2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang

:

Bahwa menindaklajuti program dan kegiatan penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2011 serta mempertimbangkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S1216/SJ/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Persetujuan atas 63 Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP90/BC/2009 Tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);

3.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.01/2009;

4.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang;

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 55/PM.1/2007;

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2010;

8.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-21/BC/2008 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan, Serta Monitoring dan Evaluasi Standar Prosedur Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN…

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

PERTAMA

:

Mengubah Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP90/BC/2009 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP55/BC/2011, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA

:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA

:

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada : 1. Menteri Keuangan; 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 3. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian Keuangan; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal, Kepala Pusat Kepatuhan Internal, para Direktur, dan para Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 5. Para Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; 6. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dan Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2011 DIREKTUR JENDERAL, ttd,AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum ttd,Imik Eko Putro NIP 19690508 198912 1 001

STANDAR PROSEDUR OPERASI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI

NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

1.

Penerbitan Nota Hasil Intelijen (NHI) Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai

0001/SOP-BC/KPP MC/2008

2.

Pengawasan Larangan dan/atau Pembatasan (Analyzing Point) Impor Secara Elektronik Dengan Media PDE Pada KPPBC Tipe Madya Cukai


3.

Pengawasan Larangan dan/atau Pembatasan (Analyzing Point) Ekspor Secara Elektronik Dengan Media PDE Pada KPPBC Tipe Madya Cukai


4.

Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh Kepala Seksi Intelijen Dan Penindakan Pada KPPBC Tipe Madya Cukai


5.

Pelaporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen (NHI) Oleh Kasubsi Penindakan Pada KPPBC Tipe Madya Cukai

0005/SOP-BC/KPPMC/2008

6.

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Asal Impor (P3C MMEA)


7.

Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Manual


8.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)


9.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)


10.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik Etil Alkohol


11.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penyimpanan Etil Alkohol


12.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol


13.

Pelayanan Penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)


14.

Pelayanan Pengembalian Bea Masuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak


15.

Pelayanan Pemberian Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/ Atau Cukai (Vooruitslag)


16.

Pemberian Persetujuan Pemberitahuan Pendahuluan (PreNotification)

011/SOP-BC/PKP MC/2009

17.

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Awal Secara Elektronik


18.

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil


NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

Tembakau Pengajuan Tambahan Secara Elektronik 19.

Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) Secara Elektronik


20.

Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II


21.

Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III/IV atau Eselon V/IV


22.

Pemberian Surat Izin Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil Eselon III


23.

Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II


24.

Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Golongan III/IV atau Eselon V/IV


25.

Pemberian Surat Izin Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil Eselon III


26.

Permohonan Penerbitan (KARIS/KARSU)


27.

Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil


28.

Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala


29.

Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Jabatan


30.

Penerbitan Dan Proses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pindah


31.

Tata Cara Penyegelan


32.

Pemblokiran Kegiatan Kepabeanan Perusahaan Karena Eksistensi Diragukan


33.

Pelayanan Pemberian Izin Impor Sementara


34.

Pelayanan Pemberian Perpanjangan Izin Impor Dengan Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor Dan/Atau Cukai (Vooruitslag)


35.

Pelayanan Pemberian Izin Impor Kembali Barang Yang Telah Diekspor (Re-Impor)


36.

Pelayanan Penerusan Keberatan Kepabeanan Ke Direktorat PPKC


37.

Pelayanan Penerbitan Kawasan Berikat

Izin


38.

Pelayanan Impor Barang Yang Mendapatkan Kemudahan Pelayanan Segera (Rush Handling)


39.

Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Dalam Daerah Pabean


40.

Tatakerja Pengeluaran Barang Impor Dari Kawasan Pabean Untuk Diangkut Lanjut Tujuan Luar Daerah Pabean


41.

Pelayanan Permohonan Perizinan Returnable Package


42.

Pelayanan Penyelesaian Returnable Package


Kartu

Rekomendasi

Istri/

Suami

Pemberian

NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

43.

Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP Secara Manual (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)


44.

Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan RKSP/JKSP Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)


45.

Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Inward Manifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)


46.

Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Outward Manifest Melalui Media Penyimpan Data Elektronik (Untuk Sarana Pengangkut Melalui Laut)


47.

Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Hasil Tembakau


48.

Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau


49.

Pelayanan Nota Kesepakatan Pertukaran Data Elektronik (PDE) Ekspor


50.

Pelayanan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau Pengajuan Tambahan Izin Direktur Jenderal Secara Elektronik


51.

Pelayanan Penerbitan Keputusan Pembayaran Secara Berkala


52.

Pelayanan Pengembalian Cukai Atas Pita Cukai Yang Rusak Atau Tidak Dipakai


53.

Pelayanan Pemberitahuan Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau Yang Selesai Dibuat


54.

Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau


55.

Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yang Berasal Dari Peredaran Bebas


56.

Pelayanan Permohonan Pengolahan Kembali Atau Pemusnahan BKC Yg Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Yg Masih Berada Di Dalam Pabrik (PBCK-7/PBCK-3)


57.

Pelayanan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru


58.

Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Importir Etil Alkohol


59.

Pelayanan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Penyalur Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)


60.

Penerimaan dan Pendistribusian Dokumen PIB Jalur Merah


61.

Administrasi Surat Keluar


62.

Administrasi Surat Masuk


NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

63.

Pelayanan Permohonan Izin Penimbunan Barang Impor Di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA


64.

Penyelesaian Permohonan Pemeriksaan Fisik Barang Impor di Gudang Atau Lapangan Penimbunan Milik Importir Non MITA


65.

Pelayanan Pemasukan Barang Ekspor Ke Kawasan Pabean Oleh Petugas Gate Eskpor


66.

Administrasi Barang Contoh


67.

Tatakerja Pelayanan Impor dengan Menggunakan PIBK


68.

Pengembalian Barang Contoh


69.


78.

Penerbitan Surat Tugas Yang Ditandatangani Kepala Kantor Pembayaran SPPD Dengan Uang Persediaan Administrasi Daftar Kehadiran Pegawai dan Penyusunan Laporan Ketertiban Bulanan Pegawai Penatausahaan Berkas Pegawai Masuk (Mutasi) Pengajuan Pensiun Untuk Pegawai yang Mencapai Batas Usia Pensiun Administrasi mutasi keluar pegawai Pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA/KL) Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Laporan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

79.

Penyusunan Masukan Rencana Strategis (Renstra)


80.

Permintaan Barang Persediaan


81.

Administrasi BMN Pengadaan atas Beban APBN


82.

Administrasi BMN Transfer Masuk


83.

Distribusi Barang Persediaan


84.

Pengajuan Pembayaran Gaji Pegawai Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Penerbitan Nota Dinas Jadwal PPKP



90.

Laporan Lima Belas Harian Penyusunan Laporan Melanjutkan Pendidikan Di Luar Kedinasan atas inisiatif sendiri Penyusunan Laporan Selesai Melanjutkan Pendidikan Di Luar Kedinasan atas inisiatif sendiri Laporan bulanan data Kepegawaian

91.

Proses Pengajuan Permintaan Uang Persediaan (UP)


92.

Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa


93.

Pembuatan DP3 Pelaksana dan Eselon V


94.

Pembuatan DP3 Eselon IV


70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

85. 86. 87. 88. 89.

011/SOP-BC/KPP MC/2011 012/SOP-BC/KPP MC/2011 013/SOP-BC/KPP MC/2011 014/SOP-BC/KPP MC/2011 015/SOP-BC/KPP MC/2011 016/SOP-BC/KPP MC/2011 017/SOP-BC/KPP MC/2011 018/SOP-BC/KPP MC/2011 019/SOP-BC/KPP MC/2011

026/SOP-BC/KPP MC/2011 027/SOP-BC/KPP MC/2011 029/SOP-BC/KPP MC/2011 030/SOP-BC/KPP MC/2011 031/SOP-BC/KPP MC/2011

NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

95.

Penyusunan Laporan Bulanan SE-11


96.

Penyusunan Summary Report Pengembalian Cukai dan/ atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Pelayanan Pemasukan Barang Kena Cukai (Bkc) Yang Belum Dilunasi Cukainya Yang Akan Digunakan Sebagai Bahan Baku Atau Bahan Penolong Yang Hasil Akhirnya Berupa Bkc Dari Pabrik Atau Tempat Penyimpanan Ke Pabrik Lainnya


Pelayanan Pengeluaran BKC dengan Dokumen PMBKC Pelunasan 100. Pelayanan Pengeluaran BKC dengan Dokumen PMBKC Tujuan Ekspor 101. Pelayanan Pengeluaran BKC yang Tidak Dipungut Cukai Ke/Dari Pabrik/ Tempat Penyimpanan Lainnya Berada dalam Pengawasan Satu KPPBC 102. Administrasi Pengembalian Pita Cukai Akhir Tahun


103. Penatausahaan dan Pelaporan Penerimaan 104. Penerbitan Surat Pemberitahunan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) 105. Pelayanan Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau 106. Penerbitan Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1) berdasarkan Nota pengenaan Sanksi Administrasi (NPSA) 107. Penerbitan Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-2)


108. Pelayanan Pendaftaran PMBKC Tujuan Ekspor 109. Penerbitan Surat Tagihan di Bidang Cukai (STCK-1) berdasarkan CK-1 (Utang cukai) yang Tidak Dibayar pada saat Jatuh Tempo atau Kekurangan Pembayaran Cukai 110. Pelayanan Pembelian Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) 111. Administrasi Kedatangan Pita Cukai 112. Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (revisi atas yang sudah ditetapkan) 113. Pengumpulan, Penilaian dan Analisis Informasi


114. Tatalaksana penindakan Kepabeanan dan Cukai


115. Pelaporan Data Penindakan


116. Tata Laksana Penyidikan di Bidang Kepabeanan dan Cukai 117. Tata Laksana Penanganan atas Dugaan Pelanggaran Administrasi di Bidang Kepabeanan dan Cukai


118. Penatausahaan Barang Hasil Penindakan


119. Pelaporan Data Penyidikan dan BHP


120. Penanganan Perkara


121. Penerbitan NHI


122. Penerbitan Rekomendasi Lainnya


123. Penerbitan Informasi Intelijen Lainnya


97. 98.

99.

038/SOP-BC/KPP MC/2011 039/SOP-BC/KPP MC/2011

041/SOP-BC/KPP MC/2011 042/SOP-BC/KPP MC/2011

043/SOP-BC/KPP MC/2011 045/SOP-BC/KPP MC/2011 046/SOP-BC/KPP MC/2011 047/SOP-BC/KPP MC/2011 048/SOP-BC/KPP MC/2011 050/SOP-BC/KPP MC/2011

051/SOP-BC/KPP MC/2011 052/SOP-BC/KPP MC/2011 053/SOP-BC/KPP MC/2011



NO.

JUDUL SOP

NOMOR SOP

124. Pelayanan Penyuluhan/ Sosialisasi atas Permohonan Pengguna Jasa/ Stakeholder (sebagai Narasumber/ Pembicara) 125. Pelayanan Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Pengguna Jasa/ Stakeholder 126. Press release


127. Up date Web Site 128. Layanan Informasi dan Bimbingan Kepatuhan Pengguna Jasa 129. Pelaksanaan PKPT Pelayanan dan Administrasi


130. Pelaksanaan PKPT Pengawasan


131. Penanganan Informasi dan Laporan Kinerja


066/SOP-BC/KPP MC/2011 067/SOP-BC/KPP MC/2011 069/SOP-BC/KPP MC/2011 070/SOP-BC/KPP MC/2011

Keterangan : SOP secara detil dapat dilihat pada lembar lanjutan Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.

DIREKTUR JENDERAL, ttd,AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal u.b Kepala Bagian Umum ttd,Imik Eko Putro NIP 19690508 198912 1 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 81 /BC/2011 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-90/BC/2009 TENTANG PENETAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2011

Recommend Documents