BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.18, 2016
KEMEN-ESDM. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan. Standar Kompetensi. Penetapan. Pemberlakuan. Pencabutan.
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK SUBBIDANG ASESOR KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundangundangan mengenai klasifikasi dalam usaha penunjang tenaga
listrik,
kompetensi
perlu
tenaga
menyempurnakan
teknik
standar
ketenagalistrikan
bidang
instalasi pemanfaatan tenaga listrik subbidang asesor ketenagalistrikan; b.
bahwa
telah
dilaksanakan
Forum
Konsensus
pada
tanggal 3 Desember 2013 mengenai Standar Kompetensi Tenaga
Teknik
Pemanfaatan
Ketenagalistrikan
Tenaga
Listrik
Bidang Subbidang
Instalasi Asesor
Ketenagalistrikan; c.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-2-
Tahun
2014
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha
Jasa
Penunjang
Tenaga
Listrik,
Menteri
menetapkan Standar Kompetensi; d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Subbidang Asesor Ketenagalistrikan; Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
30
Tahun
2009
tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan
(Lembaran Nomor
75,
Negara
Usaha
Penyediaan
Republik
Tambahan
Tenaga
Indonesia
Lembaran
Listrik
Tahun
Negara
2014
Republik
Indonesia Nomor 5530); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
4.
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang
Standardisasi
Kompetensi
Tenaga
Teknik
Ketenagalistrikan sebagaimana telah dua kali diubah
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-3-
terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/MEM/2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 921); 5.
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
6.
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN MINERAL
MENTERI
TENTANG
STANDAR
ENERGI
PENETAPAN
KOMPETENSI
DAN
SUMBER
DAN
PEMBERLAKUAN
TENAGA
DAYA TEKNIK
KETENAGALISTRIKAN BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA
LISTRIK
SUBBIDANG
ASESOR
KETENAGALISTRIKAN. Pasal 1 Menetapkan
Standar
Kompetensi
Tenaga
Teknik
Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Subbidang Asesor Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-4-
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Memberlakukan
Standar
Kompetensi
Tenaga
Teknik
Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Subbidang Asesor Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai standar wajib. Pasal 3 Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi
Pemanfaatan
Ketenagalistrikan
Tenaga
yang
Listrik
diterbitkan
Subbidang
sebelum
Asesor
berlakunya
Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku sertifikat tersebut. Pasal 4 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2008
tentang
Kompetensi
Penetapan
Asesor
dan
Pemberlakuan
Ketenagalistrikan
Bidang
Standar Instalasi
Pemanfaatan Tenaga Listrik Subbidang Operasi, Subbidang Pemeliharaan,
dan
Subbidang
Inspeksi
dicabut
dan
dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-5-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2016 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDIRMAN SAID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-6-
www.peraturan.go.id
-7-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-8-
www.peraturan.go.id
-9-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-10-
www.peraturan.go.id
-11-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-12-
www.peraturan.go.id
-13-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-14-
www.peraturan.go.id
-15-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-16-
www.peraturan.go.id
-17-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-18-
www.peraturan.go.id
-19-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-20-
www.peraturan.go.id
-21-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-22-
www.peraturan.go.id
-23-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-24-
www.peraturan.go.id
-25-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-26-
www.peraturan.go.id
-27-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-28-
www.peraturan.go.id
-29-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-30-
www.peraturan.go.id
-31-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-32-
www.peraturan.go.id
-33-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-34-
www.peraturan.go.id
-35-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-36-
www.peraturan.go.id
-37-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-38-
www.peraturan.go.id
-39-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-40-
www.peraturan.go.id
-41-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-42-
www.peraturan.go.id
-43-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-44-
www.peraturan.go.id
-45-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-46-
www.peraturan.go.id
-47-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-48-
www.peraturan.go.id
-49-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-50-
www.peraturan.go.id
-51-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-52-
www.peraturan.go.id
-53-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-54-
www.peraturan.go.id
-55-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-56-
www.peraturan.go.id
-57-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-58-
www.peraturan.go.id
-59-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-60-
www.peraturan.go.id
-61-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-62-
www.peraturan.go.id
-63-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-64-
www.peraturan.go.id
-65-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-66-
www.peraturan.go.id
-67-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-68-
www.peraturan.go.id
-69-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-70-
www.peraturan.go.id
-71-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-72-
www.peraturan.go.id
-73-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-74-
www.peraturan.go.id
-75-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-76-
www.peraturan.go.id
-77-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-78-
www.peraturan.go.id
-79-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-80-
www.peraturan.go.id
-81-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-82-
www.peraturan.go.id
-83-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
2016, No.18
-84-
www.peraturan.go.id
-85-
2016, No.18
www.peraturan.go.id
