perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
LARANGAN AKTIVITAS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM (Studi Kasus Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011)
TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum Minat Utama: Hukum Kebijakan Publik
Oleh: YASSER ARAFAT NIM: S. 310211104
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013 commit to user
i
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PERNYATAAN
Nama
: YASSER ARAFAT
NIM
: S. 310211104 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Larangan
Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Perspektif Keadilan Hukum (Studi
Kasus
Keputusan
Gubernur
Jawa
Timur
Nomor
188/94/KPTS/013/2011)”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya, untuk menunjukkan keasliannya, saya mengajukan tesisi ini di upload dalam website Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Surakarta, 2 Mei 2013 Yang membuat pernyataan,
Yasser Arafat
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya sehingga tesis yang berjudul “Larangan
Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Perspektif Keadilan Hukum (Studi
Kasus
Keputusan
Gubernur
Jawa
Timur
Nomor
188/94/KPTS/013/2011)” ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat magister program studi ilmu hukum Unviersitas Sebelas Maret Surakarta. Tesis ini membahas sinkronisasi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 189/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur dalam kerangka Sinkronisasi Hukum dengan peraturan perundangundangan lainnya. Dalam tesis ini juga dibahas apakah Keputusan Gubernur Jawa Timur itu sesuai dengan prinsip keadilan sebagai tujuan hukum. Dalam kesempatan ini, penulis juga bermaksud menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan terutama kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Rektor Unviersitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 5. Ibu Dr. I. Gusti Ayu KRH, S.H., M.M dan M. Madalina SH.,M.Hum selaku pembimbing tesis yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan, dan doa dalam menyusun tesis ini. 6. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmunya dalam perkuliahan.
commit to user
v
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
7. Papa dan Mama serta seluruh keluarga besarku tercinta yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta pengorbanan yang begitu besar. 8. Bidadariku yang dengan penuh kesabaran terus mencintai dan memotivasi penulis. 9. Teman-teman dan adek-adekku di HMI Komisariat Fakultas Hukum UNS (Arif Maulana, Marthin, Adil, Aldian, Okky, Aji, Didit, Ridho, Refi, Ronggo, Dayat, Edi Padang, Gopal, Yuda, Dessi, Bayu Indra, Edi Witoko, Talitha, Bayu Bewe, Nana, Rizka, Yosedo, Indra, Dipo, Niken, Citra Amira, Cindy, Ismail, Audito, Aryoko, Kartiko, Nurul Agna, Hani, Galuh, Belagar, Icha, Apem, Andy Bege, Edwin, Lya, Bryan, Linov), semoga kita semua dapat menjadi insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. 10. Teman-teman di kelas Kebijakan Publik (Teni, Febri, Endrik). Meskipun hanya berempat, tetapi kita oke. 11. Teman-teman Kost Kentingan (Endro, Sanosa, Adit, Yohanes, Dentiko, Oyong, dan Rais) yang telah menemani penulis menyelesaikan penulisan ini. 12. Teman-teman di kantor Harian Joglosemar. 13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik membangun demi perbaikan pada masa yang akan datang dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Surakarta, 30 April 2013
commit to user
vi
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL …………………………………………………….
i
HALAMAN PENGESAHAN …………………………………………...
ii
HALAMAN PERNYATAAN ……………………………………………
iv
KATA PENGANTAR ……………………………………………………
v
HALAMAN DAFTAR ISI ……………………………………………….
vii
ABSTRAK ………………………………………………………………..
x
ABSTRACT ………………………………………………………………
xi
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN …………………………………………..
1
A.
Latar Belakang Masalah ……………………………….
1
B.
Perumusan Masalah ……………………………………
9
C.
Tujuan Penelitian ………………………………………
9
D.
Manfaat Penelitian ……………………………………..
10
LANDASAN TEORI ………………………………………..
11
A.
Tinjauan tentang Ahmadiyah ………………………….
11
B.
Tinjauan tentang Aturan Penodaan Agama ……………
15
C.
Stufenbau Theory ……..……………………………….
26
D.
Teori tentang Tujuan Hukum ………………………….
30
E.
Teori tentang Hak Asasi Manusia ……………………..
36
F.
Tinjauan tentang Pemerintahan ………………………..
46
G.
Penelitian Yang Relevan ………………………………
57
H.
Kerangka Berpikir ……………………………………..
57
METODE PENELITIAN ……………………………………
59
A.
Jenis Penelitian ………………………………………...
59
B.
Sifat Penelitian …………………………………………
62
C.
Lokasi Penelitian ………………………………………
62
D.
Pendekatan Penelitian ………………………………….
62
E.
Jenis Data dan Sumber Hukum ……………………….. commit to user Teknik Pengumpulan Bahan Hukum …………………..
63
F.
vii
64
perpustakaan.uns.ac.id
Teknik Analisis Bahan Hukum ………………………..
64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN …………….
66
Hasil Penelitian ………………………………………..
66
G. BAB IV
digilib.uns.ac.id
A.
1.
Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 189/94/KPTS/013/2011
tentang
Larangan
Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Jawa Timur ..................................................... 2.
Keputusan
Gubernur
189/94/KPTS/013/2011
Jawa
Timur
tentang
66
Nomor Larangan
Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur dan Prinsip Keadilan sebagai Keadilan
B.
sebagai Tujuan Hukum ..........................................
77
Pembahasan ....................................................................
80
1.
Sinkronisasi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 189/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur dengan peraturan perundang-undangan lainnya ..................................................
81
a.
S inkronisasi dengan Peraturan Perundang-
81
undangan tentang Hak Asasi Manusia ….. b.
S
87
S
93
inkronisasi dengan Peraturan Perundangundangan tentang Kewenangan Gubernur. c. inkronisasi dengan Peraturan Perundangundangan
tentang
Organisasi
Kemasyarakatan ………………………… 2.
Keputusan
Gubernur Jawa Timur Nomor commit to user tentang 189/94/KPTS/013/2011 Larangan
viii
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur Dalam Perspektif Prinsip Keadilan Sebagai Tujuan Hukum .......................................................
96
PENUTUP ...............................................................................
103
A.
Kesimpulan .....................................................................
103
B.
Implikasi .........................................................................
104
C.
Saran ...............................................................................
105
DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................
106
BAB V
commit to user
ix
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRAK
Yasser Arafat, S.310211104, 2013, Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Perspektif Keadilan Hukum (Studi Kasus Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 189/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta menguji apakah Keputusan Gubernur Jawa Timur itu sesuai dengan prinsip keadilan sebagai tujuan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal (normatif) karena hukum merupakan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Dalam konsep normatif ini, hukum merupakan norma-norma baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya. Sifat penelitian hukum ini yaitu preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interpretasi dan silogisme. Hasil penelitian kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa setiap diktum dari Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur Nomor 189/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur telah sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Kesimpulan selanjutnya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 189/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur tersebut tidak sesuai dengan keadilan sebagai tujuan hukum. Ketidakadilan yang dilakukan negara melalui Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian menyebabkan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang larangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia lantaran negara menjadikan penafsiran Departemen Agama terhadap agama tertentu sebagai penafsiran mutlak dan penafsiran yang dijadikan pegangan oleh negara dalam mengadili pihak-pihak yang memiliki penafsiran lain dan itu dijadikan landasan untuk melarang aktivitas Ahmadiyah di Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi negara dalam mengeluarkan kebijakan publik dan produk hukum yang tepat guna menjamin hak asasi manusia dan keadilan. to user Sinkronisasi, Kebijakan Publik. Kata: Ahmadiyah, Keadilan, Hak commit Asasi Manusia,
x
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRACT
Yasser Arafat, S.310211104, 2013, Prohibition Indonesian Ahmadiyah Activities in Justice Legal Perspective (A Case Study of East Java Governor Decree No. 188/94/KPTS/013/2011). This research aim to find out how to synchronization the East Java Governor Decree No. 189/94/KPTS/013/2011 about Prohibition Indonesian Ahmadiyah Activities in East Java with other legislation as well as to test whether the Decree of the Governor of East Java accordance with the principles of justice as the purpose of the law. This research is doctrinal (normative) because the law is a positive norms in the legal systems of national law. In this normative concept, the law is a good norms are identified with justice to be realized or norms that have been realized as an explicit command and positively to ensure certainty. The nature of the legal research that is prescriptive and applied. The approach used is a statutory approach and the conceptual approach. Data was collected through literature study in order to obtain primary legal materials and secondary legal materials. Techniques of data analysis and interpretation using analysis techniques syllogism. The results are then analyzed resulting in a conclusion that every dictum of Decree (SK) East Java Governor No. 189/94/KPTS/013/2011 about Prohibition Indonesian Ahmadiyah Activities in East Java has synchronous with the legislation the other. Further conclusions East Java Governor Decree No. 189/94/KPTS/013/2011 about about Prohibition Indonesian Ahmadiyah Activities in East Java is not in accordance with the law of justice as a goal. Injustices committed by the state 1/PNPS/Tahun Law No. 1965 on the Prevention of Abuse and / or blasphemy which then causes the Joint Decree 3 Ministers and East Java Governor Decree on the prohibition of activities of Ahmadiyah Indonesia because the State Department makes the interpretation of a particular religion to religion as an absolute interpretation and interpretation to hold on by the state in prosecuting those who have other interpretations and was used as the basis for banning Ahmadiyah activities in Indonesia. With this research is expected to provide advice and input to the public policy of the state in issuing proper and legal products to ensure human rights and justice. Keyword: Ahmadiyah, Justice, Human Rights, Synchronization, Public Policy.
commit to user
xi
