2013 TENTANG IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 TENTANG IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA FORMULIR NOMOR III.PRO.69

:

Permohonan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka

FORMULIR NOMOR III.PRO.69.A

:

Surat Pernyataan Reputasi Bisnis

FORMULIR NOMOR III.PRO.69.B

:

Surat

Pernyataan

Tidak

Merangkap

Jabatan FORMULIR NOMOR III.PRO.69.C

:

Surat Pernyataan Hubungan Keluarga

FORMULIR NOMOR III.PRO.70

:

Keputusan

Kepala

Perdagangan

Badan

Berjangka

Pengawas Komoditi

Tentang Pemberian Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka FORMULIR NOMOR III.PRO.71

:

Penolakan Permohonan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka


:

Laporan

Perihal

Kepindahan

Atau

Mutasi Wakil Pialang Berjangka FORMULIR NOMOR III.PRO.73

:

Permohonan Pembekuan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka


:

Keputusan Perdagangan

Kepala

Badan

Berjangka

Pengawas Komoditi

Tentang Pembekuan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka FORMULIR NOMOR III.PRO.75

:

Permohonan

Pencairan

Izin

Sebagai

Wakil Pialang Berjangka FORMULIR NOMOR III.PRO.76

:

Keputusan Perdagangan

Kepala

Badan

Berjangka

Pengawas Komoditi

Tentang Pencairan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka FORMULIR NOMOR III.PRO.77

:

Permohonan Pencabutan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013

FORMULIR NOMOR III.PRO.69 (dibuat diatas kertas kop perusahaan) Nomor

:

Lampiran

:

Perihal

:

…………,………… Permohonan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka Untuk Penempatan di Kantor Pusat/Cabang*) PT. .............

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka (WPB). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut: 1. Nama calon WPB

:

.......................................................................

2. Nomor Identitas

:

..............................................................

3. NPWP

:

.................................................................

4. Tempat dan tanggal lahir

:

.................................................................

5. Pendidikan terakhir

:

.................................................................

6. Alamat calon WPB

:

.................................................................

.

(KTP/Paspor) *)

................................................................. (Nama jalan & Nomor) ..................................... -  (Kota & Kode Pos) 7. Nama Pialang Berjangka yang

:

......................................................................

:

.................................................................

merekomendasikan 8. Alamat Perusahaan Pialang Berjangka yang

.................................................................

merekomendasikan

(Nama jalan & Nomor) ..................................... -  (Kota & Kode Pos)

9. Kantor Pialang Berjangka WPB Ditempatkan

:

................................................................. .................................................................

-1-


10. Nomor telepon, e-mail dan faksimili

:

......................................................................

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: 1. daftar riwayat hidup; 2. copy ijazah pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian di bidang Perdagangan Berjangka; 3. copy tanda lulus ujian profesi dari Bappebti; 4. copy surat keterangan ganti nama dari Kementerian Hukum dan HAM; 5. surat rekomendasi dari perusahaan yang akan mempekerjakan; 6. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 7. 4 (empat) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6; 8. surat pernyataan bahwa: a. cakap melakukan perbuatan hukum; b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan dan/atau Perdagangan Berjangka Komoditi; dan c. memiliki akhlak dan moral yang baik. yang dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.69.A. 9. surat pernyataan bahwa calon WPB tidak bekerja rangkap pada perusahaan Pialang Berjangka lain yang dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.69.B; 10. surat pernyataan bahwa calon WPB tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan direksi dan komisaris yang dibuat sesuai dengan Formulir Nomor III.PRO.69.C; dan 11. copy Keputusan Kepala Bappebti tentang Pencabutan Izin Wakil Pialang Berjangka.**) Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Pialang Berjangka Direktur Utama,

Calon Wakil Pialang Berjangka,

Materai (……………………….) Nama Jelas

(……………………….) Nama Jelas

*) Pilih salah satu **) Dilampirkan dalam hal Wakil Pialang Berjangka pindah bekerja pada Pialang Berjangka lain

-2-


FORMULIR NOMOR III.PRO.69.A

SURAT PERNYATAAN REPUTASI BISNIS

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

...........................................................................

Nomor identitas

:

………………………………………………………............

NPWP

:

………………………………………………………............

Alamat lengkap

:

...........................................................................

(KTP/Paspor)*)

(Nama Jalan & Nomor) ................................... (Kota & Kode Pos) Nomor telepon

:

...........................................................................

Selaku calon Wakil Pialang Berjangka dari PT..............dengan ini menyatakan bahwa saya: a.

cakap melakukan perbuatan hukum;

b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dan/atau Perdagangan Berjangka Komoditi; dan c.

memiliki akhlak dan moral yang baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ......................, .............................20.... materai (...............................................) (Nama Jelas)

-3-


FORMULIR NOMOR III.PRO.69.B SURAT PERNYATAAN TIDAK MERANGKAP JABATAN


:

...........................................................................

Nomor identitas

:

………………………………………………………............

NPWP

:

………………………………………………………............

Alamat lengkap

:

...........................................................................

(KTP/Paspor)*)


Selaku

calon

:

Wakil

...........................................................................

Pialang

Berjangka

dari

PT..............yang

beralamat

di

............dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak merangkap jabatan pada perusahaan berjangka lain. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ......................, .............................20.... materai (...............................................) (Nama Jelas)

-4-


FORMULIR NOMOR III.PRO.69.C SURAT PERNYATAAN HUBUNGAN KELUARGA


:

...........................................................................

Nomor identitas

:

………………………………………………………............

NPWP

:

………………………………………………………............

Alamat lengkap

:

...........................................................................

(KTP/Paspor)*)


:

...........................................................................

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota komisaris/direksi dalam PT .......................... Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ......................, .............................20.... materai (...............................................) (Nama Jelas)

-5-



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR

/BAPPEBTI/UPP/SI/

/

TENTANG PEMBERIAN IZIN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA KEPADA SDR…………………………….

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, Membaca

:

1. Surat permohonan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka yang diajukan

oleh

Pialang

Berjangka

PT

.........

atas

Sdr………….Nomor……………………tanggal……. ; 2. Surat pernyataan perusahaan PT............tanggal..............yang akan mempekerjakan Wakil Pialang Berjangka; Menimbang

:

bahwa permohonan Saudara dinilai telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka;

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 32 Berjangka Komoditi

Tahun 1997 tentang Perdagangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 2. Peraturan

Pemerintah

Nomor

9

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805); 3. Keputusan

Presiden

Nomor

84/P

Tahun

2009

tentang

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

-6-


4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/M Tahun 2011 tentang

Pengangkatan

Pejabat

Eselon

I

di

Lingkungan

Kementerian Perdagangan; 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47

Tahun

2009

tentang

Pembentukan

dan

Organisasi

Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 tentang Unit Pelayanan Perdagangan; 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Nomor:

Pendelegasian

91/BAPPEBTI/PER/03/2012

Wewenang

Penerbitan

Perizinan

tentang

Tertentu

Di

Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Unit Pelayanan Perdagangan; 10.Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka; MEMUTUSKAN: Menetapkan :

KEPUTUSAN

KEPALA

BADAN

BERJANGKA

KOMODITI

PENGAWAS

TENTANG

MELAKUKAN KEGIATAN SEBAGAI

PERDAGANGAN

PEMBERIAN

IZIN

UNTUK

WAKIL PIALANG BERJANGKA

KEPADA SDR....…………………………………………………………...........

-7-


Pasal 1 Memberikan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka kepada Sdr………………………… nomor KTP..................... dengan alamat tempat tinggal di……....……………………..............yang akan bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT........................ untuk ditempatkan pada Kantor Pusat/Cabang*) PT ...................... yang beralamat ................... Pasal 2 Izin ini berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masih

aktif

melakukan

kegiatannya

sebagai

Wakil

Pialang

Berjangka.

Pasal 3 Keputusan

Kepala

Badan

Pengawas

Perdagangan

Berjangka

Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .............. KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

............................................ SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada : 1. Menteri Perdagangan R.I.; 2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; 5. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti.

*) Pilih salah satu

-8-


FORMULIR NOMOR III.PRO. 71 Nomor

:

Lampiran

:

Perihal

:

…………,…………

Penolakan Permohonan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka

Yth. ........................................ di ................................

Menunjuk surat Saudara Nomor.....................tanggal................perihal..................., setelah meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1.

.....................................................................................................................

2.

.....................................................................................................................

3.

.....................................................................................................................

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

................................................................

Tembusan: 1. Menteri Perdagangan R.I.; 2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; 5. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti.

-9-


FORMULIR NOMOR III.PRO.72 (dibuat diatas kertas kop perusahaan) LAPORAN PERIHAL KEPINDAHAN ATAU MUTASI WAKIL PIALANG BERJANGKA Nomor

:

Lampiran

:

Perihal

:

…………,…………

Laporan Perihal Kepindahan Atau Mutasi Wakil Pialang Berjangka


Bersama ini kami laporkan bahwa : Nama

: ..........................................................

Nomor Izin Wakil Pialang : .......................................................... sudah dipindahkan atau dimutasikan ke kantor kami yang beralamat di..................... Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut: a.

surat rekomendasi dari perusahaan Pialang Berjangka tempat Wakil Pialang Berjangka dimaksud bekerja;

b. fotokopi sertifikat izin Wakil Pialang Berjangka; dan c.

surat keterangan pindah atau dimutasikan dari perusahaan Pialang Berjangka.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, materai (……………………….) Direktur Utama

-10-



:

Lampiran

:

Perihal

:

…………,…………

Permohonan Pembekuan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan di Jakarta Dengan ini kami mengajukan permohonan pembekuan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka untuk Wakil Pialang Berjangka dengan data sebagai berikut: Nama

: ..........................................................

Nomor Izin Wakil Pialang : .......................................................... Alasan Pembekuan

: karena yang bersangkutan sedang dalam proses pengajuan ke pengadilan atas tuduhan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi

Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut: a.

surat panggilan dari pengadilan yang ditujukan kepada Wakil Pialang Berjangka yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan

b.

fotokopi Keputusan Kepala Bappebti tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Kegiatan Sebagai Wakil Pialang Berjangka.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, materai (……………………….) Direktur Utama

-11-



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR :

/BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/ / TENTANG

PEMBEKUAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. ............................................ / ATAS NAMA SDR. ..... *) KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, Menimbang

:

a. bahwa (disesuaikan dengan alasan pembekuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka);

b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan pembekuan terhadap izin Wakil Pialang Berjangka PT. ........................... / atas nama SDR. ..... *);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ; Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2. Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 20092014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

-12-


4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

5. Peraturan

Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan

Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan

Menteri Perdagangan DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi Kementerian Perdagangan;

Nomor 31/Mdan Tata Kerja

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEMBEKUAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. ............................... / ATAS NAMA SDR. ............. *).

KESATU

:

Membekukan Izin Wakil Pialang Berjangka PT. ..................... yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini / atas nama SDR. ............. *).

KEDUA

:

Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Wakil Pialang Berjangka terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.

KETIGA

:

Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dicairkan {disesuaikan dengan alasan pencairan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan

-13-


Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka}. KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal......................... KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

............................................. Salinan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada: 1. Menteri Perdagangan R.I.; 2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; 5. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti; 6. Direksi Bursa Berjangka; 7. Direksi Lembaga Kliring Berjangka; 8. Direktur Utama PT. ....................... (Pialang Berjangka). *) Pilih salah satu

-14-


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : ..../BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/..../..... TENTANG PEMBEKUAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. ..........................

No.

Nama

Nomor Izin Wakil Pialang Berjangka

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dst.


.............................

-15-



:

Lampiran

:

Perihal

:

…………,…………

Permohonan Pencairan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka


Dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan izin sebagai Wakil Pialang Berjangka untuk Wakil Pialang Berjangka dengan data sebagai berikut: Nama

: ..........................................................

Nomor Izin Wakil Pialang : .......................................................... Alasan Pencairan

: {disesuaikan dengan alasan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka }

Khusus untuk Pencairan karena Wakil Pialang Berjangka yang diajukan ke pengadilan tidak terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, ditambahkan klausul sebagai berikut: {Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka tersebut tidak bersalah} Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, materai (……………………….) Direktur Utama

-16-



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR:....../BAPPEBTI/KEP-PENCAIRAN/..../..... TENTANG PENCAIRAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. .......................... / ATAS NAMA SDR. ............ *) KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, Menimbang

:

a.

bahwa {disesuaikan dengan alasan pencairan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Pengawas

Perdagangan

Peraturan Kepala Badan

Berjangka

Komoditi

Nomor:

101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka };

b.

bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan pencairan terhadap izin Wakil Pialang Berjangka PT. ................... / atas nama SDR. ................ *);

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ;

Mengingat

:

1.

Undang-undang

Nomor

32

Tahun

Perdagangan Berjangka Komoditi

1997

tentang

(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

3720)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Perdagangan

Berjangka

Komoditi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);

3.

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 20092014

sebagaimana

telah

diubah

Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

-17-

dengan

Keputusan


4.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/M Tahun 2011

tentang

Pengangkatan

Pejabat

Eselon

I

di

Lingkungan Kementerian Perdagangan;

5.

Peraturan

Presiden

Pembentukan

Nomor

dan

47

Organisasi

Tahun

2009

tentang

Kementerian

Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden

Nomor

91

Tahun

2011

tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun

2009

tentang

Pembentukan

dan

Organisasi

Kementerian Negara;

6.

Peraturan

Presiden

Nomor

24

Tahun

2010

tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan

Organisasi,

Tugas

dan

Fungsi

Eselon

I

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7.

Peraturan

Menteri

Perdagangan

Nomor

31/M-

DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

8.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA SEBAGAI

KOMODITI WAKIL

TENTANG

PIALANG

PENCAIRAN BERJANGKA

IZIN PT.

........................ / ATAS NAMA SDR. .................. *). KESATU

:

Mencairkan Izin Wakil Pialang Berjangka PT. ..................... yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini / atas nama SDR. ......... *).

KEDUA

:

Pencairan

izin

sebagaimana

dimaksud

pada

diktum

KESATU tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Wakil Pialang Berjangka terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.

-18-


KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal......................... KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.................................

Salinan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada: 1. Menteri Perdagangan R.I.; 2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; 5. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti; 6. Direksi Bursa Berjangka; 7. Direksi Lembaga Kliring Berjangka; 8. Direktur Utama PT. ....................... (Pialang Berjangka).

-19-


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : ..../BAPPEBTI/KEP-PENCAIRAN/..../..... TENTANG PENCAIRAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. ..........................

No.

Nama


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dst.


......................................

-20-



:

Lampiran

:

Perihal

:

…………,………… Permohonan Pencabutan Izin Sebagai Wakil Pialang Berjangka

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan di Jakarta Dengan ini kami mengajukan permohonan Pencabutan Izin sebagai Wakil Pialang Berjangka untuk Wakil Pialang Berjangka dengan data sebagai berikut: Nama : .......................................................... Nomor Izin Wakil Pialang : .......................................................... Alasan Pencabutan : {disesuaikan dengan alasan yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, hurud d, atau huruf e Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor:101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka} Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan*) (untuk Wakil Pialang Berjangka mengundurkan diri atau tidak lagi bekerja di perusahaan Pialang Berjangka : Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Wakil Pialang Berjangka) (untuk Wakil Pialang yang tidak mampu melaksanakan fungsinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut : Surat Pernyataan dari Pialang Berjangka yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka dimaksud tidak mampu melaksanakan fungsinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut) (untuk Wakil Pialang yang dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap : putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wakil Pialang Berjangka tersebut bersalah) Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, materai (……………………….) Direktur Utama *) pilih salah satu sesuai dengan alasan pencabutan

-21-


FORMULIR NOMOR III.PRO.78 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR:....../BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/..../..... TENTANG PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. ............................... / ATAS NAMA SDR. ............... *) KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, Menimbang

:

a. Bahwa {disesuaikan dengan alasan pencabutan yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Pengawas

Perdagangan

Peraturan Kepala Badan

Berjangka

Komoditi

Nomor:

101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka };

b. bahwa berkaitan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap izin Wakil Pialang Berjangka PT. ................... / atas nama SDR. .......... *);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ; Mengingat

:

Tahun 1997 tentang 1. Undang-undang Nomor 32 Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805); 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 20092014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

-22-


4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/M Tahun 2011

tentang

Pengangkatan

Pejabat

Eselon

I

di

Lingkungan Kementerian Perdagangan; 5. Peraturan

Presiden

Pembentukan

Nomor

dan

47

Organisasi

Tahun

2009

tentang

Kementerian

Negara

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden

Nomor

91

Tahun

2011

tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun

2009

tentang

Pembentukan

dan

Organisasi

Kementerian Negara; 6. Peraturan

Presiden

Nomor

24

Tahun

2010

tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan

Organisasi,

Tugas

dan

Fungsi

Eselon

I

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7. Peraturan

Menteri

Perdagangan

Nomor

31/M-

DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 101/BAPPEBTI/PER/01/2013 tentang Izin Wakil Pialang Berjangka; MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENCABUTAN IZIN SEBAGAI

WAKIL

PIALANG

BERJANGKA

PT.

............................. / ATAS NAMA SDR. .................. *). KESATU

:

Mencabut izin Wakil Pialang Berjangka PT. ..................... yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab Wakil Pialang Berjangka terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.

-23-


KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal......................... KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

.......................................... Salinan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada: 1. Menteri Perdagangan R.I.; 2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan; 5. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Bappebti; 6. Direksi Bursa Berjangka; 7. Direksi Lembaga Kliring Berjangka; 8. Direktur Utama PT. ....................... (Pialang Berjangka).

-24-


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : ..../BAPPEBTI/KEP-PENCABUTAN/..../..... TENTANG PENCABUTAN IZIN SEBAGAI WAKIL PIALANG BERJANGKA PT. ..........................

No.

Nama


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dst.


...................................

-25-

2013 TENTANG IZIN WAKIL PIALANG BERJANGKA

Recommend Documents