D:A
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
PERATURAN MENTERI
SALINAN KEUANGAN REPUBLIK
INDON
NOMOR L24 /PMK,05/2Or2 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH MILLENNIUM CHALLENGE
PORATION
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA. Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Grant Agreement MiIl ium Challenge Compact between Tlrc United States of Ameri acting through the Millennium Challenge Corporation and he Republic of Indonesia dengan nomor register 722OO2 1, Millennium Challenge Corporation telah menyepakati unt k memberikan hibah kepada Pemerintah Republik Indonesia; b . bahwa agar pengelolaan dana hibah sebagai dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, jawab, perlu ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggu mengatur mengenai mekanisme pengelolaan hi h dimaksud; c . bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Un ang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang N Perbendaharaan , Menteri Keuangan mempunyai wewenang untuk men tur mekanisme pengelolaan hibah Millennium Challenge on; d . bahwa terhadap dengan hibah kegiatan yang dibiayai sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak luruhnya dapat diberikan fasilitas perpajakan sesuai dan kepa anan peraturan perundang-undangan di bidang ijakan dan kepabeanan, antara lain dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Masuk, Bea Masuk Tambahan, Ni i, dan Pajak Pajak Pertambahan Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Pe ilan Dalam
Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri se beberapa kali diubah
terakhir
dengan Pera
Nomor 25 Tahun 2OOI, serta peraturan pe e.
ibiayai Dengan imana telah n Pemerintah aannya;
bahwa terhadap kegiatan yang dibiayai dengan hibdh Millennium Challenge Corporation yarrg tidak pat diberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan sebagai na dimaksud dalam huruf d, perlu diberikan penggant n atas pajak
dan/atau bea masuk yang telah dibayarka Annex VI of The Program Implementation
sesuai dengan greement-Grant Agreement Millennium Challenge Compact bet The United States of America acting through the M m Challenge Corporation and The Republic of Indonesia;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2-
{engingat
:
f.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pengelolaan H ibah Millennium Challenge Corporation;
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 1O Tahun 2}tl tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52O21;
2.
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2OLI tentang Dana Perwalian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll, Nomor 109);
3.
'
Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2OlA; 4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor t34 /PMK.O6l 2OOs tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/pMK.os/2oo7 tentang Bagan Akun Standar; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor rrr lpMK.asl2oa7 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK .OS/ 2AII; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/pMK.o2/2oll tentang Petunjuk Pen5rusunandan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negaral Lembaga; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.O1/2OLI tentang Petunjuk Pen5rusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.OSl2OIl tentang Mekanisme PengelolaanHibah; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23OIPMK.ASI2OII tentang Sistem Akuntansi Hibah; MEMUTUSKAN:
[CNetapKan : PERATURAN MENTERT KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH MILLENNIIJM CHALLENGE CORPORATION.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-3-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang < 1. Millennium Challenge Corporation Amerika Serikat yang selanjutnya disingkat MCC adalah sebuah lembaga yang menyalurkan dibentuk Pemerintah Amerika Serikat un global melalui hibah dengan misi mengurangi kemiskinan pendekatan pertumbuhan ekonomi yang beke iutan. 2. Hibah Millennium Challenge Corporation disebut Hibah MCC adalah hibah yang di kepada Pemerintah Indonesia berdasarkan Millennium Challenge Compact betueen The
Ameica acting through ttrc Millennium and The Republic of Indonesia dengan 72200201. 3. Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC di Lingkungan Kementerian Nasionai/Badan Perencanaan mengelola dana Hibah MCC.
Perencanaan Pembangunan
g selanjutnya ikan oleh MCC Agreement
States of Corporation Register satuan kerja Pembangunan Nasional yang
4 . Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian egaraf Lembaga yang selanjutnya disingkat RI(A-K/L adalan' kumen rencana yang keuangan mbaga tahunan Negara/ Kementerian
disusun menurut Lembaga.
Bagian Anggaran
terian Negara/
5 . Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang sela utnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipe dengan DIPA yang disusun adalah suatu dokumen pelaksanaan angga oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku na Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan ku Bendahara pelaksanaan Umum Negara yang berfungsi sebagai do anggaran dan dokumen pendukung akuntansi merintahan. 6 . Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara disingkat KPPN adalah instansi vertikal Di Perbendaharaan yang berada di bawah dan langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Di Perbendaharaan, yang memperoleh Bendahara Umum Negara.
g selanjutnya torat Jenderal ggung jawab t Jenderal selaku Kuasa
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya di t PA adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasi /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang be ng jawab atas kebijakan pengelolaan Hibah MCC.
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
-4-
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk pada Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC yang penetapannya dilakukan oleh PA. 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan perintah menerbitkan pembayaran dan pembayaran. 1 1. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh PPK atas penyelesaian tagihan kepada negara dan disampaikan kepada PPSPM. 12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PPSPM untuk dan atas nama KPA kepada KPPN berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan. 13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku pelaksanaan Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 14. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/KPA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. 15. Surat Ketetapan Penggantian di Bidang Pajak dan/atau Kepabeanan yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat yang ditetapkan oleh KPA sebagai dasar pembayaran penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan. penyedia jasa, 16. Kontraktor Utama adalah kontraktor, konsultan, dan pemasok {suppliet) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah yang dibiayai dengan dana Hibah MCC.
MENTERIKEUANGAN REPUBI=IK INDONESIA
-5BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a.
Mekanisme pengalokasian pagu dalam RKA-K L dan DIPA.
b.
Mekanisme pelaksanaan belanja dan
c.
pajak Mekanisme pembayaran penggantian di bidang a pihak-pihak dan/atau kepabeanan yang diberikan k yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan ibah MCC yang tidak mendapatkan fasilitas perpajakan dan/ tau kepabeanan sesuai ketentuan peraturan perundang-und ngan di bidang perpajakan dan kepabeanan; dan
d.
Pelaporan dan pertanggungjawaban.
Hibah MCC.
BAB III KARAKTERISTIKHIBAH MCC Pasal 3 (1) Hibah MCC memiliki karakteristik sebagai be a.
dialokasikan dalam RKA-K/L dan DIPA perencanaan namun pelaksanaannya langsung;
b.
pembayaran kepada pihak ketiga dilaku pemberi hibah; dan
c.
adanya mekanisme penggantian di bi kepabeanan.
(2) Penggantian pajak dan/a di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) h u sejumlah se uang yang dibayarkan Pemerintah Kan Indonesia melalui
Perbendaharaan Negara untuk penggantian pajak dan/atau kepabeanan yang terkait d proyek yang dibiayai oleh Hibah MCC yang fasilitas perpajakan dan/atau kepabeana ketentuan peraturan perundang-undan perpajakan dan kepabeanan.
lalui mekanisme rupakan hibah langsung oleh pajak dan/atau L
kepabeanan c merupakan oleh belanja Pelayanan r
s pembayaran n pelaksanaan mendapatkan sesuai dengan bidang di
MENT€RI KEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
-6BAB IV MEKANISME PENGALOKASIANPAGU DALAM RKA-K/L DAN DIPA Pasal 4 Pelaksanaan' anggaran yang bersumber dari Hibah MCC dialokasikan dalam DIPA pada Satuan Kerja Pengelola Hibah MC C . Pasal 5 ( 1 ) Dalam rangka pengalokasian anggaran Hibah MCC, PA mengalokasikan pagu belanja dalam RKA-K/L setiap tahunnya pada Satuan Kerja PengelolaHibah MCC.
{21 Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku KPA pendapatan
hibah mengalokasikan pagu Pendapatan Hibah dalam DIPA Bagian Anggaran 999.02 berdasarkan rencana penarikan Hibah MCC.
(3) Pendanaan untuk alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Hibah MCC; dan b. Rupiah Murni. (4) Pencantuman pagu belanja yang bersumber dari dana Hibah MCC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran bedalan, paling tinggi sebesar perjanjian Hibah MCC atau dokumen lain yang menjadi bagian dari perjanjian Hibah MCC. (s) Pencantuman pagu belanja yang bersumber dari dana Rupiah Murni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebesar perkiraan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan dalam tahun berjalan serta belanja operasional Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC. Pasal 6
(U
Pencantuman pagu belanja yang bersumber dari Hibah MCC dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam perjanjian hibah. ,
(21 Pagu
belanja yang bersumber dari dana Rupiah Murni, dialokasikan untuk mendanai: a. belanja penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Hibah MCC sesuai dengan perjanjian Hibah MCC, yang perpajakan dan/atau tidak mendapatkan fasilitas peraturan kepabeanan ketentuan sesuai dengan perrrndang-undangan perpajakan dan bidang di kepabeanan; dan
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA -7 -r-
b.
belanja operasional Satuan Kerja Pe sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian Hibah MCC atau dokumen bagian dari perjanjian Hibah MCC.
Hibah MCC turan dalam yang menjadi
Pasal 7 (1) PA menyusun RKA-KIL Satuan Kerja Penge Hibah MCC berdasarkan: pada a. rencana penarikan/realisasi hibah ( tahun anggaran bersangkutan; b. perkiraan penggantian di bidang dan/atau kepabeanan yang akan timbul atas pel naan kegiatan Hibah MCC; c. perkiraan kebutuhan biaya operasional relevan; dan d. standar biaya untuk pendanaan yang dari Rupiah Murni.
(21 PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya terhadap penyusunan RKA-K/L Pasal 8 Tata cara pen1rusunan RKA-K/L dan DIPA be ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan dan penelaahan Ren Anggaran Kementerian Negar a I Lembaga dan DIPA
anggung jawab
DIPA.
pada mengatur Kerja dan
BAB V MEKANISME PELAKSANAANBELANJA DAN PENGESAHANHIBAH MCC Bagian Kesatu Pejabat Perbendaharaan Pasal 9 (1) PA menunjuk Kepala Satuan Kerja Pengelola ibah MCC atau pejabat lainnya sebagai KPA. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) be rnggung jawab baik secara formal dan materiil atas pelak naan kegiatan yang dananya bersumber dari dana Hibah M dan Rupiah Murni.
{21 KPA
(3) Dalam rangka melaksanakan
kegiatan sebagai pada ayat (21, KPA menunjuk pejabat di li Kerja Pengelola Hibah MCC sebagai: a. PPK; b.
PPSPM; dan
c.
BendaharaPengeluaran.
na dimaksud ngan Satuan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-8-
Pasal 1O (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berwenang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran negara. yang dap?! tindakan (21 Dalam melakukan rangka memiliki PPK APBN, beban mengakibatkan pengeluaran atas tugas dan wewenang: a. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barangl jasa; b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa; c. menandatangani dan melaksanakan perikatan dengan penyedia barang/jasa; d. melaksanakan kegiatan swakelola; e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perikatan yang dilakukannya; f. mengendalikanpelaksanaan perikatan; g. menguji dan menandatangani surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; h. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP; i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian penyedia barang/ jasa kepada PA/KPA; j. menyerahkan hasil pekerjaan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa; dan l. tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. (3) PPK dapat dibantu oleh satu atau beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang pengadaan dan pengelolaan keuangan. (4) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan kompleksitas pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari Hibah MCC, KPA dapat mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang PPK kepada unit pelaksana program. (s) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan wewenang serta tata kelola hubungan antara PPK dengan unit pelaksana program yang dibentuk diatur lebih lanjut oleh KPA. Pasal I 1 ( 1 ) Proses pengadaan barang ljasa yang sumber dananya berasal dari Hibah MCC dilakukan oleh unit pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dengan berpedoman pada MCC Proanrement Guidelines.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-9 -
(21 Penandatanganan
perjanjian
pengadaan
barang/jasa oleh pihak am dengan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di yang
berwenang
pada
unit
pelaksana
berpedoman pada MCC ProanrementGuidelines (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat setelah mendapat persetujuan dari PPK.
berlaku efektif
Pasal 12 (1) PPSPM sebagaimana dimaksud dalam huruf b berwenang: a . melakukan pengujian permintaan pembay b . menerbitkan perintah pembayaran; dan c.
menerbitkan surat perintah pengesahan hi
(21 PPSPM
dapat dibantu
oleh satu atau bebe
|
9
ayat
(3)
dari PPK; langsung. orang yang
memiliki keahlian di bidang pengelolaan keuan (3) Kewenangan PPSPM sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b berlaku dalam ran belanja yang dananya bersumber dari Rupiah (4) Kewenangan
PPSPM sebagaimana
dimaksud
huruf c berlaku dalam rangka dananya bersumber dari Hibah MCC.
pada ayat (1) pelaksanaan
urni. pada ayat (1) belanja yang
Pasal 13 ( 1 ) Bendahara Pengeluaran sebagaimana Pasal 9 ayat (3) huruf c bertugas kebendaharaan.
di
(21 Tugas kebendaharaan sebagaimana dima meliputi menerima, menyimpan, membayar/menyetor, dan melaporkan dalam pengelolaannya.
sud kukan
dalam tugas
pada ayat (1)
tausahakan, yang berada
(3) Bendahara Pengeluaran dapat dibantu o h satu atau beberapa orang yang memiliki keahlian di bid pengelolaan keuangan.
(41 Tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana imaksud pada ayat (1) berlaku dalam rangka pelaksanaa dananya bersumber dari Rupiah Murni.
belanja yang
Bagian Kedua Penyelesaian Tagihan Pasal 14
( 1 ) Pembayaran atas tagihan dalam rangka pel sanaan Hibah MCC dilakukan kepada yang berhak menerima dengan caral. a. langsung oleh MCC;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-10b.
melalui rekening Pengeluaran.
yang
dikelola
oleh
Bendahara
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian tagihan yang dibayarkan langsung oleh MCC diatur dalam pedoman tata kelola yang disusun dan ditetapkan oleh KPA. . (3) KPA menetapkan pedoman tata kelola setelah berkoordinasi Jenderal Direktur dengan Menteri c.q. Keuangan Perbendaharaan berdasarkan perjanj ian Hibah MCC. Bagian Ketiga Tata Cara PengesahanHibah MCC Pasal 15 (1) Pelaksanaan pembebanan anggaran belanja yang bersumber dari Hibah MCC ke dalam APBN dilakukan melalui mekanisme pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang. {21 Mekanisme pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Mekanisme Menteri mengenai Keuangan PengelolaanHibah. Pasal 16 ( 1 ) Dalam hal penyelesaian tagihan dilakukan secara langsung oleh MCC, KPA tidak perlu melakukan pembukaan rekening sebagaimana dipersyaratkan dalam mekanisme pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang.
(21 Pelaksanaan
penyelesaian tagihan pengesahan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilampiri copg rekening atas rekening hibah. Bagian Keempat Penyerahan Barang dan/atau Jasa Pasal 17
( 1 ) Barang yang dihasilkan dari pengadaan yang dananya bersumber dari Hibah MCC dicatat oleh Satuan Kerja PengelolaHibah MCC sebagai Barang Milik Negara.
(21 Barang
Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahterimakan dari Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC kepada Kementerian Negara/Lembaga yang mengusulkan kegiatan.
(3) Tata cara serah terima Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat {21 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Negara.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 11Pasal 18 (1) Pengadaan jasa yang dananya bersumber langsung oleh Kementerian dimanfaatkan yang mengusulkan kegiatan. l2l
Hibah MCC
garalLembaga
Ketentuan mengenai pemanfaatan jasa o h Kementerian diatur lebih kegia Negara/Lembaga yang mengusulkan dan disusun pedoman lanjut tata kelola dalam ditetapkan oleh KPA.
BAB VI PENGGANTIANDI BIDANG PAJAK DAN/ATAU KEPAB
NAN
Bagian Kesatu Pihak dan Jenis Pembayaran Pajak dan/atau Kepa yang Mendapatkan Penggantian
Pasal 19 (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Hibah MCC, dapat diberikan penggantian dan/atau kepabeanan.
dibiayai dari i bidang pajak
(21 Penggantian di danla Lr kepabeanan bidang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi n kepada pihak ri Hibah MCC, yang terlibat dalam kegiatan yang didanai meliputi: a. Kontraktor Utama; b. subkontraktor; bjek pajak luar c. orang pribadi yang berstatus sebagai kegiatan yang negeri pada saat mulai bekerja da dibiayai oleh Hibah MCC; dan d. Satuan Kerja PengelolaHibah MCC. (3) Penggantian di kepabeanan danla u bidang pajak pat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang: a. telah dilakukan pembayaran pajak danl tau kepabeanan ke Kas Negara; perpq n dan/atau b. tidak mendapatkan fasilitas peraturan keten kepabeanan sesuai dengan dan rpajakan perundang-undangan bidang di c.
kepabeanan; dan transaksi dengan niiai di atas USDSOQ.-
Pasal 20 (1) Jenis pembayaran pajak dan/atau ke pelaksanaan Hibah MCC yang dapat mempe meliputi:
beanan dalam h penggantian
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-L2-
a.
b.
Penggantian pembayaran Pajak Pertambahan Nilai: 1. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Hibah MCC atas: a) pembelian barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh penyedia barqng/jasa; b) bersifat eceran (retai$; dan c) tidak masuk dalam mekanisme fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut. 2. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan baik oleh Kontraktor Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (21 huruf a atau subkontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (21 huruf b yang tidak dapat dikreditkan yang disebabkan oleh keadaan sebagai berikut: a) dalam hal Kontraktor Utama atau subkontraktor adalah non-Pengusaha Kena Pajak; b) pembelian kendaraan bermotor oleh Kontraktor Utama dengan persyaratan: dengan 1) kendaraan dibeli dimaksud menggunakan dana hibah dari MCC; 2l hanya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan MCC; dan 3) pada akhir periode kontrak kendaraan tersebut diserahkan kepada Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC; c) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Kontraktor Utama yang berada di luar negeri dan tidak mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia, yang melakukan pembelian barang kena pajak danl atau pemanfaatan jasa kena pajak melalui subkontraktor yang berada di dalam daerah pabean; Penggantian pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian kendaraan bermotor oleh Kontraktor Utama dengan persyaratan: , 1. kendaraan dimaksud dibeli dengan menggunakan dana hibah dari MCC; 2. tranya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan MCC; dan 3. pada akhir periode kontrak kendaraan tersebut diserahkan kepada satuan kerja yang mengelola dana Hibah MCC:
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-13-
c.
Pasal 21 atau Penggantian pembayaran Pajak Pengh Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasi n yang diterima tan MCC bagi atau diperoleh dari pekerjaan dalam orang pribadi yang berstatus subjek pajak uar negeri pada saat mulai bekerja dalam kegiatan yang dibiayai Hibah MCC;
d.
Penggantian pembayaran Bea Masuk, k Pertambahan Nilai impor dan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor bagi kegiatan impor untuk dipakai, dalam hal idak mendapat bahan Nilai fasilitas pembebasan Bea Masuk, Pajak sebagaimana impor dan Pajak Penghasilan Pasal 22 im
diatur dalam ketentuan perundang-un kegiatan impor sementara yang diberikan Masuk.
(21 Penggantian
pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hu diberikan dalam hal pihak yang melaku subkontraktor.
ngan, maupun ringanan Bea
2 2 impor d tidak dapat impor adalah
(3) Dalam hal terhadap impor sementara sebagai na dimaksud pada ayat (1) huruf d, importir terlam t atau tidak melakukan ekspor kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam perundang-u di bidang kepabeanan, importir menanggung pembay Bea Masuk, Pajak Pertambahan Penghasilan Nilai impor, dan Pasal 22 impor, serta sanksi administ i, dan atas pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan ilai impor dan administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, serta san dimaksud tidak dapat dimintakan
penggantian
(4) Pemberian penggantian di bidang pajak dan/a
sebagaimana diatur dalam Peraturan Men dengan mendasarkan pada pemberlakuan Implementatian Agreement-Grant
Challenge Compact between Tte United States through the Millennium Challenge Corporation of Indonesia.
u kepabeanan ini dilakukan The Program Millennium t America acting The Republic
Bagian Kedua Penyampaian Daftar Pihak-pihak Yang Mendapatkan Penggantian di Bidang Pajak Pasal 2 1 ( 1 ) Dalam rangka identifikasi pihak-pihak yang penggantian di bidang pajak, KPA harus
n memperoleh
mpaikan daftar t (2) huruf a dan huruf b kepada Direktur Jenderal ak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Paj terdaftar atau 19 ayat (2) daftar pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Direktur Jenderal Pajak c.q Kepala Kantor pihak sebagaimana dimaksud
Pelayanan Pajak tempat Penghasilan terdaftar.
dalam Pasal 19
Wajib
Pajak
tong
Pajak
w
M ENTERIKEUANGAN
*rr_rrrrf iroNESrA (21 Penyampaian daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana pada bulan dengan format berikutnya ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Daftar pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar dalam rangka pengujian pemenuhan yang memperoleh pihak-pihak perpajakan kewajiban penggantian di bidang pajak. Bagian Ketiga Pembuatan Komitmen dan PenyelesaianTagihan Pasal22 (1) Dalam rangka penggantian di bidang pajak danf atau kepabeanan yang telah disetor, pihak yang dapat memperoleh kepabeanan dan/atau penggantian di bidang pajak ayat 19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal {21 harus mengajukan permohonan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan kepada KPA. (21 Permohonan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pemohon; b . Nomor Pokok Wajib Pajak; c . nomor rekening bank; d . jumlah pembayaran pajak dan/atau kepabeanan yang dimohonkan penggantian; e . jenis kegiatan yang dimohonkan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan; dan jenis pajak dan/atau bea masuk yang dimohonkan f. penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan' (3) Permohonan penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen sebagai berikut: a.. Untuk penggantian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) huruf a angka 1: 1. Faktur Pajak; 2. Bukti pembayaran; dan 3. Fotokopi surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar untuk Wajib Pajak non-Pengusaha Kena Pajak. b. Untuk penggantian Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka2: 1. Faktur Pajak; 2. Bukti pembayaran;
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
- 15-
3. Fotokopi surat pengukuhan sebagai Pajak atau Surat Keterangan T
saha Kena
untuk Wajib
Pajak non-Pengusaha Kena Pajak; atan MCC. 4. Ikhtisar kontrak kerja pelaksanaan Barang Mewah Untuk penggantian Pajak Penjualan a (1) huruf b: t 20 Pasal dalam sebagaimana dimaksud 1. Faktur Pajak yang mencantum n nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang di yar:, 2. Bukti pembayaran; 3. Fotokopi surat pengukuhan sebagai ngusaha Kena untuk Wajib Pajak atau Surat Keterangan Terda Pajak non-Pengusaha Kena Pajak; da d.
4. Ikhtisar kontrak kerja pelaksanaan Untuk penggantian pembayaran Pajak
nghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperole dari pekerjaan yang berstatus dalam kegiatan MCC bagi Orang Pri subjek pajak luar negeri sebagaimana imaksud dalam Pasal 2A ayat (1) hurufc: 1. Fotokopi slip pembayaran penghasi 2l atau Pajak 2. Bukti potong Pajak Penghasilan Pa Penghasilan Pasal 26; Pajak Masa Pemberitahuan 3. Fotokopi Surat Penghasilan Pasal 2L atau Surat
e.
tan MCC.
itahuan Masa oleh Pemotong
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dibu Pajak; dan 4. Ikhtisar kontrak kerja pelaksanaan ke tan MCC. Untuk penggantian pembayaran Bea Masuk, Pajak asilan Pasal 22 Pertambahan Nilai impor dan Pajak Pe 20 ayat (1) impor sebagaimana dimaksud dalam huruf d: 1. Bagi kegiatan impor untuk dipakai: Pajak dan Pabean Cu a) Surat Setoran Penghasilan Pertambahan Nilai impor dan Pasal 22 impor (SSPCP); b) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Bill; dan c) Inuoice, Packing List, Bilt of Lading/ (SPPB); d) Surat Persetujuan Pengeluaran Ba 2. Bagi kegiatan impor sementara: Pajak dan a) Surat Setoran Pabean C Penghasilan Pertambahan Nilai impor dan Pasal 22 impor (SSPCP); b) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Bill; c) Inuoice, Packing List, Bill of Ladingl (SPPB);dan d) Surat Persetujuan Pengeluaran Ba tara. e) Keputusan Pemberian lzin I mpor
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
_ 16_
Pasal 23 (1) Berdasarkan permohonan yang diterima, PPK harus melakukan verifikasi untuk memastikan timbulnya hak pihakpihak untuk memperoleh penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan berdasarkan bukti-bukti yang sah. (21 Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menguji kebenaran setoran pajak/SSPCP telah masuk ke Kas Negara; b. c. d.
menguji kebenaran pihak-pihak yang berhak memperoleh penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan; menguji kebenaran perhitungan penggantian di bidang pajak dan/ atau kepabeanan; menguji kelengkapan permohonan dan keabsahan dokumen.
(3) Hasil verifikasi yang dilakukan penerbitan SPP oleh PPK.
KPA/PPK menjadi dasar
(41 KPA dapat men)rusun petunjuk lebih lanjut mengenai mekanisme verifikasi penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 24 (1) Dalam rangka menguji kebenaran setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21 huruf a, KPA harus melakukan konfirmasi kepada KPPN. (21 Pelaksanaan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Dalam hal pengajuan permohonan tidak dilampiri surat setoran pajak atau surat setoran pabean cukai dan pajak dalam rangka impor, konfirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak perlu dilakukan. Pasal 25 ( 1 ) Dalam hal KPA belum meyakini keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d, KPA dapat melakukan konfirmasi faktur pajak atau bukti potong Pajak Penghasilan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang menerbitkan faktur pajak dan bukti potong Pajak Penghasilan terdaftar. (21 Fermohonan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat dengan melampirkan ikhtisar kontrak atau dokumen yang dipersamakan.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
-t7-
(3) Ikhtisar kontrak sebagaimana dimaksud sedikit memuat informasi: a. b.
ayat (21 paling
identitas pihak yang berkontrak; Nomor Pokok Wajib Pajak;
c.
nilai kontrak; d. sumber dana; dan e. jenis pekerjaan. (4) Kepaia Kantor Pelayanan Pajak atau pejabat ditunjuknya jawaban segera memberikan permoho konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling I mbat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan kon irmasi diterima secara lengkap.
(s) Hasil
konfirmasi sebagaimana dimaksud dituangkan dalam keterangan hasil konfi
pada
ayat
(41
i sesuai format
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Men
merupakan
Pasal 26 ( 1 ) Dalam
hal KPA belum meyakini kea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 a
han
dokumen
t (21 huruf d,
KPA dapat melakukan konfirmasi Pem itahuan Impor Barang, Inuoice, Bill of Lading/Airutag BiIl, dan Keputusan Pemberian Izin Impor Sementara kepada tor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan tempat pemasukan barang.
(21 Permohonan
konfirmasi
dan Pelayanan sebagaimana
ayat (1) diajukan dengan menggunakan fi sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran III
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan M melampirkan dokumen sebagaimana di 22 ayat (3) huruf e.
dan Cukai pada maksud ir sesuai format
ang merupakan teri ini, dengan dalam Pasal
(3) Kepala Kantor Pelayanan Utama lKepala tor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasu n barang atau pejabat yang ditunjuknya segera memberi jawaban atas permohonan konfirmasi sebagaimana di pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja se diterima secara lengkap.
(4) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud dituangkan dalam formulir sebagaimana ayat (21.
h permohonan
pada ayat (3) maksud pada
Pasal 27
( 1 ) Dalam
hal berdasarkan konfirmasi hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pa I 24, Pasal 25, dan Pasal 26, permohonan penggantian i bidang pajak dan/atau kepabeanan tersebut memenuhi rsyaratan, PPK men5rusun SKP2K.
KEUANGAN MENTERI
*rrr:r,lJ:oNESrA (21 SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPA. (4) SKP2K yang telah ditetapkan oleh KPA menjadi dasar otorisasi dalam melakukan pem6ayaran penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan. Pasal 28 ( 1 ) Berdasarkan sKP2K, PPK menyusun sPP untuk disampaikan kepada PPSPM. (21 SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen: a. b.
c.
SKP2K; Surat permohonan penggantian di bidang pajak dan/atau pendukungnya lampiran kepabeanan serta seluruh 22; sebagaimana dimaksud dalam Pasal SPTB yang ditandatangani oleh PPK. Bagian KeemPat Penerbitan SPM Pasal 29
ii
( 1 ) PPSPM melakukan pengujian atas SPP penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Dalam hal pengujian SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan dan menandatangani SPM Belanja penggantian di bidang pajak dan/ atau kepabeanan. (3) SPM penggantian di bidang pajak dan/atau kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diajukan ke KPPN dengan dilampiri: a. SKP2K; b. SPTB;dan c. Arsip Data Komputer SPM.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
_19_
Bagian Kelima Penerbitan SP2D Pasal 30 (1) Berdasarkan SPM yang diajukan, KPPN me atas SPM dan menerbitkan SP2D. (21 Tata cara penerbitan SP2D dilakukan ketentuan peraturan perundang-undangan.
penguJlan pada
Bagian Keenam Jangka Waktu Penggantian di Bidang Pajak dan/atau Kepabean Pasal31 Dana penggantian di bidang pajak dan/atau ke di rekening
masing-masing
pihak
sebagaimana
Pasal 19 ayat (2) paling lambat 30 (tiga pul
beanan diterima imaksud dalam hari sejak SPM
diterima oleh KPPN dengan lengkap dan benar.
BAB VII PERTANGGUNGJAWABANDAN PELAPORAN Pasal 32 (1) Tata cara pertanggungjawaban dan pelapo dana Hibah MCC berpedoman pada Keuangan Peraturan Hibah.
atas penyaluran turan Menteri penge n Hibah dan mengenai mekanisme Menteri Keuangan mengenai S tem Akuntansi
(21 Tata cara pertanggungjawaban dan penggantian di bidang pajak dan/atau pelaksanaan Program Hibah MCC be
Menteri Keuangan mengenai Sistem Akunta Keuangan Pemerintah Pusat.
poran atas beanan dalam pada Peraturan i dan Pelaporan
Pasal 33 Transaksi belanja penggantian di kepabeanan dicatat dengan akun mengenai Bagan Akun Standar.
bidang iak dan/atau sebagai arLa ketentuan
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. .-/
MENTERIKET,AI'IGAN REPUBLIKINDOI'IESIA
-20Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya Negara Republik Indonesia.
pengundangan dalam Berita
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli2072 MBNTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. rtd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli2OL2 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONBSIA TAHUN 2OI2 NOMOR 746 Sa-linal sesuai dengan aslin5rel
KEMBNTERIAN
G
\v \
s(t) t{
z
M
fr
23
F
XE qs Fi
HE
z o
t-
td
Fl Y
7fr us E
-l
z,
ir
fr*ia
fn f
X t-1
BE Xf;
z
z
Eq HE >.$ E6
a
;?: gs
zr.\
EfigEE$
M X
o z
tv
tr
Fx rJ<
l.l
!q -\
z
Fl
F
Md Xt-
*1 Z
-l v
a
s
\-/
F
Fa v a4
z 74 <@ Ct llJ
fn t a r.'l
f
j>
zz
o
vz ;=
F d trf fi* >E
f'l X
z z z
F H
2 z o Z rI1 M
t'l tz(d tll
14 F
v, D a
2 ; 'A \
f;$
& f'1 14
trl J
r\
z 14 f F
6E
z
td F
Hsg 7=n rf)
M.
E z
lfr
I
i<
n.
B z
g
M
t
F. t4 M
zF
M
m
F
a
CO *l
F
l< F
z X F. t&
--E 0.y14 pg* t-
,.
irr
xdE
rxY FVE
N
votu a ri
z
Cg
k q.)
J4 JC +l CU AN a (d f.t
r-\
O. r.1 v
v
a
€6
t-J
(d F.
z E
\o
zu <m >D
z
t-l
14{ \l
J1 h0 g o rg Fi
Ho. ez
+
N
-t: l;
\A \J
=d z z Or
IY lrl A
i'l
.\ L./ -) r\ n
(r/.
F
ft6
H
B
Hg zn
cO
3E vH
;E lr.J
}YH
5(d
frl
.sz
KJ pq
E z
JA
X> kl<
m
a E E P n c) p
f"1 trl
L.,
Ep1
oc
F.'
F rv
ilq 4E
(g riG 0)d
<5
rn
d2 u i-.i
J
|rI
(J
|fI
sx
q)
rv4
;Z
bo rl
z
.)
r\
p (g
F!{
z
}!l
F q
arn HY
a6 q!.r
a6 il= :Y FE
6 ># E
mz
,
c\ ! H t - l
H$ :;E
z F. rn
\o
")
Po
F g
A > q a m< gO z< -< \a
z<
,r-
*e7
>rd
N G1
CIM
z
E3 rh vH
z>
HE \J
M t-.
'1
<{
N(n
z E
{1
s
Fq
sf ' o<
ts
"6P:FG R
F z
(r)
(\
z
o z
c.i
x
.
* pi
d
F)
Ei: E @B F iE'3 : P q
5
xo o^oXoxo xo oxix *
: ;
ooooooo:.
eo9cose
: F
$ I
o
H € B fdP)
z
P 'zuzp
€ 'U tF)s
FA oo 5F
H
xl
ds g.a T5
t
E"s \^)vz t
N)
9fi
'L F) a: A)
=<
: hi :9
E
Gw
5.
I
B
:fr F. a
EE. :r;
S 3
p Y
:: f6 5
S 5 tEs
E:"r -:r
p. H
:1
53833tsts
g B b " -.
-u zz -ult
z: a
Hd = H
:^ !iil
l> z
dfr H 7 i) pD
6
EP q)-l
c.
trt
:lu. <s)
z a H
ps
qgs Ri
g=** *o *( P A x(A Jo a I = € ; : € 9 .i
z K
s
efiE;Ess
F53
^o
Ht
+o
F
;1 Et;,r FH
Y 4
Fl
3E
z z
Fi F*H.E
t-
$.F Bgg'i.
#E E *# I
HF
*B HEsq P,5' siH,F Fd € 5 Fij
;5
e F r-
gf;a
!*>
ryE 6l €r
={ /\
ET E.EEE n)Y
@tr,
PP'
ciF
r8 3sf E G r 3.8 !r;
gFrr$ bie H
S ti L.,
fr q l\)
6
JXE:
-o)
vl Z, ia ta
-.1
HI HHF ;F
PF
A
oqE
Z
^P
EI
*rrH 3 Fz 5; oH 6-i -t
.>t
^0 7dF j9b, z
XE
z:
cs F
c-
orc
F
&
o.3
3
EF
:z
L4
\L
!!m
s2
I i
(n E
F
HN
0a
E
ir<
a
n
r; zm
gc c)> 2.2 til u, (t) > ,z
6z
-o
2p tDX 9O
.;
H
0a
o!
Pt\) OE
5'2 \ trP
gl
53
p6
tlc. 7i
.:
KH
PX
o J''
a! 8{
EeF i zz
t-
t;
:a@
x> d o g)
)d trj
r . J= ? @t i
E2
s) (D
p p H
.U H
z
i t .+
F
z
$Egg S@O XE *r< H>< b o zE drs
" Ez G t o
oK
:?
FryA B RE k 3x 2 iF 9E E w N<
FY E
2
F14 l{
iu
rN
zc
zo \ rz E P |-U t-z
x'd
a
\
fr< !l.! m
z,
br!
2frl
N
q
: H
@
Y
F?
a 'u t{
rytZ r.r S,
YA t\)'d
s B sBs n tr?RI
,5:tr
>
P
g
i's gH;
2,
J
-l
+;d FEfiB
3*
+r
|;
A.P n
LJ
o o T
p
tt
XXO oo!)
,4>ZZWa
Q:r!,rpptrPh t
oohi ppp
tr t+
FJIJFP}S H.EddPPPH
P
;0;) F )
1*rrt;; ! B E E E E EEE d ; ; ; s P e I
bH
\] K
fD H,
ua
grrrEHTYP
'a6R*cr( PDaPiioE'
FYFffil7d riK,I-+tHG
G
Ft P X o"-odi:!_XNF^
.
@
* * 5 r tF.g
E F r p +I s 'uts:b
zr ,
?r F5
:
:: : j
aa
x'u
t'o& a)
0) @ F
F
t-,
H .P.
Fd
x(||l
o
tr< Dp)
j ::
F; SFP 6 B HBE t. H J6A
X
J
mn
9 r I '
$ tr F P Nq Fl p) 3r H oPH
- P h
t
c.
7 F
p
ffA)
e-g n t l
trg) a.
P tc
Er U H
.
g I ,.j, ts
I
7i @ t
XgX :iil3
p
.
n 0q
-t
H
c0n
d
o
5fr.8 F$ff .ig:J
'
PO
tf p, pF' pE
K fr
i9 if F H'ii :..^
P I p
Foa
KF ii 5 !i
oiDtr tsdc
HoFl
:
:
A0q AtH
e
^o tsH
H D g.
B -u qB ip j s= ! !' * E s F 5 11 B < i51tr
: :
OP an
TF!'gH
; E
.
1
d
,
oo
rO-d
[[eFf # F*B;l
' q 5L C: :r t r p F ' d: +
tr-OFt
6FH.g[;;i
o trl D)
uF
N
-^v *
SDpp J-ti9rt(ao.oT 9ryrypHPgq
O\H-
l\.)
FHgH59
z
N)
C.)
pl
z
z o
?t-
{c.
kFl str.
!-J
!
hi
cL*
bl
.E
ts z
K
r
trx c
t( ' o oi!
,"k^ ' cz ' 'b'
!) 'ii
N3
* ' z r-l
A)6otD DN AT ri :o
ri 't,J.
.:1 t.F:.
P> f"z .Pi
^z
n
o*
0) @
r.*
q9z b>
H
p..4
,P
d:
D)
€ p).
r E rr Fl
'U
r :Y
g
afr
+>
.?
EC-
F> (t p 'c.
.{, .F ;it
n?
trj
LrJ |rl
3 F1
i
€
K H t5
o D
i' i .
z.U
"4.
:!l:s .s'p : htrq
f ro
:DF
rd;p\
EE XF 42 60 FZ
v
o -o 0) F)
rld r(9
E= wFl
:t
IE 'F,
!D H
:. ^ o B R :
'd
i,K' l,*t.
,ts P
z.
Ii
Fl.
zhi
,Fx
cr\
:P5
,:
:OH
o
z
o E u o p,
EJ
K'
:P
.ES :*@
p)
@
5
:U"
O c*
o p n D) a
:r
\.
o
I t{t'
p) n
,'EJ
3i
'0
ap).. !i p a
w
z 'E
:1 F Q P
Fq\ L\,),
z
! o H
K o p p
O tl
2N) Nl
Jl
E=
,L i[(m
egffi a>
tz
LAMPIRAN III
PERATURANMENTERI
ll\ I_ol1oR TENTANG MENTEBI.KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
1evx, iyf[.^-
MEKANISMEPENGELO CHALLENGECORPORA
REPUBLTT( TNDONESTA
HIBAH MILLENNruM
FORMULIRKONFIRMASI PADA KANTOR PELAYANANUTAMA/ KANTOR PENGAWASAND PELAYANAN BEA DAN CUKAI
Nama Importir Alamat Importir
NPWPImportir HASIL KONFIRMASI Pemberitahuan
Impor Baran
Tanggal Penda-ftaran
BiII of Ladi
K
Ainuau Bill
tusan Pemberian Izin Imoor Sementara
Kepala I(PU / KPPBC
Jakarta, ..... bu I{PA / PPK
(Nama) NIP
Nam NIP
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UN{UM
KEMENTERIAN
MBNTERI KBUANGAN REPUBLII( INDONESIA' ttd. AGUS D.W. MARTOWA DOJO
I
LAMPIRAN IV PERATURANMENTERI K
NoMoRL24tpux.ost
TENTANG MEKANISME CHALLENGE CORPORA
REPUBLIKINDONESIA
12 HIBAH MILLENNruM
MENTEBIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
KOP SURAT KEMENTEzuAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIO
/BAPPENAS
KETETAPAN KPA NOMOR TENTANG PENGGANTIAN PAJAK DAN KEPABEANAN
lembaca
:
1. Surat Konfirmasi Pdak dari KPP Nomor ...... tanggal ... 2. Surat Konfirmasi Kepabeanan dari KPU/KPPBC Nomor
MEMUTUSKAN: ierdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2O1L tentang eraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.05l2Ol2 tentang M libah Millennium Challenge Corporation, ditetapkan pemberian pe aj ak dan / atau kepabezu:ruu:r sebagai berikut: Jumlah uang Yang berhak menerima Terlampir Nomor rekening Terlampir . Atas beban DIPA Satker . Sumber dana Rupiah Murni . Pencairan dana dilakukan melalui KPPN ... Ditetapkan di... pada tanggal ... KPA Satker .......
(nama lengkap) NIP
Nomor
Perwalian dan Pengelolaan
di bidang
MENTERIKELIAI'IGAN ltloor.lEslA REPUBLIK
-2-
LAMPIRAN KETETAPAN SATKER NOMOR
NO
NAMA
I
2
NOMOR REKENING DAN NAMA BANK 3
JUMLAH UANG 4
(nama lengkap) NIP
Salinan sesuai dengan aslinya
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA' ttd.
KENIENTERIAN
r4ruou,,rur',r Rqo A
./
qPfr?gfl,J
AGUS D.W. MARTOWARDOJO
