208-DTKP

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. FAKTA HUKUM Adapun fakta hukum yang ditemukan peneliti dalam penelitan ini, bahwa dalam sengketa antara Pemerintah Kota Bogor yang diwakili oleh Kepala Dinas Penataan Kota dan Pertamanaan Kota Bogor dengan pihak GKI Yasmin, dimana yang menjadi obyek sengketa mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Pemerintah Kota Bogor No: 503/208-DTKP Prihal Pembekuan Izin Tertanggal 14 Februari, telah dimenangkan oleh GKI Yasmin beradasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung No: 41/G/2008/PTUN-BDG, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No: 241/B/2008/PT. TUN. JKT dan Putusan Peninjauaan Kembali Mahkamah Agung No: 127/PK/TUN/2009. Namun tidak hanya ini ada juga fakta hukum yang lain berupa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung No. 171/PID/2011/PT.Bdg, Surat Keputusan Walikota Bogor No: 503. 45-135 Thn 2011, tertanggal 8 Maret 2011 tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanaan Kota Bogor No: 503/208-DTKP Prihal Pembekuan Izin tanggal 14 Februari 2011, Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645. 47-137 Thn 2011, Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor No: 645.8372 Thn 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Gerja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor Yang Terletak Di Jalan K.H. Abdulah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tertanggal 11 Maret 2011, dan Surat Mahkamah Agung No:45/Td.TUN/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011, Prihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung.

61

Terungkap fakta hukum yang terungkap dalam amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung No: 41/G/2008/PTUN-BDG, “Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”; “Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No: 503/208-DTKP Prihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008”; “Memerintah Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No: 503/208-DTKP Prihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008”; dan “Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 59.000,00 (Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)”1, Didasarkan pada pertimbangan bahwa Pasal 21 Peraturan Mentri Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Ayat (1) yang berbunyi “Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh warga setempat”; Ayat (2) yang berbunyi “Dalam musyawarah sebagaimana Ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/Walikota dibantu oleh Kepala Kantor Depertamen Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan saran Forum Kerukunan Umat Bergama Kabupaten/Kota”; sedangkan bunyi Ayat (3) “Dalam hal peneyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat”2. Yang digunakan sebagai dasar yuridis Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang merupakan obyek sengketa, tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor, dikarnakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Para Pihak, Bukti Surat dan Keterangan Saksi Ketentuan Pasal

1 2

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/G/PTUN-BDG. hlm: 38-39. Ibit hlm 37.

62

21 belum pernah dilaksanakan, walau pernah dilaksanakan audiens (Lihat bukti T43) tetapi tidak mengikut sertakan para Pengugat4. Bahwa Pasal 15 Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung, yang terdiri dari 3 ayat sebagai berikut, Ayat (1) yang berbunyi “ Izin yang telah diterbitkan dapat dibekukan apabila terdapat pengaduan pihak ke 3 (tiga), atau pelanggaran, dan kesalahan teknis dalam mendirikan bangunan gedung”; Ayat (2) yang berbunyi “Keputusan Pembekuan izin, diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai dengan alasan yang jelas dan wajar, setelah pemegang izin diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan; sedangkan Ayat (3) berbunyi ketentuan berkenan dengan tata cara dan prosedur pengajuaan keberataan dan/atau pengaduan harus memperhatikan asas Keadilan, Kepastian hukum, dan Keterbukaan dan Perlindungan Hukum5. Yang menjadi dasar hukum kedua dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor yang merupakan obyek sengketa, setelah dicermati Majelis Hakim lebih lanjut ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Daerah No. 7 Thn 2006, dihubungkan dengan ketentuan Ayat (3) Pasal 15 Peraturan Daerah No. 7 Thn 2006, Majelis menemukan kejanggalan, yaitu mengenai Surat Pengaduan dari Forum Ulama dan Ormas Islam se-Kota Bogor No Istemewa tanggal 1 Oktober 2006 (Bukti T-26)7. Bahwa Dalam kaitan dengan ketentuan Ayat (1) Pasal 15 Peraturan Dareh No.7 Thn 2006. Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum diterbitkan Surat Keputusan Obyek sengketa a quo memang ada pernyataan keberataan yang diajukan keberataan yang diajukan oleh Forum 3

Surat Forum Umat Islam No 026/ FUI-Bogor/II/ 2008 Prihal Permohonaan Audensi tertanggal 13 Februari 2008. (Lihat alat bukti surat Tergugat, T-4. hlm 19. Dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/ G/2008/PTUN-BDG). 4 Lihat hlm: 37. Dalam Salalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/G/PTUN-BDG 5 Ibid hlm: 35. 6 Surat Forum Umat Islam dan Ormas Islam se-Kota Bogor No Istemewa Prihal Permohonan Pembatalan Pembangunan Gereja di Jalan KH Abdullah Bin Nuh Tanggal 1 Oktober 2006. (Lihat alat bukti surat Tergugat, T-2. hlm 19. Dalam Salinan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/ G/2008/PTUN-BDG). 7 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/G/PTUN-BDG)No: 41/G/PTUN-BDG, Op.Cit. hlm: 36.

63

Umat Islam dan Ormas-Ormas Islam tentang pembubaran Ahmadia dan Penolakan Pembangunan Gereja bukti (bukti T-38), Permohonan Audiensi dan Forum Umat Islam dan Ormas-Ormas Islam se-Bogor (bukti T-4), Pernyataan Penolakan dari warga (bukti T-6 samapai T-109), setelah mejelis hakim cermati surat-surat tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membekukan ijin (obyek sengketa). Di Kerana berdasarkan bukti (P-7 samapai bukti P-19)10 terungkap fakta hukum para penggugat telah melakukan upaya yang telah melengkapi pernyataan pengakuan permohonaan IMB Gereja dan persayaratan tersebut telah dapat dipenuhi oleh Para Pengugat dengan bukti diterbitkan IBM (bukti-P211)12. Bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek senketa a quo penerbitannya bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah No. 7 Thn 2008, dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat tidak pernah didengar keterangannya atau diberikan 8

Surat Perntaan Forum Umat Islam dan Ormas-Ormas Islam Se-Bogor tentang Pembubaran Ahmadyah dan Penolakan Pembangunan Gereja tanggal 1Oktober 2006. (Lihat alat bukti surat Tergugat, T-3 hlm: 19. Dalam Salianan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/G/PTUN-BDG). 9 Bukti T-6 : Surat Forum Warga Curuk Mekar yang berisi daftar nama berikut KTP warga RT.08/08 Taman Yasmin yang menolak pemebangunan gereja di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh tanggal 14 Februari 2008; T-7: Daftar nama berikut KTP warga Rt. 03/08 Taman Yasmin yang menolak pembangunan gereja di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh tertanggal 14 Februari 2008; T-8: Daftar nama berikut KTP warga Rt. 05/08 Taman Yasmin yang menolak pemebangunan gereja di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh tanggal 14 Februari 2008; T-9: Daftar nama berikut KTP warga Rt.06/08 Taman Yasmin yang menolak pemebangunan gereja di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh tanggal 14 Februari 2008; dan T-10: Perturan Daerah Kota Bogor No. 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung.(Lihat alat bukti surat Tergugat. hlm: 19. Dalam Salian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/G/PTUNBDG). 10 Bukti P-7:Surat Peryataan tanggal 10 Maret 2002; P-8 : Berita acara Musyawara antara Forum Pemuda Curuk Meka dengan Panitia Pembagunan Gerja dan GKI Bogor; P-9: Surat Pernytaan Tidak Kebaratan 42 warga tanggal 8 Januari 2006; P-10, Berita Acara Tanggal 12 2006; P-11 Surat Ketrangan Tanggal 14 Januari 2006; P-12: Berita Acara Tanggal 15 Januari 2006; P-13: Pernytaan Tidak Kebaratan Dari Tenagga; P-14: Surat Dinas Lingkungan Hidup No: 660.1/144-DLHK tanggal 3 Maret 2006; P-14a: Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup tanggal 28 Februari 2006; P-15: Surat Dinas Lalu Lintas dan Angkutanm Jalan No: 503/262-DLLAJ tanggal 15 Maret 2006; P-16: Surat Dinas Bina Margga dan Pengairan No: 610/238.Dis-BiNA tanggal 12 April 2006; P-17: Surat Dinas Bina Margga dan Pengairan No: 610/319/.Dis-Bima tanggal 17 April 2006; P-18: Surat Dinas Tata Kota dan Pertamanan No: 645.8/705-DTKP tanggal 30 Mei 2006, Surat Badan Pertahanan Nasional No: 400 1412006 tanggal 14 Maret 2006 (Lihat alat bukti surat Pengugat. hlm: 18. Dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/G/PTUN-BDG). 11 Surat Keputusan Wali Kota Bogor No: 64.8-372 Tahun 2006. tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Gerja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor Yang Terletak Di Jalan K.H. Abdulah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tertanggal 11 Maret 2011. (Lihat alat bukti surat Pengugat, P-2. hlm: 17. Dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/G/PTUN-BDG). 12 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/G/PTUN-BDG, Op. Cit. hlm: 36.

64

kesempatan untuk memberikan penjelasan sebelum diterbitkan obyek sengketa a quo (Asas Audi et Altrem Partem), (Vide Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2006)13. Bahwa Para Penggugat menyebutkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti kebenarannya oleh karena itu gugatan para penggugat harus dikabulkan dan Surat Kepala Dinas Tata Kota Bogor No: 503/208-DKTP Prihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 harus dinyatakan batal14. Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No: 241/B/2008/ PT. TUN. JKT. Majelis Hakim memutuskan “Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding”; “Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung No: 41/G/2008/PTUN-BDG tanggal 4 September 2008 yang dimohon banding”; dan “Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya proses dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding sebesar Rp 164.000,00 (Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)”15. Dengan dasar pertimbangan Mejelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Mejelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusannya, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama haruslah dikuatkan16. Bahwa fakta hukum dalam amar Putusan Peninjauaan Kembali Mahkamah Agung No: 127/PK/TUN/ 2009. Majelis Hakim memutuskan bahwa “Permohonaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanaan Kota Bogor tersebut tidak dapat diterima”; dan “Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya 13

Ibid hlm: 36-37. .Ibid hlm: 38. 15 Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta. No: 241/B/2008/PT. TUN. JKT.hlm: 7. 16 Ibid. hlm: 6. 14

65

perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000.00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupaiah)”17. Dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim bahwa permohonaan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/ Pembanding pada tanggal 2 September 2009 sedangkan pemberitahuan isi Surat Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan peninjauan kembali diterima pada tanggal 11 Februari 2009 dengan demikian pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima18. Bahwa fakta hukum Putusuan Pengadilan Negeri Bogor 2011 No: 265/Pid/B/2010/PN-BGR tertanggal 20 Januari. Dimana bunyi amar putusannya menyatakan “Munir Karta Bin Sukarta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu yang dilakukan secara berlanjut”; “Menjatuhkan pidana tersebut tidak usaha dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah atas alasan; bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama enam bulan berakhir telah bersalah telah melakukan suatu Tindak Pidana”; “Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Undangan Lurah Curug Mekar No: 005/06-Cumek, tanggal 11 Januari 2006; Asli Daftar hadir hari Kamis tanggal 12 Januari 2006, acara sosialisasi rencana pembangunan gereja (GKI) yang ditandatangani oleh saksi Agus Ateng Lura Curug Mekar, sebagai yang mengetahui; Asli Berita Acara tanggal 12 Januari 2006 tentang tidak keberatan warga RW, I, II, III, VI Kelurahan Curuk

17 18

Salinan Putusan Penijauan Kembali Mahkamah Agung No :127. PK/ TUN/ 2009.Hlm 19. Ibid hlm: 18.

66

Mekar, akan rencana pembagunaan Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang berlokasi di Jalan Ring Road No. 31 Sektor III, Rt 08/VII Kel Curuk Mekar, yang ditandatanggani oleh sdr Agus Ateng Lurah Curuk Mekar (sebagai yang mengetahui); 1 (satu) Lembar Surat Undangan Lurah Curuk Mekar No. 005/07-Cumek, tertanggal 14 Januari 2006; Asli Daftar Hadir hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, acara sosialisasi Pembangunan Gerja GKI yang ditandatangani oleh Lurah Curuk Mekar (sebagai yang mengetahui); Asli Berita Acara, tanggal 15 Januari 2006, tentang tidak keberataan warga RW III Kel Curuk Mekar, dari Agus Ateng Lurah Curuk Mekar (sebagai yang mengetahuinya); Asli Surat warga Mawar Rt 08/08 Kel Curuk Mekar Bogor Barat tertanggal 15 Januari 2006, yang ditunjukan kepada sdr Agus Ateng Lurah Curuk Mekar (sebagai yang mengetahui)19. Disita dari saksi Oki Tri Fasiata NA.SPP sebagai berikut: Asli Surat Permohonaan Rekomendasi, atas nama Gereja Kristen Indonesia, yang ditandatangani oleh Pdt Sumantoro berikut kartu disposisikan tanggal 18 Juli 2005, 18 Juli 2005, 23 Agustus 2005 dan tanggal 14 Agustus 2005; Asli Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga, yang ditandatanggani oleh Pdt Sumantoro yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang warga; Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah seluas 1.720 m2 antara Ir. H. Hendrawan Seolarso selaku penjual dan sdr Sumantoro selaku pembeli; Surat Keterangan No. 05/ININ/VI/2006, tahun 2005 yang menyatakan bahwa Gereja Kristen Indonesia, (w) Jabar telah mebayar lunas atas pembelian tanah; Surat Foto Copy penjelasan mengenai latar belakang mengenai permohonaan Ijin pembangunan gedung serbaguna Gereja Kristen Indeonesia, Taman Yasmin yang ditandatangani oleh Pdt. Nugroho, S, Th; Photo Copy gambar situasi; Asli Surat Pernyataan di atas segel, tanggal 10 maret 2002, tentang pernyataan tidak keberatan pembangunan Gereja dari warga di sekitar tanah milik Gereja Kristen Indonesia, yang ditandatangani oleh 170 (Seratus Tujuh Puluh) orang warga; Asli Berita 19

Salinan Putusan Banding Pendilan Tinggi Bandung No: 171/PID/2011/PT.Bdg. hlm 20.

67

Acara Musyawarah antara Forum Pemuda Curung Mekar dengan Panitia Pembangunaan Gereja dan GKI Bogor. Tanggal 1 Maret 2003; Asli Daftar Hadir Personalisasi Pembangunan Gereja di Jalan Rt.1/08 tanggal 11 Maret 2003 jam 20.00 wib, dengan pemuda Curuk Mekar, tempat Jalan Sedap Malam No. yang ditandatangani oleh 97 (Sembilan Puluh Tujuh) warga dan Rw.03 sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang; Surat Undangan Kesbag, No. 05/83-Kesbag, tanggal 6 Februari 2006, Prihal Tindak Lanjut Sosialisasi Pembangunan Gerja GKI, berikut kartu diposisikan, tanggal 14 Februai 2006; Asli Nota Dinas dari Kepala Kantor Kesbag dan Pemberdayaan Kota Bogor, No. 450/95-Kesbag, tanggal 09 Februari 2006 Perihal Saran Pertimbangan Rencana Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor Jalan Ring Roaod Utara No. 31 Sektor Tiga Perumahan Yasmin Rt. 08/VIII Kelurahan Curuk Mekar Kec. Bogor Barat, berikut 3 (Tiga) lemabar kartu Disposisi, tanggal 10 Februari 2006, 13 Februari 2006, dan tanggal 14 Februari 2006, Tetap terlampir dalam berkas perkara”. Dan “Membebankan kepada terdakwa untuk membayar baiaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (Lima Ribu Rupiah)”20. Dengan fakta persidang bahwa adanya keberatan 7 (Tujuh) orang warga yaitu Ata B.A, Jumat bin Etong, Mardian S, alias Dian, Ahmat Saleh Ibrahim, Achmad, Dujhari dan Uding, sekitar bulan Pebruari 2010 didatangi oleh Syafei untuk memberitahukan dan memperlihatkan foto copy Berita Acara Penadatangan yang menyatakan, tidak keberatan atas pembangunan gerja tertanggal 15 Januari 2006, dan Syafei menanyakan apakah benar itu tanda tangan ke 7 (Tujuh) orang warga tersebut, dan itu benar tanda tangan mereka namun seingat ke 5 (Lima) orang warga yaitu Ata B.A, Jumat bin Etong, Mardian S, alias Dian, Ahmat Saleh Ibrahim, dan Achmad, tersebut menandatangani kertas tersebut karena diminta Munir Karta Bin Sukata sebagai Terdakwa untuk setuju dengan adanya pembangunan Rumah Sakit, bukan untuk setuju dibangunnya Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road No. 31 Taman Yasmin Sektor III Rt.08 Rw 20

Ibid. hlm:20-21

68

VIII Kelurahan Curuk Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, sedangkan 2 (dua) orang warga yaitu Dujhari dan Uding, mengetahui bahwa tandatangannya untuk sebagai tanda terima telah menerima uang sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) sebagai pengganti ongkos kehadiran dalam pertemuan Sosialisasi tanggal 15 Januari di Aula Kantor Kelurahan Curuk Mekar21. Oleh karena itu ke 7 (Tujuh) orang warga tersebut, tidak akan mau mendatangi surat yang di sodorkan oleh Terdakwa, apabila mengetahui bahwa surat tersebut adalah Berita Acara Penandatanganan yang Menyatakan Keberatan atas pembangunaan gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor di Jalan Ring Road No. 31 Taman Yasmin Sektor III Rt.08 Rw VIII Kelurahan Curuk Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, tertanggal 15 Januari 2006. Dan mereka kecewa karena dengan adanya tanda tangan mereka, maka berita acara tanggal 15 Januari 2006 dijadikan sebagai salah satu syarat kekurangan yang harus dipenuhi oleh pihak Panitia Pembangunan GKI, sehingga pihak Gereja Kristen Indonesia Bogor dapat memperoleh ijin untuk mendirikan gedung gereja di Jalan Ring Road No.31 Taman Yasmin Sektor III Rt.08 Rw VIII Kelurahan Curuk Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor22. Didasarkan pada pertimbangan bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penutut Umum (Requisitoir) tertanggal 06 Januari 2011 No. REG. PERKARA: PDM -260/BOGOR/07/2010 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan: Menyatakan terdakwa Munir Karta Bin Sukarta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar ketentuan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Menjatuhkan pidana terhadap Munir Karta Bin Sukarta dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dengan masa percobaan

21 22

Ibid.hlm: 17. Ibid .hlm 17- 18.

69

8 (delapan) bulan; menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Undangan Lurah Curug Mekar No: 005/06-Cumek, Tanggal 11 Januari 2006; Asli Daftar hadir, hari Kamis tanggal 12 Januari 2006, serta sosialisasi rencana pembangunan gereja (GKI) yang ditandatangani oleh saksi Agus Ateng Lura Curug Mekar, sebagai yang mengetahui; Asli Berita Acara tanggal 12 Januari 2006 tentang tidak keberatan warga RW, I, II, III, VI Kelurahan Curuk Mekar, akan rencana pembagunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang berlokasi di Jalan Ring Roaod No. 31 Sektor III, Rt 08/VII Kel Curuk Mekar, yang ditandatanggani oleh sdr Agus Ateng Lurah Curuk Mekar (sebagai yang mengetahui); 1 (satu) Lemabar Surat Undangan Lurah Curuk Mekar No. 005/07-Cumek, tertanggal 14 Januari 2006; Asli Daftar Hadir hari Minggu tanggal 15 Januari 2006, acara sosialisasi Pembangunan Gerja GKI yang ditandatangani oleh Lurah Curuk Mekar (sebagai yang mengetahui); Asli Berita Acara, tanggal 15 Januari 2006, tentang tidak keberatan warga RW III Kel Curuk Mekar, dari Agus Ateng Lurah Curuk Mekar (sebagai yang mengetahuinya); Asli Surat warga Mawar Rt08/08 Kel Curuk Mekar Bogor Barat tertanggal 15 Januari 2006, yang ditunjukan kepada sdr Agus Ateng Lurah Curuk Mekar (sebagai yang mengetahui)23. Disita dari saksi Oki Tri Fasiata NA.SPP sebagai berikut: Asli Surat Permohonan Rekomendasi, atas nama Gereja Kristen Indonesia, yang ditandatangani oleh Pdt Sumantoro berikut kartu di disposisikan tanggal 18 Juli 2005, 18 Juli 2005, 23 Agustus 2005 dan tanggal 14 Agustus 2005; Asli Surat Pernytaan tidak keberatan dari tetangga, yang ditandatanggani oleh Pdt Sumantoro yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang warga; Asli Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah seluas 1.720 m2 antara Ir. H. Hendrawan Seolarso selaku penjual dan sdr Sumantoro selaku pembeli; Surat Keterangan No. 05/ININ/VI/2006, tahun 2005 yang menyatakan bahwa Gereja Kristen Indonesia, (W) Jabar telah membayar lunas atas pembelian tanah; Surat Foto Copy 23

Ibid.hlm18-19.

70

penjelasan mengenai latar belakang mengenai permohonan Ijin pembangunan gedung serbaguna Gereja Kristen Indeonesia, Taman Yasmin yang ditandatangani oleh Pdt. Nugroho, S, Th; Photo Copy gambar situasi; Asli Surat Pernyataan di atas segel, tanggal 10 maret 2002, tentang pernyataan tidak keberatan pembangunan Gereja dari warga di sekitar tanah milik Gerja Kristen Indonesia, yang di tandatangani oleh 170 (Seratus Tujuh Puluh) orang warga; Asli Berita Acara Musyawarah antara Forum Pemuda Curung Mekar dengan Panitia Pembangunan Gereja dan GKI Bogor. Tanggal 1 Maret 2003; Asli Daftar Hadir Personalisasi Pembangunan Gereja di Jalan Rt.1/08 tanggal 11 Maret 2003 jam 20.00 wib, dengan pemuda Curuk Mekar, tempat Jalan Sedap Malam No. yang ditandatangani oleh 97 (Sembilan Puluh Tujuh) warga dan Rw.03 sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang; Surat Undangan Kesbag, No. 05/83-Kesbag, tanggal 6 Februari 2006, Prihal Tindak Lanjut Sosialisasi Pembangunan Gerja GKI, berikut kartu diposisikan, tanggal 14 Februari 2006; Asli Nota Dinas dari Kepala Kantor Kesbag dan Pemberdayaan Kota Bogor, No. 450/95-Kesbag, tanggal 09 Februari 2006 Prihal Saran Pertimbangan Rencana Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Bogor Jalan Ring Roaod Utara No. 31 Sektor Tiga Perumahan Yasmin Rt. 08/VIII Kelurahan Curuk Mekar Kec. Bogor Barat, berikut 3 (Tiga) lemabar kartu Disposisi, tanggal 10 Februari 2006, 13 Februari 2006, dan tanggal 14 Februari 2006, Tetap terlampir dalam berkas perkara; dan Menetapkan supaya terdakwa Munir Karta Bin Sukarta di bebani membayar baiya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (Lima Ribu Rupiah)24. Bahwa fakta hukum dalam Surat Keptusan Walikota Bogor No: 503. 45-135 Thn 2011, tertanggal 8 Maret 2011 tentang Pencabutan Surat Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Bogor No: 503/208-DTKP Prihal Pemebekuan Izin tanggal 14 Februari 2011. Dengan pertimbanagn berdasarkan pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No: 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No: 24

Ibid hlm: 19.

71

241/B/2008/PT.TUN.JKT tanggal 2 Februari 2009 jo. Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/ G/2008/PTUN-BDG tanggal 4 September 200825, Pemerintah Kota Bogor telah diperintahkan untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tata Kota Bogor No: 503/208DKTP Prihal Pembekuan Izin tanggal 14 Februari, yang salinan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diterima oleh Pemerintah Kota Bogor pada tanggal 07 Maret 2011, oleh karena itu Pemerintah Kota Bogor menindak lanjuti Putusan Mahkamah Agung tersebut dengan mencabut Surat Kepala Dinas Tata Kota Dan Pertamanan Kota Bogor No: 503/208-DTKP Perihal Pembekuan Izin tanggal 14 Februari 200826; maka Pemerintah Kota Bogor memutus :Mencabut Surat Kepala Dinas Kota Dan Pertamanan Kota Bogor No: 503/208DTKP Prihal Pembekuan Izin tanggal 14 Februari 2008 keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan27. Bahwa fakta hukum dalam Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645. 47-137 Thn 2011, Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor No: 645.8-372 Thn 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Gerja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor Yang Terletak di Jalan K.H. Abdulah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tertanggal 11 Maret 2011, didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri No. 09 Tahun 2009/No. 08. Tahun 2006. Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Dareah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan, dan Pendirian Rumah Ibadah, yang berbunyi “Untuk mendirikan rumah ibadat diperlukan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (Enam Puluh) orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa 28; Bahwa

25

Menimbang huruf a. Surat Keputsan Walikota Bogor No: 503.45-135. Tahun 2011. hlm: 1. Lihat Menimbang huruf b. Surat Keputsan Walikota Bogor No: 503.45-135. Tahun 2011. hlm: 1. 27 Ibid. hlm: 2. 28 Menibang huruf b. Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.45-137 Tahun 2011 hlm: 1. 26

72

setelah diterbitkan IMB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ketika pembangunan GKI dimulai ternyata menimbulkan dampak keresahan masyarakat Kota Bogor Khususnya di sekitar rencana pembangunan GKI berupa sikap keberatan dan protes demo dari masyarakat secara terus menerus kepada pemerintah Kota Bogor dengan mengemukakan berbagai alasan yang salah satunya menyatakan adanya kebohongan dalam mengejutkan pernyataan tidak keberataan dari warga, sehingga syarat yang diajukan menjadi cacat hukum29; dengan terjadinya keresahan berupa sikap keberatan dan protes/demo terhadap pendirian GKI kepada Pemerintah Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf c telah nyata menimbulkan situasi dan kondisi yang tidak tentram, tidak aman, dan tidak kondusif yang dapat menimbulkan perpecahan, terganggunya persatuan dan kesatuan, serta kerukunan nasional30; bahwa Pemerintah Kota Bogor telah melakukan upaya persuasive melalui kegiatan pembahasan dan dialog dengan Musyawarah Pimpinan Dareah (MUSPIDA), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor, dan Kepala Kementrian Agama Kota Bogor untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan GKI yang terletakk di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No: 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, agar tidak menimbulkan keresahan berupa protes/demo yang terus menerus, serta untuk menciptakan situasi kondisi tentram, aman, dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat31. Juga didasarkan pada ketentuan Pasal 22 huruf a Undang-Undang No. 32 Thn 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunaan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Peraturan Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri No. 9 Thn 2006/ No 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 29

Ibid hlm: 1. Ibid hlm:1. 31 Ibid hlm: 2. 30

73

dalam pemeliharaan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Menjadi tugas dan kewajiban Walikota termasuk memfalsilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kota Bogor, serta ketentuan Pasal 99 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kota Bogor No. 7 Thn 2006 tentang Bangunan Gedung, oleh karena itu Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.8-372 Tahun 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor Yang Terletak Di Jalan K.H. Abdulah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor perlu di cabut32. Berdasarkan pertimbangan diatas maka Walikota Bogor memutuskan sebagai berikut: 1.

Mencabut Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.8-372 Tahun 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunaan (IMB) Atas Nama Gerja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor Yang Terletak di Jalan K.H. Abdulah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor33

2.

Pencabutan Keputusan Walikota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke 1 (Satu) disertai dengan tanggung jawab Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut34: a. Mengembalikan semua biaya perizinaan sebagaimana dikeluarkan oleh GKI Pengadilan Bogor; b. Membeli tanah dan Bangunan GKI Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin Kelurahan Curuk Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor atau mengganti (ruislag) tanah dan bangunan GKI Pengadilan Bogor tersebut dengan tanah dan bangunan dilokasi lain milik Pemerintah Kota Bogor;

32

Ibid hlm: 2. Ibid hlm: 3. 34 Ibid .hlm: 3-4. 33

74

c. Memfasilitasi lokasi baru sebagai alternative pengganti GKI Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin Kelurahan Curuk Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. 3. Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogo35r. 4. Keputuasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan36. Bahwa fakta hukun dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 171/PID/2011/PT.Bdg. tertanggal 06 Mei 2011, yang memutuskan: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal tertanggal 20 Januari 2011, No: 265/Pid/B/2010/PN-BGR yang diminta banding tersebut; dan Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)37, Didasarkan pertimbangan bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 20 Januari 2011 No: 265/Pid/B/2010/PN-BGR, beserta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pada Tinggkat Pertama dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan dapat untuk disetujui, selanjutnya segalah pertimbangan diambil alih Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding38.

35

Ibid hlm: 4. Ibid hlm: 4. 37 Salinan Putusan Banding Pendilan Tinggi Bandung No: 171/PID/2011/PT.Bdg hlm: 23. 38 Ibid hlm: 22. 36

75

Bahwa fakta hukum dalam Surat Mahkamah Agung No:45/Td.TUN/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011, Prihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung, yang pada intinya menyatakan bahwa pengujian terhadap Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanaan Kota Bogor No: 508/ 208OTKP Prihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 telah berpuncak pada putusan Mahkamah Aggung No: 127 PK/PUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010 tersebut adalah merupakan putusan yang sudah mempunyai hukum tetap (inkrach van gewijsde) dan dapat dilaksanakan; bahwa demi terwujudnya asas keadilan dan asas kepastian hukum dijamin adanya supermasi hukum dalam Negara Republik Indonesia maka kepada para pihak yang bersengketa wajib melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah mepunyai kekuatan hukum tetap a quo; Bahwa dalam hal saudara merasa dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645 45-137 Tahun 2011 tertanggal 11 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor No: 645 8-327 Tahun 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunaan (IMB) Atas Nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor Yang Terletak Di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin Kelurahan Curuk Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor maka secara hukum saudara dapat mengajukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan yang berwenang yurisdiksinya39.

B. ANALISA 1. Alasan-Alasan Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47137 Thn 2011 Tanggal 11 Maret 2011. Alasan-alasan dianalisa, bukan untuk membenarkan sikap Walikota Bogor, tetapi justru untuk menunjukkan kesalahan pertimbangan dalam membuat suatu Surat Keputusan oleh pejabat Tata Usaha Negara. Bila ditelaah secara cermat dan teliti fakta hukum di atas maka terdapat 39

Lihat isi Surat Mahkamah Agung No:45/Td.TUN/VI/2011 hlm: 1-2.

76

beberapa alasan baik secra hukum dan politis dari Walikota Kota Bogor, yang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645. 47-137 Tahun 2011. Alasan-alasan tersebut dapat dideskripsikan sebgai berikut 1. Adanya permasalahan persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf b Perturan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No .9 Thn 2006/No.8 Thn 2006, yang mewajibkan dalam pendirian gedung ibadah maka harus disetujui oleh minimal 60 (Enam Puluh) orang warga sekitar lokasi pendirian gedung ibadah dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa; belum terpenuhi lekap karena ada keberatan dari warga sekitar dan terdapat penipuan dalam proses persyaratan administrasi dimana dalam mengajukan pernyataan tidak keberatan yang telah diputuskan Pengadilan Negeri Bogor 2011 No: 265/Pid/B/2010/PN-BGR. Pengadilan telah menjatuhkan vonis pada Munir Karta bin Sukarta. 2. Adanya penolakan dengan cara melakukan demonstrasi oleh ormas-ormas Islam di Bogor yang mengatasnamakan masyarakat Kota Bogor yang merupakan titah dari tokoh-tokoh Islam, dengan dalil adanya perubahan nama Jalan, dari Jalan Ring Road diubah menjadi Jalan K.H. Abdulah Bin Nuh yang merupakan tokoh Islam terkemuka di Kota Bogor, sehingga seputar jalan tersebut tidak boleh dibangun gereja, dan pembagunan gereja dianggap meresahkan masyarakat sekitar lokasi di Kota Bogor. Demonstrasi ini dimulai dari sebelum dikeluarkan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No: 503/208-DTKP, hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645. 47137 Tahun 2011. 3. Adanya keberatan dari tokoh Islam dalam musyawarah terhadap Pendiraian Gedung GKI Yasmin di Jalan K. H. Abdulah Bin Nuh yang diadakan oleh Pemerintah Kota Bogor.

77

dapat dibuktikan keterlibatan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor dalam musyawarah yang mengantikan posisi Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor, dan; 4. Merupakan kewajiban Walikota Bogor dalam menlindungi masyarakat, menjaga keamanan nasional dan kerukaunan antar umat beragama, sebagamana diamanahkan Pasal 22 huruf a Undang-Undang 32 Tahun 2004. Jo Pasal 4 Perturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006. Sehingga secara umum alasan-alasan Walikota Bogor dalam menggunakan kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Tahun 2011. adalah belum lengkapnya persyaratan pengajuan perijinan oleh pihak GKI Yasmin, adanya tekanan dari masyarakat Bogor pada umumnya dengan melakukan demonstrasi secara terus-menerus yang digerakan oleh ormas-ormas Islam, adanya keberatan dari tokoh-tokoh Islam terhadap pendirian GKI Yamin dalam msyawarah yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan merupakan suatu tanggung jawab dari Walikota Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Daerah Kota Madia Bogor mejaga kerukunan umat beragama berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006. 2. Upaya Hukum Jemaat GKI Pengadilan Bogor. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas maka jemaat tidak dapat melakukan mediasi lagi berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006, kerana Pemerintah Bogor telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Tahun 2011, yang dalam isi telah menjelaskan bahwa telah dilakukan masyawarah oleh Pemerintah namun tidak menemukan hasil. Karena itu, jalur hukum

78

yang harus ditempu jemat GKI Pengadilan Bogor, adalah mengajukan gugatan Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Tahun 2011, Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor No: 645.8-372 Thn 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Atas Nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor Yang Terletak di Jalan K.H. Abdulah Bin Nuh No. 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tertanggal 11 Maret 2011 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagai obyek sengketa. Didasarkan bahwa obyek gugatan ini dikelurkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah Walikota Bogor yang memiliki kewenangan dan jabatan, dan obyek ini merupakan tidakan hukum Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Pencabutan Keputusan Walikota Bogor No: 645.8-372 Thn 2006. Juga karena obyek yang akan digugat ini sudah bersifaat kongkret dimana obyek gugatan adalah Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Tahun 2011. Surat Keputusan tersebut merupakan keputusan Tata Usaha Negara, bersifat individual yaitu keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Tahun 2011. yang ditujukan pada GKI Yasmin sebagai badan hukum, dan bersifat final kerena keputusan hukum Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Tahun 2011. berlaku defenitif yaitu Pencabutan Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.8-372 Thn 2006 Tentang Izin Mendirikan Bangunaan (IMB) Atas Nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Bogor yang berdampak akibat hukum pada GKI Yasmin dimana IMB Gereja GKI Yasmin yang telah diterbikan oleh Walikota Bogor No: 645.8-372 Tahun 2006 tidak belaku lagi. Sehingga menimbulkan kerugian bagi Pihak GKI Yasmin karena tidak dapat mejalankan ibadah dan meneruskan penyelesaian bangunan Gedung GKI Yasmin yang belum selesai.

79

Adapun fakta hukum yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan terhadap Walikota Bogor dengan obyek gugatan Surat Keputun Keputusan Walikota Bogor No: 645. 47137 Thn 2011 sebagai berikut: 1.

Bahwa dasar hukum Pasal 15 Ayat (2) huru a, huruf b. huruf c. Pertauran Bersama Menteri Hukum dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 /No.8 Tahun 2006. yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum huruf b, c dan huruf d dalam Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Thn 2011. tidak sesuai dangan bunyi Pasal 15 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006 /No.8 Tahun 2006. yang berbunyi “Rekomendasi FKUB sebagainama dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis”. Seharusnya yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum adalah Pasal 14 Ayat (2) huruf a, b dan huruf c. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006. “Dengan demikian Surat Keputun Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Thn 2011, Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor No: 645.8372 Tahun 2006 cacat hukum dikerenakan ketidaksesuaian dasar hukum yang diganakan sebagai pertimbangan hukum;

2. Bahwa terdapat perbuatan melawan hukum Tata Negara yang dilakukan Walikota Bogor dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Thn 2011, yang bertentangan dengan Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006. dikarenakan permasalahan pendirian Gedung GKI Yasmin, Pemerintah Kota Bogor

antara GKI Yasmin dengan

yang mewakili keberatan masyarakat telah menerbitkan

80

Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No: 503/208-DTKP (obyek a quo) telah diselesaikan di Pengadilan bardasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: 41/G/2008/PTUN-BDG. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No: 241/B/2008/PT.TUN.JKT. Jo. Keputusan Mahkamah Agung Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung No: 127/PK/TUN/2009. yang telah menyatakan obyek a quo batal dan memenangkan Penggugat, dengan demikian tidak perlu ada musyawara untuk mufakat lagi karena sudah merupakan keputusan yang memiliki kekutan hukum tetap; 3. Bahwa Musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Bogor tidak melibatkan pihak GKI Yasmin sebagai pihak yang dirugikan dan Forum Kerukunan Umat Beragama, melainkan MUI yang dilibatkan sebgai penengah sehinga terlihat bahwa MUSPIDA yang diadakan sebelum diterbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Tahun 2011, yang digunakan sebagai pertimabangan hukum yang tertulis dalam huruf e yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Thn 2011, benar-benar tidak mencerminkan keadilan dan fairness, dengan demikain bertentangan dengan Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006; 4. Bahwa Pasal 21 Peraturan Menteri Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006, tidak mengamanahkan kepada Walikota Bogor untuk bertindak dengan menggunakan wewenangnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang memilki pangkat dan jabatan, untuk menerbikan Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Thn 2011, tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor No: 645.8-372 Tahun 2006. melainkan Walikota Bogor, Kepala

81

Kantor Departemen Agama Kota Bogor, dan Forum Kerukunan Umat Beragama diberikan kewenangan untuk mewakili Pemerintah Pusat sebagai penengah dalam musyawarah yang adil dan fairness untuk memperoleh kesepakatan dan bila tidak terlaksana maka sengketa tersebut diselesaikan di Pengadilan yang memiliki kewenangan; 5.

Bahwa Walikota Bogor telah melakukan perbuatan melawan hukum Tata Negara yaitu meyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Daerah dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Tahun 2011. yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1). Jo Pasal 10 Ayat (3) Jo Pasal 10 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. kerena Peraturan Menteri Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006 sebgai

peraturan

yang

memberikan

kewenangan

kepada

Kepala

Dareh

Walikota/Bupati, untuk mengurusi urusan Pemerintahan Pusat dalam hal usuran keagamaan, tidak memberikan wewenang kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk mecabut IMB Gedung Ibadah melainkan kewenangan untuk menerbitkan Ijin IMB Gedung Ibadah dan itupun didasarkan pada asas tugas bantuan. Dengan demikan maka Surat Keputusan Walikota Bogor No: 645.47-137 Tahun 2011 dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang dikarenakan Surat Keputusan tersebut cacat hukum, dan keputusan Walikota Bogor tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum Tata Usaha Negara karena bertentangan dengan perturan-perundangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006, dan penerbitan Surat Keptusan tersbut menyimpang dari kewenangan

82

Walikota Bogor sebgai Kepala Daera Kota Bogor dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

83