2011

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA) Jl. Soekarno – Hatta No. 5 Telp. (0753) 65405 Fax. (0753) 65405 SIMPANG AMPEK – PASAMAN BARAT PERATURAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PASAMAN BARAT Nomor : 050/451.a/BAPPEDA/XI/2011 TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN PASAMAN BARATTAHUN 2011 – 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwaRencana Pembangunan JangkaMenengahSatuanKerjaPerangkat Daerah yang selanjutnyadisebutRenstra SKPD adalahdokumenperencanaansatuankerjaperangkatdaerahuntukperiode 5 (lima) tahun; b. bahwaRenstra SKPD memuat visi, misi tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)danbersifatindikator yang ditetapkandenganperaturanpimpinan SKPD; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksudpadahuruf a dan b makaRenstraBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015; perluditetapkandenganperaturankepalaBappeda.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtonomKabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera TengahjoUndang-undangNomor 38 Tahun 2001; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang PembentukanKabupatenDharmasraya, KabupatenSolok Selatan danKabupatenPasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat; 4. Undang-undangNomor 10 Tahun 2004 TentangPembentukanperaturanperundang-undangan; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;sebagaimanatelahbeberapa kali, terakhirdenganUndangundangnomor 12 Tahun 2008; 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentangpembagian organ pemerintahanantarpemerintah Daerah ProvinsidanPemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 10. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasiPelaksanaan Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaanKeuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 59 Tahun 2007; 12. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 54 Tahun 2010

tentangPelaksanaanPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 TentangTahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasiPelaksanaan Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah KabupatenPasaman Barat Tahun 2005 - 2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah KabupatenPasaman Barat Tahun 2010 - 2015; 15. PeraturanBupatiPasaman Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentangPenjabaranTugasPokokdanFungsisertaUraianTugasBadanPerenca naan Pembangunan Daerah KabupatenPasaman Barat MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUANAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011 – 2015 Pasal 1 (1) RencanaStrategis (Renstra) BadanPerencanaan Pembangunan Daerah KabupatenPasaman Barat Tahun 2011 – 2015 adalahdokumenperencanaanBadanPerencanaan Pembangunan Daerah untukperiode 5 (lima) tahunterhitungsejaktahun 2011 sampaidengantahun 2015; (2) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015 sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (RenstraBappeda) Kabupaten Pasaman Barat. Pasal2 DokumenRencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 3 Peraturan ini mulaiberlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di SimpangAmpek padatanggal 06 November 2011 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Ir. MUKHLIS M, MT NIP. 19650207 198903 1 005

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam

pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja

instansi

pemerintah.

Akuntabilitas

merupakan

perwujudan

kewajiban

instansi

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. B.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah : 1.

Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2011 - 2015 dapat tercapai. 1 Renstra Bappeda Pasaman Barat 2011-2015

2.

Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3.

Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.

4.

Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah: 1.

Merencanakan strategi dalam menghadapi perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks

2.

Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik

3.

Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan

4.

Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan

5.

Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan

6.

Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima

7.

Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders)

C.

Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : 1.

Landasan Idiil : Pancasila

2.

Landasan Konstitusional : UUD 1945

3.

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 6. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

8.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

D.

Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hubungan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 -

2015 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015 adalah bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015 yang memuat visi, misi, tujuan , sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan

2 Renstra Bappeda Pasaman Barat 2011-2015

program SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, program lintas SKPD, dan program lintas wilayah. E.

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun

2011 – 2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut : Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

Bab VI

Bab VII

Pendahuluan, berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra Bappeda dan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan. Gambaran Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Pasaman Barat, struktur organisasi Bappeda, Tugas Pokok dan Fungsi, sumberdaya Bappeda, gambaran umum kondisi perencanaan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat, kondisi umum perencanaan, kondisi yang diinginkan, dan proyeksi ke depan. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Visi, Misi, Tujuan, Strategi Dan Kebijakan, berisikan visi dan misi Bappeda Kabupaten Pasaman Barat, tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Pasaman Barat, strategis dan kebijakan Bappeda Kabupaten Pasaman Barat. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, berisikan program dan kegiatan,indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, berisikan indikator kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penutup


BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD BAPPEDA KABUPATEN PASAMAN BARAT Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai tugas yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Bappeda dalam hal ini Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan clean government. Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, sekretariat dan setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang di lingkup Bappeda. Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian stratejik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh pegawai/staf Bappeda akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya. Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian stratejik pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik. A. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : 1.

Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan

2.

Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu -

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

-

Sub Bagian Keuangan;

-

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.


3.

Unsur Pelaksana yaitu : A. Bidang Ekonomi -

Sub Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;

-

Sub Bidang Pertanian

B. Bidang Sosial Budaya -

Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan;

-

Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata.

C. Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam -

Sub Bidang Prasarana Wilayah, Pemukiman dan Daerah Tertinggal;

-

Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.

D. Bidang Data dan Statistik, Penelitian dan Pengembangan -

Sub Bidang Data dan Statistik;

-

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas : a.

membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program pembangunan daerah;

b.

memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;

c.

memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah ;

d.

melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah .

e.

mempertanggungjawaban tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah;

f.

memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan, loyalitas dan kejujuran;

g.

membina unsur-unsur perencanaan pembangunan daerah dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h.

menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;

i.

melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;

j.

mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu;

k.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.


Sekretaris mempunyai tugas (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA; (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif badan. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi : a.

pengoordinasian penyusunan rencana dan program Badan;

b.

pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;

c.

pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga dinas;

d.

pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;

e.

penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;

f.

pengoordinasian penyusunan draf rancangan peraturan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

g.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan asset, rumah tangga administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola

inventaris kantor serta mengelola urusan kepegawaian dan

kesejahteraan pegawai (3) Uraian tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian: a.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c.

menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan umum;

d.

melakukan pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan dinas dan tata kearsipan lainnya;

e.

melakukan inventarisasi alat perlengkapan kantor, mengatur pemakaian alat perlengkapan kantor, memelihara alat perlengkapan kantor dan mengusulkan penghapusan barang-barang inventaris yang tidak efektif dan efisien;

f.

menyusun rencana kebutuhan alat perlengkapan kantor dan pengadaan alat perlengkapan kantor;

g.

memelihara dan mengatur urusan kebersihan kantor dan pekarangan kantor;


h.

mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin, keprotokolan dan acara resmi lainnya;

i.

menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian badan dan administrasi usulan mutasi, promosi pegawai meliputi kenaikan pangkat, promosi jabatan, pindah, pensiun dan lain-lain;

j.

mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengurusan berkala, cuti, kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, tabungan asuransi pegawai negeri, asuransi tabungan perumahan, asuransi tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan lain-lain;

k.

menyiapkan dan menata file pegawai, bezetting dan daftar urutan kepangkatan pegawai;

l.

menyiapkan bahan pembinaan dan disiplin pegawai;

m.

menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap Kepegawaian badan;

n.

melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap kepegawaian badan;

o.

menghimpun program kerja badan dalam rangka evaluasi tugas badan;

p.

menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai peranggungjawaban tugas pada atasan;

q.

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas. .

Sub Bagian Keuangan (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi tata usaha keuangan badan; (3) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan : a.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan keuangan sesuai dengan bidang tugas;

b.

menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c.

menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang urusan keuangan;

d.

mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan badan dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e.

mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja dinas dan melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja badan sesuai dengan usulan masing-masing bidang;

f. g.

melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran badan; melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan badan;

h.

menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai peranggungjawaban tugas pada atasan;

i.

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.


Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan, petunjuk teknis penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan badan; (3) Uraian tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan : a.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang program, evaluasi dan pelaporan;

b.

menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang evaluasi dan pelaporan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah; c.

menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian program, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

d.

mempersiapkan bahan dalam rangka program evaluasi dan pelaporan kegiatan pada badan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

e.

menghimpun program kerja badan dalam rangka evaluasi tugas badan;

f.

membantu sekretaris dalam penyusunan draf rancangan peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan.

g.

menyusun rencana strategis dan rencana kinerja tahunan badan;

h.

menghimpun bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala yang merupakan kewajiban dinas seperti : AKIP, LAKIP, LKPJ, LPPD, dan lain-lain;

i.

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas..

Bidang Ekonomi (1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Sekretaris; (2) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDA di bidang Ekonomi Dalam menyelenggarakan tugas), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : a.

penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi;

b.

perumusan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi;

c.

penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang ekonomi;

d.

perumusan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang ekonomi;

e.

melaksanakan pengiolahan data, monitoring, evaluasi dan pengendalaian bidang ekonomi

f.

pengoordianasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi;

g.

pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi;

h.

Penyusunan bahan perencanaan kerjasama investasi antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri; 8 Renstra Bappeda Pasaman Barat 2011-2015

i.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan investasi;

j.

penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang ekonomi dan investasi;

k.

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang ekonomi

l.

pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas. Sub Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha (1) Sub Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi; (2) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian pembangunan di bidang ekonomi; (3) Uraian tugas Sub Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha : a.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan dunia usaha;

b.

menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan dunia usaha serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c.

menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan di bidang ekonomi dan dunia usaha;

d.

menyiapkan bahan koordinasi di bidang ekonomi dan dunia usaha dengan unit kerja terkait;

e.

menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat koordinasi penyusunan rencana pembangunan di bidang ekonomi dan dunia usaha;

f.

menyiapkan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi dan dunia usaha;

g.

menyiapkan bahan penetapan pedoman dan stándar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/nagar di bidang ekonomi dan dunia usaha;

h.

menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan ekonomi antar daerah Kabupaten dan antara daerah Kabupatendengan swasta, dalam dan luar negeri;

i.

menyiapkan bahan penetapan dan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan kabupaten dan kenagarian di bidang ekonomi dan dunia usaha;

j.

menyiapkan

bahan

penetapan

petunjuk

pelaksanaan

manajemen

dan

kelembagaan

pengembangan wilayah dan kawasan ; k.

melakukan evaluasi kegiatan pembangunan di bidang ekonomi dan dunia usaha;

l.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan dunia usaha;

m.

menyiapkan rumusan penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang ekonomi dan dunia usaha;

n.

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang perencanaan ekonomi; 9 Renstra Bappeda Pasaman Barat 2011-2015

o.

menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;

p.

pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi;

q.

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bidang Pertanian (1) Sub Bidang Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi; (2) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian pembangunan di bidang perencanaan pertanian; (3) Uraian tugas Sub Bidang Pertanian : a.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pertanian;

b.

menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perencanaan pertanian serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c.

menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan di bidang pertanian;

d.

menyiapkan bahan koordinasi di bidang perencanaan pertanian dengan unit kerja terkait;

e.

menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat koordinasi penyusunan rancangan proyek pembangunan di bidang perencanaan pertanian;

f.

menyiapkan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pertanian ;

g.

menyiapkan bahan penetapan pedoman dan stándar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/nagar di bidang pertanian;

h.

menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan kerjasama investasi antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;

i.

menyiapkan bahan penetapan dan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan kabupaten dan kenagarian di bidang pertanian;

j.

menyiapkan

bahan

penetapan

petunjuk

pelaksanaan

manajemen

dan

kelembagaan

pengembangan wilayah dan kawasan untuk pertanian; k.

melakukan evaluasi kegiatan pembangunan di bidang pertanian;

l.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pertanian;

m.

menyiapkan rumusan penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang pertanian;

n.

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang pertanian;

o.

menyiapkan bahan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pertanian;

p.


q.



Bidang Sosial Budaya (1) Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang kepala bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Sekretaris Badan; (2) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA di bidang sosial budaya. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi : a.

perumusan kebijakan Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Sosial Budaya;

b.

perumusan kebijakan Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah daerah bidang Sosial Budaya;

c.

Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari daerah bidang Sosial Budaya;

d.

perumusan kebijakan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal daerah bidang Sosial Budaya;

e.

melaksanakan pengiolahan data, monitoring, evaluasi dan pengendalaian bidang sosial budaya;

f.

koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah daerah bidang Sosial Budaya;

g.

pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Sosial Budaya;

h.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya;

i.

penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah bidang Sosial Budaya;

j.

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang Sosial Budaya;

k.

pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial budaya ;

l.

Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;

m.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas

Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan (1) Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya; (2) Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian pembangunan di bidang pemerintahan, social dan kesehatan; (3) Uraian tugas Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan: a.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan ;

b.

menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c.

menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan di bidang perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan; 11 Renstra Bappeda Pasaman Barat 2011-2015

d.

perumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan;

e.

perumusan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan ;

f.

penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan;

g.

perumusan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan;

h.

koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan;

i.

pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan;

j.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan

k.

penetapan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan;

l.

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesehatan;

m.


n.


Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata (1) Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya; (2) Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian pembangunan di bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata; (3) uraian tugas sub bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata: a.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata;

b.

menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perencanaan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata;

c.

serta peranan perempuan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

d.

menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan di bidang perencanaan Pendidikan, Budaya dan Pariwisata;

e.

menyusun perumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata;

f.

menyusun perumusan kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata;

g.

menyusun perumusan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata; 12 Renstra Bappeda Pasaman Barat 2011-2015

h.

menyusun perumusan kebijakan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata;

i.

menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pendidikan, kebudayaan dan olah raga;

j.

melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata;

k.

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata

l.

menyiapkan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi pembangunan daerah di bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata;

m.

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/nagari di bidang Pendidikan, Budaya dan Pariwisata;

n.


o.


Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam (1) Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui Sekretaris Badan; (2) Bidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA dalam bidang perencanaan Prasarana dan Tata Ruang. Dalam menyelenggarakan tugas, Bidang Perencanaan Prasarana dan Tata Rua Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : a.

perumusan kebijakan penetapan keserasian pengambangan perkotaan dan kenagarian;

b.

perumusan kebijakan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan kenagarian;

c.

perumusan kebijakan pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;

d.

perumusan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;

e.

perumusan kebijakan pelaksanaan pedoman, standar dan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan ;

f.

melaksanakan pengiolahan data, monitoring, evaluasi dan pengendalaian bidang perencanaan Prasarannna dan Tata ruang.

g.

konsultasi, pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ nagari;

h.

pengembangan wilayah tertinggal. kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;

i.

perumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan dan perumusan kebijakan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;

j.

perumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;


k.

perumusan

kebijakan

penetapan

petunjuk

pelaksanaan

pengembangan

pembangunan

perwilayahan ; l.

pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;

m.

pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan serta konsultasi keserasian pengembangan perkotaan di daerah kecamatan/nagari;

n.

pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan kenagarian;

o.

perencanaan kelembagaan manajemen, serta konsultasi terhadap pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/nagari;

p.

perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/nagari;

q.

pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

kerjasama

pembangunan

antar

kecamatan/nagari dan antara kecamatan/nagari dengan swasta, dalam dan luar negeri ; r.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, pengembangan wilayah tertinggal, kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan ;

s.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan kenagarian dan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan

t.

penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang dan pelaksanaan sosialisasi tentang norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penataan ruang;

u.

penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

(RTRWK) dan

pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang; v.

pelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas

Sub Bidang Prasarana Wilayah, Pemukiman dan Daerah Tertinggal (1) Sub Bidang Prasarana Wilayah, Pemukiman dan Daerah Tertinggal dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Prasarana dan Tata Ruang; (2) Sub Bidang Prasarana Wilayah, Pemukiman dan Daerah Tertinggal mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian pembangunan di bidang prasarana wilayah, pemukiman dan derah tertinggal; (3) Uraian tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah, Pemukiman dan Daerah Tertinggal: a.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan Prasarana Wilayah, Pemukiman dan Daerah Tertinggal;

b.

menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang Prasarana Wilayah, Pemukiman dan Daerah Tertinggal serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c.

menyiapkan perumusan kebijakan penetapan keserasian pengambangan perkotaan dan kenagarian;

d.

menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan kenagarian;


e.

menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;

f.

menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan;

g.

menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;

h.

melaksanakan konsultasi pelayanan perkotaan dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;

i.

melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/nagari;

j.

menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan;

k.

menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan;

l.

bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/ nagari;

m.

menyiapkan bahan dan data dalam rangka pengembangan wilayah tertinggal;

n.

melaksanakan konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan;

o.

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan ;

p.

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal;

q.

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan

r.


s.


Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup (1) Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Prasarana dan Tata Ruang; (2) Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian pembangunan di bidang tata ruang dan lingkungan hidup; (3) Uraian tugas Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup: a.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup;

b.

menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang perencanaan tata ruang, pertambangan energi, kehutanan, dan lingkungan hidup serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c.

menyusun perumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;

d.

menyusun perumusan kebijakan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;

e.

menyusun perumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;


f.

menyusun perumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan ;

g.

melaksanakan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan kenagarian;

h.

melaksanakan bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan kenagarian di kecamatan/ nagari;

i.

melaksanakan perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/nagari;

j.

melaksanakan konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan;

k.

melaksanakan perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/nagari;

l.

menyusun bahan penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang;

m.

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan kenagarian ;

n.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan;

o.

pelaksanaan sosialisasi tentang norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penataan ruang;

p.

penyusunan bahan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK);

q.

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;

r.


s.


Bidang Data dan Statistik, Penelitian dan Pengembangan (1) Bidang Data dan Statistik, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada badan melalui Sekretaris Badan; (2) Bidang Data dan Statistik, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPEDA di bidang Data dan Statistik, Penelitian dan Pengembangan. Dalam menyelenggarakan, Bidang Data dan Statistik, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi: a.

perumusan dan penyusunan perencanan umum program dan perencanaan teknis bidang Data dan Statistik, Penelitian dan Pengembangan;

b.

penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah ;

c.

perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;

d.

perumusan kebijakan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;

e.

pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar;

f.

pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus;

g.

pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;

h.

pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi;

i.

penyelenggaraan statistik sektoral;

j.

pengembangan jejaring statistik khusus ;


k.

perumusan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;

l.

pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;

m.

pelaksanaan bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/nagari dan antara kecamatan/nagari dengan swasta, dalam dan luar negeri;

n.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;

o.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Sub Bidang Data dan Statistik (1) Sub Bidang Data dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Statistik dan Litbang; (2) Sub Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, penyelenggaraan , penyusunan,

dan

pengendalian pembangunan di bidang statistik, meliputi Standar Pelayanan Minimal, kerjasama pembangunan antar daerah data dan informasi pembangunan daerah, kawasan dan lingkungan/ kabupaten dan penagarian/ wilayah dan kawasa/ wilayah tertinggal/ kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan, survey antar sensus/ berskala nasional/ social ekonomi/, statistic sektoral/khusus; (3) Uraian tugas Sub Bidang Data dan Statistik: a.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang data dan statistik;

b.

menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang data dan statistik serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c.

menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan di bidang data dan statistik;

d.

menyusun perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;

e.

menyusun

perumusan

kebijakan

penyelenggaraan

kerjasama

antar

lembaga

untuk

mengembangkan data statistik; f.

memberikan dukungan penyelenggaraan data statistik dasar;

g.

memberikan dukungan penyelenggaraan survei antar sensus;

h.

memberikan dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat;

i.

memberikan dukungan survei sosial dan ekonomi:

j.

menyelenggarakan statistik sektoral;

k.

melaksanakan pengembangan jejaring statistik khusus;

l.


m.


Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Litbang;


(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penetapan pedoman dan standar tentang penelitian dan pengembangan pembangunan di bidang litbang dan kerja sama pembangunan, meliputi Standar Pelayanan Minimal, kerjasama pembangunan antar daerah data dan informasi pembangunan daerah, kawasan dan lingkungan/ kabupaten dan penagarian/ wilayah dan kawasa/ wilayah tertinggal/ kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan; (3) Uraian tugas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung: a.

menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang litbang dan kerja sama pembangunan;

b.

menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang litbang dan kerja sama pembangunan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

c.

menyiapkan bahan perencanaan umum pembangunan di bidang litbang dan kerja sama pembangunan;

d.

menyusun perumusan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;

e.

menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;

f.

menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/nagari dan antara kecamatan/nagari dengan swasta, dalam dan luar negeri;

g.


h.


C. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Pasaman Barat Pada bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Pasaman Barat, terdapat 17 (tujuh belas) jabatan struktur, yaitu: •

1 Jabatan Kepala Badan, Eselon Iia

•

1 Jabatan Sekretaris, Eselon IIIa

•

4 Jabatan Kepala Bidang, Eselon IIIb

•

11 Jabatan Kepala Sub Bagian/Bidang, Eselon Iva

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel berikut: Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tingkat Pendidikan Strata 2 Strata 1 Sarmud/D3 SLTA SLTP SD Jumlah

Jumlah Menurut kelamin Laki-laki Perempuan 2 12 5 1 1 1 1 17 6

Total 2 17 1 1 2 23


Dari tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Kabupaten Pasaman Barat belum sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif belum sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Bappeda Kabupaten Pasaman Barat, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 23 orang,dengan latar belakang pendidikan Strata 2 sebanyak 2 orang Strata 1 adalah sebanyak 17 orang dan SLTA 1 orang, dan SLTP sebanyak 2 orang. Ditinjau dari golongannya, komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Kabupaten Pasaman Barat, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut: - Golongan I

= 2 Orang

- Golongan II

= 2 Orang

- Golongan III

= 14 Orang

- Golongan IV

= 5 Orang

D. Gambaran Umum Kondisi Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Pasaman Barat Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peratutan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning)., sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan nagari. Perencanaan pembanguann terdiri dari empat (4) tahapan yakni; 1)

penyusunan rencana;

2)

penetapan rencana;

3)

pengendalian pelaksanaan rencana; dan

4)

evaluasi pelaksanaan rencana;

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan 19 Renstra Bappeda Pasaman Barat 2011-2015

rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah berikutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masingmasing satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output),hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. E. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini Lima tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasaman Barat terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indicator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1.

Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat nagari, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

2.

Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;

3.

Terselenggaranya forum SKPD; 20 Renstra Bappeda Pasaman Barat 2011-2015

4.

Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

5.

Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh Bappeda dan SKPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: 1.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;

2.

Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand design, RDTRK, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;

3.

Fasilitasi berbagai stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;

4.

Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui rapar koordinasi.

5.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1.

Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

2.

Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda sebagai lembaga perencanaan;

3.

Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda dengan SKPD dan antar SKPD;

4.

Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;

5.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan.

6.

Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan Nagaria; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada sulitnya merealisasikan rencana.

7.

Internal BAPPEDA: belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;

8.

Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

F. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan Dalam kurun waktu empat tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut: 21 Renstra Bappeda Pasaman Barat 2011-2015

1.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah N0. 8 tahun 2008 diharapkan lima tahun ke depan tidak lagi sering terjadi perubahan peraturan / pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan agar pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari peraturan yang akan diterbitkan.

2.

Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.

3.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana.

4.

Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.

5.

Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD dengan Nagari

guna

mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis. 6.

Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD.

7.

Tersusunnya standard operating procedure (SOP) perencanaan.

8.

Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala prioritas kegiatan.

9.

Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

10. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal. 11. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Secara normatif Bappeda Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan enam fungsi utama, yaitu: perumusan kebijakan teknis perencanaan; pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan; dan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Perencanaan pembangunan selain harus dilihat dari pikiran yang tajam, ia harus dipandang untuk masa yang panjang, atau untuk pembangunan jangka panjang dan dapat terus dikembangkan. Selain dari pada itu kelayakan data atau data yang benar harus menjadi dasar berpijak. Demikian pula SDM pengolah datahendaknya memadai, dan punya keahlian pada bidangnya. Berkenaan dengan SDM pengolah data yang ahli pada bidangnya itu, tentu harus ada pada setiap tingkat kegiatan, baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun pada tingkat Kenagarian. Sebab pada tingkatan-tingkatan tersebut perlu diterapkan apa yang disingkat dengan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi) KISS diperlukan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan atas dasar beberapa pertimbangan, sebagai berikut : 1. Untuk menjaga keseimbangan dan keserasian pembangunan antar daerah 2. Daerah yang punya potensi keunggulan komparatif agar dapat dikembangkan menjadi keunggulan kompetitif 3. Menghindari agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar daerah, apalagi dipaksakan pada satu daerah, yang sesungguhnya daerah itu tidak cocok dalam potensi yang dimilikinya. 4. Mengembangkan kerjasama antar daerah untuk dapat saling memperkuat dan melengkapi dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2015 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk masa 5 (lima) tahun ke depan serta upaya untuk meningkatkan motivasi kerja, kreatifitas dan produktifitas tenaga perencana dalam menunjang visi dan misi daerah. Tugas pokok Bappeda ialah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah, dengan fungsi mempersiapkan/menyusun perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah. Supaya maksud dalam memberi arah dan pedoman terhadap pelaksanaan Tupoksi Bappeda tersebut dapat dicapai, maka perlu dikemukakan beberapa isu dan permasalahan yang ditemukan telah ada dan terjadi pada 5 tahun yang baru lalu itu, yakni sebagai berikut : 1. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik lima tahunan dan tahunan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang telah terjadi selama ini, sebagian terasa hanya cocok untuk waktu pendek, tidak untuk jangka panjang. Sehingga sulit untuk mengembangkan kebutuhan 23 Renstra Bappeda Pasaman Barat 2011-2015

masa depan yang menuntut untuk dikembangkan, misalnya untuk pelebaran jalan utama kota Simpang Ampek, yang sudah terlanjur kecil dan sempit, karena kiri dan kanannya sudah berdiri bangunan permanen, baik kantor maupun rumah masyarakat. 2. Masih perlu penajaman kelayakan/keshahihan data yang digunakan dalam setiap kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan. 3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) perencana yang tersedia masih sedikit pada tingkat keahlian, dan tidak sebanding dengan beban pekerjaan yang semakin meningkat. 4. Masih terasa lemahnya pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) antar SKPD, baik antar Kabupaten dengan kecamatan, maupun di tingkat bawah dengan nagari-nagari. 5. KISS pada Bappeda pun perlu dibenahi kembali, dengan maksud agar terjadi kekompakan, kebersamaan, menyatu, tidak terpilah, apalagi terjadi jalan sendiri-sendiri. 6. Tugas pokok pada bidang tertentu jangan sampai terabaikan, disebabkan tugas tambahan yang tidak terinci pada Tupoksi, lebih banyak menjadi bebannya. 7. Belum optimalnya dokumen perencanaan Provinsi dipedomani oleh SKPD 8. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi serta hasil evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 9. Belum optimalnya sosialisasi, penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta terbatasnya penerapan hasil litbang yang mengakibatkan kurang termanfaatkannya hasil penelitian dalam kegiatan pembangunan. Isu-isu dan permasalahan di atas dipandang menjadi penting dan perlu dikemukakan, bukan mencari kesalahan, tetapi karena semata-mata kita ingin menyusun kembali strategi baru yang lebih sempurna, dinamis, penuh semangat dalam pelaksanaan tugas 5 (lima) tahun ke depan, yang akan kita terapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2011-2015. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mengacu pada potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Pasaman Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat dan mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2010–2015 adalah

“ Membangun Pasaman Barat diatas Tadah Agama untuk Kesejahteraan Umat Dunia dan Akhirat “ 3.2.1. Misi Sesuai dengan harapan terwujudnya visi “Membangun Pasaman Barat diatas Tadah Agama untuk Kesejahteraan Umat Dunia dan Akhirat”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015” sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kehidupan beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, seni dan budaya untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;

2.

Menciptakan pemerintahan yang bersih,berwibawa dan bebas KKN, memelihara harmonisasi antar lembaga, mengembalikan hak dan fungsi tanah ulayat serta menegakkan supremasi hukum;

3.

Melaksanakan pembangunan berbasis nagari (1 Milyar/ Nagari), meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan (koperasi), mengurangi pengangguran melalui kegiatan padat karya; 24 Renstra Bappeda Pasaman Barat 2011-2015

4.

Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan menguasai teknologi;

5.

Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Penetapan tujuan, sasaran pembangunan di dasarkan pada penetapan visi dan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Pasaman Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik aktual maupun potensial. Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kabupaten Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pasaman Barat Misi

Tujuan

Meningkatkan kehidupan beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, seni dan budaya untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;

Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah

Menciptakan pemerintahan yang bersih,berwibawa dan bebas KKN, memelihara harmonisasi antar lembaga, mengembalikan hak dan fungsi tanah ulayat serta menegakkan supremasi hukum;

Pembangunan Hukum dan pemerintahan

Melaksanakan pembangunan berbasis nagari (1 Milyar/ Nagari), meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan (koperasi), mengurangi pengangguran melalui kegiatan padat karya;

Peningkatan ekonomi

Sasaran 1.

Penerapan dan Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan Masyarakat

2.

Pengembangan Kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur

3.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan

4.

Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan menegakkan supremasi hukum

5.

Pengembangan Pertanian, pangan, peternakan dan perkebunan

6.

Pengembangan Perikanan dan Kelautan

7.

Pengembangan agro industri, Jasa, perdagangan, investasi dan pariwisata

8.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

9.

Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan


Misi

Tujuan

Sasaran 10. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga 11. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat

Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan menguasai teknologi;

Pembangunan kualitas sumber daya manusia

12. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan; 13. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat 14. Peningkatan Kualitas Pemuda dan Pembangunan Olahraga

Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan

Perbaikan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan penataan ruang

15. 16. 17. 18.

Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Pelestarian Lingkungan Hidup Pemanfaatan sumber daya alam Penataan ruang wilayah

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Rumusan tujuan suatu tatanan ruang, merupakan gambaran masa depan ruang itu sendiri. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kabupaten industri dan kabupaten konservasi akan mempunyai struktur ruang, infrastruktur bahkan pola ruang yang sangat berbeda satu sama lain. Oleh karena itulah rumusan tujuan penataan ruang menjadi penentu bentuk dan karakter suatu tata ruang wilayah. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dan dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten, karakteristik wilayah kabupaten, isu strategis; dan kondisi objektif yang diinginkan. Bila mengacu pada tujuan penataan ruang; sesuai dengan amanah UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 tujuan penataan ruang adalah : 1.

Aman; masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman

2.

Nyaman; memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai

3.

Produktif; proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing.

4.

Berkelanjutan; kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.

3.3. 1. Karakteristik Ruang Kabupaten Pasaman Barat Terdapat 3 ciri khas tata ruang Kabupaten Pasaman Barat, yaitu diwarnai oleh letaknya yang berada di sisi pantai Sumatera, penggunaan ruang budidaya didominasi oleh perkebunana sawit, dan bagian utara berupa kawasan perbukitan yang sekaligus merupakan kawasan konservasi dengan luas hutan lebih dari 26 Renstra Bappeda Pasaman Barat 2011-2015

34%. Satu hal yang unik, bahwa pada sub sektor pertanian pangan, komoditas jagung mempunyai potensi yang lebih tinggi dibanding padi sawah. Sebagai daerah perkebunan sawit, saat ini juga sudah berkembang industri pengolahan sawit. Dengan demikian sektor ekonomi Pasaman Barat ditopang oleh kegiatan ekonomi sektor primer berupa pertanian pangan dan perkebunan serta sektor sekunder berupa industri pengolahan. Kabupaten Pasaman Barat dilintasi oleh jalan lintas sumatera (jalan negara) pada bagian tengah, sehingga perkembangan permukiman lebih dominan pada jalur sepanjang jalan utama ini. Kendati mempunyai pantai yang cukup panjang dengan potensi laut yang relatif besar namun kegiatan ekonomi masyarakat masih berbasis lahan, berupa perkebunan, pertanian dan kehutanan. Sebagaimana umumnya daerah yang berada di bagian barat pulau Sumatera mempunyai ciri sebagai kawasan rawan bencana, setidak-tidaknya rawan terhadap bahaya tsunami dan gempa (Ring of Fire). 3.3.2. Isu Strategis Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Rumusan tujuan penataan ruang syogyanya menggambarkan tatanan masa depan ruang suatu wilayah dan sekaligus merupakan perwujudan dari pengembangan potensi dan pengelolaan persoalan yang terkati dengan tata ruang. Pada dasarnya isu suatu wilayah selalu berkaitan dengan potensi. persoalan wilayah itu sendiri. Dengan demikian diperlukan arahan pengelolaan setiap isu strategis yang sudah diidentifikasi. Pada tabel di bawah ini dapat dicermati substansi masing-masing isu berikut dengan arahan pengelolaannya.

Isu Strategis Pasaman Barat berada di pesisir pantai barat Sumatera tergolong rawan terhadap bencana, baik potensi bencana dari laut maupun potensi bencana dari darat

Arahan Pengelolaan Isu Perlunya dilakukan mitigasi bencana terhadap potensi bencana seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan, dll.

keterpaduan pemanfaatan ruang terutama pola ruang dan prasarana lalu-lintas wilayah

Pengembangan sistem pusat-pusat permukiman secara terpadu dengan sistem prasarana wilayah.

Tingginya animo berinvestasi pada perkebunan sawit, namun sawit mempunyai dampak lingkungan yang perlu dikelola hati-hati Terjdinya alih fungsi lahan dari hutan menjadi non hutan terutama perkebunan sawit dan pengusahaah pertambangan

Pengembangan perkebunan sawit yang berkelanjutan

Potensi pertambangan masih sangat tinggi dan perlu dikembangkan sebagai sumber kegiatan ekonomi wilayah

Perlunya pengembangan sektor pertambangan dengan pendekatan pertambangan berkelanjutan (green minning)

Terdapatnya kawasan-kawasan terpencil yang tersebar secara sporadis dan dengan prasarana yang kurang memadai

Pengembangan kawasan perdesaan dan peningkatan aksesibilitas dengan memperhatikan kawasan lindung

Amanat UUPR 26/2007 bahwa hahrus Ditetapkan RTH minimal 30% dari luas DAS

Pengembangan RTH minimal 30% dari luas lahan DAS

Adanya harapan memperoleh keuntungan dari carbon trading bila mempertahankan kawasan lindung

Harus dilakukan rehabilitasi dan pelestarian kawasan lindung (konservasi)

Perlunya penetapan kawasan budidaya dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan mempertimbangkan peningkatan ekonomi wilayah


Belum tertatanya kawasan pesisir dan belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan

Penataan kawasan pesisir dan penggalian potensi kelautan

Belum optimalnya pengelolaan potensi wisata

Pengembangan kawasan wisata

Penataan kawasan perkotaaan Simpang Empat sebagai ibukota kabupaten

Penataan kawasan perkotaan Simpang Empat

Sektor pertanian pangan tidak dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi

Perlu mempertahankan lahan pangan sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional

3.3.3. Rumusan Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Kata kunci rumusan tujuan; berdasarkan arahan pengelolaan isu dapat diidentifikasi kata-kata kunci untuk merumuskan kalimat tujuan. Kata-kata kunci yang dimaksud adalah : 1.

Mitigasi bencana

2.

Keterpaduan

3.

Agro

4.

Berkelanjutan

5.

Pertambangan

6.

Kawasan terpencil

7.

Reabilitasi hutan

8.

Pelestarian alam

9.

Pesisir & kelautan

10. Pariwisata 11. Pengelolaan perkotaan 12. Ketahanan pangan Dengan memperhatikan seluruh pertimbangan-pertimbangan dan mencermati kata-kata kunci yang merupakan resultante dari pengelolaan isu, maka dapat dirumuskan kalimat tujuan penataan ruang Kabupaten Pasaman Barat. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut : “Terwujudnya tata ruang Kabupaten Pasaman Barat yang berbasis Agro dan Kelautan ditunjang Sektor Industri yang dikelola secara Integratif dan Berkelanjutan” Agro; basis kegiatan ekonomi yang dominan dan akan tetap menjadi andalan masyarakat sampai, minimal 20 tahun yang akan datang adalah kegiatan pertanian dan perkebunan. Kegiatan pertanian adalah pertanian pangan dan pertanian hortikultur. Pengembangan pertanian pangan juga dalam kerangka ketahanan pangan nasional setidak-tidaknya untuk kebutuhan masyarakat Pasaman Barat. Sedangkan perkebunan dalam hal ini yang diunggulkan diantaranya perkebunan sawit, karet dan kakao. Perkebunan sawit saat ini menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi wilayah. Kelautan; Kabupaten Pasaman Barat mempunyai panjang garis pantai lebih kurang 165 Km. Ini merupakan potensi kelautan yang sangat besar. Kendati demikian juga menjadi tantangan karena adanya potensi bahaya tsunami. Pada sisi lain potensi ikan Indonnesia diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar, dimana potensi ikan pada bagian selatan Pulau Sumatera adalah yang terbesar. Potensi kelautan tidak terbatas pada ikan tapi juga produk lainnya, seperti wisata, terumbu karang, rumput laut, energi gelombang dan suhu, angin laut dan lain-lain. 28 Renstra Bappeda Pasaman Barat 2011-2015

Industri; adalah suatu langkah maju, dimana kegiatan primer sudah didukung kegiatan sekunder yang bersifat hlu hilir. Artinya hasil produksi kegiatan primer dalam hal ini adalah sawit tidak lagi dipasarkan dalam bentuk bahan baku (raw material) tapi sudah diolah menjadi CPO Dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara, industri merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi wilayah (prime mover). Mengingat industri selalu mempunyai dampak lingkungan (polusi), maka pengembangan industri pengolahan perlu dikelola secara ramah lingkungan. Integratif; yang dimaksud dengan integratif dalam hal ini adalah terbangunnya sistem pusat-pusat kegiatan/pelayanan yang terhubung dengan infrastrukur wilayah secara efektif dan efisien. Pada sisi lain, tiaptiap pusat kegiatan/pelayanan mempunyai peran yang dapat saling menguatkan satu sama lain dan mampu mendukung kegiatan ekonomi wilayah secara optimal. Berkelanjutan; merupakan syarat mutlak yang harus menjadi prinsip setiap sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, baik dari sisi lingkungan, ekonomi maupun sosial. Pemanfaatan sumber daya dioptimalkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi namun dampaknya diminimalisasi sedemikian rupa sehingga memberikan jaminan untuk pemanfaatannya dimasa datang. Pendekatan pengelolaan sektor produksi seperti perkebunan, pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan tidak boleh merusak lingkungan dan hasilnya diorientasikan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. 3.3.4. Perumusan Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai : 1.

Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

2.

Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;

3.

memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan

4.

sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan : 1.

tujuan penataan ruang wilayah kabupaten; dan

2.

karakteristik wilayah kabupaten;

3.

kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan

4.

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria : 1.

mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan;

2.

jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;

3.

mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan

4.

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 29 Renstra Bappeda Pasaman Barat 2011-2015

Berdasarkan rumusan dan penjelasan tujuan yang telah ditetapkan, memperhatikan fungsi, dasar dan kriteria perumusan tujuan, maka kebijakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut : 1.

Pengembangan sumber daya lahan Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan mengutamakan sektor pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan.

2.

Pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir dikelola dengan menggunakan teknologi yang tepat dan didukung dengan infrastruktur yang memadai.

3.

Pemantapan fungsi kawasan konservasi sebagai penyangga eksositem wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan sekitarnya.

5.

Pengembangan pusat-pusat permukiman secara tematik sesuai karakter dan perannya sehingga tercipta sistem perkotaan yang saling menguatkan dalam kesatuan wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

3.3.5. Perumusan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten. Strategi juga memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama serta dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan : 1.

kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;

2.

kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan

3.

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria: 1.

memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;

2.

tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional, dan provinsi;

3.

jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif;

4.

harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3.3.6. Rumusan Strategi Dengan memperhatikan dasar, kriteria dan fungsi perumusans strategi, maka strategi untuk masingmasing kebijakan penataan ruang Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai dipaparkan di bawah ini : 1.

Untuk mencapai kebijakan pengembangan sumber daya lahan sektor pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan dilakukan melalui strategi : a.

Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari ketahanan pangan lokal.

b.

Menetapkan tata batas kawasan perkebunan sesuai dengan daya dukung lahan yang ada.


c.

Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian dan perkebunan yang sesuai dengan kebutuhan guna peningkatan produktivitas komoditas.

d. 2.

Mengembangkan kegiatan pertanian dan perkebunan organik yang terintegrasi dengan peternakan.

Kebijakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir dikelola dengan menggunakan teknologi yang tepat dan didukung dengan infrastruktur yang memadai dilakukan melalui strategi : a.

Mengembangkan kawasan pesisir melalui pola minapolitan yang ramah bencana.

b.

Mengembangkan prasarana pendukung perikanan tangkap dalam kerangka peningkatan produksi yang lebih optimal.

c.

Mengembangkan pemanfaatan potensi kelautan non ikan.

d.

Menguatkan fungsi konservasi pantai dan laut dangkal.

e.

Mengembangkan kawasan wisata bahari melalui peningkatan prasarana dan sarana penunjang yang memadai.

3.

Kebijakan pemantapan fungsi kawasan konservasi sebagai penyangga eksositem wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan sekitarnya, melalui strategi : a.

Memantapkan tata batas kawasan lindung.

b.

Melakukan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan yang berfungsi lindung.

c.

Mengembangkan kegiatan penelitian, produk hutan non kayu dan ekowisata.

d.

Mengembangkan sabuk pengaman hijau kawasan lindung yang mempunyai nilai ekonomi.

e.

Menguatkan fungsi hutan bakau sebagai bagian penyeimbang eksositem pesisir dan ekowisata

f.

Menetapkan kawasan rawan bencana yang akan ditangani dengan pendekatan mitigasi bencana pada kawasan yang telah dimanfaatkan sebagai kawasan budi daya.

4.

Pengembangan pusat-pusat permukiman secara tematik sesuai karakter dan perannya sehingga tercipta sistem perkotaan yang saling menguatkan dalam kesatuan wilayah Kabupaten Pasaman Barat melalui strategi: a.

Menguatkan fungsi Simpang Empat sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa.

b.

Mengembangkan kawasan perkotaan Kinali sebagai pusat agroindustri yang ramah lingkungan.

c.

Menguatkan fungsi Air Bangis sebagai pusat kegiatan yang berbasis kelautan.

d.

Mengembangkan pusat-pusat kegiatan pelayanan kawasan dan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi ekonomi wilayah hinterland-nya.

e.

Mengembangkan prasarana wilayah yang menunjang fungsi pusat-pusat kegiatan dan pelayanan sehingga mempunyai peran yang optimal dalam sistem wilayah ekonomi Pasaman Barat.

f.

Mengembangkan sistem mitigasi bencana untuk kawasan perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana.


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015. Berdasarkan pada visi Kabupaten Pasaman Barat, visi BAPPEDA ditetapkan sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG TRANSPARAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN” Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan : Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berwawasan Lingkungan : Pembangunan merupakan hal yang nyata dan terus berlanjut seiring dengan berkembangnya zaman, secara tidak disadari oleh manusia pembangunan juga tetap berjalan tanpa ada sebuah rencana/planning. Namun untuk menuju pembangunan yang mensejahterakan masyarakat sangat penting sebuah perencanaan pembangunan yang berbobot untuk pengembangan wilayah di kab. Pasaman barat. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah suatu upaya terencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana guna meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Pembangunan yang berwawasan lingkungan ditujukan untuk meningkatkan manfaat (dampak Positif), dan mengurangi resiko (dampak negatif) yang tanpa direncanakan merupakan dampak dari setiap rencana kegiatan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu adanya saling keterkaitan beberapa sektor, antara lain lingkungan dan masyarakat serta kemanfaatan dan pembangunan. Maka pembangunan itu harus memperhatikan lingkungan sejak mulai dari perencanaan sampai waktu pelaksanaan pembangunan, dengan cara membangun kualitas SDM yang mampu menyelaraskan tanggung jawab moral dengan strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan dan Mendayagunakan sumberdaya alam sebagai pokok kemakmuran rakyat yang dilakukan secara terencana, bertanggung jawab, dan sesuai daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pemerintah telah memberikan perhatian pada pembangunan yang bertanggung jawab dengan melaksanakan pembangunan dengan membuat perencanaan yang berwawasan lingkungan untuk mengatur pemanfaatan pola ruang yang ada dengan menggunakan kaiddah-kaidah yang telah diatur dalam UU no 26


tahun 2007 tentang penataan ruang. Sehingga tiap kab/kota wajib menyusun rtrw masing-masing dan diharapkan untuk melakukan pelaksanaan dari hasil perencanaan tersebut serta mengawasinya. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Pendekatan Politik Pendekatan ini memandang bahwa proses penyusunan rencana erat kaitannya dengan proses politik. Perencanaan yang dilakukan pemerintah akan berisi rencana strategis pemerintahan

yang akan

berlangsung selama masa kerjanya. Dengan demikian rencana yang dibuat sifatnya menjadi sebuah dokumen politis yang akan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah bersangkutan. Pendekatan Teknokratik Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah

oleh

lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Pendekatan Partisipatif Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan stakeholders) terhadap pembangunan. Dengan demikian pendekatan partisipatif mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta menentukan perencanaan pembangunan dalam sebuah hubungan yang didasarkan pada bentukbentuk kemitraan dengan pemerintah. Melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa kontribusi positif dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri, sehingga terhindar dari peluang terjadinya manipulasi karena akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat, memberi nilai tambah pada legitimasi perumusan perencanaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pendekatan Top Down-Bottom Up : Perencanaan dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up ) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena di pandang sebagai kebutuhan nyata. Perencanaan dari atas ke bawah ( top down ) adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “ di bawah “ adalah penjabaran rencana induk yang berada “ di atas “. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis diberbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “ atas ke bawah “ yang memberikan gambaran tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “ dari bawah ke atas “ diharapkan sejalan dengan “ dari atas ke bawah “, begitu pula sebaliknya, perencanaan “ dari atas ke bawah “ juga harus memperhatikan perencanaan “ dari bawah ke atas “ yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat. Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses

perencanaan

pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD lainnya, tetapi harus mampu bertindak 33 Renstra Bappeda Pasaman Barat 2011-2015

tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat

mengakomodasi, menganalisis, dan menjabarkan

permasalahan pembangunan.Oleh karena itu BAPPEDA juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keuangan (kewilayahan) dan non keruangan (bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada suatu perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu pendekatan spatial/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan. Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dirumuskan sebagai berikut : 1.

Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang berdasarkan agama dan nilai-nilai budaya daerah dan tatanan hukum

2.

Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah berdasarkan potensi ekonomi dan sosial budaya lokal.

3.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan.

4.

Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan dengan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia

Penjelasan masing-masing misi : Misi Kesatu : Kebudayaan merupakan suatu komponen penting dalam suatu daerah, sehingga penting dan harus dilestarikan. Salah satu upaya pelestarian nilai-nilai budaya dapat dilakukan dengan mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang mencakup pengenalan peninggalan sejarah dan nilai budaya kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat adat, yang ada di daerah, dan strategi yang efektif berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai budaya, sesuai dengan kepribadian dan pandangan hidup masyarakat adat, norma-norma dan nilai-nilai budaya, serta tatanan hukum yang berlaku. Misi Kedua : Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam keseluruhan proses pembangunan daerah. Misi Ketiga: Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah 34 Renstra Bappeda Pasaman Barat 2011-2015

secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan. Misi Keempat: Perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan berdasarkan nilai kemanusiaan, dengan memperhatikan lingkungan fisik (ramah lingkungan) alam dan lingkungan sosial, meningkatkan produksi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang positif, memperluas kesempatan kerja untuk menampung masuknya golongan usia kerja baru dalam kehidupan ekonomi, memperkecil disparitas pendapatan antar golongan dan antar daerah, dan menjaga stabilitas ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan.

B.

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan

6(enam) tujuan strategis

pembangunan BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat seperti pada tabel berikut:

Misi 1

Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang berdasarkan agama dan nilai-nilai budaya daerah dan tatanan hukum

Tujuan 1


Tujuan 2


Misi 2 Tujuan 3

Misi 3 Tujuan 4

Misi 4 Tujuan 5

Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah berdasarkan potensi ekonomi dan sosial budaya lokal Peningkatan ekonomi

Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana Pembangunan kualitas sumber daya manusia

Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan dengan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia Perbaikan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan penataan ruang


Sasaran, Strategi dan Kebijakan Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakankebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran..


Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Pasaman Barat Misi 1 1.

2.

Tujuan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah

sasaran Melestarikan nilai-nilai agama dan budaya daerah


Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan

Misi 2 3

Tujuan Peningkatan ekonomi

sasaran Pengembangan Pertanian, perikanan, industri, jasa, perdagangan, investasi, dan pariwisataberbasis lokasi dan komoditi unggulan Pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga

Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat

Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang berdasarkan agama dan nilai-nilai budaya daerah dan tatanan hukum Strategi Kebijakan Program Merumuskan dokumen Melakukan sosialisasi Program perencanaan bidang sosial perencanaan dokumen perencanaan budaya pembangunan untuk pembangunan untuk melestarikan nilai-nilai melestarikan nilai-nilai agama dan budaya agama dan budaya daerah daerah

Merumuskan pedoman pola koordinasi lintassektoral

Melakukan sosialisasi pedoman pola koordinasi lintas-sektoral pelaksanaan birokrasi dalam pemerintah

Program perencanaan bidang sosial budaya

Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah berdasarkan potensi ekonomi dan sosial budaya lokal Strategi Kebijakan Program Menetapkan kawasanMerumuskan kebijakan Program perencanaan pembangunan kawasan sentra produk kawasan strategis ekonomi unggulan berbasis lokasi ekonomi dan kawasan dan komoditi unggulan sentra komoditi unggulan daerah Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran perempuan Membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur

Merumuskan rencana pemberdayaan masyarakat dan perempuan, serta perlindungan anak

Program Perencanaan Sosial Budaya

Merumuskan dokumen/kebijakan dan

Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


penunjang rakyat

4

Misi 3 Tujuan Pembangunan kualitas sumber daya manusia

Tujuan Perbaikan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan penataan ruang

menetapkan arah pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi

Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana Sasaran Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan

Strategi Meningkatkan aksessibilitas terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas

Kebijakan Merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan sektor pendidikan

Program Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Meningkatkan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas

Merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan sektor kesehatan

Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

Peningkatan Kualitas Pemuda dan Pembangunan Olahraga

Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan melalui kegiatan keolahragaan

Merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan bidang kepemudaan

Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

Misi 4 5

ekonomi

Sasaran 1. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana 2. Pelestarian Lingkungan Hidup 3. Pemanfaatan sumber daya alam 4. Penataan ruang wilayah

Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan dengan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia Strategi Kebijakan Program 1. Melakukan upaya 1. Merumuskan kebijakan 1. Program perencanaan mitigasi bencana dan perencanaan pembangunan daerah rawan upaya meminimalisir pembangunan bidang bencana resiko mitigasi bencana 2. Pemanfaatan ruang 2. Melestarikan lingkungan 2. Merumuskan kebijakan 3. Perencanaan tata ruang hidup dengan perencanaan 4. Pengendalian pemanfaatan ruang perencanaan pembangunan bidang 5. Pengembangan data/informasi pembangunan yang lingkungan hidup 6. Perencanaan kota-kota menengah berwawasan lingkungan 3. Merumuskan kebijakan dan besar 3. Merumuskan strategis perencanaan 7. Perencanaan pembangunan penataan ruang wilayah pembangunan bidang daerah penataan ruang wilayah 8. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bedasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2011-2015), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015. Dari 187 program ternyata terdapat beberapa program yang sesuai dengan tupoksi Bappeda dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis seperti terlihat pada tabel berikut:

Keterkaitan Antara Kelompok Sasaran, Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Pasaman Barat No 1 2.

Sasaran

Melestarikan nilai-nilai agama dan budaya daerah Pembangunan Hukum dan pemerintahan

Program

Kegiatan

Program perencanaan bidang sosial budaya Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Kerjasama Pembangunan Pengembangan data/informasi

Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah 1. Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peloporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 2. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijkan layanan publik 3. Penyusunan rancangan RKPD 4. Evaluasi dan verifikasi renstra SKPD* 5. Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD* 6. Sosialisasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 7. Evaluasi RKPD 8. Evaluasi RPJPD Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan Forum SKPD Bidang Fisik dan Prasarana 2015 1. Penyusunan profile daerah 2. Pembuatan buku pasaman barat dalam angka dan buku produk domestik regional bruto (PDRB 3. Koordinasi data penelitian dan pengembangan 4. Penyusunan profile daerah dan Input data SDDKN* 5. Forum data dan Informasi pembangunan daerah* 6. Pembuatan buku Pasaman Barat dalam Angka dan kecamatan dalam angka*


Pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur Peningkatan Disiplin aparatur 3.

Peningkatan ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

7. Penyusunan profile daerah dan Input data SIPD 8. Koordinasi,penelitian pengembangan,dewan riset daerah (DRD) 1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur 3. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1. Pengadaan /Pembangunan Gedung kantor dan rumah jabatan/dinas 2. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan dan kantor 3. Penyediaan sewa rumah Jabatan /Dinas / kantor Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Pendidikan dan pelatihan formal Pengadaan Pakaian Aparatur 1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3. Penyusunan pedoman rencana pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis organik 4. Penyusunan Profil Investasi dan ICOR 5. Kajian Potensi dan penyusunan rencana rehabilitasi/pengembangan Terumbu Karang Laut di Aie Bangih 6. Identifikasi, Perencanaan, dan monitoring dan evaluasi Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan 7. Identifikasi Kesesuaian Lahan dan Penetapan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditi Unggulan 8. Pemetaan Potensi Ekonomi Nagari dan Update database potensi 9. Forum Koordinasi Pengembangan Produk dan Komoditas Unggulan Daerah 1. Koordinasi TKPK Kab. Pasaman Barat 2. Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah 3. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat 4. Dokumen dan peta rumah tangga sasaran perlindungan sosial



4.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia


5.

Perbaikan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan penataan ruan

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Pemanfaatan ruang

Perencanaan tata ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang

Pengembangan data/informasi

Perencanaan kota-kota menengah dan besar

1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 2. Koordinasi pengembangan sanitasi dan pemukiman 3. Penyusunan Buku Putih 4. Koordinasi Kabupaten Sehat 5. Penyusunan IPM 6. Penyusunan rencana aksi percepatan IPM Penyusunan database kebencanaan Kabupaten Pasaman Barat 1. Sosialisasi Perda RTRW kabupaten Pasaman Barat 2. Sosialisasi Perda RTRW dan legalitas rencana rinci ibu kota simpang ampek 1. Revisi masterplan pusat perkantoran Padang Tujuah dan Pasaman Barat 2. Penyusunan master plan pusat perdagangan simpang ampek 3. Rencana tata bangunan dan lingkungan kota simpang ampek 4. Penyusunan Rencana Rinci Kinali sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 5. Penyusunan Rencana Rinci Aia Bangih – Kecamatan Sungai Beremas Sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) 1. Pemetaan HGU Perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat 2. Evaluasi dan Monitoring Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang oleh Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pasaman Barat 3. Pelaksanaan kegiatan badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD) Kabupaten Pasaman Barat 4. Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat 1. Penyusunan data base jalan Kabupaten Pasaman Barat 2. Penyusunan RP4D Kabupaten Pasaman Barat 3. Monitoring Evaluasi Daerah Tertinggal yang ada di Kabupaten Pasaman Barat 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program PAMSIMAS Tahap II 5. Penyusunan Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD) Kabupaten Pasaman Barat 1. Integrasi Peta Resolusi Tinggi Dalam Bentuk SIG Ibukota Kabupaten Pasaman Barat 2. Penyusunan rencana rinci kawasan kota Simpang Ampek Kabupaten Pasaman Barat 3. Integrasi Citra satelit kawasan Strategis


Kabupaten Pasaman Barat

Perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1. Legalisasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pasaman Barat 2. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 3. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 4. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan Forum SKPD Bidang Fisik dan Prasarana 1. Rencana Rinci Kawasan Strategi Pelabuhan Teluk Tapang 2. Penyusunan Feasibility Study (Study Kelayakan) Bandar Udara Halaban Simpang Empat 3. Penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum kabupaten Pasaman Barat 4. study kelayakan pasar modern 5. Sosialisasi POKJA AMPL dan Panitera Kemitraan (Pakem) 6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Air Minum Penyehatan Lingkungan Berbasiskan Masyarakat (AMPL-BM)


BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima. Berikut ini Tabel Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Pasmaan Barat selama tahun 2011-2015 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana berikut :

Tabel. Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Pasaman Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2011-2015

No

Sasaran

Indikator

1

Meningkatkan koordinasi dan partisipasi antara daerah dan stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Meningkatnya rasio penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

2

Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk penataan ruang, evaluasi, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Jumlah hijau per satuan luas wilayah kota/kawasan perkotaan

Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah

3

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Kondisi Kondisi ke Kinerja pada Kinerja pada Satuan akhir awal periode periode 2011 2012 2013 2014 2015 RPJMD RPJMD Persen 70 72 78 82 86 90 90

Persen

0

0

5

10

15

20

20

Jumlah produk penataan ruang

Dok

1

0

0

1

1

1

3

Jumlah dokumen perencanaan bidang ekonomi sosial dan budaya, dan data

Dok

3

6

8

8

7

8

40


4

5

6

Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Dok

0

1

1

Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Dok

0

2

3

3

3

2

13

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana, pengembangan konservasi sungai, danau, dan sumber daya lainnya

Dok

0

1

1

1

0

0

3


BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapantahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.


Lampiran : I RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPPEDA TAHUN 2011-2015 Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tujuan



Sasaran

Indikator Sasaran

Penerapan dan Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan Masyarakat serta Jumlah Pengembangan dokumen Kebudayaan yang perencanaan berlandaskan nilai-nilai luhur Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan

Jumlah dokumen perencanaan

Program/Kegiatan

Kode

Program Perencanaan Pembangunan sosial budaya 1

6

22

03

1

6

Data Capaian Indikator Kinerja Program (out pada Tahun come) dan Kegiatan (out put) Awal Perencanaa n

2011

Target

Rp (000)

1 dok

155000

Target

2014

2013

2012

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

2015

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

Rp (000)

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pengamalan ajaran agama dan kebudayaan

Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah

1 dok

155.000

Bidang Sosbud Bappeda

22 03 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

-

Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peloporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1 dok

205.000

1 dok

165.000

1 dok

215.000

1 dok

190.000

1 dok

190.000

5 dok

965.000

BAPPEDA

11 kec

125.000

19 nag

100.000

11 kec

165.000

11 kec

165.000

11 kec

675.000

Bagian Program

1 dok

150.000

1 dok

225.000

Bagian Program

-

Pengembangan partisipasi masyarakat Terlaksananya Musrenbang dan dalam perumusan program dan Inventarisasi renja SKPD kebijkan layanan publik

0

11 kec

120.000

-

Penetapan RPJMD

Tersedianya Perda RPJMD kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2015

0

1 dok

75.000

-

-

-

Penyusunan rancangan RKPD

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa buku RKPD

-

1 dok

70.000

70 buku

85.000

-

Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peloporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Terlaksananya evaluasi, penngendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

-

1 tahun

90.000

1 tahun

-

Penyusunan KUA dan PPAS

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

-

60 buku

100.000

-

Evaluasi dan verifikasi renstra SKPD*

Terlaksananya evaluasi dan verifikasi Renstra SKPD

-

-

-

Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD*

Terlaksananya evaluasi pelaksanaan RPJMD

-

-

Sosialisasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Terlaksananya sosialisasi mengenai perencanaan pembangunan daerah

-

-

Evaluasi RKPD

Terlaksananya evaluasi RKPD

-

Evaluasi RPJPD

terlaksananya evaluasi RPJPD

Program Kerjasama Pembangunan


meningkatnya kualitas data/informasi dan kualitas pembangunan data dan informasi

-

-

-

-

70 buku

75.000

50 buku

100.000

50 buku

100.000

1 buah

430.000

Bagian Program

170.000

1 dok

220.000

1 dok

185.000

1 dok

190.000

1 dok

855.000

Bagian Program

70 buku

270.000

100 buku

225.000

50 buku

265.000

50 buku

265.000

330 dok

1.125.000

Bagian Program

-

-

-

35 skpd

80.000

-

-

-

-

35 skpd

80.000

Bagian Program

-

-

-

-

1 dok

130.000

-

-

-

-

1 dok

130.000

Bagian Program

-

-

-

-

-

40 orang

60.000

-

-

40 0rang

60.000

Bagian Program

1 dok

60.000

2 dok

130.000

Bagian Program

100.000

Bagian Program

-

1 dok

70.000

1 dok

100.000

Target kinerja program dan kerangka pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/Kegiatan


2011

Target

2012

Rp (000)

Target

Penyusunan profile daerah

1 dok

55.000

Pembuatan buku pasaman barat dalam angka dan buku produk domestik regional bruto (PDRB)

1 dok

120.000

1 dok

Koordinasi data penelitian dan pengembangan

1 dok

75.000

2013

Rp (000)

Target

Rp (000)

1 dok

70.000

118.200

1 dok

75.000

1 dok

75.000

1 dok

65.000

Penyusunan profile daerah dan Input data SDDKN*

1 dok

60.000

Forum data dan Informasi pembangunan daerah*

1 dok

69.050

Target

Rp (000)

1 dok


2015

2014

Target

95.000

Rp (000)

Target


Rp (000)

1 dok

70.000

3 dok

195.000

Bidang Litbang

1 dok

95.000

5 dok

503.200

Bidang Litbang

215.000

Bidang Litbang

60.000

Bidang Litbang

164.050

Bidang Litbang

1 dok

35.000 1 Website

60.000

1 dok

80.000

1 dok

90.000

1 dok

90.000

3 dok

260.000

Bidang Litbang

Penyusunan profile daerah dan Input data SIPD

1 dok

40.000

1 dok

40.000

2 dok

80.000

Bidang Litbang

Koordinasi,penelitian pengembangan,dewan riset daerah (DRD) *

1 dok

115.000

1 dok

115.000

2 dok

230.000

Bidang Litbang

Pembuatan buku Pasaman Barat dalam Angka dan kecamatan dalam angka*

Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

meningkatnya kualitas pelayanan administrasi

1 tahun

507.000

1 tahun

460.000

1 tahun

580.000

1 tahun

460.000

1 tahun

500.000

1 tahun

2.507.000

Subbag Umum

Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur

1 tahun

40.600

1 tahun

300.000

1 tahun

20.000

1 tahun

35.000

1 tahun

350.000

1 tahun

745.600

Subbag Umum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

1 tahun

260.000

1 tahun

190.000

1 tahun

200.000

1 tahun

255.000

1 tahun

255.000

1 tahun

1.160.000

Subbag Umum

1 Unit

340.000

1 Unit

560.000

1 Unit

220.000

1.120.000

Subbag Umum

1 tahun

180.000

1 tahun

172.000

1 tahun

780.000

1 tahun

250.000

1 tahun

1.492.000

Subbag Umum

1 tahun

12.000

1 tahun

12.500

1 tahun

12.500

1 tahun

37.000

Subbag Umum

-

-

-

2 dok

240.000

Bagian Program

160.000

1 tahun

165.000

652.000

Subbag umum

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan /Pembangunan Gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan rumah jabatan dan kantor

1 tahun

110.000

Penyediaan sewa rumah Jabatan /Dinas / kantor Peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan - Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Tersedianya dokumen laporan akuntabilitas pemerintah daerah

-

1 dok

120.000

1 dok

120.000

1 tahun

125.000

-

-

-

Peningkatan kapasitas dan sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Peningkatan Disiplin aparatur

1 tahun

45.000

1 tahun

157.000

1 tahun


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/Kegiatan


Pengadaan Pakaian Aparatur

Peningkatan ekonomi Pengembangan Pertanian, perikanan, industri, jasa, perdagangan, investasi, dan pariwisataberbasis lokasi dan komoditi unggulan

Jumlah dokumen perencanaa n

1 06

Target

2012

Rp (000)

Target

2013

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target


2015

2014

Rp (000)

Target

Rp (000)

1 tahun

40.000

1 tahun

32.000

1 tahun

34.000

1 tahun

35.000

1 tahun

35.000

1 buah

90.000

1 buah

75.000

1 buah

80.000

1 buah

73.000

1 buah

75.000

-

90.000

1 buah

90.000

1 buah

120.000

1 buah

127.000

1 buah

-

1 buah

120.000

-

-

1 dok

135.000

1 buah

Target


Rp (000) 176.000

Subbag umum

6 buah

393.000

Bidang Ekonomi Bappeda

130.000

4 buah

557.000


22

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1 06

2011

22 02

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi sebagai bahan koordinasi dan acuan SKPD dalam merumuskan program/kegiatan pembangunan sektor ekonomi

-

Tersedianya dokumen/data statistik sektor ekonomi sebagai bahan evaluasi kinerja Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah pembangunan dan bahan perencanaan pembangunan pada periode berikutnya

-

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terkoordinirnya pelaksanaan pembangunan sektor ekonomi sesuai dokumen perencanaan yang ada

-

Penyusunan pedoman rencana pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis organik

Tersedianya dokumen rencana pengembangan kawasan pertanian organik

-

Tersediianya dokumen profil Penyusunan Profil Investasi dan ICOR investasi dan ICOR untuk menilai efektivitas investasi per sektor

-

Feasibility Study Penangkaran Buaya di Kec. Kinali

Tersedianya dokumen studi kelayakan

-

Kajian Potensi dan penyusunan rencana rehabilitasi/pengembangan Terumbu Karang Laut di Aie Bangih

Tersedianya data/dokumen potensi terumbu karang di Aie Bangih

-

Revisi Masterplan Pertanian

Tersedianya dokumen masterplan pertanian yang terupdate

-

Identifikasi, Perencanaan, dan monitoring dan evaluasi Pengembangan Sentra-Sentra Industri Unggulan

Tersedianya dokumen rencana kawasan sentra IKM unggulan dan terlaksananya koordinasi dan monitoring pelaksanaan

-

-

-

-

-

-

-

1 buah

-

Identifikasi Kesesuaian Lahan dan Penetapan Kawasan Perkebunan Berbasis Komoditi Unggulan

Tersedia dokumen penetapan kawasan perkebunan berbasis komoditi unggulan

-

-

-

-

-

-

-

-

Pemetaan Potensi Ekonomi Nagari dan Update database potensi

Tersedia database dan peta tematik potensi ekonomi per nagari

-

-

-

-

-

-

-

-

Koordinasi dan fasilitasi percepatan pembanguan daerah tertinggal

Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Program Pembangunan Daerah Tertinggal

1

-

-

-

-

1 dok

-

-

-

-

-

-

-

1 buah

120.000


135.000

-

-

-

-

-

-

1 buah

270.000


1 dok

150.000


-

125.000

1 dok

150.000

1 buah

150.000

1 dok

125.000

1 buah

200.000

2 buah

350.000


1 dok

150.000

1 dok

150.000


70.000

1 buah

50.000

2 buah

120.000


1 buah

175.000

-

-

1 buah

175.000


1 buah

55.000

1 buah

50.000

2 buah

105.000


1 dok

150.000

1 dok

175.000

4 dok

575.000

Bappeda

-

-


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/Kegiatan

-

Forum Koordinasi Pengembangan Produk dan Komoditas Unggulan Daerah dan kawasan sentra produksi


Terlaksananya forum koordinasi dan tersedianya dokumen pengembangan Prukab Kabupaten Pasaman Barat

2011

Target

Rp (000)

2012

Target

Rp (000)

2013

Target

Rp (000)

Target

1 buah


2015

2014

Rp (000)

75.000

Target

Rp (000)

Target

1 buah

150.000

2 buah


Rp (000)

225.000



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Jumlah Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran dan dokumen perencanaan Kemiskinan

Kode

1

06

Program/Kegiatan


2011

2012

2013


2015

2014


Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)

1 dok

45000

1 dok

75000

1 dok

55000

1 dok

75000

1 dok

85000

5 dok

335.000


1 dok

93000

1 dok

93.000


1 dok

70000

22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Pemberdayaan Koordinasi TKPK Kab. Pasaman Barat

-

Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah

-

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

Buku indikator statistik kesejahteraan rakyat

-

Penyusunan data pokok potensi kelembagaan sosial bduaya Nagari

Tersedianya dabase potensi

-

Jumlah Pembangunan Infrastruktur dokumen Penunjang Ekonomi Rakyat perencanaan Pembangunan kualitas sumber daya manusia

Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan


Dokumen kegiatan pengentasan kemiskinan

-

Dokumen dan peta rumah tangga sasaran perlindungan sosial

0

0

Dokumen dan peta sasaran RT

0

1 dok

0

85000

1 dok

105000

1 dok

80000

1 dok

55000

1 dok

115000

1 dok

105000

1 dok

120000

1 dok

100000

1 dok

155000

1 dok

70000

3 dok

225.000


1 dok

150000

1 dok

150.000


1 dok

105.000 Bidang Sosbud Bappeda

5 dok


3 dok


1 dok




Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Peningkatan Kualitas sumber daya manusia dan Pembangunan Olahraga

Perbaikan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan penataan ruang

Mitigasi dan Penanggulangan Bencana


-

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

Terkoordinirnya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

-

Koordinasi pengembangan sanitasi dan pemukiman

Dokumen rencana pengembangan sanitasi dan pemukiman

-

Penyusunan Buku Putih

Jumlah dokumen buku putih

-

Penyusunan rencana aksi percepatan Dokumen rencana aksi Pembangunan Manusia (IPM) percepatan IPM

1 dok

150000

1 dok


-

Revisi Masterplan Pendidikan

1 dok

100000

1 dok


-

Penyusunan dokumen renaksi ABKSBK

1 dok

150000

1 dok


-

Koordinasi Kabupaten Sehat

1 dok

80000

3 keg


100%

180.000

1 dok

180.000

1 dok

85000

Tersedianya dokumen masterplan pendidikan yang terupdate Tersedianya dokumen renaksi ABK-SBK Frekuensi penilaian Kabupaten Sehat

1 keg

85000

1 keg

80000

1 dok

150000

Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana

-

Penyusunan Data Base Tersediaannya Jaringan Data Kebencanaan Kabupaten Pasaman Spatial Kabupaten Pasaman Barat Barat

Bidang PWSDA Bappeda


Tujuan

Sasaran

Pelestarian Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya alam

Penataan ruang wilayah

Indikator Sasaran

Kode

Program/Kegiatan


Pemanfaatan ruang

Tersediannya dokumen Pemanfaatan Ruang kewilayahan Kabupaten Pasaman Barat

Sosialisasi Perda RTRW kabupaten Pasaman Barat

Tersosialiasasinya Legalitas RTRW Tentang Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pasaman Barat

100%

Sosialisasi Perda RTRW dan legalitas rencana rinci ibu kota simpang ampek

Tersosialiasasinya Legalitas Pemanfaatan Ruang kawasan dan kewilayahan Kabupaten Pasaman Barat

100%

Perencanaan tata ruang

Tersediannya dokumen Perencanaan tata ruang kawasan dan kewilayahan Kabupaten Pasaman Barat

2011

Target

100%

2012

Rp (000)

Target

2013

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target


2015

2014

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

100.000

100%

70.000


Rp (000)

100.000


70.000


100.000


Revisi masterplan pusat perkantoran Padang Tersediannya Dokumen Tujuah dan Pasaman Barat Perencanaan Ruang untuk pembangunan perkantoran Pemerintah Daerah

1 Dokumen

Penyusunan master plan pusat perdagangan Tersediannya Dokumen simpang ampek Perencanaan Kawasan Perdagangan Simpang Ampek

1 Dokumen

100&

100.000

100.000


Rencana tata bangunan dan lingkungan kota Tersediannya Dokumen simpang ampek Perencanaan arahan pembangunan fisik kawasan

1 Dokumen

100%

145.000

145.000


Penyusunan Rencana Rinci Kinali sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Tersediannya Dokumen Perencanaan Kawasan Kinanli sebagai PPK

1 Dokumen

185.000


Penyusunan Rencana Rinci Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK))

Penyusunan Rencana Rinci Aia Bangih - Kecamatan Sungai Beremas sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

250.000


Pengendalian pemanfaatan ruang

Terkendalinya Pemanfaatan ruang (Land Used) Kewilayahan Kabupaten Pasaman Barat. Tresediannya Dokumen/Peta HGU sebagai evaluasi pengendalian ruang untuk perkebunan

100.000


195.000


75.000


Pemetaan HGU Perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat

Evaluasi dan Monitoring Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang oleh Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pasaman Barat

Terevaluasinya Perencanaan, pengendalian, pemanfaatn ruang kawasan dan kewilayahan Kabupaten Pasaman Barat

Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pasaman Barat

Terlaksananya Kegiatan BKPRD Kabupaten Pasaman Barat

100%

100.000

100%

185.000

1 dok

250.000

1 dok

Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

100.000

100%

195.000

1 dok

75.000

1 dok


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/Kegiatan


Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat.

Tersedianya SOP Penataan Ruang baik lingkup Kawasan maupun Kewilayahan Kabupaten Pasaman Barat

1 Dokumen


Tersediannya Data dan Informasi infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat

1 Dokumen

Penyusunan data base jalan Kabupaten Pasaman Barat

Tersedinannya Dokumen informasi ruas-ruas jalan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat

1 Dokumen

2011

Target

Rp (000)

2012

Target

100%

2013

Rp (000)

150.000

Target

Rp (000)

Target

Rp (000)


2015

2014

Target

Rp (000)

Target

1 dok

55.000

2 dok


Rp (000) 55.000


150.000



Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/Kegiatan


2011

Target

2012

Rp (000)

Target

2013

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target

Penyusunan RP4D Kabupaten Pasaman Barat

Tersediannya Dokumen Pedoman pembangunan Permukiman dan Perumahan Kabupaten Pasaman Barat

1 Dokumen

Monitoring Evaluasi Daerah Tertinggal yang ada di Kabupaten Pasaman Barat

Termonitornya Pembangunan dan percepatan infrastruktur daerah tertinggal

100%

100%

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program PAMSIMAS Tahap II

Termonitornya pelaksanaan Program penyediaan air bersih Kabupaten Pasaman Barat

100%

100%

Penyusunan Infrastruktur Data Spasial Daerah (IDSD) Tersediaannya Jaringan Data Spatial Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Barat

100%

Perencanaan kota-kota menengah dan besar

Tersedianya dokumen Perencanaan sebagai pedoman Pembangunan Kota

100%


2015

2014

Rp (000)

Target

Rp (000)

150.000

Target


Rp (000) 150.000


80.000

80.000


105.000

105.000


280.000


290.000


300.000


265.000


65.000


75.000


60.000


135.000


130.000


1 dok%

280.000

1 Dokumen

Integrasi Peta Resolusi Tinggi Dalam Bentuk Tersediannya Dokumen SIG Ibukota Kabupaten Pasaman Barat Perencanan dan Data Peta dengan batasan Ibu Kota Kabupaten Pasaman Barat.

1 Dokumen

Penyusunan rencana rinci kawasan kota Tersediannya Dokumen Simpang Ampek Kabupaten Pasaman Barat Perencanaan Pembangunan Kawasan Kota Simpang Ampek

1 Dokumen

Integrasi Citra satelit kawasan Strategis Kabupaten Pasaman Barat

Tersediannya Dokumen Perencanaan dan Data kawasan strategis yang ada di Kabupaten Pasaman Barat

1 Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah

Tersediannya Dokumen Perencanaan wilayah Kabupaten Pasaman Barat dengan Legalitas produk perda

1 Perda

Legalisasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pasaman Barat

Tersediannya Dokumen/Produk Hukum arahan Perencanaan Pemanfaatan dan pengendalian ruang

1 Perda

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Terlaksanaanya dan terkoordinirnya Kerjasama antar daerah Kabupaten Pasaman Barat

100%

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Terlaksanaanya dan terkoordinirnya Kerjasama antar daerah Kabupaten Pasaman Barat

100%

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan Forum SKPD Bidang Fisik dan Prasarana

Terkoordinasinnya forum SKPD Bidang Fisik dan Prasarana

100%

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah dan Forum SKPD Bidang Fisik dan Prasarana Tahun 2015

Terkoordinasinnya forum SKPD Bidang Fisik dan Prasarana Tahun 2015

100%

100%

290.000

100%

300.000

100%

100%

265.000

65.000

100%

75.000

100%

60.000

100%

135.000

100%

130.000


Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program/Kegiatan

Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

J u ml a h


2011

Target

2012

Rp (000)

Target

Rp (000)

2013

Target

Rp (000)

Target


2015

2014

Rp (000)

Target

Rp (000)

Target


Rp (000)

Tersedianya dokumen Perencanaan sebagai pedoman Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kabupaten

Rencana Rinci Kawasan Strategi Pelabuhan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Teluk Tapang kawasan pelabuhan Teluk Tapang

1 Dokumen

100%

180.000

180.000


Tersediannya dokumen Penyusunan Feasibility Study (Study Kelayakan) Bandar Udara Halaban Simpang Perencanaan kelayakan Bandar Uadara Halaban Simpang Ampek Empat

1 Dokumen

100%

45.000

45.000


Penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum kabupaten Pasaman Barat

Tersediannya dokumen Perencanan Pembangunan penyediaan air minum Kabupaten Pasaman Barat

1 Dokumen

100%

305.000

305.000


study kelayakan pasar modern

Tersediannya Dokumen pedoman pembangunan pasar modern Pasaman Barat

1 Dokumen

100%

410.000

410.000


Sosialisasi POKJA AMPL dan Panitera Kemitraan (Pakem)

Tersosialisasinya pelaksanaan penyediaan air minum Kabupaten Pasaman Barat

100%

100%

565.000

565.000


Montoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Air Minum Penyehatan Lingkungan Berbasiskan Masyarakat (AMPL - BM)

Telaksananya Kegiatan Penyediaan Air Minum Berbasiskan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat

100%

75.000


3.432.600

-

4.484.250

-

6.005.000

-

5.605.500

100%

75.000

-

6.092.500

Simpang Ampek, November 2011 Kepala Bappeda

Ir. MUKHLIS M, MT NIP. 19650207 198903 1 005

-

25.694.850

2011

Recommend Documents