KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT EDARAN NOMOR SE-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK A. Umum Sehubungan dengan perubahan organisasi dan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, serta dalam rangka mendukung kegiatan penilaian sebagai tindak lanjut diterbitkannya aturan terkait Optimalisasi Penilaian (Appraisal) untuk Penggalian Potensi Pajak dan Tujuan Perpajakan Lainnya, dan memperhatikan jumlah Pejabat Fungsional Penilai Pajak yang belum mencukupi kebutuhan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada, maka perlu dibuat pengaturan terkait tata cara penunjukan Petugas Penilai Pajak. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan wewenang terkait tata cara penunjukan pegawai selain Pejabat Fungsional Penilai Pajak untuk melaksanakan tugas penilaian, yang dilakukan oleh Kanwil DJP dan KPP. 2. Tujuan Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan tata cara penunjukan Petugas Penilai Pajak. C. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi: 1. Kriteria pegawai yang dapat ditunjuk menjadi Petugas Penilai Pajak; 2. Kewenangan Petugas Penilai Pajak dan Pemberian Bimbingan kepada Petugas Penilai Pajak. D. Dasar 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak; 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2016 tentang Tata Cara Penilaian Untuk Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-61/PJ/2015 tentang Optimalisasi Penilaian (Appraisal) Untuk Penggalian Potensi Pajak dan Tujuan Perpajakan Lainnya. 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset TakBerwujud Untuk Tujuan Perpajakan; E. Penunjukan... Kp.:PJ.134/PJ.1301/2017
E. Penunjukan Petugas Penilai Pajak 1. Petugas Penilai Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian (Appraisal) dan ditunjuk sebagai Petugas Penilai Pajak melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Keputusan Kepala Kanwil DJP). 2. Pegawai yang dapat ditunjuk sebagai Petugas Penilai Pajak sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Minimal lulusan Program Diploma I Keuangan dengan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a; b. Memiliki kemampuan yang dianggap cukup untuk melakukan penilaian, antara lain ditunjukkan dengan: 1) Ijazah kelulusan dari DI/DIII/DIV/S1/S2/S3 dibidang Penilaian; atau 2) Ijazah kelulusan dari DI/DIII/DIV/S1/S2/S3 selain dibidang Penilaian, dengan dilengkapi: a) Sertifikat Penilai yang diterbitkan oleh asosiasi penilai yang diakui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia; atau b) Sertifikat mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) tentang penilaian (appraissal) properti/aset tak berwujud/bisnis; atau c) Sertifikat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat DJP atau Kanwil DJP tentang penilaian (appraissal) properti/aset tak berwujud/bisnis. c. Tidak sedang menduduki Jabatan Struktural atau Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak. 3. Nama pegawai yang akan ditunjuk sebagai Petugas Penilai Pajak selanjutnya diusulkan kepada Kepala Kanwil DJP oleh: a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk Petugas Penilai Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP); b. Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan untuk Petugas Penilai Pajak pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus; atau c. Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian untuk Petugas Penilai Pajak pada Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus. 4. Kepala Kanwil DJP menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan menerbitkan Keputusan Kepala Kanwil DJP tentang Penunjukan Petugas Penilai. F.
Kewenangan dan Pemberian Bimbingan 1. Petugas Penilai Pajak mempunyai wewenang melakukan penilaian untuk jenis kegiatan penilaian: a. Penentuan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; dan/atau b. Penilaian Properti Kriteria I sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud Untuk Tujuan Perpajakan beserta Perubahannya. 2. Dalam melakukan penilaian, Petugas Penilai Pajak dapat meminta bimbingan dari Fungsional Penilai Pajak di KPP, Kanwil DJP, atau Kantor Pusat DJP.
3. Pejabat... Kp.:PJ.134/PJ.1301/2017
Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-18/PJ/2017 Tanggal : 17 Juli 2017
Contoh Format Keputusan Kepala Kanwil DJP tentang penunjukan Petugas Penilai Pajak
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK..............(1) KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ..............................(1) NOMOR…...........................(2) TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................................(1),
Memperhatikan :
Surat/Nota Dinas ..............................(3), Tanggal ...........................(4), Hal ............................(5),
Menimbang
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian untuk tujuan perpajakan, dianggap perlu untuk menunjuk pegawai sebagai petugas penilai pajak;
:
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak................................(1), tentang Penunjukan Petugas Penilai Pajak; Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008; 2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009;
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994;
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak;
5.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2016 tentang Tata Cara Penilaian Untuk Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
Kp.:PJ.134/PJ.1301/2017
6.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-61/PJ/2015 tentang Optimalisasi Penilaian (Appraisal) Untuk Penggalian Potensi Pajak dan Tujuan Perpajakan Lainnya;
7.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset TakBerwujud Untuk Tujuan Perpajakan. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................................(1) TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK
PERTAMA
:
Menunjuk pegawai yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Petugas Penilai Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ........................(1)/Kantor Pelayanan Pajak .............................(6), sebagai berikut : No. 1 2 3
Nama/NIP
Pangkat/Golongan
Dst.
KEDUA
:
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ………..(1) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir hingga Keputusan ini dicabut.
KETIGA
:
Pada saat Keputusan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ………..(1) ini ditetapkan, Keputusan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ………..(1) nomor …………… (7) tanggal …………… (8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.. Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ini disampaikan kepada: 1. Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian; 2. Kepala KPP............................(6). 3. Pegawai yang bersangkutan Ditetapkan di ..................................... (9) pada tanggal ..................................... (10) Kepala Kantor,
........................................................ (11) NIP .................................................. (12)
Kp.:PJ.134/PJ.1301/2017
PETUNJUK PENGISIAN
Angka (1)
: Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersangkutan.
Angka (2)
: Diisi dengan nomor Keputusan Kepala Kantor Wilayah yang diterbitkan.
Angka (3)
: Diisi dengan: 1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam hal usulan penunjukan dari Kepala kantor Pelayanan Pajak; atau 2. Nota Dinas Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, dalam hal usulan penunjukan dari Kantor Wilayah DJP Selain Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus; atau 3. Nota Dinas Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, dalam hal usulan penunjukan dari Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus.
Angka (4)
: Diisi dengan tanggal Surat atau Nota Dinas
Angka (5)
: Diisi dengan hal Surat atau Nota Dinas.
Angka (6)
: Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang mengusulkan.
Angka (7)
: Diisi dengan nomor Keputusan Penunjukan Petugas Penilai Pajak yang dicabut.
Angka (8)
: Diisi dengan tanggal Keputusan Penunjukan Petugas Penilai Pajak yang dicabut.
Angka (9)
: Diisi dengan kota tempat Keputusan Kepala Kantor Wilayah diterbitkan.
Angka (10) : Diisi dengan tanggal Keputusan Kepala Kantor Wilayah diterbitkan. Angka (11) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah. Angka (12) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kp.:PJ.134/PJ.1301/2017
