BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.786, 2016
KEMEN-DPDTT. Penggunaan Dana. Tahun 2016. Penetapan. Perubahan.
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana
diatur
dalam
Pasal
21
ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60
Tahun
2014
tentang
Dana
Desa
yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-2-
b.
Peraturan
Menteri
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 perlu menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara; c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Nomor
7,
Negara
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2014
Republik
Indonesia Nomor 5495); 2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-3-
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 4.
Peraturan
Menteri
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi
Kementerian
dan
Tata
Kerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); 5.
Peraturan
Menteri
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
MENTERI
DESA,
PEMBANGUNAN
DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN
MENTERI
DESA,
PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN
2015
TENTANG
PENETAPAN
PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016. Pasal I Beberapa
ketentuan
dalam
Peraturan
Menteri
Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1934), diubah sebagai berikut:
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-4-
1.
Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1)
Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: a.
keadilan,
dengan mengutamakan hak atau
kepentingan
seluruh
warga
desa
tanpa
membeda-bedakan; b.
kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
c.
tipologi
desa,
dengan
mempertimbangkan
keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa
yang
khas,
serta
perubahan
atau
perkembangan dan kemajuan desa. (2)
Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
(3)
a.
kekerabatan Desa;
b.
hamparan;
c.
pola permukiman;
d.
mata pencaharian; dan/atau
e.
tingkat perkembangan kemajuan Desa.
Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa dan tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2.
Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1)
Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-5-
Kewenangan Lokal Berskala Desa dan penggunaan Dana Desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dana Desa diprioritaskan untuk
membiayai
pelaksanaan
program
dan
kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2)
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat
3.
Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1)
Untuk
meningkatkan
Desa
dan
kesejahteraan
kualitas
hidup
masyarakat
manusia
serta
penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi: a.
pembangunan,
pengembangan,
dan
pemeliharaan infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; b.
pembangunan,
pengembangan
dan
pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; c.
pembangunan, pemeliharaan
pengembangan sarana
dan
dan prasarana
pendidikan, sosial dan kebudayaan; d.
pengembangan meliputi sarana
usaha
pembangunan prasarana
ekonomi dan
produksi
masyarakat, pemeliharaan
dan
distribusi;
dan/atau e.
pembangunan
dan
pengembangan
sarana-
prasarana energi terbarukan serta kegiatan
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-6-
pelestarian lingkungan hidup. (2)
Pemerintah
Desa
bersama-sama
dengan
Badan
Permusyawaratan Desa dapat menetapkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. (3)
Pemerintah
Daerah
pendampingan
Kabupaten/Kota
terhadap
melakukan
penyusunan
prioritas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. 4.
Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1)
Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diuraikan dalam Lampiran Pedoman Umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)
Peraturan Menteri dan Lampiran Pedoman Umum sebagaimana pedoman
dimaksud
dalam
pada
penyusunan
ayat
(1)
petunjuk
menjadi teknis
prioritas penggunaan Dana Desa. (3)
Pemerintah
Kabupaten/Kota
dapat
menyusun
Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-7-
5.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah
Tertinggal,
dan
Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1934) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-8-
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2016 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd MARWAN JAFAR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
-9-
2016, No.786
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-10-
www.peraturan.go.id
-11-
2016, No.786
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-12-
www.peraturan.go.id
-13-
2016, No.786
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-14-
www.peraturan.go.id
-15-
2016, No.786
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-16-
www.peraturan.go.id
-17-
2016, No.786
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-18-
www.peraturan.go.id
-19-
2016, No.786
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-20-
www.peraturan.go.id
-21-
2016, No.786
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-22-
www.peraturan.go.id
-23-
2016, No.786
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-24-
www.peraturan.go.id
-25-
2016, No.786
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-26-
www.peraturan.go.id
-27-
2016, No.786
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-28-
www.peraturan.go.id
-29-
2016, No.786
www.peraturan.go.id
2016, No.786
-30-
www.peraturan.go.id
