fVS +t\NO0
ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA ( APTISI )
&
3
0
o
% APTlSl
d.a.
universitas Muhammadiyah prof. DI. m
a WHAMW
J.Gandaria IV/24, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130. TelplFax. : (021) 7398898
i;
Bank Niaga : 005-0106986002
DEKLARSI PENDlRlAN LAM-PT DAN PERNYATAAN SlKAP APTlSl TERHADAP ISU-ISU TENTANG PENDlDlKAN DAN KEBANGSAAN RPPP APTlSl Ke-3, Makassar 14-15 Februari 2013 Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) Ke-3 APTlSl di Makasar, 14-16 Februari 2013, mendeklarikan Lembaga Akreditasi Mandiri Peruguran Tinggi (LAM-PT) dan memandang perlu menyikapi isu-isu yang terkait dengan (1) pendididikan, diantaranya UU no.12 Tahun 2012 dan surat-surat edaran Dikti dan (2) kebangsaan seperti kepemimpinan anti korupsi dan moral mahasiswa. A. Deklarasi Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM-PT) Dalam upaya terus meningkatkan mutu dan akuntabilitas publik, Perguruan Tinggi Swasta lndonesia sesuai dengan UU Sisdiknas dan UU Perguruan Tinggi, Pengurus APTlSl bersepakat mendeklarasikan pendirian LAM. Pendirian LAM ini diseutujui dan didukung oleh 29 Pengurus APTlSl Wilayah Seluruh Indonesia. Selanjutnya APTlSl Pusat siap menindaklanjuti pendirian LAM-PT dengan ketentuan yang berlaku. B. Pendidikan
1. UU No.12 Tahun 2012
I
Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah diundangkan dan diberlakukan. Keberadaan UU tersebut perlu diapresiasi dan disambut dengan positif, mengingat semangat yang melandasi UU tersebut. Meskipun demikian ada beberapa catatan terkait dengan implementasi UU tersebut, baik yang sifatnya harapan maupun catatan kritis. a) Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian Peningkatkan APK yang dilakukan dengan memperluas akses dan jaminan kepastian memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat lndonesia diharapkan tidak meninggalkan atau menafikan peran PTS. Sernangat pemerintah untuk melakukan "negerinisasi" hendaknya disertai dengan pemberdayaan PTS-PTS yang ada. Misalnya, pemerintah tidak harus mendirikan PTN baru, tetapi bisa dengan cara memberdayakan PTS yang ada di daerah yang bersangkutan. Selain itu, pengalokasian Beasiswa untuk
mahasiswa kurang mampu dari daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar) juga dapat disalurkan kepada PTS, bukan hanya kepada PTN. b) Penjaminan Mutu UU memberikan ruang untuk membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Diharapkan dengan adanya LAM ini, kelemahan-kelemahan dalam lembaga dan sistem yang ada dapat diperbaiki, misalnya sistem asesmen yang kurang begitu ramah, terutama terhadap PTS yang masih kecil diharapkan akan diperbaiki. Selain itu, ketidakpuasan dari PTS yang merasakan adanya perlakuan diskriminatif diharapkan dapat dikurangi. Tetapi jangan sampai keberadaan LAM justru akan mendegradasi mutu PTS. Oleh karena itu penyusunan sistem dan kelembagaan LAM tetap harus tetap mengutamakan penjaminan mutu. Untuk itu, hendaknya Pemerintah memberikan dukungan dana secara penuh seperti melalui BOPTS (Biaya Operasional Perguruan Tinggi Swasta). c) Otonomi UU Dikti menjamin otonomi perguruan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dalam bidang akademik, baik PTN maupun PTS diberikan otonomi yang penuh, sedangkan dalam bidang non-akademik, yaitu yang menyangkut tata kelola dilakukan sesuai dengan jenis badan hukumnya, dan tidak ada lagi penyeragaman. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah tidak memberikan otonomi ini secara setengah hati, artinya desentralisasidesentralisasi kebijakan akademik dan tata kelola hendaknya semakin diperluas. Saat ini kecenderungan sentralisasi dan birokratisasi semakin meningkat. d) Tanggung jawab Negara Tanggung jawab negara dalam membiayai pendidikan dipastikan dalam UU Dikti. Hal ini disamping merupakan amanat konstitusi, juga dimaksudkan untuk mengupayakan agar bidang pendidikan tinggi tidak terjerumus ke dalam liberalisasi dan komersialisasi. Hal ini tentu tidak akan tercapai jika tanggungjawab negara tersebut semata-mata hanya ditafsirkan sebagai tanggungjwab yang terkait dengan PTN. Negara juga harus turut bertanggung jawab untuk menjamin bahwa PTS tetap berwatak nirlaba, dengan catatan negara juga turut berkontribusi dalam Pembiayaan PTS. Misalkan dengan skema Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) yang dianggarkan dalam APBN. e) Perguruan Tinggi Asing (PTA) Keberadaan PTA untuk beroperasi dalam bentuk Commercial Presence (kehadiran fisik) di Indonesia dijamin oleh UU Dikti, dengan berbagai
persyaratan tertentu. Diantara persyaratan tersebut adalah yang menyangkut akreditasi, daerah, jenis dan program studi, kewajiban untuk kerjasama dengan perguruan tinggi lokal, dan kewajiban merekrut dosen lokal, serta harus bersifat nirlaba dan keharusan untuk mengembangkan ilmu yang mendukung kepentingan nasional. Keberadaan PTA tersebut hendaknya diposisikan statusnya sebagai Perguruan Tinggi Swasta Asing (PTSA). PTSA tersebut hendaknya dijadikan partner bagi PTN dan PTS dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Sebaliknya, keberadaan PTA tersebut diharapkan tidak menyebabkan terpinggirkannya PTS. Oleh karena itu, PTS harus senantiasa meningkatkan kualitas dari waktu ke waktu.
9
Pemenuhan hak mahasiswa UU PT (pasa172) mengamanatkan perguruan tinggi atau peneyelenggara perguruan tinggi untuk memberikan biasiswa, bantuan atau pembebasan biaya pendidikan atau studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa orang tua atau pihak yang menanggungnya. Bilamana PT atau penyelenggara tersebut tidak mampu akan di kenakan sangsi administrasi (pasal 92). Mengingat konsekuensi dari pasal ini, diminta kepada pemerintah untuk melibatkan para stakeholder, khususnya perguruan tinggi atau penyelenggara perguruan tinggi dalam merumuskan dan menetapkan peraturan pemerintah (PP) atau Permen.
2. Surat-Surat Edaran Dikti a) Surat Edaran Dikti No. 1017lE/T/2011 tentang Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di luar domisili tanpa ijin dan surat edaran Kopertis Ill, No. 002/K3/KU2013 tentang larangan kelas jauh diberlakukan secara tidak adil. Misalnya bagi PTS yang melanggar surat edaran tersebut akan dikenakan sanksi berat seperti, penghentian layanan, penghentian tunjangan profesi dan kehormatan Guru Besar, hingga pencabutan ijin program studi. Sementara itu, ada beberapa PTN melakukan pelanggaran surat edaran tersebut dengan membuka kelas jauh di Sulawesi, Kalimantan Timur dan beberapa daerah lain belum ada tindakan dari Dirjen Dikti. Oleh Karena itu Dikti harus memperjelas batasan kelas jauh tersebut sesuai dengan UU Dikti serta mengimplementasikannya secara konsisten dan tidak diskriminatif. b) Surat edaran Dikti no. 1293lE4.112012 tentang pengajuan NlDN baru. Dengan peraturan pengajuan NlDN baru yang dilakukan pada bulan tertentu dalam satu tahun serta persyaratan melampirkan bukti pembayaran gaji sebagai bentuk transfer1pemindahanbukuanlkwitansi vana sah dari PT vana . bersanakutan dan rekeninglbuku tabungan dosen penerima gaji selama 6 bulan terakhir mempersulit PTS. Hal ini dikarenakan tidak hanya masalah penentuan waktu pengajuan NlDN tetapi juga menyangkut ketidak siapan sistim PDPT Dikti. Dampak dari pengajuan NlDN baru adalah perpanjangan ijin prodi dan akreditasi.
-
c) Beberapa PTS saat ini dihadapkan kepada berbagai masalah, diantaranya terkait dengan penghapusan ijin operasional (10) yang jika dalam bulan April 2013 tidak melaporkan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED). Diharapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan solusi dan menunda pemberlakuan kebijakan tersebut. Hal ini mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh PTS dan ketidaksiapan dari PDPT Dikti sendiri. C. Isu Masalah Kebangsaan 1. Penyalahgunaan Narkoba di tanah air sudah sampai pada situasi "gawat darurat"
dan merupakan salh satu masalah bangsa yang sangat serius. Menurut data dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (Kelima) dan GRANAT, diperkirakan bahwa jumlah pengguna narkoba pada 2012 mencapai 5 juta orang, yang pada umumnya merupakan generasi muda, termasuk pelajar dan mahasiswa. Prevalensinya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana penelitian BNN dan Puslitkes UI (201I), pada tahun 201 1 angkanya sebesar 2,2 % dan diperkirakan naik menjadi 2,56 % pada tahun 2013, dan 2,80 % pada 2015. BNN juga memprediksi bahwa kerugian ekonomi mencapai Rp. 48,2 trilyun. Setiap hari tidak kurang dari 50 orang meninggal akibat mengkonsumsi Narkoba. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya sangat serius dan massif dari pemerintah dan semua lapisan masyarakat, termasuk perguruan tinggi. Keberadaan dan upaya pemerintah melalui BNN dan aparat penegak hokum saja tidaklah cukup. Perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi swasta, harus berkontribusi dengan melakukan upaya-upaya nyata, diantaranya dengan gerakan " Kampus Bersih Narkoba" dan mendirikan pusat-pusat studi, konsultasi dan bahkan pusat-pusat rehabilitasi di kampusnya masing-masing. 2. Korupsi masih merupakan masalah bangsa yang juga sudah sampai pada situasi
"gawat darurat". Tidak ada daerah, instansi, maupun profesi yang bbersih dari korupsi. Sudah 290 kepala daerah, terdiri dari gubernur, bupati dan walikota dari seluruh Indonesia terlibat korupsi. Anggota DPR dan DPRD dan pegawai negeri sipil jika dijumlah sudah ribuan. Data yang paling mutakhir adalah terlibatnya menteri dan elit partai politik., bahkan presiden suatu partai politik yang mengklaim anti korupsi. Tahun 2013 merupakan "tahun politik yang diprediksi juga akan merupakan tahun yang sangat rawan akselerasi korupsi. Untuk itu, diperlukan pula akselerasi upaya-upaya pencegahan dan pemberantasannya yang lebih sistemik. Pertama, salah satu factor penyebab korupsi adalah mahalnya biaya politik. Untuk itu, diperlukan suatu system "politik murah".. Kedua, rekrutmen kader-kader partai politik diperbaiki dengan mengutamakan integritas, selain kapabilitas dan
akseptabilitas. Ketiga, diperlukan figure kepemimpinan nasional yang selain bersih, juga tegas dan berani. Keempat, penegakan hukum terhadap para koruptor masih sangat lemah, terutama yang terkait dengan vonis yang rata-rata sangat ringan. Oleh karena itu, penegakan hukum hendaknya ditingkatkan. 3. Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI) saat ini mengalami ancaman
perpecahan yang serius disebabkan oleh berbagai konflik berbasis politik dan SARA. Jika ha1 tersebut tidak segera diatasi maka pecahnya NKRl itu bukan hanya ancaman tetapi akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu diharapkan PTS turut berkontribusi dalam membangun dan memperkuat NKRl melalui sosialisasi dan pendidikan empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRl dan Bineka Tunggal lka). 4. Tahun 2013 adalah tahun politik dimana bangsa lndonesia akan mempersiapkan
proses suksesi kepemimpinan nasional. Selain partai-partai politik, proses suksesi ini harus juga menjadi kepedulian semua lapisan masyarakat termasuk perguruan tinggi, karena akan menyangkut nasib bangsa lndonesia kedepan. Oleh karena itu partai politik,masyarakat dan perguruan tinggi harus dapat mempromosikan orangorang terbaik bangsa ini untuk menjadi figur pemimpin nasional yang kuat, memiliki integritas, kapabilitas dan aksepbilitas. Selain itu ia juga haws merupakan pribadi yang bersih, bebas dari korupsi, tegas dan berani. Makassar, 15 Februari 2013 ~ A S O S I A S PERGURUAN I TlNGGl SWASTA INDONESIA Ketua Umum
Sekretaris Jendral
Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
Prof. Dr. Suyatno, M.Pd.
