PMK NOMOR 250/PMK.06/2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga
D I R E K T O R AT B A R A N G M I L I K N E G A R A D I R E K T O R AT
J E N D E R A L K E K AYA A N N E G A R A
DATA NILAI TANAH DAN BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2011 Uraian
Nilai (Triliun rp)
Prosentase
Tanah
818,761
51,44%
Gedung dan Bangunan
153,713
9,66%
Selain Tanah & Bangunan
618,964
38,90%
1.591,438
100%
Total Aset tetap Sebaran Nilai Tanah Pada K/L per 31 Des 2011 65 K/L 183T (22,37%)
Kemhan 25T (16,26%)
PU 234 T (29%) 71 K/L 74,7T (48,6%)
Perhubungan 50T (6,1%) Dikbud 51T (6,2%)
Kemhan 215 T (26,3%) Setneg 85T (10,4%)
Sebaran Nilai Gedung dan Bangunan pada K/L
Dikbud 19T (12,36%) Agama 13T ( 8,46%) Polri 12T (7,8% ) Keuangan 10 T (6,5%)
DATA 5 K/L DENGAN NILAI TANAH DAN BANGUNAN TERENDAH Nomor
Tanah
Gedung dan Bangunan
1
Otorita Asahan : 79 juta
Otorita Asahan : 97 Juta
2
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PA : 294 juta
KPK : 106 juta
3
Kemenko Polkam: 3,3 Milyar
Kemenko Kesra : 148,9Juta
4
Dewan Perwakilan Daerah: 6,77 Milyar
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PA : 240 juta
5
Kementerian Pemuda dan Olahraga : 9,2 milyar
Dewan Perwakilan Daerah : 368 juta
DATA KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG TIDAK MEMILIKI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN No
Kementerian/lembaga
Tanah
Gedung dan Bangunan
1
Kemenko Perekonomian
Tidak ada
Ada
2
Kemenko Kesra
Tidak ada
Ada
3
Kemen PAN dan RB
Tidak ada
Ada
4
Dewan Ketahanan Nasional
Tidak ada
Tidak ada
5
Kemen PDT
Tidak ada
Ada
6
Komnas HAM
Tidak ada
Tidak ada
7
Badan Standarisasi Nasional
Tidak ada
Tidak ada
8
LKPP
Ada
Tidak ada
9
Kemen Perumahan Rakyat
Tidak ada
Ada
10
KPPU
Tidak ada
Tidak ada
11
BP Wilayah Suramadu
Tidak ada
Ada
12
Ombudsman RI
Tidak ada
Tidak ada
13
Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Tidak ada
Ada
14
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Tidak ada
Tidak ada
POKOK- POKOK PENGATURAN BMN IDLE 1. BMN idle : tanah dan/atau bangunan, berlaku untuk 1 NUP (idle seluruhnya/bukan idle sebagian) 2. Kriteria BMN Idle: a.BMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan Tusi K/L; b.BMN yang digunakan tapi tidak sesuai dengan Tusi K/L.
3. BMN yang ditetapkan sebagai BMN idle wajib diserahkan kepada Pengelola Barang. 4. BMN idle yang bermasalah : Pengguna Barang harus menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu baru menyerahkan ke Pengelola Barang. 5. Sanksi : PB/KPB yang tidak menyerahkan BMN idle setelah 1 (satu) bulan dari tanggal surat penyampaian keputusan BMN idle berupa: a. Pembekuan dana pemeliharaan BMN yg ditetapkan sebagai BMN idle b. Penundaan penyelesaian atas usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan BMN.
6. K/L dapat mengajukan permohonan Penggunaan BMN idle kepada Pengelola Barang.
ALUR PENETAPAN BMN IDLE Pasal 6
START
SUMBER INFORMASI
1. Hasil Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian oleh PB 2. Laporan dari Pengguna Barang 3. Hasil penertiban BMN 4. Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan 5. Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi dari K/L 6. Laporan masyarakat
Laporan Audit Aparat Pengawas Fungsional
BMN Idle? Klarifikasi Tertulis
Ya
Pasal 8
Tidak Tidak
Rencana Penggunaan
Jawaban Ya
Pasal 12
Pemantauan
Jawaban Klarifikasi Tertulis • Identitas & Keberadaan BMN • Penggunaan • Rencana Penggunaan (3 tahun ke depan) • Pelaksanaan Pemanfaatan
Laporan Perkembangan Realisasi Pelaksanaan Perencanaan
Pasal 10 Perlu kejelasan?
Ya
Tidak INVESTIGASI
Penetapan BMN Idle
Keputusan Pengelola Barang • • 1. 2. 3.
Pasal 11
PENELITIAN Pasal 12
Pasal 10
Pemberitahuan Tertulis
Pasal 9
Dasar Pertimbangan Identitas Barang Data Tanah Data Bangunan Pengguna Barang
Pasal 13
Pasal 13
PENGELOLAAN BMN IDLE
BAST dan Dokumen Pendukung
SK Pencabutan Penetapan Status
Pasal 16
Balik Nama (K/L)
Mencatat & mendaftar dlm DBMN-KD
Pengamanan dan Pemeliharaan
Pasal 22
SK Penghapusan BMN
Menghapus dari Daftar Barang Pengguna 1. Fisik 2. Administrasi 3. Hukum
Pasal 22(2)
Permohonan Penetapan Status
Pasal 17
SK Penetapan Status BMN Pasal 22(3)
Pengelolaan
Pasal 19
Dokumen Penetapan Status
Pemanfaatan
Pasal 20
Permohonan K/L
Pemindahtangan
1. Alasan 2. Tujuan 3. Kebutuhan
Pasal 20 (3)
Penelitian
Penghapusan
Alasan Penolakan
Pengguna Barang Mencatat dalam Daftar Barang Pengguna
Pasal 20 (6)
Tidak
Pasal 20 (4)
Persetujuan
Setuju
Ya
Surat Persetujuan Pasal 20 (5)
BAST Pasal 23
Pasal 23
Pengelola Barang Menghapus BMN Idle Dari DBMN-KD
SK Penghapusan
PELIMPAHAN KEWENANGAN (KMK NOMOR 224/KM.6/2012) DIREKTUR BARANG MILIK NEGARA Menatausahakan BMN berupa tanah dan/atau bangunan idle. KEPALA KANTOR KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH
DIREKTORAT
JENDERAL
Menatausahakan BMN berupa tanah dan/atau bangunan idle yang berada di wilayah kerjanya. KEPALA LELANG
KANTOR
PELAYANAN
KEKAYAAN
NEGARA
DAN
a. Meminta klarifikasi tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terhadap barang milik Negara (BMN) yang terindikasi sebagai BMN idle yang berada di wilayah kerjanya; b. Melakukan investigasi terhadap Penggunaan dan Pemanfaatan BMN yang terindikasi sebagai BMN idle yang berada di wilayah kerjanya;
c. Melakukan penelitian terhadap informasi dan klarifikasi tertulis Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang atas BMN yang terindikasi sebagai BMN idle yang berada di wilayah kerjanya; d. Menetapkan BMN sebagai BMN idle yang berada di wilayah kerjanya; e. Melakukan pengecekan secara administratif dan pengecekan fisik atas BMN idle yang berada di wilayah kerjanya yang akan diserahkan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; f. Menerima penyerahan BMN idle yang berada di wilayah kerjanya dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; g. Mengenakan dan mencabut sanksi kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang; h. Menatausahakan BMN berupa tanah dan/atau bangunan idle yang berada di wilayah kerjanya; i. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan terhadap BMN idle yang berada di wilayah kerjanya; j. Menyusun dan mengelola anggaran pengamanan dan pemeliharaan atas BMN idle yang berada di wilayah kerjanya; k. Menyerahkan BMN idle yang berada di wilayah kerjanya kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berdasarkan surat persetujuan Direktur Jenderal.
TERIMA KASIH
