OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/2015 TENTANG
AGEN PEMASARAN EFEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
Menimbang
: bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemasaran Perantara Pedagang Efek untuk memanfaatkan potensi pasar guna peningkatan jumlah investor Pasar Modal Indonesia, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Pemasaran Efek;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608); 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
Menetapkan
: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG AGEN PEMASARAN EFEK
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1)
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: a. Agen Pemasaran Efek adalah Pihak yang dapat melakukan penawaran kepada investor/masyarakat untuk menjadi Nasabah Perusahaan Efek. b. Wakil Agen Pemasaran Efek adalah orang yang mewakili Agen Pemasaran Efek. c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat,
Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. d. Gerai adalah lokasi lain kegiatan Agen Pemasaran Efek, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan) (2)
Perantara Pedagang Efek bertanggung jawab atas perjanjian kerja sama antara Perantara Pedagang Efek dan Agen Pemasaran Efek.
(3)
Perantara Pedagang Efek bertanggung jawab atas perilaku Agen Pemasaran Efek orang perseorangan.
(4)
Agen Pemasaran Efek hanya dapat melakukan penawaran kepada investor/masyarakat untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek.
(5)
Kegiatan Agen Pemasaran Efek dapat dilakukan oleh PUJK di kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat, dan/atau lokasi lain.
BAB II PERSYARATAN AGEN PEMASARAN EFEK Pasal 2 (1)
Yang dapat melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek adalah: a. PUJK; atau b. Orang perseorangan; yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Pemasaran Efek berdasarkan kontrak kerja sama dengan Perantara Pedagang Efek.
(2)
Pelaksanaan kegiatan Agen Pemasaran Efek oleh PUJK dapat dilakukan pada kantor pusat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)
Dalam hal pelaksanaan kegiatan Agen Pemasaran Efek oleh PUJK pada lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Gerai, maka tidak perlu persetujuan OJK. Pasal 3
Pihak yang melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1.
Bagi PUJK a. Memiliki Wakil Agen Pemasaran Efek di setiap kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat, dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek yang melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek; b. Memiliki pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Pemasaran Efek untuk setiap kantor pusat, kantor lain
selain kantor pusat, dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek yang melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek; c. Mendaftarkan kegiatan Otoritas Jasa Keuangan;
Agen
Pemasaran
Efek
kepada
d. Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain; dan e. Telah dinyatakan layak melalui proses uji tuntas (due diligence) oleh Perantara Pedagang Efek yang melakukan kerjasama keagenan. 2.
Bagi orang perseorangan a. Paling kurang memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. Telah dinyatakan layak melalui proses uji tuntas (due diligence) oleh Perantara Pedagang Efek yang melakukan kerjasama keagenan. Pasal 4
(1)
Wakil Agen Pemasaran Efek dan/atau pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, wajib: 1. paling kurang memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran dari Otoritas Jasa Keuangan; dan 2. mendapat penugasan khusus secara tertulis dari Agen Pemasaran Efek untuk bertindak sebagai Wakil Agen Pemasaran Efek dan/atau pejabat penanggung jawab.
(2)
Setiap Wakil Agen Pemasaran Efek tidak boleh merangkap pada lebih dari satu lokasi Agen Pemasaran Efek.
(3)
Perangkapan sebagaimana dimaksud pada Ayat berlaku untuk Gerai.
(2) tidak
Pasal 5 Sistem pengendalian internal yang memadai bagi Agen Pemasaran Efek wajib dituangkan secara tertulis paling kurang meliputi: a.
pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menghindari timbulnya benturan kepentingan (conflict of interest);
b.
prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen Pemasaran Efek; dan
c.
upaya dan tindakan yang dilakukan untuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
memperbaiki
BAB III TATA CARA PENDAFATARAN Bagian Kesatu Pendaftaran Agen Pemasaran Efek Pelaku Usaha Jasa Keuangan Pasal 6 (1)
Permohonan pendaftaran sebagai Agen Pemasaran Efek Pelaku Usaha Jasa Keuangan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat Permohonan Pendaftaran Sebagai Agen Pemasaran Efek Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dokumen-dokumen sebagai berikut: 1. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas; 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan; 3. fotokopi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; 4. data Kantor Pusat yang akan melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek beserta alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar Wakil Agen Pemasaran Efek; 5. dokumen pejabat penanggung jawab Agen Pemasaran Efek yang meliputi: a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; c. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), bagi warga negara asing; d. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan sebagai pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor pusat; e. dokumen pendukung yang menunjukkan berpengalaman dalam kegiatan pemasaran paling singkat 3 (tiga) tahun; dan f.
fotokopi izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran atas nama yang bersangkutan;
6. dokumen Wakil Agen Pemasaran Efek yang meliputi: a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; c. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), bagi warga negara asing;
d. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan Wakil Agen Pemasaran Efek di kantor pusat; dan e. fotokopi izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran atas nama yang bersangkutan; 7. diagram struktur organisasi yang menunjukkan garis pertanggungjawaban dari masing-masing fungsi kepada penanggung jawab atau anggota direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Agen Pemasaran Efek beserta uraian tugasnya; 8. prosedur operasi Pemasaran Efek;
standar
pelaksanaan
kegiatan
Agen
9. proyeksi rencana operasi kegiatan Agen Pemasaran Efek paling singkat 1 (satu) tahun ke depan yang paling kurang mencakup informasi sebagai berikut: a. target jenis investor (pangsa pasar); dan b. target jumlah investor; 10. fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran sebagai Agen Pemasaran Efek; dan 11. Dokumen yang menyatakan layak setelah dilakukan uji tuntas (due diligence) oleh Perantara Pedagang Efek yang melakukan kerjasama keagenan. (2)
Dalam hal PUJK mengajukan kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain wajib memenuhi ketentuan terkait Kantor Lain Selain Kantor Pusat Dan/Atau Lokasi Lain. Bagian Kedua Pendaftaran Agen Pemasaran Efek Orang Perseorangan Pasal 7
Permohonan pendaftaran sebagai Agen Pemasaran Efek orang perseorangan diajukan oleh Perantara Pedagang Efek yang melakukan kerjasama keagenan pemasaran kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat Permohonan Pendaftaran Agen Pemasaran Efek Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dokumen sebagai berikut: 1.
Daftar riwayat hidup terbaru Agen Pemasaran Efek orang perseorangan yang telah ditandatangani;
2.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Agen Pemasaran Efek orang perseorangan yang masih berlaku;
3.
Fotokopi izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran atas nama Agen Pemasaran Efek orang perseorangan ;
4.
Kontrak kerja sama/perjanjian keagenan pemasaran dengan Agen Pemasaran Efek orang perseorangan; dan
Efek
5.
Dokumen yang menyatakan layak setelah dilakukan uji tuntas (due diligence) oleh Perantara Pedagang Efek yang melakukan kerjasama keagenan. Pasal 8
(1)
Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan media digital cakram padat (compact disk) atau lainnya, atau surat elektronik (email) dengan alamat
[email protected].
(2)
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, permohonan wajib diajukan melalui sistem elektronik dimaksud. Pasal 9
(1)
Dalam rangka memproses permohonan pendaftaran sebagai Agen Pemasaran Efek, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan.
(2)
Dalam rangka menilai kesiapan pemohon sebagai Pemasaran Efek, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
Agen
a. melakukan pemeriksaan di kantor pemohon; dan b. meminta pemohon untuk memaparkan rencana operasi kegiatan perusahaan sebagai Agen Pemasaran Efek. Pasal 10 Dalam hal permohonan pendaftaran sebagai Agen Pemasaran Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 memenuhi syarat, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Pemasaran Efek kepada pemohon. Pasal 11 Dalam hal permohonan pendaftaran sebagai Agen Pemasaran Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tidak memenuhi syarat, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan tidak lengkap; atau b. permohonan ditolak. Pasal 12 (1)
Pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan.
(2)
Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran sebagai Agen Pemasaran Efek.
Pasal 13 Agen Pemasaran Efek wajib melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek paling lama 6 (enam) bulan setelah memperoleh surat pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
BAB IV KONTRAK KERJA SAMA Pasal 14 Kegiatan Agen Pemasaran Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib didasarkan pada kontrak kerja sama antara Perantara Pedagang Efek dengan Agen Pemasaran Efek. Pasal 15 Dalam melakukan kerja sama dengan Agen Pemasaran Efek, Perantara Pedagang Efek wajib: a. meneliti pemenuhan persyaratan dan proses uji tuntas (due diligence) terhadap calon Agen Pemasaran Efek; b. memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Agen Pemasaran Efek; c. memastikan Agen Pemasaran Efek kelembagaan menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Agen Pemasaran Efek; d. bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen Pemasaran Efek yang termasuk dalam cakupan layanan Agen Pemasaran Efek sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama; dan e. memantau dan mengawasi kegiatan Agen Pemasaran Efek secara langsung, baik secara berkala maupun insidentil. Pasal 16 Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling kurang memuat hal sebagai berikut: a. identitas masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak; b. hak dan kewajiban masing-masing pihak; c. kewajiban Agen Pemasaran Efek untuk memberikan informasi data nasabah kepada Perantara Pedagang Efek; d. komisi yang diterima Agen Pemasaran Efek dan biaya yang menjadi beban Agen Pemasaran Efek; e. jangka waktu kontrak keagenan; f.
penunjukan lembaga peradilan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang Pasar Modal, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antar para Pihak; dan
g. ketentuan pengakhiran kontrak.
Pasal 17 Agen Pemasaran Efek kelembagaan wajib melaporkan penambahan dan/atau penghentian kontrak kerjasama dengan Perantara Pedagang Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak efektif dimulainya kerja sama dan/atau berakhirnya kerja sama.
BAB V PEJABAT PENANGGUNG JAWAB DAN WAKIL AGEN PEMASARAN EFEK Pasal 18 (1)
Agen Pemasaran Efek wajib menunjuk 1 (satu) orang pejabat penanggung jawab atas kegiatan Agen Pemasaran Efek.
(2)
Pihak yang dapat menjadi pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Pemasaran Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai pengalaman dalam kegiatan pemasaran paling singkat 3 (tiga) tahun.
(3)
Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi paling kurang sebagai berikut: a. memastikan proses kegiatan Agen Pemasaran Efek telah berjalan sesuai dengan: 1. kontrak kerja sama yang dibuat oleh Agen Pemasaran Efek dengan Perantara Pedagang Efek; 2. prosedur operasi standar Agen Pemasaran Efek; dan 3. kontrak kerja sama yang dibuat oleh Agen Pemasaran Efek dengan pihak lain yang memiliki jaringan luas sebagai gerai Agen Pemasaran Efek, jika Agen Pemasaran Efek menggunakan gerai Agen Pemasaran Efek; b. memastikan dokumen atas proses pemasaran Efek sebagaimana dimaksud pada huruf a telah lengkap; dan c. memastikan proses kegiatan Agen Pemasaran Efek telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.
(4)
Pejabat penanggung jawab Agen Pemasaran Efek dilarang merangkap bekerja pada perusahaan lain. Pasal 19
Wakil Agen Pemasaran Efek dilarang merangkap bekerja pada perusahaan lain.
BAB VI KANTOR LAIN SELAIN KANTOR PUSAT DAN/ATAU LOKASI LAIN Bagian Kesatu Persetujuan Pasal 20 (1)
Kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain dapat dilakukan oleh Agen Pemasaran Efek setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2)
Permohonan persetujuan kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat Permohonan Persetujuan Kegiatan Agen Pemasaran Efek di Kantor Lain Selain Kantor Pusat Dan/Atau Lokasi Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dokumen-dokumen sebagai berikut: a. dokumen pejabat penanggung jawab Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain yang meliputi: 1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani; 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; 3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), bagi warga negara asing; 4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan sebagai pejabat penanggung jawab kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain; 5. dokumen pendukung yang menunjukkan berpengalaman dalam kegiatan pemasaran paling singkat 3 (tiga) tahun; dan 6. fotokopi izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran atas nama yang bersangkutan; b. dokumen Wakil Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain yang meliputi: 1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani; 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; 3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), bagi warga negara asing; 4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan atau penempatan Wakil Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain; dan
5. fotokopi izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran atas nama yang bersangkutan; c. surat keterangan domisili kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain dari pengelola gedung atau instansi berwenang; dan d. daftar kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain beserta alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar Wakil Agen Pemasaran Efek, sesuai dengan format Daftar Kantor Lain Selain Kantor Pusat Dan/Atau Lokasi Lain Agen Pemasaran Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 21 Dokumen permohonan persetujuan kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan media digital cakram padat (compact disk) atau lainnya, atau surat elektronik (email) dengan alamat
[email protected]. Pasal 22 (1)
Dalam rangka memproses permohonan persetujuan kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan.
(2)
Dalam rangka menilai kesiapan kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek untuk menyelenggarakan kegiatan Agen Pemasaran Efek, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek dimaksud. Pasal 23
Dalam hal permohonan persetujuan kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek memenuhi syarat, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek. Pasal 24 Dalam hal permohonan persetujuan kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek tidak memenuhi syarat, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
1. permohonan tidak lengkap; atau 2. permohonan ditolak. Pasal 25 Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan, dianggap telah membatalkan permohonan persetujuan kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek. Pasal 26 Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan atas kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain berdasarkan atas hal-hal antara lain: a. Agen Pemasaran Efek mengembalikan Surat Tanda Persetujuan yang dimilikinya; b. kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain tersebut tidak ditemukan; c. kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain tersebut ditemukan, namun dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak aktif melakukan kegiatan kegiatan Agen Pemasaran Efek; d. kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain tersebut tidak memiliki pejabat penanggung jawab dan/atau Wakil Agen Pemasaran Efek; dan/atau e. kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain tersebut tidak dapat memenuhi syarat sebagai kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan terlewati. Bagian Kedua Gerai Agen Pemasaran Efek Pasal 27 (1) Dalam melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek, Agen Pemasaran Efek dapat membuka gerai dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak lain. (2) Kerja sama dengan pihak lain untuk membuka gerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memperoleh persetujuan Perantara Pedagang Efek. (3) Pemasaran Efek di gerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Wakil Agen Pemasaran Efek yang mempunyai izin paling kurang sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran. (4) Agen Pemasaran Efek yang melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek pada gerai wajib melaporkan kegiatan Agen Pemasaran Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dimulainya kegiatan kegiatan Agen Pemasaran Efek.
BAB VII PERILAKU AGEN PEMASARAN EFEK Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 28 Bagi Agen Pemasaran Efek: 1. PUJK wajib: a. melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk Agen Pemasaran Efek tersebut; b. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Agen Pemasaran Efek yang dilakukan oleh pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk Agen Pemasaran Efek tersebut; c. mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para Wakil Agen Pemasaran Efek dan setiap pegawainya untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; d. menjalankan tugas sebaik mungkin dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kontrak kerja sama dengan Perantara Pedagang Efek; e. bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya; dan f.
memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan Agen Pemasaran Efek.
2. Orang Perseorangan wajib: a. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Agen Pemasaran Efek; b. menjalankan tugas sebaik mungkin dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kontrak kerja sama dengan Perantara Pedagang Efek; dan c. bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tidak melaksanakan kewajibannya. Bagian Kedua Larangan Pasal 29 Bagi Agen Pemasaran Efek: 1. PUJK dilarang: a. menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan transaksi nasabah; b. memungut penerimaan dari nasabah dan membagi komisi dengan nasabah (profit sharing); c. memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di Pasar Modal;
d. memastikan dan menjanjikan hasil investasi; e. menyarankan untuk melakukan transaksi yang berlebihan untuk memperoleh komisi yang besar; f.
membuat pernyataan yang Pedagang Efek tertentu;
negatif
terhadap
Perantara
g. memberikan rekomendasi atas Efek atau jasa Perantara Pedagang Efek tertentu kepada calon nasabah atau nasabah untuk mendapatkan keuntungan; dan h. memberikan potongan komisi atau hadiah kepada calon nasabah. 2. Orang perseorangan dilarang: a. menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan transaksi nasabah; b. memungut penerimaan dari nasabah dan membagi komisi dengan nasabah (profit sharing); c. memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang berlebihan terkait investasi di Pasar Modal; d. memastikan dan menjanjikan hasil investasi; e. menyarankan untuk melakukan transaksi yang berlebihan untuk memperoleh komisi yang besar; f.
memberikan potongan komisi atau hadiah kepada calon nasabah; dan
g. bertindak sebagai Agen Pemasaran Efek terhadap lebih dari 1 (satu) Perantara Pedagang Efek.
BAB VIII PELAPORAN Bagian Kesatu Pelaporan Bagi Agen Pemasaran Efek Kelembagaab Pasal 30 Agen Pemasaran Efek kelembagaan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat: 1. perubahan identitas Perseroan, yang meliputi nama dan/atau logo; 2. perubahan alamat kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain; 3. perubahan pejabat penanggung jawab dan Wakil Agen Pemasaran Efek; dan 4.
penutupan kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain;
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Bagian Kesatu Pelaporan Bagi Perantara Pedagang Efek Pasal 31 (1)
Perantara Pedagang Efek wajib melaporakan kepada Otoritas Jasa Keuangan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen Pemasaran Efek.
(2)
Laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen Pemasaran Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember, dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) setelah akhir bulan laporan
(3)
Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, laporan paling lambat disampaikan pada hari kerja terakhir sebelumnya. Pasal 32
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik pelaporan Agen Pemasaran Efek, pelaporan seperti yang disebutkan di Pasal 29 dan Pasal 30 dapat disampaikan melalui sistem elektronik dimaksud.
BAB IX BERAKHIRNYA KEGIATAN SEBAGAI AGEN PEMASARAN EFEK Bagian Kesatu Berakhirnya Kegiatan Sebagai Agen Pemasaran Efek Orang Perseorangan Pasal 33 Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan Surat Tanda Terdaftar apabila: a. Perantara Pedagang Efek yang mengajukan pendaftaran Agen Pemasaran Efek orang perseorangan telah mengembalikan Surat Tanda Terdaftar yang dimilikinya; b. Agen Pemasaran Efek orang perseorangan telah menyampaikan surat penghentian kerja sama kegiatan Agen Pemasaran Efek yang ada kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau c. Agen Pemasaran Efek orang perseorangan melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang Undangan di bidang Pasar Modal. Bagian Kedua Berakhirnya Kegiatan Sebagai Agen Pemasaran Efek Kelembagaan Pasal 34 Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan Surat Tanda Terdaftar apabila: a. Agen Pemasaran Efek mengembalikan Surat Tanda Terdaftar yang dimilikinya;
b. Agen Pemasaran Efek melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang Undangan di bidang Pasar Modal; c. Badan hukum Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Agen Pemasaran Efek bubar; dan/atau Izin utama pihak yang melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek dicabut oleh instansi yang berwenang.
BAB X SANKSI Pasal 35 (1)
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f.
pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. Pasal 36 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 37 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada masyarakat.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di ......... pada tanggal .......... KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
Ttd.
MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal..................... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR...
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/2015 TENTANG
AGEN PEMASARAN EFEK I.
UMUM Salah satu penyebab rendahnya jumlah investor Pasar Modal di Indonesia adalah terbatasnya akses masyarakat Indonesia untuk menjadi investor di Pasar Modal. Terbatasnya jaring pemasaran Perantara Pedagang Efek yang hanya terfokus di kota-kota besar menyebabkan calon-calon investor potensial yang berada di daerah sulit untuk terjangkau. Dalam rangka memperluas fungsi pemasaran Perantara Pedagang Efek, diperlukan pengaturan yang memungkinkan Perantara Pedagang Efek melakukan kerja sama dengan Pihak lain yang memiliki akses untuk menjangkau calon nasabah terutama calon nasabah yang berada di daerah. Peraturan ini membuka kesempatan bagi Pihak lain untuk menjadi Agen Pemasaran Efek dengan melakukan kerjasama dengan Perantara Pedagang Efek untuk melakukan penawaran kepada masyarakat untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang Efek. Pihak-pihak tersebut dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum yang merupakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, seperti Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan. Kerja sama antara Agen Pemasaran Efek dan Perantara Pedagang Efek didasarkan oleh kontrak/perjanjian tertulis, yang menyebutkan minimal klausa yang wajib tercantum dalam perjanjian kedua belah pihak. Agen Pemasaran Efek dapat menawarkan dan memproses penerimaan sebagai nasabah Perantara Pedagang Efek, serta menyampaikan informasi suatu Efek sebagai referensi nasabah untuk transaksi Efek. Akan tetapi transaksi Efek tetap dilakukan oleh Perantara Pedagang Efek. Disamping membuka kesempatan bagi Pihak lain untuk menjadi Agen Pemasaran Efek, dalam peraturan ini juga diatur terkait kegiatan dan perilaku Agen Pemasaran Efek. Pengaturan tersebut diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepatuhan Agen Pemasaran Efek terhadap peraturan perundang-undangan sehingga pada akhirnya dapat melindungi masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Agen Pemasaran Efek serta untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, perlu pengaturan tentang Agen Pemasaran Efek dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Hal ini menghindari adanya pengertian keikutsertaan PUJK
dalam
suatu
pameran/promosi
yang
waktu
pelaksanaannya hanya sementara. Pasal 3 Angka 1 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Dalam hal PUJK yang terdaftar sebagai Agen Pemasaran Efek hanya akan melakukan kegiatan pada Gerai, maka kewajiban ini tidak berlaku. Huruf e Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Ayat (1) Pejabat Penanggung Jawab dapat ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab pada 1 atau lebih lokasi kegiatan Agen Pemasaran Efek. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Ayat (1) Laporan
perkembangan
penyelenggaraan
kegiatan
Agen Pemasaran Efek paling kurang menjelaskan perkembangan:
a. jumlah kerjasama dengan Agen Pemasaran Efek yang ada; b. jumlah
calon
nasabah
yang
diajukan
Agen
Pemasaran Efek ke Perantara Pedagang Efek; c. jumlah
calon
nasabah
yang
disetujui
untuk
menjadi nasabah; dan d. nilai transaksi. Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Huruf a Cukup jelas Huruf b Yang dimaksud dengan kerjasama kegiatan Agen Pemasaran Efek yang ada adalah kerja sama yang sedang berlaku antara Agen Pemasaran Efek orang perseorangan dimaksud dengan Perantara Pedagang Efek dimaksud. Huruf c Cukup jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....
