat metode dan standar kerja (SOP) serta menghitung jumlah kebutuhan SDM di bagiannya. Hasil dari perencanaan ke­ b utuhan SDM tersebut kemudian menjadi dasar pe­­­ lak­­­sanaan rekrutmen. Proses pengelolaan SDM tidak hanya terhenti sampai pada tahap rek­ rut­m en, melainkan dilanjut­k an dengan pendidikan dan latihan, pe­­­nem­ patannya pada unit kerja serta pengem­ bangan karirnya. Bilamana rekrutmen tidak didasarkan pada analisis yang pas, dipastikan akan menimbulkan riak-riak dalam organisasi. Jangan sampai, misalnya, sudah ada rekrutmen tapi anggaran diklatnya nol. Dalam perbincangan dengan QuAs, Kepala Biro Kepegawaian Kemlu, Yuwono Putranto mengamini teori pengembangan SDM diatas dan mengaku telah mencoba untuk mengaplikasikannya dalam organisasi Kemlu. Rekrutmen yang berkualitas terus dipertahankan sehingga

foto-foto: umar badarsyah

SDM adalah jantungnya organisasi. SDM lah yang merancang, memasang, mengoperasikan dan memelihara sistem integral organisasi. Mengelola SDM berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal.

Beberapa penghargaan pengelolaan SDM Kemlu

didapatkan staf-staf yang unggul. Namun disana-sini dirasakan adanya kendala dan tantangan, seperti pemotongan anggaran (2011-2012) yang tidak terelakkan oleh semua Kementerian. Saat ini, Biro Kepegawaian mengurusi staf dalam empat katagori: pejabat diplomatik (PDK), staf kerumahtanggaan (BPKRT), komunikasi (PK) dan administrasi umum (PDDN). Ketimpangan terjadi, antara lain, karena dari 3500-an pegawai Kemlu, jumlah staf administrasi umum terus merosot (800), sementara yang DES 2013

lain naik jumlahnya. Akibatnya, banyak pegawai yang melakukan perkerjaan yang tidak pas. Ada faktor eksternal yang ikut menenentukan. “Kita memerlukan 120an pegawai baru setiap tahun. Sayangnya, kran untuk PDDN belum dibuka Pemerintah sehingga menciptakan kesulitan tersendiri di lapangan. Sekarang banyak PDK yang numpuk sehingga harus segera kita percepat penempatannya,” ujarnya. Di sisi lain, Yuwono memahami terjadinya kegalauan di sekelompok staf DES 2013

seperti BPKRT akibat aturan yang tidak sinkron dengan kualifikasi staf yang tinggi. Untuk itu, harus dilakukan revisi peraturan. Bila hal ini tidak diselesaikan segera, dikhawatirkan Kemlu akan ke­ hilang­an asetnya, yakni staf yang ber­ kualifikasi. Banyak rumor menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini lebih dari 30 staf Kemlu telah mundur karena tidak puas. Namun Yuwono menegaskan bahwa jumlah tersebut sejauh ini hanya 23 orang. Itupun bukan melulu alasan ketidakpuasan

bekerja, namun karena kawin dengan WNA, alasan keluarga dan diterima kerja di tempat lain. Apapun fakta di Kemlu, semua hanya menggarisbawahi bahwa Biro Ke­ pegawaian merupakan departemen yang sangat penting yang harus diisi oleh para profesional yang berkualifikasi tinggi. Itulah persyaratan mutlak yang tidak bisa ditawar, sejalan dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Nina K, Aji Surya

9

LAPORAN UTAMA

Diplomat Muda, Welcome Aboard! Antisipasi yang baik oleh suatu organisasi atas ekspektasi pegawai akan mengurangi ketidak-puasan, yang pada akhirnya mendukung upaya rentensi pegawai. Namun bila yang terjadi sebaliknya, masalah pun bisa timbul.

K

di antaranya mengembalikan blangko kuesioner (83,05%). Untuk memastikan bahwa survei yang dilakukan valid dan reliabel, maka dilakukan uji validitas dan realibilitas terhadap instrumen kuesioner dengan menggunakan aplikasi SPSS 17.00. Hasil uji validitas memperlihatkan bahwa seluruh item kuesioner valid. Sementara hasil uji realibilitas memperlihatkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha dari setiap item kuesioner ada pada kisaran 0,297 – 0,389 (lebih besar daripada r tabel), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item kuesioner secara keseluruhan reliabel. Dalam Grafik 1 terlihat bahwa Diklat SEKDILU mampu mempertahankan motivasi para peserta untuk bekerja sebagai diplomat Indonesia. Hal ini terlihat dari 71,43% responden yang mengaku masih memiliki motivasi kuat bekerja di Kemlu dan 22,45% tidak mengalami perubahan motivasi. Kebimbangan hanya dialami oleh 6,2%, peserta sedangkan yang berupaya untuk mencari pekerjaan lainnya sama

sekdilu37.files.wordpress.com

ali ini, QuAs mencoba mengungkap cara pandang para peserta diklat SEKDILU Angkatan 37. Saat jajak pendapat dilakukan, mereka adalah calon diplomat yang saat itu tengah mengenyam diklat dan belum terjun dalam lingkungan kerja Kemlu. Diasumsikan, anak-anak muda tersebut akan menjadi penggerak roda organisasi Kemlu dalam 30 tahun mendatang. Karenanya, mimpimimpi mereka terhadap Kemlu penting untuk dicermati. Dalam jajak pendapat yang diadakan pada bulan Agustus 2013 yang lalu, digunakan kuesioner yang terdiri dari 7 pertanyaan. Yaitu latar belakang pendidikan, motivasi terhadap masa depan sebagai diplomat, ekspektasi pasca diklat, unit kerja pada Kemlu Pusat yang diinginkan, ketertarikan pada isu substansi ataupun manajemen dan perkiraan waktu penugasan pertama di Perwakilan serta Perwakilan yang diinginkan. Dari 59 peserta diklat SEKDILU, tercatat 49 orang

sekali tidak ada. Bravo. Terdapat beberapa hal yang dapat muncul sebagai intepretasi atas hasil tersebut. Pertama, berbagai program dalam diklat SEKDILU berhasil mempertahankan atau bahkan meningkatkan motivasi para pesertanya. Kedua, kemungkinan para peserta diklat SEKDILU belum mendapatkan informasi mengenai berbagai permasalahan yang harus dihadapi para diplomat Indonesia sepanjang kariernya. Atau ketiga, mereka sudah mengetahui permasalahan kekemluan, namun telah menggenggam obat mujarab untuk mengatasinya. Hipotesa bahwa diklat SEKDILU belum memberikan gambaran realistis atas kondisi kerja diplomat, mulai mengemuka dalam Grafik 2. Meskipun 48% responden menyatakan kesiapannya untuk ditugaskan pada unit kerja manapun, namun ditemukan adanya gap pemahaman dimana 12,24% responden masih “bermimpi” bahwa pasca usainya diklat SEKDILU, mereka akan langsung ditugaskan pada Perwakilan RI di luar negeri. Meskipun angka 12,24% bukan mayoritas, namun perlu mendapatkan perhatian. Sebab, ekspektasi yang tidak terpenuhi dapat menular ke kinerja. SDM yang berkualitas namun tidak menelorkan kinerja bisa jadi bukan hanya sia-sia, namun bisa menjelma menjadi masalah yang semestinya bisa dihindarkan. Ketidakpahaman mengenai realitas Kemlu tersebut makin nampak dalam Grafik 3. Secara sangat mengejutkan, seluruh responden berkeyakinan bahwa dalam kurun waktu 3 – 5 tahun setelah mengikuti diklat SEKDILU, mereka akan segera bertugas di Perwakilan RI di luar negeri. Baik itu di KBRI, Konsulat Jenderal maupun Konsulat. Jujur saja, itu adalah sebuah

Sekdilu 37 bersama Wamenlu

10

DES 2013

keyakinan yang relatif kurang realistis, khususnya apabila jika melihat betapa banyak jumlah angkatan di atas mereka yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan penugasan ke Perwakilan. Berdasarkan informasi dari Biro Kepegawaian, dalam satu tahun direncanakan penugasan ke Perwakilan sebanyak 212 diplomat. Dari jumlah tersebut, untuk penempatan pertama hanya dialokasikan 80 orang per-tahunnya. Dalam catatan QuAs, angkatan 32 – 35 rata-rata 100 orang per-angkatan, dimana jumlah angkatan 34 mencapai sekitar 120 orang dan angkatan 35 kurang lebih 150 orang. Untuk angkatan 36 terdapat 70 orang dan angkatan 37 sendiri terdiri dari 59 orang. Sampai saat ini yang mulai mengalir agak deras adalah angkatan 32. Dus, angkatan 3337 masih dalam “urut kacang”. Melihat jumlah tersebut, jika tidak ada terobosan yang berarti, dapat diper­ kira­kan bahwa angkatan 37 seluruhnya baru akan ditempatkan di Perwakilan sekitar tahun 2019 - 2020, atau 6-7 tahun dari sekarang. Dengan demikian, asumsi 5 tahun menunggu masih sangat bisa ditolelir, sedangkan menunggu 3 tahun nyaris mustahil. Sepertinya, anak-anak muda tersebut mendapatkan informasi yang salah. Repotnya 51% responden bermimpi pe­nem­ patan di luar negeri setelah 3 tahun (2016). Kenyataan diatas memberikan arti, DES 2013

manajemen Kemlu perlu segera meluruskan persepsi itu. Tidak terbayang bagaimana beratnya perasaan para lulusan SEKDILU ini apabila “impian” mereka itu kandas. Hal ini bisa mengganggu kinerja mereka. Perlu diperhatikan bahwa angkatan SEKDILU tersebut merupakan SDM yang sangat potensial. Dalam beberapa kali kesempatan, Kapusdiklat menyatakan bahwa peserta diklat Sekdilu 37 memiliki sense of belonging dan kreativitas yang tinggi serta dibekali dengan networking yang luas. Hal ini antara lain tercermin dari pelaksanaan kegiatan “4000 Salam ASEAN” yang diselenggarakan pada tanggal 15 September 2013. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan hasil inisiatif para peserta diklat Sekdilu Angkatan 37, yang mendapatkan dukungan anggaran dari Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN dan Pusdiklat. Grafik 4 menggambarkan bahwa para lulusan diklat SEKDILU 37 memiliki kesiapan mental untuk ditempatkan pada Perwakilan RI di manapun. 51,02% menya­ takan siap ditugaskan di negara-negara nontraditional market, baik di kawasan Eropa Timur, Amerika Selatan atau bahkan Afrika. Bahkan 4,08% secara terang-terang­ an menyatakan ingin ditugaskan di hardship post seperti Irak atau Afghanistan. Bravo. Inilah diplomat sejati. Bukan hanya men­

cari kota-kota besar untuk menikmati hidup. Namun juga siap untuk bekerja keras di tempat sulit demi kemajuan negaranya. Se­ buah sikap yang harus terus dipertahan­kan. Hasil jajak pendapat nomor 4 bagaikan setitik air di tengah gurun pasir, mengingat belakangan ini sering terdengar segelintir diplomat senior maupun yunior yang menolak untuk ditugaskan pada Perwakilan-Perwakilan tertentu, khususnya hardship post. Berbagai alasan dikemukakan, dan manajemen Kemlu telah mengambil kebijakan cukup keras kepada mereka yang menolak penempatan. Dengan hasil jajak pendapat ini, pekerjaan rumah besar-pun bisa jadi menanti Kemlu. Antara lain, bagaimana memberikan pemahaman kondisi riil kepada para diplomat muda ini, sehingga kinerja mereka tidak terpengaruh. Atau, Kemlu perlu mengambil kebijakan pintas agar mereka tetap bersemangat dalam mengabdi kepada negara Indonesia. Bila semangat mereka jadi loyo, sungguh yang dirugikan bukan hanya para peserta diklat SEKDILU 37 itu, melainkan juga Kemlu yang telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 4,7 milyar untuk biaya pendidikan mereka. Kesadaran dan jalan keluar yang cerdas adalah dua mutiara bagi masa depan. Bharata, M. Aji Surya

11

LAPORAN UTAMA

Mereka Yang Dihinggapi

Statusisasi Galau

Responden survei sebanyak 131 iga tahun sudah Visky (nama diplomat dari kurang lebih 369 populasi, samaran) menghabiskan atau dengan kata lain mewakili 35,5 masa tugas belajarnya di salah persen. Mereka adalah 16 diplomat Sekdilu satu perguruan tinggi negeri Angkatan 33, 26 diplomat Sekdilu Angkatan Paman Sam. Hari pertama 34, 71 diplomat Sekdilu Angkatan 35, dan 18 masuk kantor ternyata tak seperti yang diplomat Sekdilu Angkatan 36 yang dipilih dibayangkan. Bangunan Kemlu yang secara random. Teknik yang digunakan tampak megah dari luar, jauh apa yang adalah stratified simple random sampling, terjadi di bagian dalamnya. Muka para dimana sample didapat dari tiap stratum pegawai tampak ketekuk, tidak punya atau sub-kelompok dari suatu populasi. gairah kerja. Banyak diantaranya yang Responden yang melakukan belum pernah dilihat. Visky merasa asing di pengisian survei secara online telah jauh rumah sendiri. memenuhi aturan yang dibutuhkan dalam Anehnya lagi, ia juga tidak yang merasa puas bekerja di Kemlu: 25% jajak pendapat yang mensyaratkan 20% dari menjumpai teman-teman seangkatannya galau dan 75% tidak puas. Hanya 3.85% jumlah populasi. Dari total 131 responden, padahal mereka semua belum ada yang dari responden angkatan 34, 8.45% dari 99 orang (76%) di­ ditempatkan di luar negeri. responden angkatan 35, dan 5.56% dari Penasaran, Visky mencoba Setelah bekerja lebih dari 3 tahun antara­n ya merupakan di Kemlu, yang dirasakan: responden angkatan 36 yang merasa puas pegawai aktif dan 32 menghubungi. Dari hasil bekerja di Kemlu. Jadi, dari empat angkatan orang (24%) sedang komunikasi, ternyata (33, 34, 35 dan 36), tingkat kepuasan ratatugas belajar. Masa kerja teman-teman Visky sudah rata hanya mencapai 4.46 persen. mereka bervariasi. banyak yang lolos butuh “Kemlu harus menyadari gawatnya Yang lebih dari 5 ke kementerian atau situasi ketidakpuasan yang merata di tahun sebanyak lembaga (K/L) lain, antara pegawai. Sungguh disayangkan 10%, antara 3 Pemda atau bahkan seandainya institusi yang sangat bergengsi sampai 5 tahun loncat ke swasta. Visky dan sarat dengan orang-orang berprestasi sebanyak 74%, pun menjadi gundah ini kehilangan banyak pegawainya karena dan kurang dari gulana. Galau. ketidakpiawaian dalam mengelola persoalan 3 tahun sebanyak “Ditengah labil manajemen. Kita semua mencintai Kemlu, 16%. ekonomi dan statusisasi mencintai Republik. Mari bersama-sama Memasuki kemak­muran maka aku harus untuk tidak saling mengecewakan,” ungkap jawaban pertanyaan awal me­lakukan harmonisasi. Di usiaku salah satu responden dalam curhatan-nya “Setelah be­kerja di Kemlu, perasaan ini, twenty nine my age ya, aku masih punya yang diterima QuAs. Anda?” benar-benar membuat kesempatan untuk melakukan konspirasi Masalah paling Visky ter­peranjat dan diam Masalah yang paling mengemuka kemakmuran,” celotehnya dalam hati. mengemuk a y an g seribu bahasa. Hanya gelengan Visky berjalan tanpa semangat menelusuri yang dihadapi: responden hadapi kepala yang Visky lakukan “kantin panas”. Karena sedang pusing, tibasaat bekerja di Kemlu begitu mengetahui sebanyak tiba dia jatuh ke lubang yang sangat dalam. adalah manajemen 48% responden mengaku Gubrak. Kemlu yang tidak puas kerja di Kriiiiiiiiiiiiiiiiiing. Suara alarm belum sistematis Kemlu dan 46% merasa jam weker tiba-tiba membangunkan (48%) dan galau. Responden yang Visky. Rupanya dia mengalami mimpi tingkat ke­sejah­ merasa puas ternyata buruk setelah hari sebelumnya, di kantor teraan yang hanya sebanyak 6%. Pejambon, mengolah data hasil survei kurang (47%). Jika diteliti lebih atau jajak pendapat Redaksi Majalah Hanya terdapat dalam lagi, responden Quas terhadap para diplomat muda yang 5% responden yang angkatan 33 yang masa belum penempatan. Setelah digeluti tiga men­j awab masalah penempatannya sudah hari, Visky merampungkan olah data pada pe­nempatan di luar negeri di depan mata, pun tidak ada tanggal 11 September 2013

bagi yg belum penempatan. Hidup gali lubang tutup lubang. Tidak bisa membuat rencana hidup karena uang yang paspasan,” ungkap salah seorang sumber. Belum sistematisnya manajemen Kemlu saat ini serta relatif rendahnya tingkat kesejahteraan bisa jadi merupakan dua faktor utama yang mengakibatkan 72% responden berpendapat bahwa Kemlu “belum jelas” memberikan masa depan yang lebih baik. Sedangkan yang dengan tegas menjawab “tidak jelas” hanya 13% dan yang menjawab Kemlu menjanjikan masa depan sebesar 15%. “Saya berpikir kembali untuk melanjutkan karir di Kemlu, terutama untuk kepastian dan kesejahteraan di masa depan,” demikian diungkap salah satu responden. Fakta menarik lainnya terkait dengan pertanyaan “Jika ada kesempatan di tempat lain seperti K/L, Pemda atau Perusahaan yang lebih baik” maka mayoritas responden berpendapat untuk mencoba melamar ke institusi atau perusahaan tersebut (44%) serta pikir-pikir (39%). Sedangkan yang menyatakan setia tetap di Kemlu hanya 17%. Pernyataan pikir-pikir pengaturan yang ada Apakah Kemlu akan memberikan yang juga cukup besar ini yang belum jelas sebagai masalah utama. masa depan yang lebih baik? saat ini me­nurut saya Isu manajemen yang banyak dikeluhkan mengisyaratkan kegalauan tidak memuaskan,” aku oleh pegawai terkait dengan manajemen diantara para diplomat seorang responden. kepegawaian, khusu­snya ad­minis­­trasi. Be­ muda. “Seakan-akan kerja “Kurang ­nya peng­ berapa responden mengeluhkan kurang dan hidup di Kemlu itu efektifnya sistem yang secara otomatis penuh mimpi. Mimpi hargaan pada mem­­b erita­h u­k an mengenai kenaikan penempatan, mimpi diplomat muda pangkat atau golongan pegawai, pengurusan pulang tepat waktu, dan jam kerja yang kenaikan gaji ber­kala setiap 2 tahun, serta mimpi remunerasi, panjang harus pendaftaran anggota keluarga atau cacah mimpi Kemlu yg men­jadi perhatian. jiwa. Hal lain yang menjadi perhatian lebih baik. Saya Sementara, pegawai adalah manajemen penempatan benar-benar galau instansi pe­m e­ pegawai di dalam dan di luar negeri. apakah mau pindah kerja rintah­an/swasta lain Pegawai saat ini dituntut proaktif atau tetap di Kemlu,” curhat sudah memiliki sistem untuk mengurus sendiri kenaikan pangkat/ seorang diplomat muda. untuk meng-encourage golongannya dengan mengumpulkan Pertanyaan terakhir menyangkut karyawannya dengan rewards, peng­ berkas-berkas pendukung yang seharusnya prioritas hidup. Mayoritas responden hargaan, entertainment,” celoteh diplomat sudah dimiliki oleh Biro Kepegawaian. berpendapat bahwa keluarga merupakan muda lainnya. Begitu halnya dengan prioritas hidup mereka (70%), diikuti Tingkat ke­sejah­ pengurusan kenaikan gaji Jika ada kesempatan di tempat lain teraan yang kurang oleh kesejahteraan atau materi (18%), dan berkala setiap masa kerja (K/L, Pemda atau Perusahaan) yang menyebabkan 60% pekerjaan/karir (11%). lebih baik, maka Anda: pegawai mencapai 2 tahun “Hidup harus seimbang, antara diplomat muda merasa atau kelipatannya. Pegawai pekerjaan dan keluarga. Kalau harus pergi sudah mendesak untuk yang mengurusi cacah jiwa ke kantor jam 6 pagi pulang jam 12 malam, ditempatkan. di Biro Kepegawaianpun artinya sangat tidak seimbang. Bekerja Sedangkan hanya segelintir orang. di Kemlu seringkali pergi sebelum anak 30% masih Akibatnya, peng­u rus­ bangun dan pulang setelah anak tidur, sabar untuk an cacah jiwa mem­ bahkan weekend pun kadang harus ngantor. ditempatkan butuhkan waktu relatif Semoga manajemen Kemlu kedepannya dan 10% lama. dapat lebih baik untuk memberikan belum perlu “Kiranya Kemlu keseimbangan antara pekerjaan dan ditem­p atkan perlu menata kembali keluarga kepada seluruh pegawainya,” dalam waktu secara bertahap manajemen ungkap diplomat muda lainnya. dekat. “Terus pelaksanaan diplomasi dan terang sangat berat Destarata Hamarsan Mustafa, pengembangan SDM dikarenakan hidup di Jakarta apalagi M. Aji Surya

12

DES 2013

Bangga dan senang pasti menyeruak saat seseorang menempuh pendidikan Sekdilu, terlebih setelah lulus dan menyandang gelar diplomat. Setelah itu, ceritanya bisa lain lagi.

T

DES 2013

13

LAPORAN UTAMA

Sang Sarjana Menanti Karir

dok.kemlu

Kelompok pegawai Kemlu ini menjadi tulang punggung keuangan dan kerumahtanggaan. Mereka rata-rata alumni S1 universitas ternama. Sayang, saat ini masih miskin karir.

S

uatu pagi di hari Jumat, Yudha menulis di sebuah chat group: “Hi guys, nanti sore pada ngapain? Karaokean yuk. Kutraktir”. Sejurus kemudian, personel group pun bertanya-tanya, ”Ada apa nih, kok tumben si Yudha ntraktir?” Tetapi kebetulan tidak ada lemburan kantor, semua mengiyakan. Sesaat, semua berpikir wajar saja karaoke­an, sore itu, ditutup dengan lagu per­ pisahan. Tapi entah mengapa salah seorang iseng nyeletuk “Lho kok lagunya sedih amat Yud, mau pergi kemana nih?” Yudhapun angkat bicara dengan mikrofon dalam geng­­gaman­nya, mengatakan bahwa hari itu merupakan hari terakhirnya di Kemlu. Ohhh... Cerita yang sempat terdengar beberapa waktu lalu itu tiba-tiba terlintas dalam pikiran sebagian responden ketika redaksi QuAs mengangkat tema SDM untuk menutup tahun 2013. Pada kesempatan tersebut, QuAs melakukan jajak pendapat dari salah satu komponen SDM Kemlu yaitu para Bendahara dan Penata­kerumah­

14

tanggaan Perwakilan RI (BPKRT). Jajak pendapat dilakukan dengan cara mengirimkan e-mail berisi link kuesioner, dimana responden diminta menjawab enam buah pertanyaan dengan cara memilih hanya satu jawaban yang dianggap paling tepat. Metode sampling yang digunakan adalah stratified simple random sampling, dimana sample didapat dari tiap stratum atau sub-kelompok dari suatu populasi. Jajak pendapat juga dilengkapi dengan kolom isian sebagai sarana responden menuangkan aspirasinya. Populasi responden jajak pendapat adalah BPKRT angkatan 4 (4 orang), angkatan 5 (71 orang) dan angkatan 6 (28 orang). Semua belum pernah ditempatkan (posting) pada Perwakilan RI di Luar Negeri dengan maksud untuk mengetahui harapan sekaligus aspek yang menjadi kendala atas harapan tersebut. Jumlah responden yang terkumpul dan mengisi kuesioner berjumlah 60 orang dan dengan nilai keterwakilan yang cukup seimbang. Responden angkatan 4, 5, dan 6 berjumlah 50%, 48%, dan 86% dari populasi

masing-masing. Latar belakang pendidikan terbanyak para responden adalah S1 Akuntansi 49 orang (82%), D3 Akuntansi 8 orang (13%), S2 Akuntansi 2 orang (3%), dan Lainnya 1 orang (2%). Tingkat pendidikan dapat menjadi salah satu ukuran tingkat intelektualitas seseorang dan sangat terkait dengan reward yang harus diterimanya. Jawaban yang diterima QuAs mengindikasikan, responden berharap akan terjadi perubahan pada nasib BPKRT sejak perekrutan BPKRT angkatan 6 yang diwajibkan berpendidikan minimal S1 (Akuntansi).

Kebimbangan Jajak pendapat mengungkap fakta yang cukup mengagetkan. Data menunjuk­ kan bahwa 40% responden BPKRT bimbang setelah masuk Kemlu, 38% responden ingin pindah kerja, 20% responden merasa biasa saja, dan 2% merasa sangat puas. Bimbang yang berlebihan biasanya berlanjut dengan pindah kerja. Artinya dua hal tersebut seperti adik dan kakak. Bisa susul menyusul. Masalahnya, kenapa bisa begitu? Ber­ dasarkan jajak pendapat, QuAs menduga hal itu terkait dengan masalah karir. Bagaimana tidak, sebagian besar responden menyatakan bahwa masalah utama yang mereka hadapi adalah ketidakjelasan jenjang karir (88%). Hampir seratus persen lho. Sementara tunjangan penghidupan luar negeri (TPLN) yang tidak disesuaikan dengan masa kerja dan peran sebagai supporting unit samasama hanya mengambil bagian sebesar 5%. Adapun minimnya kesempatan untuk mem­ peroleh beasiswa juga dianggap sebagai hambatan walaupun sangat kecil (2%). Layaknya setiap orang yang bekerja mendambakan karir. Posisi sebagai seorang BPKRT, saat ini, nyaris mustahil menduduki level Eselon 3. Maklumlah, untuk duduk di Eselon 3, mereka harus mengikuti diklat PIM III yang digabung dengan diklat Sesdilu. Sementara diklat tersebut hanya untuk para diplomat. Responden lain berkomentar: “Masalah lain yang membuat saya bingung adalah TPLN yang menjadi hak kita saat ditugaskan di Perwakilan RI di Luar Negeri. Masa kerja 5 tahun dengan masa kerja 20 tahun kok tunjangan sami mawon. Kiranya hal itu perlu ditinjau ulang.” Menyentuh kembali aspek tingkat pendidikan yang telah disebut di awal, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar pula tingkat kebutuhannya. Menurut teori Maslow, manusia memiliki kebutuhan dari tingkat terendah yaitu kebutuhan fisiologis hingga mencapai kebutuhan untuk dihargai dan DES 2013

kebutuhan untuk aktualisasi diri. Sebagian responden berpendapat bahwa akan sangat sulit memenuhi kebutuhan tingkat atas jika manajemen Kemlu khususnya yang menyang­kut jabatan BPKRT tidak segera dibenahi. Permenlu mengenai PDLN Non Diplomatik yang masih dalam proses pembahasan diharapkan segera disahkan dengan masukan aspirasi para BPKRT sebagai pihak yang berkepentingan. Antara lain mencakup kejelasan tupoksi, pengembangan diri dan pemetaan jabatan yang mengedepankan merit system. Terkait dengan hal tersebut, responden dengan antusias menunjukkan jabatan apa yang diharapkan dapat dicapai oleh para responden 20 tahun dari sekarang. Mayoritas responden (87%) berharap dapat mencapai jabatan Eselon II, kemudian 6% menjawab tidak tahu, 5% berharap dapat mencapai Eselon III, dan ada juga yang berharap hanya mencapai Eselon IV (2%). Beberapa responden merasa bahwa ke depan dirinya mampu untuk bersaing meraih setidaknya jabatan Eselon II. “Saya berharap dan yakin para BPKRT mampu untuk setidaknya menduduki jabatan Eselon II, tentu saja yang sesuai dengan kompetensi dan substansi. Bahkan semua PNS saya rasa berhak atas jabatan manapun asal mampu dan mau,” ungkap salah seorang responden. Mimpi-mimpi itu memang sebuah kewajaran. Maklum sebagian besar mereka adalah sarjana (S1) dari berbagai perguruan tinggi dengan spesialisasi di DES 2013

bidang akuntansi. Dengan ijazah tersebut, semestinya mereka bisa berharap untuk mendapatkan gaji yang relatif besar kalau bergabung dengan akuntan publik, misalnya. Namun ketika menjadi BPKRT maka aturan di Kemlu banyak memberikan batasan, khususnya soal karir. Siapa yang salah? Bukankah soal karir tersebut sudah harus dimengerti sebelum bergabung di Kemlu, mengingat ketentuan itu sudah berlaku cukup lama. Memasuki dunia kerja tanpa pengetahuan cukup memang bisa merepotkan di kemudian hari. Meski demikian, sebagian BPKRT merasa tidak pernah diberi informasi yang memadai pada saat rekrutmen sehingga mereka berprasangka baik tentang karir di Kemlu. Entahlah, yang jelas, informasi yang sangat penting itu tidak sampai ke telinga yang semestinya memahami sejak awal. Jajak pendapat juga menyajikan opini para responden tentang tingkat kesulitan pekerjaan seorang BPKRT. Sebesar 50% responden menganggap pekerjaan keBPKRT-an di Kemlu itu sedang-sedang saja, 22% responden menganggapnya cukup sulit, 18% responden beropini bahwa pekerjaan ke-BPKRT-an njelimet dan rumit, sedangkan 10% responden lainnya meng­ anggap pekerjaan tersebut sangat simpel. Sesungguhnya isu ini diartikan berbeda-beda oleh para responden. Menurut beberapa responden, pekerjaan ke-BPKRTan dianggap sedang-sedang saja dilihat dari sisi substansi atau kualitas pekerjaannya. Namun beberapa responden lain menjawab

njelimet dan rumit dikarenakan load (beban) pekerjaan seorang BPKRT seringkali terlalu besar/banyak. Seorang BPKRT muda yang kebetul­ an ditempatkan di Tata Usaha Direktorat me­ n gaku harus menghandle hampir semua pekerjaan administrasi berdua bersama Kasubagnya. Mereka berdua menangani administrasi keuangan, umum, kepegawaian, tata persuratan, hingga perencanaan dan pelaporan seperti SAKIP. “Bukan suatu pekerjaan sulit sebenarnya bagi saya, namun terasa sangat tidak pas bila dalam penilaian kelas jabatan hanya diberi grade yang rendah,” ungkap salah satu responden dalam kolom aspirasinya. Sangat dimaklumi, sebenarnya akuntansi yang diterapkan di Kemlu ini tidaklah terlalu rumit. Atau boleh dibilang sedang saja. Dengan demikian, sebenarnya, cukup ditangani oleh alumni D3 saja, bukan S1 dan S2 seperti saat ini. QuAs melihat, prasyarat BPKRT yang harus sarjana pada akhirnya memberikan beban tersendiri. Bila demikian halnya, ada baiknya mereka yang sudah sarjana tersebut diberikan kesempatan untuk meneruskan kuliahnya baik itu S2 maupun S3 di bidang manajemen. Pada saatnya nanti, merekalah yang akan menjadi ahli bidang keuangan, sumber daya manusia, perencanaan dan organisasi. Para diplomat bisa berkonsentrasi pada bidang substansi, sedangkan manajemen dipegang oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Monica, M. Aji Surya

15

LAPORAN UTAMA

Pola Karir: The Kemlu Way? Keberhasilan suksesi SDM dalam suatu organisasi tidak terlepas dari pola karir dan mekanisme pelaksanaannya yang tailor-made. Tanpa itu bukan mustahil akan berpengaruh negatif terhadap jalannya roda organisasi.

16

myhomeamongthehills.com

T

he Boot Room adalah ruang rapat internal tim pelatih saat itu untuk mendiskusikan kondisi tim, taktik serta memikirkan strategi untuk dapat mengalahkan lawan dalam pertandingan berikutnya, sembari bersantai minum wiski atau bir. Ruangan ini semula adalah gudang penyimpanan sepatu di stadion Anfield, yang kemudian dialih fungsikan oleh Bill Shankly, manajer Liverpool periode tahun 1959 – 1974. Selanjutnya proses suksesi manajer Liverpool terpusat pada the Boot Room, dimana calon manajer pengganti diambil dari anggota tim pelatih yang terbiasa berdikusi dalam the Boot Room sehingga proses suksesi tidak mengganggu sistem pelatihan dan gaya permainan yang diterapkan. That’s the Liverpool Way. Sepeninggal Bill Shankly, para lulusan the Boot Room seperti Bob Paisley, Joe Fagan, Kenny Dalglish dan Roy Evans, terus berprestasi dan meraih 10 kali juara divisi utama liga Inggris, 4 kali juara Piala Champions Eropa, 2 kali juara Piala FA, 4 kali juara Piala Liga, 1 kali juara Piala UEFA, dan masih banyak piala lain yang berhasil diraih. Namun demikian konsep tersebut mulai ditinggalkan Liverpool dan manajer Liverpool ditunjuk dari luar klub, seperti Gerard Houllier, Rafael Benitez, Roy Hodgson dan terakhir Brendan Rodgers. Tak dinyana keputusan itu menyebabkan Liverpool memasuki masa-masa suram, sempat mengalami paceklik gelar di akhir era 1990an dan bahkan nyaris bangkrut di era kepemilikan Tom Hicks dan George Gillet. Kisah Liverpool dan the Boot Room

keserasian antara jabatan, pangkat, diklat kepemimpinan, diklat kompetensi, serta masa jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun. Demikian intisari definisi pola karir dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pola Karir Pegawai Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.76/MenhutII/2006 tentang Pola Karir PNS Departemen Kehutanan. Dalam telaahan QuAs, sampai dengan saat ini Kemlu belum mempunyai ketentuan mengikat mengenai pola karir pegawainya, termasuk bagi diplomat. Gambaran pola karir hanya diperoleh dari jajaran pimpinan Kemlu, salah satunya Staf Ahli Bidang Manajemen. Dalam kesempatan paparan pada Diklat SESDILU tanggal 5 Maret 2013 yang lalu, terdapat beberapa konsep yang disampaikan terkait dengan upaya pengembangan karir pegawai, khususnya diplomat. Staf Ahli Bidang Manajemen Ibnu Said kala itu juga mengingatkan bahwa keberhasilan seorang diplomat untuk mencapai jenjang Duta Besar, tidak terlepas dari beberapa faktor, yaitu prestasi dalam diklat fungsional diplomat, prestasi kerja, self development, kemampuan manajerial dan kepemimpinan serta penilaian dan kepercayaan Pimpinan Kemlu; selain tentunya penunjukkan oleh Presiden. Staf Ahli Bidang Manajemen juga memunculkan ko nsep succession planning, dimana hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya kevakuman. Succesion planning merupaka n su a t u pengamatan secara seksama terhadap pegawai yang dianggap memiliki potensi untuk dipromosikan/ dikembangkan ke dalam jabatan tertentu (talent scouting).

Currently under maintenance?

ini merupakan salah satu contoh bahwa suatu organisasi memerlukan suatu konsep pola karir yang memang disesuaikan dengan kondisi organisasi itu. Pada saat pola karir diubah atau bahkan diganti total, kinerja organsiasi pun terganggu. Bagaimana dengan Kemlu?

Pola Karir Kemlu Pola karir adalah pola pembinaan yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterangan dan

Profil Diplomat Indonesia QuAs mencium adanya ke­ tidakseragaman pemahaman para diplomat mengenai profil ideal diplomat Indonesia saat mengikuti pemaparan dari jajaran pimpinan Kemlu dalam Diklat SESDILU Angkatan 50 bulan Maret 2013 yang lalu. Sekretaris Jenderal Budi Bowoleksono dalam salah satu sesi dengan peserta diklat, menjelaskan mengenai profil PDLN (red - diplomat Indonesia) dengan merujuk pada definisi diplomat dalam Pasal 3 Konvensi Wina, beberapa situs internet dan DES 2013

Department of State (red - Kemlu Amerika Serikat). Sementara Staf Ahli Bidang Manajemen Ibnu Said memaparkan kepada para peserta diklat bahwa diplomat harus memiliki kompetensi dasar (mencakup integritas, kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, kerjasama dan fleksibilitas) maupun kompetensi profesi (meliputi kemampuan, keahlian, keterampilan, pengetahuan, perilaku, kecepatan mengambil keputusan, kreatif dan inovatif, proaktif serta inisiatif). Sedangkan Inspektur Jenderal Sugeng Rahardjo mengacu pada arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Peserta Rapat Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Ri di Luar Negeri Tahun 2012, bahwa karakter diplomat yang capable adalah be confident, have a global view, know your mission, be achievement oriented dan always be ready, active and creative. Ketidakseragaman ini diakui oleh sebagian pejabat Eselon III dan Eselon II/b Pusdiklat Kemlu saat diwawancara dalam rangka audit kinerja Inspektorat Jenderal pada Pusdiklat bulan September 2013 yang lalu. “Ibarat tukang jahit, kami tidak diberikan pola yang diinginkan” demikian intisari dari penuturan mereka kala merespon pertanyaan mengenai profil ideal diplomat. Bila memang demikian, bagaimana bisa Kemlu menyelenggarakan diklat dan mengembangkan karir setiap diplomat Indonesia? QuAs pun mencoba menggali lebih dalam mengenai profil diplomat Indonesia. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri tidak secara jelas mengatur mengenai profil diplomat Indonesia. Hanya dalam Pasal 4 yang menyebutkan beberapa ciri diplomasi, bukan diplomat, yakni : “… melalui diplomasi yang kreatif, aktif dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.” Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di luar negeri, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya maupun Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya sama sekali tidak menyinggung mengenai profil ideal diplomat Indonesia. Hanya Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 yang secara tertulis menetapkan profil diplomat, meskipun dalam bentuk sasaran untuk setiap tahapan DES 2013

diklat fungsional diplomatik, yaitu SEKDILU, SESDILU maupun SESPARLU dalam Pasal 19 Ayat 1, Pasal 22 Ayat 1, maupun Pasal 23 Ayat 1. Namun demikian sampai dengan saat ini, kita semua pun tahu kontroversi yang menyelimuti Permenlu tersebut belum terselesaikan. Berangkat dari itu, marilah kita semua berharap agar dalam waktu dekat profil ideal diplomat Indonesia, termasuk pola pengembangan karir diplomat, dapat ditetapkan secara baku (red – dalam bentuk Peraturan Menteri Luar Negeri) sehingga upaya pembinaan dan pengembangan karir diplomat di masa mendatang lebih terarah, pegawai memiliki jobs security yang tinggi dan pada akhirnya kinerja para pegawai pun makin meningkat sehingga berbagai sasaran diplomasi Indonesia akan terwujud.

What’s Next? Apabila profil diplomat Indonesia telah dibakukan, barulah langkah penataan pola karir dapat dilaksanakan. Merujuk pada paparan Brian Aprinto dan Fonny Arisandy Jacob dalam buku “Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia”, jenjang karir diplomat yang ada saat ini dapat dikategorikan sebagai jalur karir tradisional. Pendekatan yang selama ini digunakan pun bersifat birokratis, dimana jabatan dianggap sebagai imbalan dan senioritas lebih diutamakan. Hal ini berbeda dengan pendekatan talent management yang tengah menjadi trend di kalangan ahli SDM, dimana penempatan pegawai dalam suatu jabatan juga merupakan bagian dari upaya pengembangan pegawai tersebut. Berkenaan dengan succession planning, kelihatannya ada pekerjaan rumah lain yang harus dilaksanakan, yaitu pemetaan jabatan yang ada dalam organisasi Kemlu dan Perwakilan ke dalam kategori jabatan penting, jabatan biasa dan jabatan tidak penting. Dengan demikian hanya jabatan yang dikategorikan penting saja yang nantinya dimanfaatkan dalam implementasi succession planning. Langkah berikutnya yang perlu dilaksanakan sebelum pelaksanaan succession planning adalah pemetaan kompetensi dan kinerja terhadap pegawai yang sudah ada maupun pegawai yang akan direkrut. Pemetaan kompetensi dan kinerja pegawai dimaksud dikenal juga sebagai Human Asset Value (HAV). Analisa HAV akan membagi karyawan dalam 4 kategori. Pertama, karyawan bintang yaitu karyawan yang memiliki kinerja dan kompetensi tinggi. Kedua, Pekerja keras yaitu karyawan yang berkinerja tinggi

namun memiliki kompetensi rendah. Kelompok ketiga ialah adalah karyawan bermasalah, yakni karyawan yang berkinerja rendah walaupun memiliki kompetensi tinggi. Sementara kelompok terakhir adalah dead wood, yaitu karyawan yang berkinerja dan berkompetensi rendah. Sejauh ini QuAs belum melihat adanya upaya pembinaan yang serius, bahkan dalam bentuk konsep sekalipun, khususnya bagi karyawan bermasalah maupun deadwood di Kemlu. Sebagai contoh adalah rekan-rekan yang melakukan pelanggaran dalam katagori berat. Apakah mereka termasuk kategori bermasalah atau deadwood? Jika memang benar, lalu apa upaya Kemlu?. Yang sering terdengar adalah cap salah dan “hukuman” seumur hidup. Seolah manusia susah kembali menjadi baik. Perlu diperhatikan bahwa secara teoritis, seharusnya mereka yang dianggap bermasalah tidak dibuang begitu saja. Bagi kelompok deadwood, alih – alih “dipecat” atau “dinon-aktifkan”, sebaiknya dapat dibina untuk sementara waktu menduduki jabatan tidak penting. Sementara karyawan bermasalah agar mendapatkan treatment khusus berupa counseling, job enlargement, rotasi dan transfer. Apabila mereka memperlihatkan perbaikan kinerja atau kompetensi, mereka masih dapat dipromosikan. Dengan demikian pintu bagi mereka untuk menuju jenjang yang lebih tinggi, tidak tertutup rapat. Teman-teman BPKRT (red – PKKRT) dan PDDN hingga saat ini bahkan tidak memiliki jenjang karir sekalipun. Jika membandingkan dengan Kemenristek, hal ini sungguh ironis, dimana Kemenristek telah mengatur pola karir pegawainya tidak hanya lulusan S2 atau S3, melainkan juga untuk lulusan SLTA. (red - merujuk Peraturan Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi Nomor 01/SM/PER/I/2010 tentang Pedoman Pola Umum Pembinaan Karir PNS di Lingkungan Kemenristek). Dengan demikian kuncinya adalah memaksimalkan seluruh potensi SDM yang ada, demi kepentingan organisasi tentunya. Reward diberikan kepada yang berprestasi, sementara yang bermasalah sekalipun tetap diberikan ruang untuk memperbaiki diri. “Recently, I was asked if I was going to fire an employee who made a mistake that cost the company US$ 600,000. No, I replied. I just spent US$ 600,000 training on him. Why would I want somebody to hire his experience?” ujar Thomas John Watson, mantan CEO International Business Machines (IBM). Bharata

17

LAPORAN UTAMA

Sekretaris Jenderal Budi Bowoloeksono:

Legal Instrument Kemlu Terbawa Mimpi

Pertama, selamat atas jabatan baru sebagai Dubes RI di Washington. Apa yang menggelayut dalam benak di hari-hari terakhir ini? Yang jelas, masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Di hari-hari terakhir ini saya akan terus mendorong berbagai upaya perbaikan legal instruments kita. Kecuali untuk Permenlu Nomor 04/2009, Permenlu mengenai PK dan BPKRT sudah dalam tataran akhir. Namun demikian, masih dipandang perlu adanya crowd sourcing untuk menimbulkan ownership yang kuat, sehingga setiap orang memiliki komitmen untuk melaksanakannya dengan baik. Sangat disadari crowd sourcing dapat memakan waktu yang panjang jika tidak dikawal dengan baik. Namun saya berkeyakinan manfaatnya amat besar. Jujur, saya lihat masukan-masukan yang ada dari PK dan BPKRT masih belum terrefleksikan secara memadai dalam draft yang terakhir. Oleh karena itu saya minta agar konsepnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memiliki proyeksi ke depan serta masuk akal. Jangan takut untuk melakukan perbaikan. Itulah yang saya rasakan. Banyak pekerjaan yang belum selesai. Menjelang tidur pun semua itu yang ada dalam benak saya. Terbawa mimpi. Catatan untuk Sekjen yang baru? Yang paling penting, apa yang saya kerjakan selama ini adalah I’m just doing my job. Tidak ada hal yang extraordinary.

18

Saya hanya mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan saya, sesuai dengan apa yang diamanatkan (tangannya menunjuk ke kursi tempat ia biasa duduk-red). Bagian signifikan dari apa yang telah dikerjakan adalah keterlibatan semua pihak, mengubah mindset dan membuka semua jalur komunikasi. Dengan demikian kita semua bisa urun rembug untuk identifikasi persoalan-persoalan yang kita hadapi, mencari solusi serta mencari dan melaksanakan upaya perbaikan. Memang, disana-sini masih ada sumbatan-sumbatan dalam komunikasi, misalnya komunikasi dari level pimpinan yang tidak sampai pada bawahan, masih ada rumor, grudges, atau anggapan-anggapan yang tidak pas. Tapi semua ini bagian dari proses. Tidak masalah. Apa yang harus diperhatikan Sekjen baru? Saya meyakini setiap orang mempunyai keunikan tersendiri dalam memahami, mempresepsikan dan melaksanakan amanahnya. Hal ini tentunya sesuai dengan latar belakang pengalaman maupun pengetahuannya masing-masing. Yang saya lakukan selama ini adalah mencoba untuk banyak mendengar dan fokus. Saya mendefinisikan pekerjaan Sekjen sekarang ini lebih sebagai housekeeper sehingga harus betul-betul fokus mengurus masalah kerumahtangggaan Kementerian Luar Negeri dari segala aspek. Saya beranggapan bahwa Sekjen harus fokus, pahami permasalahan, bikin kemitraan yang kuat dengan instansi lainnya karena kekhususan Kementerian Luar Negeri belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh mitra kerja kita yang lain. Sebagai ilustrasi, berbagai peraturan dan ketentuan yang ada didesain berlaku untuk seluruh Kementerian/Lembaga secara nasional. Pada saat sebuah peraturan nasional diterapkan di Kementerian Luar Negeri maka timbul komplikasi misalnya manakala ditetapkan Kementerian/ Lembaga harus tutup buku pada tanggal 31 Desember, pertanyaan yang timbul adalah waktu mana? Waktu di Vanuatu jelas beda

dengan waktu di London atau Pretoria. Belum lagi melihat kenyataan di beberapa negara barat, perbankan akan tutup menjelang hari natal dan tahun baru. Tantangan lain adalah berkaitan dengan ketentuan bahwa penggunaan sebagian dana PNBP hanya diperuntukan bagi Satuan Kerja yang menghasilkan PNBP tersebut. Hal ini jelas sulit diterapkan di Kementerian Luar Negeri mengingat banyak perwakilan yang tidak menghasilkan PNBP secara signifikan misalnya PTRI New York, PTRI Jenewa dan bahkan di Pusat. Syukur alhamdulillah melalui berbagai pendekatan, kita mampu meyakinkan mitra kita sehingga saat ini sebagian dana PNBP dapat kita gunakan sesuai dengan prioritas yang ditentukan Pusat. Tantangan terbesar Kementerian Luar Negeri yang tidak dialami oleh Kementerian/Lembaga lainnya adalah tingkat mutasi yang tinggi. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri sehingga pejabat baru akan kembali mulai memahami pekerjaannya. Untuk ini, saya berkeyakinan kita perlu memperkuat sistem, sehingga siapapun pejabatnya maka sistem telah bekerja dengan baik. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah upaya untuk mengatasi permasalahan selisih kurs yang kerap kali menjadi temuan BPK. Kondisi saat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional, DIPA Kementerian menggunakan mata uang rupiah, sementara pada saat transfer ke Perwakilan menggunakan mata uang dollar AS dengan kurs yang kerap kali berbeda dengan kurs APBN. Lebih berat lagi, perwakilan masih dibebani selisih kurs penukaran dari dollar AS ke mata uang setempat. Guna mengatasi tantangan ini, kita telah mengusulkan agar khusus Kementerian Luar Negeri dapat memperoleh alokasi anggaran dalam bentuk 8 (delapan) foreign currencies. Kondisi serupa juga kita temui dalam hal pengadaan kendaraan dinas yang hanya diperbolehkan sebagai penggantian kendaraan yang telah dihapuskan sebelumnya. Secara umum hal ini tentunya tidak menimbulkan permasalahan, namun demikian, kendala muncul manakala kita DES 2013

bermaksud mengganti kendaraan dinas Kepala Pewakilan. Sebagaimana kita pahami bersama, kendaraan dinas Kepala Perwakilan bukan dipandang sebagai alat transportasi semata tapi juga merupakan representasi politis wakil negara dengan segala privileges dan immunitasnya. Karenanya kita juga telah mengusulkan agar proses pengadaaan dapat dilaksanakan secara simultan dengan proses penghapusan sehingga tidak terjadi kekosongan kendaraan dinas Kepala Pewakilan. Dari semua contoh di atas, intinya adalah bagaimana berbagai kekhususan Kementerian Luar Negeri dapat terefleksikan dalam berbagai peraturan umum yang berlaku secara nasional dan menjawab tantangan tingkat mutasi SDM yang tinggi. This is the most challenging job untuk saya. Pekerjaan ini memerlukan 150% konsentrasi, fokus serta pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi. Contoh lain perkerjaan Sekjen sebagai housekeeper adalah masalah parkir bus jemputan. Saya pribadi kurang setuju dengan lolasi parkir saat ini yang terkesan kurang rapih. Seperti after taste yang bitter. Setelah melihat lingkungan Kementerian Luar Negeri yang relatif sudah bagus, kita harus melihat pemandangan yang kurang sedap. Sebenarnya solusinya ada. Parkir bus jemputan dapat dipindahkan ke lahan parkir IRTI. Untuk selanjutnya, tempat parkir sekarang bisa dikubah menjadi kantin

mapun ruangan bagi Pusat Komunikasi. Pending Matters yang harus ditangani oleh pengganti Bapak? Mungkin Memorandum Akhir Tugas Saya akan lebih fokus pada hal-hal yang perlu tindak lanjut. Namun ada tiga hal yang paling penting. Pertama, penyelesaian permasalahan legal instrument, khususnya Permenlu nomor 04/2009 yang menjadi isu paling penting. Karena hal ini menjadi dasar dari semua permasalahan yang ada. Kedua adalah menuntaskan proses Reformasi Birokrasi dan ketiga, konsolidasi internal. Kemlu harus memiliki visi dan proyeksi ke depan, khususnya terkait dengan akan diberlakukannya UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Sayangnya, Pokja yang ada saat ini, saya nilai kemajuannya belum menggembirakan. Diharapkan juga di masa mendatang dapat dirancang suatu diskusi internal Kemlu yang visionaris untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi Kemlu. Dalam kaitan dengan manajemen, patut dipertimbangkan keterlibatan konsultan bidang manajemen dan organisasi. Ibaratnya seperti kita ingin menjahit celana. Sebagai user, tentunya kita

aji surya

P

ukul 07:30 pagi tanggal 2 Desember 2013, matahari belum sepenggalah tatkala redaksi QuAs bertandang ke kantor Sekretaris Jenderal, Budi Bowoleksono. Di kala kebanyakan pegawai Kementerian Luar Negeri masih dalam perjalanan menuju kantor, Pak Sekjen yang bersuara lembut ini sudah disibukkan dengan tumpukan nota dinas dan berita yang harus diberikan disposisi. Aneka topik kekemluan jadi “sarapan” perbincangan, mulai soal jahitan celana hingga aturan Kemlu yang sedang digodok. Berikut ini petikannya.

paham apa yang kita inginkan, bagaimana modelnya, berapa jumlah sakunya. Namun tentunya bukan kita yang harus menjahit celana itu. Karena kita tidak mempunyai expertise untuk melakukan hal tersebut. Jika hal-hal tersebut tidak segera dilaksanakan, dikuatirkan Kemlu tidak bisa berkompetisi. Bagaimana dengan target penyelesaian Permenlu No. 04/2009? Targetnya cepat. Sebenarnya skeletonnya sudah ada, namun belum memproyeksikan kondisi di masa mendatang. Patut disayangkan masih banyak rekan-rekan yang menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang sempit. Mbok ya yang jembar. Misalnya adalah kondisi hasil rekrutmen saat ini, yang kebanyakan wanita. Peraturan yang ada belum mengakomodasi dinamika gender SDM Kemlu yang cenderung banyak wanita. Terdapat banyak kekhususan terkait dengan perekrutan SDM wanita yang perlu terefleksikan dalam skeleton yang ada. Contoh sederhana hak cuti melahirkan untuk BPKRT, sementara formasi BPKRT di kebanyakan Perwakilan hanya 1 (satu) orang dan pekerjaan BPKRT tidak dapat diisi sementara oleh staf lain. Ada isu job insecurity BPKRT karena k­etidak­ jelas­ a n pola karir. Mak­l umlah, ke­b a­ nyak­an dari me­reka adalah lu­lus­­an S1 atau bah­kan S2? Hal ini me­ mang menjadi suatu tantangan ter­sendiri. Sering kali terjadi di ling­kung­an Kemlu, kita mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan

DES 2013

19

peraturan yang ada. Ditingkatkannya kualifikasi BPKRT dari D3 menjadi S1 adalah dengan pertimbangan untuk dapat mengisi jabatan struktural Eselon 4 yang kosong. Perlu dipahami bahwa BPKRT pada hakekatnya adalah sebagai pelaksana teknis, bukan penyusun kebijakan. Hal ini ternyata tidak menyelesaikan permasalahan yang ada, justru menimbulkan permasalahan baru. Dengan kualifikasi yang tinggi tersebut, otomatis ekspektasi para BPKRT pun menjadi makin tinggi. Secara administrasi memang tidak ada ketentuan nasional yang melarang BPKRT untuk menduduki jabatan struktural. Namun demikian tentunya perlu diperhatikan syarat kecakapan tugas. Misalnya untuk Direktur Astimpas, tentunya BPKRT dipandang tidak memenuhi syarat kecakapan tugas yang diperlukan. Namun demikian bukan berarti kesempatan mereka untuk menduduki jabatan Eselon 2 menjadi tertutup rapat. Masih ada ruang bagi mereka untuk menduduki posisi Eselon 2 di unit Sekretariat Jenderal maupun Inspektorat Jenderal. Selain itu, pada tahap rekrutmen perlu ditanamkan pemahaman yang jelas kepada kepada calon pegawai mengenai jenjang karir yang bisa dititi. Dalam jajak pendapat QuAs didapati kenyataan umum bahwa peserta diklat Sekdilu memiliki motivasi yang tinggi. Namun, setelah mereka memasuki lingkungan pekerjaan, ternyata mereka menghadapi suatu dilema, khususnya bagi mereka yang belum mendapatkan penugasan posting di Perwakilan RI. Untuk penerimaan PDK tahun ini, dapat dipastikan bahwa mereka yang mendaftarkan diri adalah mereka yang benar-benar berkeinginan menjadi pegawai Kemlu, bukan sekedar mencari pekerjaan. Hal ini mengingat bahwa mereka telah dibatasi, hanya dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) K/L. Proses rekrutmen Kemlu pun dilaksanakan tanpa kompromi dengan standar yang tinggi. Berkenaan dengan dilema para lulusan diklat Sekdilu, saya melihat antara lain berkaitan dengan ketidakseimbangan beban kerja. Ada satker yang beban kerjanya tinggi, ada juga yang masih memiliki ruang lebar. Masalah lain dipengaruhi pula oleh faktor leadership. Hitung-hitungan saya, setelah mengkuti pendidikan Sekdilu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, mereka melaksanakan tugas magang untuk 1 (satu) tahun pula, kemudian mengikuti tugas belajar untuk S2 ataupun S3 antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun. Peraturan yang ada saat ini, setelah

20

aji surya

LAPORAN UTAMA

pulang pendidikan mereka harus berada di unit kerja dalam negeri selama 1 (satu) tahun. Saya memandang kita harus lebih berani untuk melihat kembali peraturan yang ada. Bukankah mengikuti tugas belajar pada hakikatnya adalah penugasan? Sehingga seharusnya dapat tetap diperhitungkan sebagai lamanya menjalankan tugas dan tidak perlu ditambah kewajiban berada di unit kerja untuk 1 (satu) tahun lagi. Keadaan umum saat ini, para lulusan Sekdilu melaksanakan penugasan baik tugas belajar maupun kedinasan di dalam negeri kurang lebih selama 5 (lima) tahun sebelum ditempatkan pada Perwakilan. Saya juga tidak menutup mata adanya dalam beberapa kasus terdapat mereka yang menghabiskan waktu sampai dengan 8 (delapan) tahun baik yang disebabkan lamanya waktu yang ditempuh dalam melaksanakan

pendidikan maupun kekhawatiran berlebih dari pimpinan Satuan Kerja akan terjadinya kekosongan staf. Karenanya harus diciptakan sebuah mekanisme yang lebih jelas dan bisa dimengerti oleh semua pegawai. Karena banyak yang sekolah, akhirnya banyak Satker mengeluh kurangnya SDM. Akhirnya rekrut lagi rekrut lagi. Padahal antrian sudah panjang. Keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan penugasan belajar harus dijaga dengan baik. Saat ini Kemlu harus siap menghadapi pemberlakuan UU ASN dimana kita tidak bisa lagi mengklaim eksklusivitas atau kekhususan Kemlu. Memang, salah satu kelemahan Kemlu yakni di bidang administrasi, terlebih bila dibandingkan dengan K/L lain. Selama ini kita menganggap masalah DES 2013

diplomasi lebih penting. Padahal semua sama pentingnya. You boleh hebat masalah diplomasi atau segala macam, namun jika masalah laporan keuangan dan BMN berantakan, rapor kita pasti jeblok semua. Apakah penugasan belajar sudah dirancang sesuai kebutuhan atau staf boleh ambil apa saja? Kemlu telah memiliki HCDP (Human Capital Development Programme). Kita memerlukan ahli tertentu sekian. Sehingga pegawai yang melamar sekolah, sudah diarahkan sesuai kebutuhan dinas. Ini yang harus direviu terus, mengingat dinamika dalam dan luar relatif tinggi. Hal lain adalah Pusdiklat perlu diperbaiki sedemikian rupa agar Kemlu siap menghadapi UU ASN. Perlu diperhatikan bahwa UU tersebut akan diberlakukan sebelum kabinet ini berakhir. Masa transisi selama 2 (dua) tahun yang ada harus dapat DES 2013

dimanfaatkan semaksimal mungkin agar Kemlu siap. Apa langkah yang ditempuh untuk mengatasi kelemahan di bidang administrasi? Saat ini kondisi telah membaik dengan adanya kesadaran bahwa administrasi juga menjadi isu yang penting untuk dipahami oleh seluruh PDLN. Perlu diperhatikan bahwa pada akhirnya, seorang PDLN dalam meniti karirnya pasti harus bertanggungjawab terhadap masalah administrasi, karena setidaknya bisa menjadi HOC. Saat ini HOC tidak bisa hanya cap jempol atau tanda tangan saja. Melainkan harus memahami secara detil permasalahan atau isu administrasi yang ia tangani. Hal lain adalah perlu dikem­bang­ kannya eksploitasi sarana teknologi in­for­ masi dalam pelaksanaan tugas admi­nis­trasi. Saat ini banyak pelaksanaan fugnsi ad­­minis­ trasi yang masih dikerjakan secara manual. Misalnya data terkait revisi anggar­an. Kondisi tersebut seharusnya bisa diatasi dengan membangun sistem yang aman dan terintegrasi. Sehingga per­ masalahan yang ada dapat diselesaikan dengan cepat. Dalam hal ini termasuk perlu­ nya peningkatan koordinasi internal. Bagaimana dengan penilaian akuntabilitas kinerja Kemlu yang masih “CC”? Kemlu memang selalu mendapatkan predikat CC, meskipun ada peningkatan nilai dari tahun ke tahun. Namun demikian bukan itu yang terpenting bagi Saya. Yang jauh lebih penting adalah keterlibatan atau partisipasi kita semua. Mungkin capaian opini WTP atas Laporan Keuangan kita dapat dijadikan contoh, dimana partisipasi kita semua membuahkan hasil yang diharapkan. Kuncinya adalah adanya SOP dan sistem yang baik, meskipun itu juga bukan hal yang mudah. Oleh karena itu pemanfaatan IT menjadi suatu keharusan. Sebenarnya Kemlu sangat beruntung memiliki Pusat Komunikasi, yang bisa menghasilkan berbagai program dan aplikasi, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Terakhir, apa kabar tunjangan kinerja atau yang disebut remunerasi? Perlu dipahami bahwa antara disiplin dan remunerasi merupakan 2 (dua) hal yang terpisah. Secara pribadi, Saya kurang sependapat dengan ketentuan jam kantor pukul 07:30 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Namun demikian, faktanya peraturan tersebut masih diberlakukan. Dan harus diingat bahwa K/L lain pun melaksanakannya. Kemlu sendiri telah mendapatkan

dispensasi menjadi pukul 08:00, antara lain dengan alasan bahwa Kemlu adalah salah satu K/L dengan jam kepulangan yang tidak tertib, atau sesudah pukul 16:30. Kebanyakan kedutaan besar asing, sebagai counterpart kita, baru buka pukul 09:00 sementara Perwakilan RI beroperasi dalam zona waktu yang berbeda sehingga dapat dikatakan Kemlu harus bekerja 24 jam. Kembali ke masalah absensi. Perlu dipahami bahwa disiplin absensi merupakan kewajiban seluruh PNS. Remunerasi itu merupakan tunjangan kinerja, bukan tunjangan absensi. Dari beberapa K/L yang telah menerapkan remunerasi pada TA 2012, ternyata ada di antaranya yang melakukan pemutihan. Dan itu kemudian menjadi temuan audit BPK. Berkaitan dengan masalah ketepatan jam pada mesin absensi sidik vena, per 1 Januari 2014 mesin absensi akan direkalibrasi. Hal ini sebagai bagian dari upaya perbaikan. Dalam pencairan remunerasi pun hasil Payroll Management System (PMS) telah diminta. Kondisi tersebut telah dikonsultasikan kepada BPK dan BPKP. Pada akhirnya, disiplin dalam absensi tidak menjadi pilihan lagi. Jika dibandingkan dengan K/L lain, saat ini Kemlu relatif lenient. Kemenperin bahkan telah menerapkan logbook sebagai dasar pembayaran remunerasi. Sementara Kemlu saat ini masih berdasarkan absensi. Perlu diperhatikan bahwa pada akhirnya semua akan mengarah pada kinerja. Untuk itu semua perlu mental switch yang cukup radikal. Guna mendorong hal tersebut, jajaran pimpinan, paling tidak Menlu, Wamenlu, Sekjen dan Irjen telah mencoba memberikan contoh. Terkecuali ada penugasan, jajaran pimpinan Kemlu telah berada di kantor sebelum pukul 07:30. Hal ini semata karena kami berharap Kemlu menjadi lebih baik. Sekali lagi, proses Reformasi Birokrasi masih pada tahap awal. Terkait dengan persiapan remunerasi, saat ini Kemlu hanya tinggal menunggu terbitnya Perpres. Ribuan SK penetapan grading setiap pegawai akan ditandatangani hari ini. Sementara konsep Permenlu terkait pun telah disiapkan. Mudah-mudahan pembayaran remunerasi tidak lewat tahun anggaran. Perlu diketahui bahwa Pimpinan Kemlu terus mengawal setiap tahapan proses remunerasi. Mulai dari Banggar DPR, Wapres, sampai dengan saat konsep Perpres ada pada Kemenkumham. Kita semua sadar bahwa kalau tunjangan kinerja ini gagal lagi, maka “harganya” akan terlalu mahal untuk kita bayar. Aji Surya dan Bharata

21

ASA

Mengejar Matahari, Mengakrabi Bulan PNS dan pengabdian adalah dua kata yang kerap dipadankan. Pengabdian di zaman sekarang sering dimaknai dengan pendekatan profesional: terkait reward dan punishment yang memenuhi unsur keadilan.

W

aktu menunjukkan jam 04.00 pagi, suara jago belum bersahutan, tetapi Trisno sudah membuka matanya dan bersiapsiap untuk bekerja. Sejak awal 2013 dia terbiasa bangun saat fajar belum merekah. Ketika empat anaknya masih terpejam dan bergeletakan di kasur yang dihamparkan di ruang tengah rumahnya. Begitu adzan Subuh berkumandang, dibangunkannya anak-anak itu, sekedarnya saja karena ia harus bergegas. “Bu, anak-anak bangunin nanti ya, suruh solat Shubuh jangan sampai terlambat,” ujarnya kepada isteri yang menyuguhkan sarapan, teh manis hangat dan rebusan singkong di pagi buta. Selepas Shubuh berjamaah di masjid samping rumahnya, Trisno memaksa motor Yamaha tuanya menyusuri gang-gang dekat rumahnya. “Kang Ayip pulang kang udah Shubuh,” disapanya Satpam yang setengah tertidur di pos jaga persis di mulut gang menuju Jalan Raya Leuwiliyang. “Eh Mas Tris, tos kudu angkat (sudah harus berangkat)?” jawab satpam sambil membuka mata. Trisno hanya sempat tersenyum dan mengangkat tangan kirinya kemudian melaju menyusuri tiap lekukan dan tanjakan jalan sepanjang Leuwiliyang menuju Stasiun Besar Bogor. Jalan-jalan berjarak 36 km itu masih lengang, hanya satu dua angkot bergerak mengangkut penumpang, yang sebagian besarnya adalah para pedagang pasar dan para pegawai bermuka cemas, berharap pagi terlambat datang. Tangan kanan pria asli Cirebon

22

itu keras karena kerap memaksa motor tuanya berlari di luar batas gerigi tuanya mampu bergerak. Jarum pada speedometer motornya tampak enggan bergerak men­ dekati angka 60 km. Trisno memperkuat tekadnya. Ditepisnya hawa dingin yang sedari tadi menemaninya. Tangan kanannya mengganas, tak lagi rela motor itu disusul satu dua pemburu nasib lainnya. Pegawai honorer Kemlu itu berpacu dengan matahari, mengejar kereta pertama. Menjalani rutinitas yang sama dengan Trisno, hari itu Daryanto memandang jam tangannya. Waktu menunjukkan pukul 06.11. Celaka! Dia terlambat dua menit saja untuk naik Kereta Rangkaian Listrik Commuter Line (KRL CL) dari Stasiun Bogor yang biasa ditumpanginya. Memang hanya butuh delapan menit untuk menunggu keberangkatan selanjutnya, tapi itu artinya dia akan tiba di kantor tiga puluh menit terlambat dari jam masuk. Dia biasa tiba di Pejambon tepat lima menit sebelum pukul 08.00. Jangan tanya Yanto, begitu bapak tiga orang anak ini biasa dipanggil, bagaimana selisih delapan menit bisa menghasilkan keterlambatan 30 menit. Masukan ke­ macetan, jam sibuk, dan perilaku supir angkot yang sewenang-wenang dalam per­­samaan rumusnya, otak kita pasti dengan mudah akan memberikan validasi. Belum lagi kalau di hari-hari naas tertentu terdapat gangguan pada rangkaian kereta. Keterlambatan lebih dari satu jam adalah keniscayaan yang sudah diinsyafi oleh kebanyakan orang, terutama para komuter. Lain Yanto lain pula Aristia. Ibu baru

ini masih berjuang untuk memangkas waktu keterlambatannya. Rata-rata ketibaannya di kantor pukul delapan lewat dua puluh menit. Setiap pagi dia harus membawa dan menaruh bayinya pada sebuah tempat penitipan anak di bilangan Kalibata. Maklum, baik dirinya dan suaminya sama-sama perantau dan pekerja sehingga dia tidak punya sanak saudara yang bisa menjaga anaknya di rumah. Meski demikian, tekadnya untuk datang tepat waktu sangat besar. Dia dan suami sedang menjajaki keberadaan day care dekat kantor, dan sudah berencana untuk menitipkan bayi usia lima bulannya yang lucu di day care milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kalau Kemlu punya day care sih, kita senang sekali. Kerja bisa lebih tenang, mudah ngontrol kondisi anak,” curhatnya suatu hari penuh harap. Sejak Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Hari Kerja dan Jam Kerja diber­ lakukan, setiap pegawai kini wajib datang pukul delapan pagi. Alhasil sebagian besar pegawai Kemlu di dalam negeri seolah ber­ pacu dengan kecepatan me­ningginya mata­ hari. Apalagi konon katanya, ke­di­siplin­­an jam kerja akan mempengaruhi se­be­rapa utuh tunjangan kinerja yang di­dapat setiap orang tiap bulannya. Tak heran setiap pagi, antrian pegawai di depan mesin pre­sensi deteksi vena menjadi pe­mandangan biasa. Menurut kabar yang beredar, dalam rancangan Peraturan Menteri tentang Tunjangan Kinerja, terdapat range potongan tunjangan kinerja atas keterlambatan pegawai. Untuk keterlambatan 1 sampai 30 menit, persentase pemotongannya 0,5%, DES 2013

keterlambatan 31 sampai 60 menit dipotong 1%, bagi yang terlambat 61 sampai 90 menit dikenakan penalti 1,25%, dan bagi yang terlambat lebih dari itu atau tidak mengisi daftar hadir dan pulang kerja dikenakan 1,5%. Pemotongan itu dikumulatifkan dalam satu bulan, jadi sekiranya Yanto atau Aristia terlambat 30 menit setiap hari dalam setiap bulannya, keduanya dikenakan pemotongan tunjangan kinerja 15%. Dengan kelas jabatan 6, mengacu pada besaran tunjangan kinerja 20 Kementerian di tahun 2012, Yanto dapat mengantongi Rp. 2.095.000. Namun kalau terlambat 30 menit tiap harinya, tunjangan kinerja yang didapatnya berkurang Rp. 314.250. Jika terlambat satu jam, lebih dari setengah juta tunjangan yang bisa didapat­ nya akan melayang. Oleh sebab itulah, meski sebelum aturan disiplin jam kerja diberlakukan, Yanto sudah terbiasa datang pagi. Rencana pemberian tunjangan kinerja menambah motivasinya untuk lebih disip­lin datang tepat waktu. Uang tambahan sedikit di atas dua juta itu, sangat berarti bagi­­nya “Lumayan Pak buat nambah biaya se­kolah anak-anak,” celotehnya kepada QuAs. Dampak dari kebijakan disiplin jam kerja yang diterapkan sejak Januari 2013 itu sudah terasa. Suzana, pegawai dari unit Konsuler merasakan manfaat pemberlakuan jam kerja tersebut. “Datang pagi, kita lebih fresh dan lebih mudah mengkoordinasikan pekerjaan karena sebagian besar pegawai di unit sudah datang,” ucapnya sambil menyusun dokumen yang harus diper­siap­ kannya untuk rapat. “Oh, sejak disiplin jam kerja diberlakukan, koordinasi di pagi hari lebih mudah. Sebelumnya, saya kasihan dengan Bos, setiap kali memanggil pegawai, sering yang bersangkutan belum datang,” kata Rini, sekretaris pejabat eselon II menambahkan. Kondisi tersebut juga dirasakan di tempat lain. Loket Pelayanan Publik Kemlu yang memberikan pelayanan kepengurusan visa, pembuatan paspor diplomatik dan dinas, serta pengurusan exit permit sudah tampak sibuk mendekati pukul delapan tiga puluh. Hal yang sama juga terlihat di loket One Stop Desk, para petugas pelayanan sudah berada di tempat sebelum jam buka pukul 08.30.

Akrab Pulang Malam Ternyata tidak seluruh pegawai mengikuti aturan mengenai jam kerja, Toris dan Retno, bukan nama sebenarnya, misal­nya. Sejak Januari 2013, keduanya mengaku hampir tidak pernah datang sesuai aturan. Toris biasa datang di atas jam sembilan, bahkan tak jarang jam DES 2013

sepuluh lewat dia baru menyentuhkan nadinya pada mesin pemindai kehadiran di lantai dasar. Begitu­pun dengan Retno, meski dia biasa datang jam sembilan pagi tapi dia juga mengaku pernah dua kali datang jam sebelas siang. Baik Toris dan Retno tidak bermaksud untuk melanggar peraturan menteri itu, tetapi keduanya mengalami kesulitan untuk datang lebih awal karena akrab pulang malam. Beban kerja dan pola kerja di unitnya tidak diimbangi dengan jumlah pegawai yang memadai, alhasil Toris dan rekan-rekan kerjanya biasa pulang di atas jam sembilan malam. “Kalau disposisi sakti baru turun jam tujuh malam, kita bisa pulang jam sebelas malam, bahkan pernah jam satu pagi,” celotehnya. Salah seorang temannya menimpali, “Sebenarnya kalau pulang malam memang ada kerjaan yang mendesak dan tak bisa ditunda sih no problem. Tapi terkadang ada pekerjaan yang dapat dikerjakan besok hari dibuat seolaholah sedemikian genting!” Fenomena pulang jauh melebihi batas waktu yang ditentukan tampaknya tidak hanya terjadi di unit tempat Toris berada. Di berbagai unit lain terutama unit-unit regional hal itu juga terjadi. Ini dapat dilihat dari hasil kuesioner QuAs terhadap 67 (enam puluh tujuh) responden diplomat muda angkatan 33 sampai 36. Sebanyak 14 (empat belas) responden menyoroti pola manajemen kerja yang menyebabkan mereka harus pulang larut malam. Kesejahteraan juga menjadi sorotan karena dengan sering pulang malam tidak berarti penghasilan bertambah. Hal ini dikarenakan tidak selamanya pulang malam diberikan uang lembur. Responden lain mengeluhkan bahwa sistem yang ada saat ini mengenai lembur sering hanya manis diucapkan, tetapi sulit direalisasikan karena alasan “tidak ada dana.” Dua ilmuan, Locke dan Proter mengungkapkan, tingkat kepuasan atau ketidakpuasan dengan aspek pekerjaan bergantung pada seberapa besar selisih antara apa yang dianggap telah didapatkan dengan apa yang diinginkan. Herzberg yang mengembangkan teori hirarki kebutuhan Maslow, menyebutkan dua faktor, yakni adanya faktor pemuas (intrinsic motivation) dan faktor pemelihara (maintenance factor) akan mempengaruhi motivasi dan tingkat kenyamanan dalam bekerja. Sejatinya, penerapan disiplin jam kerja merupakan bagian dari proses re­ for­­masi birokrasi, menuju Kemlu yang lebih efisien dan efektif. Anggapan bahwa dengan berdisiplin waktu sama dengan tunjangan kinerja utuh merupakan pan­ dang­an yang keliru. Tunjangan kinerja me­

rupakan insentif dari reformasi birokrasi. Keberadaannya merupakan akibat bukan sebab. Dengan demikian, sudah sepatutnya selaku abdi negara untuk senantiasa disiplin dengan waktu kerja. Meski demikian, penerapan disiplin jam kerja perlu dilakukan secara konsisten. Seluruh pegawai Kemlu dari unsur pimpinan hingga staf memiliki kewajiban dan tanggung jawab tidak hanya kepada negara tetapi juga keluarga, dan masyarakat. Upaya menyelaraskan seluruh tanggung jawab yang ada dengan tingkat kebutuhan dan motivasi pegawai akan mendorong setiap orang untuk memberikan pengabdian terbaiknya. Dengan demikian, akselerasi upaya menuju reformasi bukan sekedar harapan tetapi keniscayaan. Waktu sudah menunjukkan pukul 18.35, atasan dan sebagian besar staf lain sudah tidak di kantor. Trisno memutuskan untuk pulang. Dia berjalan kaki ke stasiun Gondangdia, jika ada rezeki sesekali dia naik bajaj. Trisno biasa naik KRL keberangkatan 19.07, atau jika dia memutuskan sholat Isya terlebih dahulu, dia menunggu KRL ke­berangkatan 19.25. Butuh satu sampai dua jam perjalanan menuju stasiun Bogor. Se­tibanya di stasiun Bogor, Yamaha tua yang telah lama mengabdi padanya sudah me­nunggu. Trisno lagi-lagi memainkan gasnya, dan mulai melaju, kali ini pelan saja. Dinikmatinya perjalanan malam itu ber­teman bulan yang baru menyembul setengah­nya. Genap satu jam perjalanan pulang yang ditempuhnya malam itu. “Baru pulang Mas Tris?” Kang Ayip balas menegurnya kali ini, dengan senter ditangan kanannya dan tangan lain bersandar pada tiang pos penjaga. Seperti pagi tadi, Trisno hanya tersenyum seraya melambaikan tangan kirinya. Kali ini terlalu letih untuk mem­ balas, kemudian berlalu memasuki ganggang menuju rumahnya. Suara jangkrik dan tongkerek terdengar riuh saat dia mematikan mesin Yamaha tuanya. Dingin yang sedari tadi menghinggapinya ber­alihalih hilang digantikan kehangatan yang kerap dirasakannya setiap kali menge­tuk pintu rumahnya: senang bertemu keluar­ga. Saat sang isteri tercinta membukakan pintu, dilihatnya keempat anaknya sudah bergeletakan tak beraturan diatas kasur di ruang tengah. Malam itu, diangkatnya satu-satu keempat anaknya. Dijajarkannya mereka. Dikecupnya kening keempatnya. Trisno tersenyum seraya berdoa semoga jerih payahnya pergi pagi pulang malam demi masa depan anak-anaknya diridhai Allah. “Alhamdulillah, Gusti Allah ora sare,” ujarnya. Umar Badarsyah

23

INFO

Bus Kemlu Menjamin Foreign Policy Breakfast

M

usim semi, 29 April 2011, pukul 8:55. Arya tampak gelisah di sebuah halte bus di Novokuznetskaya Ulitsa, Moskow. Sesekali ia melirik ke arloji yang dipakainya. “Mana busnya, jangan-jangan Oleg bohong?!”batin Arya, yang sudah 3 tahun ini bertugas sebagai Sekretaris III Pensosbud KBRI Moscow. Ia akan menghadiri kegiatan gathering bulanan di kantor berita Ria Novosty. Sesuai dengan petunjuk Oleg Salenko, counterpart Arya pada desk Indonesia, ia diminta untuk menggunakan bus millik Kemlu Russia. Tak lama berselang, bus yang ia tunggu itu tiba. Arya pun bergegas naik ke dalam bus. Hmm.. bagus juga busnya. Electrobus LIAZ-6274. Sebuah bus produksi dalam negeri Rusia. Bus ini menggunakan tenaga baterai lithium ion. Dijamin rendah emisi. Bagi penumpang sendiri sangat nyaman. Nyaris tidak terasa getaran saat bus ini melaju. Gemuruh suara mesin pun tidak terdengar. Penumpang pun dimanjakan dengan bangku yang empuk dan ergonomik serta jarak antar bangku cukup longgar. Sangat akomodatif bagi seorang pria bertubuh bongsor seperti Arya. “Bisa selonjoran nih” kata Arya dalam hati. Bagaimana dengan AC-nya? Bus itu dilengkapi dengan climate control system serta pengatur suhu di setiap bangku. Selain berteknologi canggih, bus ini pun jelas-jelas dirawat dengan baik. Tidak nampak debu atau kotoran. Semerbak wangi pengharum yang terpasang pun makin membuai para penumpang. “Beda banget dengan bus jemputan Kemlu, Masa sih Kemlu nggak bias punya bus jemputan seperti ini?” Kata Arya dalam hati. Sebelum posting, Arya selalu menumpang bus jemputan Kemlu dari rumahnya di timur Jakarta, Cikarang. Bus jemputan selalu terlambat datang ke kantor, AC-nya seringkali tidak beroperasi karena rusak. Pokoknya bus jemputan

24

nuansanya selalu kurang jos. Tanpa disadari Arya, kini semua hal negatif itu mulai berubah. Seiring dengan jeratan wanginya wacana remunerasi Kemlu di awal tahun 2013, reformasi bus jemputan ternyata telah membawa begitu banyak perubahan positif pada bus jemputan Kemlu. Kepala Biro Perlengkapan, Cecep Herawan, saat diwawancarai QuAs tanggal 25 Oktober 2013 yang lalu,menegaskan bahwa jajaran pimpinan Kemlu memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan bus jemputan. Hal ini antara lain terlihat jelas dari dukungan pimpinan atas berbagai upaya pembenahan manajemen bus jemputan yang telah dilaksanakan. Saat ini armada bus jemputan Kemlu berkekuatan 20 unit. Seluruhnya tercatat dalam SIMAK BMN. Dari jumlah tersebut, 17 diantaranya difungsikan sebagai kendaraan antar jemput pegawai, termasuk 1 bus sebagai shuttle antara Pejambon dengan Pusdiklat Kemlu. Dua bus difungsikan sebagai bus cadangan dan hanya 1 bus dalam kondisi rusak berat. Sementara untuk tenaga pengemudi dan kernet serta pengemudi cadangan terdapat 35 orang, 24 diantaranya berstatus honorer. Dengan sumber daya tersebut, saat ini dilayani 17 rute, mulai dari Pondok Aren, Transit, Jonggol, Bogor sampai dengan Karawang. Kapasitas maksimal bus jemput­an sendiri mencapai hampir 550 orang, sekitar 17 % dari seluruh pegawai Kemlu. Perubahan mendasar yang telah dilaksanakan adalah perubahan paradigma perbaikan bus. “Dulu, paradigmanya adalah memperbaiki atau menunggu kerusakan. Sekarang, kita coba paradigmanya dengan pemeliharaan, artinya tidak menunggu itu rusak” tutur pria yang di tahun 2008 mendapatkan penghargaan Ksatria Bakti

Jajaran armada bus jemputan Kemlu

Husada Arutala dari Menteri Kesehatan. Pada akhir tahun 2012, Biro Perlengkapan telah melaksanakan audit teknis kelayakan bus. Hasil audit ditindaklanjuti dengan berbagai upaya perbaikan antara lain peremajaan body dan pemasangan AC pada 6 unit bus serta penyusunan log book masing-masing bus sebagai pedoman servis yang akan dilakukan. Upaya pemeliharaan bus sendiri bukannya tidak menghadapi kendala. Biaya pemeliharaan per tahun untuk 1 bus jemput­an adalah sebesar Rp. 20.280.000,. Inilah tantangan besar buat Biro Perlengkapan. Rp. 20.280.000,- itu untuk satu tahun, mencakup servis, perbaikan, bahan bakar, pelumas, ban, dan lainnya. Semua yang terkait dengan operasional bus jemputan. Tidak peduli trayek mana yang dilayani, mau dari Bogor, Karawang, Jonggol atau yang dekat sekalipun, besar anggarannya sama. “Kalau itu Rp. 20 jutaan yang kita terapkan, tidak akan mencukupi untuk 1 tahun. Paling beroperasi 2 bulan juga sudah alhamdulillah“ demikian ujar Cecep sambil tersenyum. Untuk menyikapinya, Biro Per­leng­ kapan telah membentuk forum pertemuan dengan pengelola bus jemputan yang juga merupakan pengguna untuk membahas berbagai permasalahan yang ada. Cecep sendiri menegaskan bahwa seluruh biaya DES 2013

pemeliharaan kendaraan merupakan tanggung jawab dinas, sementara terkait dengan kebutuhan BBM telah terdapat pemahaman mengenai kondisi anggaran sehingga dilakukan pendekatan burden sharing. Dalam rangka pembinaan, Kepala Bagian Pemeliharaan dan jajarannya diminta untuk dapat menempatkan diri dalam posisi para pengemudi. Mereka juga dituntut untuk selalu hands on terhadap permasalahan yang ada. Hal itu menjadi modal untuk menjalin komunikasi dengan mereka. Sistem reward and punishment pun dilaksanakan. “Reward mungkin tidak maksimal, tapi setidaknya ada yang bisa kita berikan pada mereka” tutur Cecep. Punishment diberikan pada pengemudi yang melakukan pelanggaran disiplin seperti penggunaan bus di luar jam kantor tanpa ijin Biro Perlengkapan ataupun mereka yang ugal-ugalan saat mengemudi. Untuk meningkatkan kemampuan para pengemudi, Biro Perlengkapan telah melaksanakan pelatihan defensive driving sebanyak 2 tahap, dimana para pengemudi mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana mengemudi dengan baik dan hemat BBM. Upaya pembinaan pengemudi itupun telah membuahkan hasil. Berdasarkan pengamatan QuAs dalam setahun terakhir, seluruh bus jemputan selalu tiba dan kembali tepat waktu. Beberapa di antaranya bahkan telah tiba di kantor pukul 7 pagi dan DES 2013

berangkat dari kantor setelah pukul 16:30, atau setelah jam kerja. Ke depan,Biro Perlengkapan me­ ren­ c anakan untuk melakukan upaya peremajaan melalui penggantian bodi dan pemasangan AC pada 8 unit bus. Upaya peremajaan tersebut disesuaikan dengan hasil audit teknis yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sementara 1 bus yang kondisinya rusak parah, akan dihapuskan. Upaya lain ialah evaluasi dan revitalisasi trayek yang ada. Bus jemputan kini telah melayani para pegawai pengguna Commuter Line. Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013 shuttle bus dengan rute Stasiun Gondangdia – Kemlu Pejambon sudah mulai beroperasi. Biro Perlengkapan juga akan membuka SMS Pengaduan, sehingga keluhan terhadap pelayanan bus jemputan dapat disalurkan secara langsung pada Biro Perlengkapan. Berdasarkan catatan terakhir pe­ tugas di pool bus jemputan, 432 orang ter­catat menumpang bus jemputan. Biro Perlengkapan sendiri secara berkala me­ lakukan penghitungan jumlah penumpang pada setiap bus jemputan. “Tren pengguna bus semakin hari semakin meningkat” demikian ungkap Cecep. Cecep secara khusus meminta peran aktif para pegawai selaku pengguna untuk dapat memberikan masukan dan kritik per­ baikan terhadap bus jemputan. “Kami di Biro Perlengkapan melihat masukan dan kritik­an sebagai apresiasi ke Biro Per­leng­ kap­an” ujar pria kelahiran 47 tahun silam ini.

foto-foto: dok.kemlu

Fasilitas yang sudah disediakan, diperbaiki dan terus dikembangkan oleh suatu organisasi, akan menjadi sia-sia jika tidak dimanfaatkan para pegawai.

Namun demikian atensi pegawai untuk memberikan masukan, nampaknya perlu ditingkatkan. Dicontohkan bahwa Biro Perlengkapan pernah menyebarkan kuesioner kepada para pengguna, namun hanya 266 orang pegawai yang merespon kuesioner tersebut. Secara umum terdapat beberapa hal yang mengakibatkan pegawai enggan menggunakan bus jemputan. Beberapa pegawai lebih memilih menggunakan kendaraan umum, seperti bus, busway, atau KRL Commuter Line. “Kalau naik jemputan, Saya mesti berangkat dari rumah jam 4 pagi mas. Kepagian. Biasanya Saya naik kereta, itu pun paling lambat setelah sholat subuh harus sudah berangkat ke stasiun.” ujar seorang pegawai kepada QuAs. Sering kerja melebihi jam kerja, meski tidak mendapatkan uang lembur, juga menjadi faktor lain yang membuat pegawai terpaksa tidak menggunakan bus jemputan. “Sebenarnya pengen juga sih.. Tapi, bagaimana bisa pulang naik jemputan? Rata-rata disposisi baru turun setelah jam 4 sore.” Keluh seorang pegawai yang bertugas di salah satu direktorat regional. Sebagian pegawai menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan bus jemputan karena trayek yang ada relatif jauh dari kediaman mereka. Lalu bagaimana dengan para pengguna yang sudah ada? Rata – rata cukup puas, dengan berbagai upaya pembenahan yang ada. Khususnya terkait dengan jam kerja. “Daripada jadi sarden di KRL atau capek – capek nyetir mobil di tengah kemacetan Jakarta, Saya lebih pilih naik jemputan. Kalaupun macet, kita tinggal tidur,” seloroh seorang penumpang tetap bus jemputan Bogor. “Kita pun jarang datang terlambat, sampai di kantor masih sempat ikut “foreign policy breakfast” di Kantin Panas, hehehe..” Lanjutnya. Pegawai pengguna kendaraan umum, khususnya commuter line pun mulai beralih ke bus jemputan. “Sekarang KRL penuh banget. Lebih enak naik jemputan.” Animo pengguna bus trayek Pusdiklat – Pejambon pun relatif tinggi. “Lumayan, bisa parkir di Pusdiklat.Tidak usah pusing mikir three in one lagi” ujar pegawai lain, yang kebetulan tinggal di Jakarta bagian Selatan. Bisa jadi banyak pegawai Kemlu masih iri melihat bus-bus milik Pemda DKI Jakarta yang layaknya bus malam Jogja-Jakarta. Sabar sebentar, tunggu saja waktunya, sambil bersenandung lagu Koes Plus: “Bus jemputan yang kita tunggu.. kita tunggu.. Segera datang.. Kita telah lelah berdiri.. berdiri.. menanti - nanti” Bharata

25

OPINI

Hey, I did that!

S

aat ini memang belum akhir tahun 2013. Tapi setidaknya dari sisi jadwal penerbitan QuAs, ini adalah kesempatan terakhir untuk menulis catatan akhir tahun 2013. Membicarakan tahun 2013, apa sih yang paling ramai diobrolin oleh warga Kemlu? Saya yakin, walaupun tidak punya data statistik yang mendukung keyakinan tersebut, isu remunerasi berada di puncak klasemen daftar obrolan kantin panas di tahun ini. Beberapa kawan bahkan ada yang sudah berangan-angan untuk beli motor baru, liburan ke luar negeri dan lain sebagainya. Namun ada juga warga Kemlu yang berpikiran negatif (atau paling tidak belum berpikir positif) atas isu remunerasi. Selain isu remunerasi, banyak obrolan lain yang topik dan nadanya negatif. Penulis tidak akan mencoba menginventarisasi isu-isu negatif tersebut karena yakin jumlahnya akan melebihi kuota halaman yang disediakan oleh Redaksi QuAs. Sebaliknya, penulis justru ingin mengajak berpikir sedikit lebih jauh dari isu remunerasi dan sekedar negative thinking. Mari kita bertanya,”Apa yang sudah saya capai tahun ini? Apakah ada capaian saya tahun ini yang bakal saya kenang seumur hidup” Terlalu ambisius ya? Ok, bagaimana kalau “apakah ada sesuatu yang saya bikin tahun ini yang membuat saya bangga banget?” Atau kalau kita, sebagai orang timur, sungkan meng-klaim capaian dengan kata “saya/aku”, mari kita lihat dengan kacamata “kami/Kemlu” sebagai satu tim. Mari sama-sama kita lihat... Di front internasional, setelah menyelesaikan tugas sebagai Ketua G-77 dan menyerahkan keketuaan kepada Ekuador di awal 2013, Indonesia kemudian dipercaya menjadi Presiden Trade and Development Board UNCTAD di Jenewa. Kita juga menjadi Ketua Komite 1 Sidang Umum PBB ke-67 di New York, dan menjadi Wakil Ketua Komite Palestina. Kita juga memainkan peran yang signifikan dalam proses penyusunan Post-2015 Development

26

Agenda dengan Co-Chairmanship Presiden SBY di HLP of Eminent Persons. Indonesia juga dipercaya menjadi Ketua/Koordinator Foreign Policy and Global Health (FPGH), sebuah initiative yang berupaya mengarusutamakan isu-isu kesehatan seperti benefit sharing dan non communicable diseases ke dalam kebijakan luar negeri. Selain itu, kita juga dipercaya sebagai koordinator negara-negara sepaham dalam isu Genetic Resources, Traditional Knowledge and Forklore (GRTKF), yang membahas isu kekayaan budaya dan sumber daya genetika yang mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi. Kita juga dipercaya menjadi tuan rumah dan Ketua APEC dan FEALAC 2013. Kedua forum tersebut, dalam konteks yang berbeda, berupaya mempererat hubungan kawasan Asia Pasifik dengan Amerika. Dari sudut pandang pasar, kedua kawasan tersebut bukan pasar kacangan. Bayangkan bahwa kedua kawasan memiliki 40% penduduk dunia, menyumbang 50% perdagangan dunia, dan 56% total produk domestik bruto dunia. Meskipun sifat dan isu pembahasannya berbeda, APEC dan FEALAC membahas isu maha penting, yaitu Konektivitas antara kedua kawasan. Isu yang mutlak harus diselesaikan jika ingin menimba manfaat dari potensi yang ada di kawasan Asia Pasifik dan Amerika. Perlindungan WNI juga banyak mencatat hasil positif. Sertifikasi ISO 9001 untuk standard pelayanan, perlindungan dan pemulangan WNI tahun ini telah diaudit oleh lembaga sertifikasi ISO dan lulus serta berhasil diperpanjang untuk 3 tahun ke depan. Selain itu, jumlah kasus WNI bermasalah di luar negeri selama 3 tahun terakhir juga berhasil diturunkan secara signifikan dari 38.880 kasus di tahun 2011 turun menjadi 19.218 di tahun 2012. Untuk tahun 2013, data hingga bulan Juni 2013 menunjukkan angka 9.359 kasus. Yang menarik, semua capaian tersebut diperoleh pada saat yang bersamaan dengan peristiwaperistiwa besar yang mempengaruhi keselamatan dan perlindungan WNI di Mesir, Arab Saudi, Syria, dan Malaysia,

Bali Democracy Forum Merubah Wajah negaranegara Asia Pasifik

Mohammad K. Koba

yang kesemuanya dapat tertangani dengan baik. Sekarang mari beralih ke front domestik..... Capaian terbesar tahun ini, menurut saya, adalah perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk Laporan Keuangan Kemlu tahun 2012. Ini merupakan peningkatan setelah tahun sebelumnya Kemlu memperoleh predikat WTP dengan paragraf penjelasan. Sedangkan untuk pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kita berhasil memperoleh Juara Ke-3 Kategori Utilisasi BMN. Penghargaan dari Menteri Keuangan yang diberikan bulan Oktober 2013 tersebut merupakan kali kedua yang diperoleh Kemlu setelah pada tahun lalu memperoleh Juara ke-3 Kategori Realisasi Inventarisasi dan Penilaian BMN, juga dari Menteri Keuangan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tidak ketinggalan memberikan penilaian positif kepada Kemlu. Pada awal tahun ini, LKPP telah mengirim surat kepada Menlu untuk secara resmi meminta agar Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kemlu menjadi ULP percontohan nasional. Penilaian tersebut tentu tidak terlepas dari kinerja ULP yang telah berhasil mengadakan lelang pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) secara bersih, transparan, dan akuntabel selama beberapa tahun terakhir. Selain pengadaan jasa PCO untuk sidang-sidang besar dimana Indonesia menjadi tuan rumah (APEC, FEALAC, BDF), berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang dinikmati oleh warga Kemlu saat ini proses pengadaannya tidak terlepas dari peran ULP. Hal baru di tahun 2013 yang menurut penulis sangat positif adalah adanya review dari Itjen dalam pengusulan revisi anggaran tahun 2013 dan pengusulan anggaran tahun 2014. Hal ini tentunya akan semakin memperkuat hasil telaahan BPO terhadap usulan anggaran seluruh Satker. DES 2013

H

ingga saat ini Asia Pasifik masih dikenal sebagai sebuah kawasan yang tidak subur untuk perkembangan demokrasi. Freedom House, sebuah lembaga nirlaba yang cukup kredible dalam mengukur tingkat kebebasan pada sebuah negara bahkan menyatakan sekitar 44 persen penduduk di kawasan Asia Pasifik belum dapat menikmati kebebasan berpendapat, berserikat, apalagi berdemokrasi. Namun yang cukup mengejutkan bahwa rilis yang sama juga menyatakan selama lima tahun terakhir (sejak tahun 2009) kawasan yang sama juga telah mengalami perkembangan yang paling pesat dalam hal pemajuan demokrasi. Berawal dari tekad untuk memajukan demokrasi di tingkat regional, tepat satu dekade setelah reformasi, pada tahun 2008, Indonesia menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF), sebuah proyek yang cukup ambisius dalam rangka memulai (set up) tata bangun demokrasi di kawasan. Tidak banyak dari kita yang mengikuti perkembangan BDF, bahkan oleh sebagian masyarakat forum ini hanya dinilai sebagai pencitraan pemerintah untuk audiensi tingkat regional. Sudah enam kali negara-negara di dunia berkumpul di Bali untuk mem­ bicarakan demokrasi secara konstruktif terlepas dari political taboo dan  stardarisasi yang restriktif, dan setiap tahun nya baik negara maupun organisasi internasional selaku pengamat terus meningkat, menunjukan begitu banyak nya lahan demokrasi di kawasan Asia Pasifik yang belum tergarap. Tingkat akseptabilitas dan animo yang tinggi dari negara-negara peserta dan pengamat disebabkan karena prinsip BDF yang inklusif namun konstruktif, yaitu menempatkan semua negara peserta dalam posisi ‘unik’ dan melalui berbagi pengalaman dan praktek terbaik dapat  menggali mekanisme demokrasi sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Apa sih rahasianya BDF? Pertama, setidaknya dari awal DES 2013

penyelenggeraan nya BDF menerapkan sifat inklusif, baik bagi negara demokratis, tidak demokratis, ataupun sedang menuju demokratisasi diharapkan kehadiran nya di forum tersebut. Ini dilakukan untuk menangkap budaya luhur bangsa-bangsa di Asia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan kemufakatan. BDF telah memajukan nilainilai demokrasi melalui keterlibatan (engagement) cara ini sangat jauh berbeda dari yang sering kali diterapkan negaranegara barat dalam memajukan demokrasi secara inklusif bahkan seringkali arogan. BDF tidak menerapkan standarisasi untuk memajukan demokrasi, namun mengembangkan sebuah diaolog yang berazaskan pada kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran dalam konteks saling mendengarkan dan memberikan solusi terbaik bagi semua pihak. Kedua, BDF selalu menekankan konsep demokrasi yang tumbuh dan berkembang sesuai nilai-nilai luhur masingmasing bangsa (home-grown), dalam hal ini BDF telah mengubah paradigma lama, yaitu kepemilikan demokrasi sebagai ideologi politik negara-negara barat. Melalui BDF negara-negara di kawasan Asia Pasifik dapat berbagi pen­ dapat secara terbuka dan konstruktif dan mengambil prinsip-prinsip bersama bahwa perdamaian, kesejahteran, dan peng­hormat­ an atas hak-hak dasar manusia menjadi hal mutlak untuk perkembangan politik yang sehat dewasa ini Pertumbuhan home-grown demokrasi akan secara langsung meningkatkan senti­

men kepemilikan (ownership) rakyat ter­ hadap demokrasi yang diterapkan oleh bang­sa­nya. Stigma bahwa demokrasi adalah nilai-nilai barat dan tidak dapat berkembang di wilayah Asia Pasifik, dijawab dengan tingkat partisipasi dan kehadiran negaranegara di kawasan dalam penyelenggaraan BDF. Bahkan sejak bergulirnya persitiwa Arab Spring dan meningkatnya animo dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara untuk berpartisipasi di BDF, Islam tidak lagi dianggap sebagai peng­h alang dalam perkembangan ber­ demokrasi di sebuah negara, dan In­d o­ nesia kembali menjadi tolak ukur ke­ber­ hasilan tersebut. Ketiga, to make democracy work. BDF selalu mengajak peserta forum untuk ber­bagi pengalaman dan praktik terbaik, dalam hal ini negara-negara dapat merajut ‘keuntungan demokrasi’ (democratic dividend) seperti terciptanya keamanan, per­­­tumbuhan ekonomi yang stabil, jaminan pe­­kerja­an, peningkatan kesejahteran, serta pe­nilaian terhadap pemerintahan yang berjalan. Keempat, BDF selalu mengajak agar perkembangan demokrasi harus dapat beradaptasi didalam masyarakat yang majemuk (pluralisme). Demokrasi harus dapat menjamin hak-hak konstitusional setiap warga negaranya dalam menjalankan kebebasan beragama, dan berpendapat, yang diselaraskan dengan nilai-nilai local dan diseimbangkan dengan ‘keuntungan berdemokrasi’. Pada akhirnya berdemokrasi itu la­ yak­nya seperti bercocok tanam. Terkadang tugas kita hanya cukup menyirami, memberikan pupuk, dan menjaga agar ia mengakar dan berkembang di tanah asal-usulnya (homegrown). Kalaupun demokrasi dicangkok atau ditanam secara paksa (imposed) terkadang ‘buah’ nya tidak semanis yg kita harapkan. Selain itu demokrasi juga hanya dapat menghasilkan ‘buah yang manis’ serta akar yang kokoh bila lingkungan sekitarnya mendukung dalam menjaga pertumbuhannya dari ‘tangan-tangan nakal’ yang ingin mencuri hasilnya atau bahkan mencabut akarnya. Dalam hal ini bila kita ingin terus memajukan demokrasi di tataran nasional maka kita harus juga berusaha memajukan demokrasi di kawasan kita, dengan men­ dukung pemajuan prinsip-prinsip nilai demokrasi di tingkat regional maupun global. Mohammad Reza Adenan, Graduate Student, Indonesia School of Government and Public Policy.

27

wacana

Batas Harapan di Batas Tahun

H

ari Senin, 21 Oktober 2013. Matahari Jakarta bersinar cerah. Menteri Keuangan RI, Muhamad Chatib Basri, bergegas menaiki tangga gedung parlemen. Pukul dua siang tersebut, ia memiliki janji rapat dengan Badan Anggaran DPR untuk membahas Surat Menteri Keuangan nomor SR-414/ MK.02/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal permohonan persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi 28 K/L tahun 2013. Jalannya tegap dan senyumnya terukur. Wajah optimis terpancar dari wajahnya. Rapat kerja ini merupakan proses terakhir terkait anggaran tunjangan kinerja karena sebelumnya pemerintah juga telah memohon persetujuan di komisi-komisi yang membidangi masing-masing K/L. Alhamdulillah. Rapat kerja berlangsung lancar tanpa interupsi berarti. Badan Anggaran DPR menyetujui proposal pemerintah untuk memberikan tunjangan kinerja bagi PNS di 28 K/L. Bahkan, Sekretariat Jenderal DPR disetujui untuk mendapat remunerasi, namun pembayaran tunjangan baru akan dilakukan pada tahun 2014. Kepada media, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, tahun ini pemerintah sudah menganggarkan dana remunerasi Rp2,55 triliun untuk kementerian/lembaga. “Untuk 2013 akan segera dilaksanakan,” ujarnya. Dengan demikian tahapan krusial pemberian tunjangan kinerja bagi ke-28 K/L telah dilalui. Saat ini (medio Nopember 2013) yang masih menggantung hanyalah Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen) agar proses pencairan tunjangan kinerja dapat dilaksanakan. Nah, bila proses di level tinggi sudah mencapai titik terang, bagaimana kesiapan Kemlu melaksanakan pemberian tunjangan kinerja? Menurut Tudiono, Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan Biro Perencanaan dan Organisasi, dirinya optimis Kemlu dapat menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi terkait pembayaran tunjangan kinerja. Biro Kepegawaian saat ini sedang menyelesaikan Permenlu tunjangan kinerja. “Draf Permenlu sekarang sudah selesai di

28

Biro Kepegawaian. Begitu Perpres turun, langsung kita mohon Pak Sekjen untuk meminta persetujuan Menlu. Kalau perlu, Pak Menlu kita tongkrongin,” ujar Tudiono sambil terbahak. Selanjutnya, selain Permenlu mengenai tunjangan kinerja, persyaratan administrasi lainnya ialah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Luar Negeri mengenai jabatan struktural dan fungsional yang di dalamnya terdapat penetapan mengenai kelas jabatan pegawai dimaksud. Lebih dari 2000 surat keputusan ini akan ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian setelah Permenlu terbit. “Yang ini, kita juga tongkrongin Pak Karo Kepeg,” ujarnya dengan penuh semangat. Namun jangan keburu senang dahulu. Walaupun peraturan di tingkat K/L telah siap, masih ada lagi tahap yang harus dilalui, yaitu revisi anggaran di Kementerian Keuangan. Sambil menunggu terbitnya Perpres mengenai tunjangan kinerja, saat ini Biro Perencanaan dan Organisasi telah meminta

seluruh Satker untuk menyampaikan kelengkapan data dukung yang diperlukan bagi usulan pencairan anggaran BA 999 di Kementerian Keuangan. Setelah anggaran cair, tunjangan kinerja belum dapat langsung dibayarkan kepada pegawai karena Kemlu. Sebab Biro Kepegawaian punya kerjaan serius: mengitung rekapitulasi absensi pegawai sejak 1 Juli 2013. Dengan SDM yang ada, pasti akan bermandikan peluh. Laporan rekapitulasi absensi itu akan dikaji oleh para pimpinan sebagai bahan perhitungan pembayaran tunjangan remunerasi. Sesuai dengan peraturan yang ada, tunjangan remunerasi diberikan kepada PNS berdasarkan kinerja dan kedisiplinan. Untuk tahap awal, absensi merupakan satu-satunya indikator pemberian tunjangan. Yang lainnya, untuk sementara dikesampingkan. Nah, isu yang berkembang di lapangan adalah, perlukan laporan absensi itu diperbaiki, diutak-atik agar enak

DES 2013

Menghitung hari. Lagu yang didendangkan oleh Krisdayanti itu sepertinya tepat menggambarkan suasana hati PNS dari 28 Kementerian/Lembaga yang rencananya akan menerima tunjangan kinerja 2013. Ada apa lagi pasca DPR mengetok palu anggaran remunerasi?

dilihat dan tunjangan remunerasinya tidak dipotong, alias “pemutihan”. Maklumlah, “tuntutan” itu muncul karena remunerasi 2013 yang dijanjikan setahun ternyata hanya akan diberlakukan 6 bulan. Bila lurus-lurus saja berdasarkan aturan, maka tunjangan remunerasi akan diberikan sesuai dengan tingkat kedisiplin kehadiran karena pegawai harus masuk pagi bukan semata-mata untuk mendapat tunjangan kinerja, tapi sudah menjadi kewajiban bagi seorang PNS. Baik PNS itu sudah mendapat remunerasi atau pun belum. Sudah dapat dipastikan rumor kebijakan untuk tidak melakukan “pemutihan” absen mendapat berbagai macam respon dari pegawai Kemlu. QuAs mendapati, sebagian mereka setuju, sebagian menggerutu, dan lainnya lagi sabodo teuing. Bagi kalangan yang setuju, pemutihan absensi hanya akan membuat Reformasi Birokrasi bagaikan mimpi. Jika absensi diputihkan, maka Reformasi Birokrasi

DES 2013

hanyalah omong kosong (hanya akan menjadi wacana). Apalagi kebijakan itu akan mencederai rasa keadilan bagi pegawai yang selalu tepat mengikuti jam kerja. Sementara bagi golongan penggerutu, kebijakan pemutihan ini bukan tanpa alasan. Seperti kata Mika, yang baru kembali dari penempatan pertamanya, “Saya setuju bahwa pegawai yang malas kerja tidak mendapat remunerasi seperti temannya yang rajin. Namun saya tidak setuju kebijakan ini karena saya pribadi sering mengalami gagal verifikasi dan pernah juga kartu absensi saya tertinggal di rumah. Masa gara-gara absensi saya tidak tercatat, tunjangan saya harus dikurangi?” Ada lagi, pendapat Fifi yang mengkritisi kebijakan tidak dilakukannya pemutihan absensi dengan argumen yang agak “naif”, namun masuk akal. “Jam absensi di lantai bawah itu kecepetan 5 menit, malah sekarang 7 menit. Jadi saat saya absen pagi, jam di mesin absen sudah lewat dari jam 8, padahal jam menurut hape saya masih jam 8 kurang. Terus gima dong,” celotehnya kesal. Sementara itu terdapat juga sebagian kalangan yang seperti tidak peduli dengan rumor pemutihan absensi ini. Bagi mereka, remunerasi dapat dibayarkan saja sudah syukur alhamdulillah, sehingga tidak usah diperdebatkan kebijakan yang menyertainya. Ada juga yang menganggap bahwa pemberian tunjangan kinerja hanya berdasarkan “jam kehadiran dan kepulangan” saja membuktikan belum seriusnya komitmen pimpinan untuk mengukur “kinerja” pegawainya. Pemandangan di lantai dasar tempat terletaknya mesin absensi selalu sama di waktu tertentu. Di pagi hari, para pegawai bak ular berbaris menunggu antrian absen. Mereka berusaha mengejar waktu demi tidak terpotongnya tunjangan. Maklumlah, bagi pegawai yang terlambat, maka hukumannya adalah adanya pemotongan tunjangan Padahal tidak sedikit setelah itupun mereka tidak langsung bekerja. Ada yang pergi sarapan atau sekedar nge-FB. Bahkan, sebelum waktunya pulang dimana masih banyak hal yang bisa dikerjakan, mereka lebih suka antri menunggu di depan mesin pimindai jari untuk pulang tepat pada waktunya.

Kedisiplinan jam kerja memang merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Tetapi hal ini akan menjadi kurang elok jika pemahaman RB hanya sebatas bagaimana bisa masuk lebih pagi dan pulang tepat waktu untuk mengejar tunjangan kinerja. Maklumlah, ada saja pegawai yang datang terlambat tapi pulangnya larut malam karena banyak pekerjaannya. Kabarnya, mereka tetap saja tidak mendapatkan kompensasi apa-apa kecuali hukuman pemotongan tunjangan kinerja karena keterlambatannya di pagi hari. Mungkin kebijakan absensi kedatangan di Bank Indonesia dapat dijadikan referensi bagi Kemlu. Jam kerja di BI ialah pukul 07.15 hingga 16.30, namun BI menganut kebijakan flexi-time yang memberikan fleksibilitas waktu masuk hingga pukul 08.30 dan waktu pulang disesuaikan dengan waktu kehadiran. Bisa jadi, model ini dapat memberikan kemudahan (dan keadilan) bagi kawankawan yang memang karena tuntutan pekerjaan, seperti perbedaan waktu antara Indonesia dengan kawasan di luar negeri, atau dikejar-kejar deadline, terpaksa harus bekerja sampai larut malam dan sebagai kompensasinya dapat masuk lebih telat dari biasanya. Selain itu, uang lembur bisa diaktifkan di masa datang. Kembali ke soal harap-harap cemas pembayaran remunerasi, menilik besarnya anggaran yang telah disediakan pemerintah dan telah disetujui DPR, tampaknya masih tebal asa untuk mendapatkan tunjangan kinerja pada akhir tahun ini. Alasannya agak tidak mungkin anggaran sebesar 2,55 triliun itu harus dikembalikan ke kas negara karena tidak dapat diserap oleh K/L karena tidak terbitnya Perpres atau kelalaian proses pencairan anggaran. Jadi, optimis kan? Di sisa hari menjelang tahun baru 2014, ada baiknya kalau setiap staf menghafalkan lagunya Krisdayanti pada saat bangun pagi, berangkat kantor, di kantor, atau sambil ngantuk di bus jemputan. “Menghitung hari.. Detik demi detik.. Masa kunanti apakah ada...” Dewi R. Asih, Aji Surya

wawancara

Inspektur Jenderal Sugeng Rahardjo:

D

itemani musik jazz, Selasa petang itu, 12 November 2013, QuAs kembali me­ wawancarai Inspektur Jenderal Sugeng Rahardjo. Seperti biasa, pembicaraan hangat pun bergulir seputar pandangannya mengenai Kemlu sepanjang tahun 2013. Permasalahan SDM Kemlu pun tak lupa dibahas dalam bincang-bincang yang berlangsung hampir satu jam lamanya tersebut. Passion, antusiasme dan kepedulian terhadap berbagai permasalahan Kemlu terpancar dari wajah pria yang akan segera menjabat sebagai Dubes RI untuk Republik Rakyat China ini. Banyak pelajaran yang bisa dipetik, sayang untuk dilewatkan. Dari perspektif Inspektur Jenderal, bagaimanakah kinerja Kemlu sepanjang tahun 2013? Banyak sekali kemajuan yang telah dicapai khususnya sarana fisik dan etos kerja dimana Kemlu telah berkembang menjadi salah satu Kementerian yang paling tertib. Faktor utama dari kemajuan tersebut adalah komitmen Pimpinan. Dengan diperlihatkannya komitmen Pimpinan dalam melakukan perubahan, seluruh pegawai tentunya akan mengikutinya. Perubahan tersebut diawali dengan perubahan mindset yang tentunya membutuhkan waktu. Pelajaran yang bisa dipetik oleh kita semua? Pertama adalah bagaimana me­ nanamkan disiplin, khususnya mengingat tahun 2013 adalah tahun remunerasi. Meskipun tidak seperti yang dijanjikan, dimana remunerasi pada akhirnya baru terhitung mulai bulan Juli 2013, hal ini seharusnya tidak mengendorkan semangat dan kinerja pegawai. Saya yakin banyak pegawai yang

30

mulai frustasi karena sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda pengumuman resmi mengenai remunerasi Kemlu. Namun demikian kita harus menyadari bahwa sebagai PNS, dedikasi yang harus ditonjolkan, bukan apa yang akan kita dapatkan. Pelajaran yang paling berharga dari proses reformasi birokrasi Kemlu adalah bagaimana mengkomunikasikan berbagai kebijakan yang ada sehingga dapat diketahui semua pihak, bukan hanya segelintir orang. Setiap unsur pimpinan harus satu bahasa dalam menyampaikan kepada pegawai. Jangan terlalu menggebu-gebu tanpa arah, khususnya dalam memberikan janji. Jika pada akhirnya janji tersebut tidak terpenuhi, menurut saya hal ini justru kontra produktif. Saya rasa dalam hal penyampaian kebijakan nasional maupun Kemlu harus diolah sedemikian rupa sehingga setiap unsur pimpinan mempunyai pengertian dan format penyampaian yang sama. Apa kekuatan dan kelemahan Kemlu selama setahun ini? Kekuatan Kemlu adalah sikap pro­ fesio­nal. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab Kemlu selalu dilaksanakan sebaik mungkin. Kelemahannya adalah kita ter­lalu cepat berpuas diri. Sekecil apapun ke­lemah­ an kita seharusnya mendorong kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Misalnya adalah penyelenggaraan berbagai konferensi internasional sepanjang tahun 2013. Kita masih melakukan kesalahan yang sama, seperti banyaknya deployment anggota kepanitiaan yang pada akhirnya tidak berfungsi secara optimal. Penanggungjawab kegiatan sebenarnya sudah profesional, namun staf yang ditugaskan terlalu banyak. Ke depan efisiensi penugasan SDM dalam pelaksanaan suatu kegiatan harus

aji surya

Jangan Cepat Puas Diri. Berikan Kepastian Hukum

dikaji betul. Penugasan pegawai sepatutnya mempertimbangkan beban kerja yang ada dan terbagi dalam berbagai tahapan kegiatan yang ada. SDM dan sumber daya lain jangan hanya terpusat pada tahap pelaksanaan saja. Suatu kegiatan, khususnya event internasional, seharusnya dapat dibagi dalam tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Kelemahan lain Kemlu adalah tahap evaluasi kegiatan jarang dilaksanakan. Hal ini perlu menjadi catatan tersendiri. Ke depan, apakah opportunity dan threat yang dihadapi Kemlu? Di bidang diplomasi, yang perlu di­ tangani adalah informasi. Keamanan infor­ masi perlu dijaga dengan baik. Dalam diplo­ DES 2013

masi harus diperhatikan hal-hal yang tidak terduga, yang jika dimanfaatkan akan men­ jadi salah satu faktor keberhasilan. Sekali lagi informasi menjadi opportunity sekali­ gus threat dalam pelaksanaan diplo­masi. Misalnya belum tertibnya pengelolaan berita rahasia di Kemlu. Ini ancaman paling besar. Dalam abad informasi, siapapun yang menguasai informasi, dia yang akan menjadi pemenang. Hal ini harus dimaknai betul oleh Kemlu. Terlebih lagi dengan adanya kabar mengenai upaya penyadapan. Kita harus peka terhadap hal itu. Review terhadap manajemen SDM Kemlu, khususnya dalam hal retention pegawai? DES 2013

Harus diakui adanya high expectation pegawai yang baru direkrut, antara lain akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Namun demikian pada kenyataannya pola penugasan di Kemlu itu seperti masuk ke semak belukar yang tidak karuan. Misalnya ada PDK yang ditugaskan pada Biro Keuangan, yang tugas dan fungsinya dianggap tidak berkaitan dengan tugastugas diplomasi. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman mengenai struktur organisasi Kemlu, dimana terdapat Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal yang fokus pekerjaannya pada pengelolaan

sumber daya publik maupun pengawasan. Penyebab lain adalah kelemahan dalam pembinaan pegawai, antara lain tidak adanya career path yang jelas serta klasifikasi yang diperlukan. Dalam konsep manajemen SDM yang modern, setiap pegawai harus mengetahui secara pasti pola karir yang harus dilalui. Saat ini di Kemlu, informasi menge­ nai pola karir cenderung terbatas bahkan seorang pegawai harus mencari-cari sendiri informasi mengenai masalah ke­ p egawaian, sehingga perasaan job uncertainty mudah tercipta, khususnya bila ia memperoleh misleading information. Tidak mengherankan pada akhirnya

31

banyak pegawai yang memutuskan untuk mengundurkan diri dari Kemlu, terutama mereka yang sudah mendapatkan gelar S2 ataupun S3. Pada masa sekarang ini, dimana per­ kembangan teknologi informasi sudah ber­k embang pesat, seharusnya mana­ jemen SDM Kemlu dilaksanakan secara pro­fessional, bukan hanya berkutat pada masalah administrasi kepegawaian, sebagai­mana yang selama ini dilakukan oleh Biro Kepegawaian. Dari hasil jajak pendapat QuAs, salah satu kelompok pegawai yang paling resah adalah BPKRT. Bagaimana menurut Inspektur Jenderal? Semula klasifikasi yang ditetapkan untuk rekrutmen BPKRT adalah D3. Namun klasifikasi tersebut ditingkatkan menjadi S1, tanpa memperhitungkan dari implikasi yang dapat terjadi. Inilah asal muasalnya. Permasalahan serupa sebenarnya juga dihadapi untuk rekrutmen PDK dengan latar belakang pendidikan S2 dan bahkan S3. Seorang pegawai dengan latar belakang S2 akan mendapatkan PGPNS golongan III/c, yang setara dengan gelar diplomatik Sekretaris II. Namun hal ini tidak diperhitungkan oleh teman-teman pada unit terkait. Pada kasus BPKRT, teman-teman yang mempunyai latar belakang pendidikan S1 pasti bertanya-tanya mengapa memiliki perbedaan karir dengan PDK yang juga memiliki gelar S1. Hal ini yang harus bisa dijelaskan kepada mereka. Bagaimanapun seseorang yang bekerja tentunya mengharapkan kepastian dalam karir. Terlebih lagi bila mereka memiliki kapasitas yang memadai dan dihargai di organisasi di luar Kemlu. Pasti mereka lebih memilih untuk keluar. Untuk meredamnya maka diperlukan pula career path yang jelas selain bagi PDK, namun juga untuk BPKRT dan Petugas Komunikasi, yang dituangkan dalam suatu Permenlu. Sebagai breakthrough, Inspektorat Jenderal telah bekerjasama dengan Diklat BPKRT, dimana BPKRT yang baru direkrut senantiasa dididik juga sebagai pejabat fungsional auditor. Dengan demikian sebagai seorang PNS, para BPKRT mem­ punyai keahlian sebagai pejabat fungsional yang dapat dimanfaatkan oleh Kemlu. Hal ini perlu dilakukan khususnya untuk membantu auditor yang ada, yang notabene berasal dari PDDN, dalam memahami ruang lingkup tugas PDLN di Perwakilan saat pelaksanaan audit. Selain itu, BPKRT akan memperoleh harapan untuk menduduki jabatan Eselon II, yakni sebagai Inspektur Wilayah, melalui jalur jabatan fungsional auditor.

32

aji surya

wawancara

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah TPLN BPKRT dengan angka pokok 50%, tanpa memperhitungkan tingkatan mereka. Terkadang take home pay yang diterima pun bisa lebih kecil dari seorang local staff. Kondisi ini sepatutnya dikaji secara mendalam oleh teman-teman dari unit kerja terkait. Dalam kaitan dengan career path PDK. Karir tertinggi PDK adalah Duta Besar. Namun demikian, ada teman – teman yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti diklat Sesdilu ataupun Sesparlu sehingga belum dapat memperoleh kenaikan gelar diplomatik. Bagaimana dengan nasib mereka? Salah satu kelemahan sistem yang dikembangkan Kemlu adalah seolah-olah lulusan diklat diplomatik pasti mempunyai bright future. Tolak ukurnya lebih hanya pada kemampuan bahasa, padahal bahasa merupakan suatu talenta yang tidak bisa dipaksakan. Seseorang yang belum berkesempat­ an mengikuti diklat diplomatik lanjutan, mungkin mempunyai kemampuan lain, misalnya lobi. Ini yang seharusnya dikem­ bang­kan. Lebih baik ditetapkan beberapa kriteria untuk menampung dan melatih

mereka yang tidak berkesempatan meng­ ikuti diklat Sesdilu ataupun Sesparlu. Semua manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pegawai seharusnya dikembangkan dan dimanfaatkan. Sayangnya manajemen SDM Kemlu belum mencapai tahap tersebut. Pada akhirnya pegawai menjadi frustasi. Pembinaan tetap harus dilak­sana­ kan, perlu dirancang suatu sistem yang memungkinkan seorang PDK dipro­mosi­ kan ke gelar yang lebih tinggi meski­pun belum mengikuti diklat Sesparlu misalnya, sepanjang yang bersangkutan memper­lihat­ kan kelebihan kemampuan tertentu. Sebagai contoh, kemampuan lobi yang merupakan talenta dari Tuhan, yang belum tentu di­ miliki semua orang. Status Permenlu No. 04 Tahun 2009? Kalau istilahnya Pak Sekjen, Permenlu No. 04/2009 itu mati suri. Saya mendorong agar segera disusun konsep untuk menggantikan Permenlu No. 04/2009 yang dilemparkan kepada para PDK untuk mendapatkan masukan. Kemudian konsep tersebut perlu segera disampaikan dan dibahas dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB serta instansi terkait lainnya. Demikian pula dengan DES 2013

peraturan mengenai BPKRT dan PK. Bagaimanapun kepastian hukum dan future yang jelas akan menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk berprestasi. Apabila kedua hal tersebut tidak ada, jangan berharap terlalu banyak pada para pegawai. QuAs memperoleh informasi bahwa target penyelesaian Permenlu peng­ganti Permenlu No. 04/2009 adalah tahun 2015. Mengapa targetnya tahun 2015? Mengapa tidak bisa dipercepat? Mengapa saat ini kita harus menggunakan instrumen hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap untuk mengatur masa depan PDK? Saya juga baru mengetahui ternyata targetnya tahun 2015. Tolong dicatat, ini tidak off the record. Rapat pembahasan mengenai hal ini telah dilaksanakan di Jogja, Surabaya, dan Batam. Kemlu tidak bisa membuang waktu lagi. Kepastian hukum bagi seseorang yang bekerja di suatu institusi sangat penting. Seharusnya hal ini diselesaikan dalam waktu dekat, paling tidak sebelum masa Kabinet Indonesia Bersatu II berakhir. Khusus untuk Itjen, peninggalan apa yang bisa diwarisi Inspektur Jenderal berikutnya? DES 2013

Inspektorat Jenderal telah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dimana Inspektorat Jenderal berperan sebagai konsultan bagi K/L. Selain itu telah disusun banyak buku early warning, khususnya mengenai repeated problem. Berikutnya, Inspektorat Jenderal saat ini telah menjalankan fungsi quality assurance melalui kegiatan pen­ dampingan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh Satker. Dengan demikian Satker dapat melaksanakan kegiatan dengan tenang. Terakhir adalah seluruh masukan Inspektorat Jenderal menggerakkan seluruh Satker dalam berkinerja dengan baik. Sejak awal telah dicanangkan bahwa parameter keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah zero temuan. Bukan sebaliknya. Saat pertama kali menjadi Inspektur Jenderal, kita belum dapat melakukan reviu. Saat ini tidak hanya auditor yang dapat melaksanakan reviu, bahkan non-auditor pun dapat melakukannya. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Inspektorat Jenderal. Pendekatan-pendekatan inilah yang telah mengubah wajah Inspektorat Jenderal sebagai mitra seluruh Satker dan mendorong kinerja Satker. Apa yang perlu ditindaklanjuti? Sistem yang sudah ada diharapkan dapat diteruskan dan bahkan disempurnakan oleh pengganti Saya. Jangan sampai kemudian diubah kembali. Sekarang ini beban Inspektorat Jenderal begitu besar. Inspektorat Jenderal harus me­ laku­ k an reviu RKA-K/L, ikut dalam proses penganggaran, pendampingan saat pelaksanaan serta audit pada tahap per­­tang­ gungjawabannya. Belum lagi kewajiban untuk melakukan evaluasi AKIP. Bukan hal yang mudah. Hal ini sesuai dengan tuntutan berbagai peraturan yang ada. Pengganti saya tidak perlu start dari nol. Paling tidak yang ada harus dipertahankan. Mulai dari laporan keuangan, pencatatan aset, AKIP, penilaian UKP4, dan pendidikan budaya anti korupsi melalui QuAs. Tidak perlu merasa takut dan berkecil hati untuk menyumbangkan sesuatu bagi negara ini. Pak Inspektur Jenderal dikenal sebagai salah satu pejabat tinggi yang berani menentang arus. Mengapa begitu? Loyalitas saya, saya sampaikan pada Pimpinan walaupun itu pahit rasanya. Yang penting semua selamat. Jika kita menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan mainstream, seharusnya dipahami bahwa kita kita tidak sedang bermusuhan. Sepatutnya orang lain melihat dari sisi

positif, bahwa dirinya diingatkan agar tidak mengalami kesulitan di kemudian hari. Itu sebetulnya yang selama ini saya lakukan. Bukan hanya menyampaikan sesuatu apa adanya, yang tidak positif. Alhamdulillah, selama tiga tahun Saya menjadi Irjen, tidak ada riak-riak yang menyatakan ketidak-puasan. Saya harapkan ke depan itu yang dikembangkan Kemlu. Dalam era keterbukaan seperti saat ini. tidak perlu menunduk-nunduk. Saya akan menunjukkan loyalitas saya dengan mengatakan yang sebenarnya. Itu juga yang saya harapkan dari anak buah saya. Bicara saja apa adanya. Saya kan selalu terbuka. Kalau pun dikritik, Saya tidak akan marah. Apakah arti kritik? Kritik adalah cara untuk menjaga supaya kita tetap berada dalam koridor. Saya melihatnya seperti itu. Kritik bukan untuk menjatuhkan. Pimpinan tidak perlu apatis terhadap kritik. Perlu dikembangkan Kemlu ke­ biasa­an dialog positif dalam membangun kinerja Kemlu. Dalam forum dialog tersebut pegawai dapat menyampaikan pemikirannya sebagai masukan bagi Kemlu untuk menuju cita-cita yang mulia dan tujuan nasional yang dicanangkan, selain mendapatkan arahan dari pimpinan Jangan menganggap bahwa berbeda pendapat berarti permusuhan. Menyam­ paikan suatu pendapat yang berbeda dengan cara yang lebih sopan, orang lain akan menerima dengan baik. Pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pegawai Kemlu, khusus­ nya pegawai Inspektorat Jenderal? Bagi pegawai yang mengabdi di Inspektorat Jenderal, kita harus menjadi contoh bagi pegawai Kemlu lainnya. Baik dalam hal disiplin, tingkah laku, menyampaikan sesuatu, serta memberikan sumbangan atau bantuan pemikiran terhadap yang memerlukan. Bagi teman – teman yang pernah mendapatkan hukuman disiplin, bukan berarti mereka tidak mempunyai masa depan. Apabila hukuman telah dijalani, jangan dihukum terus menerus sehingga tidak lagi bisa berkarya di Kemlu. Data kasus yang ada, jangan dijadikan alat untuk menghukum seseorang saat yang bersangkutan telah menjalani sanksi yang ditetapkan. Orang itu bisa khilaf. Tidak bisa semua seperti malaikat. Yang sulit ditolellir adalah men­ cemarkan nama baik bangsa di luar negeri. Mulai dari melakukan pelanggaran berat hingga meninggalkan hutang pada pihak asing, khususnya seusai penugasan di Perwakilan RI. M. Aji Surya dan Bharata

33

KILAS

Lintasan Panjang Sejarah Gedung Pancasila Gedung Pancasila adalah tempat yang sarat sejarah, dari zaman Belanda sampai masa reformasi. Inilah lokasi paling sakral dan keramat di Kemlu. Di usianya yang sudah uzur, gedung itu tetap dioperasikan, walaupun malaikat pencabut nyawa terus mengintip. Berikut ini penelusuran lintasan sejarah panjang Gedung Volksraad oleh redaksi QuAs yang ditorehkan secara detail oleh Kartika P. Surjani.

34

dok.kemlu

H

anya satu kata, gelap! QuAs tak mendapatkan satupun dokumen resmi yang secara persis menerangkan waktu pembangunan Gedung Pancasila. Tetapi beberapa literatur menyiratkan pembangunannya dimulai tahun 1830. Adalah Leonard Pierre Joseph Burggraaf du Bus de Gisignies, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-42, yang memerintahkan arsitek J. Tromp untuk membangun gedung klasik dengan pilarpilar doric tersebut dan kemudian digunakan sebagai kediaman resmi Panglima Angkatan Bersenjata Hindia Belanda. Gedung tersebut dibangun di atas sebidang taman indah yang pada masa itu dikenal dengan nama Hertogspark atau Taman Hertog (berasal dari nama Panglima Angkatan Bersenjata periode 1848-1851, Bernhard Hertog van Sachen Weimar). Para Panglima berikutnya tinggal di Taman Hertog hanya sampai antara tahun 19141917, karena Departemen Urusan Perang Hindia Belanda pindah ke Bandung yang juga diikuti dengan kepindahan rumah dinas Panglima ke kota Paris van Java tersebut.

Gedung Pancasila diduduki masa demonstran

DES 2013

DES 2013

35

dok.wikipedia

KILAS

Sebuah delman melintas di depan Gedung Volksraad, tahun 1925

36

oleh Pemerintah Militer Jepang. Gedung Volksraad pun berubah fungsi menjadi Gedung Tjoeo Sangi-In. Ketika Jepang mulai mengalami kemunduran dan seluruh garis pertahanannya di Pasifik terancam, pada 1 Maret 1943 dibentuk Dokuritsu Zyunbi Coosakai atau Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Tujuannya agar rakyat Indonesia tetap memberikan dukungan kepada Jepang, kendati kedudukan militer Jepang di Pasifik sudah goyah. Upacara pembukaan BPUPK dilaksanakan di Gedung Tjoeo Sangi-In tanggal 28 Mei 1945. Dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, salah satu anggota yaitu Sukarno menyampaikan lima sila untuk dijadikan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Pada saat itu juga istilah “Pancasila” dicetuskan oleh Sukarno atas saran dari M. Yamin yang juga seorang ahli bahasa. Apa yang diuraikan oleh Sukarno mendapat sambutan antusias dari segenap anggota BPUPK, dan kemudian dibentuklah Panitia Kecil yang diketuai Sukarno, untuk merumuskan Undang-Undang Dasar dengan mengacu pada pidato Sukarno tersebut. Setelah melalui proses musyawarah, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Sukarno tersebut berhasil dirumuskan untuk

Dalam buku “Bung Hatta Menjawab”, Hatta memperkirakan bahwa seandainya rapat jadi berlangsung, maka Proklamasi Kemerdekaan mungkin akan dilaksanakan tanggal 16 Agustus 1945 di Gedung Jalan Pejambon 6 yang dahulu bernama Gedung Volksraad atau Tjoeo Sangi-In. Tetapi sejarah menggariskan bahwa Proklamasi Kemerdekaan berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56.

Paska Kemerdekaan

Tanggal 19Agustus 1945, dibentuklah 12 departemen termasuk Departemen Luar Negeri. Pada waktu itu, hanya Deplu yang belum memiliki pegawai, perlengkapan, bahkan gedung tempat berkantor. Menlu pertama Achmad Soebardjo merelakan kediamannya di Jalan Cikini Raya 82 digunakan sebagai kantor Deplu pada awal berdirinya. Sebulan kemudian kantor Deplu pindah ke Jalan Cilacap 4, berbagi ruangan di gedung Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Disamping SDM inti yang ada, Deplu kemudian merekrut pegawai baru melalui iklan di harian “Asia Raya” yang diterbitkan oleh B.M. Diah. Kantor Deplu selanjutnya pindah ke Jalan Pegangsaan Timur 36 yang lebih memadai, hingga para pejabatnya

ditangkap Belanda pada saat Agresi Militer Belanda yang pertama tahun 1947. Pada awal tahun 1950, gedung di Jalan Pejambon 6 yang menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah ini, diserahkan kepada Deplu. Sekretariat Akademi Dinas Luar Negeri (ADLN) pernah menempati ruangan depan gedung ini. Wapres Muhammad Hatta juga sering memberikan Kuliah Ekonomi Kapita Selekta kepada mahasiswa ADLN di gedung bercat putih ini. Dalam dasawarsa 1960-an, gedung ini digunakan untuk mendidik calon-calon diplomat Indonesia melalui kursus Atase Pers, kursus Caraka dan Susdubat I, yaitu Kursus Dasar Umum PDLN.

Masa Penegakan Orde Baru Antara akhir 1965 dan awal 1966, mantan Gedung Volksraad ini juga menjadi sasaran demonstrasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) sebanyak 3 kali, dengan puncaknya tanggal 8 Maret 1966 ketika ribuan mahasiswa/pelajar/ pemuda yang tergabung dalam KAMI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) meluapkan amarah

dicantumkan dalam Mukadimah UndangUndang Dasar 1945, yang disahkan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada 18 Oktober 1945 oleh BPUPK. Pidato Sukarno tersebut kemudian dibukukan tahun 1947, dan di bagian pengantar, Radjiman Wedyodiningrat bekas Ketua BPUPK, menyebutnya sebagai “Lahirnya Pancasila”.

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Sehari setelah AS menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima, tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang, akhirnya menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Terauchi yang tengah sakit keras setelah mengalami stroke, memanggil Sukarno, Hatta dan Radjiman ke Da Lat di Vietnam, yang pada waktu itu merupakan ibukota Federasi Indochina dan juga berada di bawah kekuasaan Jepang. Terauchi menjanjikan bahwa kemerdekaan Indonesia akan segera diberikan, dan proklamasi dapat dilaksanakan secepatnya tergantung pada kesiapan PPKI. Terauchi sendiri mengusulkan tanggal 24 Agustus sebagai hari proklamasi. DES 2013

dok.quas

Pada 16 Desember 1916 Pemerintahan Hindia Belanda membentuk Volksraad atau Dewan rakyat. Mulai tahun 1918, gedung tersebut digunakan sebagai markas Volksraad, yang pembukaannya dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum pada 18 Mei 1918. Berbagai pertemuan dan kegiatan Volksraad dilaksanakan di gedung ini sampai tahun 1941. Kekuasaan Volksraad sangat terbatas, hanya dapat menyampaikan pertimbangan, tetapi tidak berwenang memutuskan. Kendati demikian, beberapa aspirasi yang menyangkut kepentingan rakyat pernah diperjuangkan di forum ini. Salah satunya yang signifikan adalah sejak Juli 1938 penggunaan Bahasa Indonesia atau disebut Bahasa Melayu pada masa itu diperbolehkan dalam persidangan Volksraad, yang semula memakai Bahasa Belanda. Tanggal 8 Maret 1942, saat Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang, Volksraad pun bubar, dan selanjutnya Indonesia berada di bawah Pemerintahan Militer Jepang. Setahun kemudian dibentuk Tjoeo Sangi-In atau Badan Pertimbangan Pusat. Badan ini bertugas mengajukan usul kepada Pemerintah dan menjawab pertanyaan Pemerintah mengenai soal-soal politik serta memberikan pertimbangan tentang tindakan yang akan dilakukan

Bagi Terauchi, taktik tersebut adalah langkah terakhir untuk menyelamatkan kedaulatan Jepang di kawasanAsia Tenggara dan Pasifik. Ketiga tamunya memang belum mengetahui bahwa Hiroshima dan Nagasaki telah hancur lebur oleh bom atom Tentara Sekutu. Setelah diperoleh konfirmasi bahwa Jepang sudah menyerah pada Sekutu, tanggal 15 Agustus 1945, Sukarno dan Hatta masing-masing selaku Ketua dan Wakil Ketua PPKI, mengundang anggotanya untuk rapat di Gedung Tjoeo Sangi-In pada 16 Agustus 1945. Pada malam tanggal 15 Agustus 1945, kelompok pemuda mendesak Sukarno agar segera memproklamirkan kemerdekaan tanpa melalui badan bentukan Jepang yaitu PPKI. Sedangkan Sukarno dan Hatta berpendapat diperlukan persiapan oleh PPKI. Karena tidak tercapai kesepakatan, pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Sukarno dan Hatta “diamankan” oleh para pemuda ke Rengasdengklok. Pagi hari tanggal itu, anggota PPKI menuju gedung di Jalan Pejambon 6 untuk memenuhi undangan Ketua dan Wakil Ketua PPKI. Tetapi karena Sukarno dan Hatta tidak ada, maka rapat batal dilaksanakan.

Gedung Pancasila kini DES 2013

37

dok.wikipedia

KILAS

dok.quas

Pidato Gubernur Jenderal Earl tanggal 31 Agustus 1929

Ruang Bendera atau Treaty Hall Gedung Pancasila kini

38

sejarah bahwa untuk pertama kalinya rumusan Pancasila digagas di gedung tersebut, sehingga mengilhami penyebutan Gedung Pancasila. Nama ini semakin dikenal ketika di Deplu pada tanggal 1 Juni 1964 diperingati secara nasional sebagai hari lahirnya Pancasila.

Gedung Pancasila Kini

dok.kemlu

karena tuntutan mereka tidak ditanggapi oleh Waperdam I/Menlu Soebandrio. Para pemuda tersebut menuntut pertanggungjawaban Waperdam I/Menlu Soebandrio atas keterlibatannya dalam gerakan G-30-S/PKI. Demostransi tersebut telah menyebabkan kerusakan di beberapa gedung tambahan, termasuk Gedung Pancasila. Massa memorak-porandakan perabotan yang ada di dalam gedung dan mencoret-coret dinding dengan emosional. Pada salah satu tembok tertulis kalimat “Rakjat Lapar Akibat Mentri Gestapu”. Sementara di tempat lain ditulis berbagai umpatan, seperti “Badjingan”, “Andjing Peking”, dan “Neo PKI”. Usai dipugar, pada peringatan Ulang Tahun Deplu ke-30 tanggal 19 Agustus 1975, Presiden Soeharto meresmikan gedung di Jalan Pejambon 6 sebagai Gedung Pancasila. Bisa jadi karena fakta

Tinggal prasasti yang menandai bekas pohon Zaitun

DES 2013

Sesuai harapan Presiden Soeharto ketika meresmikan Gedung Pancasila, ruangan yang bersejarah di gedung ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan tugas-tugas negara yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Berbagai peristiwa penting di Deplu telah dilaksanakan di gedung ini, seperti pelantikan pejabat eselon I dan II, tempat menerima tamu-tamu Menlu dan sebagainya. Gedung ini ditetapkan sebagai DES 2013

Bangunan Cagar Budaya, yang telah didaftar dan dilindungi secara hukum pada tingkat provinsi dengan SK Gubernur No. 475 Tahun 1993 dan pada tingkat nasional dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.13/PW.007/MKP/05 tanggal 25 April 2005. Pada 6 Februari 2007, Menlu Hassan Wirajuda menanam pohon zaitun (olive) yang dibawa dari Suriah sebagai pohon perdamaian. Namun sayangnya, entah karena tanah atau iklim yang tidak cocok, sekitar bulan Juli 2013 pohon tersebut terpaksa dicabut karena akarnya mati. Pada periode Agustus-September 2011, Kemlu bekerja sama dengan konsultan telah melakukan kajian atas kondisi struktur bangunan yang berusia hampir 2 abad ini. Ditemui bahwa struktur atap sudah pada taraf yang mengkhawatirkan akibat korosi, keropos pada balok pra tegang, mutu beton balok pra tegang yang rendah, dan beban tambahan pelapis atap. Perhatian serius perlu diberikan untuk Ruang Bendera atau juga disebut sebagai Treaty Hall, dimana terdapat plafon berbentang besar dengan beban lampu kristal yang juga sangat besar. Di bagian ini terdapat kebocoran, dan juga kondisi struktur rangka plafon tidak didesain dengan baik. Selama ini hanya dilakukan pekerjaan yang tambal sulam apabila terjadi kebocoran. Konsultan menilai bahwa kondisi ini sangat berbahaya dan sewaktu-waktu bisa terjadi kegagalan struktur alias ambruk. Malaikat maut terus mengintip. Sudah barang tentu tidak ada yang

menginginkan malapetaka itu terjadi. Apalagi ketika gedung sedang digunakan. QuAs berkesempatan melihat ruangan ini bersama staf Biro Perlengkapan, yang menjelaskan bahwa area di atas plafon atau bagian atap posisinya sudah agak melengkung. Penjelasan ini membuat QuAs tidak ingin berlama-lama berkeliling ruangan gedung. Belum ingin dijemput malaikat. Bayangan kengerian masih bertambah dengan kisah mistis yang diceritakan beberapa staf yang menemani QuAs. Konon, saat pemugaran, pada waktu dilakukan penggalian di bagian samping kanan Ruang Bendera, ditemukan tumpukan tulang belulang manusia. Pimpinan proyek yang berkebangsaan asing kemudian berinisiatif memindahkan kerangka tersebut. Naas, ternyata sang pimpro mengalami mimpi-mimpi yang berulang, bahkan beberapa kali penampakan yang memintanya untuk mengembalikan temuan kerangka ke tempatnya semula. Awalnya pimpro tidak mengindahkan pesan tersebut, tetapi kabar burung lain menyebutkan bahwa kerangka itu akhirnya dikembalikan. Menyerah kalah dengan mimpi-mimpi buruk. Beberapa penjaga malam juga mengaku melihat penampakan yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satu yang paling populer dan sering menunjukkan penampakan yakni Nyai Dasima, perempuan yang mengenakan kebaya kuno. Hmm, cukup menyeramkan. Sebuah gedung yang penuh sejarah namun juga sarat mistik.

39

RENDEZVOUS

If You Pay Peanut, You’ll Get Monkey

P

ukul 11.20, 22 Oktober 2013. Beberapa menit waktu tersisa sebelum makan siang. Beruntung di tengah kepadatan agendanya, Kapusdiklat Kemlu, Dubes Hazairin Pohan bisa menerima Pemimpin Redaksi QuAs, M. Aji Surya dan staf redaksi, Ramadhatun K. Nugraheny. QuAs disambut dengan penuh semangat dan langsung digandeng masuk. Ruangan kerja luas yang dilengkapi dengan ruang tamu itu terasa begitu sejuk. Kumandang adzan yang mengalun dari Masjid sempat menghentikan wawancara. Dengan antusias, Kapusdiklat memaparkan analisis SWOT Pusdiklat. Berikut petikannya:

Berdasarkan analisis yang selama ini, apa saja keunggulan atau kekuatan (strength) Pusdiklat sebagai lini pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)? Menurut saya, strength Pusdiklat terletak pada SDM yang kita miliki. Sejauh ini Kemlu telah berhasil menjaring dan melatih orang-orang yang berkualitas. SDM Kemlu terbukti memiliki wawasan yang lebih baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui data statistik. Jika dilihat dari total PNS di seluruh Kementerian/Lembaga, maka persentase rasio komponen SDM dengan latar belakang pendidikan S2/S3 paling tinggi terdapat di Kementerian Luar Negeri. Hasil tersebut tentu saja menjadi potensi tersendiri. Unsur SDM ini juga menjadi acuan bagi saya untuk melakukan proses diklat, dengan memperhatikan panduan kebijakan serta sistem diplomasi yang kita miliki. Lalu, bagaimana dengan ke­ lemah­an (weakness) yang terdapat pada Pusdiklat? Sayangnya, kelemahan Pusdiklat terletak pada kurikulum. Terdapat 2 pemikiran utama dalam proses penyusunan kurikulum. Pertama, kurikulum yang langsung memberikan manfaat atau

40

berguna secara langsung bagi SDM kita dengan pendekatan quick yielding. Kedua, kurikulum tidak hanya memuat substansi yang kita inginkan, tetapi juga disusun secara benar berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dalam konteks ini pedoman diatur oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dengan demikian, kurikulum disusun berdasarkan metodologi yang ditetapkan pemerintah. Hal lain yang menjadi kelemahan pusdiklat adalah widyaiswara. Hingga saat ini Pusdiklat belum memiliki widyaiswara dalam definisi yang dibuat oleh LAN. Widyaiswara yang dimaksud adalah orangorang yang dididik secara khusus oleh LAN kemudian diangkat/dilantik untuk ditempatkan di Pusdiklat. Namun jika kita bicara mengenai widyaiswara dalam konteks substansi, seharusnya hal ini tidak menjadi masalah. Terdapat sekitar 300-an orang yang telah kita sekolahkan (beasiswa) dengan berbagai disiplin ilmu. Bagi mereka, dengan pembekalan ToT Metodologi Pem­ belajaran maka para widwaiswara substantif ini akan memiliki sertifikasi untuk mengajar di Pusdiklat. Selain dua hal tersebut, apakah masih terdapat permasalahan lain yang menjadi kelemahan Pusdiklat? Masih ada kelemahan lainnya. Permasalahan ini memang tidak bersifat substantif, tetapi jika tidak diantisipasi dapat menghambat optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat. Kelemahan yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Dengan mempertimbangkan stakeholders dan fungsi Kemlu yang cukup strategis, seyogyanya Pusdiklat dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung asrama yang menunjang, peralatan modern, atau sarana olahraga. The only way untuk meningkatkan sarana dan prasarana, termasuk anggaran, yaitu dengan memperoleh recognition secara nasional melalui proses akreditasi, sesuai dengan PP. Sehingga, jika Pusdiklat sudah terakreditasi,

dok.quas

Pusdiklat merupakan kawah condrodimuko bagi para diplomat dan semua staf Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Di sinilah mereka digodok supaya “berotot kawat & balung wesi”. Pusdiklat perlu pemberdayaan lebih agar semua orang Kemlu “berotot baja dan bertulang titanium”.

maka, tanggung jawab pembinaan dan pengembangannya tidak hanya diberikan kepada Kemlu tetapi juga menjadi tanggung jawab nasional. Apabila tadi kita membicarakan dari sisi internal Pusdiklat, bagaimana dengan sisi eksternal? Apa yang menjadi peluang (opportunity) bagi Pusdiklat? Pusdiklat menerima banyak permintaan untuk menyelenggarakan diklat, tidak hanya dari internal Kemlu saja tetapi juga dari pihak eskternal. Sekarang ini telah terdaftar 19 Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang telah mengadakan diklat negosiasi dan penyelenggaraan hubungan luar negeri secara teratur setiap tahun. Kebanyakan K/L tersebut terdaftar pada tahun lalu dan tahun 2013 ini. Tidak saja pada K/L di tingkat nasional, termasuk lembaga negara (BPK, KPK, PPATK) bahkan parpol dan LSM untuk advokasi isu-isu luar negeri juga meminta kita untuk pelatihan sejenis, tetapi juga lembaga internasional. Meningkatnya permintaan kerjasama untuk pelatihan di Indonesia oleh mitra-kerja kita di Kemlu negara sahabat juga mengindikasikan ke­ per­cayaan internasional kepada Indonesia. Dalam hal ini bisa disebut, permintaan dari Timor Leste, Palestina, CLMV untuk Asean Community 2015, dan terakhir ini India yang mengirimkan 160 PNS dalam 2 angkatan untuk belajar di Pusdiklat Kemlu. Semua ini telah tercakup dalam berbagai program internasional yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kemlu. Menlu sendiri telah DES 2013

menggarisbawahi pentingnya berbagai program internasional Pusdiklat sebagai medium untuk softpower diplomacy kita. Tidak hanya terbatas sampai disitu, ini juga bisa dipandang sebagai recognition kepada Indonesia. Negara-negara asing tadi mengirimkan diplomat atau pegawai untuk belajar di Indonesia sebagai emerging economy. Mereka mengenal Indonesia sebagai salah satu anggota G-20 yang saat ini berada di peringkat 15. Mereka mengenal Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN sebagai organisasi regional yang paling feasible di kawasan Asia Pasifik. Kemudian, apa yang menjadi ancaman (threat)? Pada era sekarang ini, saya rasa threat yang kita hadapi lebih mild akan tetapi lebih sophisticated. Tidak ada lagi ancaman militer atau invasi asing ke Indonesia, tidak ada lagi major issues dalam penetapan wilayah RI, dan karena sudah saatnya kita bermain dalam isu-isu smart power, termasuk di dalam pemajuan diplomasi ekonomi yang mensyaratkan kecanggihan. Dalam artian ketika opportunities yang ada tidak kita bisa dimanfaatkan, justru berbalik menjadi threat bagi kita. Sebagai contoh adalah peran orang Indonesia dalam dunia internasional seperti peacekeeper. Sekarang ini kita sudah jarang mengirimkan pasukan peacekeeper. Dibandingkan dengan negaranegara kecil yang usia kemerdekaannya lebih muda daripada Indonesia, jumlah yang kita kirim relatif lebih sedikit. Contoh lain adalah partisipasi WNI DES 2013

yang bekerja sebagai international civil servant, tenaga kerja professional kita yang bekerja di organisasi-organisasi internasional. Ada peluang ada recognition, tetapi nyatanya jumlah orang Indonesia yang saat ini bekerja di organisasi tersebut, masih sedikit. Bila diplomasi kita ingin berkibar di tataran global, maka tidak terhindarkan pentingnya mendukung keberadaan para WNI kita untuk bekerja sebagai professional experts dan international civil servant di lembaga-lembaga PBB dan organisasi internasional lainnya. Kalau boleh tahu, selaku Kapus­ diklat, apa saja yang sudah dicapai? Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain perbaikan manajemen program. Perbaikan ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Itulah sebabnya Pusdiklat mengaktifkan unit monitoring dan evaluasi untuk memberikan feedback atas kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Di samping itu dilakukan juga pembaruan kurikulum dan persiapan widyaiswara sebagai upaya mengatasi kelemahan yang tadi sudah dijelaskan. Ini berada di bawah rublik “proses akreditasi Pusdiklat dengan LAN”. Hal lain yang saya coba introduce selama di Pusdiklat adalah pemahaman bahwa diplomasi adalah suatu kegiatan profesi. Jadi, harus back to basic. Kembali ke 5 fungsi utama diplomat. Kegiatan diplomasi bukan sekedar kegiatan birokrasi yang sifatnya nine to five. Bukan semata

mata kegiatan struktural dimana karir terus meningkat dari Kabag menjadi Direktur dan seterusnya, tetapi apa yang bisa Anda lakukan sesuai wawasan dan kompetensi masing-masing untuk melaksanakan 5 fungsi utama tadi yang pada dasarnya adalah kegiatan profesi. Tugas di waktu malam atau akhir pekan pun tetap harus dijalani. Harus ada sense of purpose, kenapa orang memilih jadi diplomat. Menjelang akhir kepemimpinan sebagai Kapusdiklat, apa pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti oleh pengganti? Banyak. Program-program untuk SDM kita seperti kerja sama beasiswa, speech writer, diklat interpreteur, serta optimalisasi fasilitas (misal: perpustakaan elektronik) perlu terus dikembangkan. Tentu saja biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, but if you pay peanut, you’ll get monkey. Biaya Diklat tidak murah. Setiap tahunnya Pusdiklat menghabiskan kurang lebih 200 M rupiah, yang sepertiganya diperoleh dari dana DIPA, sebagian dari dana pinjaman Bank Dunia, dan sebagian lagi dari kerangka kerjasama bilateral. Sebagai contoh, salah satu satuan kerja mengajukan biaya yang besar untuk menyekolahkan seorang diplomat muda untuk program master hukum (LLm) di George Town University. Untuk biaya 1 orang saja karyasiswa ini telah meng­habis­ kan dana hampir 2 M rupiah. Akan tetapi karena mempertimbangkan ke­penting­an di masa depan, tujuan nasional, dan peran diplomasi kita, akhirnya saya setujui. Tidak murah, jika kita menginginkan mutu. Hal lain yang sempat saya inisiasikan adalah penyelenggaraan diklat jarak jauh. Jadi, teman-teman yang sedang bertugas di perwakilan tetap dapat mengikuti pendidikan dengan dibekali modul-modul. Selesai mempelajari modul, penyusunan Taskap dan pelaksanaan ujian dapat dilakukan di Jakarta dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu. Konsep ini terpikirkan karena seringkali SDM kita dihadapkan pada dilema antara penugasan di Perwakilan atau sekolah (Sesdilu dan Sesparlu). Menurut saya, janganlah SDM kita dihadapkan pada hal-hal seperti ini karena dapat melunturkan semangat. Sekolah, pendidikan berjenjang maupun penugasan di unit satker memiliki kedudukan yang sama, yakni untuk kepentingan kedinasan. Karena itu kami menggagas Annual Conference of Young Diplomat Scholars yang dimulai pada akhir tahun ini, sebagai ajang pertemuan para spesialisasi itu, dan menjadi wadah untuk pengembangan selanjutnya. Semoga kegiatan ini tetap berlanjut.

41

TIPS INSPEKTUR

S

elama ini, Kementerian/ Lembaga (K/L) sering dinilai sebagai sumber inefisiensi, pem­ b orosan, atau bahkan kebocoran anggaran negara. Penilaian tersebut kemudian dapat dijustifikasikan tatkala K/L tidak dapat mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya publik yang dikelolanya ataupun menyajikan capaian kinerjanya secara tepat dan terukur. Disadari atau tidak, pada umumnya K/L lebih banyak memfokuskan diri pada penyerapan anggaran dan mengabaikan hasil dari pemanfaatan anggaran tersebut. K/L merasa telah berkinerja apabila kegiatan (red - output) telah terlaksana dan anggaran yang telah tersedia terserap habis, tanpa memperhatikan tercapainya outcome atau impact dan sejauh mana pengelolaan anggaran dilaksanakan secara ekonomis, efektif dan efisien serta akuntabel. Salah kaprah inilah yang saat ini kerap ditemui. Oleh karena itulah, diperlukan adanya keseimbangan yang positif antara realisasi anggaran dan capaian kinerjanya. Value for money dalam artian eko­ nomis (hemat, cermat) dalam belanja/ peng­­­ adaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam sumber daya dalam arti penggunaannya berorientasi hasil nyata sesuai kebutuhan dan bermanfaat bagi organisasi, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

42

Menyambut Tuntutan Rakyat Sekarang, bukan hanya uang yang harus dibelanjakan sesuai aturan. Namun rakyat menuntut PNS berkinerja dan bekerja secara profesional dan dengan capaian yang terukur. Bukan sekedar work hard lagi. Itulah inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Pertanyaan pun muncul. Bagaimana cara mengukur ekonomis, efisien, efektif? Untuk itulah dibutuhkan Indikator kinerja (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan organi­sasi publik. Sementara pengujian dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan secara obyektif dan independen (per­ banding­an antara rencana, realisasi dan IKU) hanya dapat dilakukan melalui suatu proses audit yaitu audit kinerja. Secara definisi, audit kinerja me­ru­ pakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Dengan demikian audit kinerja menjadi kunci utama dalam mem­per­ tanggungjawabkan kinerja K/L pada para pemangku kepentingan. Kegiatan audit

kinerja juga dapat memberikan arah kepada perbaikan manajemen publik, pengambilan keputusan dalam upaya perbaikan kinerja. Bagaimana dengan Kementerian Luar Negeri? Permasalahan yang dihadapi Kementerian Luar Negeri lebih banyak di­akibat­kan masih kurangnya kesadaran menge­ n ai pentingnya untuk menilai kembali seluruh aspek rangkaian proses kinerja itu. Hal ini diindikasikan dengan rendah­nya nilai LAKIP Kemlu dari tahun ke tahun. Hal ini berbeda dengan penilaian laporan keuangan yang telah memperoleh opini WTP. Oleh karena itu sangatlah disayangkan hasil kerja keras Kemlu yang hanya diberikan nilai CC oleh Kementerian PAN-RB. Sementara tuntutan publik akan terselenggaranya suatu pemerintahan yang bersih serta pelayanan dan per­lindungan

DES 2013

kepada publik yang lebih baik semakin terlihat nyata. Di sinilah audit kinerja diperlukan sebagai bentuk per­tanggung­ jawaban akuntabilitas kinerja Kementerian Luar Negeri kepada para pemangku kepentingan. Memahami persoalan yang dihadapi Kemlu, maka indikator efektivitas dan efisiensi kinerja dalam pemanfaatan anggaran negara menjadi perhatian Itjen dalam rangka pengawasan penerapan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja, yang mengedepankan kualitas program dan kegiatan dengan asas result oriented. Oleh karena itu, paradigma yang dikembangkan oleh Itjen tidak lagi melulu pada tata kelola anggaran dan mencocokkannya dengan aturan (compliance) tetapi jauh bergerak ke depan, yaitu melakukan verifikasi atas kinerja dan mem­pertanyakan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan ekonomis, efektif dan efisien serta ber­ man­faat dalam mendukung perwujudan Visi dan Misi Kementerian Luar Negeri (performance). Dalam konteks inilah Itjen melakukan berbagai perubahan desain kelembagaan DES 2013

internal yang mendasar baik itu dari segi rencana strategi, struktur, system, staff, metode audit serta menetapkan orientasi dan prinsip-prinsip pengawasan manajemen secara jelas dan tepat sasaran. Itjen pun merancang beberapa prinsip pengawasan intern guna mendorong perbaikan kinerja dan anggaran Satker Kemlu Pertama, pengawasan didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan dan kon­ sul­tansi untuk mencegah potensi masalah pada Satker Pusat dan Perwakilan. Proses konsultasi antara manajemen dan Itjen dilakukan secara terstruktur melalui proses pendampingan pelaksanaan anggar­ an DIPA Satker untuk mencegah terjadi­nya potensi masalah. Satker pun terus didorong untuk senantiasa menjalin ko­muni­kasi dan konsultasi dengan Itjen, sehingga terjadi sinergi proaktif antara Itjen dan Satker Kemlu dalam upaya pencegahan dini terhadap potensi permasalahan yang ada. Kedua, pengawasan yang dilakukan Itjen ditujukan pada perbaikan Sistem Manajemen Kinerja Dan Anggaran Satker. Orientasi pengawasan bersifat pengendalian intern terhadap keseluruhan proses siklus manajemen Kemlu dan Perwakilan

mulai dari tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggarannya ; serta pelaporan kinerja dan anggaran yang dibelanjakan. Portofolio Itjen pun makin meluas. Saat ini Itjen dituntut untuk dapat melakukan reviu terhadap perencanaan anggaran (RKA-K/L), monitoring pelaksanaan anggaran, konsultasi/koordinasi atas revisi anggaran DIPA dan Non DIPA, reviu pertanggunjawaban anggaran (laporan Keuangan) dan Evaluasi terhadap Laporan Kinerja Satker (LAKIP). Ketiga, prinsip utama dari peng­ awasan dan pengendalian bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja SDM Kemlu. Hal ini diperlukan mengingat pengembangan kapasitas manajemen tidak mungkin terwujud tanpa SDM yang cakap. Implementasi atas konsepsi audit kinerja yang tengah diterapkan Itjen Kemlu diharapkan secara bertahap akan menghasilkan perubahan-perubahan mendasar atas manajemen kinerja seluruh satuan kerja di Kementerian Luar negeri secara keseluruhan. Amiinn. Perry Pada

43

SECRET

Metamorfosis Klinik Umum Kemlu Dua puluh lima tahun lalu, Klinik Umum Kemlu pernah dijadikan contoh bagi pengembangan klinik di instansi lain. Setelah cukup lama jalan di tempat, kini tampil dengan terobosan yang menggebrak.

Drg. Widjaya

H

ampir sepekan, Karyono (51) menahan sakit gigi yang luar biasa. Entah sudah berapa tablet ponstan yang ditelannya, ternyata hanya sebentar meredakan rasa sakit. Tampaknya masalah bersumber dari gigi gerahamnya di rahang kanan bawah. Benar saja, Drg. Widjaya Trisulo menemukan gerahamnya pecah. Tidak ada jalan lain, sisa gigi geraham itu harus dibuang agar Karyono bebas dari rasa sakit. Karyono sebenarnya paling tidak suka berurusan dengan dokter gigi. Baru melihat ruangannya saja, ia sudah merasa terintimidasi. Tetapi ia tidak punya pilihan yang lebih baik. Satu hal yang membuat Karyono agak lega adalah ia sudah lama mengenal Pak Dokter Widjaya. Dulu waktu si sulung masih SMP sakit gigi dan dibawa ke klinik Kemlu, Pak Dokter Widjaya juga yang mengobati. Karyono pun manut saja saat disiapkan untuk dicabut giginya. Sudah bermalam-malam ia tidak bisa tidur. Di kantor juga jadi bete, bawaannya sewot

44

saja. Setelah sekitar 1 jam Pak Dokter mengoperasi giginya, Karyono pun mendapatkan imbalannya. Rasa nyeri hebat yang berhari-hari menjeratnya, sudah hilang begitu saja. Pada awalnya di tahun 1963, klinik Kemlu adalah sebuah klinik gigi yang dipimpin oleh Drg. Goei Yoe Thiam. Tak lama kemudian, klinik juga melayani pengobatan umum setelah Dr. Soelarko bergabung. Dua puluh tahun kemudian, pada 1983, Klinik Umum Kemlu resmi dibuka. Tak kurang dari 15 orang dokter (umum dan gigi), 10 orang perawat dan 2 bidan telah dan sedang bertugas di sarana pelayanan kesehatan Kemlu ini. Saat ini klinik dilayani oleh 6 dokter (umum dan gigi), 6 perawat dan seorang tenaga non medis dipimpin oleh Drg. Widjaya Trisulo yang mulai bertugas di Kemlu tahun 1981. Klinik Umum Kemlu melayani seluruh pegawai beserta keluarganya (suami/isteri dan anak) serta pensiunan atau mencapai lebih dari 8000 jiwa, yang bertandang untuk mendapatkan pengobatan

dasar, maupun untuk pertolongan pertama/ darurat. Dalam sehari, klinik umum melayani 15-20 pasien dengan berbagai keluhan. Gangguan kesehatan yang paling umum adalah flu dan masalah pencernaan/lambung sampai diare. Tidak jarang juga pasien yang berobat untuk penyakit-penyakit yang lebih kompleks seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes dan gangguan ginjal. Untuk beberapa jenis penyakit yang timbul akibat infeksi, biasanya dokter meresepkan antibiotik yang sama, dimulai dengan obat yang paling standar dan akan ditingkatkan sesuai kebutuhan. Sama halnya bagi pasien yang mengeluhkan sakit atau nyeri, di bagian tubuh manapun terasanya, dokter akan memberikan pain killer yang sama untuk meredakannya. Karena awam tapi sotoy, maka beredarlah gunjingan di kalangan pegawai bahwa obatobatan yang ada di klinik terbatas dan itu-itu saja. “Mau sakit kepala, pilek, batuk atau sakit gigi, obatnya sama semua”, demikian komentar seorang pegawai yang terhitung rajin berobat ke klinik. Padahal, menurut penjelasan Drg. Widjaya, persediaan obat mencapai lebih dari 200 jenis. Untuk sakit gigi saja, tersedia sekitar 58 obat yang berbeda. Anggaran obat dialokasikan sekitar Rp. 600 juta per tahun, dan pengadaan biasanya dilakukan 3-4 kali dengan tender maupun penunjukan langsung. Drg. Widjaya juga selalu mengingatkan para dokter untuk memilih obat-obatan dengan berbagai ragam merek. Pasien yang ke dokter gigi jumlahnya lebih sedikit, antara 10-15 orang per hari. Masalah-masalah yang umum adalah mengganti gigi yang telah dicabut dengan gigi tiruan, gigi berlubang dari yang paling ringan sampai yang paling berat dimana seluruh gigi nyaris hilang, penyakit gusi, karang gigi, penyakit mulut seperti sariawan, radang persendian rahang, sampai perawatan untuk gigi berjejal. Selain pengobatan dasar umum dan penyakit gigi, Klinik Umum Kemlu juga melayani konsultasi, pemasangan alat dan pemberian obat Keluarga Berencana (KB). Obat-obatan KB ada beraneka ragam tak kurang dari 60 jenis. Tidak seperti klinik umum atau klinik gigi yang melayani pasien segala umur, klinik KB hanya melayani pasangan usia subur, atau lebih spesifik karyawati atau isteri karyawan yang masih dalam rentang usia subur. Sejak tahun 2011, sesuai ketentuan nasional, Klinik Umum Kemlu dan seluruh klinik yang ada di lingkungan instansi pemerintah tidak diperbolehkan lagi menerbitkan surat rujukan Askes, sebagai akibat terjadinya penyalahgunaan fasilitas DES 2013

Ruang periksa dokter gigi

Askes. Kebijakan ini jelas merepotkan pegawai dan keluarganya yang akan berobat ke Rumah Sakit dengan menggunakan Askes, karena harus memohon surat rujukan terlebih dahulu ke Puskesmas. Nah, antrian di Puskesmaslah yang membuat kondisi sakit pasien bisa ber­ tambah parah. Bagaimana tidak, orang harus antri di Puskesmas sejak subuh, dan bisa jadi belum kebagian giliran sampai Puskesmas tutup sore harinya. Kalau demikian situasinya, esok hari terpaksa melanjutkan antri. Setelah mendapat surat rujukan pun, biasanya sudah hampir tengah hari, mem­ b uat pasien tidak mungkin bisa langsung berobat. Sehingga esoknya lagi, juga sejak subuh, pasien Askes harus sabar mengantri untuk diperiksa dokter, sampai me­nebus resepnya. Setidaknya pasien perlu menyiap­ kan fisik dan mental selama 3 hari, yang artinya 3 hari juga seorang karyawan atau karyawati terpaksa meninggalkan kantor. Kepala Bagian Tata Usaha Biro Ke­ pegawaian, Winanto Adi, menjelaskan pihak­nya bersama Drg. Widjaya telah men­­dis­kusi­kan berbagai gagasan pengem­ bang­an Klinik Umum Kemlu untuk masa mendatang. Drg. Widjaya juga beranjang­ sana ke klinik-klinik di Kemen­ k eu, Kemendag dan Kemenhut untuk melihat best practices pengelolaannya se­hingga bisa menjadi benchmark bagi klinik Kemlu. Saat ini pengelolaan klinik berada di bawah Sub Bagian Kesejahteraan Pegawai, Bagian Tata Usaha Biro Kepegawaian. DES 2013

Kondisi ini, menurut Winanto kurang pas, karena dokter merupakan pejabat fungsional tertentu, yang mestinya lebih tinggi daripada struktur Sub Bagian, bahkan dari struktur Bagian. Seyogyanya secara struktural, klinik dapat berbentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) atau semacam itu, sehingga terbuka luas upaya pengembangannya. Namun demikian, Winanto tidak ingin kendala struktural menghambat pengembangan klinik dari segi kualitas pelayanan. Pembenahan harus ber­ jalan. Diawali dengan me­ renovasi ruangan klinik, terobosan demi terobosan tengah disiapkan demi mewujudkan sarana pengobatan yang semakin baik bagi pegawai Kemlu dan keluarganya. Administrasi medis pasien dan pengelolaan obat model lama yang dilakukan secara manual akan diganti dengan aplikasi berbasis teknologi informasi. Saat ini programnya tengah disiapkan, dan nantinya setelah di-installed, maka antara registrasi pasien, rekam medis sampai pengeluaran obat akan online satu sama lain. Kartu tanda pengenal pegawai Kemlu nantinya akan diberdayakan untuk 16 fungsi. Saat ini baru 3 fungsi yang telah aktif yaitu membuka pintu, presensi dan membuka portal parkir. Fungsi keempat akan dipersiapkan untuk pelayanan klinik. Pegawai yang akan berobat, hanya tinggal menyentuhkan kartu tanda pengenalnya pada sebuah alat di meja resepsionis klinik, dan jika sudah terdaftar, terbacalah susunan keluarganya di layar

monitor. Selanjutnya di-klik pegawai atau anggota keluarganya yang akan berobat, dan muncullah jenis-jenis pelayanan klinik, apakah berobat ke dokter umum, dokter gigi atau konsultasi KB. Ketika, misalnya, di-klik berobat ke dokter umum, maka akan segera tercetak nomor antrian. Saat berkonsultasi dengan dokter, data medis pasien akan otomatis terbaca di komputer dokter. Demikian juga dengan pemberian obat yang dilakukan secara e-resep, yang sekaligus menghitung persediaan obat. Untuk melengkapi kecepatan dan ketepatan teknologi informasi, tahun depan Winanto berencana memberikan pelatihan keramahtamahan bagi tenaga perawat. “Pasien yang datang berobat dan disambut senyum, maka 30% penyakitnya sudah sembuh”, demikian Winanto berujar. Untuk merealisasikan rencananya, Winanto telah meminta bantuan Bank Mandiri yang berkantor di sebelah klinik, guna menyediakan narasumber. Umumnya bank memang memiliki divisi khusus untuk meningkatkan keramahtamahan sebagai cara menarik nasabah. Menurut Winanto, pihak Bank Mandiri telah setuju menugaskan expert-nya secara cuma-cuma. Kesadaran mengenai pentingnya kesehatan baik fisik maupun mental telah meningkat, dan hal ini turut memajukan peran klinik. Mulai rekrutmen pegawai tahun ini, Kemlu menambah satu persyaratan baru yaitu lolos tes kesehatan. Penanganannya diserahkan kepada klinik yang menjalin kerja sama dengan pakarpakar terkait. Termasuk pemeriksaan kesehatan (MPK) bagi pegawai yang akan bertugas di Perwakilan RI, prosesnya telah di-upgrade bekerja sama dengan RSPAD Gatot Subroto. Frekuensi mutasi yang tinggi di Kemlu tidak jarang memengaruhi kondisi psikologis pegawai maupun keluarganya, terutama anak-anak yang rentan stress akibat seringnya berpindah sekolah. Selama ini penanganan masalah psikologis luput dari perhatian. Padahal, orang yang tertekan jiwanya bisa berdampak pada kesehatan fisiknya. Mulai tahun depan, klinik akan mem­buka konsultasi psikologi 2-3 kali se­ ming­gu dengan mendatangkan psikiater tamu. Menurut Drg. Widjaya, seluruh pegawai Kemlu sejatinya adalah satu keluarga besar yang perlu saling asah, asih, asuh. Sebagai dokter senior, ia selalu menghimbau dokter-dokter lainnya “jemput bola”, yaitu sesekali berkeliling dan bertegur sapa dengan para pegawai, sehingga akan terbangun hubungan yang hangat. Kartika Surjani

45

fotografi

“MERDEKA” LALU

istockphoto

MATI

46

DES 2013

DES 2013

47

CELOTEHAN AUDITi

Adiyatwidi Adiwoso Asmady

Hazairin Pohan

“KOPASSUS” Perlu Turun

Pendamping Yang Mencerahkan

udit kali ini lain. Hal tersebut merupakan kesan pertama yang saya rasakan dalam pemeriksaan Pusdiklat di tahun 2013. Berbeda dari biasanya, tidak lagi terasa hingar bingar selama proses pemeriksaan. Dalam konteks ini, hingar bingar yang dimaksud adalah intensitas pertemuan untuk meminta klarifikasi. Baik staf Pusdiklat maupun auditor, tidak lagi bolak-balik ke ruangan saya. Itjen menjadi lebih kooperatif sehingga komunikasi yang dijalin juga menjadi lebih baik. Tidak terbatas sampai disitu, perubahan juga tercermin dalam pelaksanaan entry briefing . Selama proses ini berlangsung, Inspektur Wilayah selaku ketua tim telah banyak menyampaikan hal-hal yang bersifat substantif. Kondisi ini semakin menunjukkan pendekatan baru yang dilakukan oleh Itjen. Audit tidak semata mata tertuju pada bukti transaksi, tetapi juga mulai menganalisis proses dibaliknya. Sehingga jika proses yang dijalani sudah benar, hasil berupa bukti pertanggungjawaban pun akan mengikuti. Jadi, sepanjang kita mengikuti prosedur dan aturan dengan benar maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hal tersebut saya sampaikan mengingat Pusdiklat pernah mengalami suatu kondisi extraordinary, unprecedented, yaitu ketiadaan anggaran Sekdilu yang jumlahnya cukup signifikan. Sehingga dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki, perlu dilakukan banyak penyesuaian agar kegiatan operasional dapat terus berjalan. Jika kondisi ini dikaitkan dengan tema audit kinerja yang tengah diusung oleh Itjen, saya rasa kita perlu untuk lebih fokus pada penajaman misi yang telah ditetapkan. Sehingga despite masalah admnistrasi, dalam contoh ini kekurangan anggaran, program-program yang sudah ditetapkan dapat terus berjalan. Namun bagaimanapun juga, prosedur harus selalu diperbaiki karena kita harus mempertahankan Kementerian Luar Negeri dalam sistem yang terpercaya dan accountable terhadap peng­ gunaan uang negara. Untuk dapat me­reali­ sasikan wacana tersebut, saya rasa tim Itjen perlu diperkuat dengan orang-orang yang memiliki pemah a m a n me­ m adai terkait aspek substansi. Sehingga ketika melihat pendanaan kegiatan sebesar 2-3 M tidak serta merta dinilai kurang efisien. Hal tersebut dikarenakan pe­ meriksa memahami bahwa dengan urgensi kegiatan yang ber­sangkutan, dana yang di­ habiskan dapat mencapai 4-5 M. Istilahnya “kopassus“ juga ikut turun.

aya merasa bahwa peran Inspektorat Jenderal saat ini dalam rangka pengawasan dan pendampingan sudah berjalan dengan baik, dimana Itjen merupakan Satker yang betul-betul membantu dan melakukan pendampingan, untuk mencegah dan meminimalisir potensi terjadinya kesalahan. Peran Itjen sudah sesuai dengan harapan dan tidak hanya mencari-cari kesalahan. Kadangkala, karena adanya perbedaan jarak antara Pusat dan Perwakilan, maka Perwakilan tidak memahami “jiwa” dari Peraturan/Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pusat, sehingga akhirnya mengalami kesulitan dalam penerapannya. Namun, dengan adanya pendampingan dari Itjen, Perwakilan dapat mengerti maksud dan tujuan dari Peraturan/ Kebijakan tersebut secara lebih komprehensif dan jelas. Adanya pendampingan dari Itjen membantu Perwakilan dalam melaksanakan berbagai program dalam konteks isu-isu Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya di Perwakilan, saat ini saya lihat sudah mulai terlaksana, walaupun mungkin masih belum sempurna. Namun selama kita sudah melaksanakannya sesuai dengan koridor, as long as we are on the right track, maka pasti pada akhirnya kita akan berhasil mencapai tujuan Reformasi Birokrasi.”

A

“S

rahmawati. w

Dubes RI di Madrid

Stephanus Yuwono

Teman Baik Karena Trust

J

ika ditanya tentang kesan terhadap Inspektorat Jenderal (Itjen), saya setuju dengan pendapat teman-teman yang lain. Impresi saya terhadap Itjen, ketika baru bergabung dengan Kemlu di tahun 1983 dibandingkan dengan tahun 2013, sangat berbeda. Dulu ketika mendengar Itjen akan datang, rasanya menakutkan. Namun, sekarang tidak lagi. Itjen memeriksa bukan hanya mencari kesalahan tetapi juga melakukan koreksi dan memberikan pencerahan. Kita mendapat semacam guidance tentang apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan. Itjen bersahabat sekaligus lugas akan apa yang menjadi tugas mereka. Tidak ada lagi kesan galak selama proses berlangsung. Di samping itu, kami

juga mendapat apresiasi atas hal-hal baik yang sudah ada. Jadi, dari pemeriksaan kemarin saya melihat terdapat dua tujuan. Pertama, untuk terus mempertahankan dan meningkatkan hal-hal baik. Kedua, untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada. Kalaupun terdapat kekeliruan atau kesalahan, Itjen akan memberitahukan sebelum hasil akhir pemeriksaannya dikeluarkan. Kami selaku obyek pemeriksaan memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi. Sangat kooperatif, terwujud komunikasi timbal balik antara pemeriksa dan yang diperiksa. Jadi, ada semacam trust. Hal ini yang saya rasa penting dalam bekerjasama dan kami percaya bahwa Itjen memeriksa untuk kebaikan kami. Saya sungguh sungguh berterima kasih karena kerjasama yang baik. Sek Ditjen Amerop

48

DES 2013

ramadhatun

ramadhatun

Kapusdiklat Kemlu

DES 2013

49

BUKU

Buku Primbon Selamat

B

anyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju selamat dalam bekerja. Salah satunya, jika mau, dengan menyimak perkembangan buku-buku yang diterbitkan oleh Itjen. Silakan datang langsung ke Sekretariat Inspektorat Jenderal, lantai 9, Kemlu. Design & Profile Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri (2010) Buku ini memberikan informasi mengenai Visi dan Misi Itjen 2010-2014 dimana Itjen sebagai APIP telah mengganti paradigma lama yang result oriented menjadi performance oriented. Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri RI (2013) Pedoman yang ditetapkan melalui Keputusan Inspektur Jenderal Kemlu RI No. SK.00026/PW/IV/2013/10 tanggal 30 April 2013 ini diterbitkan sebagai usaha untuk mewujudkan sistem pelaporan hasil audit Itjen yang berkualitas, terpadu, bersinergi, dan handal serta memiliki format standar antar-Inspektorat Wilayah. Kompilasi Pengendalian Internal di Kementerian Luar Negeri (2013) Buku kompilasi ini disusun sebagai kelanjutan dari komitmen Itjen untuk memberikan pendampingan dan reviu dalam penyusunan Laporan Keuangan Kemlu, memberikan Early Warning System, Konsultasi dan Monitoring atas kegiatan

50

yang dilakukan oleh Satuan Kerja di Kemlu Pusat dan Perwakilan RI di Luar Negeri. Audit Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI: Konsep, Kebijakan dan Pedoman (2012) Buku ini merupakan salah satu upaya Itjen dalam menjawab kebutuhan perlunya mekanisme pengawasan dan pengendalian kinerja Kemlu, yaitu pelaksanaan program audit kinerja. Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri (2011) Pedoman pelaksanaan reviu ini disusun sebagai usaha untuk menjamin agar Laporan Keuangan Kemlu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pertunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pe­ merintah di Lingkungan Kemlu dan Per­ wakilan RI (2013) Buku petunjuk ini disusun sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan evaluasi AKIP di lingkungan Kemlu dan Perwakilan RI yang berisikan langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam evaluasi AKIP yang dituangkan dalam Program Kerja Evaluasi. Buku Himpunan Peraturan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Itjen. (2012) Dalam rangka memperkuat kegiatan pengawasan dan pengendalian, dan untuk mempermudah akses terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Inspektorat Jenderal telah meng-update dan menyusun

buku himpunan peraturan paling mutakhir, yaitu: n Buku Himpunan Peraturan dan Pengendalian Bidang Keuangan; n Buku Himpunan Peraturan dan Pengendalian Bidang Kepegawaian; n Buku Himpunan Peraturan dan Pengendalian Bidang Perlengkapan; dan n Buku Himpunan Peraturan dan Pengendalian Bidang Tata Kelola Pe­me­ rintahan Yang Baik (Good Governance). Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Luar Negeri (2013) Guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, diperlukan aparat pengawasan yang memiliki integritas, objektivitas dan kompetensi tinggi. Untuk memberikan panduan bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugas pengawasan, Inspektorat Jenderal telah menerbitkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.00024/ PW/IV/2013/10 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri. Pedoman Penyelenggaraan Sidang/Konferensi Internasional (2011) Seiring dengan meningkatnya peran Indonesia di berbagai fora internasional, semakin meningkat pula peran Kementerian Luar Negeri untuk menyelenggarakan kegiatan sidang/konferensi internasional, terutama pada saat Indonesia menjadi tuan rumah/ketua. Berdasarkan pemantauan Inspektorat Jenderal terhadap beberapa kegiatan sidang/ konferensi internasional yang dikoordinir Kementerian Luar Negeri, masih terdapat kelemahan dalam perencanaan kegiatan yang antara lain disebabkan belum adanya suatu pedoman yang dapat dijadikan pegangan bagi Satuan Kerja yang akan melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal menyusun pedoman yang dapat membantu Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri dalam mempersiapkan dan menyusun kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaran kegiatan sidang/konferensi internasional di masa yang akan datang. Pedoman Singkat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (2013) DES 2013

Dalam rangka melaksanakan penilaian prestasi kinerja pegawai yang dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, Pemerintah memutuskan untuk mengubah metode penilaian kerja PNS. Melalui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, maka penilaian kerja PNS yang sebelumnya dilakukan dalam formulir Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tidak akan berlaku lagi dan akan digantikan oleh formulir Penilaian Prestasi Kerja PNS. Buku pedoman singkat ini diharapkan dapat memudahkan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal, baik PNS yang dinilai, pejabat penilai, maupun atasan pejabat penilai dalam memahami tata cara dan penggunaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Early Warning System 1 - Panduan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Perwakilan RI di Luar Negeri. (2011) Penyusunan buku Early Warning System ini dikhususkan bagi pengelolaan BMN pada Perwakilan RI, mengingat permasalahan yang dihadapi di Perwakilan RI lebih beragam dan memerlukan kehatihatian serta perhatian yang khusus. Early Warning System 2 - Pedoman Bagi Pegawai Yang Ditempatkan Pada Perwakilan RI Di Luar Negeri (2012) Keberhasilan Misi suatu Per­ wakilan RI sangat dipengaruhi oleh kompetensi, integritas dan komitmen Sumber Daya Manusia, utamanya Home Staff Perwakilanm yang bersangkutan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Home Staff harus memiliki kompetensi terkait substansi politik dan hubungan antar negara serta memiliki pemahaman mengenai masalah administratif. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah administratif, Inspektorat Jenderal memandang perlu untuk menerbitkan pedoman berisi informasi praktis yang dapat dipergunakan oleh pegawai dalam mempersiapkan dan menjalankan tugasnya DES 2013

di Perwakilan dengan baik dan tertib. Early Warning System 3 - Standar Operasional Prosedur Pembukaan Perwakilan RI (2013) Pembukaan suatu perwakilan RI di luar negeri pada dasarnya merupakan langkah strategis untuk menindaklanjuti pembukaan hubungan diplomatik/konsuler antara Pemerintah RI dengan Negara penerima atau Organisasi Internasional / Regional tertentu. Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri, keberhasilan/kegagalan proses pembukaan Perwakilan RI bertumpu pada kesiapan para pegawai Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan untuk melakukan pembukaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Jenderal menyusun SOP Pembukaan Perwakilan RI sebagai masukan untuk menetukan kebijakan yang terkait dengan administrasi pembukaan perwakilan RI mulai dari hal terkait SDM, anggaran sampai dengan sarana dan prasarana. SOP dimaksud juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pembukaan Perwakilan RI, dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang harus diprioritaskan pada tahap awal beroperasinya Perwakilan RI. Early Warning System 4 - Standar Operasional Prosedur Pendampingan Inspektorat Jenderal Pada Kegiatan Satuan Kerja (2012) Sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian Luar Negeri, Inspektorat Jenderal selalu berupaya untuk lebih meningkatkan kinerja seluruh Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri, baik di Pusat maupun di Perwakilan RI. Salah satu upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal adalah melalui pendampingan pada kegiatan Satuan Kerja. Tujuan kegiatan pendampingan ada­lah untuk meningkatkan peran Inspek­ torat Jenderal sebagai Quality Assurance dan dapat melaksanakan deteksi dini (early warning) terhadap permasalahan

yang mungkin timbul. Agar pelaksanaan pendampingan lebih terarah, mencapai hasil maksimal, dan dilakukan dengan ke­samaan langkah oleh setiap Aparat Peng­awasan Intern Pemerintah Inspektorat Jenderal, telah disusun SOP Pendampingan Inspek­ torat Jenderal pada Kegiatan Satuan Kerja. Early Warning System 5 - Pe­doman Pengendalian Anggaran Pada Per­ wakilan RI (2012) Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas, masih ditemukan berbagai permasalahan/ pelanggaran di bidang pelaksanaan anggaran yang terjadi secara berulang-ulang. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta sebagai salah satu upaya meningkatkan pemahaman PDLN terhadap pelaksanaan anggaran terutama di Perwakilan, Inspektorat Jenderal menyusun Pedoman Pengendalian Anggaran Pada Perwakilan RI. Early Warning System 6 - Pedoman Praktis Pelaksanaan Audit Pada Per­ wakilan RI Di Luar Negeri (2013) Sejalan dengan perubahan paradigma pengawasan, terdapat kebutuhan bagi Inspektorat Jenderal untuk terus meningkatkan kualitas hasil pengawasan sehingga dapat memberikan rekomendasi dan masukan yang bermanfaat untuk perbaikan sistem dan kinerja organisasi. Untuk dapat mewujudkan hal tesebut, diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas. Mengingat tidak semua SDM yang ada memiliki pengetahuan dasar mengenai masalah pengawasan, disusunlah pedoman dan standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan tugas, di antaranya “Pedoman Praktis Audit pada Perwakilan RI di Luar Negeri. Pedoman ini disusun berdasarkan pengalaman praktis di lapangan dengan tetap berpedoman pada kaidah dan peraturan yang berlaku. Indra Noor & Jifiawan

51

HANG OUT

Wahai Pegawai Negeri

Permohonan Ampunan Terdapat 3 orang pegawai yang bertugas di unit pelayanan masyarakat pada instansi pemerintah. Ketiga orang pegawai tersebut terkena berbagai macam kasus, sebut saja Bejo, Bagio, dan Tanto. Mereka berada di tiga tempat berbeda. Pada suatu malam, masingmasing khusyuk berdoa demi keselamatan dan kesejahteraan SDM di jajarannya.

Berhasil dalam tugas sudah TRADISI Kerja berat sudah PASTI Loyalitas terhadap pimpinan HARGA MATI Gagal dalam tugas di MUTASI Pulang terlambat dimarahi ISTRI/SUAMI Hidup kaya DICURIGAI Kalau miskin salah SENDIRI Mau penempatan bagus harus LOBI SANA SINI Kalau idealis cepat di GANTI

Isi doa Bejo, “ Ya Tuhan, ampunilah hamba. Hamba mohon petunjuk, apa yang harus hamba lakukan untuk kelancaran pekerjaan kami dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.”

Potongan BPD/BRI/Koperasi tiap bulan sudah MENANTI Kenaikan gaji TIDAK MEMADAI Korupsi masuk BUI Sementara masuk surganya juga BELUM PASTI

Tiba-tiba terdengar suara bernada datar, mengalir perlahan dengan syahdunya, “Wahai Bejo yang Budiman, sungguh mulia kalian diberi kesempatan untuk membantu dan melayani masyarakat. Namun, sungguh durhaka jika kesempatan itu kalian jadikan peluang untuk meraup untung. Bejo, jangan mengaku sebagai abdi negara sejati jika kalian masih sering datang terlambat, bersikap arogan, dan korupsi waktu. ” Bejo pun menangis tersedu sedu memohon ampun.

Anak Terlantar Dipelihara Negara Utusan dari suatu organisasi internasional datang untuk meninjau keadaan anakanak miskin di sebuah negeri. Setelah melihat kondisi yang memprihatinkan dan jumlahnya yang banyak, utusan itu mengusap dada dan bertanya kepada perwakilan pemerintah yang menemuinya, “Bagaimana tanggung jawab pemerintah saat ini? Bagaimana mungkin begitu banyak anak-anak miskin dan terlantar di negeri yang besar ini? Bagaimana pemerintah merealisasikan undang-undang tentang pemeliharaan anak terlantar?” Dengan tenang, utusan pemerintah menjawab, “Undang-undang itu mengatakan bahwa anak-anak miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tidak ada kalimat tanggung jawabnya. Jadi mereka semua ya, dipelihara saja. Makanya tambah banyak karena memang kita pelihara.

Contoh Pejabat Anti Korupsi Seorang pejabat pemerintah seperti tak kuasa menahan emosi. Penyebabnya ada rekanan kontraktor memasuki ruangan kerjanya, setelah berbasa-basi rekanan meletakkan segepok uang di meja depan pejabat itu. Nilainya puluhan juta rupiah. Pejabat:

“Uang apa ini, heh!? Kau tahu kan sebagai pejabat saya telah bersumpah tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun ....”

Sementara di tempat lain, di sebuah ruangan yang temaram, tampak Bagio tidak kalah khusuk dalam berdoa. Bagio pun berserah,“Ya Tuhan.., tunjukkan jalanMu. Hamba mohon, berilah hamba jalan keluar agar jajaranku inti tidak terperosok dalam lembah kemarukan dan keserakahan dalam menimbun harta... ” Tiba-tiba sebersit cahaya seperti garis putih dari langit menerobos pilar teras, sampai ke ruangan doa.

52

Lalu terdengar suara...“Tanto menyerah­ lah!!! ” Tantopun terperangah, dan terkejut bahwa tanpa disadarinya serombongan polisi telah mengepungnya.

Pasien : “Dokter, bagaimana hasil pemeriksaan kemarin? ” Dokter : “Sebelumnya saya minta maaf, tetapi hasilnya tidak baik. Berdasarkan analisis pemeriksaan, harapan hidup yang anda miliki tinggal 6 bulan.” Pasien : “Lalu, apa yang harus saya lakukan Dok? Dokter : “Menikahlah dengan seorang auditor. ”

“Sekali tidak tetap tidak! Saya tak mau melanggar sumpah jabatan....”

Antara bingung dan berharap, Si Pasien pun bertanya,“Apa itu akan membuat saya hidup lebih lama Dok? ” Dokter : “Tidak, tetapi akan membuat hidup anda terasa lebih lama. ” Penulis: Ramadhatun K. Nugraheny Sumber: http://www.independent-consulting-bootcamp.com, http://www.ketawa.com,www.sumbaronline.com, www. jokes.web.id

“Ooo... begitu ya? Terserah kamu-lah, tapi saya tidak menyuruh lho!”

DES 2013

Di tempat lain, Tanto turut memanjatkan doa yang isinya kurang lebih sama. “Ya Tuhan, tolonglah hambaMu yang berdosa

Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan, seorang pasien pergi mengunjungi dokter untuk berkonsultasi.

Kontraktor: “Bagaimana kalau saya berikan ke isteri anda, Pak? Dia kan tak ikut mengucapkan sumpah jabatan. Pejabat:

Tertegunlah Bagio. Dia lemas dan menangis tersedu-sedu memohon ampunan.

ini. Hamba sudah meraup banyak uang yang bukan dari hakku. Mohon berikan jalan terang untuk keharmonisan di jajaranku Ya Tuhan. Berikan jalan kepada hambaMu ini.... ” Belum selesai kata terakhir terucap, ruangan itu pun terang benderang dan menyilaukan sekali.

Dokter

Kontraktor: “Hanya sekadar terimakasih, Pak. Proyek tender yang saya menangkan sudah selesai pengerjaannya,” kata rekanan itu. Dalam hati dia berharap pada tender proyek berikutnya akan dibantu memenangkannya. Pejabat:

Terdengar suara yang bergema, “Wahai Bagio yang Jujur... Siramlah anak buahmu dengan cahaya iman setiap hari. Dosa atas kasus suap di jajaran kamu sudah mengakar seperti pohon beringin tua. ”

DES 2013

53

catatan akhir

Ratu Shima, Maharani Anti Korupsi Banyak orang lebih memilih belajar anti korupsi dari mancanegara, lupa bahwa Indonesia pun punya sejarah anti korupsi.

T

anggal 9 Desember 2013 masyarakat internasional memperingati hari anti korupsi sedunia. Peringatan hari anti korupsi tersebut dimulai sejak dikeluarkannya United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003. Di tahun 2013 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar serangkaian kegiatan anti korupsi, termasuk antara lain adalah Festival Film Anti Korupsi (ACCFest) 2013. Menurut situs www.kompas.com, penyelenggaraan festival film antikorupsi ini didukung United States Agency for International Development (USAID) dan Management Systems International (MSI). Namun, sebenarnya apakah makna peringatan hari anti korupsi tersebut bagi kita di Indonesia? Berdasarkan Corruptions Perceptions Index Tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat 118 dengan nilai 32. Skala penilaian yang digunakan adalah 0 (sangat korup) – 100 (sangat bersih). Untuk negara dengan nilai di bawah 50, maka permasalahan korupsi yang dihadapi amatlah serius. Penilaian yang dilakukan oleh Transparency International tersebut ternyata diamini oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Korupsi dianggap telah mendarah daging di Indonesia. Penelurusan data-data sejarah membuktikan salah satu penyebab korupsi menggejala bak kanker ganas adalah sistem birokrasi feodal yang dianut pada zaman kerajaan. Mulai dari sejarah kerajaan Singosari, Demak dan Banten yang disebutkan sebagai salah satu bukti sejarah awal mula korupsi di Indonesia. Hal tersebut disuburkan oleh nilai-nilai yang dibawa oleh kaum kolonial. Korupsi pun makin merajalela pasca kemerdekaan. Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, sampai dengan masa Kabinet Indonesia Bersatu II, tidak luput dari tindak pidana korupsi. Korupsi bukan cuma monopoli milik para penguasa, para tokoh penting, dan pengusaha saja, melainkan juga milik rakyat Indonesia  Untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekalipun, banyak anggota masyarakat kita yang tak segan merogoh kantongnya lebih dalam demi menikmati fasilitas pengurusan kilat. Tidak mau repot. Sementara si pegawai kelurahan menangkap peluang emas untuk mendapatkan tambahan uang itu. Tak ayal lagi pemberitaan di media massa Indonesia rutin diisi dengan kisah penangkapan pejabat yang tersangkut kasus korupsi, banyak diantaranya tertangkap basah oleh KPK. Tak terhitung jumlah bupati, walikota, gubernur, menteri, anggota KPU, anggota partai politik, anggota DPR sampai dengan Ketua Mahkamah Konstitusi yang terlibat dalam kasus Tipikor. Kementerian Luar Negeri yang berawakkan para diplomat (red - yang konon katanya jujur dan terpercaya) juga tidak luput dari Tipikor, meski telah merilis jargon 3 Tertib 1 Aman sejak tahun 2002. Seolah – olah korupsi telah mendarah daging di Indonesia. Saat menyebut nama Indonesia, kata “korupsi” pun langsung terbersit dalam benak seseorang. Dalam kondisi seperti itulah, Indonesia memperingati hari anti korupsi setiap tahunnya. Peringatan hari anti

54

Bambang Antarikso, Sekretaris Itjen Kemlu

korupsi menjadi selebrasi belaka, bila kita semua tidak memiliki kesadaran untuk berbudaya dan berperilaku anti korupsi. Kesadaran bukanlah suatu hal yang bisa dipaksakan. Sepatutnya Indonesia mencanangkan anti korupsi bukan karena seluruh dunia melakukannya. Sepantasnya Indonesia, yang diproyeksikan oleh McKinsey akan menjadi perekonomian ketujuh terbesar di dunia pada tahun 2030, memerangi korupsi didasari adanya kesadaran bahwa korupsi hanya akan membebani kepentingan nasional dan mencederai kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran itu adalah dengan menanamkan pemahaman sejak dini pada setiap insan yang ada di negara yang kita cintai ini bahwa korupsi bukan budaya Indonesia. Meskipun kita tidak bisa memungkiri bahwa korupsi telah ada sejak jaman kerajaan dahulu kala, namun budaya anti korupsi sebenarnya juga sudah dikembangkan di masa itu. R. Soekmono, dalam buku Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2, mengangkat kisah Ratu Shima dari Kerjaan Kalingga, atau dikenal juga dengan nama Ho-Ling. Kalingga  adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi. Letak pusat kerajaan ini belumlah jelas, kemungkinan berada di suatu tempat antara Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara sekarang. Keberadaannya diketahui dari sumbersumberTiongkok. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Ratu Shima, seorang maharani legendaris yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran dengan keras tanpa pandang bulu. Pada suatu ketika seorang raja dari seberang lautan mendengar mengenai kemashuran rakyat kerajaan Kalingga yang terkenal jujur dan taat hukum. Untuk mengujinya ia meletakkan sekantung uang emas di persimpangan jalan dekat pasar. Tak ada seorang pun rakyat Kalingga yang berani menyentuh apalagi mengambil barang yang bukan miliknya. Hingga tiga tahun kemudian kantung itu disentuh oleh putra mahkota dengan kakinya. Ratu Shima demi menjunjung hukum menjatuhkan hukuman mati kepada putranya. Dewan menteri memohon agar Ratu mengampuni kesalahan putranya. Karena kaki sang pangeranlah yang menyentuh barang yang bukan miliknya, maka sang pangeran dijatuhi hukuman dipotong kakinya. Vonis dari Ratu Shima itu membuat orang-orang asing menjunjung tinggi kewibawaan kerajaan dan tidak berani mengganggu lagi. Ketegasan Ratu Shima itulah yang perlu diteladani. Ketegasan dalam law enforcement tanpa pandang bulu, yang menjadi kata kunci kesuksesan upaya negara manapun dalam memerangi korupsi. Kisah Ratu Shima itu jelas-jelas memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki akar budaya anti korupsi, yang sayangnya terus memudar seiring kemajuan jaman. Keteladanan Ratu Shima itulah yang seharusnya dijadikan suri tauladan kita dalam upaya memerangi korupsi. Bukan kisah dari negara-negara lain. DES 2013

DES 2013

55