LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 TENTANG IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA FORMULIR NOMOR III.PRO.69
:
Permohonan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka
FORMULIR NOMOR III.PRO.69.A
:
Surat Pernyataan Reputasi Bisnis
FORMULIR NOMOR III.PRO.69.B
:
Surat
Pernyataan
Tidak
Merangkap
Jabatan FORMULIR NOMOR III.PRO.69.C
:
Surat Pernyataan Hubungan Keluarga
FORMULIR NOMOR III.PRO.70
:
Keputusan
Kepala
Perdagangan
Badan
Berjangka
Pengawas Komoditi
Tentang Pemberian Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka FORMULIR NOMOR III.PRO.71
:
Penolakan Permohonan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka
FORMULIR NOMOR III.PRO.72
:
Laporan
Perihal
Kepindahan
Atau
Mutasi Wakil Pialang Berjangka FORMULIR NOMOR III.PRO.73
:
Permohonan Pembekuan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka
FORMULIR NOMOR III.PRO.74
:
Keputusan Perdagangan
Kepala
Badan
Berjangka
Pengawas Komoditi
Tentang Pembekuan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka FORMULIR NOMOR III.PRO.75
:
Permohonan
Pencairan
Izin
Sebagai
Wakil Pialang Berjangka FORMULIR NOMOR III.PRO.76
:
Keputusan Perdagangan
Kepala
Badan
Berjangka
Pengawas Komoditi
Tentang Pencairan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka FORMULIR NOMOR III.PRO.77
:
Permohonan Pencabutan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
FORMULIR NOMOR III.PRO.69 (dibuat diatas kertas kop perusahaan) Nomor
:
Lampiran
:
Perihal
:
…………,………… Permohonan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka Untuk Penempatan di Kantor Pusat/Cabang*) PT. .............
Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan di Jakarta
Dengan ini kami mengajukan permohonan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka (WPB). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut: 1. Nama calon WPB
:
.......................................................................
2. Nomor Identitas
:
..............................................................
3. NPWP
:
.................................................................
4. Tempat dan tanggal lahir
:
.................................................................
5. Pendidikan terakhir
:
.................................................................
6. Alamat calon WPB
:
.................................................................
.
(KTP/Paspor) *)
................................................................. (Nama jalan & Nomor) ..................................... - (Kota & Kode Pos) 7. Nama Pialang Berjangka yang
:
......................................................................
:
.................................................................
merekomendasikan 8. Alamat Perusahaan Pialang Berjangka yang
.................................................................
merekomendasikan
(Nama jalan & Nomor) ..................................... - (Kota & Kode Pos)
9. Kantor Pialang Berjangka WPB Ditempatkan
:
................................................................. .................................................................
-1-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
10. Nomor telepon, e-mail dan faksimili
:
......................................................................
Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: 1. daftar riwayat hidup; 2. copy ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka; 3. copy tanda lulus ujian profesi dari Bappebti; 4. copy surat keterangan ganti nama dari Kementerian Hukum dan HAM; 5. surat rekomendasi dari perusahaan yang akan mempekerjakan; 6. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 7. 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6; 8. surat pernyataan bahwa: a. cakap melakukan perbuatan hukum; b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan dan/atau Perdagangan Berjangka Komoditi; dan c. memiliki akhlak dan moral yang baik. yang dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.69.A. 9. surat pernyataan bahwa calon WPB tidak bekerja rangkap pada perusahaan Pialang Berjangka lain yang dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.69.B; 10. surat pernyataan bahwa calon WPB tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan direksi dan komisaris yang dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.69.C; dan 11. copy Keputusan Kepala Bappebti tentang Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka.**) Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pialang Berjangka Direktur Utama,
Calon Wakil Pialang Berjangka,
Materai (……………………….) Nama Jelas
(……………………….) Nama Jelas
*) Pilih salah satu **) Dilampirkan dalam hal Wakil Pialang Berjangka pindah bekerja pada Pialang Berjangka lain
-2-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
FORMULIR NOMOR III.PRO.69.A
SURAT PERNYATAAN REPUTASI BISNIS
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
...........................................................................
Nomor identitas
:
………………………………………………………............
NPWP
:
………………………………………………………............
Alamat lengkap
:
...........................................................................
(KTP/Paspor)*)
(Nama Jalan & Nomor) ................................... (Kota & Kode Pos) Nomor telepon
:
...........................................................................
Selaku calon Wakil Pialang Berjangka dari PT..............dengan ini menyatakan bahwa saya: a.
cakap melakukan perbuatan hukum;
b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dan/atau Perdagangan Berjangka Komoditi; dan c.
memiliki akhlak dan moral yang baik.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ......................, .............................20.... materai (...............................................) (Nama Jelas)
-3-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
FORMULIR NOMOR III.PRO.69.B SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
...........................................................................
Nomor identitas
:
………………………………………………………............
NPWP
:
………………………………………………………............
Alamat lengkap
:
...........................................................................
(KTP/Paspor)*)
(Nama Jalan & Nomor) ................................... (Kota & Kode Pos) Nomor telepon
Selaku
calon
:
Wakil
...........................................................................
Pialang
Berjangka
dari
PT..............yang
beralamat
di
............dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap jabatan pada perusahaan berjangka lain. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ......................, .............................20.... materai (...............................................) (Nama Jelas)
-4-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
FORMULIR NOMOR III.PRO.69.C SURAT PERNYATAAN HUBUNGAN KELUARGA
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
...........................................................................
Nomor identitas
:
………………………………………………………............
NPWP
:
………………………………………………………............
Alamat lengkap
:
...........................................................................
(KTP/Paspor)*)
(Nama Jalan & Nomor) ................................... (Kota & Kode Pos) Nomor telepon
:
...........................................................................
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota komisaris/direksi dalam PT .......................... Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ......................, .............................20.... materai (...............................................) (Nama Jelas)
-5-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
FORMULIR NOMOR III.PRO.70
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR
/BAPPEBTI/UPP/SI/
/
TENTANG PEMBERIAN IZIN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA KEPADA SDR…………………………….
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, Membaca
:
1. Surat permohonan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka yang diajukan
oleh
Pialang
Berjangka
PT
.........
atas
Sdr………….Nomor……………………tanggal……. ; 2. Surat pernyataan perusahaan PT............tanggal..............yang akan mempekerjakan Wakil Pialang Berjangka; Menimbang
:
bahwa permohonan Saudara dinilai telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 32 Berjangka Komoditi
Tahun 1997 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 2. Peraturan
Pemerintah
Nomor
9
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805); 3. Keputusan
Presiden
Nomor
84/P
Tahun
2009
tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
-6-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/M Tahun 2011 tentang
Pengangkatan
Pejabat
Eselon
I
di
Lingkungan
Kementerian Perdagangan; 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun
2009
tentang
Pembentukan
dan
Organisasi
Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 tentang Unit Pelayanan Perdagangan; 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor:
Pendelegasian
91/BAPPEBTI/PER/03/2012
Wewenang
Penerbitan
Perizinan
tentang
Tertentu
Di
Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Unit Pelayanan Perdagangan; 10.Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka; MEMUTUSKAN: Menetapkan :
KEPUTUSAN
KEPALA
BADAN
BERJANGKA
KOMODITI
PENGAWAS
TENTANG
MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI
PERDAGANGAN
PEMBERIAN
IZIN
UNTUK
WAKIL PIALANG BERJANGKA
KEPADA SDR....…………………………………………………………...........
-7-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
Pasal 1 Memberikan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka kepada Sdr………………………… nomor KTP..................... dengan alamat tempat tinggal di……....……………………..............yang akan bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT........................ untuk ditempatkan pada Kantor Pusat/Cabang*) PT ...................... yang beralamat ................... Pasal 2 Izin ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih
aktif
melakukan
kegiatannya
sebagai
Wakil
Pialang
Berjangka.
Pasal 3 Keputusan
Kepala
Badan
Pengawas
Perdagangan
Berjangka
Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .............. KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
............................................ SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada : 1. Menteri Perdagangan R.I.; 2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; 5. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti.
*) Pilih salah satu
-8-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
FORMULIR NOMOR III.PRO. 71 Nomor
:
Lampiran
:
Perihal
:
…………,…………
Penolakan Permohonan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka
Yth. ........................................ di ................................
Menunjuk surat Saudara Nomor.....................tanggal................perihal..................., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1.
.....................................................................................................................
2.
.....................................................................................................................
3.
.....................................................................................................................
Demikian agar Saudara maklum.
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
................................................................
Tembusan: 1. Menteri Perdagangan R.I.; 2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; 5. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti.
-9-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
FORMULIR NOMOR III.PRO.72 (dibuat diatas kertas kop perusahaan) LAPORAN PERIHAL KEPINDAHAN ATAU MUTASI WAKIL PIALANG BERJANGKA Nomor
:
Lampiran
:
Perihal
:
…………,…………
Laporan Perihal Kepindahan Atau Mutasi Wakil Pialang Berjangka
Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan di Jakarta
Bersama ini kami laporkan bahwa : Nama
: ..........................................................
Nomor Izin Wakil Pialang : .......................................................... sudah dipindahkan atau dimutasikan ke kantor kami yang beralamat di..................... Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut: a.
surat rekomendasi dari perusahaan Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka dimaksud bekerja;
b. fotokopi sertifikat izin Wakil Pialang Berjangka; dan c.
surat keterangan pindah atau dimutasikan dari perusahaan Pialang Berjangka.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, materai (……………………….) Direktur Utama
-10-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
FORMULIR NOMOR III.PRO.73 (dibuat diatas kertas kop perusahaan) Nomor
:
Lampiran
:
Perihal
:
…………,…………
Permohonan Pembekuan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka
Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan di Jakarta Dengan ini kami mengajukan permohonan pembekuan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka untuk Wakil Pialang Berjangka dengan data sebagai berikut: Nama
: ..........................................................
Nomor Izin Wakil Pialang : .......................................................... Alasan Pembekuan
: karena yang bersangkutan sedang dalam proses pengajuan ke pengadilan atas tuduhan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut: a.
surat panggilan dari pengadilan yang ditujukan kepada Wakil Pialang Berjangka yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
b.
fotokopi Keputusan Kepala Bappebti tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Kegiatan Sebagai Wakil Pialang Berjangka.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, materai (……………………….) Direktur Utama
-11-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
FORMULIR NOMOR III.PRO.74
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR :
/BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/ / TENTANG
PEMBEKUAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. ............................................ / ATAS NAMA SDR. ..... *) KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, Menimbang
:
a. bahwa (disesuaikan dengan alasan pembekuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka);
b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan pembekuan terhadap izin Wakil Pialang Berjangka PT. ........................... / atas nama SDR. ..... *);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ; Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 20092014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
-12-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
5. Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan
Menteri Perdagangan DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi Kementerian Perdagangan;
Nomor 31/Mdan Tata Kerja
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBEKUAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. ............................... / ATAS NAMA SDR. ............. *).
KESATU
:
Membekukan Izin Wakil Pialang Berjangka PT. ..................... yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini / atas nama SDR. ............. *).
KEDUA
:
Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Wakil Pialang Berjangka terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.
KETIGA
:
Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dicairkan {disesuaikan dengan alasan pencairan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan
-13-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka}. KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal......................... KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
............................................. Salinan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada: 1. Menteri Perdagangan R.I.; 2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; 5. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti; 6. Direksi Bursa Berjangka; 7. Direksi Lembaga Kliring Berjangka; 8. Direktur Utama PT. ....................... (Pialang Berjangka). *) Pilih salah satu
-14-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : ..../BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/..../..... TENTANG PEMBEKUAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. ..........................
No.
Nama
Nomor Izin Wakil Pialang Berjangka
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dst.
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
.............................
-15-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
FORMULIR NOMOR III.PRO.75 (dibuat diatas kertas kop perusahaan) Nomor
:
Lampiran
:
Perihal
:
…………,…………
Permohonan Pencairan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka
Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan di Jakarta
Dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka untuk Wakil Pialang Berjangka dengan data sebagai berikut: Nama
: ..........................................................
Nomor Izin Wakil Pialang : .......................................................... Alasan Pencairan
: {disesuaikan dengan alasan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka }
Khusus untuk Pencairan karena Wakil Pialang Berjangka yang diajukan ke pengadilan tidak terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, ditambahkan klausul sebagai berikut: {Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka tersebut tidak bersalah} Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, materai (……………………….) Direktur Utama
-16-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
FORMULIR NOMOR III.PRO.76
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR:....../BAPPEBTI/KEP-PENCAIRAN/..../..... TENTANG PENCAIRAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. .......................... / ATAS NAMA SDR. ............ *) KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, Menimbang
:
a.
bahwa {disesuaikan dengan alasan pencairan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Pengawas
Perdagangan
Peraturan Kepala Badan
Berjangka
Komoditi
Nomor:
101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka };
b.
bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan pencairan terhadap izin Wakil Pialang Berjangka PT. ................... / atas nama SDR. ................ *);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ;
Mengingat
:
1.
Undang-undang
Nomor
32
Tahun
Perdagangan Berjangka Komoditi
1997
tentang
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
3720)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Perdagangan
Berjangka
Komoditi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
3.
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 20092014
sebagaimana
telah
diubah
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
-17-
dengan
Keputusan
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
4.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/M Tahun 2011
tentang
Pengangkatan
Pejabat
Eselon
I
di
Lingkungan Kementerian Perdagangan;
5.
Peraturan
Presiden
Pembentukan
Nomor
dan
47
Organisasi
Tahun
2009
tentang
Kementerian
Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden
Nomor
91
Tahun
2011
tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2009
tentang
Pembentukan
dan
Organisasi
Kementerian Negara;
6.
Peraturan
Presiden
Nomor
24
Tahun
2010
tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi,
Tugas
dan
Fungsi
Eselon
I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7.
Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
8.
Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA SEBAGAI
KOMODITI WAKIL
TENTANG
PIALANG
PENCAIRAN BERJANGKA
IZIN PT.
........................ / ATAS NAMA SDR. .................. *). KESATU
:
Mencairkan Izin Wakil Pialang Berjangka PT. ..................... yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini / atas nama SDR. ......... *).
KEDUA
:
Pencairan
izin
sebagaimana
dimaksud
pada
diktum
KESATU tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Wakil Pialang Berjangka terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.
-18-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal......................... KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
.................................
Salinan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada: 1. Menteri Perdagangan R.I.; 2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; 5. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti; 6. Direksi Bursa Berjangka; 7. Direksi Lembaga Kliring Berjangka; 8. Direktur Utama PT. ....................... (Pialang Berjangka).
-19-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : ..../BAPPEBTI/KEP-PENCAIRAN/..../..... TENTANG PENCAIRAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. ..........................
No.
Nama
Nomor Izin Wakil Pialang Berjangka
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dst.
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
......................................
-20-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
FORMULIR NOMOR III.PRO.77 (dibuat diatas kertas kop perusahaan) Nomor
:
Lampiran
:
Perihal
:
…………,………… Permohonan Pencabutan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka
Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan di Jakarta Dengan ini kami mengajukan permohonan Pencabutan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka untuk Wakil Pialang Berjangka dengan data sebagai berikut: Nama : .......................................................... Nomor Izin Wakil Pialang : .......................................................... Alasan Pencabutan : {disesuaikan dengan alasan yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, hurud d, atau huruf e Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor:101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka} Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan*) (untuk Wakil Pialang Berjangka mengundurkan diri atau tidak lagi bekerja di perusahaan Pialang Berjangka : Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Wakil Pialang Berjangka) (untuk Wakil Pialang yang tidak mampu melaksanakan fungsinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut : Surat Pernyataan dari Pialang Berjangka yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka dimaksud tidak mampu melaksanakan fungsinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut) (untuk Wakil Pialang yang dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap : putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka tersebut bersalah) Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, materai (……………………….) Direktur Utama *) pilih salah satu sesuai dengan alasan pencabutan
-21-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
FORMULIR NOMOR III.PRO.78 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR:....../BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/..../..... TENTANG PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. ............................... / ATAS NAMA SDR. ............... *) KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, Menimbang
:
a. Bahwa {disesuaikan dengan alasan pencabutan yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Pengawas
Perdagangan
Peraturan Kepala Badan
Berjangka
Komoditi
Nomor:
101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka };
b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap izin Wakil Pialang Berjangka PT. ................... / atas nama SDR. .......... *);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ; Mengingat
:
Tahun 1997 tentang 1. Undang-undang Nomor 32 Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805); 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 20092014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
-22-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/M Tahun 2011
tentang
Pengangkatan
Pejabat
Eselon
I
di
Lingkungan Kementerian Perdagangan; 5. Peraturan
Presiden
Pembentukan
Nomor
dan
47
Organisasi
Tahun
2009
tentang
Kementerian
Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden
Nomor
91
Tahun
2011
tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2009
tentang
Pembentukan
dan
Organisasi
Kementerian Negara; 6. Peraturan
Presiden
Nomor
24
Tahun
2010
tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi,
Tugas
dan
Fungsi
Eselon
I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7. Peraturan
Menteri
Perdagangan
Nomor
31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENCABUTAN IZIN SEBAGAI
WAKIL
PIALANG
BERJANGKA
PT.
............................. / ATAS NAMA SDR. .................. *). KESATU
:
Mencabut izin Wakil Pialang Berjangka PT. ..................... yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Wakil Pialang Berjangka terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.
-23-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal......................... KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
.......................................... Salinan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada: 1. Menteri Perdagangan R.I.; 2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; 5. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti; 6. Direksi Bursa Berjangka; 7. Direksi Lembaga Kliring Berjangka; 8. Direktur Utama PT. ....................... (Pialang Berjangka).
-24-
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : ..../BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/..../..... TENTANG PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. ..........................
No.
Nama
Nomor Izin Wakil Pialang Berjangka
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dst.
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
...................................
-25-