2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 51/PUU-IX/2011

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 7 SEPTEMBER 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 51/PUU-IX/2011 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1) Fx. Arief Poyuono 2) Darsono ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 7 September 2011, Pukul 14.10 – 14.37 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Maria Farida Indrati 2) Anwar Usman 3) Ahmad Fadlil Sumadi

(Ketua) (Anggota) (Anggota)

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: Pemohon: 1) Fx. Arief Poyuono 2) Darsono

Kuasa Hukum Pemohon: 1) 2) 3) 4)

Habiburokhman Munatahsir Mustaman M. Maulana Bungaran Adi Partogi Singal Simbolon

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.10 WIB 1.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Sidang Perkara Nomor 51/PUU-IX/2011, dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Ya, pada hari ini, kita akan mulai dengan persidangan tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Untuk pertama kali saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Yang hadir di sini, saya Habiburokhman, Yang Mulia, Kuasa Hukum dari Pemohon Prinsipal. Kemudian, sebelah saya, Bapak Muhammad Maulana Bungaran, Yang Mulia. Adapun Pemohon Prinsipal sebenarnya sudah hadir di ruangan ini, tapi tadi keluar sebentar, mungkin dia ter…, apa ke ruang sebelah. Lagi dicari, Yang Mulia. Terima kasih.

3.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, sidang ini adalah sidang Pemeriksaan Pendahuluan, maka, saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan apa yang menjadi permohonan kali ini. Silakan. Saya persilakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Mohon izin, Yang Mulia. Apakah diperkenankan saya membacakan atau menjelaskan secara umum saja, Yang Mulia?

5.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Pokok-pokoknya saja.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Baik.

7.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Karena kita sudah membaca permohonan ini.

iii

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Baik, Yang Mulia. Adapun yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah persoalan Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Secara umum bahwa yang dipersoalkan dalam…, dalam permohonan ini adalah pengaturan bahwa sistem jaminan sosial itu diatur dengan sistem asuransi nasional…, sistem asuransi sosial nasional, sebagaimana di…, apa namanya…, disebutkan secara eksplisit dalam pasal-pasal tersebut. Jadi, kami melihat ada dua perbedaan yang sangat…, ada perbedaan yang sangat besar antara asuransi sosial dengan jaminan sosial bahwa menurut keterangan kami dalam permohonan ini, asuransi…, jaminan sosial itu adalah bagian dari hak konstitusi sekaligus bagian dari hak asasi manusia karena dalam konstitusi kita, sistem jaminan sosial itu diatur dalam bab yang mengatur tentang hak asasi manusia. Karena konsekuensi tersebut, maka hak asasi manusia adalah hak absolut yang ada dengan serta-merta pada setiap manusia Indonesia. Nah, sementara asuransi dalam hal lain adalah suatu hubungan hukum keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung, ya kan? Yang mana ada penanggung, tertanggung, ada…, ada…, apa namanya…, ada manfaat dan ada premi, sehingga hubungannya adalah keperdataan, sehingga hak yang ada dalam asuransi bukan lagi hak mutlak, bukan lagi hak konstitusi, bukan lagi hak asasi manusia tapi hak yang timbul karena adanya premi atau adanya hubungan hukum keperdataan, kalau asuransi…, kalau jaminan sosial diatur dalam konstitusi, maka asuransi diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang. Nah, oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang secara jelas dalam pasal-pasal yang disebutkan tersebut, mengatur bahwa jaminan sosial diatur dengan asuransi sosial, menurut kami menghilangkan hak Pemohon, ya, hak konstitusi Pemohon untuk mendapatkan jaminan soisal. Mungkin itu, Yang Mulia.

9.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, coba Anda jelaskan secara langsung, apa hubungannya Pemohon dengan jaminan sosial?

2

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Ya, ya. Pemohon di sini adalah karyawan, di BUMN, kebetulan di BUMN, tapi secara umum adalah Pemohon mendefinisikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang menurut konstitusi kita, diatur bahwa setiap orang berhak…, setiap orang artinya kan setiap warga negara…, berhak atas jaminan sosial. Jadi karena adanya pengaturan bahwa jaminan sosial, ya kan diatur dengan asuransi sosial, maka, Pemohon Prinsipal, Yang Mulia, menjadi kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan sosialnya, hak…, dimana hak tersebut adalah hak konstitusi Pemohon yang diatur dalam konstitusi.

11.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Apakah sampai saat ini Pemohon sudah merasa bahwa hak tersebut tercederai dengan adanya undang-undang ini? Dengan pasalpasal yang Anda mohonkan.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Ya, ya, Yang Mulia. Bahkan hingga saat ini, Pemohon belum sama sekali merasakan mendapatkan jaminan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang…, ya, diamanatkan oleh konstitusi, Yang Mulia.

13.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, Anda memberikan atau memohonkan beberapa pasal-pasal?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Ya.

15.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Tapi pasal-pasal ini kan tidak merupakan pasal-pasal yang berdiri sendiri. Kalau Anda melihat pada Pasal 17 tentunya dia akan berhubungan dengan Pasal 18, Pasal 22, dan sebagainya. Kalau Anda memohonkan ini dan kemudian di…, diberikan atau dikabulkan oleh Mahkamah, kira-kira apa yang terjadi? Potensi apa? Apakah potensi kerugian yang akan ditanggung oleh Pemohon? Itu akan terpenuhi atau terhindarkan?

3

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Jadi, Yang Mulia. Pasal-pasal yang kami ajukan ini adalah justru adalah pasal-pasal yang saling berkaitkan dan saling menjelaskan. Di mana sebetulnya kami juga melihat ada permasalah di tata letak di undang-undang ini, di mana Pasal 17 justru merupakan merupakan penjelasan atau big theme dari pasal-pasal yang mengatur bahwa sistem jaminan sosial dilaksanakan dengan asuransi karena Pasal 17 langsung berbicara menangani persoalan pembayaran premi. Nah, terkait dengan pertanyaan Yang Mulia tadi soal apakah…, apa yang akan terjadi, apakah…, apakah akan memberikan hak Pemohon jika pasal-pasal tersebut dikabulkan untuk dihapuskan. Kami berpendapat, Yang Mulia, jika pasal-pasal tersebut dihapuskan, maka tidak ada lagi mekanisme atau pengaturan yang akan membuat jaminan sosial itu dilaksanakan dengan sistem asuransi sosial. Dan itu tentu saja akan melindungi kepentingan Pemohon Prinsipal untuk memperoleh jaminan sosial yang sesungguhnya yang sejati, sebagaimana diamat…, diamanatkan konstitusi.

17.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terus caranya pemberian jaminan sosial bagaimana?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Yang Mulia, secara prinsip jaminan sosial bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk, baik di daerah-daerah ya kan, maupun di tingkatan nasional. Karena di berba…, ada beberapa daerah sudah melaksanakan sistem jaminan sosial dengan…, apa namanya…, dengan scope di…, di daerahnya masing-masing. Mungkin itu bisa diatur dengan peraturan tersendiri atau mungkin undang-undang baru. Yang jelas adalah menurut kami aturan yang menghalang-halangi pemberian jaminan sosial itu kami mohonkan untuk dicabut. Mungkin ada tambahan, Pak Arief? Ini Prinsipal, Yang Mulia, mohon maaf.

19.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Oke.

20.

PEMOHON: FX. ARIEF POYUONO Yang Mulia, mungkin saya bisa menjelaskan contents daripada kenapa saya melakukan uji materi mengenai sistem jaminan sosial nasional. Jadi saya menganalogikan bahwasanya di dalam pasal…, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa jaminan sosial adalah

4

merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Itu adalah hak mutlak atau yang disebut sebagai hak konstitusi daripada rakyat Indonesia, seperti hak beragama, hak mengeluarkan pendapat. Saya menganonimkannya seperti itu. Nah, jadi menurut saya yang di jaminan sosial yang di dalam Undang-Undang SJSN ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena dalam SJSN itu digunakan sistem asuransi. Sedangkan asuransi dengan jaminan sosial itu sangat beda. Atau saya memberikan persamaannya adalah asuransi sosial itu bagaikan jalan tol, sedangkan jaminan sosial itu adalah jalan umum. Di mana setiap orang berhak dan boleh lewat jalan umum tanpa dipungut bayar. Nah, kalau di dalam sistem jaminan sosial SJSN ini bahwasanya ini mirip dengan jalan tol, jadi kita…, rakyat harus membayar. Nah, mengapa jaminan sosial kok menjadi asuransi? Karena kalau asuransi itu terjadi ikatan hukum antara si penyelenggara asuransi dengan rakyat tersebut. Tetapi kalau disebut jaminan sosial, itu adalah ikatan konstitusi antara rakyat dengan negaranya atau rakyat dengan pemerintahnya. Seperti itu, Yang Mulia. 21.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, bagaimana bentuk jaminan atau hubungan konstitusi yang Anda maksud?

22.

PEMOHON: FX. ARIEF POYUONO Yang saya maksud hubungan konstitusinya adalah bahwasanya jaminan sosial tersebut hak mutlak bagi rakyat yang memang benarbenar dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu jaminan sosial yang tidak membayar, jaminan yang memang disediakan oleh negara. Nah kalau asuransi itu, asuransi sosial itu kan ada provider asuransinya nanti. Jadi bukan…, negara di sini melepas tanggung jawab, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, lebih kepada hubungan kontrak antara si penyelenggara asuransi dengan si rakyat tersebut. Seperti dikatakannya bahwasanya bagi yang mam…, tidak mampu, ditanggung oleh Negara. Berarti ada tidak…, ada…, ada perbedaan, ada perbedaan antara setiap warga negara. Seharusnya yang tadi saya katakan persamaannya dengan jalan umum, maupun Ibu…, Ibu Yang Mulia, maupun saya, maupun orang susah, maupun orang kaya, bebas untuk jalan umum, tapi kalau mau jalan tol harus bayar. Nah, saya mengana…, menyamakannya seperti itu. Bahwa SJSN namanya saja sistem jaminan sosial, ya berarti harusnya tidak bayar seperti jalan umum. Nah, kenapa di dalam SJSN itu kok isinya adalah asuransi? Jadi ada perbedaan antara jaminan sosial dengan asuransi sosial. Mungkin kalau di negara-negara barat namanya bukan jaminan

5

sosial tapi security social, tapi ini bahasakannya menjadi jaminan. Security social itu kan perlindungan sosial. 23.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Yang saya maksudkan adalah kalau ini dikabulkan karena ini sistem pembayarannya, sistem pemberiannya jaminan sosial tersebut, kalau ini dikabulkan, kemudian apakah hak dari warga negara itu terpenuhi?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Ya, Yang Mulia, hak tentu secara prinsip terpenuhi kalau undangundang ini di…, apa…, permohonan ini dikabulkan. Karena apa? Karena secara jelas sudah diatur dalam konstitusi dan itu harus dilaksanakan oleh Pemerintah.

25.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, tapi konstitusi, itu kan aturan umum dan aturan umum ini harus diatur dengan suatu undang-undang. Kalau pasal-pasal ini Anda minta dan dikabulkan, kemudian mau diberikan apa? Dengan cara apa jaminan sosial itu? Karena Mahkamah tidak boleh membuat aturan.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Betul, Yang Mulia.

27.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi di sini saya melihat pada permohonan Anda, Anda hanya mengatakan bahwa itu merupakan hak dari seseorang merupakan jaminan warga negara dan kalau pasalpasal yang berkenaan dengan asuransi ini kemudian dihilangkan, maka jaminan sosial itu akan dengan mudah diberikan. Dan tadi Anda mengatakan, “Sebagai jaminan konstitusi.” Tapi perlu diingat bahwa jaminan konstitusi enggak langsung datang, harus ada aturannya. Maka Anda harus memberikan suatu penjelasan yang lebih konkret di sini. Kalau pasal-pasal ini kemudian…, misalnya Pasal 17, kalau itu dikabulkan, dampaknya apa? Karena pasal ini saling berkaitan, tetapi pasal-pasal ini juga mempunyai dampak sendiri-sendiri. Jadi, kalau Pasal 17 Mahkamah harus memberikan pertimbangan hukum terhadap pasalpasal yang dimohonkan. Dan ini Anda hanya menyatakan bahwa pasalpasal ini bertentangan dari Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Satu per satu pasal-pasal ini harus dikaitkan. Kalau Pasal 17 dengan Pasal 28H ayat (1) alasannya apa, pertimbangannya apa? Kalau

6

Pasal 17 dengan Pasal 34 ayat (2) pertimbangannya apa? Jadi Anda harus memberikan suatu rincian yang lebih konkret, sehingga kita bisa ambil bahwa dengan permohonan ini memang hak konstitusional Anda yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar itu terkesampingkan oleh undan-undang ini, ya. Tapi saya akan meminta pendapat dari Hakim yang lain, Pak Fadlil? 28.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ini, Saudara Kuasa ya? Kuasa dari Pemohon? Secara umum, ada statement-statement Anda yang mengkonstatasi bahwa sistem jaminan sosial nasional itu adalah hak asasi. Ini saya ingin meminta penjelasan Saudara tentang ini. Apa pengertian hak asasi itu? Lalu apakah sistem jaminan sosial itu masuk ke dalam hak asasi? Lalu Saudara tadi menyebutkan bahwa sistem jaminan sosial itu merupakan hubungan antara negara dengan warga negaranya yang Saudara menyebutkan hubungan itu sebagai hubungan hukum yang merupakan hak dan kewajiban. Di satu sisi warga negara itu berhak, di sisi lain negara berkewajiban. Ini agak bertentangan dengan pengertian jaminan sosial sebagai hak asasi karena kalau itu hak asasi, itu hak itu tidak diberikan oleh negara. Coba nanti Saudara konstruksikan supaya saya paham, ini sebab tadi agak berlawan-lawanan. Kemudian, kalau itu kewajiban negara, coba Saudara baca ulang mengenai Pasal 34 itu. Pasal 34 dan yang Saudara perlawankan kan dengan Pasal 28H, ya? Ayat (1) kalau enggak salah, ya? 1 dan 2 ya? 1 dan 2. Kalau Pasal 34 itu, Saudara sebutkan di situ ayat (2) yang nanti Saudara saya minta untuk membaca. Lalu apa kewajiban negara itu? Karena di dalam hubungan hukum itu ada objeknya, lalu objeknya itu apa? Apa objeknya itu memenuhi? Jadi prestasi negara itu supaya…, di sini berupa pemenuhan jaminan sosial kepada warga negaranya. Nah, coba Saudara baca Pasal 28H, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” itu satu. Itu hak asasi kan ada…, ada grouping-groupingnya. Ini…, ini kelompok kategorisasi hak asasi sosial budaya, apa hak asasi di bidang ekonomi? Kalau hak asasi di bidang sosial budaya dengan yang di bidang ekonomi itu berbeda kewajiban negaranya. Itu Saudara tidak sebutkan di dalam permohonan ini, tapi Saudara hantam saja ini…, ini bertentangan dengan ini. Itu apa maksudnya? Saudara harus konstruksikan itu. Kalau setiap orang…, setiap orang berhak hidup sejahtera, lalu negara suruh menyejahterakan, bagaimana negara itu? Apa…, apa…, apa ya begitu? Apa prestasi negara itu dituntut berupa menyejahterakan itu, atau menyediakan fasilitas yang memungkinkan dia untuk hidup sejahtera, atau negara…, warga negara itu untuk memperoleh hidup yang sejahtera? Itu negara tidak boleh menghalangi misalnya, lalu

7

kaitannya dengan Pemohon, apakah Pemohon dihalangi untuk…, untuk sejahtera? Lha itu, itu coba…, ini masih…, apa namanya…, premispremis yang mayor, premis minornya enggak ada, lalu konklusinya enggak ada di sini, saya baca enggak ada. Sehingga negara negligence misalnya, ini negara sembrono ini, enggak memenuhi kewajibannya. Misalnya itu kesimpulan itu harus sampai pada itu kalau itu berupa…, kalau berupa hak dan prestasinya berupa apa? Harus pasti itu. Lalu…, itu dan seterusnya ya, termasuk hidup sehat. Lalu setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus. Kalau enggak ada alasan apa pun, itu…, ini diskriminasi ini. Oleh karena itu, ini termasuk kategori affirmative action yang untuk menolong orang yang berkeadaan khusus. Apakah Pemohon berkeadaan khusus? Saudara tidak konstruksikan seperti itu. Sehingga kesimpulannya, negara salah mengundangkan ini, begitu kan? Oke, itu…, itu hanya gambaran saja, Saudara boleh tidak cocok dengan pemikiran saya. Kemudian Pasal 34, coba, coba Pasal 34 dibaca pelan-pelan. “Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Anda sepertinya mengkhususkan pada ayat 2-nya kan ya? 29.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN (suara tidak terdengar jelas) pasal ini, Yang Mulia. Pasal 28H, Yang Mulia, yang kami (...)

30.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Hanya H? Pasal 34 tidak?

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Pasal 34 tidak.

32.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Padahal (…)

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Itu Pasal 34 undang-undang ini…, apa namanya…, tidak…, tidak kami ajukan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 (…)

34.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Enggak (…)

8

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Bukan undang-undang (…)

36.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saya ingin menunjukkan kepada Anda, kan justru yang terkait dengan sistem jaminan sosial itu (…)

37.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Enggak, Anda di halaman 3 ya (…)

38.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya.

39.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Itu halaman 3, nomor 7 ya bahwa objek permasalahan hak uji ini adalah Pasal 17 dan seterusnya (…)

40.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Gimana? 41.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Yang bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), ayat (3) (…)

42.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saya hanya ingin menunjukan itu (…)

43.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Dan Pasal 34 ayat (2).

44.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, bagaimana? Ya? Saudara pahami coba, negara mengembangkan sistem jaminan sosial, negara mengembangkan. Apa yang diwajibkan pada Negara kaitannya dengan sistem jaminan sosial? Memenuhi atau mengembangkan sistemnya ya? Dan bagaimana cara negara mengembangkan yang konstitusional itu? Seharusnya Saudara mengkonstruksi ke situ. “Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi

9

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat.” Bagaimana cara memberdayakan modelnya negara itu? Itu kalau dikaitkan dengan Pasal 28H tadi, itu match nanti. Memberdayakan masyarakat yang lemah, ya itu terutama melalui affirmative action ya, tidak…, dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Justru yang jadi soal itu adalah me…, affirmative action itu dalam rangka memelihara martabat orang yang lemah dan tidak mampu itu supaya tidak terkurangkan martabat kemanusiaan dia. Yang pertama mengenai pengembangan sistem jaminan sosial nasional. Jadi sepertinya saya mendengar konstruksi pemikiran Anda, negara berkewajiban terkait dengan jaminan sosial nasional yang Saudara konstruksikan sebagai hubungan hukum berupa kewajiban dan hak negara berkewajiban, rakyat berhak, itu sepertinya disuruh ngasih, gitu lho. Apa ya begitu? Nah, itu kalau memang begitu menurut pemikiran Anda, ya silakan dikonstruksikan secara baik, begitu ya? Itu ya? Jadi…, ini…, apa namanya…, nasihat-nasihat saya karena saya menurut undang-undang diwajibkan untuk memberikan nasihat. Karena Saudara kalau ini nanti saya laporkan kepada Pleno, Saudara diberi kesempatan berhadapan dengan presiden dan DPR, Saudara punya argumentasi yang kuat dalam permohonan ini, gitu, ya. Terima kasih, Saudara. Bu Ketua? 45.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih. Pak Anwar?

46.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Terima kasih, Bu Ketua. Saya hanya sedikit menambahkan apa yang telah diuraikan secara panjang lebar oleh Yang Mulia Ibu Ketua dan Pak Fadlil. Memang kalau dicermati permohonan Pemohon, ya, ini lebih menekankan kepada perbedaan konsep antara asuransi dengan sistem jaminan sosial. Perlu ditekankan kembali, diperjelas, ya, menukik, ya, kira-kira dengan keberlakuan atau berlakunya pasal-pasal yang Saudara uji dalam undang-undang a quo itu, apa kerugian konstitusional Saudara? Ya paling tidak potensial, Saudara akan mengalami kerugian konstitusional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa pasal yang Saudara uji, yang perlu Majelis sampaikan ada salah satu pasal yang juga pernah diuji, masih berlangsung, itu Pasal 17 dan sampai sekarang belum putus. Ya, terima kasih, Bu Ketua.

47.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Ya, jadi Panel ini memang oleh undang-undang diwajibkan memberikan nasihat kepada Pemohon, ya. Nah, tadi kok

10

Pemohon mengatakan tidak menguji atau batu ujinya tidak termasuk Pasal 34, ya, ayat (2), justru dalam permohonan ini Anda berkali-kali menyebut Pasal 34 ayat (2). 48.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Mohon maaf, masuk, Yang Mulia.

49.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya kan? Nanti Anda mengatakan enggak, nanti perbaikan. Nah, apa pun yang Anda inginkan masuk Pasal 34 ayat (2) atau tidak, maka Anda diminta untuk memperbaiki permohonan ini kalau Anda mau, ya. Oleh karena memang diberikan kesempatan 14 hari untuk mengajukan perbaikan permohonan dan itu langsung diberikan kade…, kepada Kepaniteraan. Kalau sudah itu, maka kita akan melakukan sidang yang kedua untuk memeriksa apakah permohonan Anda sudah layak sebagai permohonan. Dan mohon dicermati apa yang dimintakan dan dinasihatkan dari Panel Hakim untuk diformulasikan kembali sehingga kami percaya bahwa memang hak konstitusional Anda terganggu dengan undang-undang ini, ya. Sebelum ditutup, ada hal yang akan dikemukakan oleh Pemohon atau Prinsipal?

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Cukup, Yang Mulia.

51.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Cukup, ya. Kalau demikian maka saya tutup persidangan ini. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.37 WIB Jakarta, 7 September 2011 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d. Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

11