2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 52/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH [PASAL 42 AYAT (2) HURUF G] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH (V)

JAKARTA RABU, 23 NOVEMBER 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 52/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 42 ayat (2) huruf g) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Asosiasi Lapangan Golf Indonesia PT. Pondok Indah Padang Golf, TBK PT. Padang Golf Bukit Sentul PT. Sanggaraha Daksamitra PT. Sentul Golf Utama PT. New Kuta Golf and Ocean View PT. Merapi Golf PT. Karawang Sport Centre Indonesia PT. Damai Indah Golf, TBK

ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (V) Rabu, 23 November 2011, Pukul 11.34 – 12.46 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Moh. Mahfud MD Ahmad Sodiki Hamdan Zoelva Maria Farida Indrati Harjono M. Akil Mochtar Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman Muhammad Alim

Yunita Rhamadani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Murdaya Poo (Ketua Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia) Budi Kosasih Puryoto Suprapto Begeng Haryantoyo George Ananta MC. Budi Pendhy

B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Rendi A. Kailimang 2. Harry Ponto

3. Sinta A. Dailapasa

C. Saksi dari Pemohon: 1. Faisal Abdullah (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia) 2. Ngatino (Komite Olahraga Nasional Olahraga Nasional Indonesia) 3. Ray Hendarto (Persatuan Golf Indonesia) 4. M. Syafe’i Asnaf (Persatuan Golf Profesional Indonesia) D. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5.

Mualimin Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia) Heni Susila Wardaya (Kementerian Keuangan) Sukarni M. Amin (Kementerian Keuangan) Hana S. Kartika (Kementerian Keuangan) Aditya Wijaya (Kementerian Dalam Negeri)

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.34 WIB

1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan/atau Pemerintah, dalam perkara Nomor 52/PUU-IX/2011, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan, Pemohon perkenalkan diri dahulu.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY A. KAILIMANG Terima kasih, Majelis Yang Mulia Konstitusi. Para Pemohon hadir. Kami selaku Kuasa. Di sebelah kanan saya, Bapak Harry Ponto. Di sebelah kiri saya, Ibu Shinta A. Dailapasa. Saya sendiri Rendy A. Kailimang, Yang Mulia. Kemudian dari para Pemohon, hadir Bapak Murdaya (Poo), ketua dari Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia. Dan juga hadir para pemohon yang lain, yaitu Bapak Budi Kosasih, Bapak Puryoto, Bapak Suprapto Begeng, Bapak Haryantoyo, Bapak George, Bapak Ananta, Bapak MC Budi, dan Pak Pendhy. Kemudian hadir juga, Yang Mulia, Prof. Dr. Faisal Abdullah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Bapak Ngatino dari Komite Olahraga Nasional Indone ... Olahraga Nasional Indonesia. Bapak Ray Hendarto dari Persatuan Golf Indonesia. Dan kemudian beliau masih dalam perjalanan, Yang Mulia, Bapak M. Syafe’i Asnaf dari Persatuan Golf Profesional Indonesia. Terima kasih.

3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Pemerintah?

4.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum, wr. wb. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir. Saya sebutkan dari yang paling kanan. Heni Susila Wardaya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya sendiri, Mualimin Abdi dari

1

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian sebelah kiri, Pak Yusrizal Ilyas dari Kementerian Keuangan. Kemudian sebelah kirinya lagi, ada Pak Sukarni M. Amin, Kementerian Keuangan. Kemudian sebelah kirinya lagi, Pak Aditya Wijaya dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian di sebelahnya lagi, ada Ibu Hana S. Kartika dari Kementerian Keuangan. Kemudian di belakang, ada kawan-kawan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, Yang Mulia. 5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Di meja Majelis ada nama-nama saksi yang disebutkan tadi. Prof. Faisal Abdullah, Pak Ngatino, dan Pak Ray Herdanto. Sudah diambil sumpah ya? Sudah ya? Baik. Nah, untuk itu, dipersilakan saja langsung ke Prof. Dr. Faisal Abdullah dari Kemenpora untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Silakan, Pak.

6.

SAKSI DARI PEMOHON: FAISAL ABDULLAH Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, perkenankanlah kami dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menyampaikan pandangan, baik lisan maupun tertulis. Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan akan disampaikan sehubungan dengan perkara a quo. Dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu. Bahwa dalam hal ini, selaku Menpora bertanggung jawab mewakili Pemerintah Republik Indonesia, sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang keolahragaan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, terselengga ... diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang berbunyi, “Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip: a. Demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan nilai kemajemukan bangsa. Keadilan sosial dan keadilan ... dan nilai kemanusiaan yang beradab. Sportivitas, dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika. Pembudayaan dan keterbukaan, mengemban kebiasaan hidup sehat dan akif bagi masyarakat. Pemberdayaan peran serta masyarakat, keselamatan, dan keamanan, dan keutuhan jasmani, rohani.” Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelengaraan keolahragaan secara nasional. Tentunya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem

2

keolahragaan, mengacu pada Pasal 17 yang berbunyi, “Olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.” Adapun pengertian dari ketiga olahraga kategori tersebut adalah olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat, dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Sementara olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan, melalui kompetisi untuk mencapai prestasi yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi kekeluargaan. Bahwa memperhatikan pokok pengujian Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang 1945 antara lain dinyatakan bahwa permainan billiar, golf, dan bowling, digolongkan ke dalam obyek pajak hiburan yang mengakibatkan perlakuan tidak sama terhadap para pelaku industri olahraga, yang notabene merupakan kewajiban Pemerintah untuk membina, dan mendorong, mengembangkan industri sarana olahraga, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat … ayat … huruf f Undang-Undang SKN yang berbunyi, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan industri olahraga.” Juncto Pasal 68 yang berbunyi, “Pemerintah membina dan mendorong pengembangan industri sarana olahraga dalam negeri.” Juncto Pasal 78 yang berbunyi, “Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat wajib memerhatikan tujuan kewarganegaraan nasional, serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.” Sehingga penggolongan cabang olahraga biliar, bowling, golf dalam olahraga pajak, objek pajak hiburan, secara faktual dapat merugikan atlet sebagai objek hukum manakala mereka berolahraga. Karena dengan dibebankan pajak hiburan atas prasarana biliar, golf, dan bowling, tentu biaya sewa prasarana menjadi tinggi dan sulit terjangkau oleh atlet untuk melakukan pembinaan dan pengembangan dalam mencapai prestasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Bahwa cabang olahraga biliar, golf, dan bowling merupakan anggota Komite Olahraga Nasional di Indonesia yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap atlit-atlit biliar, golf, dan bowling yang merupakan olahraga prestasi, sehingga dapat meraih prestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 SKN, yakni pembinaan dan pengembagan olahraga prestasi

3

dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Perlu ditegaskan bahwa pada prinsipnya Pemerintah menyambut baik inisiatif dan peran serta masyarakat dalam hal membantu Pemerintah untuk menyediakan prasarana olahraga yang selama ini serba terbatas untuk hal tertentu. Peran pelaku olahraga tersebut merupakan amanah undang-undang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 SKN yang berbunyi, “Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.” Pasal … juncto Pasal 67 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, “Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.” Juncto Pasal 75 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional yakni, “Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan. Peran serta masyarakat dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, badan hukum, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.” Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, biliar, golf, dan bowling dapat dikategorikan dalam ruang lingkup olahraga prestasi dan bukan sebagai jenis hiburan karena dengan telah berdirinya Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia pada tanggal 9 Oktober 1953, Persatuan Golf Indonesia pada tanggal 8 Agustus … April 1966, dan Persatuan Bowling Indonesia pada tanggal 19 November 1970, maka POBSI, PGI dan PBI merupakan induk organisasi cabang olahraga yang mempunyai tanggung jawab dalam hal pengembangan dan pembinaan olahraga biliar, golf, bowling, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27, “Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga bersifat nasional dan daerah, menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.” Dimana pengembangan yang dilakukan oleh perkumpulan olah raga tersebut, diwajibkan untuk menuliskan standart teknis nasional maupun(suara tidak terdengar jelas) terhadap cabang olahraga yang dimaksud. Hal ini merupakan amanat yang diatur dalam Pasal 68, “Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersedian prasarana olahraga sesuai dengan standar kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah.”

4

Bahwa secara de facto mengategorikan biliar, golf, dan bowling adalah olahraga prestasi dan bukan jenis hiburan karena POBSI, PGI, dan PBI sebagai induk cabang olahraga telah berafiliasi dengan federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan, yakni World PoolBilliard Association, International Golf Federation, dan International Boling Federation. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 25, “Induk cabang olahraga adalah induk organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, mengoordinasikan cabang jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olah raga internasional yang bersangkutan.” Bahwa memperhatikan surat Menpora kepada Menteri Nomor 3990, perihal rekomendasi kebijakan Pemerintah terhadap cabang olahraga biliar, golf, berkuda, dan lomba motor, agar Pemerintah dapat berkenan mengecualikan cabang olahraga yang dimaksud dari kategori cabang … kategori objek pajak hiburan melalui pengaturannya dalam peraturan daerah. Bahwa meperhatikan rekomendasi di atas, telah dilaksanakan juga seminar rumusan … merumuskan kebijakan-kebijakan perpajakan yang mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga pada tanggal 23 Maret 2011. Telah menetapkan hal-hal yang memerlukan perhatian khusus untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga, membutuhkan stimulus diperuntukkan bagi atlet yang meraih prestasi, seperti pembebasan hadiah. Hadiah yang diberikan kepada atlet agar supaya diringankan, bahkan jika memungkinkan dibebaskan dari pajak hadiah. Donasi para pihak yang ingin membantu pembinaan olahraga diringankan, bahkan jika memungkinkan dibebaskan dari pihak … dari pajak hadiah dari PPh dan PPN, pembebasan bea masuk, alat-alat latihan dari luar negeri yang selama ini dikenakan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, sumbangan dari infrastruktur prasarana dan sarana, bonus prestasi atlet, dan dibebaskan dari PPN. Bahwa pemeriksaan hasil tim (suara tidak terdengar dengan jelas) saat ini semakin kompleks, khususnya perhargaan bagi atlet dan mohon kebijakan perpajakan agar dapat menumbuhkembangkan dan minat olahraga kepada setiap orang sepanjang hayat. Untuk menimbulkan rangsangan tersebut, diperlukan perlakuan khusus dalam bidang keolahragaan, dimana tugas tersebut sepenuhnya kepada Pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran, pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan.

5

Bahwa upaya yang dilak … layak diperhitungkan dalam pemberian insentif adalah yang sesuai dengan dasar, fungsi, dan tujuan pembangunan bangsa Indonesia di bidang keolahragaan. Segala upaya telah dikum … dilakukan dalam untuk memperoleh perlakuan tersebut, namun hingga kini perlakuan khusus tersebut masih memerlukan perjuangan panjang. Perlakuan khusus dalam perpajakan yang secara nyata banyak membantu dalam dunia keolahragaan yang sangat dirasakan manfaatnya adalah peraturan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi cabang olahraga nasional. Bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tersebut di atas, satu tujuan yakni membantu pemerintah dalam melenggaraan … menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam kewenangan yang berbeda. Mengenai program Kementerian Olahraga dan Pemuda dalam menumbuhkembangkan prestasi dan kreasi masyarakat, khususnya dalam bidang olahraga memerlukan kebijakan sendiri yang mengatur secara khusus. Tentunya insentif pajak dalam dunia keolahragaan masih sangat memprihatinkan dan perlu perlakuan khusus untuk menjamin atlit tetap dapat mengembangkan prestasinya tanpa terikat pembebanan sewa perseran … prasarana yang mahal diakibatkan pemilikan lahan dikarenakan pajak hiburan, sehingga berimplikasi pada mahalnya sewa prasarana bagi atlet. Pembinaan tersebut oleh Pemerintah menggandeng pelaku olahraga yang selama ini membantu Pemerintah, tidak dapat menyediakan secara maksimal prasarana dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang SKN yang berbunyi Pembinaan dan

pengembangan industri olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan olahraga yang mandiri dan profesional. Pemerintah atau pemerintah daerah memberikan kemudahan

pembentukan sentral-sentral pembinaan dan pembinaan pengembangan industri olahraga. Bahwa peraturan … beberapa peraturan perundangan (suara tidak terdengar jelas) pada prinsip telah memposisikan, memperlakukan olahraga sebagai hal yang perlu mendapat prioritas dukungan, keinginan, keringanan, serta (suara tidak terdengar jelas) pembebasan dari pembinaan pajak, antara lain: • Undang-Undang 17 nomor … Undang-Undang Nomor 17 Tahun tujuh … 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang pe … Kepabeanan memberikan fasilitas khusus bagi bea masuk barang impor sepanjang digunakan untuk kepentingan olahraga. • Undang-Undang Nomor 36 tentang Perubahan keempat UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mendapat perlakuan khusus bagi kepentingan olahraga yang memungkinkan

6

•

subjek pajak penghasilan mengurangkan pendapatannya untuk kepentingan sumbangan pembinaan olahraga. Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur yang dikurangkan dari Penghasilan Bruto yang berbunyi Sumbangan

dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai sejumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka perhitungan penghasilan karena pajak bagi wajib pajak terdiri atas sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis … cabang olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga.

Bahwa pengkategorian biliar, golf, dan bowling dalam perumusan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi sebagai jenis objek pajak hiburan, kiranya perlu mendapat perhatian khusus mengingat secara de jure dan de facto, biliar dan golf, bowling, sebagai olehraga prestasi. Sehingga pengecualian atas pengenaan tarif pajak hiburan terhadap kepentingan pembinaan dan pengembangan olehraga golf dan bowling sangatlah diperlukan, seperti halnya beberapa peraturan perundangn yang telah memberikan fasilitasi pengecualian dari objek pajak. Bahwa penyusunan muatan materi rancangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dari aspek teknis rancangan perundang-undangan tersebut diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak terlibat dalam pembahasan antarkementerian yang merupakan prasyarat penyusunan suatu rancangan undang-undang, apabila terdapat muatan materi yang berkait dengan pengaturan kepentingan sektor seperti halnya penggolongan cabang olahraga biliar, golf, dan bowling yang notabene merupakan kewenangan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sewajarnya dilibatkan, sehingga dapat memberikan saran dan pertimbangan pada waktu pembahasan rumusan dan pengkategorian cabang olahraga sebagai cabang … sebagai objek pajak hiburan ke dalam produk perundang-undangan. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, berdasarkan uraian-uraian di atas, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1) Mohon kepada Majelis Hakim agar ketentuan Pasal 42 huruf … ayat … hu … ayat (2) huruf g dipertimbangkan untuk ditinjau kembali karena tidak tepat mengkategorikan cabang olahraga biliar, golf, dan bowling

7

sebagai objek pajak hiburan yang notabene merupakan objek olahraga prestasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tentang sistem kekeluargaan nasional. 2) Bahwa keperluan … diperlukan upaya dan dukungan yang sinergi dari semua kelompok (suara tidak terdengar jelas) dalam upaya pembinaan dan pengembangan olahraga, mengingat keterbatasan pemerintah dalam hal pendanaan, sehingga peran aktif dari semua komponen, termasuk dunia usaha merupakan langkah positif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang berkontribusi dalam mengembangkan dan pembinaan olahraga melalui pemberian kemudahan dan fasilitas lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pengecualian terhadap pajak yang memberatkan terhadap fasilitas sarana dan prasarana olahraga. 3) Bahwa mengingat beberapa peraturan perundangan yang sektor telah memberikan fasilitas dukungan bagi pengembang keolahragaan, pada kesempatan ini, kami mohon kepada Majelis Hakim agar pertimbangan dan khususnya keadilan, seadil-adilnya pengkategorian cabang olah raga golf … biliar, golf, dan bowling sebagai obyek pajak yang sangat memberatkan para atlet akan ditempatkan pada marka sesungguhnya yaitu olah raga prestasi yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di kancah internasional. Karenanya Pasal 42 ayat (2) huruf g, kiranya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Demikianlah pandangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim, Mahkamah Konstitusi Indonesia yang kami hormati, diucapkan terima kasih. Hormat kami, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dr. Andi Alfian Mallarangeng. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb. 7.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, silakan Bapak nanti kalau ada tanya-jawab akan kita teruskan, meskipun semestinya kalau jawabannya (…)

8.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Izin, Yang Mulia. Barangkali (…)

9.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sebentar, sebentar. Semestinya kalau jawaban dari menteri itu dikordinasikan dengan pemerintah, gitu. Tapi tidak apa-apa, nanti kita

8

pertimbangkan, gitu, ya. Kemudian, Saksi berikutnya, Pak Ngatino. Silakan, Bapak. 10.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Izin, Yang Mulia. Boleh sedikit (…)

11.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya.

12.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Ya, meneruskan yang tadi, Yang Mulia. Jadi memang tadi saya pikir tidak ada tanda tangan Menteri Olahraga atau Menpora tetapi ternyata ada, berarti prosedurnya Pemohon sudah, sudah melalui mekanisme yang benar. Tapi pun demikian kalau kami melihat demikian, mestinya pemerintah juga pada saat itu pada waktu menyusun Kuasa, gitu, ya, saya tidak berpikir bahwa Kemenpora akan kita jadikan Kuasa dari Presiden. Tapi ternyata kalau demikian ya mestinya berkordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

13.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, itu yang dikatakan (…)

14.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih.

15.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Itu tadi yang saya katakan, tidak apa-apa nanti kita dengar sebagai pembanding, kita bisa anggap itu sebagai ad informandum, bisa juga karena keahliannya dianggap bukan Saksi tapi Ahli, gitu. Ya, ini yang diuji Undang-Undang Pengembalian Pajak, tapi okelah, nanti kita pertimbangkan. Pak Ngatino?

16.

SAKSI DARI PEMOHON: NGATINO Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, memenuhi permintaan dari Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara Nomor 52/PUU-IX/2011, perkenankan kami dari Komite Olahraga Nasional atau KONI menyampaikan pandangan sebagai berikut.

9

A. Sejarah KONI. Pada tahun 1946, bertempat di Solo, para pimpinan organisasi olahraga membentuk suatu wadah organisasi olahraga yang dikenal dengan Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI, dengan Ketua Widodo Sosrodiningrat. Seiring berjalan waktu, PORI kemudian berganti nama pada tanggal 31 Desember 1966 menjadi Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI yang diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1967. Keberadaan KONI hingga saat ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional adalah satu-satunya organisasi yang mengkoordinasikan kegiatan olah raga prestasi di Indonesia. Dan tugas KONI sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai berikut. a. Mambantu pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional. b. Mengkoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota. c. Melaksanakan pengelolaan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya. Dan, d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional. B. Anggota KONI. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, KONI merupakan wadah tunggal keolahragaan di Indonesia yang dibentuk dari seluruh induk organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga KONI, antara lain Pasal 9 anggaran dasar 1, keanggotaan KONI terbuka bagi seluruh organisasi olahraga prestasi yang memiliki tujuan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI. Dua. Anggota KONI terdiri atas: a. Induk Organisasi Cabang Olahraga, b. Organisasi Olahraga Fungsional, dan c. Komite Olahraga Provinsi. Dan yang ketiga, syarat-syarat keanggotaan diatur dalam anggaran rumah tangga. Adapun persyaratan menjadi anggota KONI berdasarkan Pasal 11 ART adalah antara lain: 1. Untuk dapat diterima menjadi anggota, bagi induk organisasi cabang olahraga harus memenuhi persyaratan keanggotaan sebagai berikut. a. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang

10

keolahragaan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. b. Mempunyai akte pendirian (suara tidak terdengar jelas) dan alamat yang jelas. c. Mempunyai anggota sekurang-kurangnya 10 pengurus daerah yang masing-masing memiliki sekurang-kurangnya dua pengurus kabupaten/kota dan aktif melaksanakan kegiatan pembinaan dengan rekomendasi tertulis dari Komite Olahraga Provinsi. d. Membina dan mengkordinasi satu cabang olahraga yang terdiri atas satu jenis atau lebih. e. Telah menyelenggarakan kejuaraan nasional sekurang-kurangnya empat kali secara berturut-turut, dimana dua kejuaraan nasional terakhir telah diikuti sekurang-kurangnya oleh sepuluh anggota. f. Telah mengajukan permohonan atau telah mendapat pengakuan menjadi anggota penuh dari federasi internasional. Dua, tiga, dan seterusnya kami anggap dibacakan. Berdasarkan persyaratan yang ditentukan di atas, saat ini yang menjadi anggota KONI yang merupakan induk-induk cabang olahraga prestasi antara lain: − Urutan satu prestasi, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. − Urutan 11, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. − Urutan 36, Persatuan Bowling Indonesia, Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia. − Urutan 37, Persatuan Golf Indonesia (PGI). − Dan urutan terakhir, Persatuan Cricket Indonesia. Berikutnya, ruang lingkup keolahragaan. Pemahaman olahraga jika berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional adalah (1) Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Ayat (4)-nya, “Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi, jasmani, rohani, dan sosial.” Sebagaimana dikategorikan dalam Pasal 7 Undang-Undang 329 tentang Ruang Lingkup Keolahragaan, terdiri dari: a. olahraga pendidikan, b. olahraga rekreasi, dan c. olahraga prestasi. Pengertian olahraga prestasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan … maaf, ini olahraga rekreasi. Olahraga prestasi ialah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui

11

kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas, olahraga prestasi merupakan tanggung jawab bagi para KONI, dan seluruh anggotanya, serta peran masyarakat dalam mencapai prestasi olahraga tingkat daerah, nasional, dan internasional. D. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan oleh induk organisasi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keolahragaan, induk organisasi cabang olahraga berwenang mengurus dan mengatur pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. Wewenang tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (2) … ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yakni: 1. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. 2. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik tingkat pusat, maupun tingkat daerah. Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dimaksud, bermula dari pelaku olahraga yang melakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga. Yang kemudian dibina dan dikembangkan menjadi pelaku olahraga yang dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Pasal 28 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, “Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27.” Keanggotaan Persatuan Golf Indonesia (PGI) memiliki sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga, telah memenuhi syarat dan mendapatkan pengakuan baik nasional maupun Internasional. Kegiatan cabang olahraga golf telah dipertandingkan pada pekan olahraga sejak tahun 1969 hingga kini, dimana kita ketahui bersama bahwa PON merupakan hajatan olahraga nasional yang diselenggarakan empat tahun sekali dan tujuan yang diharapkan pelaksanaan PON tersebut adalah memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, membangun karakter bangsa dan meningkatkan katahanan nasional, menjaring bibit potensial, meningkatkan prestasi olahraga nasional, dan sebagai tolak ukur pembangunan dan pembinaan keolahragaan nasional.

12

Berikut ini uraian singkat pelaksanaan PON yang mempertandingkan cabang golf, yakni PON ke-VII tahun 1969 di Surabaya, PON 1973, 1977, 1981, dan PON 2008 di Kalimantan Timur, termasuk PON XVIII 2012 di Riau yang akan datang cabang golf tetap dipertandingkan sebagai cabang olahraga prestasi. Dengan dipertandingkan cabang olahraga golf pada pekan olahraga nasional tersebut, menunjukkan bahwa sejak dahulu golf dikenal sebagai olahraga prestasi. Berikutnya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, kebijakan pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga. Kegiatan keolahrgaan merupakan salah satu proses yang dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa yang merupakan tujuan pembangunan nasional, sehingga harus ditempatkan dengan jelas dan sejajar dalam system tatanan hukum nasional. Membina dan mengembangkan olahraga tentunya bukanlah hal-hal yang mudah. Pembinaan olahraga dalam mencapai suatu prestasi, memerlukan banyak pengorbanan biaya, waktu dan tenaga, serta kebijakan yang tepat. Dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, hanya sebagian kecil yang memiliki bakat yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa. Tentunya regenerasi harus bisa terus berlanjut sepanjang hayat, dimana peran masyarakat dalam sistem keolahrgaan juga diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang berbunyi: • Ayat (1), Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-

luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan. • Ayat (2), Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan. • Ayat (3), Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga. • Ayat (4), Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Minat masyarakat dalam bidang olahraga tertentu masih sangat kecil, sehingga diperlukan program kebijakan yang cepat dan tepat, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN yang memerlukan dorongan dari setiap orang tua untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga yang memerlukan penghargaan signifikan. Permasalahan dalam sistem keolahragaan nasional ini semakin kompleks, khususnya penghargaan bagi atlet dan pelaku olahraga dalam bidang perpajakan. Agar dapat menumbuhkembangkan minat olahraga kepada setiap orang atau masyarakat sepanjang hayat, untuk menimbulkan rangsangan tersebut diperlukan perlakuan khusus dalam

13

bidang keolahragaan, dimana tugas tersebut sepenuhnya berada pada pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 tentang SKN bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran, pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, bimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, kemudahan, perizinan, dan pengawasan. Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Nomor tahun 2005 tentang SKN berbunyi: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib

melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui pengolahragaan [sic!], ketenaga … ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan prasarana [sic!], serta penghargaan keolahrgaan. Penghargaan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut perlu dijabarkan secara konkret dan jelas, serta tidak saling tumpang tindih dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang SKN yang berbunyi

Pengaturan pajak bagi setiap orang yang memberikan dukungan dana untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan undang-undang … dalam bidang perpajakan. Upaya yang layak diperhitungkan dalam pemberian insentif adalah yang sesuai dengan dasar fungsi dan tujuan pembangunan bangsa Indonesia di bidang keolahragaan, segala upaya telah dilakukan untuk memperoleh perlakuan khusus tersebut. Perlakuan khusus dalam perpajakan yang secara nyata banyak membantu dalam dunia keolahrgaan yang sangat dirasakan manfaatnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Olahraga yang diimporoleh induk organisasi olahraga nasional. KONI sangat mendukung rekomendasi dalam seminar bersama yang berjudul, “Merumuskan Kebijakan Perpajakan yang Mendukung Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional” yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama KONI pada tanggal 23 Maret 2001, telah menentukan hal-hal yang memerlukan perhatian khusus untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga, mebutuhkan stimulus yang diperuntukkan bagi atlet dan pelaku olahraga dalam pengembangan prestasi olahraga. Meliputi: 1. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada atlet agar supaya diringankan bahkan jika memungkinkan dibebaskan dari pajak hadiah, dari PPH dan PPN.

14

2. Donasi para pihak yang ingin membantu pembinaan olahraga diringankan bahkan jika memungkinkan dibebaskan dari pajak hadiah, PPH, dan PPN. 3. Pembebasan pajak atau bea masuk alat-alat latihan dari luar negeri. Ini yang sudah dilakukan. 4. Sumbangan untuk infrastruktur sarana dan prasarana olahraga, dibebaskan dari PPH dan pajak-pajak lainnya. 5. Bonus prestasi para atlet untuk dibebaskan dari PPN. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami Hormati, terakhir kami sampaikan kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dapat simpulkan beberapa hal, antara lain: 1. Persatuan Golf Indonesia (PGI) merupakan anggota KONI yang membina dan mengembangkan cabang olahraga golf sebagai olahraga prestasi, berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sehingga pembinaan dan pengembangan olahraga golf tidak dapat dikualifisir sebagai hiburan. 2. Intensif pajak bagi atlet dan pelaku olahraga merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Demikian pandangan ini disampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Tom koni ditasko. Terima kasih. 17.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Kemudian, kami undang berikutnya, Bapak Ray Hendarto dari Persatuan Golf. Silakan, Pak.

18.

SAKSI DARI PEMOHON: RAY HENDARTO Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Anggota Majelis Hakim yang kami Hormati, salam sejahtera. Perkenankan kami menjelaskan ringkas latar belakang Persatuan Golf Indonesia yang didirikan pada tanggal 6 April 1966 yang terdiri dari 138 perkumpulan dan 121 lapangan, 29 Pengprov dan 34 Pengcab/Pengkot tersebar di seluruh nusantara. Secara struktural, PGI bernaung di bawah KONI dan untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan peraturan dan regulasi golf, Indonesia bernaung di bawah yurisdiksi (suara tidak terdengar jelas). Bersama-sama dengan lebih dari 120 negara dan untuk kepentingan 30.000.000 pegolf di Eropa, Afrika, Asia Pasific, dan Amerika kecuali Amerika Serikat dan Meksiko. Amerika Serikat di USA menangani kepentingan 20.000.000 ... 27.000.000 pegolf yang bermain di atas 15.000 lapangan di Amerika Serikat dan Meksiko. Untuk kawasan Asia, Afrika ... maaf, untuk kawasan Asia Pasifik, Indonesia juga bergabung dengan Asia Pasific Golf

15

Confederation (APGC) yang bermarkas di Australia, beranggotakan 34 negara di wilayah Asia Pasifik yang juga menjadi anggota Internasional Golf Federation (IGF) yang menangani masalah olahraga golf di seluruh dunia yang bermarkas di Swiss. Nation Statement PGI. Menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, itegritas, dan kesopansatunan, kekeluargaan olahraga golf, dan mempromosikan dan mendorong olahraga golf agar sesuai dengan spirit dan tradisi, sebagaimana dimaksudkan oleh The R and E dan USA untuk meningkatkan mutu dan prestasi olahraga golf amatir di tanah air. Perkembangan olaraga golf. Jika zaman dulu olahraga golf pernah dianggap sebagai olahraga untuk masyarakat yang berkantung tebal, golf sekarang telah menampilkan kesan yang jauh berbeda. Club ekslusif sudah bukan mode karena para arsitek banyak mulai membangun lapangan golf publik. Sebagai pembanding, lima tahun terakhir lebih dari 75% lapangan baru yang dibuka di Amerika Serikat adalah untuk publik atau untuk umum, ini dikutip dari The Everything Golf Book, Rich Mintzer dan Peter Grossman. Tahun 1985, China pernah melarang olahraga golf karena dianggap sebagai olahraga kaum borjuis. Harap diingat, China menganut paham komunisme. Tetapi sekarang, beberapa tahun ke belakang China malah membangun Komplek Mission Hills dengan 12 lapangan golf yang tenar… yang tenar. Dan faktanya, olahraga golf berkembang menjadi industri, peralatan golf lapangan, pariwisata, dan sebagainya, paling pesat di China tahun ini. China dengan aktif meminta The R&A untuk membantu melakukan rules workshop, melatih, dan mengatur sertifikasi para wasit di seluruh dunia karena mereka menyadari penguasaan peraturan golf adalah kesatuan yang tidak terpisahkan dengan olahraga golf. Korea Selatan mampu mendominasi US Ladies Professional Golf Association dengan menempatkan paling tidak 5 pegolf wanitanya di dalam ranking 10 besar di hampir setiap turnamen LPGA di Amerika Serikat. Ini berarti penghasilan yang tidak sedikit untuk para pegolf Korea. Ini dimungkinkan karena Pemerintah Korea Selatan mendukung olahraga golf dengan sepenuhnya, dengan membawa olahraga golf ke sekolahsekolah dan menurunkan biaya untuk bermain golf. Pola yang sama terjadi di Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura, dimana olahraga golf berkembang amat pesat di sana. Tidak disangsikan Indonesia dapat dipastikan akan berkembang sesuai dengan apa yang terjadi di negaranegara raksasa golf seperti Eropa dan Amerika Serikat. Olahraga golf terdiri dari pegolf amatir dan pegolf profesional. Kenyataannya 95% anggota Persatuan Golf Profesional Indonesia (PGPI) terdiri dari anggota berasal dari keluarga yang sederhana yang menggantungkan hidup mereka dengan berprofesi sebagai pegolf profesional. Pegolf profesional para juaranya, misalnya Kasiadi, juara Indonesia Open 1989 adalah ex caddy, Maan Nasim, dan sebagainya,

16

datang dari keluarga yang sederhana jauh dari gemerlapnya masyarakat the haves. Uniformitas peraturan olahraga golf di seluruh dunia. Untuk mendukung keseragaman peraturan golf di seluruh dunia, The R&A Scotlandia dan The USA Amerika Serikat secara bersama-sama setiap 4 tahun sekali merevisi dan menambahkan peraturan golf agar sesuai dengan kepentingan anggotanya. The R&A 129 negara dan USA 2 negara. Untuk menginterpretasikan peraturan golf dengan baik, kedua badan otoritas tentang peraturan ini secara bersama-sama menerbitkan buku Decision on the Rules of Golf yang diubah dan disempurnakan setiap 2 tahun sekali. Decision … Decision ini membahas kurang lebih 2.000 kasuskasus dan dalam buku setebal 600 halaman untuk menjelaskan dan memudahkan interpretasi peraturan golf. Ini serupa dengan yurisprudensi di bidang hukum. Bukunya setebal ini. Untuk menopang keterampilan dan pengertian para pegolf dan official rules, setiap tahun asosiasi golf di seluruh dunia melaksanakan rules workshop di negara masing-masing. Agar memungkinkan para pegolf dari berbagai tingkat keterampilan bermain bersama secara setara, di USA menerbitkan The USGA Handicap System yang dianut oleh PGI sejak tahun 2000. Adanya system handicap ini yang mungkin menjadi penyebab para pegolf amat menggemari olahraga ini. Karena memungkinkan mereka bermain dengan siapa saja, sehingga amat menarik karena pemain pemula bisa saja bermain dengan seorang pegolf profesional. Melihat semua usaha berkaitan dengan peraturan golf dan regulasi yang dilakukan semua asosiasi golf di dunia secara berkesinambungan dengan telitinya sejak tahun 1744, agaknya sulit mengategorikan golf sebagai sekadar hiburan atau entertainment. Tidak ada olahraga lain di dunia yang memiliki sedemikian banyaknya peraturan yang begitu rumit, yang membutuhkan buku Decision setebal 600 halaman yang direvisi 2 tahun sekali untuk menginterpretasikannya dengan benar. Olahraga golf dipertandingkan di multi-event. Kenyataan yang sesungguhnya, olahraga golf dipertandingkan di multi-event tingkat nasional, PON, maupun internasional, Sea Games. Dan di tahun 2016 di Rio De Janeiro, golf akan dimainkan di multi-event dunia, Olimpiade. Untuk informasi, Indonesia pada Sea Games ke-26 ini berhasil menyumbangkan 2 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu untuk negara di cabang olahraga golf. Penutup, fakta yang tidak terbantahkan adalah PGI amat berkepentingan agar olahraga golf di tanah air dapat berkembang dengan pesat agar tetap dapat bersaing secara setara dengan negara-negara lain. Kenyataannya, semakin banyak jumlah pemain, semakin baik untuk perkembangan golf. Menaikkan pajak setinggi itu sudah pasti akan mengakibatkan olahraga golf semakin tidak terjangkau oleh masyarakat

17

umum dan malah akan mendukung dan mendorong semakin ekslusifnya olahraga golf di tanah air. Dengan demikian, prestasi dapat dipastikan akan terpuruk. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, kami mohon agar Yang Mulia ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menyatakan para Pemohon dalam Permohonan Pengujian Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diterima. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. 19.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Masih ada satu lagi saksi yang dihadirkan yaitu Bapak Syafe’i Asnaf. Karena beliau belum disumpah, dimohon maju untuk mengambil sumpah dulu. Sumpah akan diambil oleh Pak Anwar Usman.

20.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Mohon ikuti saya, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

21.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAFE’I ASNAF (DIREKTUR UTAMA PT SANA GRAHA ADI SENTOSA) Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

22.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih.

23.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Pak Syafe’i direktur PT … Direktur Utama PT Sana Graha Adi Sentosa, Pak? Itu apa? Bergerak di bidang apa?

24.

SAKSI DARI PEMOHON: M. SYAFEI Lapangan golf, Pak.

18

25.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Penyelenggara lapangan golf. Terus pendidikan terakhir University of Golf ini di mana?

26.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAFE’I ASNAF (DIREKTUR UTAMA PT SANA GRAHA ADI SENTOSA) Di Florida, Pak, Orlando.

27.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Di?

28.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAFE’I ASNAF (DIREKTUR UTAMA PT SANA GRAHA ADI SENTOSA) Florida, Oralando … Orlando.

29.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Di Florida, Orando… Orlando. Baik, sekarang dipersilakan.

30.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAFE’I ASNAF (DIREKTUR UTAMA PT SANA GRAHA ADI SENTOSA) Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Ketua dan Anggota yang … Majelis Hakim Konstitusi … Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Bahwa saya mewakilkan dari bidang salah satu organisasi yang ada di tanah air yaitu PGPI, yaitu Persatuan Golf Profesional Indonesia. Organisasi ini didirikan dan disahkan pada tanggal 1 Desember 1976. Organisasi ini berkedudukan di Indonesia, berpusat di ibu kota negara Rep … Kesatuan Republik Indonesia yaitu di Jakarta. Persatuan Golf Indonesia adalah organisasi profesi yang berwenang melakukan pengembangan dan penga … pengawasan terhadap setiap kegiatan olahraga golf profesional Indonesia. Pengembangan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara sistematik terhadap olahraga golf profesional untuk meningkatkan prestasi dan kesejahteraan bagi para pegolf profesional. Pengawasan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan terhadap berbagai kegiatan olahraga golf profesional agar berjalan dengan tertib, lancar, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

19

Olahraga golf profesional adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya berdasarkan atas kemahiran olahraga golf tersebut. Olahragawan golf. Pegolf profesional adalah mereka yang melakukan kegiatan olahraga golf dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang dan bentuk lainnya, melakukan atas dasar kemahiran berolahraga golf. Profesi adalah pekerjaan dalam bidang olahraga profesi, antara lain olahragawan, atlet, pelatih, wasit, manajer, promotor, dan unsur profesi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penyelenggaraan olahraga profesional. Organisasi profesi adalah organisasi dalam … atau bentuk badan hukum memiliki akta notaris, mempunyai anggaran dasar/anggaran rumah tangga, keanggotaan yang terdiri dari unsur profesi sejenis. Kegiatan olahraga golf profesional adalah pertandingan dan turnamen golf yang diselenggarakan dan penyelenggaraan atas dasar ketentuan peraturan yang berlaku. Misi dan visi PGPI. Visi PGPI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan, pengetahuan, dan praktik olahraga golf. Manajemen yang berorientasi pada etika dan bertanggung jawab sosial serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Misi PGPI adalah memelihara integrasi, komitmen, dan kompetisi anggota dalam bentuk pengembangan manajemen golf profesional yang berorientasi etika, bertanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, pengembangan pengetahuan dan praktik olahraga dalam … olahraga golf bagi masyarakat dan yang … masyarakat yang mencintai dan … meng … menghayati dan sungguh-sungguh ingin berprestasi untuk mencapai sejahtera yang lebih baik. Berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan olahraga golf profesional, berprestasi melalui upaya pertandingan rutin, kesinambungan, dan dalam bentuk nasional dan internasional. Majelis Hakim, Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Bahwa pada dasarnya olahraga adalah hak manusia yang hakiki dan dilakukan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani. Menyatakan olahraga golf menuntut adanya profesi yang mampu menjaga jiwa, semangat, tradisi golf, sekaligus meningkatkan keterampilan olahraga ke tingkat yang lebih tinggi, berikut adalah di bidang yang berkaitan untuk mempromosikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Olahraga golf memang identik dengan olahraga kelas atas. Akan tetapi, sekarang itu tidak lagi berlaku. Rakyat biasa juga bisa bermain golf sekarang. Bahkan belakangan ini pecinta olahraga golf kian bisa di … me … merambah dari berbagai kalangan mulai dari pria, wanita, hingga sampai anak-anak. Selain itu, juga tidak bisa dipungkiri, olahraga golf

20

sudah menaikkan dampak positif terhadap industri dan meningkatkan kunjungan pariwisata untuk ke Indonesia … untuk wisatawan. PGPI, APLGI, dan PGI adalah sarana untuk mengembangkan praktik olahraga mana … dalam bentuk berorientasi pada etika, tanggung jawab sosial, serta lingkungan hidup dan memprevektif nasional dan internasional. Memelihara integrasi, komitmen, dan kompetisi anggota dalam pengembangan manajemen golf profesional, beretika, bertanggung jawab sosial dan lingkungan hidup. Juga mengembangkan pengetahuan praktik olahraga bagi masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan olahraga profesional dan berprestasi melalui pertandingan rutin yang sudah kita adakan dalam satu tahun ini, kurang lebih nas … dalam tingkat nasional maupun internasional. Di dalam hal ini, Persatuan Golf Profesional Indonesia melakukan koordinasi kerja sama dengan pemerintah yang bernaung di Badan Olahraga Profesional Indonesia yaitu BOPI di Kementerian Olahraga dan Pariwisata. Dengan tujuan adanya pengakuan umum dari masyarakat luas, pemerintah dengan cara meningkatkan program kerja, mengajar secara rutin, tertib, merata dan terarah sesuai dengan tujuan peningkatan kompetisi pegolf profesional. Seperti halnya hidup adalah memilih, olahraga adalah juga memilih. Terserah bagaimana kita mem … dan memaknainya ketimbang menyoroti aspek-aspek materialnya dengan secara berlebihan. Akan lebih baik kalau kita melihat dari sisi positif dan pengembangan dari sisi tersebut dalam sosial sehari-hari. Demikian, yang kami hormati Majelis Hakim Ketua dan Anggota yang kami hormati, Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. 31.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik ketera … silakan duduk, Bapak. Keterangan sudah disampaikan secara lengkap. Mohon Petugas untuk mengambil, untuk meminta naskah-naskah tertulis atau resumenya! Pemohon, apakah Pemohon mau mendalami … memperdalam keterangan tadi atau sudah cukup, sehingga kami lemparkan sekarang ke Pemerintah untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan? Pun kepada Majelis Hakim juga. Kami akan persilakan kalau ada. Silakan, Pemohon.

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: HARRY PONTO Baik, Yang Mulia. Kami hanya ingin sedikit mengelaborasi dari Persatuan Golf Profesional Indonesia, Saksi yang terakhir. Saudara Saksi, berapa anggota Persatuan Golf Profesional Indonesia pada saat ini?

21

33.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAFE’I ASNAF (DIREKTUR UTAMA PT SANA GRAHA ADI SENTOSA) Untuk total saat ini yang ada di seluruh Indonesia kurang lebih hampir 400-an. Dan kami mempunyai empat tujuan yaitu tugasnya dan untuk menyampaikan … untuk bertujuan kesejahteraan yaitu pertama sebagai tour in pro, jadi itu yang ikut event-event pertandingan. Dan sebagai teaching pro untuk yang mengajar. Lalu sebagai managing pro untuk yang bekerja di lapangan golf, lalu dia memahami dengan industri golf.

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: HARRY PONTO Yang kedua, ada pendapat umum dan juga disampaikan oleh Pemerintah, misalnya bahwa pemain golf itu umumnya adalah dari kalangan yang berada. Mungkin bisa di … dijelaskan kalau khususnya mengenai anggota dari PGPI, apakah betul itu adalah kalangan-kalangan yang kita kenal sebagai kalangan yang berada?

35.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAFE’I ASNAF (DIREKTUR UTAMA PT SANA GRAHA ADI SENTOSA) Jadi sampai saat ini para anggota kami adalah hampir rata-rata mereka dari keluarga keturunan yang dulunya mungkin orangtuanya caddy, orangtuanya sebagai profesional. Jadi kalau kita lihat, mereka itu pun juga bukannya hidup yang sebagai orang yang disebut mampu.

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: HARRY PONTO Mungkin yang terakhir bagi saya … dari … dari kami, ini dari … baik dari KONI, ataupun dari Persatuan Golf, ataupun Golf Profesional, apakah pernah diminta pendapatnya ketika RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dibahas? Apakah pernah diundang, baik oleh Pemerintah ataupun dari DPR misalnya, khususnya dari DPR ketika RUU ini dibahas?

37.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAFE’I ASNAF (DIREKTUR UTAMA PT SANA GRAHA ADI SENTOSA) Jadi sampai saat ini juga mungkin kami belum pernah mendapat undangan mengenai RUU maupun dari Pemerintah. Jadi kami pun juga tidak tahu adanya hal-hal seperti itu. Padahal kan kami juga suatu lembaga yang bernaungan di bawah Pemerintah juga.

22

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: HARRY PONTO Dari KONI mungkin?

39.

SAKSI DARI PEMOHON: NGATINO Waktu kami menyusun pandangan ini, kami juga mencari informasi ya, dokumen, ternyata kami KONI tidak menemukan pernah (suara tidak terdengar jelas) undangan untuk membahas ini tentang perpajakan. Saya kira itu yang saya sampaikan, terima kasih.

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: HARRY PONTO Dari Persatuan Golf Indonesia?

41.

SAKSI DARI PEMOHON: RAY HENDARTO Kami juga tidak pernah diundang dan kami sama sekali tidak tahu mengenai masalah ini, terima kasih.

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: HARRY PONTO Ya cukup, terima kasih, Yang Mulia.

43.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Pemerintah.

44.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama barangkali buat para Saksi ini. Pemerintah ingin informasi, apakah ada lapangan golf gratis enggak buat masyarakat umum? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi sinyalemen bahwa golf ini memang untuk tidak hanya atau eksklusif untuk masyarakat berada saja gitu ya. Pengalaman saya gitu ya, saya ada yang mengasih stik golf waktu itu. Saya coba belajar gitu. Begitu dua kali mencoba belajar, wah lumayan juga, sekali main hampir Rp400.000,00, akhirnya saya berhenti, Pak. Jadi tidak saya teruskan gitu ya. Artinya, mungkin ya, in case gitu bisa saja orang yang tidak berada bisa bermain golf, tapi saya sendiri baru dua kali rasanya kok memberatkan juga, baru bisa gaji saya habis nanti, Pak. Yang ketiga, saya mohon penjelasan dari para Saksi. Kalau misalnya seorang pegolf, saya tahu kalau orang yang hobi golf itu kan bisa ke mana-mana, Pak. Dari luar negeri ke Pulau Bintan, dari Singapura

23

ke Batam, kemudian orang-orang Indonesia golf juga bisa berkeliling ke mana-mana gitu. Nah, saya ingin penjelasan Bapak-Bapak, apa Saksi, atau Ahli kategorinya, di mana letak perbedaan yang tegas gitu antara golf itu sebagai hiburan dan golf sebagai olahraga? Nah, kemudian yang … yang saya khusus ini dari Menpora. Bahwa kalau Bapak tadi menyatakan bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak melibatkan kantor Menpora. Pertanyaan saya, apa Bapak tahu Undang-Undang SKN juga pernah digugat di Mahkamah Konstitusi ya, Pak, ya? Bapak tahu pernah … Undang-Undang SKN juga pernah digugat di Mahkamah Konstitusi, Bapak tahu ya, Pak, ya? Ya oke. Artinya, kalau itu dianggap tidak melibatkan Menpora di dalam hal ini, bagaimana pandangan Bapak? Karena pada saat membahas undangundang itu tentunya kan ada Surpres, ada surat presiden yang menunjuk kepada para menterinya untuk mewakili DPR. Apakah, misalnya Menkumham, misalnya Menteri Keuangan, apakah itu bukan representasi dari surat presiden itu yang me … menunjuk agar membahas bersamasama di DPR. Bagaimana pendapat Bapak? Terima kasih, Bapak. 45.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Mungkin itu tidak usah dijawab itu yang terakhir itu, nanti biar Mahkamah Konstitusi saja yang mempertimbangkan. Silakan ada lagi? Yang belum dijawab tadi, yang … yang tidak terkait dengan soal wakil-mewakili ada perlu yang … yang gratis sama yang mahal itu tadi. Pak Mualimin punya stik enggak dipakai. Kirim ke sini, Pak, saya yang pakai.

46.

SAKSI DARI PEMOHON: SYAFE’I ASNAF (DIREKTUR UTAMA PT SANA GRAHA ADI SENTOSA) Jadi kalau untuk PGPI sendiri anggotanya itu ada yang disebut mempunyai prestasi yang baik di beberapa lapangan dan sudah sampai saat ini dan itu pun kita selalu kerja sama dengan APLGI. Bahwa kita selalu diberikan gratis itu yang disebut pembayaran green fee, Pak, buat kita. Green fee, Pak. Kalau green fee, itu kan yang besar itu kan bayarnya green fee, Pak, bukan caddy fee. Jadi buat kami itu pun dibebaskan, sudah wah syukur alhamdulillah gitu lho, Pak. Dan kami juga memahami, Pak, untuk diberikan fasilitas latihan itu tidak mungkin kan Sabtu-Minggu karena mereka juga mencari keuntungan yang mungkin dari situ. Lalu untuk pergi ke luar negeri. Bahwa PGPI, para atletnya juga, kita kan bekerja sama (suara tidak terdengar jelas) dari … selalu dengan One Asia dan Asian Tour. Satu lagi untuk tingkat ASEAN adalah untuk Asian PJA. Itu pun bahwa kami punya

24

challenge untuk berangkat, Pak, untuk berangkat, pergi untuk mengikuti

turnamen itu. Bila tidak ikut juga, sayang, Pak. Dan untuk ikut itu ya tadi kita kembali kepada ya biaya yang benar-benar cukup juga enggak murah. Tadi kami juga memberikan dukungan itu mencari para sponsor. Jadi kalau pergi ke luar negeri itu juga … artinya juga bukan mencari hiburan, Pak. Bahwa mereka pergi atas nama negara, untuk membawa nama nama negara. Jadi kalau kita lihat sendiri ya, kalau Bapak juga sudah langganan Golf Channel atau pun untuk itu, ya kalau kita lihat kadang-kadang juga INA itu sudah ada, Pak. Jadi itu adalah yang sudah terlihat, Pak. Terima kasih. 47.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Oke. Masih ada yang belum terjawab? Silakan!

48.

SAKSI DARI PEMOHON: NGATINO Kalau kami dari sisi KONI hanya punya kepentingan, bagaimana masyarakat umum bisa ikut berlatih dengan bebas, dengan tidak terbebani biaya yang tinggi karena ada pajak, seperti olahraga bola, voli, dan sebagainya itu. Oke, yang profesional penyelenggarakan silakan, tetapi untuk menjaring bibit ini yang mungkin kesulitan, sehingga … sekarang ini memang oleh KONI melihat ini masih ekslusif. Karena untuk main ke sana ini masih agak … agak sulit seperti Bapak katakan tadi, “Harus membayar sekian.” Saya kira itu, Pak, yang kami sampaikan dari sisi KONI, kami tidak mendapatkan bibit-bibit dari masyarakat secara leluasa. Terima kasih.

49.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya. Pengusaha golf? Pak Poo … Murdaya?

50.

PEMOHON: MURDAYA POO Terima kasih, Yang Mulia. Mengenai lapangan golf yang tadi tarifnya katanya tinggi, menurut pengalaman kami kalau ditanya, 80% lapangan golf di Indonesia itu rugi, enggak ada yang untung. Tapi pegawai, pekerja, semua itu ratusan ribu. Jadi, kalau tadi dikatakan Rp800,000,00, ada yang Rp200,000,00, ada yang Rp100,000,00, ada yang gratis banyak, itu juga banyak sekali. Lapangan golf sendiri itu menyediakan sarana dan bukan main pajaknya itu, kalau (suara tidak terdengar jelas) PBB, namanya … PPN, terus PPh, bukan … PPB yang lapangan golf itu sebel … samping sungai pun, itu nilai tanahnya

25

disamakan dengan real estate di samping itu, rumah itu, betul-betul tidak adil. Itu yang kami juga selalu protes ke Departemen Keuangan, Pajak. Bagaimana? Tanah itu tidak pernah dijual dan pinggir sungai, tapi nilai tanahnya itu … itu namanya NJOP-nya itu disamakan dengan real estate tanah shopping mall atau sekitarnya, itu betul-betul … bagaimana kita bisa membangun olahraga golf yang maju? Padahal di negara lain itu hampir NJOP PP itu dibebaskan, di Indonesia saja pajaknya bertumpuktumpuk. Jadi kalau boleh saya katakan, boleh Departemen Keuangan memeriksa keuangan lapangan golf, hampir semuanya itu rugi. Cuma itu kewajiban, ya real estate atau penyelenggara untuk lapangan golf itu. Itu saja, jadi supaya diketahui. Sekian, terima kasih. 51.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup, ya? Dari Pemerintah cukup? Majelis Hakim ada yang mau tanya? Cukup? Cukup? Baik. Sidang dianggap sudah cukup, sidang-sidang dan tidak akan dibuka sidang lagi karena bahannya sudah cukup untuk mengambil kesimpulan dan membuat putusan atau vonis. Sehingga sidang berikutnya kita adakan untuk vonis. Tetapi sebelum itu, dimohon kepada Pemohon, kepada Pemerintah, untuk menyerahkan kesimpulan dan petitum akhir masing-masing terhadap perkara ini, selambat-lambatnya pada hari Rabu, 30 November tahun 2011, pukul 16.00 di Gedung Mahkamah Konstitusi. Tanggal 30 November, hari Rabu, pukul 16.00. Dengan demikian, sidang … oh ya, ada bukti-bukti tambahan dari Pemohon yang belum disahkan, yaitu P-3L, P-5A, sampai dengan P-5D, P6, P-7A sampai … dan P-7B, P-8A, P-8B, P-9, P-11, dan P-12A dan P-12B ini diterima sebagai bukti.

KETUK PALU 1X

26

Baik, dengan demikian sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.46 WIB

Jakarta, 23 November 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

27