2017PT.BDG

P U T U S A N Nomor : 154/PDT/2017PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ; Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. AMIN,

Kp.

Cigarukgak

RT.002

RW.011

Kel.

Girimekar

Kec.

RT.002

RW.011

Kel.

Girimekar

Kec.

RT.003

RW.013

Kel.

Girimekar

Kec.

Cilengkrang Bandung ; 2. YAYA,

Kp.

Cigarukgak

Cilengkrang Bandung; 3. NASIM,

Kp.

Sekehonje

Cilengkrang Bandung; 4. WASTA, Kp. Cigarukgak RT.002 RW.011 Kel. Girimekar Kec. Cilengkrang Bandung; 5. ENGKUS, Kp. Pasir Honje RT.005 RW.009 Kel. Padasuka Kec. Cimenyan Bandung; 6. OMAN, Kp. Gadog RT.004 RW.009 Kel. Pasir Wangi Kec. Ujung Berung Bandung; 7. NENGSIH, Kp. Cigarukgak RT.002 RW.011 Kel. Girimekar Kec. Cilengkrang Bandung; 8. ADUN,

Kp.

Cigarukgak

RT.002

RW.011

Kel.

Girimekar

Kec.

Cilengkrang Bandung ; Para Penggugat memberikan kuasa kepada : 1. Erlan Jaya Putra, SH., 2. Juli Hartono, SH., Cahya Wulandari, SH., dan 4. Dwi Bintang Satrio, SH., masing-masing adalah Advokat / Pengacara pada kantor hukum ”ERLAN JAYA PUTRA, SH & ADE ROKILAH, SH” yang beralamat Jl. Venus Barat VI No. 86 D Metro Estate Soekarno-Hatta Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2015 ; Sebagai PARA PEMBANDING, semula sebagai PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, DAN PENGGUGAT VIII ; LAWAN;

halaman 1 dari 108 halaman perkara No. 154/Pdt/2017/PT.BDG.

1. GUNAWAN KADARUSMAN, Jalan Lengkong Kecil No. 71 Kota Bandung ; Sebagai TERBANDING I, semula sebagai TERGUGAT I ; 2. BASTAMAN KADARUSMAN, Jalan Lengkong Kecil No. 71 Kota Bandung ; Sebagai TERBANDING II, semula sebagai TERGUGAT II; Dan : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA & TATA RUANG Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG ; Jalan Soekarno Hatta No. 586, Sekejati, Buahbatu, Kota Bandung ; sebagai TURUT TERBANDING, semula sebagai TURUT TERGUGAT; Pengadilan Tinggi tersebut; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 Maret 2017, Nomor : 154/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Telah membaca putusan perkara tertanggal 29 Nopember 2016 Nomor : 131/PDT/2016/PN.BDG, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2016, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 11 April 2016 dan diperbaiki tanggal 26 Juli 2016, di bawah Register perkara Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg. yang pada pokoknya para Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa M. Oewas Wasman atau lebih dikenal dengan Uwes Wasman (Ues) semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Ny. Momoh dan dari perkawinan antara M. Oewas Wasman dengan Ny. Momoh telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : a. Ny. Dapiah (anak perempuan) ;


b. Otong (anak laki-laki) ; 2. Bahwa Ny. Dapiah semasa hidupnya menikah dengan Emed dan dari perkawinan Ny. Dapiah dengan Emed telah dikaruniai 5 orang anak yakni: a. Amin (Penggugat I) ; b. Yaya (Pengugat II) ; c. Nasim (Penggugat III) ; d. Wasta (Penggugat IV) ; e. Sarman ; 3. Bahwa Otong semasa hidupnya menikah dengan Ny. Uneh dan dari perkawinan Otong dengan Ny. Uneh telah dikaruniai 3 orang anak yakni : a. Oman (Penggugat VI) ; b. Nengsih (Penggugat VII) ; c. Adun (Penggugat VIII) ; 4. Bahwa kemudian M. Oewas (Oeas) meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1956 dan sedangkan istrinya yakni Ny. Mohoh meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1958 ; 5. Bahwa

kemudian Ny. Dapiah (anak perempuan M. Oewas (Oeas) meninggal

dunia pada tahun 1990 sementara suaminya yakni Emed meninggal dunia pada tahun 1982 ; 6. Bahwa kemudian Sarman (anak laki-laki Ny. Dapiah / cucu laki-laki M. Oewas (Oeas) meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2011 dan meninggalkan ahli waris yakni seorang anak kandung laki-laki yang bernama Engkus (Penggugat V) ; 7. Bahwa kemudian Otong (anak laki-laki M. Oewas (Oeas) meninggal dunia pada tanggal 25 September 2007 sementara istrinya yakni Ny. Uneh meninggal dunia pada tanggal 6 September 2006 ; 8. Bahwa dengan demikian menurut hukuk, ahli waris yang sah dari M. Oewas (Oeas) adalah : a. Amin bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat I) ; b. Yaya bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat II) ; c. Nasim bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat III) ; d. Wasta bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat IV) ; e. Engkus bin Sarman (cicit laki-laki / Penggugat V) ; f. Oman bin Otong (cucu laki-laki / Penggugat VI ) ; g. Nengsih binti Otong (cucu laki-laki / Penggugat VII ); h. Adun bin Otong (cucu laki-laki / Penggugat VIII );


9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, M. Oewas Wasman juga meninggalkan harta warisan yang salah satunya adalah sebagaimana

sebidang tanah

dimaksud dalam afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau

sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 79-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur bandung, Kota Bandung dengan luas ± 3000 M2 dengan batas-batas : Utara

: Gg. Cikapundung;

Timur

: Tanah dan bangunan rumah, Gg. Cikapundung ;

Selatan

: Jalan ABC Bandung ;

Barat

: Tanah dan bangunan rumah ;

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa ; 10. Bahwa adapun kepemilikan M. Oewas (Oeas) atas tanah sengketa adalah berdasarkan Verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940; -11. Bahwa M. Oewas (Oeas) semasa hidupnya tidak pernah menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah sengketa kepada pihak manapun dan dengan cara apapun ; 12. Bahwa tanah sengketa yang merupakan harta warisan M. Oewas (Oeas) sampai dengan saat ini tidak/belum pernah dibagi waris kepada ahli waris yang sah dari M. Oewas (Oeas) ; 13. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari M. Oewas (Oeas) sangat terkejut ketika para penggugat hendak membagi waris atas tanah sengketa, ternyata tanah sengketa dengan tanpa hak telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II ; 14. Bahwa diketahui ternyata Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa hak dan secara melawan hukum tekah memecah tanah sengketa kedlama blok-blok tanah dengan luas : a. Tanah sengketa blok tanah I dengan luas ± 527 M2 ; b. Tanah sengketa blok tanah II dengan luas ± 176 M2 ; c. Tanah sengketa blok tanah III dengan luas ± 278 M2 ; d. Tanah sengketa blok tanah IV dengan luas ± 68 M2 ; e. Tanah sengketa blok tanah V dengan luas ± 111 M2 ; f. Tanah sengketa blok tanah VI dengan luas ± 1766 M2 ; 15. Bahwa tanah sengketa blok I, II, III, IV, V diketahui dikuasai oleh Tergugat II ; 16. Bahwa tanah sengketa blok VI diketahui dikuasai oleh Tergugat I dan tanah blok VI seluas ± 1766 M2

dengan tanpa dasar hak kepemilikan yang sah secara


melawan hukum oleh Tergugat I telah disertifikatkan kedalam Sertifikat Hak Milik No. 1564 atas nama Tergugat I; 17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak telah menguasai tanah sengketa secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ; 18. Bahwa adapun kerugian yang dialami Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) ; 19. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan secara sepihak

telah memecah tanah sengketa kedalam blok-blok tanah merupakan

perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat: 20. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mensertifikatkan tanah

sengketa blok VI

seluas ± 1766 M2 kedalam SHM No. 1564 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ; 21. Bahwa oleh karena SHM No. 1564 telah terbit dengan tanpa alas hak kepemilikan yang sah maka sertifikat No. 1564 harus dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum; 22. Bahwa termasuk pula dalam hal ini segala surat-surat maupun akta-akta lainnya yang terbit sehubungan dengan pensertifikatan SHM No. 1564 harus dinyatakan cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; 23. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas tanah sengketa, maka perbuatan pemecahan, penggabungan maupun perbuatan jual-beli, hibah, dan bentuk-bentuk peralihan hak kepemilikan lainnya atas tanah sengketa, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak lainnya, kepada pihak lain harus dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan ; 24. Bahwa

dengan demikian, segala surat-surat, akta-akta, maupun sertifikat-

sertifikat yang terbit sehubungan adanya peralihan hak dari Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain atau dari pihak lainnya kepada pihak manapun juga dinyatakan cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; 25. Bahwa Para Penggugat khawatir tanah sengketa tersebut dipindahtangankan lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun kepada pihak lain secara melawan hukum, oleh karena itu terhadap tanah sengketa tersebut Para Penggugat mohon kepada majelis hakim berkenan meletakkan sita jaminan ; 26. Bahwa gugatan ini didasarkan oleh bukti-bukti otentik, oleh karena itu berdasarkan pasal 180 HIR Para Penggugat mohon kiranya dalam perkara ini


putusannya dapat

dilaksanakan terletak dahulu (uit voerbaar bij voorraad)

meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ; 27. Bahwa

Para

Penggugat

pernah

menempuh

jalan

musyawarah

untuk

menyelesaikan masalah ini, akan tetapi gagal, oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung; Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : I. PRIMAIR : 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menetapkan : a. Amin bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat I) ; b. Yaya bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat II) ; c. Nasim bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat III) ; d. Wasta bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat IV) ; e. Engkus bin Sarman (cicit laki-laki / Penggugat V) ; f. Oman bin Otong (cucu laki-laki / Penggugat VI ) ; g. Nengsih binti Otong (cucu laki-laki / Penggugat VII ) ; h. Adun bin Otong (cucu laki-laki / Penggugat VIII ) ; Atau Para Penggugat Adalah ahli waris yang sah dari M. Oewas (Oeas) alias Uwas Wasman (Ues) ; 3. Menyatakan bukti-bukti : -

afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c ;

-

verponding Eigendom No. 20 atas nama M. Oewas ;

Adalah bukti yang sah dan berharga terkait hak kepemilikan M. Oewas (Oeas) atas sebidang tanah sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas ± 3000 M2 dengan batas-batas : Utara

: Gg. Cikapundung;

Timur


Selatan


Barat


4. Menyatakan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak


di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas ± 3000 M2 dengan batas-batas : Utara

: Gg. Cikapundung;

Timur


Selatan


Barat


Adalah harta warisan M. Oewas (Oeas) alias Uwes Wasman (Ues) yang belum dibagi waris ; 5. Menyatakan : Amin bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat I) ; a. Yaya bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat II) ; b. Nasim bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat III) ; c. Wasta bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat IV) ; d. Engkus bin Sarman (cicit laki-laki / Penggugat V) ; e. Oman bin Otong (cucu laki-laki / Penggugat VI ) ; f. Nengsih binti Otong (cucu laki-laki / Penggugat VII ) ; g. Adun bin Otong (cucu laki-laki / Penggugat VIII ) ; Atau Para Penggugat Adalah pihak yang berhak atas harta warisan M. Oewas (Oeas) alias Uwes Wasman (Ues) yakni sebidang tanah sesuai afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas ± 3000 M2 dengan batas-batas : Utara

: Gg. Cikapundung;

Timur


Selatan


Barat


6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum ; 7. Menyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan segala perbuatan pemecahan, penggabungan maupun perbuatan jual beli, hibah, dan bentuk-bentuk peralihan hak kepemilikan lainnya atas tanah sengketa, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lainnya atau dari pihak lainnya kepada pihak manapun juga; 8. Menyatakan SHM No. 1564 dan segala surat-surat maupun akta-akta lainnya yang terbit sehubungan dengan pensertifikatan SHM No. 1564 serta segala surat-surat,

akta-akta,

maupun

sertifikat-sertifikat

lainnya

yang

terbit


sehubungan adanya peralihan hak dari Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain atau dari pihak lainnya kepada pihak manapun juga adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun juga untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat seketika tanpa kecuali setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan paksa melalui alat perlengkapan negara ; 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar

ganti

kerugian

kepada

secara tanggung renteng untuk

Para

Penggugat

sebesar

Rp.

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) atas tanah sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ; 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II


membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta

Rupiah)

setiap

harinya

apabila lalai

melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini ; 12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II


membayar biaya timbul sehubungan dengan perkara ini ;-13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II

serta Turut Tergugat untuk tunduk

dan patuh terhadap Putusan ini ; 14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan dalam perkara ini ; 15. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi ; II. SUBSIDAIR : Atau mohon keadilan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, mengajukan Jawaban tertulis, sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Bahwa : 1. Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai sebagai Tergugat I; 2. Bastaman Kadarusman sebagai Tergugat II; Menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016 /PN.Bdg yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada tanggal 11.04.2016 yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016.


Kecuali hal-hal yang dengan tegas, bulat dan utuh diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II: I.

Eksepsi Tentang Surat Kuasa Khusus Tertanggal 31 Desember 2015yang menjadi dasar Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016 /PN.Bdg yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada tanggal 11.04.2016 yang diperbaikidan dibacakanpada tanggal 26 Juli 2016 adalah Tidak mempunyai Nilai dan Kekuatan Hukum dan Batal Demi Hukum dengan segala Akibat Hukumnya. Alasan hukum: 1. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2015 yang menjadi dasar

Perkara

Perdata

Nomor

131/Pdt.G/2016

/PN.Bdg

tanggal

11.04.2016 adalah perjanjian yang dibuat oleh (antara) para penggugat sebagai pemberi kuasa dan kuasa hukum para penggugat sebagai penerima kuasa. 2. Bahwa asas hukum pasal 1320 KUHPerdata dengan tegas menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal (pokok persoalan) tertentu 4. Suatu sebab (kuasa) yang halal (tidak terlarang). 3. 1.Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas terdiri dari 2

halaman dalam format pengetikannya; halaman

pertama adalah berbeda dengan halaman kedua atau halaman akhir yaitu: Halaman pertama isinya adalah difoto copy dari format (standard) dari KANTOR HUKUM ERLAN JAYA PUTRA, SH & ADE ROKILAH, SH Jl. Venus Barat VI No. 86 Metro Estate Soekarno-Hatta Bandung Telp. (022) 70547297

Sedangkan halaman kedua diketik di atas kertas asliatau format standard asli (Rumusan kata-katanya berwarna kuning mas) dari: KANTOR HUKUM ERLAN JAYA PUTRA, SH & ADE ROKILAH, SH Jl. Venus Barat VI No. 86 Metro Estate Soekarno-Hatta Bandung Telp. (022) 70547297


3.2 Bahwa pada halaman pertamatidak berparaf atau tidak ada paraf dari para Pemberi Kuasa: 1. Nama Alamat

:

AMIN

:

Kp.

Cigarukgak

RT.002

RW.011

Kel.

Girimekar Kec. Cilengkrang Bandung 2. Nama Alamat

:

YAYA

:

Kp. Cigarukgak RT.002 RW.0 Girimekar Kec. Cilengkrang Bandung

3. Nama Alamat

:

NASIM

:

Kp.

Sekehonje

RT.003

RW.013

Kel.


:

WASTA

:

Kp.

Cigarukgak

RT.002

RW.011

Kel.


:

ENGKUS

:

Kp. Pasir Honje RT.005 RW.009 Kel. PadasukaKec. Cimenyan Bandung

6. Nama Alamat

:

OMAN

:

Kp. Gadog RT.004 RW.009 Kel. Pasir Wangi Kec. Ujung Berung Bandung

7. Nama Alamat

:

NENGSIH

:

Kp.

Cigarukgak

RT.002

RW.011

Kel.


:

ADUN

:

Kp.

Cigarukgak

RT.002

RW.011

Kel.

Girimekar Kec. Cilengkrang Bandung; 3.3 Bahwa foto copy KTP yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari ke-8 orang pemberi kuasa tersebut di atas tidak dilampirkan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2015. 3.4 Bahwa pemberi kuasa atau penerima kuasa sebagai Kuasa Hukum Para Pemberi Kuasa sudah mengetahui dengan jelas dan pasti adanya perbedaan antara Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat; Sedangkan dalam “alamat (seharusnya ditulis bertempat tinggal)” 1. Nama

:

AMIN


Alamat

:

Kp.

Cigarukgak

RT.002

RW.011

Kel.


:

YAYA

:

Kp.

Cigarukgak

RT.002

RW.011

Kel.


:

NASIM

:

Kp.

Sekehonje

RT.003

RW.013

Kel.


:

WASTA

:

Kp.

Cigarukgak

RT.002

RW.011

Kel.


:

ENGKUS

:

Kp. Pasir Honje RT.005 RW.009 Kel. PadasukaKec. Cimenyan Bandung

6. Nama Alamat

:

OMAN

:

Kp. Gadog RT.004 RW.009 Kel. Pasir Wangi Kec. Ujung Berung Bandung

7. Nama Alamat

:

NENGSIH

:

Kp.

Cigarukgak

RT.002

RW.011

Kel.


:

ADUN

:

Kp.

Cigarukgak

RT.002

RW.011

Kel.

Girimekar Kec. Cilengkrang Bandung Tanpa ditulis Kota Bandung atau Kabupaten Bandung dan atau Kabupaten Bandung Barat hanya ditulis Bandung saja. 

Bahwa ke 8 orang pemberi kuasa yang menjadi subjek hukum dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2015. 1. Nama: Amin; 2. Nama : Yaya, 3. Nama: Nasim; 4. Nama : Wasta; 5. Nama : Engkus; 6. Nama : Oman; 7. Nama : Nengsih; 8. Nama : Adun;

Keseluruhannya

tidak

ditulis

atau

disebut

secara

lengkap

sebagaimana pengakuan Para Pemberi Kuasa atau Para Penggugat dalam permohonannya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 11.04.2016 dalam petitum Nomor 2; petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5 dan sama sekali tidak ditulis atau disebut dalam petitum Nomor 9 dan dalam dalil posita point 10.


Petitum Nomor 2: Menetapkan : a. Amin bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat I) b. Yaya bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat II) c. Nasim bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat III) d. Wasta bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat IV) e. Engkus bin Sarman (cicit laki-laki / Penggugat V) f. Oman bin Otong (cucu laki-laki / Penggugat VI) g. Nengsih binti Otong (cucu Perempuan / Penggugat VII) h. Adun bin Otong (cucu laki-laki / Penggugat VIII) Atau Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari M. Oewas (Oeas) alias Uwas Wasman (Ues) Petitum Nomor 3: -

Verponding Eigendom No. 20 atas nama M. Oewas

Adalah bukti sah dan berharga terkait hak kepemilikan M. Oewas Petitum Nomor 4: Adalah harta warisan M. Oewas (Oeas) alias Uwes Wasman (Ues) yang belum dibagi waris. Petitum Nomor5: “Menyatakan: a. Amin bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat I) b. Yaya bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat II) c. Nasim bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat III) d. Wasta bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat IV) e. Engkus bin Sarman (cicit laki-laki / Penggugat V) f. Oman bin Otoing (cucu laki-laki / Penggugat VI) g. Nengsih binti Otong (cucu Perempuan / Penggugat VII) h. Adun bin Otong (cucu laki-laki / Penggugat VIII) Atau Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas harta warisan M. Oewas alias Uwes Wasman (Ues) Sama sekali tidak ditulis atau disebut dalam PetitumNomor9 dan dalil posita point 10. 

Fakta

tersebut harus dipandang dan dinyatakan Pemberi Kuasa

dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2015 adalah subjek hukum yang tidak pernah ada atau setidak-tidaknya tidak jelas


Hal tersebut di atasdiperkuatpula dengan pengakuan Para Penggugat dalam posita point 10: 10. Bahwa Adapun kepemilikan M.Oewas (Oeas) atas tanah sengketa adalah berdasarkan Verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 Padahal pada tanggal 11 Maret 1940 huruf u adalah tidak pernah ada. Maka dengan demikian dalam petitum Nomor 2Uwas Wasman (Ues) petitum Nomor 4 alias Uwas Wasman (Ues), petitum Nomor 5 alias Uwes Wasman (Ues). Uwas Wasman (Ues) adalah subjek hukum yang tidak pernah ada atau setidak-tidaknya adalah subjek hukum yang tidak jelas. 3.5 Bahwa dalam isi Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2015 ternyata dalam isi Surat Kuasa Khusus tersebut sama sekali tidak dinyatakan memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukum sebagai penerima kuasa. 3.6 Bahwa berdasarkan fakta dalam point 3.1; point 3.2; point 3.3; point 3.4; point 3.5tersebut di atas telah terbukti halaman pertama dan halaman kedua atau halaman akhir harus dipandang tidak menjadi satu kesatuan dengan halaman kedua atau halaman akhir yang telah disahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung. 4. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas harus dipandang tidak bermateraidikarenakan telah melanggar kewajiban yang diwajibkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai: BAB II BENDA MATERAI, PENGGUNAAN, DAN CARA PELUNASANNYA Pasal 7 (5) Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagian lagi diatas materai tempel; (9) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. BAB IV KETENTUAN KHUSUS


Pasal 11 (1) Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris, dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan: a. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dibayar; b. Melekatkan dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan; c. Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dibayar; d. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Materainya. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut di atas atau fakta tersebut di atas diperkuat pula oleh pengakuan kuasa hukum para penggugat dalam perbaikan gugatan yang dibacakan 26 Juli 2016 pada halaman akhir : Hormat kami, Kuasa Hukum Para Penggugat, Erlan Jaya Putra, SH Juli Hartono, SH Cahya Wulandari, SH Dwi Bintang Satrio, SH Seluruhnya ditanda tangani tanpa materaiatau dengan kata laintidak bermaterai a. Ketentuan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 menyatakan: “dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk: a. Surat Perjanjian dan suratsurat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”; b. Ketentuan Pasal 1 Peraturan pemerintah No. 24 tahun 2000 : “Dokumen yang dikenakan bea materai berdasarkan UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea materai adalah dokumen yang berbentuk : a. surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”;


c. Pendapat sarjana Hukum K.Wantjik Saleh, dalam bukunya yang berjudul : Hukum Acara Perdata, RBG/HIR, Ghalia Indonesia, Cet. IV, Jakarta, 1981, hal. 96 : “Surat gugatan itu harusdibubuhi materai dengan ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau dapat juga oleh orang lain yang bertindak atas namanya selaku kuasa”; 5. Bahwa menurut isi Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2015 penerima kuasa adalah : Erlan Jaya Putra, SH, Juli Hartono, SH, Cahya Wulandari, SH, Dwi Bintang Satrio, SH.Besama-samauntuk dan atas nama para pemberi kuasa atau Para Penggugat. “karena tidak disebutkan secara jelas dan tegas;baikbersama-sama maupunsendiri-sendiri”. Lagipula Kartu para Advokat; dan Berita Acara Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Jawa Barat;merupakan “syarat mutlakijin beracara” di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang dipersamakan dengan aslinyadan disahkan oleh pejabat yang berwenang di Kepaniteraan Kelas IA Khusus Bandung dari para Advokat;1. Erlan Jaya Putra, SH, 2. Juli Hartono, SH, 3. Cahya Wulandari, SH, 4. Dwi Bintang Satrio, SH. Sebagai Kuasa Hukum dari Pemberi kuasa atau para penggugat; yang merupakan “syarat mutlakijin beracara”di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 11.04.2016 dalam

berkas

sama sekalitidak dilampirkan atau dilekatkan

perkara

perdata

131/Pdt.G/2016/PN.Bdg

tanggal

11.04.2016 di Pengadilan negeri Kelas IA Khusus Bandung. Andai kata ada dilampirkan keempat Kartu Advokat; dan keempat Berita Acara Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Jawa Barat; Dari para kuasa hukum: 1. Erlan Jaya Putra, SH. 2. Juli Hartono, SH. 3. Cahya Wulandari, SH. 4. Dwi Bintang Satrio, SH. Yang dipersamakan dengan aslinyadan disahkan oleh pejabat yang berwenang di Kepaniteraan Kelas IA Khusus Bandung Dalam

berkas

perkara

perdata


tanggal

11.04.2016 di Pengadilan negeri Kelas IA Khusus Bandung. Harus dipandang dan dinyatakan tidakpernah melampirkan Kartu Advokat; dan Berita Acara Sumpah Advokat dari keempat kuasa hukum para penggugat tersebut di atas. Dikarenakan dilampirkannya ke 4 (empat) Kartu Advokat dan ke 4 (empat) Berita Acara Sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Jawa Barat; yang merupakan “syarat mutlakijin beracara” di Pengadilan Negeri Kelas IA


Khusus Bandung tersebut di atas; adalah sesudah jawaban Tergugat I dan Tergugat II; telah diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim dan Yang Terhormat para kuasa hukum para penggugat; Maka dengan demikian : Yang terhormat: Para Kuasa Hukum Para Penggugat : 1. Erlan Jaya Putra, SH., 2. Juli Hartono, SH., 3. Cahya Wulandari, SH., 4. Dwi Bintang Satrio, SH. Harus dipandang tidak berhakberacaraatau tidak berkapasitas beracara di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 11.04.2016. Adapun foto copysaja Kartu Advokat dari Cahya Wulandari, SH; yang dilampirkan atau dilekatkan dalam berkas perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/ PN.Bdg, tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung harus dikesampingkan, dikarenakan: Bahwa menurut isi Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2015 penerima kuasa adalah : Erlan Jaya Putra, SH, Juli Hartono, SH, Cahya Wulandari, SH, Dwi Bintang Satrio, SH. Besama-sama untuk dan atas nama para pemberi kuasa atau Para Penggugat. “karena tidak disebutkan secara jelas dan tegas;baikbersama-sama maupunsendiri-sendiri”. Maka dengan demikian sejak hari selasa, tanggal 3-5-2016, pukul 9.00 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 dimulainya pembacaan gugatan oleh para kuasa hukum Para Penggugat yang hanya dihadiri oleh Cahya Wulandari, SH dan dihadiri pula oleh Dwi Bintang Satrio, SH harus dipandang dan dinyatakan tidak pernah ada dibacakan oleh para kuasa hukum para penggugat dikarenakan keempat para kuasa hukum para penggugat sama sekalitidak berhak beracara atau tidak berkapasitas beracara di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung dalam perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 11.04.2016. Atau dengan kata lain pembacaanperbaikan gugatan Para Penggugat oleh Para Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 26 Juli 2016dalam perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung harus dipandang dan dinyatakan tidak memenuhi syarat formal; cacat formal, tidak mempunyai nilai dankekuatan hukum;, batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.


6. Bahwa menurut isi surat kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas objek sengketa dalam kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas adalah tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung. 7. Bahwa tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81 harus dipandang atau diartikan, diatas tanah terletak di Jalan ABC No. 73-81Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung telah berdiri bangunan No. 73-81. 8. Bahwa dalam kenyataannya sepanjang jalan ABC bangunan dengan No. 73-81 adalah tidak pernah ada. 9. Bahwa andai kata tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung yang dimaksud dalam surat kuasa khusus tersebut diatas adalah bangunan diatas Jalan ABC No. 73 (Toko Gembiradibangun dua lantai “lantai atas dan lantai bawah”)dan bangunan diatas Jalan ABC No. 81. Dalam kenyataannya bangunan di atas Jalan ABC No. 81 adalah tidak pernah ada; dan dalam kenyataannya bangunan di atas jalan ABC No. 73 (Toko Gembira dibangun dua lantai “lantai atas dan lantai bawah”) dengan Luas keseluruhannya tidak lebih dari 200 m2; bukan Luas +3000 m2 sebagaimana pengakuan para penggugat dalam dalil posita point 9, petitum Nomor 3, petitum Nomor 4, petitum Nomor 5 dan sama sekali tidak ditulis atau disebut dalam petitum Nomor 9 dan dalil posita Nomor 10 dengan batas-batas: Utara : Sertifikat

Hak

MilikNo.930

konversi

persil

pervonding

Indonesia No. 3namaJalan/persilJl. ABC No. 3/13E (belakang No. 57D);Luas 600 m2 Timur : Bangunan Toko Sinar Lautyang berdiri di atas tanah Jl. ABC No. 75 Barat

: Toko S.M.C.yang berdiri di atas tanah Jl. Banceuy No. 10

Selatan

: Kali Suniaraja dan sebelah selatan dari Kali Suniaraja adalah Jl. ABC Kota Bandung dan Kali Suniaraja sudah tertutup oleh konstruksi beton menjadi trotoir untuk lintas Jalan umum

Bangunan Toko Gembira di atas tanah Jalan ABC No. 73 bukun milik tergugat I Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai dan bukan milik Tergugat II Bastaman Kadarusman. Dan bangunan diatas jalan ABC No. 81 dalam kenyataannya adalah tidak pernah ada. maka dengan demikian tanah terletak di Jl. ABC No. 73-81 dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2015 yang menjadi dasar Perkara Perdata


Nomor 131/Pdt.G/2016 /PN.Bdg tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung adalah tidak pernah ada. 10. Bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam surat kuasa tertanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas tanahterletakdi Jalan ABC No. 73-81atau tanah terletak di Jalan ABC No. 73 diatasnya telah berdiri bangunan dua lantai Toko Gembira yang Luas keseluruhannya tidak lebih dari 200 m2 yang bukan Luas + 3000 m2 Ternyataberbedapula dan berlainanpula dengan tanah sengketa. Yang dimaksud atau sebagaimana pengakuan para penggugat dalam dalil-dalil posita point 9 dan posita point 10 yang dibawah ini. 9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, M. Oewas Wasman juga meninggalkan harta warisan yang salah satunya adalah sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2. Dengan batas-batas: Utara

: Gg. Cikapundung

Timur

: Tanah dan bangunan rumah, Gg. Cikapundung

Selatan : Jalan ABC Bandung Barat

: Tanah dan bangunan rumah

Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa 10. Bahwa adapun kepemilikan M. Oewas (Oeas) atas tanah sengketa adalah berdasarkan Verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940. Dalam ukuran Luas dan batas-batas Ternyata berbeda pula atau berlainan puladengan tanah sengketa dalam permohonan para penggugat; Dalam PetitumNomor3; Menyatakan bukti-bukti: -

Afschrift (surat ukur) Nomor 117/13C

-

VerpondingEigendom No. 20 atas nama M. Oewas

Adalah bukti yang sah dan berharga terkait hak kepemilikan M. Oewas atas sebidang tanah sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2 dengan batas-batas: Utara

: Gg. Cikapundung

Timur


Selatan

: Jalan ABC Bandung


Barat

: Tanah dan bangunan rumah ; Dalam Petitum Nomor 4

Menyatakan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2 dengan batas-batas : Utara

: Gg. Cikapundung

Timur


Selatan

: Jalan ABC Bandung

Barat


Adalah harta warisan M. Oewas (Oeas) alias Uwes Wasman (Ues) yang belum dibagi waris. Dalam Petitum Nomor 5 Menyatakan : Amin bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat I) h. Yaya bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat II) i. Nasim bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat III) j. Wasta bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat IV) k. Engkus bin Sarman (cicit laki-laki/Penggugat V) l. Oman bin Otang (cucu laki-laki/Penggugat VI) m. Nengsih binti Otong (cucu perempuan/penggugat VII) n. Adun bin Otong (cucu laki-laki/penggugat VIII) Atau para penggugat adalah pihak yang berhak atas harta warisan M. Oewas (Oeas) alias Uwes Wasman (Ues) yakni sebidang tanah sesuai afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2 dengan batasbatas: Utara

: Gg. Cikapundung

Timur


Selatan

: Jalan ABC Bandung

Barat



Sama sekali tidak ditulisataudisebut dalam Petitum Nomor 9 Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun juga untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat seketika tanpa kecuali setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan paksa melalui alat perlengkapan negara. Batas-batas: Tanah sengketa Luas + 3000 m2 yang diuraikan dalam dalil posita point 9; petitum Nomor 3, petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; tersebut di atas. Utara

: Gg. Cikapundung

Timur

: Tanah dan bangunan rumah, Gg. Cikapundung tanpa Nomor

Selatan

: Jalan ABC Bandung;

yang seharusnya selatan: Kali

Suniaraja yang telah ditutup dengan konstruksi beton menjadi trotoir untuk jalan umum, selanjutnya batas selatan dari kali Suniaraja adalah Jalan ABC, Kota Bandung. Barat

: Tanah dan Bangunan rumah Tanah dan bangunan rumah tanpa nomor; Tanah dan Bangunan

rumah

yang

mana???;

bangunan

rumah

dimana???; dan terletak di Jalan mana???; dan di Kelurahan

Braga,

Kecamatan

Sumur

Bandung,

Kota

Bandung; sudah berdiri ratusan rumah. Adalah batas-batas yang tidak pernah ada atau setidak-tidaknya tidak jelas dikarenakan Gg. Cikapundung adalah dimulai dari Jalan Banceuy sampai dengan Kali Cikapundung berakhir di Jalan Braga, panjang Gg. Cikapudung kurang lebih adalah 210 m. Sedangkan timur:tanah bangunan rumah; Gg. Cikapundung tanpa nomor; barat: Tanah dan bangunan rumah tanpa Nomor dan sama sekali tidak disebutkan tanah dan bangunan rumah yang mana??? bangunan rumah yang mana??? terletak di jalan mana;???; di Kelurahan Braga telah berdiri ratusan bangunan rumah; Fakta tersebut di atas harus dipandang telah terbukti batas barat: dalam dalil posita point 9; petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; adalah batas-batas; atau batas:yang tidak pernah ada, atau setidak-tidaknya tidak jelas. Maka batas-batas yang disebutkan dalam dalil posita point 9; ptitum Nomor 3 dan peitum Nomor 4; petitum Nomor 5; dan sama sekali tidak


ditulis atau disebut dalam petitum Nomor 9 dan dalam dalil posita point 10 harus dipandang dan dinyatakan batas-batas yang tidak pernah ada atau setidak-tidaknya tidak jelas. Berdasarkan fakta yang telah diuraikan dalam point 6, point 7, dan point 8,point 9, point 10,tersebut di atas tanah terletak di Jalan ABC No. 73-81 atau tanah sengketa terletak di Jalan ABC No. 73-81Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dalam surat kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2015 yang menjadi dasar perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang didaftarkan di Kepniteraan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada tanggal 11.04.2016 yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016adalah tidak pernah ada atau setidak-tidaknya bukan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan (sebagaimana pengakuan Para Penggugat dalam dalil-dalil posita point 16, point 20,point 21,point 22,petitum 8.) 11. Bahwa subjek hukumGunawan Kadarusman Tergugat I dan Bastaman Kadarusman Tergugat II; Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung yang seharusnya ditulisatau disebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan lain-lain adalah subjek hukum yang tidak pernah ada; Bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah

pemberi

kuasa

secara

tanpa

alas

hak

yang

sah

tidak

disebutkandengan jelas dan tegasdalam surat kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2015 menjadi dasar perkara perdata di Pengadilan Kelas IA Khusus

Bandung

Nomor


tanggal

11.04.2016yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016. Maka dengan demikian gugatan para penggugat dalam perkara Perdata Nomor


yang

didaftarkan

di

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada tanggal 11.04.2016 yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016harus dipandang atau dinyatakan bukan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan fakta yang diuraikan dalam Ekepsi point I.1, Ekepsi point I.2, Ekepsi point I.3, Ekepsipoint I.4,EkepsipointI. 5, Ekepsi point I.6, Ekepsi point I.7, Ekepsi point I.8, Ekepsi point I.9, Ekepsi point I.10, Ekepsi point I.11, tersebutdi atas Ternyata isi Surat Kuasa Khusus Tertanggal 31 Desember

2015yang

menjadi

dasar

Perkara

Perdata

Nomor

131/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada tanggal 11.04.2016


Telah bertentangandengan asas hukum pasal 1320 KUHPerdata Yang pada intinya dengan tegas menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal (pokok persoalan) tertentu 4. Suatu sebab (kuasa) yang halal (tidak terlarang). Maka dengan demikian: Surat Kuasa Khusus Tertanggal 31 Desember 2015yang menjadi dasar Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada tanggal 11.04.2016 adalah Tidak mempunyai Nilai dan Kekuatan Hukum dan Batal Demi Hukum dengan segala Akibat Hukumnya. II. Eksepsi TentangPerbaikanGugatan Para Penggugat yang dibacakan tanggal 26 Juli 2016 harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Alasan hukum: 1. Perbaikan gugatan yang dibacakan tanggal 26 Juli 2016 oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada halaman pertama tulisan atau pengetikan. Kepada Yth. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg Di Bandung Adalah sama sekali tidak benar Yang benar dan seharusnya dituli satau diketik sebagaimana dibawah ini. Kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Bandung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg Tanggal 11.04.2016 Jl. L.L.R.E. Martadinata 74-80 Bandung 40114 Kota Bandung 2. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan perbaikan gugatan, akan tetapi isi dalam


perbaikan gugatan tersebut merubah dan menambah pokok gugatan secara total dan menyeluruh. 3. Bahwa gugatan Para Penggugat Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 11.04.2016 pada halaman akhir dibawah ini Bandung, 11 April 2016: Hormat kami, Rumusan kata-kata hukum “Kuasa Hukum Para Penggugat” Tertutup oleh materai tempel; Bahwa fakta tersebut harus diartikan atau dipandang Para Penggugat dalam

Perkara

Perdata

Nomor


tanggal

11.04.2016 adalah Erlan Jaya Putra, SH; Juli Hartono, SH, Cahya Wulandari, SH; Dwi Bintang Satrio, SH; bukan Para Penggugat sedangkan dalam perbaikan gugatan Para Penggugat yang dibacakan tanggal 26 Juli 2016, kuasa hukum para Penggugat Erlan Jaya Putra, SH; Juli Hartono, SH, Cahya Wulandari, SH; Dwi Bintang Satrio, SH; diganti kembali menjadiPara Penggugat yang sebenarnya. Fakta tersebut di atas diperkuat pula dengan pengakuan Kuasa Hukum Para Penggugat dalam perbaikan gugatan yang dibacakan tanggal 26 Juli 2016 tanda tangan Kuasa Hukum Para Penggugat tidak ditanda tangani di atas materai atau dengan kata lain tidakbermaterai a. Ketentuan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 menyatakan: “dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk: a. Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan kenyatan atau keadaan yang bersifat perdata”; b. Ketentuan Pasal 1 Peraturan pemerintah No. 24 tahun 2000 : “Dokumen yang dikenakan bea materai berdasarkan UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea materai adalah dokumen yang berbentuk : a. surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”; c. Pendapat sarjana Hukum K.Wantjik Saleh, dalam bukunya yang berjudul : Hukum Acara Perdata, RBG/HIR, Ghalia Indonesia, Cet. IV, Jakarta, 1981, hal. 96 : “Surat gugatan itu harusdibubuhi materai dengan ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau dapat juga oleh orang lain yang bertindak atas namanya selaku kuasa” 4. Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 127 Rv, pada pokoknya menyatakan: “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi


tuntutannya sampai saat perkara diputus, tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”; sementara yang dimaksud dengan pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan, dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil:sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam point 1; point 2;dan point3; tersebut di atas

pada

intinya

adalah

tidak

dibenarkan

oleh

hukum

karena

perubahannya telah mengubah dan menyimpang dari kejadian yang sebenarnya. Bahwa Para Penggugat dalam perbaikan gugatannya telah menambah pula dalil posita dan petitum yang sebelumnya tidak ada atau tidak pernah ada(yang sebenarnya atau seharusnya tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan), yaitu: 1. Dalil posita point 9 dirubah atau digandi menjadi “Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, M. Oewas Wasman juga meninggalkan harta warisan yang salah satunya adalah sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2. Dengan batas-batas: Utara

: Gg. Cikapundung

Timur




Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa; 2. Petitum Nomor 3 dirubah atau diganti menjadi: Adalah bukti yang sah dan berharga terkait hak kepemilikan M. Oewas atas sebidang tanah sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2 dengan batas-batas: Utara

: Gg. Cikapundung

Timur




3. Petitum Nomor 4 dirubah atau diganti menjadi: “Menyatakan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah


yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2 dengan batasbatas : Utara

: Gg. Cikapundung

Timur




Adalah harta warisan M. Oewas (Oeas) alias Uwes Wasman (Ues) yang belum dibagi waris. 4. Petitum Nomor 5 telah dirubah atau diganti menjadi: Menyatakan : Amin bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat I) h. Yaya bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat II) i. Nasim bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat III) j. Wasta bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat IV) k. Engkus bin Sarman (cicit laki-laki/Penggugat V) l. Oman bin Otang (cucu laki-laki/Penggugat VI) m. Nengsih binti Otong (cucu perempuan/penggugat VII) n. Adun bin Otong (cucu laki-laki/penggugat VIII) Atau para penggugat adalah pihak yang berhak atas harta warisan M. Oewas (Oeas) alias Uwes Wasman (Ues) yakni sebidang tanah sesuai afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2 dengan batas-batas: Utara

: Gg. Cikapundung

Timur


Selatan

: Jalan ABC Bandung

Barat


Hal tersebut di atas tentunya telah melanggar peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut: -

Putusan MA No. 547 K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975 pada pokoknya menyatakan: “perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak”;


-

Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 pada pokoknya menyatakan: “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan

atau

tambahan

asal

hal

itu

tidak

mengakibatkan

perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri” -

Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985, tanggal 19 September 1985 pada pokoknya menyatakan: “sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sedang…”;

Berdasarkan fakta yang diuraikan dalam Eksepsi point II.1,Eksepsi point II.2,Eksepsi point II.3;Eksepsi point II.4 tersebut di atas PerbaikanGugatan Para Penggugat yang dibacakan tanggal 26 Juli 2016harus dinyatakanditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. III. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut 1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 134 HIR eksepsi mengenai kompetensi absolutatau kewenangan absolut dapat diajukan setiap saat, artinya dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan diajukan. Pengajuannya tidak terbatas hanya pada saat sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahapan proses pemeriksaan, dengan demikian sudah tepat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kewenangan mengadili ini, dan Tergugat I dan Tergugat II me-reservir haknya untuk mengajukan Eksepsi selain Eksepsi Kompetensi Absolut, Jawaban dalam Pokok Perkara. 2. Bahwa gugatan ini telah salah diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung karena sengketa ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa pengakuan para penggugat dalam dalil-dalil posita point 16, posita point 20, posita point 21, posita point22,posita point 23,posita point 24,pada intinya telah mendalilkan Sertifikat Hak Milik 1564 oleh karena itu maka Para Penggugat menuntut supaya Sertifikat Hak Milik 1564 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. b. Bahwa dalam petitum 7 dan petitum 8 sebagaimana di bawah ini: PetitumNomor 7 Menyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan segala perbuatan pemecahan, penggabungan maupun perbuatan jual-beli, hibah, dan


bentuk-bentuk peralihan hak kepemilikan lainnya atas tanah sengketa, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lainnya atau dari pihak lainnya kepada pihak manapun juga. PetitumNomor 8 Menyatakan SHM No. 1564 dan segala surat-surat maupun akta-akta lainnya yang terbit sehubungan dengan pensertifikatan SHM No. 1564 serta segala surat-surat, akta-akta, maupun sertifikat-sertifikat lainnya yang terbit sehubungan adanya peralihan hak dari Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain atau dari pihak lainnya kepada pihak manapun juga adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam substansinya atau dalam intinya adalah menuntut Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan dinyatakan cacad hukum atau tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. c. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan oleh Undang-Undang disamakan nilainya dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan adalah merupakan PenetapanTertulis

(Beschikking)

yang

telah

memenuhi

unsur

konkrit,

invidual

dan

finalsebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986. Dari fakta yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas secara yuridis akibat hukum dari tuntutan-tuntutan Para Penggugat sebagaimana dimohonkan dalam gugatannya adalah akan menimbulkan akibat hukum batalnya Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan; Yang secara yuridis formal tidak dapat dibantah lagi tuntutantuntutan hukum Para Penggugat ini berhubungan erat dengan “Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan” yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung. Dengan demikian secara yuridis objek gugatan adalah “Pembatalan Sertifikat”, sehingga penyelesaian hukum atas tuntutan Para Penggugat harus dilakukan dan diselesaikan dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan dalam lingkup Pengadilan Negeri. 3. Bahwa oleh karena objek gugatan dalam perkara adalah “Pembatalan Sertifikat” yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha


Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 10 Jo Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang review Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 yang membagi wilayah kewenangan absolut dari masing-masing badan peradilan serta Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus tuntutan dalam perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 11.04.2016berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara. 4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 14Eksepsi point I.11 tersebut di atas gugatan para penggugat dalam perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kleas IA Khusus Bandung harus dipandang atau dinyatakan bukan perbuatan melawan hukum. 5. Bahwa sebagaimana pula yang telah diuraikan dalam Eksepsi point I.6,Eksepsi point I.7,Eksepsi point I.8,Eksepsi point I.9,Eksepsi point I.10, tersebut di atas objek sengketa atau tanah sengketa dalam surat kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2015 yang menjadi dasar perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg yang didaftarkan di Kepniteraan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada tanggal 11.04.2016 adalah tidak pernah ada atau setidak-tidaknya bukan Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan. Fakta tersebut harus dipandang dan dinyatakan materi pokokatau inti pokokgugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang telah diperbaiki pada tanggal 26 Juli 2016 adalah sengketa bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan. Adapun tuntutan para penggugat dalam petitum Nomor 3, petitum Nomor4, petitum Nomor5,petitum Nomor9 hanya merupakan turutannya atau ikutannya saja, yang substansinya adalah tuntutan terhadap objek sengketa atau tanah sengketa yang tidak pernah ada. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung haruslah menyatakan diri tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutus gugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 11.04.2016yang diperbaikitanggal 26 Juli 2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal sehingga gugatan Para Penggugat dalam


Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 11.04.2016yang diperbaikitanggal 26 Juli 2016 yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima. 6. Bahwa gugatan ini telah salah pula diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung karena gugatan para penggugat adalah sengketa di Pengadilan Negeri Agama dengan alasan hukumsebagai berikut: Berdasarkan pengakuan para penggugat dalam tuntutannya petitum 2: a. Amin bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat I) b. Yaya bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat II) c. Nasim bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat III) d. Wasta bin Emed (cucu laki-laki / Penggugat IV) e. Engkus bin Sarman (cucu laki-laki / Penggugat V) f. Oman bin Otong (cucu laki-laki / Penggugat VI) g. Nengsih binti Otong (cucu perempuan / Penggugat VII) h. Adun bin Otong (cucu laki-laki / Penggugat VIII) Atau Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari M. Oewas (Oeas) alias Uwas Wasman (Ues) Pengakuan para penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dikarenakan para penggugat sudah mengetahui dengan jelas dan pasti para penggugat adalah para ahli waris Wasidjah sekalipun semasa hidupnya M. Oewas (Oeas) alias Uwas Wasman (Ues) ada hubungan hukum dengan Wasidjah. Bahwa ahli waris Wasidjah yang sesungguhnya adalah ke 10 ahli waris Wasidjah : Nji Amah, Nji Ikar, Nji Oeneh, Nji Roesti, Oha, Emboen, Otong, Nji Darpiah, Nji Imik dan Nji Narsah menjadi satu kesatuan para penggugat. Sebagaimana yang diuraikan dalam point VIEksepsi tentang Para Penggugat Tidak Berkwalitas atau tidak berkapasitas untuk Mengajukan Gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung di bawah ini: Maka berdasarkan fakta dalam point VIdi bawah ini sudah seharusnya para penggugat menyelesaikan dahulu intern para penggugat atau ke 10 orang ahli


waris Wasidjah di Pengadilan Negeri Agama yaitu menerbitkan penetapan atau keputusan atas sengketa hak waris para penggugat. Berdasarkan uraian dalam point 6tersebutdi atas dan oleh karenanya: Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung harus menyatakan diri tidak berwenanguntuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutus gugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 11.04.2016. IV. Eksepsi tentang Daluwarsa atau Verjaring 1. Berdasarkan

Kitab

Undang-Undang

Hukum

Perdata

(KUHPerdata)

(Bagian 2 Cara Memperoleh Hak Milik) Pasal 584 Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki; dengan pelekatan; dengan lewat waktu; dengan perwarisan; baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat; dengan menunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak terhadap barang itu. 2. Bahwa

berdasarkan

ketentuan

Pasal

1955

KUHPerdata

untuk

memperoleh hak milik atas sesuatu dengan waktu; seorang harus sebagai pemilik sesuatu itu dengan menguasainya secara terus menerus dan tidak terputus-putus; secara terbuka dihadapan umum; dan secara tegas; 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata semua tuntutan hukum; baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun; sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu; tidak usah menunjukan suatu alas hak; dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor

24

Tahun

1997

Tentang

Pendaftaran

Tanah

menyebutkan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke


Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. 5. Bahwa pengakuan para penggugat dalam dalil posita point 4, point 5, point 6, point 7 di bawah ini: 4. Bahwa kemudian M. Oewas (Oeas) meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1956 dan sedangkan istrinya yakni Ny. Momoh meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1958. 5. Bahwa kemudian Ny. Dapiah (anak perempuan M. Oewas (Oeas)) meninggal dunia pada tahun 1990 sementara suaminya yakni Emed meninggal dunia pada tahun 1982. 6. Bahwa kemudian Sarman (anak laki-laki Ny. Dapiah/cucu laki-laki M.Oewas (Oeas)) meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2011 dan meninggalkan ahli waris yakni seorang anak kandung laki-laki yang bernama Engkus (Penggugat V) 7. Bahwa kemudian Otong (anak laki-laki M. Oewas (Oewas) meninggal dunia pada tanggal 25 September 2007 sementara istrinya yakni Ny. Uneh meninggal dunia pada tanggal 6 September 2006. 8. Bahwa para penggugat dalam posita point 16, posita point 20, posita point 21, posita point 22, petitum 8 telah menyebutkan tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 1564. Fakta tersebut harus dipandang dan dinyatakan para penggugat telah mengetahui dengan tegas isi Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) Nama pemegang hak Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai Tergugat I a. Hak Milik No. 1564 b. Nama Jalan/Persil Jln. A.B.C. No. 59 c. Asal Persil Pemberian Hak Bekas E. 4356 (Bekas Eigendom verponding 4356) d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 16-12-1972 No. SK. 1167/HM/DA/72 Uang pemasukan: Rp.327.600,- + Rp.163.800,Lamanya hak berlaku


Berakhir Canon/recognisi/sewa : Mulai Dirubah menjadi e. SRT Surat Ukur Tgl. 16-7-1920 No. 350 Luas 1638m2. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-2-1973 No. 413/2/1973 Widyanto Pranamihardja, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung; tanggal pencatatan 26-2-1973; nama yang berhak Bastaman Kadarusman Tergugat II. Bahwa andai kata Para Penggugat dalam repliknyamenyebutkan atau menyatakan tidak tahu; kenapa Para Penggugat dalam Perkara Perdata

Nomor

131/Pdt.G./2016/PN.Bdg,

tanggal

11.04.2016

di

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung bisaataudapatmenunjuk Gunawan Kadarusman sebagai Tergugat I dan Bastaman Kadarusman sebagai Tergugat II. 9. Bahwa Para Penggugat dalam petitum Nomor 9 : Petitum Nomor 9 Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun juga untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat seketika tanpa kecuali setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan paksa melalui alat perlengkapan negara. 11. Bahwa Para Penggugat dalam kenyataannya sudah mengetahui pula di atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan telah berdiri bengkel tehnik atau pabrik mesin yang terdiri dari mesin-mesin sebagai barang bergerak sejak sebelum atau sampai dengan

terbitnya

surat

keputusan

Menteri

Dalam

Negeri

No.

SK1167/HM/DA/72 tanggal 16-12-1972 menjadi perumahan dan Bengkel Tehnik milik Tergugat I Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai dan pada tanggal 26-2-1973 menjadi milik Tergugat II Bastaman Kadarusman. Berdasarkan fakta tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II pada kenyataannya telah menguasaibidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan beserta bangunan perumahan dan bangunan bengkel teknik termasuk segala mesin-mesin yang berdiri di atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan surat ukur tanggal 16-7-1920 No. 350 luas 1638 m2


Sejak tahun 1962 atau setidak-tidaknya sejak tanggal 31-1-1973 dalam tenggang waktu 45 tahun tidak ada sangkalan atau gugatan terhadap bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan beserta bangunan perumahan dan bangunan bengkel teknik atau pabrik mesin termasuk segala mesin-mesin yang berdiri di atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan, Surat Ukur Tanggal 16-7-1920 No. 350. Luas 1638 m2. Dan andai kata sekali lagi andai kata para penggugat memiliki objek sengketa tersebut (quo non) seharusnya para penggugat sejak sebelum M. Oewas (Oeas) meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1956 atau tanggal 16 Mei 1958, seharusnya para penggugat semasa M. Oewas (Oeas) dan istrinya yakni Ny. Momoh masih hidup sudah mempermasalahkan objek sengketa (quo non) tersebut. Berdasarkan fakta dalam point IV tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 11.04.2016 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena daluwarsa atau Verjaring. V. Eksepsi tentangGugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 11.04.2016 yang diperbaikidan dibacakan padatanggal 26 Juli 2016 adalah Kekurangan Pihak 1. Bahwa para penggugat pada pengakuannya dalam posita point 9 dan posita point14 sebagaimana di bawah ini: 9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, M. Oewas Wasman juga meninggalkan harta warisan yang salah satunya adalah sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas +3000 m2. Utara

: Gg. Cikapundung

Timur


Selatan

: Jalan ABC Bandung

Barat


Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa. 14. Bahwa diketahui ternyata Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa hak dan secara melawan hukum telah memecah tanah sengketa kedalam blok-blok tanah dengan luas: a. Tanah sengketa blok tanah I dengan luas + 527 m2, b. Tanah sengketa blok tanah II dengan luas + 176 m2,


c. Tanah sengketa blok tanah III dengan luas + 278 m2, d. Tanah sengketa blok tanah IV dengan luas + 68 m2, e. Tanah sengketa blok tanah V dengan luas + 111 m2, f. Tanah sengketa blok tanah VI dengan luas + 1766 m2, Demikian pula pengakuan para penggugat Dalam posita point 16 telah menyebutkan tanah sengketa blok VI seluas +1776 m2, Dalam posita point 20 telah menyebutkan tanah sengketa blok VI seluas +1766 m2, Dalam Petitum Nomor 3; Menyatakan bukti-bukti: -


-

VerpondingEigendomNo. 20 atas nama M. Oewas


: Gg. Cikapundung

Timur


Selatan

: Jalan ABC Bandung

Barat

: Tanah dan bangunan rumah Dalam Petitum Nomor 4

Menyatakan sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2 dengan batas-batas: Utara

: Gg. Cikapundung

Timur


Selatan

: Jalan ABC Bandung

Barat



Adalah harta warisan M. Oewas (Oeas) alias Uwes Wasman (Ues) yang belum dibagi waris. Dalam Petitum Nomor 5 Menyatakan : Amin bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat I) h. Yaya bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat II) i. Nasim bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat III) j. Wasta bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat IV) k. Engkus bin Sarman (cicit laki-laki/Penggugat V) l. Oman bin Otang (cucu laki-laki/Penggugat VI) m. Nengsih binti Otong (cucu perempuan/penggugat VII) n. Adun bin Otong (cucu laki-laki/penggugat VIII) Atau para penggugat adalah pihak yang berhak atas harta warisan M. Oewas alias Uwes Wasman (Ues) yakni sebidang tanah sesuai afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2 dengan batasbatas: Utara

: Gg. Cikapundung

Timur


Selatan

: Jalan ABC Bandung

Barat

: Tanah dan bangunan rumah Dalam Petitum Nomor 9

Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun juga untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat seketika tanpa kecuali setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan paksa melalui alat perlengkapan negara. 

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2015 yang menjadi dasar

Perkara Perdata

Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg

tanggal 11.04.2016 

Bahwa menurut isi surat kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas objek sengketa atau tanah sengketa dalam surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas adalah tanah yang


terletak di Jalan ABC No.73-81Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung. 

Bahwa ternyata yang mengetahui dengan pastiada atau tidak adadan atau yang mengetahui secara tepat atau secara akurat tentang tanah sengketa yang diuraikan dalam posita point 9, dalam posita point 14, dalam posita point 16, dalam posita point 20, dalam petitum Nomor3, dalam petitum Nomor4, dalam petitum Nomor5, dalam petitum Nomor9; objek tanah atau tanah sengketa dalam surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2015 tersebut di atas adalah tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung, kota Bandung tersebut di atasadalah kepala kantor Kecamatan Sumur Bandung kota Bandung dan kepala kantor Kelurahan Braga Kecamatan Sumur Bandung, kota Bandung. Dikarenakan tanah sengketa adalah tanah milik adat;sebagaimana yang ditegaskan pula dalam petitum 3, dalam petitum 4; dalam petitum 5; dan dalam petitum 9 tersebut diatas dan ditegaskan pula dalam dalil posita point 12dan dalil posita point 14 di bawah ini. 12. Bahwa tanah sengketa yang merupakan harta warisan M. Oewas (Oeas) sampai dengan saat ini tidak/belum pernah dibagi waris kepada ahli waris yang sah dari M. Oewas (Oeas). 14. Bahwa diketahui ternyata Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa hak dan secara melawan hukum telah memecah tanah sengketa ke dalam blok-blok tanah dengan luas : a. Tanah sengketa blok tanah I dengan luas + 527 m2 b. Tanah sengketa blok tanah II dengan luas + 176m2 c. Tanah sengketa blok tanah III dengan luas + 278 m2 d. Tanah sengketa blok tanah IV dengan luas + 68 m2 e. Tanah sengketa blok tanah V dengan luas + 111 m2 f. Tanah sengketa blok tanah VI dengan luas + 1766 m2 Bidang tanah sengketa milik para ahli waris atau milik para penggugat adalah tanah milik adat yang belum dibagi waris, tanpa atau tidak adabatas-batas yang jelas. Yang mengetahui secara tepatdan secara akurathanyalahkepala kantor Kecamatan Sumur Bandung; Kota Bandung; dan kepala kantor Kelurahan Braga; Kecamatan Sumur Bandung; Kota Bandung;


2. Bahwa

gugatan

para

penggugat

dalam

perkara

perdata

Nomor

131/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 11.04.2016 yang diperbaikitanggal 26 Juli 2016 adalah 

Berkaitan erat atau Senada dan seirama dengan pengakuan para tergugat dalam suratnya tertanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani atas nama ahli waris M. Uwas Adun bin Otong, sebagaimana dibawah ini :



“Kami keluarga ahli waris M. Uwas (Uwes) bermaksud akan mengurus sertifikat tanah warisan orang tua kami yang terletak di Jl. ABC No. 7981, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, yang menurut dokumen kepemilikan kami berupa “zegel” tahun 1940 (meetbrief-11 Marrt 1940/terlampir) dulunya merupakan wilayah “Setraat BantjeujNo. 117/13c, Verponding No. 20 dilengkapi dengan ‘peta gambar’ dan luas tanah. Selanjutnya kami juga melampirkan “Verponding Indonesia” Surat Pajak Tanah dan Rumah Tahun 1954 hingga 1956 yang mencantumkan data-data tanah tersebut tercatat di Bancey No. 117 / 13 C dan 120 / 13 C sesuai yang tertara (tercatat) pada Verponding Indonesia No. 20.” “Perlu kami sampaikan, bahwa kami telah mengajukan permohonan penerbitan warkahatas lokasitersebutkepada Kelurahan Braga dan Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dan saat ini dalam proses pengecekan. Berdasarkan data buku induk pertanahan yang ada di kantor Kecamatan, data tanah yang kami ajukan masih terdaftar dalam buku induk tersebut dan belum pernah diperjualbelikan.” “Sehubungan dengan itu, Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung juga telah memproses atau memeriksa pada Buku Induk Pertanahan ex Desa Suniaraja (ex Kewedanaan Tegalega), yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung dengan menerbitkan peta Plotingan di sekitar lokasi yang kami sampaikan tersebut di atas.” “Oleh karena itu, saat ini kami ahli waris akan menguasai fisik dari tanah (area) tersebut di atas. Untuk itu kami mohon agar dapat memberikan Perlindungan dan pengamanan kepada kami.” “Demikian

surat

dipergunakan

permohonan

sebagaimana

ini

kami

mestinya.

sampaikan Atas

agar

perhatian

dapat dan

kesediaannya, kami sampaikan terima kasih.”


Berdasarkan fakta yang telah diuraikan dalam Eksepsi V point 1; point 2; tersebut

di

atas

dengan

tidak

diikutsertakan

kepala

kantor

KecamatanSumur Bandung kota Bandung dan tidak diikutsertakan kepala kantor Kelurahan Braga; Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung; yang mengetahui secara tepat atau secara akurat sebagai para pihak atau sebagai pihak-pihakdalam Perkara Perdata gugatan para penggugat

dalam

Perkara

Perdata

Nomor


tanggal 11.04.2016yang diperbaikitanggal 26 Juli 2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung. Telah mengakibatkan gugatan para penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 11.04.2016di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung adalah cacat formal, tidak jelas dan tidak mempunyai kepastian hukum atau tidak ada kepastian hukum 3. Bahwa

demikian pula

dengan tidak

diikutsertakan

sebagai pihak

yaitupemilik bangunan di atas Jalan ABC No. 73-81 atau pemilik bangunan di atas Jalan ABC No. 73 (Toko Gembira)sebagaimana objek sengketa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2015 (Eksepsi point I) tersebut di atas dikarenakan selain telah merugikan pemilik bangunan di atas Jalan ABC No. 73-81 atau pemilik bangunan di atas Jalan ABC No. 73 Toko Gembira; telah terbukti gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada dan sama sekali tidak benar, cacat formal dan tidak ada kepastian hukum. Maka

gugatan

para

penggugat

dalam

Perkara

Perdata

Nomor

131/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 11.04.2016 harus dinyatakan tidak dapat diterima. VI. Eksepsi

tentang

Para

Penggugat

Tidak

Berkwalitasatau

tidak

berkapasitasuntuk Mengajukan Gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg,

tanggal

11.04.2016

yang

diperbaikidan

dibacakanpadatanggal 26 Juli 2016 1. Bahwa berdasarkan salinan Akta No. 20 tanggal 18 Januari 1935 mengenai Persil dengan Nomor Verponding 4356 Surat Ukur Nomor 350 Tanggal 16 Juli 1920 Luas1638 Meterpersegi, akibat pelelangan umum pemilik baru perseroan terbatas “Technisch Bureau Gebroeders Knaud” yang berkedudukan di Makassar

Naskah asli dalam bahasa Belanda


tersimpan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Bandung (dahulu kadaster di Bandung) Salinan asliAkta No. 20 tanggal 18 Januari 1935 tersebut di atas di tangan Tergugat I dan Tergugat II. Terungkap Fakta 1. Terbukti Bahwa Eigendom Verponding 4356 Surat Ukur Nomor 350 Tanggal 16 Juli 1920 Luas1638 Meterpersegi;berdasarkan Akta Eigendom (Hak Milik) tanggal 12 April 1922 dengan Nomor 298 yang diterbitkan dihadapan Otoritas di Bandung telah bermetarai secukupnya atas nama Wasidjah. 2. Terbukti Bahwa pada tanggal 7 Mei 1923 di Bandoeng, dimana ia (wanita) bertempat tinggal terakhirnya, dimana Wasidjah Telah Meninggal Dunia, Dan Meninggalkan Sebagai Ahli Warisnya Karena Meninggal, Nji Amah, Nji Ikar, Nji Oeneh, Nji Roesti, Oha, Emboen, Otong, Nji Darpiah, Nji Imik Dan Nji Narsah, berdasarkan mana telah diperlihatkan kepada saya surat keterangan daripada Dewan Ulama Gereja di Bandoeng tanggal 1 Februari 1927, sebuah salinan mengenai keputusan Dewan Ulama Gereja tersebut tanggal 17 Mei 1934 Nomor 54/1934 dan keterangan daripada Bupati Bandoeng tanggal 27 November 1934 yang mana telah dilekatkan pada minuta akta ini. 3. Terbukti Bahwa seharusnya yang menjadi para penggugat dalam gugatan perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 11.04.2016 adalah ke 10 ahli waris Wasidjah : Nji Amah, Nji Ikar, Nji Oeneh, Nji Roesti, Oha, Emboen, Otong, Nji Darpiah, Nji Imik dan Nji Narsah menjadi satu kesatuan para penggugat. Sebagaimana telah didalilkan para penggugat dalam posita point 1. Bahwa M. Oewas (Oeas) atau lebih dikenal dengan Uwes Wasman (Ues) semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Ny. Momoh dan dari perkawinan antara M.Oewas (Oeas) dengan Ny. Momoh telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: a. Ny. Dapiah / Darpiah (anak perempuan) b. Otong (anak laki-laki) 2 orang tersebut dari 10 orang ahli waris Wasidjah atau para penggugat


Sudah tidak mempunyai hak lagiterhadap bidang tanah Persil Bekas Eigendom Verponding4356. Surat Ukur 350, tanggal 16 Juli 1920, luas 1638 Meter Persegi. Andai kata atau sekalipun M. Oewas (Oeas) atau lebih dikenal dengan Uwes Wasman (Ues) semasa hidupnya ada hubungan hukum dengan Wasidjah. Maka M. Oewas (Oeas) atau Uwes Wasman (Ues) atau : 1. Nji Darpiah Atau Nyonya Dapiah / Darpiah (anak perempuan) 2. Otong (anak laki-laki) Atau para penggugat sudah tidak mempunyai hak lagiterhadap bidang tanah Persil Bekas Eigendom Verponding 4356. Surat Ukur 350, tanggal 16 Juli 1920, luas 1638 Meter Persegi yang dinyatakan dalam meetbrif kadaster nommer 5400. Yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) Nama pemegang hak Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai Tergugat I Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-2-1973 No. 413/2/1973 Widyanto Pranamihardja, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung; tanggal pencatatan 26-2-1973; nama yang berhak Bastaman Kadarusman Tergugat II. (sebagaimana pengakuan para penggugat dalam dalil-dalil posita point 9; posita point 20; posita point 21; posita point 22;) Maka dengan demikian dengan tidak dijadikan atau diikutsertakan ke 8 ahli waris Wasidjah yaitu: Nji Amah, Nji Ikar, Nji Oeneh, Nji Roesti, Oha, Emboen, Nji Imik Dan Nji Narsah menjadi para penggugatdalam gugatan perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 11.04.2016 telah terbukti gugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 11.04.2016 adalah tidak benar cacat formal dan tidak mempunyai kepastian hukum atau tidak ada kepastian hukum. VII. Eksepsitentang Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 11.04.2016 yang diperbaikidan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016 tidak jelas (obscuurlibel) 1. Bahwa berdasarkan isi surat gugatan point 9 tanah yang terletak di Jl. ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2


Untuk selanjutnya disebut tanah sengekata Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria & Tata Ruang Cq Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung. Beralamat di Jalan Soekaerno Hatta No. 586, Sekejati, Buahbatu Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat” Sedangkan penulisan alamat Jl. Venus Barat VI No. 86 D Metro Estate Soekarno Hatta Bandung Dan alamat Penggugat I Kecamatan Cilengkrang Bandung, Penggugat II Kecamatan Cilengkrang Bandung, Penggugat III Kecamatan Cilengkrang Bandung, Penggugat IV Kecamatan Cilengkrang Bandung, Penggugat V Kecamatan Cimenyan Bandung, Penggugat VI Kecamatan Ujung Berung Bandung, Penggugat VII Kecamatan Cilengkrang Bandung, Penggugat VIII Kecamatan Cilengkrang Bandung. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Sedangkan kuasa hukum para Penggugat termasuk para ahli waris atau para penggugat telah mengetahui dengan jelas dan tegas adanya perbedaan rumusan kata-kata hukum “kepala Badan Pertanahan Kota Bandung” dengan “Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung” dengan kata lain “Kepala Badan Pertanahan Kota Bandung” adalah subjek hukum yang tidak pernah ada; lagi pula adanya

perbedaan “Kota

Bandung” dengan “Kabupaten Bandung”atau “Kabupaten Bandung Barat”maka dengan demikian penulisan atau pengetikan Bandung sajatanpa ditulis atau diketik Kota Bandung atau Kabupaten Bandung atau Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan gugatan para penggugat adalah tidak jelasdan tidak ada kepastian hukum. 2. Bahwa Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, Tanggal 11.04.2016 yang diperbaikidan dibacakanpada tanggal 26 Juli 2016 pada halaman akhir harus dipandang tidak bermaterai dikarenakan sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai: BAB II BENDA MATERAI, PENGGUNAAN, DAN CARA PELUNASANNYA Pasal 7 (5) Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagian lagi diatas materai temple;


(9) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. BAB IV KETENTUAN KHUSUS Pasal 11 (1) Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris, dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan: a. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dibayar; b. Melekatkan dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan; c. Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Materainya tidak atau kurang dibayar; d. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Materainya. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta tersebut di atas diperkuat pula oleh perbaikan gugatan yang dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016 pada halaman akhir Hormat kami, Kuasa Hukum Para Penggugat, Erlan Jaya Putra, SH Juli Hartono, SH Cahya Wulandari, SH Dwi Bintang Satrio, SH Telah

menanda

tangani

perbaikan

gugatan

tanggal

26

Juli

2016tanpamaterai. Dengan kata lain tidakbermaterai. a. Ketentuan Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 menyatakan: “dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk: a. Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”; b. Ketentuan Pasal 1 Peraturan pemerintah No. 24 tahun 2000 : “Dokumen yang dikenakan bea materai berdasarkan UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea materai adalah dokumen yang berbentuk : a. surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan


tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”; c. Pendapat sarjana Hukum K.Wantjik Saleh, dalam bukunya yang berjudul : Hukum Acara Perdata, RBG/HIR, Ghalia Indonesia, Cet. IV, Jakarta, 1981, hal. 96 : “Surat gugatan itu harusdibubuhi materai dengan ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau dapat juga oleh orang lain yang bertindak atas namanya selaku kuasa” 3. Bahwa

terlebih

lagi

Gugatan

Perkara

Perdata

Nomor

131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, Tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung pada halaman akhir rumusan kata-kata hukum kuasa hukum para penggugat tertutup oleh materai tempel;yang tidak bertanggal harus dipandang tidak bermaterai sebagaimana telah diuraikan dalam point 2tersebut di atas; harus diartikan atau dipandang penggugat dalam perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/PN.Bdg, tanggal 11.04.2016 adalah Erlan Jaya Putra, SH; Juli Hartono, SH; Cahya Wulandari, SH; Dwi Bintang Satrio, SH; bukan para penggugat. Maka berdasarkan fakta Eksepsi point VII.1;point VII.2; point VII.3tersebut di

atas

gugatan

para

penggugat

dalam

perkara

perdata

Nomor

131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, Tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandungharus dipandang dan dinyatakan cacat formal, tidak jelas dan tidak mempunyai kepastian hukum. 4. Bahwa berdasarkan isi surat Gugatan yang menjadi subjek Gugatan point 1: 1. Bahwa M. Oewas (Oeas) atau lebih dikenal dengan Ues Wasman (UES) sebagai subjek hukum yang tidak jelas. 2. Bahwa Dalil para Penggugat dalam posita Point 1 di atas.Dikaitkan dalil para Penggugat posita point 10.Verponding No. 20 Tertanggal 11 Maret 1940. Padahal pada tanggal 11 Maret 1940 Huruf U adalah tidak pernah ada. Maka dengan demikian UES WASMAN (UES) harus dipandang dan dinyatakan subjek hukum yang tidak pernah ada. Atau setidak-tidaknya tidak jelas. 3. Bahwa penulisan subjek hukum; nama Gunawan Kadarusman sebagai Tergugat I adalah tidak jelas, dikarenakan sebagaimana pengakuan para penggugat dalam dalil-dalil para penggugat dalam posita point 16, posita point 20, posita point 21, posita point 22; dan petitum point 8 ada


disebutkan dengan tegas sertifikat hak milik No. 1564 luas 1638 m2 nama pemegang hak Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai Maka dengan demikian hanya disebutkan Gunawan Kadarusman sebagai

Tergugat

I

dalam

gugatan

Perkara

Perdata

Nomor

131/Pdt.G/2016/ PN.Bdg, Tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandungtelah terbukti gugatan perkara perdata 131/Pdt.G/2016/ PN.Bdg, Tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandungyang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016 tidak jelas dan tidak mempunyaikepastian hukum. 4. Bahwa para Penggugat dalam dalil posita point 9; mendalilkan dalam petitum Nomor 3; dalam petitum Nomor 4; dalam petitum Nomor 5;menyebutkan atau menyatakan tanah terletak jalan ABC No. 73– 81; Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung + 3000 m2 adalah tidak sama atau berlainan dengan jalan ABC No. 59, sebagaimana tertulis atau tercantum dalam isi Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan (sebagaimana pengakuan para penggugat dalam dalil-dalil para penggugat dalam posita point 16; dalam posita point 20; dalam posita point 21; dalam posita point 22; dan petitum point 8). Atau dengan kata lain tanah sengketa yang dimaksud dalam dalil-dalil posita point 9; yang dimaksud dalam petitum Nomor 3; dalam petitum Nomor 4; dalam petitum Nomor 5; tanah terletak di Jalan ABC No. 7381 adalah tidak pernah ada atau setidak-tidaknya bukan bidang tanah Sertifikat Hak Milik 1564 Kecamatan Bandung Wetan, (sekarang Kecamatan Sumur Bandung); bekas Eigendom Verponding 4356, surat ukur tanggal 16-7-1920 No. 350, Luas 1638 m. Sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi Ipoint6; Eksepsi Ipoint 7; Eksepsi Ipoint 8; Eksepsi Ipoint 9; Eksepsi Ipoint 10 tersebut di atas 5. Bahwa berdasarkan isi surat Gugatan yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016 bahwa yang menjadi Tanah Sengketa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan dalam dalil para penggugat posita point 9 dibawah ini : 1. Dalil posita point 9 “Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, M. Oewas Wasman juga meninggalkan harta warisan yang salah satunya adalah sebidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan


tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2. Dengan batas-batas: Utara

: Gg. Cikapundung

Timur


Selatan

: Jalan ABC Bandung

Barat


Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa 2. Petitum Nomor 3 “Menyatakan bukti-bukti: -

Afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c

-



: Gg. Cikapundung

Timur


Selatan

: Jalan ABC Bandung

Barat


3. Petitum Nomor 4 “Menyatakan

sebidang

tanah

sebagaimana

dimaksud

dalam

afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2 dengan batas-batas : Utara

: Gg. Cikapundung

Timur


Selatan

: Jalan ABC Bandung

Barat


Adalah harta warisan M. Oewas (Oeas) alias Uwes Wasman (Ues) yang belum dibagi waris. 4. Petitum Nomor 5 Menyatakan :


Amin bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat I) h. Yaya bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat II) i. Nasim bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat III) j. Wasta bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat IV) k. Engkus bin Sarman (cicit laki-laki/Penggugat V) l. Oman bin Otang (cucu laki-laki/Penggugat VI) m. Nengsih binti Otong (cucu perempuan/penggugat VII) n. Adun bin Otong (cucu laki-laki/penggugat VIII) Atau para penggugat adalah pihak yang berhak atas harta warisan M. Oewas (Oeas) alias Uwes Wasman (Ues) yakni sebidang tanah sesuai afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2 dengan batas-batas: Utara

: Gg. Cikapundung

Timur


Selatan

: Jalan ABC Bandung

Barat


Pengakuan para penggugat dalam dalil posita point 9; petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; Seluruhnya adalah tidak benar Alasan hukum: 1. Bahwa dalam pengakuan para penggugat dalam dalil-dalil posita point 9; dan petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; Yang dimaksud afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c; Nomor 117/13c adalah bangunan rumah No. 117/13c bukan Nomor Surat Ukur, maka dengan demikian afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c harus dipandang dan dinyatakan tidak pernah ada. 2. Bahwa tanah sengketa yang dimaksud dalam dalil posita point 9; tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81 Kelruahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dengan Luas + 3000 m2.


Bahwa batas-batas : tanah sengketa dengan Luas + 3000 m2 tersebut di atas adalah tanah milik adat dengan batas-batas yang tidak pernah ada atausetidak-tidaknya tidak jelas sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi I halaman 13 tersebut di atas dan Eksepsi VII point 4 dibawah ini; Tanah sengketa Luas + 3000 m2 tersebut di atas adalah sama sekali

berbeda

dan

berlainan

dengan

pengakuan

para

penggugat dalam dalil posita point 10 sebagaimana di bawah ini: 10. Bahwa adapun kepemilikan M. Oewas (Oeas) atas tanah sengketa adalah berdasarkan Verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940. Dan berlainan dan berbeda pula dengan pengakuan atau permohonan para penggugat dalam petitum Nomor 3 “Menyatakan bukti-bukti: -


-




Bahwa andai katasekali lagi andai kata bukti kepemilikan M. Oewas (Oeas) atas tanah sengketa adalah berdasarkan Verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 (dalil posita point 10) adalah sama dengan verpondingEigendom No. 20 atas nama M. Oewas (petitum Nomor 3) dan adalah sama pula dengan Eigendom Verponding No. 20 Adalah sama pula dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan Luas + 3000 m2(dalil posita point 9) yang keseluruhannya menunjukkan pengakuan para ahli waris atau para penggugat bukti kepemilikan M. Oewas (Oeas) atas tanah sengketa adalah berdasarkan Verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 Luas + 3000 m2 (quo non);

3. Bahwa pengakuan para penggugat dalam dalil-dalil posita point 9; posita point 10 bukti kepemilikan M. Oewas (Oeas) atas tanah


sengketa adalah berdasarkan Verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 Luas + 3000 m2(quo non) Yang artinya verponding No. 20 Luas + 3000 m2 adalah sama dengan verpondingEigendom No. 20 dan sama pula dengan Eigendom Verponding No. 20 Luas + 3000 m2 (quo non) Eigendom Verponding No. 20 Luas + 3000 m2 sama sekali tidak benar, dikarenakan pada asasnya Eigendom Verponding harus dinyatakan dalam ukuran Luas yang pasti dengan surat ukur yang pasti; dengan angka yang pasti“tidak pernah ada afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c” dan harus dinyatakan dalam meetbrief dan kadastral Nommor (Nomer Kadaster) Eigendom Verponding tidak mengenal Luas + 3000 m2; Dengan kata lain bukti kepemilikan M. Oewas (Oeas) atas tanah sengketa adalah berdasarkan Verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 Luas + 3000 m2 adalah tidak pernah ada atau setidak-tidaknya bukan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung), bekas Eigendom Verponding 4356, surat ukur tanggal 16-7-1920 No. 350, luas 1638 m. Sebagaimana pengakuan para penggugat dalam dalil-dalil posita point 16; posita point 20; posita point 21; posita point 22; dan petitum Nomor 8; 4. Bahwa batas-batas: Utara

: Gg. Cikapundung

Timur

: Tanah dan bangunan rumah, Gg.Cikapundung



Adalah sama sekali tidak benar harus dipandang batas-batas yang tidak pernah ada atau setidak-tidaknya tidak jelas. Dengan alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini: Tanah sengketa Luas + 3000 m2 dengan batas-batas: Utara :

Gg. Cikapundung


Timur:

Tanah dan bangunan rumah, Gg. Cikapundung tanpa Nomor

Selatan:

Jalan ABC Bandung;yang seharusnya selatan: Kali Suniaraja yang telah ditutup dengan konstruksi beton menjadi trotoir untuk jalan umum, selanjutnya batas selatan dari kali Suniaraja adalah Jalan ABC, Kota Bandung.

Barat

:

Tanah dan Bangunan rumah

Tanah dan bangunan rumah tanpa nomor; Tanah dan Bangunan rumah yang mana???; bangunan rumah dimana???; dan terletak di Jalan mana???; dan di Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung; sudah berdiri ratusan rumah. Maka dengan demikian batas-batas tanah yang diuraikan dalam posita point 9, petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; harus dipandang atau dinyatakan tidak pernah ada atau setidak-tidaknya tidak jelas Dikarenakan Gg.Cikapundung adalah dari Jalan Banceuy sampai dengan

Kali

Cikapundung

sampai

dengan

Jalan

Braga;

Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Panjang Gg. Cikapundung kurang lebih 210 m2. 5. Bahwa tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan Luas + 3000 m2 yang dimaksud dalam posita point 9; petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; dan tanah sengketa yang dimaksud dalam dalil posita point 14 dengan Luas : a. Tanah sengketa blok tanah I dengan luas + 527 m2 b. Tanah sengketa blok tanah II dengan luas + 176m2 c. Tanah sengketa blok tanah III dengan luas + 278 m2 d. Tanah sengketa blok tanah IV dengan luas + 68 m2 e. Tanah sengketa blok tanah V dengan luas + 111 m2 f. Tanah sengketa blok tanah VI dengan luas + 1766 m2


Adalah tanah milik adat yang tidak ada atau tanpa batas-batas yang jelas Lagipula bukti asli atau naskah asli yang merupakan bukti kepemilikan M. Oewas (Oeas) harus ditulis dengan tulisan tangandi atas kertas segel asli yang disediakan oleh pemerintah Belanda; sebelum tanggal Eigendom Verponding 4356 1920 atau 1921 dan atau sebelum tanggal verponding No. 20 tanggal 11 Maret 1940; (sebagaimana posita point 10) Dan tulisan tangan tersebut di atas harus ditulis oleh Kepala Desa atau Juru Tulis Desa dengan ejaan; dan bentuk bahasa; dan budaya bahasa; pada periode sebelum tanggal Eigendom Verponding No. 4356 tahun 1920 atau tahun 1921; dan atau sebelum tanggal verponding 20 tanggal 11 Maret 1940. Batas-batas harus dinyatakan dalam sebutan bahasa Sunda yaitu: Kaler; (artinya utara); kidul; (artinya selatan); Kulon; (artinya barat); wetan; (artinya timur) Luas tanah milik adat harus dinyatakan dalam tumbak (1 tumbak adalah 14 meter) atau dinyatakan dalam hektar (1 hektar adalah 10.000 meter) Bukandinyatakan dalam Luas + 3000 m2 sebagaimana pengakuan para penggugat dalam dalil posita point 9; petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; Berdasarkan seluruh fakta yang diuraikan dalam Eksepsi point VII tersebut di atas ternyata terbukti:bukti kepemilikan M. Oewas (Oeas) atas tanah sengketa adalah berdasarkan Verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 milik para ahli waris atau para penggugat dalil posita point 10dan bukti kepemilikan verponding Eigendom No. 20 atas nama M. Oewas adalah bukti yang sah dan berharga terkait hak kepemilikan M. Oewas atas sebidang tanah sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan Luas + 3000 m2 (petitum Nomor 3).


Demikian pula harta warisan M. Oewas (Oeas) alias Uwes Wasman (Ues) yang belum dibagi waris (petitum Nomor 4 dan petitum Nomor 5) adalah tidak pernah ada. Telah terbuktipula bidang tanah sengketa atau bidang tanah yang terletak di atas di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan Luas + 3000 m2 Tanah

terletak

Kecamatan

di

Sumur

Jalan

ABC

Bandung,

No.73-81; Kota

Kelurahan

Braga,

Bandung;Sebagaimana

pengakuan para penggugat;sebagai Pemberi kuasa; dalam surat kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2015; adalah bidang tanah yang tidak pernah ada atau setidak-tidaknya bukan bidang tanah Sertifikat hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) bekas Eigendom Verponding 4356; kadastral Nommor (Nomer Kadaster) 5400 surat ukur No. 350 tanggal 16 Juli 1920, Luas 1638 m2(sebagaimana pengakuan para penggugat dalam dalil-dalil posita point 16, posita point 20; posita point 21; posita point 22; petitum Nomor 8). Sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi I point 6; Eksepsi I point 7; Eksepsi I point 8; Eksepsi I point 9; Eksepsi I point 10; tersebut di atas. Bahwa

dalam

Hukum

Acara

Perdata;pengakuan

adalah

buktiyang sempurna; maka harus dipandang telah terbukti bukti kepemilikan para ahli waris atau para penggugat sebagaimana pengakuan dalam dalil-dalil posita point 9; point 10; dan yang dinyatakan dalam petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; adalah tidak pernah ada atau setidak-tidaknya bukan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.

1564 Kecamatan Bandung

Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) Luas 1638 m2 sebagaimana tersebut di atas; Bahwa berdasarkan seluruh fakta dalam Eksepsi point VII tersebut di atas Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor


131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 11.04.2016 yang diperbaikidan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016 adalah cacat formal; saling bertentangan;

tidak

ada

kepastian

hukum;

tidak

jelas

telah

diuraikan

atau

(obscuurlibel) Maka

berdasarkan

seluruh fakta yang

dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi point I, Eksepsi point II, Eksepsi point III, Eksepsi point IV, Eksepsi point V, Eksepsi point VI, Eksepsi point VII tersebut di atas maka gugatan para

penggugat

dalam

Perkara

Perdata

Nomor

131/Pdt.G/

2016/PN.Bdg, tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus

Bandung

kekurangan

pihak

adalah

cacat

isinya

tidak

formal, jelas

telah

daluwarsa,

(obscuurlibel)

saling

bertentangan dan para penggugat tidak berkwalitas atau tidak berkapasitas untuk mengajukan Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/

2016/PN.Bdg, tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung. Sehingga dengan demikian gugatan para penggugat dalam Perkara Perdata

Nomor

131/Pdt.G/2016/PN.Bdg,

tanggal

11.04.2016

di

Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung harus dinyatakan tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil gugatan para penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas, bulat dan utuh oleh Tergugat I dan Tergugat II. 2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini; I.

Bahwa para penggugat dalam posita point 16, posita point 20, posita point 21, posita point 22, petitum 8 telah menyebutkan tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 1564. Fakta tersebut harus dipandang dan dinyatakan para penggugat telah mengetahui dengan tegas isi Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan yang sekarang sekarang menjadi Kecamatan Sumur Bandung.


Nama pemegang hak Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai Tergugat I a. Hak Milik No. 1564 b. Nama Jalan/Persil Jln. A.B.C. No. 59 sekarang Jalan ABC No. 79 c. Asal Persil Pemberian Hak Bekas E. 4356 (Bekas Eigendom verponding 4356) d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 16-12-1972 No. SK. 1167/HM/DA/72 Uang pemasukan: Rp.327.600,- + Rp.163.800,Lamanya hak berlaku Berakhir Canon/recognisi/sewa : Mulai Dirubah menjadi e. SRT Surat Ukur Tgl. 16-7-1920 No. 350 Luas 1638m2. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-2-1973 No. 413/2/1973 Widyanto Pranamihardja, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung; tanggal pencatatan 26-2-1973; nama yang berhak Bastaman Kadarusman Tergugat II. Bahwa andai kata Para Penggugat dalam repliknya menyebutkan atau menyatakan tidak tahu; kenapa Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G./2016/PN.Bdg, tanggal 11.04.2016 bisa atau dapat menunjuk Gunawan Kadarusman sebagai Tergugat I dan Bastaman Kadarusman sebagai Tergugat II. II. Bahwa Tergugat I (Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai) adalah nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No. 1564 Nama jalan/Persil: Jalan ABC No. 59 (sekarang No. 79) Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) Kota Bandung. Nama pemegang hak Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai Tergugat I a. Hak Milik No. 1564 b. Nama Jalan/Persil


Jln. A.B.C. No. 59 sekarang Jalan ABC No. 79 c. Asal Persil Pemberian Hak Bekas E. 4356 (Bekas Eigendom verponding 4356) d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 16-12-1972 No. SK. 1167/HM/DA/72 Uang pemasukan: Rp.327.600,- + Rp.163.800,Lamanya hak berlaku Berakhir Canon/recognisi/sewa : Mulai Dirubah menjadi e. SRT Surat Ukur Tgl. 16-7-1920 No. 350 Luas 1638m2. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-2-1973 No. 413/2/1973 Widyanto Pranamihardja, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung; tanggal pencatatan 26-2-1973; nama yang berhak Bastaman Kadarusman Tergugat II. III. Bahwa berdasarkan salinan Akta No. 20 tanggal 18 Januari 1935 mengenai Persil dengan Nomor Verponding 4356 Surat Ukur Nomor 350 Tanggal 16 Juli 1920 Luas 1638 Meterpersegi, akibat pelelangan umum pemilik baru: Perseroan

terbatas

“Technisch

Bureau

Gebroderes

Knaud”

yang

berkedudukan di Makassar Naskah asli dalam bahasa Belanda tersimpan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Bandung (dahulu kadaster di Bandung) pada tanggal 17 Maret 1934 No. 52 yang diuraikan sebagaimana terletak di Propinsi Jawa Barat. Salinan asliAkta No. 20 tanggal 18 Januari 1935 tersebut di atas di tangan Tergugat I dan Tergugat II Terungkap Fakta 1. Terbukti Bahwa berdasarkan Grosse pertama Akta Eigendom (Hak Milik) tanggal 12 April 1922 dengan Nomor 298 mengenai persil dengan nomor perponding (verponding) 4356 Bahwa persil verponding 4356 seperti tersebut di atas berdasarkan keputusan pemerintah tanggal 20 Oktober 1921 Nomor 20; Bahwa berdasarkan Grosse pertama Akta Eigendom (Hak Milik) tanggal 12 April 1922 dengan Nomor 298 mengenai persil dengan nomor


perponding (verponding) 4356 surat ukur tanggal 16 Juli 1920 Nomor 350 luas 1638 meter persegi;

yang diterbitkan dihadapan Otoritas yang

berwenang di Bandoeng telah bermaterai secukupnya atas nama Wasidjah. 2. Terbukti Bahwa pada tanggal 7 Mei 1923 di Bandoeng, dimana ia (wanita) bertempat tinggal terakhirnya, dimana Wasidjah telah meninggal dunia, dan meninggalkan sebagai Ahli Warisnya karena meninggal, Nji Amah, Nji Ikar, Nji Oeneh, Nji Roesti, Oha, Emboen, Otong, Nji Darpiah, Nji Imik Dan Nji Narsah, berdasarkan mana telah diperlihatkan kepada saya surat keterangan daripada Dewan Ulama Gereja di Bandoeng tanggal 1 Februari 1927, sebuah salinan mengenai keputusan Dewan Ulama Gereja tersebut tanggal 17 Mei 1934 Nomor 54/1934 dan keterangan daripada Bupati Bandoeng tanggal 27 November 1934 yang mana telah dilekatkan pada minuta akta ini. 3. Terbukti a. Bahwa Eigendom (Hak Milik) 4356 atas nama Wasidjah telah beralih karena (akibat) Pelelangan umum menjadi hak Milik PT. Perseroan Terbatas “Technisch Bureau Gebroeders Knaud” berkedudukan di Makassar. b. Bahwa PT. Perseroan Terbatas “Technisch Bureau Gebroeders Knaud” di Bandung bertindak dengan nama Algemeen indisch Glashandel dan Glas-Industrie (Aniggi). Bahwa berdasarkan yang terdapat dalam Berita Acara tersebut diatas mengenai Akta Persamaan Pelelangan umum, Tanggal 1 Maret 1934 Nomor 895/1933 yang dibuat dihadiri Landraad di Bandoeng dan adanya kesepakatan antar para pihak yang bersangkutan, telah dilaksanakan pelelangan dihadapan umum mengenai persil seperti yang telah diuraikan di atas dengan nomor perponding 4356 oleh perseroan terbatas “Technisch Bureau Gebroders Knaud” tersebut di atas yang mana telah dibeli dengan nilai sebesar f 1050 (seribu lima puluh gulden), nilai mana ditambah dengan salaris lelang yang masih terhutang dan uang derma yang secara keseluruhannya sebesar f 1082,55 (seribu delapan puluh dua gulden dan lima puluh lima sen) telah dilunasi, berdasarkan kwitansi yang diperlihatkan kepada saya tanggal 20 Juli 1934 yang diserahkan oleh Juru Terima Pembantu


daripada Kas Negara di Bandoeng; bahwa berdasarkan apa yang telah ditetapkan pada pasal 5 daripada sejarah pembelian pihak pembeli berhak untuk pembalikan nama daripada apa yang telah dibelinya agar dilaksanakan atas namanya. c. Bahwa berdasarkan Surat Jual Beli Tanggal 6-3-1961 No. 35 jo Hibah Andil Tanggal 9-10-1964 No. 42 jo berdasarkan Risalah Rapat tanggal 28-10-1964 No. 143 seluruh andil (20 andil) PT. Perseroan Terbatas (NV) “Technisch Bureau Geberoeders Knaud” berkedudukan di Makassar dikuasai seluruhnya (sepenuhnya) oleh Tan Tjiong Kai sekarang Gunawan Kadarusman atau Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai Tergugat I. d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16-12-1972No. SK 1167/HM/DA/72 Uang pemasukan: Rp. 327.600,- + Rp.163.800,Diterbitkan

Sertifikat

Hak

Milik

Nama

Pemegang

Hak

Gunawan

Kadarusman dahulu Tan Tjiong KaiTergugat I. 4. Terbukti Wasidjah telah meninggal dunia, dan meninggalkan para Ahli Warisnya karena meninggal, Nji Amah, Nji Ikar, Nji Oeneh, Nji Roesti, Oha, Emboen, Otong, Nji Darpiah, Nji Imik Dan Nji Narsah, Sudah tidak mempunyai hak lagiterhadap bidang tanah Persil Bekas Eigendom Verponding 4356. Surat Ukur 350, tanggal 16 Juli 1920, luas 1638 Meter

Persegi yang dinyatakan dalam meetbrief kadastraal

nommer5400 (Nomor kadaster5400). Atau dengankata lainparaahli warisWasidjahNji Amah, Nji Ikar, Nji Oeneh, Nji Roesti, Oha, Emboen, Otong, Nji Darpiah, Nji Imik Dan Nji Narsah sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap bidang tanah Sertifikat Hak Milik 1564 bekas Eigendom verponding 4356 surat ukur 350, tanggal 16 Juli 1920 luas 1638 meter persegi yang dinyatakan dalam meetbrif kadastraal nommer5400 (Nomor kadaster5400). 5. Terbukti Sebagaimana telah didalilkan para penggugat dalam posita point 1. Bahwa M. Oewas (Oeas) atau lebih dikenal dengan Uwes Wasman (Ues) semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Ny. Momoh dan dari perkawinan antara M.Oewas (Oeas) dengan Ny. Momoh telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:


a. Ny. Dapiah / Darpiah (anak perempuan) b. Otong (anak laki-laki) 2 orang tersebut dari 10 orang ahli waris Wasidjah atau para penggugat ; Sudah tidak mempunyai hak lagiterhadap bidang tanah Persil Bekas Eigendom Verponding4356. Surat Ukur 350, tanggal 16 Juli 1920, luas 1638 Meter Persegi. Andai kata atau sekalipun M. Oewas (Oeas) atau lebih dikenal dengan Uwes Wasman (Ues) semasa hidupnya ada hubungan hukum dengan Wasidjah. Maka M. Oewas (Oeas) atau Uwes Wasmad (Ues) atau: 1. Nji Darpiah Atau Nyonya Dapiah / Darpiah (anak perempuan) 2. Otong (anak laki-laki) Atau para penggugat sudah tidak mempunyai hak lagiterhadap bidang tanah Persil Bekas Eigendom Verponding 4356. Surat Ukur 350, tanggal 16 Juli 1920, luas 1638 Meter Persegi yang dinyatakan dalam meetbrif kadaster nommer 5400. Yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) Nama pemegang hak Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai Tergugat I a. Hak Milik No. 1564 b. Nama Jalan/Persil Jln. A.B.C. No. 59

sekarang Jalan ABC No. 79

c. Asal Persil Pemberian Hak Bekas E. 4356 (Bekas Eigendom verponding 4356) d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 16-12-1972 No. SK. 1167/HM/DA/72 Uang pemasukan: Rp.327.600,- + Rp.163.800,Lamanya hak berlaku Berakhir Canon/recognisi/sewa : Mulai Dirubah menjadi e. SRT Surat Ukur Tgl. 16-7-1920 No. 350 Luas 1638m2.


Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-2-1973 No. 413/2/1973 Widyanto Pranamihardja, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung; tanggal pencatatan 26-2-1973; nama yang berhak Bastaman Kadarusman Tergugat II: 6. Terbukti 1. Bahwa Bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1564 bekas Eigendom verponding 4356 surat ukur 350 tanggal 16 Juli 1920 luas 1638 meter persegi tersebut diatas Yang dianggap atau ditafsirkan secara melawan hukum oleh para penggugat menjadi tanah sengketa berdasarkan verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 luas +3000 m2milik para ahli waris atau milik para penggugat (sebagaimana dalil para penggugat posita point 9 dan posita point 10) Dan atau akta 20tanggal 18 Januari 1935 mengenai persil dengan verponding 4356 surat ukur No. 350 tanggal 16 Juli 1920 luas 1638 meter persegi ditafsirkan secara melawan hukum menjadi tanah sengketa berdasarkan verponding No. 20tertanggal 11 Maret 1940 luas+ 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat sebagaimana para penggugat dalam posita point 9 dan posita point 10. 2. Bahwa Batas UtaraBidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1564 bekas Eigendom verponding 4356 surat ukur 350 tanggal 16 Juli 1920 luas 1638 meter persegi adalah TjikapoendoengSteeg atau sekarang disebut Gang (lorong) Tjikapundung Bahwa Batas Selatan Bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1564 bekas Eigendom verponding 4356 surat ukur 350 tanggal 16 Juli 1920 luas 1638 meter persegi adalah Tjisoeniaraja atau sekarang disebut kali Suniaraja.

Dan selanjutnya Batas Selatan dari Tjisoeniaraja atau sekarang disebut kali Suniaraja adalah WEG (bahasa Belanda) sekarang adalah Jalan ABC Bahwa Batas Utara dan Batas SelatanBidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1564 bekas Eigendom verponding 4356 surat ukur 350 tanggal 16 Juli 1920 luas 1638 meter persegi tersebut di atas adalah sama sekali tidak terdapat atau sama sekali tidak ada pada bidang tanah sengketa berdasarkan verponding No.20 tertanggal 11 Maret 1940 luas + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat sebagaimana dalil-dalil para penggugat dalam posita point 9 dan point 10.


3. Bahwa tanah sengketa berdasarkan verponding No. 20tertanggal 11 Maret 1940 luas + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat adalah yang dimaksud Eigendom verpondingNo. 20 (quo non) (dalam petitum Nomor 3 ditulis verponding eigendom No. 20)tertanggal 11 Maret 1940 luas + 3000 m2 harus dengan ukuran yang pasti kerana bukan tanah milik adat.Eigendom verponding No. 20 atau verponding No. 20tertanggal 11 Maret 1940 tidak mengenal kurang lebih luas +3000 m2 atau luas +3000 m2 harus dengan ukuran yang pasti. 4. Bahwa tanggal 11 Maret 1940 yang dimaksud oleh para penggugat sebagaimana pengakuan para penggugat dan dinyatakan dalam dalildalil para penggugat posita point 9 dan posita point 10 tanah sengketa verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 luas kurang lebih + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat seharusnya adalah sebelum tanggal 20 Oktober 1921 yang dimaksud dalam akta Eigendom (Hak Milik) tanggal 12 April 1922 dengan Nomor 298 mengenai persil dengan Nomor verponding 4356 surat ukur No. 350 tanggal 16 Juli 1920 luas 1638 meter persegibukansesudah tanggal 20 Oktober 1921, sesuai atau sejalan dengan asas verponding atau Eigendom verponding diterbitkannya verponding No. 20tertanggal 11 Maret

1940

luas

kurang

lebih+

3000

m2

adalah

sebelum

diterbitkannya verponding 4356; tanggal 20 Oktober 1921 bukan tertanggal 11 Maret 1940. 5. Bahwa berdasarkan pengakuan para penggugat dalam dalil posita point 14: 1. Tanah sengketa blok tanah I dengan luas + 527 m2 2. Tanah sengketa blok tanah II dengan luas + 176m2 3. Tanah sengketa blok tanah III dengan luas + 278 m2 4. Tanah sengketa blok tanah IV dengan luas + 68 m2 5. Tanah sengketa blok tanah V dengan luas + 111 m2 6. Tanah sengketa blok tanah VI dengan luas + 1766 m2 Bidang tanah sengketa milik para ahli waris atau milik para penggugat adalah tanah milik adat yang belum dibagi waris tanpa batas-batas yang jelas dan bukan bidang tanah sengketa berdasarkan verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 luas kurang lebih + 3000 m2 atau Eigendom verponding No.20 tertanggal 11 Maret 1940; yang pada


dasarnya tidak mengenal luas kurang lebih + 3000 m2 yang harus mempunyai ukuran yang pasti. Padahal bidang tanah Eigendom verponding 4356 surat ukur 350; tanggal 16 Juli 1920; luas 1638 m2

asal mulanya adalah tanah

pemerintah Belanda bukan tanah milik adat. Maka dengan demikian fakta tersebut di atas telah terbukti tanah sengketa berdasarkan verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 luas ± 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat adalah sama sekali bukan atau sama sekali berlainan dengan bidang tanah sertifikat hak milik 1564 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) nama pemegang hak Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai Tergugat I a. Hak Milik No. 1564 b. Nama Jalan/Persil Jln. A.B.C. No. 59 sekarang Jalan ABC No. 79 c. Asal Persil Pemberian Hak Bekas E. 4356 (Bekas Eigendom verponding 4356) d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 16-12-1972 No. SK. 1167/HM/DA/72 Uang pemasukan: Rp.327.600,- + Rp.163.800,Lamanya hak berlaku Berakhir Canon/recognisi/sewa : Mulai Dirubah menjadi e. SRT Surat Ukur Tgl. 16-7-1920 No. 350 Luas 1638m2. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-2-1973 No. 413/2/1973 Widyanto Pranamihardja, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung; tanggal pencatatan 26-2-1973; nama yang berhak Bastaman Kadarusman Tergugat II: 7. Terbukti 1. Bahwa tanah sengketamilik para ahli waris atau milik para penggugat sebagaimana pengakuan para penggugat dalam dalil posita point 9; dalil posita point 10; petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor


5; adalah bidang tanah sengketa yang tidak pernah ada atau setidaktidaknya bukan bidang tanah sertifikat hak milik No. 1564; Kecamatan Bandung Wetan sebagaimana pengakuan para penggugat dalam dalil posita point 16; dalil posita point 20; dalil posita point 21; dalil posita point 22; dan petitum Nomor 8. Fakta tersebut di atas diperkuat pula dengan pengakuan para penggugat dalam petitum Dalam PetitumNomor9 dan posita point 10 tanah sengketa sama sekali tidak disebutkan, baik luasnya + 3000 m2 maupun batas-batasnya; 2. Bahwa tanah sengketa milik para ahli waris atau milik para penggugat sebagaimana pengakuan para penggugat dalam dalil posita point 9dandalil posita point 10 dalam petitum Nomor 3,dalam petitum Nomor 4,dalam petitum Nomor 5,dalam petitum Nomor 9 adalah sama sekali berbeda dengan pengakuan para ahli waris atau para penggugat dalam permohonan dan pemberitahuan tanggal 10 Desember 2015: Kepada Yth. Bapak Kapolsek Sumur Bandung Kota Bandung Jl. Kebunsirih Bandung Yang ditanda tangani oleh Adun bin Otong Yang ditembuskan : Tembusan :



RT/RW dan Lurah di Lingkungan Lokasi tersebut -

Camat Sumur Bandung, Kota Bandung

-

BPN Kota Bandung

“Kami keluarga ahli waris M. Uwas (Uwes) bermaksud akan mengurus sertifikat tanah warisan orang tua kami yang terletak di Jl. ABC No. 7981, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, yang menurut dokumen kepemilikan kami berupa “zegel” tahun 1940 (meetbrief-11 Marrt 1940/terlampir) dulunya merupakan wilayah “Setraat Bantjeuj No. 117/13c, Verponding No. 20 dilengkapi dengan ‘peta gambar’ dan luas tanah. Selanjutnya kami juga melampirkan “Verponding Indonesia” Surat Pajak Tanah dan Rumah Tahun 1954 hingga 1956 yang mencantumkan data-data tanah tersebut tercatat di


Bancey No. 117 / 13 C dan 120 / 13 C sesuai yang tertara (tercatat) pada Verponding Indonesia No. 20.” 

“Perlu kami sampaikan, bahwa kami telah mengajukan permohonan penerbitan warkah atas lokasi tersebut kepada Kelurahan Braga dan Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dan saat ini dalam proses pengecekan. Berdasarkan data buku induk pertanahan yang ada di kantor Kecamatan, data tanah yang kami ajukan masih terdaftar dalam buku induk tersebut dan belum pernah diperjualbelikan.”



“Sehubungan dengan itu, Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung juga telah memproses atau memeriksa pada Buku Induk Pertanahan ex Desa Suniaraja (ex Kewedanaan Tegalega), yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung dengan menerbitkan peta Plotingan di sekitar lokasi yang kami sampaikan tersebut di atas.”



“Oleh karena itu, saat ini kami ahli waris akan menguasai fisik dari tanah (area) tersebut di atas. Untuk itu kami mohon agar dapat memberikan Perlindungan dan pengamanan kepada kami.”



“Demikian

surat

dipergunakan

permohonan

sebagaimana

ini

kami

mestinya.

sampaikan Atas

agar

perhatian

dapat dan

kesediaannya, kami sampaikan terima kasih.” 

Telah terbukti pula tanah sengketa berdasarkan verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 luas kurang lebih + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat adalah bukan atau berlainan dengan Verponding Indonesia No. 20. Bahwa fakta tersebut di atas telah membuktikan verponding No. 20 adalah tidak sama atau tidak identik dengan verponding Indonesia No. 20, dan meetbrief-11 Marrt 1940 atau seharusnya meetbrief tanggal11 Maret 1940 pada asasnya atau pada kenyataannya tidak bersegel (bermaterai) atau tidak diterbitkan di atas segel atau di atas materai. Bahwa fakta tersebut di atas meetbrief pada kenyataannya harus mempunyai nomor kadaster (kadastraal nommer) dan mempunyai ukuran yang pasti; Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan pula No. 117/13C dalam “Setraat Bantjeuj No. 117/13C” adalah Nomor Bangunan Rumah di Jalan Bantjeuj No.117/13C.


3. Bahwa dalam pengakuan Para Penggugat dalam dalil posita point 9 dan dalam permohonan petitum 3, petitum 4, petitum 5dan pengakuan para ahli waris atau para penggugat dalam permohonan dan pemberitahuan tanggal 10 Desember 2015 tersebut di atas sekali lagi membuktikan atau telah terbukti bidang tanah milik para ahli waris atau milik para penggugat dalam dalil-dalil posita point 9; posita point 10; permohonan petitum Nomor 3, permohonan petitum Nomor 4; permohonan petitum Nomor 5; permohonan petitum Nomor 9; sebagaimana

gugatan

para

penggugat

perkara

perdata

No.

131/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016 adalah bidang tanah yang tidak pernah ada atau setidaktidaknya bukan bidang tanah sertifikat hak milik 1564 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) nama pemegang hak Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai Tergugat I a. Hak Milik No. 1564 b. Nama Jalan/Persil Jln. A.B.C. No. 59 sekarang Jalan ABC No. 79 c. Asal Persil Pemberian Hak Bekas E. 4356 (Bekas Eigendom verponding 4356) d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 16-12-1972 No. SK. 1167/HM/DA/72 Uang pemasukan: Rp.327.600,- + Rp.163.800,Lamanya hak berlaku Berakhir Canon/recognisi/sewa : Mulai Dirubah menjadi e. SRT Surat Ukur Tgl. 16-7-1920 No. 350 Luas 1638m2. 8. Terbukti : Tindaklanjut dari tanah sengketa adalah berdasarkan verponding 20 tanggal 11 Maret 1941, luas + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat sebagaimana pengakuan para penggugat dalam dalildalil posita point 9 dan point 10.


Maupun tindaklanjut verponding 20 atau verponding Eigendom 20 sebagaimana dinyatakan dalam petitum 3 Maupun pula tindaklanjut dari verponding Indonesia No. 20 Yang keseluruhannya merupakan kewajiban kepada negara merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan disingkat menjadi SPPT PBB(sekalipun bukan merupakan bukti kepemilikan hak) tidak pernah diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung atau dengan kata lain bahwa tanah sengketa verponding 20 tanggal 11 Maret 1941, luas +3000 m2 atau Eigendom verponding 20 dan atau verponding Indonesia No. 20 adalah tanah sengketa yang tidak pernah ada atau setidak-tidaknya bukan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan bekas Eigendom verponding 4356, surat ukur Tgl. 16-7-1920 no. 350, luas 1638 m2, nama pemegang hak Gunawan Kadarusmandahulu Tan Tjiong Kai Tergugat I Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-2-1973 No. 413/2/1973 Widyanto Pranamihardja, SH Pejabat

Pembuat

Akta Tanah di

Kotamadya Bandung; tanggal pencatatan 26-2-1973; nama yang berhak Bastaman Kadarusman Tergugat II (Bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan sebagaimana pengakuan para penggugat dalam posita point 16; posita point 20; posita point 21; posita point 22; dan yang dinyatakan dalam petitum Nomor 8) Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan dalam Eksepsi point VII pokok perkara point III.6.1; point III.6.2; point III.6.3; point III.6.4; point III.6.5; point III.6.6’ point III.6.7, point III. 6.8 Maka dengan demikian bukti kepemilikan berdasarkan verponding No. 20, tanggal 11 Maret 1941 luas + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat atau Bukti-bukti : -

Afschrif (surat ukur) Nomor 117/13c

-


Milik para ahli waris atau milik para penggugat; 

Harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum



Harus dinyatakan bukanbukti otentik




Adalah tidak pernah ada atau setidak-tidaknya tidak sama atau bukan bidang tanah sertifikat hak milik No. 1546 Kecamatan bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) bekas Eigendom Verponding 4356, surat ukur Tgl. 16-7-1920 No. 350, luas 1638 m2 (Sebagaimana tersebut di atas):

IV. Bahwa dari isi bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 381 Luas 289 M2 terungkap fakta telah terbukti 1. Bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 381 Nama persil Gang Cikapundung No. 18, Asal persil : Conversi Perp. Indonesia No. 39 (Perponding Indonesia No. 39) Surat ukur : G.S No.312 / 1969 Luas tanah : 289 m2 Bukan bidang tanah sengketaberdasarkan verponding 20 tanggal 11 Maret 1940 luas +3000 m2 milik para ahli waris atau

milik

para

penggugat

sebagaimana

dalil

para

penggugat posita point 9 dan posita point 10 Bukan atau sama sekali berlainan bidang tanah yang dimaksud dalam afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2 Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa. (sebagaimana didalilkan para penggugat posita point 9). Bukan bidang tanah kepemilikan M. Oewas (Oeas) atas tanah sengketa adalah berdasarkan Verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 luas + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat (sebagaimana didalilkan para penggugat dalam posita point 10) Sedangkan bidang tanah sertifikat hak milik No. 381 adalah asal persil Conversiverponding Indonesia No. 39. 2. Bahwa dari isibidang tanah sertifikat hak milik No. 381 luas 289 m2 Telah terbukti : Pemilik asal

:

Njonja Mastama


Roosje (Rosje) Rodiah Jajah Sofiah Roni Romlai Dadang Romlah Irany (irani) Sunaria (Sunarjah) Erwin Erwan Jetty Hidajati(E) Entjep Usman Dedy Koswan Nji Komar Terbukti Bukan milik Wasidjah, bukan milik para ahli waris Wasidjah: Nji Amad, Nji Ikar, Nji Oeneh, Nji Roesti, Oha, Emboen, Otong, Nji Darpiah, Nji Imik dan Nji Narsah, Bukan milik M. Oewas (Oeas), bukan milik Otong, bukan milik Nji. (Nyonya) Dapiah / Darpiah atau bukan milik para penggugat Bukan tanah sengketa berdasarkan verponding 20 luas+ 3000 m2 (yang dimaksud dalam dalil-dalil para penggugat point 9, dan point 10; petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; petitum Nomor 9; Atau bukan milik para penggugat. Dengan kata lain sama sekali bukan milik para penggugat. Bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 381 Nama pemegang hak adalah Bastaman KadarusmanTergugat II Telah dibebankan hak tanggungan pertama tanggal 13-12-1996 oleh Perseroan Terbatas PT. Bank Bali Cabang Bandung berkedudukan di Jakarta, Hak Tanggungan No. 12891/1996 Dan telah Diroya berdasarkan surat keterangan dari PT Bank Bali Tbk, Cabang Bandung Tgl. 19-6-1998. Ho. Bub/Ext/Roya/Lgl/98/VI/360 Hak Tanggungan Pertama No. 12981/1996 Dihapuskan (Diroya). 3. Bahwa dari isi bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 930 Luas 600 m2. Nama pemilik asal M. Abdulah Nama Jalan/Persil Jl. A.B.C No. 3/13E (belakang No. 57D)


Berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 19-6-1972, No. 268/1972 Karso Permana B.A. Pejabat Akta Tanah untuk wilayah Tegal Lega Kecamatan Astana Anyar (sekarang Kecamatan Sumur Bandung); tanggal pencatatan tanggal 26-11-1973, nama yang berhak Bastaman Kadarusman Tergugat II Asal persil Konversi Persil Verponding Indonesia No. 3 Surat Ukur G.S No. 37/1973 Luas 600 m2 Terbukti bukan bidang tanah sengketa yang dimaksud dalam afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2 Untuk selanjutnya disebut tanah sengketa. Terbukti

bukan

bidang

tanah

sengketa

berdasarkan

Verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 luas + 3000 m2 (sebagaimana dalil-dalil para penggugat posita point 9 dan posita point 10.)\ BahwaSertifikat Hak Milik No. 930 Berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 19-6-1972, No. 268/1972 Karso Permana B.A. Pejabat Akta Tanah untuk wilayah Tegal Lega Kecamatan Astana Anyar sekarang (Kecamatan Sumur Bandung) tanggal pencatatan tanggal 26-11-1973, nama yang berhak Bastaman Kadarusman Tergugat II Nama yang berhak adalah Bastaman Kadarusman Tergugat II. Telah dibebankan hak tanggungan pertama tanggal 13-121996 oleh Perseroan Terbatas PT. Bank Bali Cabang Bandung berkedudukan di Jakarta, Hak Tanggungan No. 12897/1996. Dan telah Diroya berdasarkan surat keterangan Tgl. 19-61998. Ho. Bub/Ext/Roya/Lgl/98/VI/361 dari PT. Bank Bali Tbk, Cabang Bandung. Hak Tanggungan Pertama No. 12897/1996 Dihapuskan (Diroya).


Dari fakta tersebut di atas sertifikat hak milik No. 930 luas 600 m2 sejak tanggal 26-11-1973 nama yang berhak Bastaman Kadarusman Tergugat II. Terbukti Bukan milik Wasidjah, bukan milik para ahli waris Wasidjah bukan milik Otong, Nji Darpiah (Nyonya Dapiah / Darpiah), bukan milik Uwes Wasman (Ues), atau dengan kata lain bukan milik para Penggugat

Terbukti Bukan dan sama kali berlainan dengan tanah sengketa berdasarkan verponding No. 20tertanggal 11 Maret 1940 luas kurang lebih + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat yang dimaksud dalam dalil para penggugat posita point 9, dan posita point 10; petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; petitum Nomor 9; 4. Bidang tanah sertifikat Hak Milik No. 381 dan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 930 adalah terletak di sebelah Barat bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1564. Bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 381 adalah terletak di sebelah utara bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 930 Dari batas Sertifikat Hak Milik No. 381 Bagian Selatan tertulis Nama Saiman Abdulah yang membuktikan nama Saiman Abdulah adalah ada hubungan hukum dengan Nama M. Abdulah Yang membuktikan pula sertifikat hak milik No. 381 adalah terletak di sebelah utara bidang tanah sertifikat hak milik No. 930. Bahwa berdasarkan fakta dalam point 1, point 2, point 3, dan point 4 di atas Terbukti 1. Bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 381 perponding Indonesia No. 39 luas 289 m2 milik Bastaman Kadarusman Tergugat II 2. Bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 930 perponding Indonesia No. 3 luas 600 m2 milik Bastaman Kadarusman Tergugat II Adalah

Bukan

dan

samakali

berlainan

dengan

tanah

sengketaberdasarkan verponding No. 20tertanggal 11 Maret


1940luas kurang lebih + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat yang dimaksud dalam dalil-dalil para penggugat posita point 9, dan posita point 10. V. 1. Bahwa berdasarkan : 1. Seluruh fakta dalam Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas. 2. Seluruh fakta dalam Pokok Perkara yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas. Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi terhadap bidang tanah sertifikat hak milik 1564 bekas Eigendom verponding 4356 terletak di jalan ABC No. 79 sebelumnya jalan ABC No. 59 Surat ukur No. 350 Tanggal 16-7-1920 luas 1638 m2 3. Bahwa Para penggugat tidak pernah punya hak atau tidak pernah ada hubungan hukum atas bidang tanah sertifikat hak milik No. 930 terletak di jalan ABC No. 3/13c (belakang No. 57d) konversi persil Verponding Indonesia

No.

3

luas

600

m2

milik

Bastaman

Kadarusman Tergugat II Atas bidang tanah sertifikat hak milik No. 381 nama persil: Gang Cikapundung No. 18 Perp. Indonesia No. 39 (perponding Indonesia No. 39) luas 289 m2 milik Bastaman Kadarusman Tergugat II Atau dengan kata lain para penggugat tidak pernahada hubungan

hukum

dengan

Bastaman

Kadarusman

Tergugat II 4. Berdasarkan

seluruh

fakta

dalam

Eksepsi

yang

dikemukakan atau didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II seluruh fakta dalam pokok perkara yang dikemukakan atau didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas para penggugat sudah tidak mempunyai hak lagiterhadap bidang tanah Sertifikat hak Milik 1564 bekas Eigendom verponding 4356; surat ukur No. 350 tanggal 16-7-1920 luas 1638 m2 terletak di Jalan ABC No. 79 sebelumnya Jalan ABC No. 59nama


pemegang hak Gunawan Kadarusman dahulu

Tan

Tjiong Kai Tergugat I, tanggal pencatatan26-2-1973, nama yang berhak BastamanKadarusman Tergugat II Fakta tersebut di atas telah terbukti tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan dan sama sekali berlainan

bidang

tanah

sengketa

berdasarkan

verponding No.20 tertanggal 11 Maret 1940 luas + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat yang didalilkan atau disebutkan oleh para penggugat dalam posita point 9 dan posita point 10; petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; petitum Nomor 9; dalam perkara

perdata No.131/Pdt.G/2016/PN.Bdg,

tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016. VI. 1. Bahwa oleh karena : 1. Di atas bidang tanah Jalan ABC No. 79 sebelumnya Jalan ABC No. 59 Yang kini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak 1948 di atasnya telah berdiri perumahan dan bengkel THA THUNG (THA THOENG) dan sebelum atau sampai dengan terbitnya surat keputusan

Menteri

SK1167/HM/DA/72

Dalam

tanggal

Negeri

16-12-1972

No. menjadi

perumahan dan Bengkel Tehnik milik Tergugat I Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai dan pada tanggal 26-2-1973 menjadi milik Tergugat II Bastaman Kadarusman. 2. Di atas bidang tanah sertifikat hak milik 930 terletak di Jalan ABC No. 3/13E (belakang 57D) luas 600 m2 konversi persil verponding No. 3 milik Bastaman Kadarusman Tergugat II 3. Di atas bidang tanah sertifikat hak milik 381 nama persil Gang Cikapundung No. 18, luas 289 m2 perponding Indonesia

No.

39milik

Bastaman

Kadarusman

Tergugat II


Telah berdiri pula bangunan rumah dan Bengkel Tehnik milik Tergugat II. Sampai dengan surat jawaban Tergugat I dan Tergugat II diterima oleh yang mulia Majelis Hakim dan yang terhormat para penggugat dalam perkara perdata Nomor131/Pdt.G/2016/PN.Bdg Tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang telah diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016. 4. Bahwa bidang tanah sertifikat hak milik No.1564 Kecamatan

Bandung

Wetan

bekas

Eigendom

verponding 4356; surat ukur No. 350 tanggal 16-7-1920 luas 1638 m2 terletak di Jalan ABC No. 79 sebelumnya No. 59 adalah bukan atau sama sekali tidak sama dengan bidang tanah sengketa berdasarkan verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 luas kurang lebih + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat sebagaimana

didalilkan

atau

disebutkan

para

penggugatdalam posita point 9 dan posita point 10; petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; petitum Nomor 9; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. Adalah fakta bahwa penguasaan yang dilakukan oleh


Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan sesuai dengan hukum atas objek a quo karena telah terbit sertifikat hak milik No.1564 Kecamatan Bandung Wetan luas

1638

m2

nama

pemegang

hak

Gunawan

Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai Tergugat I pada tanggal 31-1-1973, dan selanjutnya pada tanggal 26-21973

nama

yang

berhak

Bastaman

Kadarusman

Tergugat II. Sedangkan para penggugat baru mengajukan gugatan terhadap sertifikat hak milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan bekas Eigendom verponding 4356; surat ukur No. 350 tanggal 16-7-1920 luas 1638 m2 terletak di Jl. ABC No. 79 dulu sebelumnya No. 59 baru mengajukan

gugatan

dalam

perdata

Nomor

131/Pdt.G/2016/PN/Bdg, Tanggal 11.04.2016 

Dengan

modus

/

cara

menganggap

atau

menafsirkan secara melawan hukum Bidang

tanah

Kecamatan

Sertifikat

Bandung

Hak

Wetan

Milik bekas

No.

1564

Eigendom

verponding 4356 surat ukur 350 tanggal 16 Juli 1920 luas 1638 meter persegi tersebut diatas Yang dianggap atau ditafsirkan secara melawan hukum oleh

para

penggugat

menjadi

tanah

sengketa

berdasarkan verponding No. 20tertanggal 11 Maret 1940 luas + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para

penggugat

(sebagaimana

dalil-dalil

para

penggugat point 9 dan point 10; petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5;) Dan atau akta 20tanggal 18 Januari 1935 mengenai persil dengan verponding 4356 surat ukur No. 350 tanggal 16 Juli 1920 luas ditafsirkan

secara

1638 meter persegi

melawanhukummenjadi

tanah

sengketa berdasarkan verponding No. 20tertanggal 11 Maret 1940 luas + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat sebagaimana pengakuan para penggugat dalam posita point 9 dan posita point 10 dan


yang dinyatakan dalam petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; Maka para ahli waris atau para penggugat harus dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II yang sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II. (sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam point IX dibawah ini); Maka

gugatan

dalam


perkara

perdata

Nomor

tanggal

11.04.2016

di

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016harus ditolak secara keseluruhan karena tidak benar; karena para penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum atau hubungan hukumkhusus dengan Tergugat I dan Tergugat II. VII.Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil para penggugat dalam posita point 11 sampai posita point 16: 11. Bahwa M. Oewas (Oeas) semasa hidupnya tidak pernah menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas tanah sengketa kepada pihak manapun dan dengan cara apapun. 12. Bahwa tanah sengketa yang merupakan harta warisan M. Oewas (Oeas) sampai dengan saat ini tidak/belum pernah dibagi waris kepada ahli waris yang sah dari M. Oewas (Oeas). 13. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari M. Oewas (Oeas) sangat terkejut ketika para penggugat hendak membagi waris atas tanah sengketa, ternyata tanah sengketa dengan tanpa hak telah dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II. 14. Bahwa diketahui ternyata Tergugat I dan Tergugat II dengan tanpa hak dan secara melawan hukum telah memecah tanah sengketa ke dalam blok-blok tanah dengan luas :


a. Tanah sengketa blok tanah I dengan luas + 527 m2 b. Tanah sengketa blok tanah II dengan luas + 176m2 c. Tanah sengketa blok tanah III dengan luas + 278 m2 d. Tanah sengketa blok tanah IV dengan luas + 68 m2 e. Tanah sengketa blok tanah V dengan luas + 111 m2 f. Tanah sengketa blok tanah VI dengan luas + 1766 m2 15. Bahwa tanah sengketa blok I, II, III, IV, V, diketahui dikuasai oleh Tergugat II. 16. Bahwa tanah sengketa blok VI diketahui dikuasai oleh Tergugat I dan tanah blok VI seluas + 1776 dengan tanpa dasar hak kepemilikan yang sah dan secara melawan hukum oleh Tergugat I telah disertifikatkan ke dalam Sertifikat Hak Milik No. 1564 atas nama Tergugat I. Alasan Hukum: 1. Bahwa para Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum atau hubungan hukum khusus dengan Tergugat I dan para penggugat tidak ada hubungan hukum atau hubungan hukum khusus dengan Tergugat II. 2. Bahwa para penggugat tidak ada relevansinya dengan Tergugat I dan Tergugat II 3. Bahwa

bidang

1564Kecamatan

Tanah Bandung

Sertifikat Wetan

Hak bekas

Milik

No.

Eigendom

verponding 4356 surat ukur no. 350 luas 1638 m2 terletak di Jalan ABC No. 79 sebelumnya atau dahulu No. 59 dan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 381 luas 289 m2 persil Gang Cikapundung No. 18 perponding Indonesia No. 39 dan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 930 luas tanah 600 m2 persil Jalan ABC No. 3/13E belakang No. 57D asal persil Konversi persil verponding Indonesia No. 3 luas 600 m2 adalah sama sekali berlainan dan

atau

bukan tanah sengketa berdasarkan verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 luaskurang lebih+3000 m2milik para ahli waris atau milik para penggugat. 4. Bahwa dalil-dalil para penggugat dalam point 11 sampai dengan point 16 tersebut di atas harus dipandang dan dinyatakan dalil-dalil yang mengada-ada dan harus


dikesampingkan. VIII.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil para penggugat dalam posita point 17, point 18, point 19, dan point 20:

17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak telah menguasai tanah sengketa secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat. 18. Bahwa adapun kerugian yang dialami Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai

tanah

sengketa

adalah

sebesar

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). 19. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan secara sepihak telah memecah tanah sengketa ke dalam blok-blok tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat. 20. Bahwa perbuatan Tergugat I yang mensertifikatkan tanah sengketa blok VI seluas + 1766 ke dalam SHM No. 1564 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat. Bahwa dalil-dalil para penggugat dalam posita point 17 sampai dengan posita point 20 di atas adalah tidak benar dan adalah dalil yang mengada-adadikarenakan : Bahwa tidak benar sekali dan mengada-ada dalil para Penggugat dalam posita Point 17 sampai dengan posita point 20 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerdata. Perlu diketahui bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Para Penggugat harus membuktikan mengenai unsur-unsur ketentuan 1365 KUHPerdata yang diperbuat / dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu : a. Para penggugat harus membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan (baik pasif maupun


aktif) melawan hukum; b. Para Penggugat harus membuktikan adanya kesalahan Tergugat I dan Tergugat II; c. Perbuatan yang dituduhkan itu telah merugikan kepada Para Penggugat yaitu ada hubungan antara perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II dengan kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai atas bidang tanah sertifikat hak milik 1564 bekas Eigendom verponding 4356; Surat Ukur tanggal 16-7-1920No. 350 luas 1638 m2 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) secara jelas dan nyata tidak memenuhi ketiga unsur perbuatan melawan hukum di atas, Alasan Hukum: Penguasaan atas bidang tanah sertifikat hak milik 1564 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) bekas Eigendom verponding 4356; Surat Ukur tanggal 16-7-1920No. 350 luas 1638 m2 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 16-12-1972 No. SK. 1167/HM/DA/72; Uang pemasukan: Rp.327.600,- + Rp.163.800,Dan telah diterbitkan sertifikat hak milik 1564; bekas Eigendom verponding 4356; Surat Ukur tanggal 16-71920No. 350 luas 1638 m2 nama pemegang hak Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai Tergugat I tanggal 262-1973

nama

yang

berhak

Bastaman

Kadarusman

Tergugat II; terletak di Jalan ABC No. 79 sebelumnya Jalan ABC No. 59 atauNama Jalan/Persil Jalan ABC No. 59 sekarang Jalan ABC No. 79; asal persil Pemberian Hak Bekas E.4356(bekas Eigendom verponding 4356) luas 1638 m2, Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) yang sama sekali berlainan dan tidak sama dengan tanah sengketa berdasarkan verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 luas kurang lebih +3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat sebagaimana didalilkan oleh para penggugat dalam posita point 9 dan


posita point 10. Maka dengan demikian penguasaan atas bidang tanah sertifikat hak milik 1564 bekas Eigendom verponding 4356; Surat Ukur tanggal 16-7-1920No. 350 luas 1638 m2 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Maka dengan demikian pula Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah merugikan para penggugat atau dengan kata lain para penggugat tidak pernah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II. IX.

Bahwa terlebih lagi Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil para penggugat dalam posita point 18 petitum 10, petitum 11 yang menyatakan sebagaimana dibawah ini: 18. Bahwa adapun kerugian yang dialami Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai

tanah

sengketa

adalah

sebesar

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas tanah sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas

juta

rupiah)

setiap

harinya

apabila

lalai

melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini. Bahwa dalil para penggugat dalam posita point 18 petitum 10, petitum 11 adalah sama sekali tidak benar dan mengadaada, dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai tanah sengketa berdasarkan verponding No.20 tertanggal 11 Maret 1940 luas kurang lebih + 3000 m2 milik


para ahli waris atau milik para penggugat dengan demikian secara otomatis Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah merugikan para penggugat Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), atau dengan kata lain para penggugat sama sekali tidak pernah dirugikan apa-apa oleh Tergugat I dan Tergugat II

sejalan dengan fakta dan kenyataan tanah

sengketa berdasarkan verponding No.20 tertanggal 11 Maret 1940 luas + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat tidak pernah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dan sebaliknya Dikarenakan : para penggugat sebagaimana pengakuan para penggugat dalam dalil para penggugat dalam posita point 1 sampai dengan posita point 27 dalam perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, Tanggal 11.04.2016 dan berdasarkan pengakuan para ahli waris atau para penggugatdalam permohonan dan pemberitahuan tanggal 10 Desember 2015 : Kepada Yth. Bapak Kapolsek Sumur Bandung Kota Bandung Jl. Kebunsirih Bandung Yang ditanda tangani oleh Adun bin Otong Yang ditembuskan : Tembusan :

RT/RW dan Lurah di Lingkungan Lokasi

tersebut

Telah

-

Camat Sumur Bandung, Kota Bandung

-

BPN Kota Bandung

terbukti

para

penggugat

secara

melawan

hukummemaksakan kehendak menguasai tanah milik Tergugat

I

dan

Tergugat

II;tanpa

hak

dengan

menguntungkan para ahli waris atau para penggugat sendiri dan merugikan Tergugat I dan Tergugat II; yang keseluruhannya telah terpenuhinya salah satu syarat-


syarat dibawah ini: -

Bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) yang lazim disingkat PMH bila terpenuhi syarat-syarat empat kriteria: 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 2. Melanggar hak subyektif orang lain; 3. Melanggar kaidah tata susila; 4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta

sikap

hati-hati

yang

seharusnya

dimiliki

seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain; -

Bahwa Keempat kiteria ini tidak perlu secara kumulatif terpenuhi, melainkan cukup bila telah melanggar salah satu kiteria tersebut, seorang dapat dipandang telah melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum.



Senada dan seirama dengan pengakuan para penggugat dalam suratnya tertanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani atas nama ahli waris M. Uwas Adun bin Otong, sebagaimana dibawah ini :



“Kami keluarga ahli waris M. Uwas (Uwes) bermaksud akan mengurus sertifikat tanah warisan orang tua kami yang terletak di Jl. ABC No. 79-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, yang menurut dokumen kepemilikan kami berupa “zegel” tahun 1940 (meetbrief-11 Marrt 1940/terlampir) dulunya merupakan wilayah “Setraat Bantjeuj No. 117/13C, Verponding No. 20 dilengkapi dengan ‘peta gambar’ dan luas tanah. Selanjutnya

kami

juga

melampirkan

“Verponding

Indonesia” Surat Pajak Tanah dan Rumah Tahun 1954 hingga 1956 yang mencantumkan data-data tanah tersebut tercatat di Bancey No. 117 / 13 C dan 120 / 13 C sesuai yang tertara (tercatat) pada Verponding Indonesia No. 20.” “Perlu kami sampaikan, bahwa kami telah mengajukan permohonan penerbitan warkah atas lokasi tersebut


kepada Kelurahan Braga dan Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dan saat ini dalam proses pengecekan. Berdasarkan data buku induk pertanahan yang ada di kantor Kecamatan, data tanah yang kami ajukan masih terdaftar dalam buku induk tersebut dan belum pernah diperjualbelikan.” “Sehubungan dengan itu, Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung juga telah memproses atau memeriksa pada Buku

Induk

Pertanahan

ex

Desa

Suniaraja

(ex

Kewedanaan Tegalega), yang sekarang termasuk ke dalam

wilayah Kelurahan

Braga,

Kecamatan

Sumur

Bandung dengan menerbitkan peta Plotingan di sekitar lokasi yang kami sampaikan tersebut di atas.” “Oleh karena itu, saat ini kami ahli waris akan menguasai fisik dari tanah (area) tersebut di atas. Untuk itu kami mohon

agar

dapat

memberikan

Perlindungan

dan

pengamanan kepada kami.” “Demikian surat permohonan ini kami sampaikan agar dapat

dipergunakan

sebagaimana

mestinya.

Atas

perhatian dan kesediaannya, kami sampaikan terima kasih.” 

Telah

terbukti

pula

tanah

sengketa

berdasarkan

verponding No.20 tertanggal 11 Maret 1940 luas kurang lebih + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat

adalah

bukan

atau

berlainan

dengan

Verponding Indonesia No. 20. Dan berlainan pula dengan bidang tanah yang dimaksud dalam permohonan petitum 3, verponding No. 20 atau Eigendom verponding No. 20 tanah sengketa atau bukti kepemilikan

para ahli waris atau para penggugat

berdasarkan verponding No.20 tertanggal 11 Maret 1940 luas kurang lebih + 3000 m2 adalah tidak pernah ada atau setidak-tidaknya bukan bidang tanah sertifikat hak milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan bekas Eigendom verponding 4356, surat ukur Tgl. 16-7-1920, No. 350, Luas 1638 m2


(sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi point VII dan pokok perkara point III.7; point III.8tersebut di atas). X. BahwaTergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil para penggugat dalam posita point 25 dan petitum 14 yang menyebutkan: Dalil para penggugat posita point 25: 25. Bahwa para penggugat khawatir tanah sengketa tersebut dipindah tangankan lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun juga kepada pihak lain secara melawan hukum, oleh karena itu terhadap tanah sengketa tersebut para penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan meletakan sita jaminan. Permohonan para penggugat petitum 14 : 14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan dalam perkara ini. Alasan Hukum: 1. Bahwa dalil para penggugat dalam posita point 25 dan petitum No. 14 tersebut di atas adalah sama sekali tidak benar, tidak berdasar dan bertentangan dengan Undang-Undang sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak

pernah

menguasai

tanah

sengketa

berdasarkan verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 luas kurang lebih + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat sebagaimana didalilkan oleh para penggugat dalam posita point 9 dan point 10, dan tidak pernah merugikan para penggugat dengan kata lain para penggugat tidak pernah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II 2. Bahwa sebaliknya para penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II yang sangat merugikan tergugat I dan Tergugat II (sebagaimana telah dikemukakan atau diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam point IX di atas). 3. Bahwa pada kenyataannya bidang tanah sertifikat hak milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang


Kecamatan Sumur Bandung) Gunawan

Kadarusman

nama pemegang hak

dahulu

Tan

Tjiong

Kai

Tergugat I terletak di Jalan ABC No. 79; sebelumnya Jalan ABC No. 59; asal persil; pemberian hak E. 4356 (Bekas Eigendom Verponding 4356) Surat Ukur tanggal 16-7-1920 No. 350luas 1638 m2 Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-2-1973 No. 413/2/1973 Widyanto Pranamihardja, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung; tanggal pencatatan 26-2-1973; nama yang berhak Bastaman Kadarusman Tergugat II Bukan atau sama sekali berlainan dengan bidang tanah

sengketa

berdasarkan

verponding

20

tertanggal 11 Maret 1940 Luas + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat sebagaimana dalil para penggugat posita point 9 dan posita point 10tersebut di atas 4. Bahwa maka dalil posita 25 dan petitum 14 adalah dalil dan permohonan yang mengada-ada; terlebih lagi atau dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah

menguasai

tanah

sengketa

berdasarkan

verponding 20 tertanggal 11 Maret 1940 Luas + 3000 m2 sebagaimana dalil para penggugat posita point 9 dan posita point 10 tersebut di atas. 5. Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan dalam point 1,point2,point3,

dan point4 tersebut di atas maka

tidak mungkin bidang tanah sengketa berdasarkan verponding 20 tertanggal 11 Maret 1940 Luas + 3000 m2 sebagaimana dalil para penggugat posita point 9 dan

posita

point

tangankan (sebagaimana

oleh dalil

10

tersebut

Tergugat para

I

ahli

di

atas

dan waris

dipidah

Tergugat atau

II

para

penggugat posita point 25); Dikarenakan tanah sengketa tersebut di atas adalah tidak pernah ada

atau setidak-tidaknya bukan

bidang tanah sertifikat hak milik No. 1564 Kecamatan


Bandung Wetan bekas Eigendom verponding 4356, surat ukur Tgl. 16-7-1920 No. 350, Luas 1638 m2(sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi point VII dan dalam pokok perkara point III.7; point III.8tersebut di atas). XI. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sekali lagi menolak dengan tegas dalil para penggugat dalam posita point 18 dan petitum point 10 dan point 11 sebagaimana dinyatakan dibawah ini: 1. Bahwa dalam dalil para penggugat posita point 18 dan petitum point 10 dan petitum point 11 para penggugat intinya menuntut sebagaimana dibawah ini: Dalil posita point 18 : 18. Bahwa adapun kerugian yang dialami Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa sebesar 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) Para penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

dan

mengadili

berkenan memberikan

perkara

putusan

ini,

petitum

kiranya 10

dan

petitum 11: Petitum point 10: 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada

para

penggugat

sebesar

Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atas tanah sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Petitum point 11: 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan Tergugat IImelaksanakan putusan ini.


2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh tuntutan dwangsom dan ganti rugi para Penggugat dalam dalil posita point 18 dan dalam permohonan petitum point 10 dan petitum point 11 tersebut di atas, karena sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai atas bidang tanah sertifikat hak milik 1564 luas 1638 m2 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 16-12-1972 No. SK. 1167/HM/DA/72;

Uang

pemasukan:

Rp.327.600,-

+

Rp.163.800,Selanjutnya diterbitkan sertifikat hak milik 1564 bekas Eigendom verponding 4356 surat ukur no. 350 luas 1638 m2 nama pemegang hak Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai Tergugat I tanggal 26-2-1973 nama yang berhak Bastaman Kadarusman Tergugat II Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung); Nama Jalan/Persil Jalan ABC No. 59 sekarang Jalan ABC No. 79; asal persil Pemberian Hak Bekas E.4356 (bekas Eigendom verponding 4356) luas 1638 m2 yang sama sekali berlainan dan tidak sama dengan atau bukantanah sengketa berdasarkan verponding No.20 tertanggal 11 Maret 1940 luas kurang lebih + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat sebagaimana didalilkan oleh para penggugat dalam posita point 9 dan posita point 10 dan bidang tanah milik para ahli waris atau para penggugat dalam permohonan petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; Dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai tanah sengketa berdasarkan verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 luas kurang lebih +3000 m2 milik

para

ahli

waris

atau

milik

para

penggugat

sebagaimana pengakuan para penggugat; Bahwa Tergugat I dan Tergugat IItidakmelakukan perbuatan Melawan Hukumkepada para penggugat dan


tidak pernah merugikan para penggugat; sebaliknya para penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II yang sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II, (Sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam point IX di atas) Maka dengan demikian tuntutan dwangsom dan ganti rugi sebagaimana dalam dalil para penggugat posita point 18 dan permohonan para penggugat petitum 10 dan petitum 11 tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak. 3. Begitu pula para penggugat tidak menjelaskan dan melakukan perincian dari mana jumlah tuntutan ganti rugi yang dituntut dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah, harus ditolak. Hal ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983 c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 550/K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1954K/Pdt/1987. 4. Bahwa

berdasarkan

yurisprudensi-yurisprudensi

Mahkamah Agung di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menuntut ganti rugi apalagi dwangsom maka Penggugat haruslah: a. Membuktikan kerugian konkrit dan nyata yang diderita; b. Membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian yang diderita; c. Membuktikan bahwa kerugian yang diderita benarbenar merupakan akibat dari perbuatan Tergugat; d. Tuntutan ganti rugi tersebut haruslah didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Padahal dalam kenyataannya dalam Gugatan Perkara


Perdata

Nomor


tanggal

11.04.2016 para penggugat tidak pernah dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahkan sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II yang telah dirugikan oleh para penggugat Dikarenakan para penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam point IX diatas. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, Tanggal 11-4-2016 seharusnya ditolak secara keseluruhan. XII. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil para penggugat dalam posita point 26 dan permohonan petitum 15 yang menyebutkan : 26. Bahwa gugatan ini didasarkan oleh bukti-bukti otentik, oleh karena itu berdasarkan pasal 180 HIR Para Penggugat mohon kiranya dalam perkara ini putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik banding, kasasi atau upaya hukum lainnya. 15.Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi. Dikarenakan : Bahwa sesuai Pasal 180 Ayat (1) Stbl 1941 No. 44 bahwa uitvoerbaar bij voorraad harus berdasarkan pada suatu hak yang otentik sedangkan para penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang otentik yang digunakan sebagai dasar kepemilikan. Bidang tanah sengketa berdasarkan verponding 20 tanggal 11 Maret 1940 luas kurang lebih + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat adalah tidak pernah ada atau setidak-tidaknya bukan bidang


tanah sertifikat hak milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi I, Eksepsi VII dan dalam pokok perkara point III.7; point III.8 tersebut di atas. Atau dengan kata lain bukti kepemilikan berupa Tanah sengketa

adalahberdasarkan

verponding

No.

20

tertanggal 11 Maret 1940 luas + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat ataubukti kepemilikan verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 luas + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat sebagaimana didalilkan oleh para penggugat dalam posita point 9 dan posita point 10 dalam perkara perdata Nomor131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Bandung yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016 adalah tidak pernah ada atau setidak-tidaknya sama sekali tidak sama dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik dengan bidang tanah No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, singkat kata bukan merupakan bukti otentik. 

Bahwa senada dan seirama dengan pengakuan para ahli waris atau para tergugat

dalam suratnya

tertanggal 10 Desember 2015 yang ditanda tangani atas nama ahli waris M. Uwas Adun bin Otong, sebagaimana dibawah ini : 

“Kami

keluarga

ahli

waris

M.

Uwas

(Uwes)

bermaksud akan mengurus sertifikat tanah warisan orang tua kami yang terletak di Jl. ABC No. 79-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, yang menurut dokumen kepemilikan kami berupa “zegel” tahun 1940 (meetbrief-11 Marrt 1940/terlampir) dulunya merupakan wilayah “Setraat Bantjeuj

No.

117/13c,

Verponding

No.

20

dilengkapi dengan ‘peta gambar’ dan luas tanah. Selanjutnya kami juga melampirkan “Verponding


Indonesia” Surat Pajak Tanah dan Rumah Tahun 1954 hingga 1956 yang mencantumkan data-data tanah tersebut tercatat di Bancey No. 117 / 13 C dan 120 / 13 C sesuai yang tertara (tercatat) pada Verponding Indonesia No. 20.” 

Bahwa pengakuan para penggugat tersebut di atas tanah sengketa milik para ahli waris atau milik para penggugat

adalah

tanah

sengketa

berdasarkan

verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 luas + 3000 m2 adalah bukan atau berlainan dengan verponding Indonesia No. 20. Dan tercatatdi Bancey No. 117 / 13 C dan 120 / 13 Csama sekalitidak tercatat

di

Badan

Pertanahan

Nasional

Kota

Bandung 

Bahwa tindak lanjut terhadap surat pajak 1954 hingga

1956

yang

sekarang

disebut

Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung; Sampai dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Kelas IA Khusus Bandung yang memeriksa; mengadili dalam perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/ PN.Bdg, tanggal 11.04.2016 dan diterima pula

oleh Yang Terhormat Para

Penggugat; Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung tersebut di atas adalah tidak pernah ada. 

Bahwa

sekalipun

Terhutang

Pajak

diterbitkan

oleh

Surat Bumi Dinas

Pemberitahuan dan

Bangunan

Pelayanan

Pajak

Pajak yang Kota

Bandung disingkat SPPT PBB pada dasarnya bukan bukti kepemilikan namun dikarenakan tindaklanjut terhadap surat pajak 1954 hingga 1956 yang merupakan kewajiban kepada negara tidak pernah ada maka harus dipandang telah terbukti tanah


sengketa + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat tersebut di atas harus dipandang dan dinyatakan tidak pernah ada. 

Bahwa data-data tanah tersebut tercatat di Bancey No. 117 / 13 C dan 120 / 13 C Sama sekali tidak tercatat di Badan Pertanahan Nasional Bandung. Bukti-bukti : -


-


Yang diuraikan dalam petitum 3 oleh para penggugat dalam

perkara

perdata

Nomor

131/Pdt.G/2016/

PN.Bdg “Afschrift

(surat

merupakan

ukur)

wilayah

Nomor Setraat

117/13C

adalah

Bantjeuj

No.

117/13c”bukan surat ukur -

Verponding Eigendom No. 20 atau nama M. Oewas dalam petitum Nomor 3 adalah sama sekali berlainan atau sama sekali tidak sama dengan tanah sengketa berdasarkan verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 Luas + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat sebagaimana dalil-dalil para penggugat dalam posita point 9 dan posita point 10 tersebut di atas;



Bahwa verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 luas + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat

atau

Eigendom

verponding

No.

20

tertanggal 11 Maret 1940 luas + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat tidak mengenal luas kurang lebih + 3000 m2 harus dengan ukuran yang pasti. 

Berdasarkan fakta tersebut di atas atau pengakuan para penggugat tersebut di atas bukti kepemilikan M. Oewas

(Oeas)

atas

tanah

sengketa

adalah

berdasarkan verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para


penggugat

(sebagaimana

didalilkan

oleh

para

penggugat dalam posita point 9 dan posita point 10) adalah tidak pernah ada atau setidak-tidaknya sama sekali tidak sama dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) dan harus

dinyatakan

tidak

mempunyai

kekuatan

hukum, singkat kata bukan merupakan bukti otentik atau telah terbukti bukan bukti otentik. 

Telah terbukti pula tanah sengketa berdasarkan verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 luas kurang lebih + 3000 m2 milik para ahli waris atau milik para penggugat adalah bukan atau berlainan dengan Verponding Indonesia No. 20. Dan berlainan pula dengan bidang tanah

yang

dimaksud dalam permohonan petitum 3,verponding Eigendom No. 20 atau Eigendom verponding No. 20 tanah sengketadalam pengakuan para penggugat dalam dalil-dalil posita point 9; dalil posita point 10; permohonan dalam petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; atau bukti kepemilikan para ahli waris atau para penggugat berdasarkan verponding No.20 tertanggal 11 Maret 1940 luas kurang lebih + 3000 m2 adalah tidak pernah ada atau setidaktidaknya bukan bidang tanah No.

1564

Kecamatan

sertifikat hak milik

Bandung

Wetan

bekas

Eigendom verponding 4356, surat ukur Tgl. 16-71920, No. 350, Luas 1638 m2 (sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi point VII dan dalam pokok perkara point III.7; point III.8 tersebut di atas). Sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II mempunyai bukti otentik atas kepemilikan tanah berdasarkan sertifikat hak milik No. 1564 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung).


Nama Jalan/Persil Jln. A.B.C. No. 59 (sekarangNo. 79) Asal Persil Pemberian Hak Bekas E. 4356(bekas Eigendom verponding 4356) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 16-121972 No. SK. 1167/HM/DA/72 Uang pemasukan: Rp.327.600,- + Rp.163.800,Surat ukur Tanggal 16-7-1920 No. 350 luas 1638 m2 Nama pemegang hak Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai Tergugat I Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-2-1973 No. 413/2/1973 Widyanto Pranamihardja, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung; tanggal pencatatan 26-2-1973; nama yang berhak Bastaman Kadarusman Tergugat II Dan

Tergugat

II

telah

melunasi

pula

surat

pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang diwajibkan dan diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung atau dengan kata lain yang diwajibkan oleh Walikota Bandung atau diwajibkan oleh negara sebagaimana mestinya terhadap bidang tanah sertifikat hak milik 1564 Kecamatan Bandung Wetan (sekarang Kecamatan Sumur Bandung) Jalan ABC No. 59 sekarang Jalan ABC No. 79. Yang bukan dan sama sekali berlainan dan tidak sama

dengan

tanah

sengketa

berdasarkan

verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940 milik para ahli waris atau milik para penggugat luas kurang lebih + 3000 m2 (dalil para penggugat posita point 9 dan dalil posita point 10). “Perlu diketahui berdasarkan 1868 KUHPerdata yang berbunyi suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UndangUndang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta


dibuatnya” 

Bahwa dalil para penggugat dalam posita point 26 dan

permohonan

petitum 15 tersebut

di atas

sebenarnya atau sesungguhnya telah dipatahkan oleh pengakuan para penggugat dalam petitum Nomor 9 dan petitum Nomor 11 yang menyebutkan dengan tegas: 9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau pihak manapun juga untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat seketika tanpa kecuali setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan paksa melalui alat perlengkapan negara. 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan Putusan ini, terhitung

sejak

perkara

ini

mempunyai

kekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini. Dengan kata lain dalil para penggugat dalam posita point 26 dan permohonan petitum 15 tersebut di atas adalah bertentangan dengan atau telah dipatahkan oleh pengakuan para penggugat dalam petitum Nomor 9 dan petitum Nomor 11 

Bahwa demikian pula pengakuan para Penggugat dalam

petitum

9

adalah

sangat

tidak

benar

dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menguasai tanah sengketa berdasarkan verponding No. 20 tanggal 11 Maret 1940 milik para ahli waris luas kurang lebih + 3000 m2 (dalil para penggugat posita poin 9 dan dalil posita point 10) maka sangat mustahil atau sangat tidak benar, atau sangat tidak

adil

jika

Tergugat

I

dan

Tergugat

II

diperintahkan atau dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa berdasarkan verponding No. 20


tanggal 11 Maret 1940 milik para ahli waris luas kurang lebih + 3000 m2 (pengakuan para penggugat dalam dalil posita poin 9 dan dalil posita point 10) yang

intinya

tersebut

atau

di

sebenarnya

atas

tanah

sengketa

tidak

pernah

adalah

ada(sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi point VII dan

dalam

pokok

perkara

point

III.7;

point

III.8tersebut di atas). 

Bahwa petitum Nomor 9 adalah identik perampasan hak

dengan

terhadap Tergugat I Gunawan

Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai dan perampasan hak terhadap Tergugat II

Bastaman Kadarusman

yang didasarkan pada “pelanggaran hak asasi manusia”. XIII.

Bahwa

Tergugat

I

dan

Tergugat

II

dengan

tegasmenolak dalil-dalil para penggugat posita point 17; posita point 19; posita point 20, posita point 21, posita point 22, posita point 23, posita point 24, dan permohonan atau tuntutan dalam petitum Nomor 7; petitum Nomor 8; petitum Nomor 9; petitum Nomor 12; petitum Nomor 13; sebagaimana diuraikan dibawah ini: 17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak telah menguasai tanah sengketa secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat 19. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dengan tanpa hak dan secara sepihak telah memecah tanah sengketa kedalam blok-blok tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat. 20. Bahwa

Tergugat

I

yang

mensertifikatkan

tanah

sengketa blok VI seluas +1766 m2 ke dalam SHM No. 1564

adalah

perbuatan

melawan

hukum

yang

merugikan Para Penggugat. 21. Bahwa oleh karena SHM No. 1564 telah terbit dengan


tanpa alas hak kepemilikan yang sah maka sertifikat No. 1564 harus dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. 22. Bahwa termasuk pula dalam hal ini segala surat-surat maupun akta-akta lainnya yang terbit sehubungan dengan

pensertifikatan

SHM

No.

1564

harus

dinyatakan cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 23. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak

atas

tanah

sengketa,

maka

perbuatan

pemecahan, penggabungan maupun perbuatan jual beli,

hibah,

kepemilikan

dan lainnya

bentuk-bentuk atas

tanah

peralihan sengketa,

hak yang

dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak lainnya, kepada pihak lain harus dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan. 24. Bahwa dengan demikian, segala surat-surat, akta-akta, maupun sertifikat-sertifikat yang terbit sehubungan adanya peralihan hak dari Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain atau dari pihak lainnya kepada pihak manapun juga harus dinyatakan cacat hukum dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Petitum Nomor 7 7. Menyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan segala perbuatan

pemecahan,

penggabungan

maupun

perbuatan jual-beli, hibah, dan bentuk-bentuk peralihan hak kepemilikan lainnya atas tanah sengketa, yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lainnya atau dari pihak lainnya kepada pihak manapun juga. Petitum Nomor 8 8. Menyatakan SHM No. 1564 dan segala surat-surat maupun akta-akta lainnya yang terbit sehubungan


dengan pensertifikatan SHM No. 1564 serta segala surat-surat;

akta-akta,

maupun

sertifikat-sertifikat

lainnya yang terbit sehubungan adanya peralihan hak dari Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain atau dari pihak lainnya kepada pihak manapun juga adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Petitum Nomor 9 9. Memerintahkan kepada Tergugat IdanTergugat II atau pihak

manapun

juga

untuk

menyerahkan

tanah

sengketa kepada Para Penggugat seketika tanpa kecuali setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,

bila

perlu

dengan

paksa

melalui

alat

perlengkapan negara. Petitum Nomor 12 12. Menghukum

Tergugat

IdanTergugat

II

secara

tanggung renteng untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini. Petitum Nomor 13 13. Menghukum Tergugat IdanTergugat IIserta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini. Alasan Hukum : 1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum atau sama sekali tidak ada hubungan hukum khusus dengan para penggugat; 2. Bahwa tanah sengketa atau tanah milik para ahli waris atau milik para penggugat sebagaimana pengakuan para penggugat dalam dalil-dalil posita point 9; posita point 10; dan dinyatakan oleh para penggugat dalam permohonan petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; petitum Nomor 9; adalah sama sekali tidak pernah ada atau setidak-tidaknya bukan bidang tanah sertifikat hak milik

No.

1564

Kecamatan

Bandung

Wetan

(sekarang Kecamatan Sumur Bandung)


Nama

pemegang

hak

Gunawan

Kadarusman

dahulu Tan Tjiong Kai Tergugat I a. Hak Milik No. 1564 b. Nama Jalan/Persil Jln. A.B.C. No. 59 sekarang Jalan ABC No. 79 c. Asal Persil Pemberian Hak Bekas E. 4356 (Bekas Eigendom verponding 4356) d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 1612-1972 No. SK. 1167/HM/DA/72 Uang pemasukan: Rp.327.600,- + Rp.163.800,Lamanya hak berlaku Berakhir Canon/recognisi/sewa : Mulai Dirubah menjadi e. SRT Surat Ukur Tgl. 16-7-1920 No. 350 Luas 1638m2. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-2-1973 No. 413/2/1973 Widyanto Pranamihardja, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung; tanggal pencatatan 26-2-1973; nama yang berhak Bastaman Kadarusman Tergugat II. Sertifikat Hak Milik No. 1564 tersebut di atas; sebagaimana pengakuan para penggugat dalam dalil-dalil posita point 16; posita point 20; posita point 21; posita point 22; petitum Nomor 8; (sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi point VII; dan dalam pokok perkara point III.7; point III.8 tersebut di atas. 3. Bahwa

sertifikat

hak

milik

1564

asal

persil

pemberian hak bekas E. 4356 (bekas Eigendom verponding 4356)


Yang

diterbitkan berdasarkan Surat

keputusan

Menteri Dalam negeri Tgl. 16-12-1972 No. SK 1167/HM/DA/72 Uang pemasukan: Rp. 327.600,- + Rp. 163.800,Surat ukur Tgl. 16-7-1920 No. 350 Luas 1638 m2 Adalah sah dan mempunyai nilai hukum dan mempunyai kekuatan hukum. Fakta yang diuraikan dan dikemukakan dalam point 1 dan point 2 dan point 3 tersebut di atas telah mematahkan dalil-dalil para penggugat posita point 17; posita point 19; posita point 21; posita point 22; posita point 23; posita point 24; 4. Dalil-dalil para penggugat dalam posita point 17; posita point 19, posita point 20, posita point 21, posita point 22, posita point 23, posita point 24, adalah dalil-dalil yang mengada-adatanpa fakta, atau dengan kata lain dalil-dalil yang tidak benar. Dan harusdikesampingkan. 5. Bahwa fakta dalam point 1, point 2, point 3, point 4 tersebut di atas telah mematahkan seluruh dalildalil para penggugat dalam posita point 17; posita point 19, posita point 20, posita point 21, posita point 22, posita point 23, posita point 24. Maka dengan demikian permohonan atau tuntutan para penggugat dalam petitum Nomor 7; petitum Nomor 8; petitum Nomor 9; petitum Nomor 10; petitum Nomor 11; petitum Nomor 12; petitum Nomor 13; petitum Nomor 14; petitum Nomor 15; Harus ditolak seluruhnya. XIV.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sekali lagi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para penggugat dalam posita point 1 sampai dengan posita point 26 beserta permohonan para penggugat kepada Yang Mulia


Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/ PN.Bdg, Tanggal 11.04.2016 yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016yang dinyatakan dalam petitum poin 1 sampai dengan petitum point 15 Alasan hukum: 1. Bahwa terbukti bidang tanah sertifikat hak milik No. 1564

Kecamatan

Bandung

Wetan

(sekarang

Kecamatan Sumur Bandung) Nama pemegang hak Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai Tergugat I a. Hak Milik No. 1564 b. Nama Jalan/Persil Jln. A.B.C. No. 59 sekarang Jalan ABC No. 79 c. Asal Persil Pemberian Hak Bekas E. 4356 (Bekas Eigendom verponding 4356) d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 16-121972 No. SK. 1167/HM/DA/72 Uang pemasukan: Rp.327.600,- + Rp.163.800,Lamanya hak berlaku Berakhir Canon/recognisi/sewa : Mulai Dirubah menjadi e. SRT Surat Ukur Tgl. 16-7-1920 No. 350 Luas 1638m2. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-2-1973 No. 413/2/1973 Widyanto Pranamihardja, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung; tanggal pencatatan 26-2-1973; nama yang berhak Bastaman Kadarusman Tergugat II


Adalah sama sekali tidak sama atau sama sekali berbeda dengan bidang tanah atau tanah sengketa milik para ahli waris atau milik para penggugat sebagaimana pengakuan penggugat dalam dalil-dalil posita point 9; posita point 10; dan pengakuan para penggugat dalam permohonan petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; 2. Bahwa

Para

penggugat

sama

sekali

tidak

ada

hubungan hukum atau sama sekali tidak ada hubungan hukum khusus dengan Tergugat I dan Tergugat II 3. Bahwa seluruh dalil-dalil para penggugat posita point 1 sampai

dengan

point

27adalah

dalil-dalil

yang

mengada-ada tanpa fakta dan bukti otentik. 4. Bahwa pengakuan para penggugat dalam posita point 10 di bawah ini : 10. Bahwa adapun kepemilikan M.Oewas (Oeas) atas tanah sengketa adalah berdasarkan Verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940. Sama sekali berlainan atau sama sekali berbeda dengan bukti kepemilikan M. Oewas (Oeas) dalam petitum Nomor 3; “Menyatakan bukti-bukti: -


-


Adalah bukti yang sah dan berharga terkait hak kepemilikan M. Oewas atas sebidang tanah sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di Jalan ABC No.

73-81,

Kelurahan

Braga,

Kecamatan

Sumur

Bandung, Kota Bandung dengan Luas + 3000 m2 dengan batas-batas: Utara

: Gg. Cikapundung

Timur

: Tanah dan

bangunan

rumah,

Gg.

Cikapundung Selatan : Jalan ABC Bandung


Barat

: Tanah dan bangunan rumah”

Dan sama sekali berbeda dan berlainan puladengan bukti kepemilikan M. Oewas (Oeas) yang dinyatakan oleh para ahli waris atau para penggugat dalam petitum Nomor 4; dan petitum Nomor 5; 5. Bahwa fakta yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam pokok perkara point I sampai dengan point XIV tersebut di atas telah diperkokoh pulaatau dikuatkanpula oleh pengakuan para penggugat dalam permohonan para penggugat kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

No.


tanggal

11.04.2016 yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016 dalam petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; Bidang tanah sertifikat hak milik No. 1564 Kecamatan Bandung

Wetan

(sekarang

Kecamatan

Sumur

Bandung) Nama pemegang hak Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai Tergugat I a. Hak Milik No. 1564 b. Nama Jalan/Persil Jln. A.B.C. No. 59 sekarang Jalan ABC No. 79 c. Asal Persil Pemberian Hak Bekas E. 4356 (Bekas Eigendom verponding 4356) d. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 16-121972 No. SK. 1167/HM/DA/72 Uang pemasukan: Rp.327.600,- + Rp.163.800,Lamanya hak berlaku Berakhir Canon/recognisi/sewa : Mulai Dirubah menjadi


e. SRT Surat Ukur Tgl. 16-7-1920 No. 350 Luas 1638m2. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-2-1973 No. 413/2/1973 Widyanto Pranamihardja, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kotamadya Bandung; tanggal pencatatan 26-2-1973; nama yang berhak Bastaman Kadarusman Tergugat II Sama sekali tidak dimohon menjadi milik para ahli waris atau milik para penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; Atau Bahwa pengakuan para penggugat dalam dalil posita point 10; 10. Bahwa adapun kepemilikan M.Oewas (Oeas) atas tanah sengketa adalah berdasarkan Verponding No. 20 tertanggal 11 Maret 1940. Sama sekali tidak dimohon menjadi milik para ahli waris atau milik para penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam petitum Nomor 3; petitum Nomor 4; petitum Nomor 5; Maka dengan demikian gugatan para penggugat dalam perkara perdata Nomor131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 11.04.2016 di Pengadilan Negeri Kls IA Khusus Bandung yang diperbaiki dan dibacakan pada tanggal 26 Juli 2016 harus ditolak secara keseluruhan. Senada dan seirama yang diamanahkan dalam pasal 178 ayat (3) HIR

Melarang hakim menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut (disalin dari Komentar HIR, disusun oleh Mr. R. Tresna, Cetakan Kedelapan belas; PT. Pradnya Paramita Jakarta) Berdasarkan seluruh fakta-faktayang dikemukakan atau diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalamEksepsi dan dalam pokok perkara tersebut di atas. Bahwa demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum, Tergugat


I Gunawan Kadarusman dahulu Tan Tjiong Kai dan Tergugat II Bastaman Kadarusman memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 11-04-2016, kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut; DALAM EKSEPSI -

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhan

-

Menyatakan gugatan para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 11-042016 tidak dapat diterima

-

Menghukum para penggugat untuk membayar biaya menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA -

Menerima dan mengabulkan jawaban dalam pokok perkara dari Tergugat I dan Tergugat II secara keseluruhan

-

Menolak gugatan Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor


tanggal

11-04-2016

secara keseluruhan. -

Menghukum para penggugat untuk membayar biaya menurut hukum.

Atau ApabilaPengadilan

Negeri

Kls

I

A

Khusus

Bandung

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang teruarai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 131/Pdt.G/2016/PN.BDG tanggal 29 Nopember 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam eksepsi: -

Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian; 2. Menetapkan: a. Amin bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat I) b. Yaya bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat II)


c. Nasim bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat III) d. Wasta bin Emed (cucu laki-laki/Penggugat IV) e. Engkus bin Sarman (cicit laki-laki/Penggugat V) f. Oman bin Otong (cucu laki-laki/Penggugat VI) g. Nengsih binti Otong (cucu perempuan/Penggugat VII) h. Adun bin Otong (cucu laki-laki/Penggugat VIII) Atau para Penggugat adalah ahliwaris yang sah dari M.Oewas (Oeas) alias Uwas Wasman (Ues); 3. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya; 4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp. 3.157.000,00 (tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) ; Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor : 164/PDT.B/ 2016/PN.BDG, yang ditanda tangani oleh SUSILO NB,S.H.,M.H., Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Desember 2016, CAHAYA WULANDARI,S.H., Kuasa Hukum Para Pembanding/ Para Penggugat, Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “ ERLAN JAYA PUTRA, SH & ADE ROKILAH, SH ” yang beralamat di Jl. Venus Barat VI No. 86 D Metro Estate Soekarno-Hatta Bandung Tlp. (022)70547297-08531517711, telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan perkara tanggal 29 Nopember 2016 Nomor : 131/PDT.G/2016/PN.BdG, tersebut ; Membaca akta pemberitahunan pernyataan banding Nomor : 131/PDT.G/ 2016/PN.BDG Jo. Nomor : 164/PDT.B/2016/PN.BDG, yang ditanda tangani oleh EKA SURYANI, Bc.IP.,S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Desember 2016 dan tanggal 4 Januari 2017 telah memberi tahukan kepada pihak Terbanding I/Tergugat I, kepada Terbanding II/Tergugat II, dan Kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat secara patut dan seksama ; Membaca memori banding tertanggal 30 Januari 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat, memori banding tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 131/PDT/G/2016/PN.BDG Jo. Nomor : 164/PDT/B/2016/PN.BDG, yang ditanda tangani oleh EKA SURYANI, Bc.IP.,S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 07 Februari 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada


Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 10 Pebruari 2017, kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 13 Pebruari 2017, dan kepada Turut Terbanding/Turut Terguat pada tanggal 8 Februari 2017 secara patut dan seksama ; Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 02 Maret 2017 yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I (GUNAWAN KADARUSMAN), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Maret 2017, pada tanggal 8 Maret 2017 telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat, dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat, serta pada tanggal 13 Maret 2017 telah diberitahukan kepada Terbanding II/Tergugat II secara pautut dan seksama ; Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 02 Maret 2017 yang diajukan oleh Terbanding II/Tergugat II (BASTAMAN KADARUSMAN), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 06 Maret 2017, pada tanggal 8 Maret 2017 telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat, dan kepada Terbanding I/Tergugat I, serta kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat, secara pautut dan seksama ; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor : 131/PDT.G/2016/PN.BDG, tertanggal 29 Nopember 2016 yang ditanda tangani oleh EKA SURYANI, Bc.IP,.S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan kesempatan kepada para pihak dalam perkara ini dengan patut dan seksama masing-masing pada tanggal 23 Februari 2017 kepada Para Pembanding/Para Penggugat, dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat, serta tanggal 28 Pebruari 2017, kepada Terbanding II/Tergugat II, dan

kepada

Terbanding I/Tergugat I ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 131/PDT.G/2016/PN.BDG, tersebut diucapkan

pada tanggal 29 Nopember 2016,

dengan dihadiri oleh para Tergugat, tanpa dihadirinya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Turut Tergugat maupun kuasa hukumnya, dan atas isi putusan tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan suratnya masingmasing tertanggal 8 Desember 2016 dan tertanggal 13 Desember 2016 telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat dan Turut Tergugat secara syah dan patut, selanjutnya terhadap putusan tersebut pihak Kusa Hukum Para Pembanding


semula Para Penggugat pada tanggal 16 Desember 2016 telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding

yang diajukan

oleh Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang diatur oleh Undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Kuasa Hukum Para Pembanding /Para Penggugat mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas harta warisan M.Oewas alias Uwes Wasman (Ues) yakni sebidang tanah sesuai afschrift (surat ukur) Nomor 117/13c atau sekarang lebih dikenal dengan tanah yang terletak di ABC No. 73-81, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung dengan luas + 3000 m2 dengan batas-batas :

-

- Utara

: Gg. Cikapundung ;

- Timur


- Selatan


- Barat

: Tanah dan Bangunan rumah ;

Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat seketika tanpa kecuali setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan paksa melalui alat perlengkapan negera. Hal-hal yang selengkapnya sebagai mana terurai dalam memori banding tertanggal 30 Januari 2017 yang terlampir dalam berkas perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Terugat I, dan Terbanding II/Tergugat II pada pokoknya hanya mendukung pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pemeriksaan perkara a quo tersebut ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati akan keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam memori banding dari Para Pembanding/Para Pengguat tersebut, ternyata merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tinggi memandang tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam


pemeriksaan tingkat banding, oleh karenanya keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandinya tersebut patut dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II yang hanya mendukung putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tinggi dapat menerima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Nopember 2016, Nomor : 131/ PDT.G/2016/PN.BDG, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan-alasan yang mejadi dasar hukum dalam putusannya, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Nopember 2016, Nomor 131/PDT.G/2016/PN.BDG, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat, tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; Mengingat Peraturan Hukum dari Per-Undang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Undangundang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Per-Undang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI……


MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 29 Nopember 2016, Nomor : 131/PDT.G/2016/PN.BDG, yang dimohonkan banding tersebut ; 3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian

diputus

dalam

sidang

permusyawaratan

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017, oleh kami EDDY PANGARIBUAN,S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selaku Ketua Majelis, dengan SUBARYANTO,S.H.,M.H., dan SUGITO,S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SOETJIPTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ; Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

S U B A R Y A N T O,S.H.,M.H.

EDDY PANGARIBUAN,S.H.,M.H.

TTD S U G I T O,S.H.,MH. Panitera Pengganti : TTD S O E T J I P T O.


Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............……………

Rp.

2. Biaya Redaksi putusan ……………. Rp.

6.000,5.000,-

3. Biaya Pemberkasan …………………Rp 139.000,J u m l a h …………………………… Rp 150.000,-


2017PT.BDG

Recommend Documents