Dalam Rangka Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Dan Perencanaan Program Pembangunan Industri Nasional Tahun 2010/2011
Disampaikan oleh
Dr. Koesnan A. Halim, SH Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan Yogjakarta, 25 Maret 2010 1
Nama
: Dr. Koesnan A. Halim, SH
Tpt/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 28 Oktober 1951 Riwayat Jabatan 1. 1 2. 3. 4. 5 5. 6. 7.
Camat Johar Baru, Baru Jak. Jak Pusat, Pusat 1990 Camat Kramat Jati, Jak. Timur, 1993 Ass. Pemerintahan, Kota Jakarta Timur, 1997 Irban Itwilprof DKI Jakarta, 1998 Kep Biro Pemerintahan, Kep. Pemerintahan Prov. Prov DKI Jkt., Jkt 2000 Walikota Jakarta Timur, 2000 Staf Ahli Menteri Dalam Negeri, Mei 2008 sd. Sekarang
Riwayat Pendidikan : 1. 2. 3. 4. 5.
APDN Bandung, 1980 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), 1984 Magister Management, 2001 Sarjana j Hukum,, 2003 Doktor Managemen Pendidikan Univ. Negeri Jakarta, 2005 2
URUTAN BAHASAN I. Mengapa Kita Perlu Pemerintahan Daerah II. Konsep Desentralalisasi dan Otonomi Daerah III. Distribusi urusan pemerintahan bidang perindustrian IV. Penataan kewenangan bidang perindustrian V. IssueIssue-issue strategis bidang perindustrian
3
Kinerja Lembaga Pemerintah Stagnan Performance (72 Inst) Baik Ckp p Baik Agak Krg Kurang
7 Inst 29 Inst 33 Inst 3 Inst
Buruk 1 Setjen 1. S tj DPR 2. Setjen DPD 3 Lemb. 3. Lemb Sandi Negara
Baik 1. Diknas 2 ESDM 2. 3. Budpar 4. Keu 5 BPKP 5. 6. KPK 7 PU 7. 4
Kerangka konstitusi NKRI dalam UUD 1945 mengandung dua nilai dasar : 1. Nilai unitary Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain yang bersifat Negara. 2. Nilai Dasar Desentralisasi Diwujudkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sebagai “Eenheidstaat”, Eenheidstaat , tidak ada daerah yang bersifat staat juga.
Filosofi Pemerintahan 1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah ?
a. Untuk and U k menciptakan i k “Law “L d Order” Od ”
(ketentraman dan ketertiban) b. Untuk U k menciptakan i k “Welfare” “W lf ” (Kesejahteraan)
2. Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ? a. Wilayah Wil h Negara N t l l luas terlalu l b. Menciptakan kesejahteraan secara
demokratis
6
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
MPR
DPR
DEKONSENTRASI
GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL
BPK
PRESIDEN
MA
TUGAS PEMBANTUAN
DESENTRALISASI
PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA
DAERAH OTONOM
7
MK
DPD DAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA
DELEGASI
(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)
BADAN PENGELOLA BUMN OTORITA,DLL BUMN, OTORITA DLL
Mengapa Kita Memerlukan Pemerintah Daerah ?? DEKONSENTRASI (PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION) FUNCTIONAL FIELD ADMINISTRATION; KANDEP/KANWIL
PEMERINTAH PUSAT
INTEGRATED/UNIFIED FIELD ADMINISTRATION; KEPALA WILAYAH
POWER SHARING 1. OTONOMI MATERIIL (ULTRA VIRES) 2. OTONOMI FORMIL (GENERAL COMPETENCE)
DESENTRALISASI (PEMERINTAH DAERAH) 8
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI DAERAH OTONOM PEMERINTAH PUSAT TERGANTUNG & SUBORDINASI
DAERAH OTONOM PROVINSI
DAERAH OTONOM KAB / KOTA 9
Hubungan Antar Tingkatan Pemerintahan 1.
Adanya interkoneksi dan interdependensi antar tingkatan Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya.
Contoh 1: Urusan Pendidikan Dasar & SLTP Æ Kab/Kota Urusan U usa Pendidikan e d d a Menengah e e ga o oleh e Provinsi o s
Ada hubungan interrelasi dan interdependensi
Urusan Perguruan Tinggi oleh Pemerintah Pusat Contoh 2: Jalan Kab/Kota oleh Pemkab/Kota Jalan Prov oleh Pemprov Jalan negara oleh Pem. Pusat 10
Ada hubungan interrelasi dan interdependensi
11
PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAH ADMINISTRATIF
DEKONSENTRASI
• KANWIL/KANDEP • KEPALA WILAYAH • DLL
PRIVATISASI • • • • •
DELEGASI DESENTRALISASI FUNGSIONAL
PEMERINTAH PUSAT
SWASTA MURNI BOT BOO BOL DLL
• • • •
DESENTRALISASI
OTORITA BUMN NUSAKAMBANGAN DLL
PEMERINTAH DAERAH OTONOM
PROPINSI KABUPATEN KOTA
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
CONCURRENT
ABSOLUT
(Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
((Mutlak urusan Pusat))
-
Pertahanan
-
Keamanan
-
Moneter
-
Y ti i Yustisi
-
Politik Luar Negeri
-
Agama
PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Ungg Unggulan) lan) Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, i i t kelautan k l t dsb d b
WAJIB/OBLIGATORY (P l (Pelayanan Dasar) D ) Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan
SPM (Standar Pelayanan Minimal) 13
TUJUAN DESENTRALISASI
KEBIJAKAN DESENTRALISASI
PEMERINTAH DAERAH
PELAYANAN PUBLIK Akuntabel Efektif Efisien Ekonomis
6Tujuan Politis 6Tujuan Kesejahteraan
14
GUBERNUR (WAKIL PEMERINTAH)
PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
Pembinaan,, Pengawasan, Supervisi, Monev Fasilitasi Kab/Kota melaksanakan Otda
PELAYANAN OPTIMAL 15
Ciri Daerah Otonom Tid k memiliki Tidak iliki kedaulatan k d l t Penyerahan atau pengakuan urusan terkait dengan kepentingan masyarakat Merupakan instrumen untuk mencapai tujuan NKRI dan demokratis demokratisasi asi Sebagai “Eenheidstaat” (tidak ada daerah yang bersifat staat juga). Berfungsi sebagai pembatas menghindari daerah otonom menjadi negara
16
K kt i tik Otonomi Ot i Daerah D h Karakteristik y y y y y y y y
p p p Bentukan pemerintah, dapat dihapus. Ada Provinsi, Kabupaten/Kota Kebijakan desentralisasi oleh pemerintah, penyelenggaraannya oleh Pemda dan DPRD Pusat dan daerah : dependent dan sub‐ordinate. Persebaran urusan yang menjadi kompetensi y g j p pemerintah. Yang absolut dan tidak absolut Menyesuaikan dinamika intergovermental task sharing melalui UU Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat Menangani residual function – g vriiy bestuur y Medebewind dan fungsi‐fungsi yang sentralisasi 17
APA ITU OTONOMI LUAS ? ISI OTONOMI
FILOSOFI
PELAYANAN RAKYAT 1. PELAYANAN KEBUTUHAN POKOK 2. PELAYANAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN
1.PEMDA ADA KARENA ADA RAKYAT 2. RAKYAT MEMBERIKAN POLITICAL LEGITIMASI PADA WAKIL RAKYAT
OUTPUT 1. PUBLIC GOODS 2. PUBLIC REGULATIONS
18
Tergantung tingkat sosial ekonomi yang berpengaruh
kepada civil society society, checks and balances, balances dan support and demands.
Pemahaman masyarakat (end user) akan hak dan
kewajibannya sebagai faktor penentu
Makin M ki detail d t il NSPK (intervensi), (i t i) makin ki kurang k di diskresi k i
namun memperkecil penyimpangan.
Menyebabkan M b bk makin ki hilang hil esensii kearifan k if lokal l k l
yang sangat dibutuhkan dalam otonomi daerah.
19
y Urusan U wajib jib : 26 urusan y Urusan Pilihan :
11. Kelautan Kelautan dan Perikanan 2. Pertanian;, 3 Kehutanan; 3. Kehutanan; 4. Energi dan Sumber daya Mineral; 5 5. Pariwisata; ; 6. Industri; 7. Perdagangan; dan 8. Ketrasmigrasian. 20
DILEMA OTONOMI DAERAH THE DEGREE OF FREEDOM DENGAN THE DEGREE OF INTERVENTION DISEIMBANGKAN NSPK NSPK MAKIN DIATUR, DIATUR MAKNA OTONOMI MAKIN KURANG NAMUN MENGURANGI PENYIMPANGAN. JUGA SEBALIKNYA TERGANTUNG CIVIL SOCEITY SAAT MEMBUAT NSPK, LIBATKAN DAERAH AGAR DIKETAHUI TINGKAT INTEVENSI. DIALOG MELAHIRKAN KOMPROMI APA YANG PERLU DIATUR NSPK MENCEGAH MULTI INTERPRETASI TAPI MEMPERJELAS PELAKSANAKAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PUSAT.
GUBERNUR (WAKIL PEMERINTAH)
PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
Pembinaan,, Pengawasan, Supervisi, Monev Fasilitasi Kab/Kota melaksanakan Otda
PELAYANAN OPTIMAL
Prioritas Pembangunan g Nasional
Pembangunan bidang SDM Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Pembangunan bidang ekonomi Mengurangi pengangguran dan penduduk miskin melalui pogram perluasan dan pengembangan industri
Pembangunan bidang daerah Meningkatkan kesra, kurangi kesenjangan antar wilayah melalui optimalisasi pembangunan, mendayagunakan potensi dalam kerangka NKRI 23
DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN Kriteria Distribusi Urusan Pemerintahan Antar Tingkat Pemerintahan : 1. Externalitas (Spill-over) Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus 2 Akuntabilitas 2. Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi) 3. Efisiensi ¾ Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan d mencegah h High Hi h Cost C t Economy E ¾ Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik Sk l ekonomis k i d l l i cakupan k l ((catchment t h t ¾ Skala dapatt di dicapaii melalui pelayanan area) yang optimal
24
Psl 4 ayat 1 UUD 1945 : ”Presiden memegang kekuasaan pemerintahan ” konsekuensi format NKRI Pusat menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) monitoring, (NSPK), monitoring evaluasi dan supervisi. supervisi
Kekuasaan pemerintahan yang diserahkan ke daerah tergantung dari kebijakan elite di tingkat nasional. nasional
Cara menyerahkan kewenangan : 1 Terbatas/ultra vires. 1. vires Daerah dilarang melaksanakan urusan yang tidak diserahkan UU. 2. Luas/general competence. Daerah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak dilarang UU 25
R i Kewenangan Review K /U /Urusan Elemen ddasar P El Pemda d adalah d l h ""urusan pemerintahan" i t h " (kewenangan mengatur dan mengurus) Kriteria pembagian urusan adalah eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Terdapat 31 urusan pemerintahan yang didesentralisasikan (bersifat wajib/ pelayanan dasar dan yang bersifat pilihan/ pengembangan ekonomi )
27
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
KEWENANGAN KELEMBAGAAN PERSONIL KEUANGAN DAERAH PERWAKILAN PELAYANAN PUBLIK PENGAWASAN
28
Arah Pembangunan Industri
Berpedoman kpd kebijakan umum RPJM 2006-2010, pertimbangkan kondisi umum
Difokuskan pada peningkatan kesra mengatasi tingkat pengangguran, pengangguran mengurangi jumlah penduduk miskin, memperluas lapangan kerja mengatasi persebaran penduduk tidak merata mengurangi kesenjangan antar daerahh
Urusan Pemerintahan Bd Perindustrian Yang Dilaksanakan Di Tingkat Pemerintahan 1.
2.
3.
Pusat: Berwenang membuat norma‐norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan‐urusan pemerintahan bidang Perindustrian dengan eksternalitas Nasional. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan Berwenang mengatur dan mengurus urusan‐ urusan pemerintahan bidang Perindustrian dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan‐ urusan pemerintahan bidang Perindustrian dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) 30
1. Perizinan 11. Lingk. Hidup 2. Usaha Industri 12. Kerjasama Indust. 3. Fasilitas Usaha Indust. 13. Kelembagaan g 4. Perlindung Usaha Indust. 14. Sarana & Prasr. 5 Perencanaan dan Program 15. Inform. Indust. 5. Program 15 Inform Indust 6. Pemasaran 16. Pengawas. Indust. 7 Teknologi 7. 17 Monev Pel 17.Monev,Pel. 8. Standarisasi 9 SDM 9. 10. Permodal 31
PENATAAN KEWENANGAN
Eksistensi Pemda Utk Ciptakan Kesejahteraan Scr Demokratis Kewenangan Yg Diserahkan Hrs Mampu Ciptakan Kesejahteraan Dan Demokrasi Yg Dicapai Melalui Pelayanan Publik Pelayanan Publik Bersifat Basic Services) Dan Core Competence C Core C Competence t M k Sinthesis Mrpkn Si th i Pdrb, Pd b Employment E l t Dan D Lahan L h Pelayanan Publik Menghasilkan Public Good (Jalan, Jembatan, Dsb) Dan Regulations (Ktp, Akte, Imb, Dsb )
PERTANYAAN Apakah Pemda Sudah Menghasilkan Public Good Dan Public Regulations Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Rakyat Berupa P l Pelayanan D Dasar D Pengembangan Dan P g b g Sektor S kt Unggulan U gg l 32
NSPK Kementerian Perindustrian
PP Nomor 24 Tahun 2009 tentangg Kawasan Industri Perpres No.28/2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional Permenperind No. 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Industri Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri. Permenperin No. 71/M-IND/PER/7/2009 Ttg. Jenis Industri yan Mengolah dan Menghasilkan B3 dan Jenis Industri Teknnologi Tinggi yang Strategis. Permenperind No. 66/M-IND/PER/9/2008 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Permenperind No. 147/M-IND/PER/10/2009 Ttg. Pendeleg. Kew. Pemb. Izin Usaha Indust, Izin Perluasan, Izin Usaha Kaw. Indust, dan Izin
Perluasannya Dlm Dlm. Rangka Pel Pel. Terpadu Satu Pintu 33
Tujuan T j
Pemerintahan P i t h Daerah D h (Ps (P 2)
- meningkatkan pelayanan umum, - meningkatkan kesejah masyarakat, masyarakat - meningkatkan daya saing daerah Kerjasama K j
Ek Ekonomi i (Ps (P 195)
- Dapat mengadakan kerjasama dg daerah lain berdasar efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dan sinergi - Agar berinisiatif mengelola potensi daerah termasuk kerjasama dengan pihak ketiga. ketiga 34
PP NO 65 TH. 2006 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SPM ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Menjamin akses, kuantitas, dan kualitas pelayanan dasar masyarakat. k t Sarana/media meningkatkan pengembangan kehidupan demokrasi, efisiensi dan akuntabilitas Mempersempit ruang gerak korupsi, korupsi kolusi dan nepotisme. nepotisme Basis penyusunan anggaran kinerja, Pendukung sistem pengawasan, tolok ukur LKPJ Kepda k kepada d DPRD. DPRD Informasi dasar atas penyelenggaraan kinerja pel. publik, laporan penyelenggaraan pelayanan publik. Dasar untuk melakukan evaluasi dan penyusunan prioritas perencanaan, prestasi, dan pembiayaan pelayanan publik Pemda dapat lebih maksimalkan pengelolaan potensi daerah dan dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar. 35
Penguatan g Pelayanan y Publik Penyusunan SPM Difasilitasi Kem. Dalam Negeri Tahun 2009
SPM bidang pekerjaan umum, SPM bidang pendidikan nasional nasional, sosial sosial, SPM bidang Perhubungan, SPM bidang ketahanan pangan, SPM bidang tenaga kerja, SPM bidang perumahan, SPM bidang pemberdayaan perempuan SPM bidang ke-dalamnegeri-an.
36
ISU-ISU STRATEGIS DI BIDANG PERINDUSTRIAN 1. Kejelasan urusan masing-masing tingkatan pemerintahan; 2. Kejelasan kelembagaan di daerah; 3. Kompetensi PNS yg mengelola l l perindustrian; d 4. Kejelasan pembiayaan urusan perindustrian di daerah; 5 Kejelasan 5. K j l h b hubungan pusatt dan d daerah d h dan d antara t prov dan kab/kota; 6 Intensitas supervisi, 6. supervisi monev dan fasilitasi terhadap daerah dalam bid perindustrian; g g kapasitas p tenaga g kerja. j 7. Pengembangan 38
Kelembagaan Adalah Untuk Mengakomodasikan Kewenangan Yang Dilaksanakan Oleh Daerah
Kelembagaan Untuk Menyediakan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Sektor Unggulan
Right Sizing Dengan Mempertimbangkan Reinventing Government; Privatisasi (Boo, Bot, Bto, Bol Dll)
Susun Strategi Kelembagaan Masa Transisi Akibat Tekanan Birokrasi Yang Terlalu Banyak
Kejelasan Tupoksi Camat, Kepala Desa, Dan Hubungan Kerjanya
Keseimbangan Antara Strategic Apex, Middle Line, Operating Core, Support Staff Dan Techno Structure;
39
PENATAAN PERSONIL
TENTUKAN STANDARD KOMPETENSI UNTUK SETIAP JABATAN
LAKUKAN REKRUTMEN, PROMOSI, MUTASI BERBASIS STANDARD KOMPETENSI
PENGEMBANGAN PEGAWAI & TRAINING BERBASIS NEED ASSESSMENT UNTUK MEMENUHI STANDARD KOMPETENSI YANG DITETAPKAN
TENTUKAN MINIMAL PERFORMANCE YANG HARUS DICAPAI PEGAWAI
ADANYA KEJELASAN ANTARA POSISI PEJABAT KARIR DENGAN PEJABAT POLITIK
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PERPADUAN ANTARA SEPARATED DAN INTEGRATED SYSTEM
PNS MASIH DIANGGAP SEBAGAI ALAT PEREKAT BANGSA
40
1. Penerapan prinsip money follows functions, cost centres dan revenues centres; 2. Penataan cost centres dg g menentukan p pelayanan y dasar dan pengembangan sektor unggulan ; 3. Dengan SPM dapat ditentukan standard setiap pelayanan dasar ; 4. Mendeteksi biaya setiap pelayanan; 5. Hitung biaya pelayanan yang merupakan fiscal need dari daerah; 6. Menata revenue centres: 7. Desentralisasi fiskal; pajak daerah dan retribusi daerah; 8. Perhatikan gejala horizontal inequality krn perbedaan tax base dan SDA kabupaten/kota 9. Lakukan intensifikasi dan extensifikasi dengan memperhatikan canons of taxations 10. Kembangkan ekonomi daerah; situasi kondusif untuk investor, jalin kemitraan, BUMD, UKM dan explore SDA. 11 Deteksi 11. D t k i fiskal fi k l capacity it 41
PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH
Perbandingan antara fiscal capacity dengan fiscal need akan terdeteksi fiscal gap (defisit fiscal) Fiscal gap sebagai dasar untuk melakukan perimbangan keuangan melalui subsidi Subsidi (g (grant)) berperan p sebagai g equalizer q untuk menciptakan equalization effects Defisit specific/khusus akan memerlukan subsidi khusus (specific grant) atau dak Defisit umum memerlukan subsidi umum (block grant) atau dau
42
Penataan Perwakilan y Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif y Posisi Perangkat Daerah Yang Netral y Rencana Pemilihan Kepala Daerah Secara y y y y y
Langsung Hubungan Checks And Balances Antara Kepala Daerah Dengan Dprd Kemungkinan Impeachment Dprd Dan Kepala Daerah Adanya Mekanisme “Recall” Oleh Parpol Dan Badan Kehormatan Dprd Penggantian Lpj Dengan Keterangan Pertanggung Jawaban Posisi Keuangan Dprd
43
Penguatan Pelayanan Publik P Penyusunan SPM Difasilitasi Dif ilit i Kementerian K t i Dalam D l Negeri N i Tahun 2009 Perpres No. 13 Th. 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Jo Perpres No. 54/3005 NSPK : P Permendagri d i Ttg. Tt kelembagaan k l b Tim Ti Koordinasi K di i Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) NSPK : Permenkeu menyangkut aturan tentang dana usaha bersama antara pusat dan daerah Keterpaduan program Pusat dan Daerah (sistematis, terencana, bersinergi dengan dunia usaha/masyarakat) langkah konkrit penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan di seluruh Tana Air Tindak lanjut j y yang g sangat g diperlukan p dalam p pelaksanaan PNPM Mandiri
PELAYANAN DASAR MENGACU PADA SPM DENGAN SPM DAPAT DITENTUKAN : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Biaya Pelayanan Kebutuhan Sotk Kebutuhan Personil Anggaran Kinerja Transparansi Dan Akuntabilitas Pemda Kepada Rakyat Obyektivitas Lpj Kepala Daerah Ke Dprd F ilit i Pusat Fasilitasi P t Terhadap T h d Daerah D h Pengawasan Dan Supervisi Terhadap Daerah Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
45
1 1. 2. 3. 4. 5.
Rancunya Pembagian Pengawasan Antara Pengawasan Internal Dan External Terlalu Banyaknya Unit Pengawasan; External, Internal, P Pengawasan D d Dprd Lemahnya Mekanisme Checks And Balances Karena Belum Terbentuknya Civil Society Tidak Adanya Mekanisme Reward And Punishment Tidak Jelasnya Interface Depdagri Sebagai Pembina Umum Dengan Departemen/Lpnd Sebagai Pembina Tehnis Pembina Tehnis
46
Koesnan, e-mail
kahal51@yahoo com
[email protected] [email protected]
47
