KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBEr'\IDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-'l5 IPB/2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PII'JJAMAN DAN HIBAH
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK UNTUK PROYEK
INTEGRA TEO COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT PHASE 1/
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
Menimbang
Mengingat
:
a.
bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin perkotaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan, Pemerintah Indonesia memperoleh pinjaman dan hibah dari Islamic Development Bank Untuk Proyek Integrated Community Driven Development Project Phase 1/;
b.
bahwa dalam rangka pengelolaan dana pinjaman dan hibah Islamic Development Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan petunjuk pelaksanaan pencairan dana tersebut;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman dan Hibah Islamic Development Bank Untuk Proyek Integrated Community Driven Development Project Phase 1/;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun< 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
6.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Barang/Jasa Pemerintah;
Pengadaan
7.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PIVlK01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 /PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 12. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 459/KMK.03/1999 dan KEP-264/KET/09/1999; 13. Peraturan Direktur Jenderal. Perbendaharaan Nomor PER 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11 /PB/2011; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN DAN HIBAH ISLAMIC DEVELOPMENT BANK UNTUK PROYEK INTEGRA TED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT PHASE II.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:
-2
1.
Integrated Community Driven Development Project/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (ICDD PNPM-MP) adalah kegiatan yang dibiayai dana pinjaman dan hibah dari Islamic Development Bank (IDB) dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan. dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan di perkotaan
2.
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PHLN, adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.
3.
Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pemberi PHLN, adalah kreditor yang memberikan pinjaman dan/atau pihak yang memberikan hibah kepada Pemerintah yang berasaldari luarnegeri.
4.
Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah dengan Pemberi PHLN.
5.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen pendukung akuntansi pemerintahan.
6.
Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat yang memiliki kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab secara formal dan material kepada presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
7.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bertanggung jawab secara formal dan material kepada PA atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
8.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan merupakan Kuasa Bendahara Umum Negara yang melaksanakan tugas pembayaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
9.
Executing Agency, yang selanjutnya disingkat EA, adalah kementerian negara/lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.
- 3
10. Rekening Khusus (special account), yang selanjutnya disebut Reksus, adalah Rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (revolving) setelah dipertanggungjawabkan kepada pemberi PHLN. 11. Reksus Kosong adalah Reksus yang tidak mencukupi untuk membayar belanja yang dibiayai dari PHLN.
12. No Objection Letter atau dokumen yang dipersamakan, yang selanjutnya disingkat NOL, adalah surat persetujuan dari pemberi PHLN atas suatu kontrak dengan atau tanpa batasan nilai tertentu berdasarkan jenis pekerjaan yang ditetapkan. 13 Dana Awal Reksus (initial deposit), yang selanjutnya disebut initial deposit, adalah dana awal yang ditempatkan pad a Reksus oleh Pemberi PHLN atas permintaan Bendal:lara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara untuk kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam perjanjian PHLN. 14. Aplikasi Penarikan Dana (withdrawal application), selanjutnya disingkat APD, adalah penarikan Initial Deposit dana PHLN, pengisian kembali Reksus (replenishment), pengisian kembali Rekening Dana Talangan (reimbursement), penarikan dana untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah, membayar langsung kepada rekanan atau pihak yang dituju, dan penarikan dana dalam rangka transfer langsung ke R-KUN. 15. APD-Reksus adalah aplikasi penarikan dana yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Pemberi PHLN untuk menarik Initial Deposit atau penggantian dana yang telah membebani Reksus atau Rekening Dana Talangan. 16. Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Rekening Khusus, selanjutnya disingkat SPP APD-Reksus, adalah dokumen yang ditandatangani oleh PNKPA sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas l\Jegara dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada Pemberi PHLN.
17. Backlog atas PHLN adalah penggunaan Dana TalaOngan Pemerintah dalam rangka penarikan PHLN melalui mekanisme Reksus yang belum dimintakan dan/atau belum mendapatkan penggantian dan/atau tidak mendapatkan penggantiannya dari Pemberi PHLN. 18. Backlog atas PHLN yang ineligble, yang selanjutnya disebut backlog ineligible, adalah penggunaan Dana Talangan Pemerintah yang tidak dapat dimintakan penggantiannya dari Pemberi PHLN. 19. Financial statement of Special Account, yang selanjutnya disebut FISSA, adalah laporan keuangan tentang penggunaan Reksus untuk masa satu tahun anggaran yang disusun EA. 20. Closing Date adalah tanggal batas akhir penerbitan SP2D di KPPN.
-4
21. Bank Operasional I, yang selanjutnya disebut BO I, adalah bank operasional mitra kerja Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non-gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan uang persediaan. 22. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PAlKPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 23. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut SPM-GUP, adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PAlKPA dengan membebani DIPA, yang dananya digunakan untuk menggantikan Uang Persediaan yang telah terpakai. 24. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM LS, adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh PAlKPA atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 25. SPM-Reksus adalah SPM dengan sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara penarikan Reksus. 26. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM .. 27. SP2D-Reksus adalah SP2D berdasarkan SPM-Reksus.
pengeluaran
atas
beban
APBN
28. Daftar SPB adalah daftar rekapitulasi SPB-SP2D yang diterbitkan oleh KPPN pada hari berkenaan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara. 29. Surat Perintah Pembebanan SP2D-Reksus, yang selanjutnya disingkat SPB-SP2D, adalah Surat Perintah Pembebanan Reksus yang diterbitkan oleh KPPN berdasarkan SP2D-Reksus.
.
30. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP, adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat revolving, diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari Satuan Kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 31. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP, adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 32. Dana Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat Dana BLM adalah dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat melalui Badan Keswadanaan Masyarakat dengan tujuan untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial dalam menanggulangi persoalan kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta mempercepat pencapaian Millennium Development Goals (MDG's).
- 5
Pasal2 (1) Spesifikasi pinjaman dan hibah adalah sebagai berikut:
Uraian ~)
Loanllstisna'a
Nomor Perjanjian
1. 2. 3. 4.
b) Tanggal Penandatanganan t) Nomor Register 1. IND-147 2. IND-148 (1ST) 3. IND-149 (1ST) 4. IND-150 (IFSD) 5. IND-151 (Grant) d) Effective date
Grant
IND-147 IND-151 (Grant) IND-148 (1ST) III IND-149 (1ST) IND-150 (IFSD) 6 Juni 2011
I 10824001 10825701 10826401 10827101 71699501 24 September 2011
e) Jumlah Dana: 1. IND-147 2. IND-148 (1ST) 3. IND-149 (1ST) 4. IND-150 (IFSD) 5. IND-151 (Grant) f) Closing Date
USD7,000,000 USD136,000,000 USD10,000,000 USD6,000,000 USD450,000 31 Desember 2013 Proyeksi Kebutuhan 6 bulan
g) Initial Deposit
601.300411980
h) Nomor Reksus
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
i) Executing Agency
(2) Perubahan terkait spesifikasi dan kategori PHLN dimaksud sesuai dengan amandemen loan/grant agreement dan/atau persetujuan Pemberi PHLI\J, diatur dan ditetapkan melalui Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan.
BAB II
PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN
Pasal3
(1) Tata cara pembayaran dana pinjaman dan hibah menggunakan mekanisme Reksus. (2) Pembayaran dana plnJaman dibebankan pada Reksus Nomor 601.300411980 pada Kantor Pusat Bank Indonesia. (3) Pembayaran dana hibah dibebankan pada Reksus yang akan diatur dan ditetapkan melalui surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- 6
(4) Pembebanan dan pembayaran dilakukan sesuai kategori dan porsi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
BAB III PENCAIRAN DANA Pasal4 (1) Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PAlKPA berdasarkan DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UPfTUP, SP2D tidak dibebankan pada Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), tetapi dibebankan pada Kas Negara. (3) Terhadap SPM UPfTUP yang diajukan oleh PAlKPA, KPPN menerbitkan SP2D UPfTUP atas beban Kas Negara pada BO I mitra kerja KPPN. (4) Terhadap SPM-LS Reksus yang diajukan oleh PAlKPA, KPPN menerbitkan SP2D-LS Reksus atas beban Kas Negara pada BO I mitra kerja KPPN, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-LS Reksus yang bersangkutan. (5) Terhadap SPM-GUP lsi Reksus yang diajukan oleh PAlKPA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP lsi Reksus atas beban Kas Negara pada BO I mitra kerja KPPN, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-GUP lsi Reksus yang bersangkutan. (6) Terhadap SPM-GUP Potongan Reksus yang diajukan oleh PAlKPA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP Potongan Reksus sebesar jumlah yang masih dapat dibayarkan atas beban Kas Negara pada BO I mitra kerja KPPN, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum di dalam SPM-GUP Potongan Reksus yang bersangkutan. (7) Terhadap SPM-GUP Nihil Reksus yang diajukan oleh PAlKPA, KPPN menerbitkan SP2D-GUP Nihil Reksus, sekaligus menerbitkan SPB-SP2D sebesar jumlah pengeluaran atau potongan yang tercantum di dalam SPM-GUP Nihil Reksus yang bersangkutan. (8) Terhadap SPM-GUP Potongan Reksus atau SPM-GUP Nihil Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), KPPN tidak menerbitkan SPM/SP2D Reksus Pengganti.
Pasal5 Dalam penerbitan SP2D, KPPN harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a.
Dalam SPM dicantumkan nomor pinjaman atau hibah, nomor register, kode kategori, porsi pembiayaan, nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal Berita Acara Pembayaran serta tanggal NOL (apabila disyaratkan).
-7
b.
Untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak dalam valuta asing (valas), tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut.
c.
Pengajuan dokumen untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
Pasal6 Pencairan dana melalui mekanisme Reksus pada KPPN Khusus Jakarta VI agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal7 Tahapan pencairan Dana BLM dan Individual Konsultan diatur sesuai dengan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh EA
BAB IV PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal8 (1) Untuk pengisian kembali Reksus, EA mengajukan SPP APD-Reksus secara berkala yang dilampiri dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLI\J kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan menjadi tanggung jawab penuh EA bersangkutan. (2) EA menyusun dan menyiapkan SPP APD-Reksus sebagai berikut: a.
PAlKPA mengirimkan copy SP2D-Reksus, copy SPM-Reksus beserta dokumen pendukungnya kepada EA
b.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan copy Rekening Koran Reksus kepada EA
c.
Berdasarkan copy Rekening Koran Reksus dan copy SP2D Reksus yang diterima, EA menyiapkan dan menyampaikan SPP APD-Reksus ke Direktorat Jenderal Perl3endaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
(3) Berdasarkan SPP APD-Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direlctorat Jenderal Perbendaharaan C.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengajukan APD-Reksus kepada Pemberi PHLN dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang C.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dan Bank Indonesia atau Bank. (4) Apabila EA tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan SPP APD-Reksus secara berkala, dan mengakibatkan Reksus Kosong, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat menerbitkan surat perintah penghentian pembayaran sementara kepada KPPN.
-8
(5) Pembayaran kembali atas penghentian sementara dapat dilaksanakan oleh KPPN setelah menerima surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara. Pasal9 (1) Dalam hal dipersyaratkan, EA menyusun FISSA untuk kepentingan audit penggunaan Reksus oleh auditor. (2) FISSA yang telah diperiksa oleh auditor sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemberi PHLN bersangkutan.
BAB V
PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN
Pasal 10
(1) KPPN menyampaikan lembar kedua SP2D-UP/TUP, SP2D-LS Reksus, SP2D-GUP lsi, SP2DcGUP Potongan, dan SP2D-GUP Nihil kepada PAlKPA. (2) KPPN menyampaikan SPB-SP2D kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan tembusan kepada: a.
KPPN berkenan sebagai laporan; dan
b.
PAlKPA penerbit SPM. Pasal 11
(1) KPPN dengan menggunakan program aplikasi Reksus yang ada menerbitkan Daftar SPB dalam rangkap 2 (dua), lembar asli untuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan lembar kedua sebagai pertinggal KPPN. (2) KPPN membukukan SPM-LS/GUP Isi/Potongan/Nihil Reksus yang telah diterbitkan SP2D-nya sebagai pengeluaran anggaran dengan membebankan pada akun terkait. ' (3) KPPN paling lambat pukul 17.00 waktu setempat pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D-Reksus dan SPB-SP2D, menyampaikan: a.
Daftar SPB berupa Arsip Data Komputer (ADK) menggunakan program aplikasi yang tersedia melalui saluran komunikasi data ke alamat http://komda.perbendaharaan.go.id/fileupload 1. php;
b.
Daftar SPB yang telah ditandatangani oleh Kepala KPPN atau pejabat yang ditunjuk (softcopy dengan format PDF) menggunakan aplikasi e-SPB pada web-intranet dengan alamat http://10.0.32.152.
(4) KPPN menyampaikan SPB-SP2D asli dan Daftar SPB asli beserta seluruh copy SP2D-Reksus yang diterbitkan minggu sebelumnya kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada hari Senin atau awal hari kerja minggu berikutnya dengan sarana ekspedisi tercepat.
-9
(5) Alamat penyampaian dokumen sebagaimana diatur pada ayat (4) di atas adalah:
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
u.p. Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai IV
JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 (1) PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan. (2) Pengesahan faktur pajak dan SSP dilakukan sesuai peraturan peru ndang-undangan.
Pasal13 (1) Pengeluaran atas SP2D yang membebani Reksus tetapi belum dimintakan penggantiannya kepada Pemberi PHLN dinyatakan backlog sampai dengan SP2D-Reksus berkenaan diajukan APD Reksus dan telah mendapat penggantian. (2) Pengeluaran atas SP2D-Reksus yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen perjanjian pinjaman atau pengeluaran setelah PHLN dinyatakan closing date dikategorikan sebagai pengeluaran ineligible. (3) Atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Kementerian I\legara/Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran. (4) Pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagCilimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya.
- 10
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta ~pada
tanggal 15 NO\l
W5 SUPRIJANTO
l
~*~[n~~ 1'9530814 197507 1 001 ~v
- 11
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- l'S IPB/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN DAN HIBAH ISLAMIC DEVELOPMENT BANK UNTUK PROYEK INTEGRA TED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT PHASE /I
KATEGORI DAN PORSI PEMBIAYAAN PINJAMAN DAN HIBAH ISLAMIC DEVELOPMENT BANK UNTUK PROYEK INTEGRA TED COMMUNITY DEVELOPMENT PHASE II
Amount in USO (million)
lOB No. Category
Name Category Grant
Loan
A
Block Finance
B
Capacity Building and Institutional Development
C
Community Coordination and Facilitation
D
Persentase
102.66
100 %
7.20
100 %
24.80
100 %
Community and Advocacy
2.20
100 %
E
Monitorinq and Evaluation
1.00
100 %
F
Exposure/Study Proqram
0.10
100 %
G
Curriculum Enhancement
0.20
100 %
H
Exposure to Islamic Microfinance
0.10
100 %
I
Consultancy Services
J
Project Management Unit (PMU)
K
6.64
100%
-
-
Orientation Workshops
0.08
100 %
L
Familiarization with lOB Procedures and Review Mission
0.03
100 %
M
Financial Auditing
-
-
N
Contingencies (approx. 10% Physical & Price)
.
14.39
0.05
100 %
159
0.45
100 %
GRAND TOTAL
DIREKTUR JENDERAL,
GUS SUPRIJANTO
;:-'~':"ft
IP 195308141975071
- 12 -
001
